TAMIANG LAYANG- Pj Bupati Bartim, Indra Gunawan mengapresiasi atas terselenggaranya sosialisasi dan pelayanan KBKR dalam rangka fasilitasi intensifikasi integrasi pelayanan KBKR di wilayah khusus yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) setempat.
"Semoga melalui kegiatan ini tercipta komitmen dari seluruh pihak yang hadir dalam menanggulangi permasalahan stunting secara bersama, serta program yang telah dirancang dapat direalisasikan dengan baik," ujar Pj Bupati Bartim, Indra Gunawan dalam sambutannya tertulisnya yang di bacakan Asisten II Setda Bartim, Amrullah pada saat membuka sosialisasi dan pelayanan KBKR dalam rangka fasilitasi intensifikasi integrasi pelayanan KBKR di Balai Penyuluh KB Kecamatan Dusun Timur, Kamis (21/3).
Menurutnya, program percepatan penurunan stunting merupakan agenda pembangunan nasional yang mesti ditangani secara serius oleh semua pihak termasuk pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa di Kabupaten Barito Timur.
"Stunting tidak hanya masalah fisik yang pendek, tetapi juga masalah perkembangan otak yang dalam jangka panjang berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia," tutur Amrullah.
Ia menjelaskan, pencapaian prevalensi stunting di Barito Timur tahun 2022 sebesar 26,9% dan mengalami penurunan 6,8 % dari tahun 2021 sebesar 33,7%. Prevalensi stunting Barito Timur menduduki urutan ke tujuh tertinggi tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.
"Tentunya hal ini menjadi perhatian kita bersama bahwa memerlukan kerja yang lebih keras lagi dalam penurunan stunting di Kabupaten Barito Timur," terang Amrullah.
Ditambahkan Amrullah, tingkat prevalensi stunting yang masih tinggi harus diatasi bersama secara sinergis bersama berbagai pihak dan perlu komitmen yang kuat serta implementatif dalam program PPS Kabupaten Barito Timur.
"Sehingga target prevalensi stunting Kabupaten Bartim sebesar 18,19% persen pada tahun 2024 dapat tercapai," ujarnya lagi.
Ia mengatakan, kegiatan ini adalah salah satu bentuk komitmen Pemkab Bartim dalam percepatan penurunan angka stunting. Penyelenggaraan pelayanan KB di wilayah khusus merupakan salah satu upaya Pemkab Barito Timur dalam peningkatan kesertaan ber-KB dan pemenuhan hak reproduksi masyarakat di wilayah khusus, tertinggal, terpencil, perbatasan, kepulauan, wilayah transmigrasi dan miskin perkotaan melalui pendekatan akses pelayanan KB berkualitas bagi seluruh rakyat Provinsi Kalimantan Tengah khususnya Kabupaten Barito Timur.
Dikatakan Amrullah, dalam rangka pendekatan akses tersebut, Pemkab Barito Timur memiliki kegiatan. Antaralain penyelenggaraan pelayanan KB bergerak seperti saat ini serta tersedianya dukungan dana BOKB Penggerakan KB MKJP yang ada di Barito Timur.
Ia juga memberikan apresiasi kepada semua pihak yang sudah memberikan kerja nyata untuk pencegahan dan percepatan penurunan stunting Kabupaten Barito Timur.
"Saya berharap melalui kegiatan ini akses pelayanan KB berkualitas bagi seluruh masyarakat di Barito Timur," harapnya.
Sementara itu, Pj Ketua TP PKK Bartim, Melly Novita Indra Gunawan menyampaikan, bahwa program percepatan penurunan stunting merupakan agenda pembangunan nasional yang mesti ditangani secara serius oleh semua pihak termasuk pemerintah kabupaten, kecamatan, desa dan termasuk TP PKK di Kabupaten Barito Timur. Salah satu upayanya melalui Tim Pendamping Keluarga (TPK), Tim Pendamping Keluarga terdiri dari Kader KB, Kader PKK dan bidan.
Ia menjelaskan, Kader PKK berperan penting dalam pendampingan keluarga. Diantaranya adalah penyuluhan dan kunjungan ulang keluarga resiko stunting, memberikan edukasi dan motivasi keluarga resiko stunting ke faskes terdekat serta menghubungkan ke bantuan sosial. TPK memiliki sasaran calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, ibu pascapersalinan, dan baduta 0-23 bulan/24-59 bulan.
Melly Novita menghimbau kepada kader PKK Kabupaten Barito Timur yang tergabung dalam TPK supaya aktif dalam berbagai kegiatan seperti ini.
"Dan mejalankan tugas sebagai TPK dengan komitmen yang tinggi sehingga dapat membantu menyukseskan program percepatan penurunan stunting," harapnya.
Sebelumnya, Plt Kadis P3AKB Bartim, Panahan Moetar melalui Sekretaris Hotmaria Manik dalam laporannya menyampaikan, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah dan tim yang telah hadir di tempat ini sebagai wujud nyata usaha peningkatan akses kualitas dan sekaligus audiensi dengan mitra kerja yang terintegrasi dengan pelayanan KBKR atau Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
Menurutnya, pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di wilayah khusus ini merupakan salah satu proyek prioritas nasional yang bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan KB khususnya daerah perbatasan antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Ia mengatakan, wilayah Kabupaten Barito Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Selatan dengan zumberdaya yang ada di Kabupaten Barito Timur adalah 10 Balai KB di 10 kecamatan, 1 Rumah Sakit Daerah Umum, 11 fasilitas kesehatan tingkat pertama, 47 jejaring fasilitas kesehatan KB dan 2 fasilitas kesehatan Mandiri yang dapat melayani pelayanan keluarga berencana.
"Dan khusus pada hari ini kita melaksanakan pelayanan KBKR di balai KB Dusun Timur yang dihadiri oleh 100 peserta KB yang berasal dari Kecamatan Dusun Timur dan Kecamatan Benua Lima, dengan rincian Kecamatan Dusun Timur terdapat 94 akseptor, dan Kecamatan Benua Lima terdapat 6 akseptor," kata Hotmaria Manik.
Ia menjelaskan, program KBKR berkolerasi pada pencegahan stunting. Biasanya terjadinya kelahiran anak stunting, disebabkan karena perencanaan kelahiran yang tidak optimal. Perencanaan kehamilan melalui program KB bertujuan agar usia ibu hamil tidak terlalu tua ataupun terlalu muda, tidak terlalu rapat jarak kelahiran antar anak dan tidak terlalu sering melahirkan.
Kondisi fisik dan mental ibu yang sehat, melahirkan anak-anak yang sehat baik mental maupun fisik sehingga dapat mencegah Stunting serta menciptakan SDM yang unggul dan Tangguh mencapai Indonesia Emas 2045.
Mengingat hal itu, kata Hotmaria Manik, maka kegiatan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) di Wilayah Khusus ini sangat penting dan berdampak bagi pembangunan keluarga, peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah Kabupaten Barito Timur.
"Dengan harapan seluruh dukungan baik dari pelaksana program KB di lini lapangan, para mitra potensial, OPD yang terkait dan para pemangku kebijakan untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi Masyarakat yang intensif dan terintegrasi di wilayah Kabupaten Barito Timur," jelas Hotmaria Manik.
Usai kegiatan, Asisten II Setda Barito Timur, Kadis P3AKB Provinsi Kalteng, Pj Ketua TP PKK Barito Timur dan beberapa pejabat lainnya juga meninjau pemasangan alat kontrasepsi. (zi/jp).
