"Masalah PBB kami lancar saja, dan tidak ada kendala yang berarti," kata A. Yani saat ditemui awak media ini di kantornya, Jumat (21/7).

Menurutnya, terkait PBB ini sedikit saja pengulangannya, dengan kata lain perlahan namun pasti, karena pola pikir warga desa berbeda jauh dengan warga kota maupun warga yang bermukim di perumahan.

"Sehingga kita tidak bisa menerapkan seperti halnya di kota dan terpacu pada aturan," tutur A. Yani.

Ahmad Yani menyebutkan, ada sekitar kurang lebih 3.000 warga wajib PBB dengan penerimaan kurang lebih Rp6 juta.

"Alhamdulillah untuk target tersebut tercapai, meski dengan perlahan-lahan menggunakan kebijakan-kebijakan yang tidak lepas aturan yang mengakibatkan tabrakan dengan pola pikir masyarakat, dan tergantung siapa yang bertugas untuk memungut PBB tersebut," demikian Ahmad Yani. (lana/lim/jp).