TAMIANG LAYANG- Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur, Nursulistio menegaskan, bahwa proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2023 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
Hal itu diungkapkan Nursulistio kepada awak media usai rapat paripurna DPRD Kabupaten Barito Timur, Jum'at (22/3).
Menurutnya, seluruh tahapan pembahasan anggaran telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
Nursulistio menjelaskan, proses pembahasan itu juga telah melibatkan berbagai pihak terkait, baik eksekutif, legislatif, serta partisipasi masyarakat dalam forum-forum konsultasi publik.
"Tujuannya adalah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian anggaran dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat Barito Timur," terangnya.
Nursulistio juga menekankan pentingnya membedakan antara program dan kegiatan dalam anggaran.
"Hal ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik," ujarnya.
Nursulistio juga menyampaikan dukungan yang luar biasa dari Pj Bupati Barito Timur, Indra Gunawan saat ini terhadap pembangunan di Kabupaten Barito Timur.
Selain itu, lanjut Nursulistio, Pj Bupati juga memberikan keleluasaan kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk penyerapan anggaran tahun 2024 dengan cepat dan sebaik-baiknya.
"Saat musrenbang RKPD kemarin, Pj Bupati menyampaikan telah memberikan keluasaan kepada setiap OPD untuk menyusun dengan cepat dan sebaik-baiknya reaslisasi anggaran 2024. Selain itu, Pj Bupati Bartim meminta agar penyerapan anggaran secepatnya, bukankah ini terobosan yang sangat mengembirakan, sehingga ada upaya yang ikhlas dari hati Pj Bupati untuk membangun Kabupaten Barito Timur," ucapnya mengutip sambutan Pj Bupati Bartim saat Musrenbang Kabupaten Barito Timur, Kamis (21/3) kemarin di Aula bappelitbangda setempat.
Dengan demikian, Nursulistio menegaskan, bahwa pembahasan APBD-P 2023 dan APBD 2024 di Bartim telah dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek prosedural dan partisipatif yang diperlukan untuk pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan akuntabel. (zi/jp).
