KUALA PEMBUANG- Dana desa yang digelontorkan pemerintah sejak 2015 belum menunjukkan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat di desa. Salah satu penyebab adalah sebagian besar dana desa justru dibelanjakan di perkotaan.
Anggota DPRD Kabupaten Seruyan, Atinita mengatakan, bahwa Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengklaim bahwa manfaat dana desa telah dirasakan masyarakat.
"Namun faktanya dilapangan dampak positif itu belum dirasakan seluruh desa, seperti yang terjadi di Desa Tumbang Sepan, Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan yang dipimpin oleh Kepala Desa, Simerdi Harjo," kata Atinita di Kuala Pembuang, Rabu (7/2).
Ia menyebutkan, masih banyak desa yang miskin karena penggunaan dana desa tidak tepat sasaran dan tidak fokus pada pembangunan desa, bahkan sebagian besar dana desa itu justru “dilarikan" ke luar desa.
"Pembenahan harus segera dilakukan agar dana desa berdampak luas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa setempat khususnya Desa Tumbang Sepan, Kecamatan Sruyan Hulu maupun desa sekitarnya," kata Atinita.
Atinita yang merupakan legislator Seruyan dari daerah pemilihan tiga ini meminta aparat desa membuat skala prioritas untuk pembangunan. Pasalnya, dana desa dalam satu tahun anggaran tidak cukup membiayai seluruh pembangunan desa, dan hampir tidak ada pembangunan untuk di desa, dan itu patut diduga pekerjaannya juga banyak yang fiktif.
"Desa mesti membuat skala prioritas sehingga pembangunan bisa dilakukan secara bertahap, dan berdasarkan skala tersebut pembangunan bisa berjalan dengan maksimal," kata Atinita.
Legislator wanita dari Fraksi Partai Golkar ini mengatakan, bahwa besaran dana desa yang digelontorkan ke desa, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota cukuplah besar.
"Seperti pembangunan di desa itu, hanya tampak terlihat pembangunan gedung milik pemerintah daerah yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seruyan, dan pembangunan gedung-gedung walet milik orang-orang luar daerah seperti milik orang-orang cina daerah tetangga maupun milik karyawan dari PT Erna," jelasnya.
"Pembangunan yang bersumber dari dana desa untuk pembangunan di desa itu pun hampir tak jelas terlihat oleh mata dan tidak tepat sasaran," beber Atinita dengan sedikit nada kesal. (gan/jp).
