TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur menempati urutan ke empat dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam capaian aksi pemberantasan korupsi. Hal tersebut berdasarkan laporan yang disampaikan Inspektorat setempat dalam rapat yang dipimpin langsung Pj Bupati Bartim, Indra Gunawan, Rabu (15/11).
Dalam laporan itu, disampaikan capaian aksi pemberantasan korupsi di Kabupaten Bartim yang telah mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2020 mencapai 57 persen, tahun 2021 naik menjadi 70 persen dan tahun 2022 mencapai prosentase sebesar 83,26 persen.
Untuk pencapaian itu ada delapan yang menjadi fokus perhatian. Antara lain, perencanaan dan penganggaran APBD, pengawasan APIP, manajemen ASN, dan perizinan.
Kemudian, pengadaan barang dan jasa, tata kelola desa, pengoptimalisasian pajak daerah, dan pengelolaan barang milik daerah.
Terkait hal tersebut, Pj Bupati Bartim, Indra Gunawan, mengatakan bahwa itu sebagai motivasi lebih baik. Pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCP) yang merupakan program dari KPK telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah masing- masing kabupaten/kota.
"Tetapi masih belum sepenuhnya seperti RKPD turunan dari RPJMD, tidak boleh program yang ditetapkan tidak dianggarkan dan tidak boleh pengganggaran di luar perencanaan dan program," ujar Pj Bupati Bartim.
Selain itu, sambungnya, bidang pengadaan barang dan jasa. Penilaian dilakukan terhadap dukungan pemerintah daerah terhadap perekonomian UMKM. Misalnya, sebut dia, dalam kegiatan E- Katalog para pengusaha lokal diberdayakan.
"Komitmen Pemda seperti apa, dokumennya adalah fakta integritas, dan realisasi tenaga kerja daerah berapa persen," tutur Pj Bupati Bartim.
Ia mengharapkan, ke depan capaian MCP dari delapan fokus penilaian yang telah dilakukan bisa lebih baik lagi.
"Dan tidak hanya sekadar untuk memenuhi, tetapi menjadi program rutin dan diimplementasikan dalam bekerja," demikian Pj Bupati Bartim. (zi/jp).
