BANJARMASIN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) fasilitasi audiensi antara Aliansi Pekerja Buruh Banua Kalsel bersama unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Ruang Rapat H. M. Ismail Abdullah DPRD Kalsel, Senin, (24/08/2020) kemarin. 

Audiensi kali ini adalah dalam rangka pemenuhan janji DPRD Kalsel kepada masa aksi unjuk rasa yang dilaksanakan pada Rabu, (12/08/2020) lalu oleh para Aliansi Pekerja Buruh Banua Kalsel di depan Gedung DPRD Kalsel.

Audiensi yang dipimpin oleh anggota Komisi III DPRD Kalsel, DR. H. Karlie Hanafi Kalianda, S.H., M.H., ini berfokus pada pembahasan terkait penolakan RUU Omnibus Law yang dianggap merugikan para pekerja buruh.

Karlie Hanafi menjelaskan, bahwa DPRD Kalsel dalam hal ini sepakat mengambil sikap untuk mendukung penolakan RUU Omnibus Law. 

Ia juga mengatakan, bahwa pihaknya sudah menyampaikan tuntutan penolakan tersebut ke tingkat pusat.

“Selanjutnya, kita sama-sama berdoa dan sama-sama berjuang,” ujarnya.

Dalam audiensi ini hadir Asisten I Bidang Pemerintahan Pemprov Kalsel, Sugian Noorbah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalsel, Siswansyah, juga dari unsur Dinas Sosial serta unsur terkait lainnya.

Audiensi diakhiri dengan penyerahan berkas tuntutan Aliansi Pekerja Buruh Banua Kalsel kepada DPRD Kalsel, selanjutnya Sugian Noorbah akan membawa pembahasan ini ke internal Pemerintah Provinsi Kalsel dalam waktu dekat.(sar/mah/jp).