MARABAHAN- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barito Kuala, Wiwin Masturi mengatakan, bahwa kondisi keuangan Kas Daerah Pemkab Barito Kuala saat ini dalam keadaan memadai, dan titik aman.
"Alhamdulillah, semua kalangan yang terlibat dalam Pemkab Batola sampai tingkat desa telah terpenuhi," kata Kepala BPKAD Wiwien Masruri saat diwawancarai wartawan ini diruang kerjanya, Selasa (20/2).
Dijelaskan Wiwien, meskipun tidak semua bagian telah terpenuhi sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan, namun anggaran daerah yang telah disahkan pada Desember 2023 masih mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Selain itu, kata Wiwien, meskipun ada kenaikan anggaran sekitar Rp50 miliar menjadi 1.650 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih ada banyak pekerjaan yang belum terselesaikan karena keterbatasan anggaran.
"Dari anggaran tersebut, 40% dialokasikan untuk infrastruktur, 20% untuk pendidikan, 10% untuk kesehatan, dan sisanya untuk belanja pegawai termasuk gaji, tunjangan, dan BPJS," ujarnya.
Saat ditanya mengenai anggaran Desa, Wiwien Masturi menjelaskan, bahwa dana desa hanya sebagian kecil dari total anggaran daerah.
"Anggaran untuk desa seperti Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) hanya numpang lewat dari Pemerintah Pusat ke BPKAD yang langsung ke Desa," terangnya.
Ia mengatakan, dari total anggaran sebesar Rp254 miliar untuk desa, hanya sekitar Rp4 miliar yang dialokasikan untuk BPKAD.
"Sementara untuk sisanya langsung diberikan kepada 195 desa di 17 kecamatan," kata Wiwien.
Wiwien berharap, agar anggaran Pemkab Batola tetap mencukupi dan tidak mengalami kekurangan di masa mendatang.
"Kami akan terus berupaya menjaga kestabilan keuangan daerah agar dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat," tutupnya. (lim/jp).
