Karena komposisi APBD Kalsel tahun 2020 dari item pendapatan daerah dipatok Rp 6.996.340.856.000 atau 6,9 triliun lebih. Sedangkan, porsi belanja daerah Rp 7.346.340.856.000 atau Rp 7,3 miliar dengan selisih kurang
sebesar Rp 350 miliar.
APBD tahun 2020 ini pun disetujui dalam rapat paripurna DPRD Kalsel menjadi perda pada Senin (11/11) di Banjarmasin, ditandai dengan penandatangan dokumen daerah antara Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor dengan Ketua DPRD Kalsel H Supian HK.
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel Hj Karmila dalam rekomendasinya untuk
optimalisasi sektor pendapatan asli daerah. Dengan catatan, tidak menimbulkan dampak sosial bagi
masyarakat dalam penggaliannya.
Maka dari itu, Putri mantan Walikota Banjarmasin H Muhidin ini, juga menyoroti fluktuatifnya
dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat.
“Maka dari itu kita juga perlu koordinasi di tingkat pusat, agar realisasi pendapatan tidak berubah signifikan dari target yang ditetapkan. Karena akan dampaknya sangat terasa pada sisi belanja pembangunan daerah nantinya,” ucap politisi PAN ini.
Menurut Karmila, peran badan usaha milik daerah (BUMD) harus ditingkatkan lagi dalam menggali
potensi sumber pendapatan dari entitas bisnis yang dijalankan, ungkapnya.
Selain itu Gubernur Kalsel H. Sahbirin noor, berkomitmen untuk melaksanakan amanat APBD 2020
untuk dana bagi realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalsel tahun 2016 - 2021. “Kita juga membutuhkan dukungan dan kerjasama semua lapisan masyarakat, walau pun saat ini terdapat kekurangan dan kelemahan dalam APBD Kalsel,” pungkasnya.
(jr/jp)
