MARABAHAN- DPRD Kabupaten Barito Kuala bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Batola serta Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kalsel melakukan koordinasi dan konsultasi ke Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Jakarta, Senin (22/7).
Koordinasi itu terkait usulan pembangunan dermaga di Pasar Baru Marabahan agar masuk ke dalam pembiayaan APBN.
Rombongan itu dipimipin Wakil Ketua I DPRD Batola, M. Agung Purnomo, didampingi Wakil Ketua II, Arfah, Plt. Kepala Dishub Batola, Joko Sumitra. Sementara untuk pihak BPTD Kelas II Kalsel, Sigit Mutarso. Sedangkan pihak Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan menampilkan Windi Sulistiawati beserta jajarannya.
Plt. Kepala Dishub Batola, Joko Sumitro, menjelaskan, kondisi dermaga di Pasar Baru Marabahan yang menjadi salah satu akses untuk transportasi masyarakat sekitar.
"Progres dari rencana pelaksanaan pembangunan dermaga tersebut telah dilakukan penyerahan kelengkapan dokumen administrasi berupa sertifikat dermaga, DED, renstra dan dokumen pendukung lainnya. Itu diserahkan langsung oleh Pj Bupati Barito Kuala dan Dinas Perhubungan Barito Kuala,” ujarnya.
Menganggapi itu, Windi Sulistiawati, menyatakan, bahwa usulan pembangunan dermaga sudah menjadi skala prioritas di Kemenhub dan akan dievaluasi untuk dimasukkan ke rencana strategis (Renstra) Kemenhub melalui Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan 2025-2029.
Kemudian untuk langkah lainnya, pihak terkait harus melaksanakan izin lokasi di area pembangunan dermaga.
"Perlu koordinasi dengan pihak terkait untuk kelanjutan pembangunan dermaga tersebut, terutama Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalsel. Sedangkan untuk pemeliharaan dermaga bisa dianggarkan pemerintah daerah melalui APBD,” jelas Windi.
Atas tanggapan tersebut, Joko Sumitro berharap, usulan yang telah dikemukakan dapat ditindaklanjuti karena merupakan kegiatan yang menjadi skala prioritas.
"Mengingat sudah lama dermaga tersebut tidak berkarat. Kami akan melakukan percepatan rencana pembangunan dermaga dengan meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait untuk mempercepat persyaratan yang diminta Kemenhub, melakukan komunikasi secara intensif ke Kemenhub melalui BPTD Kalsel, serta meminta dukungan dari DPRD Barito Kuala,” sahut Joko.
Wakil Ketua I DPRD Batola, M. Agung Purnomo berharap, rencana pembangunan dermaga tersebut dapat diarealisasikan.
Pihaknya mendukung dan memperjuangkan rencana pembiayaan dermaga yang digarap melalui APBD.
"Mengingat, fungsi dermaga tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat yang notabene Barito Kuala sebagian wilayahnya adalah wilayah perairan. Selain itu, pihak dinas perhubungan (dishub) agar lebih optimal dalam mencari terobosan-terobosan untuk pembiayaan pembangunan yang terkait dengan tupoksi dishub,” ucap Agung. (hru/jp).
