Hadir dalam kegiatan tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, Komunitas Lingkungan Hidup, para Camat, dan Kepala Desa se-Kabupaten Barito Kuala.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Barito Kuala, Mouchammad Aziz menyampaikan permohonan maaf PJ Bupati Mujiyat yang tidak dapat berhadir dalam kegiatan ini.

Dalam kesempatan itu, M. Aziz menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas terlaksananya rapat koordinasi revolusi hijau ini.

Menurutnya, sejak beberapa tahun lalu Kalsel mencanangkan sebuah gerakan besar untuk mempercepat rehabilitasi kerusakan hutan dan lahan yang di kenal dengan gerakan revolusi hijau. Hingga saat ini, kata Aziz, hutan dan lahan rehabilitasi masih luas, maka dari itu perlu puluhan tahun untuk memperbaiki hutan yang rusak.

M. Aziz juga bersyukur karena mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak, dalam hal ini dapat mengurangi dampak dari pemanasan global akibat iklim alam.

"Harapan kami, semua pihak dapat memahami gerakan revolusi hijau ini dan mendukung sepenuhnya gerakan ini," jelasnya.

Sekedar informasi, sesuai Perda Provinsi Kalsel No 07 Tahun 2018, Gerakan Revolusi Hijau merupakan salah satu langkah besar dari Pemprov Kalsel dalam upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan meningkatkan kesenjangan khususnya dari sektor kehutanan. Juga salah satu program pemanfaatan lahan tidur atau tidak terpakai untuk ditanami, guna mendukung keberhasilan pembangunan bidang kehutanan.

Selain itu, kegiatan revolusi hijau ini merupakan sebuah gerakan pemberdayaan masyarakat agar lahan-lahan yang sudah tidak produktif kembali menjadi produktif, sehingga nantinya dapat menguntungkan untuk alam dan juga masyarakat.

Gerakan revolusi hijau ini juga bagian dari mengubah konsep cara berpikir masyarakat untuk ikut andil dalam upaya percepatan pelaksanaan rehabilitas hutan dan lahan, dengan adanya peningkatan penanaman agar hutan tetap lestari dan masyarakat sejahtera dan di untungkan.

Sejak dilaksanakannya gerakan ini sampai tahun 2022 data yang tercatat telah dilakukan penanaman seluas 137.243 hektare yang tersebar di seluruh Kabupaten Hutan Provinsi Kalsel.

Kemudian, luas lahan kritis di Provinsi Kalsel sejak tahun 2013 621.508 hektare, lalu dilakukan penanaman pada tahun 2018 menjadi luas 511.519 hektare.

Selain itu, berdasarkan data yang dirilis terakhir dari dinas kehutanan 2022 luas lahan kritis di Provinsi Kalsel 458.468 Hektare. Dan hal ini menunjukan gerakan revolusi hijau telah memberikan kontribusi dalam upaya perbaikan lingkungan hidup. (lim/jp).