MARABAHAN- Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala, Zulkipli Yadi Noor, bersama perwakilan Kepala SOPD, Ketua DPRD Barito Kuala, Forkopimda, Kepala BNNK, Agen Pemulihan Desa, Kepala Desa, Lurah, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat hadiri bersama Deklarasi Anti Narkoba Masyarakat Pesisir dan Perbatasan Negara Indonesia di Wilayah Kabupaten Barito Kuala. Agenda tersebut dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional secara daring bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI beserta seluruh Provinsi di pelabuhan seberang kediaman Bupati, Senin (24/6).
Mewakili Pj Bupati Barito Kuala, Mujiyat, Sekda Zulkipli menyampaikan sambutan tertulisnya.
"Terima kasih kepada BNN Kabupaten Barito Kuala atas terselenggaranya kegiatan Deklarasi ini, yang mana merupakan bentuk perhatian kita semua melalui sinergi dan kolaborasi melakukan perlawanan terhadap kejahatan luar biasa yang masih menjadi tantangan negara-negara di dunia termasuk Indonesia,” ucap Mujiyat.
Mujiyat menyebut, jumlah pengguna narkoba yang terus meningkat menimbulkan banyak kerugian. Mencakup kerugian akibat belanja narkoba, pengobatan, biaya rehabilitasi dan yang lebih mengkhawatirkan sudah merengkuh berbagai lapisan masyarakat.
"Semuanya harus dihentikan, dilawan dan tegaskan perang melawan Narkoba di Indonesia," tegas Mujiyat.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BNN Provinsi Kalimantan Selatan, Wisnu Andayana, juga menyampaikan, bahwa kejahatan narkotika merupakan salah satu jenis kejahatan extraordinary crime, yang mana merupakan kejahatan terorganisir lintas negara, dan menjadi ancaman serius karena dapat merusak sendi- sendi kehidupan bangsa.
"BNN sebagai leading sektor dalam penanganan masalah narkotika mengajak seluruh komponen bangsa untuk turut serta dalam penanggulangan tersebut, dengan empat strategi komprehensif yang meliputi soft power approach, hard power approach, smart power approach, dan cooperation, baik itu lingkup domestik, nasional, maupun internasional
Dengan harapan secara efektif mengurangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dari berbagai aspek,” ujar Wisnu Andayana.
Wisnu Andayana juga menyoroti letak geografis Indonesia yang strategis dan sebagai negara kepulauan memiliki wilayah pesisir dan perbatasan yang rentan dan rawan menjadi jalur masuknya peredaran gelap narkoba.
Hal ini menjadikan wilayah-wilayah tersebut, ujarnya, sebagai jalur masuk yang potensial bagi para bandar Narkoba.
"Untuk itu, diperlukan ketahanan yang kuat dari masyarakat di wilayah-wilayah pesisir pantai, penyangga kota, hingga yang berbatasan langsung dengan negara lain,” jelasnya.
Ia menerangkan, bahwa BNN menjadikan wilayah pesisir dan perbatasan di Indonesia sebagai garda terdepan yang memiliki daya tangkal terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
"BNN mengajak masyarakat khususnya di pesisir dan perbatasan untuk menyatakan dukungan dalam upaya P4GN pada kegiatan ini. Semuanya menjadi fakta hukum bahwa daerah kita provinsi Kalimantan Selatan rawan terhadap kejahatan Narkoba,” demikian Wisnu Andayana. (rg/mah/jp).
