BANJARBARU- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, DR. (H.C). H Supian HK, S.H, M.H, bersama Bupati dan Walikota Se-Kalsel menghadiri Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024, di Aula H. Idham Chalid, Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Jum’at (1/12).
Dalam sambutannya, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Syafriadi menyampaikan, bahwa pertumbuhan APBN Kalsel dalam kurun waktu tahun 2022 hingga 30 Desember 2023. Menurutnya, seiring perkembangan teknologi, Kalsel melesat 5,57 persen di triwullan III tahun 2023.
"Di tengah gejolak ekonomi global, instabilitas geo politik, dan kenaikan suku bunga, tekanan arus modal, serta el nino, kalau dilihat dilapangan pertumbuhan ekonomi di Kalsel triwulan III 2023 masih tetap menujukkan pertumbuhan," katanya.
Ia mengatakan, bahwa realisasi APBN di Kalsel sampai dengan 30 November 2023 untuk pendapatan negara mencapai 106 persen atau Rp19,83 triliun dari pagu. Untuk belanja negara sampai dengan 30 November 2023 Kalsel ada di angka Rp28,86 triliun atau 89,17 persen. Terdiri dari belanja kementerian lembaga yang ada sebesar 82 persen. sementara dari BKD 91,52 persen yang didominasi oleh BPBH, dengan yang tertinggi ada di Kabupaten Balangan.
Ditempat yang sama, Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor mengatakan, bahwa penyerahan DIPA dan daftar alokasi TKD ini sangat penting guna acuan bagi para menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif pada 2024.
"Presiden juga menyampaikan pesan ke kepala daerah untuk serius memerhatikan pergerakan inflasi di daerah masing-masing secara detail dari waktu ke waktu, penurunan stunting serta mempercepat realisasi belanja,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK berpesan, agar DIPA dan TKD T.A 2024 yang telah diserahkan ini dapat digunakan dengan efektif dan akuntabel untuk mengakselerasi pembangunan serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalsel.
"Setiap instansi pengelola dana APBD harus betul-betul memanfaatkan alokasi dana yang telah diberikan dalam rangka percepatan, pertumbuhan, dan pemerataan pembangunan di Kalsel,” ucap Politisi Golkar itu.
Supian HK menyebutkan, pemerintah daerah atau kelembagaan kerap kali mengeksekusi pekerjaan pada akhir tahun. Hal tersebut dianggap tak bagus dan harus segera diubah.
"Tentu saja ini perlu diubah mindsetnya supaya bisa dilaksanakan mulai awal tahun dan pelaksanaan pembangunannnya bisa segera dinikmati masyarakat,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, juga diserahkan penghargaan kepada lembaga dan pemerintah atas kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2023. Penghargaan kinerja pelaksaan anggaran K/L tahun 2023 kategori kecil diberikan kepada BKN, BPKP, dan BKN. Kategori sedang adalah BNN, BPOM, dan Kementerian Pertahanan.
Terakhir, penghargaan kinerja penyaluran dana transfer daerah tahun 2023 adalah KPPN Pelaihari, KPPN Banjarmasin dan KPPN Tanjung. Sedangkan kinerja penyaluran KUR terbaik adalah Regional Office BRI Banjarmasin, Bank Kalsel dan Bank Syariah Indonesian Regional IX Kalimantan, serta kinerja penyaluran pembiayaan ultra mikro terbaik tahun ini diberikan kepada PT PNM Cabang Banjarmasin. (sar/mah/jp).
