JOGJAKARTA –
DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di
daerah,
khususnya di Provinsi Kalsel
diharapkan siap untuk menghadapi perkembangan kekinian yang akan terjadi.
Khususnya dengan adanya pemindahan Ibu kota Negara pada Tahun 2024 mendatang, yang tidak dapat
dipungkiri Kalimantan Selatan akan menjadi Provinsi Penyangga Ibu Kota Negara
(IKN) baru yang terletak di Penajam
Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur.
Peningkatan wawasan dan kapasitas Sumber Daya
Manusia (SDM) DPRD merupakan salah satu factor penting guna menyikapi
permasalahan-permasalahan komplek yang akan terjadi pada hal tersebut.
“Apalagi kalsel kedepan menjadi daerah yang sangat
strategis sebagai daerah penyangga Ibu kota Negara baru dan kalsel sudah harus
mulai mempersiapkan diri,
insya Allah dengan kegiatan bimbingan teknis ini akan bisa bermanfaat dalam menghadapi problem kedepan,”
Jelaskan
Kepala BPSDM Kemendagri Teguh Setiabudi pada saat membuka Bimtek Peningkatan
Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD, Rabu (29/1).
Selain itu juga dirinya berharap agar kesiapan DPRD Provinsi Kalimantan
Selatan untuk menghadapi kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal revolusi industry
4.0, “Khususnya revolusi industry 4.0 adalah hal yang tidak bisa kita abaikan
termasuk DPRD yang merupakan kaitannya dengan peningkatan SDM DPRD
itu sendiri,” Ungkapnya.
Sementara
itu Ketua
DPRD Provinsi Kalimantan Selatan H. Supian HK juga menyampaikan selain penyiapan
infrastruktur, sumber daya manusia merupakan hal yang penting sebagai Provinsi
penyangga IKN.
“Kesuksesan
Kalimantan Selatan membangun juga tidak lepas dari
kesuksesan DPRD, seperti kita ketahui dengan dialihkannya Ibu Kota Negara ke
Kalimantan, maka dari itu
kedepannya Kalsel merupakan penyangga ibu kota Negara, jadi kami menyiapkan
segala infrastrukutur maupun
SDM
DPRD itu sendiri,”Jelasnya.
Hal yang sama
juga di sampaikan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
M. Yani
Helmi menyambut baik dengan kebijakan pemerintah pusat terkait revolusi
industry 4.0 ini, karena menurutnya
langkah awal kedepan diharapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat
mengoptimalkan pemerintahan yang berbasis digital. “Sebagai langkah awal kita berharap
SKPD mengoptimalkan e-office pada lingkungan kantornya masing-masing,”Pungkasnya. (dnr/jp)
