Workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tingkat nasional tahun 2023 ini dibuka langsung oleh Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, H Sulkan, S.H, M.M.

Kegiatan tersebut dengan mengusung tema "Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam rangka Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Desa yang Berkelanjutan".

Turut hadir dalam acara tersebut, Anggota Komite IV DPD RI, H Gusti Farid Hasan Aman, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah BPKP RI, Iskandar Novianto, S.K, M.Si, Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPB Kalsel, Widhia Arie Prajoga Wijata, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel, Rudi Harahap, S.K, M.M, Kajari HST, Faisal Banu, S.H, M.Hum, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalsel, Kepala BKKBN Provinsi Kalsel, Sekda se-Kab/kota Provinsi Kalsel, Inspektor se Kalsel, Kepala PMD se-Kalsel, APDESI, dan PABPDSI se-Kalsel.

Selaku penyelenggara, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel, Rudy M. Harahap, Ak, M.M, PhD., CGCAE, menyampaikan alasan Kabupaten HSS menjadi tuan rumah kegiatan workshop ini, karena Kabupaten HSS selalu menjadi unggulan. Juga karena ingin mengubah Kabupaten HSS yang merupakan learning organization menjadi teaching organization.

Ditempat yamg sama, Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Sulkan, S.H, M.M, berharap kegiatan ini semakin meneguhkan tekad dan semangat untuk memajukan desa dan meningkatkan perekonomian melalui pedesaan.

Disampaikannya, bahwa pembangunan desa harus dilakukan secara terpadu dan menyeluruh, baik pembangunan fisik maupun pembangunan masyarakat dan pemerintahannya.

"Kiranya pemerintahan desa tanggap terhadap aspirasi masyarakat agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar dilandasi semangat demokrasi dan kebutuhan masyarakat," katanya.

"Mari kita satukan tekad, langkah dan gerak demi memantapkan wilayah desa sebagai bagian terdepan dalam pembangunan," imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Achmad Fikry atas nama pemerintah dan masyarakat mengucapkan selamat datang di Kabupaten HSS kepada para narasumber, baik dari komite IV DPD RI, Pimpinan BPKP, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, maupun pimpinan kantor wilayah DJPB Kalimantan Selatan dan seluruh undangan lainnya.

Bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih atas dipercayanya Kabupaten HSS sebagai tuan rumah kegiatan ini. 

"Semoga kepercayaan yang diberikan ini dapat kami laksanakan," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Achmad Fikry menginformasikan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri atas 144 desa yang terbagi dalam 11 kecamatan. 

"Dari jumlah tersebut, 20 desa sudah menjadi desa mandiri, 92 desa maju, dan 32 desa merupakan desa berkembang. Sejak tahun 2021, di Kabupaten HSS sudah tidak ada lagi desa tertinggal atau sangat tertinggal," ujarnya.

Ia menuturkan, bahwa jumlah kabupaten se Indonesia sebanyak 416. sehingga rata- rata per kabupaten sebanyak 12 desa berkategori mandiri. Sedangkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2023 desa mandiri nya sebanyak 20 desa. 

"Dan nilai rata-rata Kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri pada tahun 2023 berada pada angka 0,7509 dengan status maju (angka provinsi 0,7480/maju)," tuturnya.

Bupati berharap, melalui kegiatan workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa regional provinsi Kalimantan Selatan yang di laksanakan di tempat ini.

"Nantinya dapat melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dalam rangka meningkatkan produktivitas, untuk transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan," ujarnya.

Ditambahkannya, HSS sudah bisa mencapai target 100% dalam hal MCC dan penanganan desa sudah bisa mencapai angka 100%.

"Tentu angka yang kami capai ini tidak terlepas dari berbagai pihak khususnya BPKP Provinsi Kalsel yang tidak kenal lelah untuk terus memastikan pengelolaan desa di HSS bisa berjalan dengan baik," ujarnya lagi.

Bupati HSS juga memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih.

"Mudahan sinergisitas bisa terus kita pertahankan lagi dimasa-masa akan datang," harapnya.

Dalam kegiatan tersebut, juga dilaksanakan diskusi yang dimoderatori oleh Sekda Kabupaten HSS, Drs. H Muhammad Noor, M.AP.

Adapun narasumber dalam diskusi tersebut. Yaitu Anggota Komite IV DPD RI, H Gusti Farid Hasan Aman, SE.Akt, MBA membahas terkait Pengawasan DPR/DPD RI terhadap Pelaksanaan Undang-Undang, APBN dan Kebijakan Pemerintah terkait Desa.

Kemudian, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah BPKP RI Iskandar Novianto, Ak, M.Si, CFrA, CA, QIA, CIPSAS, CGCAE, CRGP, CGAE, membahas tentang pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam rangka peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi desa.

Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPB Kalsel, Widhia Arie Prajoga Wijata, MM, membahas tentang mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban Dana Desa.

Selanjut, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel diwakili Kejari HST, Faizal Banu, S.H, M.Hum membahas terkait penegakan hukum dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Terakhir, Sekda Provinsi Kalsel yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidan Pemerintahan Hukum dan Politik, Sulkan, S.H, M.M, membahas tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pembangunan Desa.

Dalam kesempatan itu, juga dilakukan pembacaan pernyataan komitmen bersama dan penandatanganan komitmen bersama. Kemudian diserahkan sertifikat atas tercapainya level 3 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko Indeks Kabupaten HSS tahun 2022 yang diserahkan Kepala BPKP kepada Bupati HSS dan Plt. Inspektur HSS.

Selain itu, juga diserahkan penghargaan kepada desa terinisiatif dalam pengelolaan administrasi pemerintahan dan keuangan yang diberikan kepada Desa Indrapura, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Desa Lok Binuang, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten HSS, dan Desa Rantau Bujur, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten HSU yang diserahkan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalsel, Hj Raudatul Jannah kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Banjar, Kepala Dinas PMD Kabupaten HSS, dan Kepala Dinas PMD Kabupaten HSU.

Diakhir kegiatan, diserahkan plakat kepada para narasumber workshop oleh Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalsel. (ari/jp).