KANDANGAN- Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, H Akhmad Fahmi menghadiri musrenbang tingkat Kecamatan Telaga Langsat, Senin (29/1).
Musrenbang yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Telaga Langsat itu dibuka secara resmi oleh Pj Bupati Hulu Sungai Selatan, Hermansyah.
Musrenbang tingkat kecamatan itu merupakan agenda tahunan itu, dimana masyarakat saling bertemu mendiskusikan usulan-usulan yang nantinya akan menjadi bahan untuk perumusan akhir sekaligus penetapan RKPD yang akan diusulkan pada musrenbang tingkat kabupaten nantinya.
Camat Telaga Langsat, Sar Ipansyah, S.STP, M.Si menyampaikan, ada beberapa daftar usulan yang telah dihimpun oleh admin desa dan kelurahan di aplikasi yang sudah dibuatkan daftar panjang sekitar 137 usulan, setelah diusulkan bersama di pra musrenbang didapat 33 usulan prioritas yang mana di Telaga Langsat masih banyak memprioritaskan di bidang infrastruktur.
Sementara itu, Pj Bupati HSS, Hermansyah menyampaikan bahwa Musrenbang ini merupakan proses perencanaan pembangunan dengan tujuan untuk mengakomodir usulan kegiatan dengan pendekatan dari bawah ke atas atau bottom-up planning
"Musrenbang yang dilaksanakan dapat menghasilkan program kegiatan yang partisipatif dan selaras dengan prioritas pembangunan provinsi dan pembangunan nasional," Kata Pj Bupati HSS.
Ketua DPRD HSS, H Akhmad Fahmi menyampaikan pentingnya dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
"Oleh karena itu dibutuhkan aspirasi dari para pemangku kepentingan sebagai variabel dalam penetapan program prioritas pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan dan pemerataan hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan dan berkesinambungan untuk dituangkan dalam rancangan RKPD," ungkap Ketua DPRD HSS.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua DPRD HSS, H Muhammad Kusasi, dan anggota DPRD HSS Dapil II, Asisten Setda HSS, Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten HSS, Forkopimcam, Kepala Instansi vertikal Kecamatan Telaga Langsat, Kepala Desa beserta Ketua BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, forum anak, dan berbagai stakeholder terkait dengan pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan. (ari/jp).
