BARABAI- Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), H Supian HK, menghadiri pengukuhan perpanjangan masa jabatan Pembakal dan Badan Permusawaratan Desa (BPD) serta penyesuaian masa jabatan ketua PKK Desa di Hulu Sungai Tengah (HST), di Lapangan Dwi Warna Barabai, Kamis (25/7) siang.
Sebanyak 153 Pembakal, 927 BPD serta 153 Ketua PKK Desa dikukuhkan langsung Oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor yang akrab disapa Paman Birin.
Dengan adanya perpanjangan masa jabatan ini, Supian HK berharap, para Pembakal dan BPD bisa bekerja lebih baik lagi dalam pelayanan kepada masyarakat dalam membangun wilayah pedesaan agar lebih maju dan berkembang.
"Perpanjangan masa jabatan ini adalah amanah dan sekaligus kesempatan mengabdi untuk masyarakat desanya, terus berinovasi dan jadikan kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan,” ucapnya.
Sementara itu, Paman Birin menekankan pentingnya kolaborasi antara perangkat dan masyarakat desa agar memberikan dampak yg besar terhadap kemajuan pembangunan desa.
"Tingkatkan partisipasi dan libatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan pembangunan. Kelola keuangan desa dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Gunakan dana desa seefektif dan seefisien mungkin untuk kesejahteraan masyakat," tegasnya
Paman Birin berpesan kepada perangkat desa agar bisa menjaga stabilitas dan keamanan wilayah desa untuk menghadapi agenda besar yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan di bulan November 2024 mendatang.
"Sebagai seorang Pembakal, peran saudara sangat krusial dalam menjaga kondusivitas wilayah, jadilah figur pemersatu di tengah masyarakat dan jaga koordinasi dengan aparat keamanan setempat untuk mengantisipasi potensi konflik yang mungkin timbul," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Paman Birin didampingi Ketua TP PKK Kalsel, Hj Raudatul Jannah atau Acil Odah beserta Supian HK menyerahkan piagam penghargaan Menteri Desa PDTT RI kepada Bupati Hulu Sungai Tengah, H Aulia Oktafiandi, atas dukungan pemerintah daerah terhadap pencapaian SDGs desa. (sar/mah/jp).
