KANDANGAN - Bupati Hulu Sungai Selatan, Drs. H Achmad Fikry, M.AP menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, di Istana Negara Jakarta, Kamis (31/8).
Rakornas Pengendalian Inflasi dengan mengangkat tema "Memperkuat Sinergi dan Inovasi intuk Stabilitas Harga Menuju Ketahanan Pangan Nasional yang Berkelanjutan" ini dibuka secara langsung oleh Presiden RI Ir. H Joko Widodo, didampingi oleh Menko bidang Perekonomian Dr. (H.C.) Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T. yang juga selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP).
Selain Rakor, pada kesempatan tersebut juga di umumkan Nominasi seluruh TPID, dimana Kabupaten HSS masuk 3 besar nominasi TPID Kabupaten berprestasi untuk kawasan Kalimantan.w
"Hari ini kita mendapat undangan hadir bersama 19 Kepala daerah Kabupaten/Kota untuk mengikuti rakor bersama Presiden di Istana Negara. Alhamdulillah dari sekian banyak Kabupaten/Kota di Indonesia kita bisa masuk nominasi 3 besar untuk wilayah Kalimantan. Diantaranya Kabupaten Landak, Kabupaten HSS dan Kabupaten Kotawaringin Barat," ungkap Bupati HSS.
Bupati menjelaskan, banyak arahan yang di sampaikan oleh Presiden untuk terus menekan inflasi, termasuk salah satunya untuk menjaga ketersediaan beras di daerah.
"Dari sekian banyak program di daerah kita seperti pasar murah, toko tani indonesia dan berbagai pelatihan, yang pasti kita masih bisa terus memberikan bansos kepada masyarakat, sehingga kita bisa menekan dan ketidaktersediaan beras di masyarakat dapat kita atasi," ungkap Bupati HSS.
Bupati HSS juga mengucapkan terima kasih dan penghargaannya kepada Sekda HSS dan Jajaran TIPD yang selama ini tidak kenal lelah bekerja keras dengan berbagai program dan kegiatannya untuk menekan angka inflasi.
"Semoga ini menjadi penyemangat bagi kita semua untuk bisa terus berusaha menjadi lebih baik lagi ke depannya," harapnya.
Hadir mendampingi Bupati HSS pada acara itu, Sekda Drs. H Muhammad Noor, M.AP, Asisten, para kepala dinas dan kepala bagian terkait.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajaran pemerintah daerah (Pemda) melakukan pengendalian inflasi melalui dua strategi utama yaitu strategi jangka pendek dan panjang.
Untuk strategi jangka pendek, Presiden meminta agar pemda terbuka dalam mengintegrasikan data stok neraca pangan daerah masing-masing.
Selain itu, Presiden juga mendorong Pemda untuk meningkatkan cadangan pangan guna menjaga stabilitas stok dan harga bahan pangan daerah. Apabila terjadi permasalahan di lapangan, Kepala Negara meminta setiap daerah saling berkoordinasi untuk memecahkan permasalahan tersebut.
Di samping itu, Presiden mengatakan bahwa pemda dapat mengoptimalkan fiskal daerah dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk mengintervensi pasar. Hal tersebut dimaksudkan agar angka inflasi daerah dapat terkendali, bahkan menurun secara bertahap. (ari/jp).
