BANJARBARU- Dalam rangka penyiapan kawasan perhutanan sosial di Provinsi Kalsel, Kadishut Provinsi Kalsel, Hj Fathimatuzzahra didampingi pejabat eselon bidang penyuluh & pemberdayaan masyarakat menghadiri acara Sosialisasi Tranformasi Skema Perhutanan Sosial, Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Usulan Online Akses Kelola Perhutanan Sosial (si ulin keras ), sosialisasi Tata Cara Perdagangan Karbon pada Persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dan nilai transaksi ekonomi kups Provinsi Kalsel yang diselenggarakan BPSKL Wilayah Kalimantan Di Hotel Grand Dafam Q Banjarbaru, Kamis (20/7).
Kadishut Provinsi Kalsel, Hj Fathimatuzzahra menyambut baik adanya sosialisasi aplikasi Si Ulin Keras yang diinisiasi oleh Kementerian LHK ini. Menurutnya, program aplikasi ini akan lebih memudahkan dan memangkas jalur birokrasi, sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan usulannya secara online sehingga proses pengusulan bisa lebih mudah dan lebih cepat.
"Kami berharap melalui pengelolaan karbon oleh pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial menjadi salah satu usaha yang bisa dikembangkan oleh KUPS untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan kelompok sekaligus turut serta menyukseskan Program Folu Netsink 2030 di Indonesia," kata Hj Fathimatuzzahra.
Hj Fathimatuzzahra juga menyampaikan, terkait Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Dimana, kata dia, program Perhutanan Sosial merupakan sebuah skema kolaboratif dalam pengelolaan kawasan hutan guna mengatasi ketimpangan ekonomi dengan semangat keberpihakan kepada masyarakat.
"Dengan memaksimalkan aspek lahan, kesempatan usaha dan sumber daya manusia dalam skema perhutanan sosial diharapkan pada akhirnya dapat menunjang kebutuhan masyarakat secara ekonomi namun tetap menjunjung asas kelestarian hutan guna mencapai tujuan kita bersama dalam pembangunan bidang kehutanan yaitu (Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera)," jelas Hj Fathimatuzzahra.
Turut hadir dalam acara tersebut, Perwakilan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Lingkup Dishut Provinsi Kalsel, POKJA PPS Provinsi Kalsel, BPKHTL Wilayah V Banjarbaru, BPHL Wilayah IX Banjarbaru, dan BKSDA Kalimantan Selatan. (adv/dsht/din/jp).
