KANDANGAN- Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Muhammad Noor, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2024 yang digelar di Istana Negara, Jum'at (14/6).
Kegiatan tersebut dibuka dengan laporan dari Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, yang menyoroti tantangan dan pencapaian dalam pengendalian inflasi di Indonesia.
Rapat yang bertajuk "Pengamanan Produksi dan Peningkatan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stabilitas Harga" ini mempertemukan para pemimpin daerah untuk membahas upaya pengendalian inflasi di Indonesia.
Dalam laporannya Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyampaikan, bahwa untuk mengendalikan inflasi, penting untuk mengamankan produksi dan meningkatkan efisiensi rantai pasok.
Ia menekankan, bahwa kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan barang yang terjangkau bagi masyarakat.
"Dengan sinergi dan koordinasi yang kuat, kita dapat menjaga kestabilan harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujar Gubernur Bank Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menegaskan, pentingnya peran Pemerintah Daerah dalam menjaga kestabilan harga.
"Pengendalian inflasi bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Pusat, tetapi juga peran penting dari Pemerintah Daerah dalam memastikan ketersediaan dan distribusi barang yang efektif," ujar Presiden.
Nominasi TPID ini menunjukkan bahwa Kabupaten HSS berhasil mengimplementasikan strategi pengendalian inflasi yang efektif.
Kabupaten HSS diakui mampu mengelola inflasi dengan baik melalui berbagai program inovatif dan pendekatan yang terkoordinasi, seperti optimalisasi distribusi pangan, peningkatan produksi lokal, serta pemantauan harga secara intensif.
Diharapkan, melalui rapat koordinasi nasional ini, seluruh daerah dapat saling belajar dan memperkuat kerjasama dalam menjaga kestabilan harga demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Dengan masuknya Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai nominasi, diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya pengendalian inflasi dan pengelolaan ekonomi yang berkelanjutan. (ari/jp).
