MARABAHAN- Untuk mengetahui sejauh mana tahapan dan progres penyerapan Dana Desa, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan monitoring pelaksanaan Dana Desa ke Desa Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Selasa (11/7).
Dipimpin Wakil Ketua Komisi I Siti Ayu Febria Roosani atau akrab disapa Tatum mengatakan, monitoring Dana Desa ini untuk menggali informasi bagaimana tahapan dan progres pelaksanaan Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Semangat Dalam beserta jajarannya.
Diterangkannya, dari paparan Kepala Desa Semangat Dalam, Norman diketahui bahwa desa ini sudah memiliki BUMDes dengan membangun 5 kios dan lapak untuk disewakan kepada pedagang pasar tradisional.
"Dan Alhamdulillah, ini sudah berjalan selama 6 bulan dengan penyertaan modal sebesar 50 juta," ucap Srikandi Partai Gerindra.
Selain itu, lanjut Tatum, Dana Desa juga dipergunakan untuk mendukung proses pemekaran Desa Semangat Dalam menjadi 3 desa, Desa Semangat Luar, Desa Semangat Tengah, dan Desa Semangat Dalam dengan jumlah penduduk mencapai lebih kurang 30 ribu jiwa.
"Jadi kita tunggu saja kapan penetapannya dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala," tuturnya.
Sebelumnya, Norman selaku Kepala Desa Semangat Dalam dalam paparannya, selain menyampaikan progres Dana Desa, juga berharap bantuan dan dukungan Komisi I terkait upaya untuk melakukan tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang total nilainya mencapai Rp453 juta, khususnya di kawasan komplek perumahan.
Kendalanya, para developer tidak mau membayarkan PBB. Sedangkan warga juga tidak mau bayar karena merasa itu jadi tanggung jawab developer.
"Sampai saat ini kami hanya mampu menarik kurang dari 20% dari total tagihan tersebut," ujar Norman.
Menurutnya, hal ini berdampak ditolaknya usulan-usulan pembangunan Desa Semangat Dalam kepada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, karena dianggap tidak mencapai target penerimaan PBB.
"Jadi kami mohon solusi dan bantuan dari Komisi I untuk menyelesaikan masalah tagihan PBB ini. Dan berharap pihak developer mau membantu desa dan membayarkan PBB," pinta Norman. (adv/hms/ali/jp).
