BANJARBARU- Jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Kotabaru dalam rangka sharing informasi untuk mendapat masukan/referensi terkait pengelolaan di Destinasi Wisata Gunung Mamake. Kunjungan kerja tersebut berlangsung di Ruang Aula Rimbawan 1 Dishut Provinsi Kalsel, Selasa (29/8). 

Kunjungan yang dibalut dengan rapat tersebut dipimpin Kabid Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Dishut Kalsel, I Gede Arya Subhakti didampingi pejabat eselon 3 dan 4 Bidang PPH dan Bidang PPM Dishut Kalsel. 

Adapun rombongan DPRD Kotabaru. Diantaranya Ketua DPRD Kotabaru, Sayyid Mukhlis, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kotabaru, Mugni AF, Wakil II DPRD Kabupaten Kotabaru, Muhammad Arif, Sekretaris DPRD Kabupaten Kotabaru, Hadian, dan perwakilan dari Dinas Pertanian Kabupaten Kotabaru.

Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Sayyid Mukhlis menyampaikan tujuannya untuk membahas pengelolaan dan sistem Kerjasama apa yang dilakukan di Destinasi Wisata Gunung Mamake.

"Tujuan kedatangan kami kesini ingin melakukan koordinasi dan konsultasi mengenai pengelolaan dan kerjasama apa yang dilakukan di Destinasi Wisana Gunung Mamake,” ucap Sayyid Mukhlis.

Dalam rapat tersebut, Kabid PPM Dishut Kalsel, I Gede Arya Subhakti menjawab sekaligus menjelaskan terkait pengelolaan dan sistem kerjasama di Destinasi Wisata Gunung Mamake.

"Luas izin di Gunung Mamake ada sekitar 500 hektare, Pengelolaan di Gunung Mamake merupakan akses legal dari pemerintah ke masyarakat untuk bisa mengelola kawasan secara resmi, dan itu hampir-hampir mirip dengan pengelolaan PBPH, namun berbasis kelompok tani hutan. Dan ini juga mengacu pada Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial," terang I Gede Arya Subhakti.

Dalam kesempatan itu, juga diadakan diskusi tanya jawab para peserta rapat untuk menambah masukan atau referensi informasi terkait pengelolaan dan sistem kerjasama yang ada di Kawasan Gunung Mamake. (olf/din/jp).