BANJARMASIN- BBM bersubsidi untuk nelayan adalah suatu keharusan yang diberikan kepada nelayan, untuk dapat mencari nafkah dan itu merupakan kebutuhan utama. Para nelayan di Kalsel gunakan BBM bersubsidi hanya sekitar 30 persen dan ini masih relatif kecil dari kuota akibatnya banyak nelayan yang belum terdata sehingga ada nelayan yang tidak mendapatkan BBM bersubsidi dari penyalur.
Menanggapi hal tersebut, Komisi II DPRD Provinsi Kalsel bersama mitra kerja terkait melakukan rapat dengar pendapat dengan nelayan Kotabaru, nelayan Tanah Bumbu dan nelayan Tanah Laut, Kamis (26/10).
Sekretaris Komisi II, HM. Iqbal Yudiannoor yang memimpin rapat tersebut menuturkan, agar BBM ini tidak disalahgunakan, dan harus perlu pendataan lebih agar kuota BBM subsidi benar-benar tepat sasaran.
Ia mengatakan, ada beberapa upaya untuk mengatasi permasalahannya. Yakni dengan satu pemutakhiran data agar menambah kuota BBM.
"Artinya jangan sampai ketika meminta kuota ternyata tidak tersalurkan secara tepat, selanjutnya fungsi pengawasan, kita akan meminta kepada Polairud, AL dan KSOP data real penyaluran,” jelasnya.
Ditambahkannya, agar dinas kabupaten harus melakukan pendataan karena apabila tidak dilakukan, diposisi yang sekarang ini akan berdampak adanya penambahan.
"Kami hanya menyalurkan dan memfasilitasi kepada BPH Migas, koperasi dan lain- lain kalau bisa diperbanyak SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan) karena ini sangat membantu bagi nelayan dalam mendapatkan BBM bersubsidi. Artinya penyalur SPDN di 3 Kab/Kota ini akan tercapai penyalurannya, sehingga tidak ada penyelewengan dan tidak ada subsidi yang tidak tepat sasaran,” demikian HM. Iqbal. (sar/mah/jp).
