JAKARTA- Pengelolaan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni adalah sebuah tantangan yang kompleks dan memerlukan upaya bersama oleh berbagai pihak untuk mewujudkan permukiman yang ideal dan layak huni.

Oleh karena itu, Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungn kerja ke Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, Jum’at (28/7).

Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, H Gusti Abidinsyah, S.Sos, M.M menjelaskan, di Kalsel sendiri terdapat kurang lebih 2.000 lebih yang perlu di rehab atau di bantu.

"Sampi sekarang sejak kepemimpinan Paman Birin sudah kurang lebih 300 rumah sudah dibantu. Jadi masih 1.700 yang belum terealisasi, maka dari itu kami berharap anggaran di Perkim ini ditambah lagi,” ucap H Gusti Abidinsyah, S.Sos, MM.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta ini sendiri untuk mengatasi permasalahan ini menggunakan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan. 

"Dalam hal ini kita bisa mengikuti untuk di Kalsel minimal ada peraturan Gubernur atau peraturan Daerah, karena CSR ini sangat berpotensi untuk membantu masyarakat yang tidak mampu, apalagi ditempat kita banyak pengusaha, basnas dan lain-lainnya, sehingga bisa diikut sertakan di sana," ujarnya.

Di Kalsel sendiri, menurutnya, pendanaan untuk itu hanya mengandalkan dari APBD saja, sehingga anggaran daerah sangat terbebani.

"Kami mendorong visi misi pak Gubernur Kalsel ini tentang rehab rumah ini bisa terlaksana semuanya di tahun 2024, dan juga akan mendorong anggaran Perkim ini bisa ditambah,” ujarnya lagi.

Ia menjelaskan, bahwa tanggung jawab Perkim ini harus menjadi perhatian, karena bagaimanapun juga ini adalah suatu dinas yang menangani khusus masalah-masalah rakyat tidak mampu.

"Kami berharap juga Perkim ini di beri kewenangan atau peraturan mainnya bagaimana supaya perkim ini bisa bekerja dengan optimal,” jelasnya.

Sekdis Perkim Provinsi Kalsel, Agus Nugroho mengatakan, bahwa realisasi tergantung dengan anggaran dan kemampuan daerah. Menurutnya, DKI Jakarta lebih dari Kalsel.

"Kita sekarang menginginkan, bagaimana dengan kemampuan yang terbatas ini bisa menerapkan itu di Kalsel. Mudahan ini bisa terealisasi ke depannya,” ujar Agus Nugroho.

Kunker ini disambut oleh Kabit Perkim Provinsi DKi Jakarta, Retno Sulistiyaningrum, ia sangat mendukung program-program yang dilaksanakan di Provinsi Kalsel

"Saya rasa ini sangat bermanfaat, menularkan pengetahuan atau horizontal learning jadi apa yang kami sudah lakukan. Mudahan juga bisa diuji coba di daerah lain termasuk Kalsel,” ungkapnya. (adv/hms/ali/jp).