BANJARMASIN- Sosialisasi Propem, Peraturan Daerah (Perda), rancangan Perda, dan peraturan perundang-undangan atau yang biasa disebut dengan Sosper, kembali digelar Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Dra. Hj Rachman Norlias, Sabtu (15/4) di Aula Sekretariat Pimpinan Wilayah Aisyiah Provinsi.
Menggandeng Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Banjarmasin, Politisi Senior Partai Amanat Nasional tersebut, mengangkat perda nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan.
Hj Rachman Norlias menjelaskan, data kependudukan ini merupakan data yang penting, untuk pemerintah menentukan langkah- langkah kebijakan. Oleh karena itu, dirinya berharap masyarakat dapat berperan aktif melaporkan update terbaru status data dirinya.
Dirinya juga berharap masyarakat dapat mengetahui dan menghapal Nomor Induk Kependudukan (NIK) guna mempermudah kita melakukan registrasi kegiatan apapun.
"Dan apabila terjadi kehilangan dokumen akan mudah untuk dilacak Disdukcapil," ungkap Rachman Norlias.
Sosper kali ini menurut Amah sapaan akrab Rachman Norlias, dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat, pelaksanaannya kita kolaborasikan dengan aktivasi identitas kependudukan digital.
"Hari ini kita melaksanakan Sosper menggandeng Dukcapil kota Banjarmasin, sekaligus mendatangkan 3 orang stafnya, dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat yang ingin melakukan aktivasi kartu Identitasnya menjadi identitas kependudukan digital. Diharapkan kegiatan-kegiatan seperti ini dapat mempermudah masyarakat untuk memperoleh akses ke identitas kependudukan digital," ungkap Rachman Norlias.
Kepala Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan Dukcapil Kota Banjarmasin, Fakhriawati, S.Sos., M.H, menyampaikan, apresiasinya kepada Rachmah Norlias atas terlaksananya kegiatan Sosper kali ini.
Dirinya juga menilai kegiatan seperti ini sangat membantu pihaknya dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga aktivasi identitas kependudukan digital dapat terus digenjot pelaksanaannya.
"Sampai saat ini sudah kurang lebih 4.000 an orang melakukan aktivasi, atau sekitar 1% dari total target 25% yang diberikan kepada kami, kita terus berupaya untuk memberikan himbauan kepada masyarakat, agar segera mengaktivasi identitas kependudukan digitalnya, karena sangat bermanfaat untuk kegiatan pelayanan publik," tutup Fakhriawati. (adv/ali/jp).
