KANDANGAN- Pj Bupati Hulu Sungai Selatan, Hermansyah meminta agar target prevalensi stunting pada tahun 2024 sebesar 14% segera terlaksana. Hal itu disampaikan Pj Bupati HSS, Hermansyah pada saat kegiatan Rembug Stunting Tahun 2023, di Pendopo Bupati HSS, Senin (11/12).
Rembuk stunting yang dibuka oleh Pj Bupati HSS, Hermansyah itu turut dihadiri oleh Pj Ketua TP PKK Kabupaten HSS, Hj Rusnawati Hermansyah, Sekretaris Daerah Kabupaten HSS, H Muhammad Noor selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Wakil Ketua TP PKK Kabupaten HSS, Kepala OPD yang tergabung dalam TPPS HSS dan para camat se HSS, Kepala Desa, TP PKK Kabupaten HSS, Kecamatan, dan PMT Ibu Hamil.
Pj Bupati HSS, Hermansyah mengatakan, bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pemkab setempat melakukan berbagai akselerasi pembangunan dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah masalah stunting.
"Pada tahun 2022, angka prevalensi stunting menurut data studi status gizi indonesia (SSGI) Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu 20.3%, mengalami penurunan sebesar 8.8% dibanding tahun 2021, serta dibawah angka prevalensi stunting Provinsi Kalimantan Selatan yaitu 24.6%," ujarnya.
Ia menjelaskan, seperti yang diketahui bersama, Kabupaten HSS ditetapkan sebagai salah satu kabupaten lokus pencegahan dan penurunan stunting di tahun 2022 oleh Kementerian Kesehatan RI.
"Oleh karena itu, Pemkab HSS telah menetapkan target prevalensi stunting pada tahun 2024 sebesar 14%," ucapnya.
Pj Hermansyah juga mengatakan, dalam rangka percepatan penurunan stunting, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga telah menerbitkan Keputusan Bupati nomor 100.3.3.2/291/kum tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/66/kum/2022 tentang pembentukan tim percepatan penurunan stunting tingkat Kabupaten HSS.
"Hal ini untuk mendukung kinerja tim percepatan penurunan stunting agar berjalan optimal. Oleh karena itu, dibangun sistem akuntabilitas kinerja pemerintah desa dan sistem pendampingan pencegahan stunting menggunakan kader pembangunan manusia (kpm) dan tim pendampingan keluarga (TPK)," ungkapnya.
Pj Bupati HSS, Hermansyah juga mengucapkan terimakasih atas kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten HSS, khususnya bagi tim percepatan penurunan stunting.
"Mari kita bersama-sama optimalkan kegiatan pada hari ini dalam upaya penurunan stunting di Kalimantan Selatan umumnya dan HSS pada khususnya," imbuhnya.
Pj Bupati HSS berharap dengan kerjasama, kolaborasi dan sinergi bersama, maka angka stunting di Kabupaten HSS ini semakin menurun dan target dapat tercapai.
Pj Bupati HSS juga mengajak bersama-sama untuk bergotong royong, mengedukasi masalah kemiskinan dan perkawinan usia dini karena kalau ini semua bisa tercover maka penurunan angka stunting juga akan bisa lebih maksimal.
Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatangan kesepakatan bersama dan komitmen bersama percepatan dan penurunan stunting mulai dari Pj Bupati, Sekda selaku TPPS, Pj Ketua TP PKK, MUI Kabupaten HSS, Baznas Kabupaten HSS, para kepala OPD yang tergabung dalam TPPS. Selain itu, juga diserahkannya PMT untuk ibu hamil anemia oleh Pj Bupati HSS dan Pj Ketua TP PKK Kabupaten HSS.
Sebelumnya, Sekda HSS, H Muhammad Noor yang juga selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten HSS (TPPS) mengatakan, rembug stunting ini merupakan program prioritas nasional yang harus didukung bersama. Bahkan kata Sekda, Presiden RI telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang mana implementasi dari Pilpres tersebut telah disusunnya Ranpasti sebagai pedoman dan panduan bagi pemerintah pusat, daerah hingga level desa dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting.
"Oleh karena itu, stunting ini termasuk urusan kesehatan yang esensial dan berdampak jangka panjang bagi generasi masa depan, negara dan daerah," ujarnya.
Ia mengatakan, bahwa penanganan stunting ini juga melibatkan banyak pihak dan banyak aspek secara berkelanjutan seperti aspek kesehatan, aspek keluarga maupun aspek prilaku.
"Artinya intevensi terhadap percepatan penurunan stunting perlu dilakukan dengan intervensi spesipik dan terpadu dari semua stakeholder yang ada didaerah ini," kata Sekda HSS.
Sekda juga mengajak untuk lebih serius lebih berkomitmen dalam percepatan penanganan stunting melalui kerja cerdas, kerja inovativ, kerja teknologis serta kerja yang agamis dalam membangun sinergi, kolaborasi dan akselerasi bersama masyarakat, swasta, organisasi dan pemerintah serta dunia usaha, dunia kerja serta pihak-pihak lainnya.
"Penanganan stunting ini bukan hanya menjadi tanggung jawab dinas kesehatan, maupun dinas kependudukan keluarga berencana semata, akan tetapi ini merupakan tanggung jawab kita semua," jelasnya. (ari/jp).
