DIY- Badan Pembentukan Perda (BP-Perda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan studi banding ke DPRD Derah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam rangka memperdalam perannya sebagai salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Jum’at (14/6).
Rombongan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua BP-Perda DPRD Provinsi Kalsel, H Hormansyah, S.Ag., M.H.
Keberangkatan dirinya beserta rombongan, ujar Hormansyah, didasari oleh Peraturan DPRD Provinsi Kalsel Nomor 1 Tahun 2023 yang mengamanatkan BP-Perda untuk melakukan kajian terhadap Perda.
Hormansyah mengaku, bahwa dirinya mendapatkan banyak masukan dari studi banding ke DPRD DIY yang dapat diterapkan dan diadaptasi di Banua untuk mengoptimalkan Perda itu sendiri demi kesejahteraan rakyat dan pesatnya pembangunan.
"Tentu di sini baik sekali ya, setelah Perda itu disahkan, kemudian dibuatkan juga peraturan gubernur (Pergub), sehingga penerapan perda tersebut bisa optimal di masyarakat. Ini tentunya kita akan perbaiki dan pikirkan apa yang harus kita lakukan di Kalsel,” ujar politisi PKB tersebut.
Kemudian, kata Hormansyah, di sini program pembentukan perda (Propemperda) dilakukan dengan sangat sistematis. Karena, SOP rencana Prompemperda lima tahunan, tiga tahunan dan tahunan sudah disiapkan terlebih dahulu, dan ketika Propemperda disepakati, naskah akademik sudah siap.
“Apabila ada dinamika dalam perjalan pemerintahan daerah, maka Propemperda dapat diubah dengan kesepakatan antar Gubernur dan Pimpinan DPRD bersama anggota. Seperti pada tahun 2024 ini, di DPRD DIY ada dua kali perubahan Propemperda yang dilakukan,” tutur Hormansyah.
Adapun b eberapa kendala yang dialami dalam implementasi Perda. Salah satunya disebabkan oleh perubahan peraturan perundang-undangan di level pusat, seperti UU tentang Cipta Kerja, maka yang dilakukan adalah evaluasi dan kajian untuk melihat seluruh Perda yang ada di DIY, mana yang harus disesuaikan atau bahkan dilakukan pencabutan.
Secara koordinatif, DIY mengikut sertakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk mengatasi persoalan dinamika perundang-undangan dalam pembentukan produk hukum daerah.
Menurut Hormansyah, langkah konkret dan sistematis ini tentunya perlu juga untuk diterapkan di Kalsel.
Kunjungan BP-Perda DPRD Provinsi Kalsel ini diterima oleh Marlina Handayani.
Menurutnya, secara prinsip, DPRD DIY akan selalu siap dan terbuka menerima kunjungan dari siapapun guna sama-sama meningkatkan wawasan dan sharing keadaan serta kondisi masing-masing.
“Tentunya dengan kunjungan ini kami sangat mengapresiasi dan sangat berbahagia karena DPRD Kalsel sudah memilih DIY sebagai tujuan dari studi banding ini. Dan apa yang diperoleh dalam diskusi kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi Provinsi Kalsel,” pungkas kabag humas protokol ini. (sar/tur/jp).
