PARINGIN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan menggelar rapat terkait penjelasan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan), bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Senin (11/01/2021).
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Balangan, M. Ifdali, turut hadir Kepala BPJS Balangan, serta tenaga kesehatan lainnya.Dalam rapat tersebut, Ifdali, menyampaikan selaku dari perwakilan masyarakat meminta kepada pemerintah daerah agar menandatangani Mou yang sudah ada, baik itu untuk dua bulan ke depan yang mana program bupati berikutnya, yang tidak memungkinkan semerta-merta bisa dilaksanakan secepatnya.
"Ini menjadi harapan kita semua, semoga Bupati Balangan Ansharuddin bisa menandatangani Mou demi masyarakat Balangan yang mengharapkan BPJS Kesehatan di Kabupaten Balangan," ujar Ifdali.
Sementara itu, Chohari, menyampaikan bahwa pihaknya bersama DPRD mencari solusi dengan tidak diperpanjangnya kerjasama UHC (Universal Health Coverage) di Pemerintah Kabupaten Balangan, dan semoga ada satu opsi perjanjian itu di perpanjang dua bulan per Januari.
"Jika kerja sama di januari itu tidak diperpanjang masyarakat harus menunggu 14 hari, baru bisa aktif, namun untuk sementara bisa kita tanggulangi dengan peserta membayar mandiri sejumlah keluarga, dalam satu KK kali Rp35 ribu bisa mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit," kata Chohari.
Ia berharap, perjanjian tersebut diperpanjang minimal dua bulan sampai akhir periode bupati, karena itu program yang luar biasa dan dari Balangan inilah UHC itu menular ke kabupaten lainnya.
Sementara untuk hasil saat ini dan perwakilan masyarakat akan menghadap bupati.
"Semoga bupati berkenan memperpanjang perjanjian kerjasama tersebut," pungkasnya. (bella/din/jp).