MARABAHAN- Dalam rangka menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan segera dilaksanakan, partai politik (parpol) di wilayah Kabupaten Barito Kuala (Batola) diminta untuk mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku.
Hal itu diungkapkan Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Barito Kuala, M. Ali, S.Pdi, M.M, saat diwawancarai wartawan ini ruang kerjanya, Jum'at (12/1) baru-baru ini.
Menurutnya, para petugas lapangan parpol yang terpilih diharapkan tidak sembarangan dalam memasang baliho partai yang diusungnya.
"Kami mengingatkan kepada setiap parpol untuk mematuhi titik-titik yang sudah disepakati bersama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemilihan Sub Kecamatan (PPS). Ijin pemasangan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) telah diberikan, dengan memperhatikan zona-zona tertentu yang telah disahkan oleh pemerintah daerah," ungkapnya.
M. Ali menyebut, bahwa ada batasan-batasan dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Beberapa lokasi yang dilarang mencakup jalur utama, area sekitar pohon, dan kawasan tempat ibadah.
"Bagi yang melanggar ketentuan tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan bertindak sesuai kewenangannya, bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menegakkan aturan," imbuhnya.
M. Ali mengungkapkan, bahwa sosialisasi mengenai tata cara pemilihan telah dilakukan secara intensif kepada masyarakat, sekolah-sekolah tinggi, ormas, tokoh masyarakat, dan tokoh agama yang telah menjadi sasaran untuk menyampaikan informasi kepada pemilih pemula.
"Selain itu, agenda sosialisasi akan diadakan di beberapa lokasi yang sulit dijangkau informasi, termasuk rutan dan daerah dengan minim jaringan internet," ujarnya.
M. Ali menekankan, pentingnya pemilihan yang JURDIL, yaitu jujur dan adil. Pihaknya juga berencana melakukan kunjungan sosialisasi ke daerah yang belum mendapatkan informasi yang cukup, termasuk ke tempat-tempat dengan kendala aksesibilitas.
"Semua upaya ini dilakukan dengan harapan agar dpat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, menjadikan proses tersebut lebih transparan, jujur, dan adil," harapnya. (lim/jp).
