KANDANGAN- DPRD Hulu Sungai Selatan (HSS) mengusulkan penutupan aplikasi pengadaan barang dan jasa Si Open milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS, dengan tujuan agar layanan birokrasi lebih efesien.
Ketua DPRD HSS, H Akhmad Fahmi, mengatakan aplikasi Si Open selama ini jadi memperpanjang dan malah jadi mempersulit administrasi bagi organisasi perangkat daerah.
"Dari hasil rapat bersama pihak eksekutif kita tadi, diketahui bahwa aplikasi Si Open membuat proses birokrasi yang dilalui jadi panjang, belum lagi kesulitan yang dihadapi saat menggunakannya," ujar HAF di Kandangan, Rabu (8/11).
Dijelaskannya, dari aspirasi yang disampaikan banyak yang kesulitan melakukan pengadaan barang dan jasa melalui Si Open, dan pihaknya dari DPRD HSS akan menyurati Pj Bupati HSS terkait persoalan tersebut.
Pihaknya meminta supaya Pemkab HSS menutup program aplikasi Si Open, dan hal ini sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo dalam upaya memangkas proses panjang birokrasi, agar lebih pendek dan cepat.
"Sesuai arahan Presiden RI, kalau birokrasi panjang maka akan mempersulit, sehingga akan menghambat kegiatan pemerintahan,” ungkapnya.
Senada, Wakil Ketua II DPRD HSS, H Muhammad Kusasi, mengatakan sangat sependapat dengan Ketua DPRD HSS dan anggota dewan yang lain, untuk menutup aplikasi pengadaan barang dan jasa Si Open.
Menurutnya, sudah banyak laporan masyarakat bahwa Si Open mempersulit karena birokrasi jadi panjang, dan jika tidak sesuai malah mendapatkan sanksi pula.
Meski tujuan Si Open sebenarnya baik, namun masyarakat masih belum siap dan terampil melakukan aktivitas pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi tersebut.
"Kami sangat sependapat kalau Si Open ditutup saja, karena birokrasinya mempersulit masyarakat dan sebagian organisasi perangkat daerah,” ujarnya.
Adapun usulan penutupan aplikasi Si Open tersebut disampaikan Ketua DPRD HSS, Wakil Ketua II DPRD Muhammad Kusasi pada saat rapat kerja bersama pihak eksekutif.
Dan diketahui selama ini aplikasi Si Open merupakan aplikasi milik Pemkab HSS, bertujuan melayani kegiatan pengadaan barang dan jasa di bawah angka Rp50 juta. (ari/jp).
