MARABAHAN- Penyerahan bantuan CSR dari PT. Talenta Bumi, PT. Bukit Makmur Mandiri Utama, PT. Adaro, PT. Saptaindra Sejati, di halaman Kantor Bupati diterima oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan diwakili oleh Sekretaris Daerah Ir. H Zulkipli Yadi Noor, M.Sc yang turut pula memberikan piagam penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kepada perusahaan yang telah ikut berperan serta terhadap pengelolaan lingkungan, Senin (19/6).
Penyerahan bantuan CSR berupa satu unit truk, Desa Proklim sebesar Rp61 juta, sekolah Adiwiyata sebesar Rp50 juta, sarana prasarana pengelolaan sampah sebesar Rp75 juta ini pada saat upacara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, dan turut dihadiri Forkopimda, Pelajar dan Forum Pecinta Lingkungan Hijau.
Penyerahan bantuan langsung diterima secara simbolis oleh Kepala Desa Danau Karya, Karang Indah dan Karang Bunga, Kepala SMAN 1 Marabahan, SMPN 1 Marabahan, SDN Karang Dukung Belawang, SD Anjir Serapat Muara, SDN Siderejo 1 Tamban, SDN Sungai Gampa Asahi, MTS Ibtidaussalam, dan SMKN 1 Marabahan.
Sekda Batola yang membacakan sambutan Menteri Lingkungan Hidup Prof. Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc menyampaikan, bahwa di tahun 2022 Indonesia menghasilkan sekitar 68,5 juta ton sampah dan sekitar 18,5%. Diantaranya berupa sampah plastik.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah telah melakukan berbagai pengaturan diantaranya penerbitan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan PP 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik serta regulasi turunannya yang mengatur penanganan sampah mulai dari hulu sampai hilir, yang diberlakukan baik pada produsen, masyarakat umum, maupun pada pemerintah daerah.
Sebagai upaya mengatasi sampah dari wadah/kemasan yang sulit dikumpulkan, tidak bernilai ekonomis dan sulit didaur ulang, serta menghindari potensi cemaran dari wadah/kemasan berbahan PVC dan PS. Pemerintah menargetkan bisa mengurangi sampah sebesar 30% di tahun 2025 dan dapat menangani tumpukan sampah sebelum ada kebijakan ini sebesar 70% pada 2025. (adv/dskmnf/ali/jp).
