TAMIANG
LAYANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Timur Provinsi
Kalimantan Tengah, sampaikan program tahun 2020. Yang disampaikan oleh Wakil
Ketua I DPRD Bartim Ariantho S Muler usai menggelar Rapat Paripurna XIV dengan
agenda penutupan masa sidang I tahun 2019 dan pembukaan masa sidang II tahun
2020, Kamis (09/01).
Ariantho
juga mengatakan, pada dasarnya DPRD sudah menyampaikan produk-produk baik apa
yang menjadi keputusan atau pun agenda-agenda penting yang sudah dilaksanakan
pada masa sidang tahun 2019, ucapnya.
Kemudian
dari dokumen ini pun kita sudah mengevaluasi hal-hal apa saja yang belum tuntas
pada masa sidang I tahun 2019 dan itu akan menjadi prioritas di masa sidang II
tahun 2020, termasuk juga program-program Pemerintah Daerah yang dilaksanakan
bersama DPRD Bartim baik itu pembahasan Perda ataupun hal-hal lain secara
teknis yang menjadi prioritas, tegas Ariantho.
Pria
yang akrab dengan wartawan ini menambahkan, Pada masa sidang I tahun 2019 kita
bisa menyelesaikan beberapa Perda terutama yang menyangkut tentang pembangunan
Bartim yaitu Perda APBD Tahun Anggaran 2020. Hal itu bisa kita selesaikan
secara baik bersama-sama dengan pihak eksekutif serta sudah dievaluasi dan saat
ini DPA sudah di serahkan ke dinas begitupun juga dengan hasil reses sudah
selesai, ungkap politikus dari Partai PKPI.
Masih
menurut Ariantho, dari hasil reses pun ada beberapa hal yang penting yang
menjadi perhatian kita baik dari bantuan bibit tumbuhan maupun ternak. Begitu
juga dengan infrastruktur terhadap jalan-jalan desa dan di bidang kesehatan
juga masyarakat masih mengharapkan adanya BPJS yang masih belum mendapatkan
BPJS, serta kesehatan dan pendidikan.
“Kalau
kita lihat dari banyaknya kepentingan masyarakat tentunya dana tersebut, masih
belum bisa mengakomodir secara keseluruhan, tapi paling tidak DPRD dan
pemerintah daerah akan melihat yang menjadi prioritas, termasuk Jalan Poros
Desa antar desa dan juga akses dari desa ke Kecamatan, sehingga seefektif
mungkin anggaran yang tersedia yang mampu untuk pembangunan infrastruktur ini
benar-benar nanti dapat dilaksanakan secara menyentuh pada kepentingan
masyarakat,”Tegasnya.
Apapun aspirasi masyarakat sudah kami tampung
dan disampaikan, kami yakin itu nanti akan masuk juga di dokumen pemerintah
daerah sebagai pokok-pokok pemikiran dari DPRD setempat, pungkasnya.(brp/jp).
