BUNTOK- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepamongprajaan bagi Camat Angkatan VI tahun 2024 di Jakarta, Jum'at (26/4).
Diklat Kepamongprajaan bagi Camat Angkatan VI ahun 2024 dilaksanakan dari tanggal 22 sampai 26 April 2024, yang mana bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta dalam peran mereka sebagai pemimpin, koordinator kepemerintahan, dan mediator masyarakat guna mendukung optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, seorang Camat tidak hanya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi juga harus menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dibuktikan dengan ijazah diploma atau sarjana pemerintahan atau sertifikat profesi kepamongprajaan.
Sebagai bagian dari tugas pemerintahan, kepamongprajaan memerlukan pengetahuan luas dan mendalam terhadap berbagai aspek kehidupan serta permasalahan yang dihadapi masyarakat, serta membutuhkan keahlian kepemimpinan yang tepat dan kemampuan menggerakkan masyarakat.
Pj Bupati Barito Selatan, H Deddy Winarwan disela-sela mengahadiri Peringatan Puncak Hari Otonomi Daerah menyampaikan, ucapan selamat kepada ASN Daerah Akhmad Haitami atas prestasi yang membanggakan bagi ASN Daerah.
"Semoga dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan, juga bagi ASN di Barsel," harapnya.
Deddy juga berharap, setelah mengikuti diklat kepamongprajaan akan memiliki soft competency dan hard competency.
"Dan ibuktikan melalui empat kompetensi utama yaitu, kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosiokultural, dan kompetensi pemerintahan," jelas Deddy.
Menurut Deddy, pengembangan kompetensi dan profesionalitas aparatur pemerintah sangatlah penting, mengingat besarnya harapan masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat diwujudkan dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab.
"Dengan demikian para camat diharapkan dapat lebih efektif dalam memimpin dan mengelola wilayahnya demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah khusunya Barsel," pungkas Deddy. (zi/jp).
