YOGYAKARTA- Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SDGI) di 2022 lalu, prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah usia 2 tahun di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sempat turun drastis, namun data terbaru saat ini kembali naik 0,1 persen. Terlihat naik tipis, namun tetap membuat waspada Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel yang membidang kesejahteraan rakyat.
Tindaklanjuti hal tersebut, rombongan dewan “Rumah Banjar” bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB (DP3AKB) Provinsi Kalsel melakukan berbagai langkah agar angka tersebut tidak semakin meningkat. Diantaranya dengan menggali informasi program unggulan di provinsi lain dengan prevalensi stunting lebih rendah, salah satunya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tepatnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY, Jum’at, (28/6).
Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Firman Yusi, mengatakan, bahwa saat ini di Kalsel butuh lebih banyak lagi program-program yang fokus pada pencegahan sebelum stunting itu sendiri terjadi.
"Selama ini di Kalsel kita agak terlalu fokus pada hilirnya. Misalnya, pemberian makanan tambahan, dan sebagainya, tapi di hulunya barangkali agak kurang kencang penanganannya,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB DP3AP2 Provinsi DIY, Soleh Anwari, mengatakan, bahwa yang dilakukan DIY dalam penanganan stunting diantaranya adalah dengan meningkatkan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
“Kita inventarisasi masing-masing OPD melakukan apa-apa saja. Misal dari BKKBN DIY melakukan promosi dan KIE bersama DPR RI, Dinas Perikanan dan Kelautan DIY kampanye Gemarikan, Dinkes melaksanakan pembinaan Germas dan Posyandu. Lalu, DP3AP2 sosialisasi program KB dan dapur sehat, dan sebagainya. Kemudian terkait anggaran terus diusahakan, bahkan Wakil Ketua DPRD kita memberikan anggaran perjadin keluar negerinya untuk kegiatan dari penurunan angka stunting ini,” terangnya.
Hanya saja terkait program pencegahan stunting di DIY, menurut Soleh, masih belum maksimal. Salah satu contohnya program pembagian tablet tambah darah kepada anak-anak sekolah tingkat SMP dan SMA sebagai suatu upaya mencegah stunting, ternyata tidak dikonsumsi sesuai arahan.
Soleh juga menambahakan, pergerakan penanganan stunting ini tak lepas dari peran pemerintah kabupaten/kota, sehingga Pemerintah Provinsi DIY juga rutin melalukan pertemuan, rakor, hingga monitoring untuk mengoptimalkan penanganan stunting.
Wakil Ketua Komisi IV Provinsi DPRD Kalsel, Gina Mariati, mengapresiasi program-program serta sinergitas yang dilakukan keseluruhan perangkat daerah di DIY dalam upaya penurunan angka stunting.
"Luar biasa program disini, di DIY ini mereka didukung pemerintah dan DPRD nya, disini DPRD melalui pokirnya untuk bisa juga memberikan kegiatan untuk penurunan stunting. Lalu mereka juga ada program pendampingan untuk perempuan yang mau menikah, kemudian ada program menemani anak menyelesaikan makan sampai habis. Jadi di DIY ini mulai dari programnya hingga anggarannya sepenuhnya didukung,” ujar Gina. (sar/mah/jp).
