Ketua Komisi III DPRD HSS, Yuniarti mengatakan, pihaknya sebagai DPRD HSS mendukung dari fungsi legislasi dana.

"Karena semua kegiatan eksekutif dari segi pendanaan tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif," ungkap Yuniarti di sela kegiatan FGD Penilaian Tahap III PPD, di Kandangan, Jumat (31/3).

Bupati HSS, H Achmad Fikry menyampaikan, setelah beberapa waktu yang lalu melakukan paparan tahap II di Jakarta, dan kini Kabupaten HSS sudah masuk dalam penilaian tahap III. 

"Apa yang kami paparkan di Jakarta waktu lalu sangat terbatas, sehingga dari kemarin sampai hari ini ada pendalaman-pendalaman informasi dari penilai, dan tentunya hari ini juga tim bisa melihat dan konfirmasi langsung dengan stakeholder terkait," kata Bupati.

Bupati meminta kepada tim penilai agar memberikan masukan, sehingga bisa menjadi input bagi Pemda untuk perbaikan ke depan dalam penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten HSS.

Bupati mengungkapkan, sebagai daerah yang masuk dalam penilaian PPD Tahap III ini, Kabupaten HSS mengedepankan keunggulan UMKM dan sektor pertanian. 

Dijelaskan Bupati, pada saat pandemi COVID-19 di daerah lain mengalami penambahan anggka kemiskinan, namun sebaliknya di HSS mengalami penurunan angka kemiskinan.

"Daerah kami malah berkurang, karena UMKM di sini tetap bisa dipertahankan dan orang yang sudah berlatar miskin tetap kita jaga tidak bertambah miskin termasuk yang miskin baru, kolaborasi yang kita bangun saat pandemi lalu tentu akan kita selalu bawa untuk membangun HSS ke depan," jelas Bupati.

Sementara itu, dr Rudiarto Sumarwono tim penilai dari Bappenas mengatakan, aspek indikator yang di nilai dalam PPD Tahap III ini adalah pencapain pembangunan, proses penyusunan RKPD dan inovasi. 

"Selain itu, tim juga akan berdialog langsung dengan stakeholder terkait untuk penggalian informasi yang lebih mendalam," ujarnya.

Sekedar informasi, Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahap III Tahun 2023 ini bertujuan untuk konfirmasi dan penggalian infomasi lebih mendalam dari perspektif stakeholders lain di luar Bappeda terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah terkait dengan proses penyusunan dokumen RKPD, pencapaian sasaran pembangunan daerah, dan inovasi pembangunan yang dikembangkan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekda HSS, H M Noor, Wakil Ketua II DPRD HSS, H M Kusasi beserta anggota DPRD, Para Kepala OPD dan stakeholder terkait dalam penilaian PPD di Kabupaten HSS.

Sementara untuk tim penilai dari Bappenas dihadiri dr Rudiarto Sumarwono, MM, Robert Endi Jaweng, MAP, Rani Murweng Pramesti, SMB dan Yuda Andika Darmawan. (ari/jp).