MUARA TEWEH- Kementerian Dalam Negeri melaksanakan rapat koordinasi pimpinan kementrian lembaga program pemberantasan korupsi pemerintah daerah dan peluncuran indikator MCP tahun 2023, yang berlangsung di Hotel Ritz Jakarta Mega Kuningan, Selasa (21/3).
Kegiatan tersebut diikuti Pemerintah Kabupaten Barito Utara secara virtual di Rumah Jabatan Bupati dan diwakili Sekretaris Daerah Drs. Muhlis, Inspektur, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, pejabat teknis DPRD serta Kabag Kesra Barito Utara.
Dalam laporannya, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Republik Indonesia (RI), Didik Widjanarko menjelaskan, tujuan dilakukannya rakor ini salah satunya adalah sebagai langkah pencegahan strategi pemberantasan korupsi.
Ia mengatakan, upaya pemberantasan korupsi daerah diharapkan dapat dilakukan minimal pada delapan area. Yakni perencanaan dan anggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan, manajemen Aparat Sipil Negara (ASN), optimalisasi pajak daerah, pengelolaan barang milik daerah dan tata kelola desa.
Sementara itu, Bupati Barito Utara, H Nadalsyah melalui Sekretaris Daerah Drs. Muhlis mengatakan, bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Utara mendukung penuh program pemberantasan korupsi. Menurutnya, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus diberantas.
"Oleh karena itu, hari ini kita mengikuti rakor pimpinan kementerian lembaga program pemberantasan korupsi pemerintah daerah dan peluncuran indikator MCP tahun 2023 yang digelar KPK sebagai salah satu upaya dalam memberi dukungan terhadap program pemberantasan korupsi," ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada KPK atas kegiatan pendampingan MCP dan telah berupaya melakukan pencegahan korupsi.
"Kami juga berterimakasih bahwa program pencegahan pemberantasan korupsi yang diinisiasi dan difasilitasi oleh KPK selama ini sangat membantu pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” tandasnya. (dskmnf/my/rml/jp).
