BANJARMASIN – Pembangunan Bendungan
Piani di Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan, ditarget rampung pada Agustus 2020
nanti. Kemudian pekerjaan akan berlanjut untuk pembuatan dan pengembangan irigasi-irigasi
yang diperlukan untuk kebutuhan pertanian.
“Bendungan harus sustainable dulu,
baru lanjut membuat irigasinya,” ujar Kepala Balai Balai Wilayah Sungai
Kalimantan II Dwi Purwantoro. ST. MT, usai rapat bersama Komisi III DPRD
Kalsel, Kamis (16/1).
Karena menurutnya, progres
pembangunan bendungan yang menelan biaya sekitar Rp 70 miliar secara bertahap,
sudah mencapai 95 persen. Sisanya tinggal pekerjaan penyelesaian atau
finishing, yang paling lama Agustus 2020 ini sudah rampung.
Terkait irigasi, Dwi Purwantoro juga
menjelaskan, memang ada dua katagori yaitu, rehab irigasi sebelumnya dan
pengembangan. “ Untuk pekerjaan rehab irigasi juga sudah rampung dan nanti
tinggal menambah setelah bendungan selesai,” jelasnya.
Bendungan Piani, dalam tahun 2020
ini juga dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan II, akan melanjutkan pembuatan
siring yang berada di sisi Sungai Martapura, persisnya di depan RSUD
Sultan Suriansyah, Banjarmasin, dengan pagu APBN senilai Rp 7 miliar.
Selain itu Ketua Komisi III DPRD
Kalsel H Sahrujani mengakui pada rapat siang itu banyak membahas berbagai
proyek, diantaranya kemajuan pengerjaan Bendungan Piani di Kabupaten Tapin
Provinsi Kalimantan Selatan.
“Soal bendungan ini memang sangat
urgen bagi kita untuk mengetahui sejauh mana sudah pekerjaannya. Sebab jika
sudah rampung, maka lahan pertanian lebih dapat memanfaatkanya,” jelas politisi
Golkar ini.
Sahrujani juga berharap,
agar Bendungan Tapin (sekitar 125 kilometer utara Banjarmasin) di Kabupaten
Tapin segera berfungsi. Pasalnya pembangunan Bendungan Tapin yang menelan biaya
hampir satu triliun rupiah itu sudah selesai, tinggal pembenahan disana-sini ja
lagi, ungkapnya.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu berharap dengan berfungsinya Bendung Tapin agar dapat meningkatkan produksi padi di kabupaten tersebut khususnya.
Selain itu juga agar dapat menunjang ketahanan pangan Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota dan kini berpenduduk lebih empat juta jiwa, serta mewujudkan kedaulatan pangan secara nasional," lanjut politikus senior Partai Golkar tersebut.
"Apalagi sebagai daerah penyangga pangan ketika Ibu Kota Negara (IKN) sudah pindah ke Kalimantan Timur (Kaltim), dimana Kalsel merupakan tetangga terdekat yang mudah terjangkau, baik jalan darat maupun lewat angkutan udara dan laut," katanya.
Dia juga menjelaskan Rancangan bangun Bendungan Tapin yang pelaksanaan pembangunannya sejak Tahun 2015 atau pekerjaan menggunakan sistem tahun jamak itu mampu mengairi persawahan seluas 5.500 hektare.
Di Kalsel kini terdapat beberapa bendungan yang masih dalam penyelesaian serta mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat antara lain Bendungan Pitap Kabupaten Balangan, serta Bendungan Batang Alai Kabupaten HST.
Sementara di Bumi Ruhui Rahayu Tapin sendiri juga sedang pembangunan Bendungan Pipitak Jaya merupakan proyek strategis nasional (PSN) sejak kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla, pungkasnya.
(ant/jp)
