JAWA TIMUR- Kemudahan dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) menjadi tolak ukur Panitia Khusus (Pansus) I kaji banding ke Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Timur, Jum’at (26/4). 

Bukan tanpa alasan, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur telah membangun sistem e-LKPj. Sistem e-LKPj merupakan sebuah sarana untuk pelaporan pertanggung jawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menjamin beroperasinya Sistem dan Transaksi Elektronik, Dinas Kominfo memberi jaminan keamanan sistem dan transaksi elektronik, menerapkan manajemen risiko, menyusun standar operasional dan prosedur.

M. Syaripuddin mengatakan, sistem ini memiliki keterlibatan OPD yang sangat kuat. Mengingat, jika tidak adanya persetujuan dari pihak mereka, maka laporan yang sudah masuk tidak akan divalidasi oleh sistem.

"E-LKPj ini mempunyai kekuatan dari OPD. Kalau tidak mereka tidak sepakat, maka Biro Pemerintahan tidak melanjutkan,” tutur Wakil Ketua DPRD Kalsel itu.

Bang dhin sapaan hangatnya menginginkan hal ini dapat segera diterapkan agar meminimalisir kesalahan dalam penyusunan penggunaan anggaran.

Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Siti Nortita Ayu Febria Roosani atau yang akrab disapa Ibu Tatum ini sampaikan hal senada. 

Dalam waktu dekat, pihaknya akan memberikan secara langsung rekomendasi kepada Biro Pemerintahan Provinsi Kalsel untuk segera menggunakan sistem e-LKPj ini.

Ditemui seusai acara, Pulung Chausar, S. STP., M.M menanggapi. Hal ini merujuk pada Surat Gubernur Jatim tanggal 18 Desember 2023 agar semua Organisaai Perangkat Daerah (OPD) untuk melaporkan LKPj melalui aplikasi e-LKPj mulai tanggal 2 hingga 29 Januari 2024.

"Dengan adanya e-LKPj ini, kita banyak sekali diberi kemudahan, salah satunya keterbatasan SDM, ketepatan dan kecepatan,” tutur Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Jatim itu. (sar/mah/jp).