TAMIANG LAYANG- Jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha 1445 H/2024 M, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kabupaten Barito Timur. Acara ini diselenggarakan di Pasar Tani Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur, Rabu (12/6).
Gerakan Pangan Murah (GPM) Dinas Ketahanan Pangan Kalteng ini juga bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Barito Timur. Sejumlah bahan kebutuhan pokok yang dijual berupa beras, minyak goreng, telur, bawang merah, bawang putih, dan gula pasir.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi Kalteng, Aster Bonawaty Mangkusari, menyampaikan, bahwa DKP Kalteng hadir disini dalam rangka membantu atau menyampaikan pesan Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran untuk menyelenggarakan pasar murah atau Gerakan Pangan Murah.
"Seperti diketahui bersama jelang hari besar keagamaan harga kebutuhan pokok merangkak naik, dan mengantisipasi kenaikan harga di pasar rakyat itu diselenggarakan pasar murah ini," kata Aster Bonawaty Mangkusari saat diwawancarai wartawan.
Aster menyebut, dalam GPM atau pasar murah ini, harga bahan kebutuhan jauh lebih murah. Kisarannya, berbeda dengan harga pasar normal dari Rp2 ribu hingga Rp10 ribu.
Untuk pembelian, dilakukan secara umum tanpa kupon. Masyarakat bisa menebus bahan kebutuhan namun dibatasi.
"Pembatasan dilakukan agar bahan kebutuhan pokok bisa merata dirasakan masyarakat," ujar Aster.
Sementara itu, Pj Bupati Bartim, Indra Gunawan, menyampaikan, apresiasinya atas dukungan Pasar Murah atau GPM yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
"Kita berterima kasih dengan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur beserta jajaran atas perhatiannya untuk masyarakat Bartim," ungkap Indra Gunawan.
Indra mengatakan, GPM yang diselenggarakan sebagai upaya menjangkau masyarakat membeli bahan pokok. Sebab, mendekati hari raya keagamaan mengalami kenaikan harga draatis dan langka.
"Dengan adanya droping dari Bulog bisa mendekatkan diri memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakat, apalagi dengan harga yang disubsidi pemerintah," jelas Indra Gunawan. (zi/jp).
