TAMIANG LAYANG- Kemiskinan adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh banyak daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Barito Timur. Berbagai faktor dapat menyebabkan kemiskinan, seperti kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi kultural atau budaya.
Dalam mengatasi kemiskinan di wilayah Kabupaten Barito Timur, ada beberapa strategi-strategi yang dapat dilaksanakan. Meliputi penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pengembangan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, perlindungan sosial, serta pemberdayaan kaum miskin.
Di Kabupaten Barito Timur, pemerintah daerah telah berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur di berbagai wilayah.
Menurut Kabid Perkim PUPR Kabupaten Barito Timur, Yerikho Y. Hasayangan, ST., MT, program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi masyarakat setempat.
"Melalui program ini, masyarakat dapat melakukan pembangunan, perbaikan prasarana, dan sarana infrastruktur, serta bidang lainnya untuk mendukung peningkatan ekonomi," ujar Yerikho di Tamiang Layang, Jum'at (17/5).
Pembangunan Infrastruktur sebagai Solusi Jangka Panjang
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Infrastruktur Perdesaan telah lama dikenal sebagai salah satu inisiatif utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Tujuan jangka panjang dari program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Sementara itu, tujuan jangka menengah adalah untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dan yang mendekati miskin ke infrastruktur dasar di wilayah perdesaan.
Dalam konteks ini, Kabupaten Barito Timur telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mendukung program tersebut. Salah satu aksi yang telah dilaksanakan adalah usulan pendanaan untuk memperbaiki infrastruktur di wilayah perdesaan.
Beberapa infrastruktur yang menjadi fokus adalah rumah tidak layak huni, jalan lingkungan, drainase, kelayakan air minum dan sanitasi, serta pembuatan ruang terbuka hijau (RTH).
Pendanaan dari DAK PPKT
Pendanaan untuk program ini diusulkan menggunakan Dana Alokasi Khusus atau DAK PPKT atau Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu.
"Kami berharap melalui dana ini, kami dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah perdesaan," kata Yerikho.
Namun, proses pengusulan dana ini tidaklah sederhana. Ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, seperti pembuatan master plan, SK Penetapan Permukiman Kumuh, dan dokumen-dokumen kelengkapan lainnya.
Koordinasi Antar Lembaga
Untuk memastikan kelancaran program, koordinasi dengan berbagai pihak sangat penting. Dalam hal ini, pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur telah berkoordinasi dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat terkait legalitas tanah yang akan diusulkan.
Selain itu, pembaharuan Surat Keputusan atau SK penetapan permukiman kumuh juga telah disusun dan dikoordinasikan dengan bagian hukum pada sekretariat daerah.
"Koordinasi yang baik antar berbagai lembaga sangat penting untuk keberhasilan program ini. Kami telah bekerja sama dengan BPN dan bagian hukum untuk memastikan semua persyaratan legalitas dan administratif terpenuhi," jelas Yerikho.
Dengan lengkapnya persyaratan yang diperlukan, program ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Kabupaten Barito Timur.
"Kami berharap, dengan adanya program ini, kita dapat membantu mengurangi penyebab kemiskinan di Barito Timur. Kami optimis bahwa peningkatan infrastruktur akan membawa dampak positif jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat," tambah Yerikho.
Inisiatif ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki kondisi fisik infrastruktur, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah mereka.
Dengan adanya infrastruktur yang memadai, akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan sanitasi akan semakin mudah. Hal ini tentunya akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
Program pengentasan kemiskinan melalui peningkatan infrastruktur di Kabupaten Barito Timur menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah daerah berupaya untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan program ini.
Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat, Kabupaten Barito Timur bertekad untuk mewujudkan wilayah yang lebih sejahtera dan berdaya saing, di mana setiap warganya dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dan layak. (zi/jp).
