BUNTOK- Musyawarah tiga kecamatan dengan mengusung tema "Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas" yang akan menjadi rujukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025, dibuka secara resmi oleh Pj Bupati Barito Selatan, H Deddy Winarwan, di aula kantor Bappeda setempat, Senin (19/2).
Tema pembangunan tersebut harus dimaknai sebagai upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, tidak hanya diukur dari segi angka atau output ekonomi saja, tetapi bagaimana distribusi hasil pertumbuhan dapat secara merata ke seluruh lapisan masyarakat, baik dari sisi pendapatan, lebih-lebih lagi bagaimana kemudian pertumbuhan ekonomi berdampak pada pengentasan kemiskinan, temasuk penurunan angka stunting, serta dapat membuka lapangan pekerjaan dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran di daerah.
Sebelumnya, Camat Dusun Selatan, Evi Kusumawardhani menyampaikan, melalui forum musrenbang, pihaknya bersama-sama mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi seperti infrastruktur jalan, pentingnya fasilitas pendidikan, listrik, komunikasi, penanggulangan bencana, dan kesehatan bisa menjadi prioritas kecamatan.
Sementara itu, Pj Bupati Barito Selatan, H Deddy Winarwan mengatakan, tujuan utama dari pelaksanaan Musrenbang. Antara lain membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa atau kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan setempat.
Selain itu, juga membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa, dan menyepakati pengelompokkan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten.
Menurutnya, dalam konteks pendekatan dalam penyusunan dokumen perencanan pembangunan daerah, maka penyusunan rancangan awal RKPD tahun 2025 senantiasa berbasis pendekatan holistik- tematik, integratif dan spasial. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di Kabupaten Barito Selatan memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, upaya sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi antar sektor dan antar pemangku kepentingan dalam proses pelaksanaan pembangunan dalam rangka melayani kepentingan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan.
"Dengan demikian, musrenbang tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 ini adalah merupakan salah satu sarana untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan untuk tahun 2025," ujarnya.
Untuk diketahuimusrenbang Kecamatan Dusun Selatan digelar bersamaan dengan Kecamatan Dusun Hilir dan Jenamas, dengan Tim OPD yang berbeda.
Di Kecamatan Dusun Hilir dipimpin Ketua Tim yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Yoga Prasetyanto Utomo. Sedangkan di Kecamatan Jenamas dipimpin Ketua Tim Kepala Bappeda Kabupaten Barsel, Jaya Wardana.
Di kedua kecamatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan sebelumnya telah diusulkan dan masuk dalam daftar usulan sudah di seleksi ditingkat desa, dan musrenbang kecamatan ini melakukan perangkingan (prioritas) oleh tim yang ditunjuk dari kecamatan dan stakeholder lainnya.
Forum musrenbang RKPD di kecamatan ini, selain sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025, juga merupakan bahan usulan kegiatan bagi musrenbang tingkat kabupaten maupun provinsi dan pemerintah pusat.
Oleh karena itu, ada 3 bidang usulan prioritas desa yaitu bidang pemerintahan, pembangunan manusia, bidang ekonomi, sumber daya alam, dan bidang infrastruktur.
Adapun arah kebijakan pembangunan tahun 2025 difokuskan pada penanggulangan kemiskinan, penanganan stunting, jalan dan jembatan, air bersih dan sanitasi, persampahan, perumahan dan permukiman, infrastruktur pendidikan, peningkatan infrastruktur kesehatan dan peningkatan infrastruktur irigasi.
Hadir dalam musrenbang kecamatan itu, pembahas materi dari unsur Bappeda, perwakilan organisasi perangkat daerah terkait, peserta dari berbagai unsur pemangku kepentingan yakni, kepala desa beserta jajaran, para tokoh masyarakat, pemuda, BPD dan TP-PKK desa dan undangan lainnya. (zi/jp).
