TAMIANG LAYANG- Asisten II Setda Bartim, Amrullah menghadiri pendistribusian Paket Konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) bagi nelayan sasaran di wilayah setempat. Kegiatan dilaksanakan di Aula Pertemuan Desa Pulau Patai, Kecamatan Dusun Timur, Rabu (15/11).
Program tersebut merupakan program dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia yang bermitra dengan Komisi VII DPR RI.
Program konversi BBM ke BBG untuk nelayan merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG tabung 3 kg untuk kapal penangkap ikan bagi nelayan sasaran.
Pj Bupati Bartim, Indra Gunawan dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten II Setda Bartim, Amrullah menyampaikan, atas nama pemerintah dan masyarakat Barito Timur mengucapkan selamat datang dan terima kasih serta apresiasi yang tinggi kepada perwakilan Kementerian ESDM RI selaku pelaksana program konversi BBM ke BBG.
"Dan juga kepada Perwakilan dari DPR RI Komisi VII membidangi ESDM yang sudah menetapkan nelayan Barito Timur sebagai sasaran penerima program ini," ucapnya.
Menurutnya, program konversi BBM ke BBG dari Kementrian ESDM ini merupakan program baru dan sangat bermanfaat bagi para nelayan Barito Timur ditengah meningkatnya harga BBM. Sehingga dengan program ini akan dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh nelayan dalam mencari ikan dan mengangkut hasil perikanannya.
"Sebagaimana dilaporkan Kadis Perikanan dan Peternakan Bartim tadi, bahwa pada tahun 2023 ini hanya 166 orang nelayan yang terakomodir. Hal ini sangat jauh dari yang telah diusulkan yaitu sebanyak 645 nelayan sasaran," tutur Amrullah.
Amrullah berharap, melalui perwakilan dari Kementerian ESDM dan Anggota DPR RI Komisi VII Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah agar program ini terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.
"Kami juga berharap, bagi para nelayan yang sudah menjadi sasaran program ini, agar memanfaatkan secara baik dan benar untuk dapat meningkatkan hasil tangkapan ikan, sehingga dapat menambah pendapatan keluarga," harapnya.
Bagi para nelayan yang belum mendapatkan program ini, kata Amrullah, pemerintah daerah akan terus mengusulkan data agar dapat diakomodir pada tahun-tahun berikutnya.
Pada kesempatan itu, Amrullah juga berpesan kepada para nelayan agar dalam melakukan penangkapan ikan tidak menggunakan cara-cara ilegal, seperti penyetruman, penggunaan bahan peledak, beracun, dan berbahaya.
"Karena akan berdampak buruk bagi lingkungan dan berkurangnya habitat ikan di perairan," imbuh Amrullah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Perwakilan Kementerian ESDM, Perwakilan dari DPR RI Komisi VII, Kadis Perikanan dan Peternakan Bartim, Camat Dusun Timur, Camat Paju Epat, beberapa Kepala Desa, dan para nelayan serta tamu undangan lainnya. (zi/jp).
