Pesan tersebut disampaikan Riza saat menyambut mahasiswa yang melaksanakan observasi dan penelitian terkait fungsi Satuan Reserse Narkoba serta mekanisme pelayanan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polresta Banjarmasin, Selasa (13/10/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kapolresta memberikan gambaran mengenai pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya penanganan tindak pidana narkotika dan pelayanan kepada masyarakat.

Observasi ini menjadi sarana bagi mahasiswa untuk memperoleh pemahaman langsung mengenai tugas dan fungsi kepolisian, mulai dari upaya penanganan tindak pidana narkotika hingga mekanisme pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

Pada kesempatan itu, Riza menekankan pentingnya kesadaran mahasiswa dalam menghindari penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, narkoba dapat merusak kesehatan, menghambat masa depan, serta menimbulkan dampak negatif bagi keluarga dan lingkungan sosial.

Ia berharap mahasiswa dapat memanfaatkan kegiatan observasi dan penelitian tersebut untuk memperluas wawasan sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar.

Polresta Banjarmasin juga mendorong terjalinnya komunikasi dan kerja sama dengan kalangan akademisi. Upaya ini diharapkan dapat mendukung peningkatan pemahaman generasi muda mengenai tugas kepolisian serta memperkuat kesadaran bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. (fah/jp). 

Hal itu disampaikan Felix saat membuka Rapat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 di Aula Rumah Jabatan Bupati, Selasa (13/10/2026).

Felix juga menekankan bahwa stunting bukan sekadar persoalan pertumbuhan fisik anak, melainkan juga tantangan pembangunan sumber daya manusia. Kondisi tersebut dapat berdampak pada perkembangan kognitif, kemampuan belajar, serta produktivitas anak pada masa mendatang.

"Percepatan penurunan stunting harus menjadi prioritas pembangunan daerah dan tidak boleh hanya dibebankan pada sektor kesehatan. Ini tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah, kecamatan, desa, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat,” tegas Felix.

Ia juga menekankan bahwa seluruh intervensi penurunan stunting harus didasarkan pada data yang akurat dan valid, termasuk data by name by address. Dengan demikian, program yang dijalankan dapat lebih tepat sasaran, terfokus, dan menjangkau keluarga yang berisiko mengalami stunting.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Kabupaten Barito Utara, Hj Maya Savitri Shalahuddin, menyatakan komitmen TP-PKK untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung percepatan penurunan stunting.

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan peran Posyandu, pemanfaatan lahan pekarangan untuk mendukung ketahanan pangan keluarga, serta pendampingan bagi ibu hamil dan balita.

"Saya berharap data stunting tahun ini bisa turun. Ini harus kita selesaikan dengan cepat dan action di lapangan agar penanganan lebih cepat,” ujar Hj Maya.

Rapat TPPS tersebut juga diisi dengan pemaparan materi dan sesi tanya jawab terkait upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Barito Utara. Kegiatan ini menjadi bagian dari koordinasi lintas sektor untuk memperkuat pelaksanaan program dan intervensi bagi keluarga berisiko stunting.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut kepala organisasi perangkat daerah, para camat se-Kabupaten Barito Utara, kepala puskesmas, jajaran TP-PKK, serta undangan terkait lainnya. (emca/jp). 

Dalam kegiatan sambang kamtibmas tersebut, AIPDA Mujiono, mengingatkan warga agar tidak membuka hutan dan lahan dengan cara membakar karena perbuatan tersebut dapat berujung pada sanksi pidana.

Ia juga menyosialisasikan Maklumat Kapolda Kalimantan Tengah tentang larangan pembakaran hutan dan lahan. Edukasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat agar memilih cara pembukaan lahan yang tidak menimbulkan kebakaran serta berdampak pada lingkungan dan keselamatan warga.

Selain pencegahan karhutla, AIPDA Mujiono mengajak masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial. Warga diimbau tidak mudah percaya, apalagi langsung menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

Imbauan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus mencegah penyebaran informasi keliru yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan itu, warga juga diberikan pemahaman mengenai layanan Call Center 110 Polres Barito Timur sebagai saluran untuk menghubungi kepolisian ketika membutuhkan bantuan atau menghadapi situasi darurat.

Kapolsek Benua Lima, IPDA Ichvan Herianto, menyampaikan pentingnya kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat untuk membangun komunikasi, meningkatkan kesadaran hukum, serta memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan lingkungan.

Kegiatan sambang ini mendapat tindak lanjut berupa peningkatan pemahaman masyarakat mengenai larangan pembakaran hutan dan lahan, pentingnya menyaring informasi sebelum membagikannya, serta pemanfaatan layanan kepolisian 110.

Melalui kegiatan tersebut, IPDA Ichvan berharap masyarakat Desa Bagok turut berperan aktif dalam mencegah karhutla, menangkal penyebaran hoaks, dan menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman serta kondusif. (zi/jp). 

Kedua penindakan itu dilakukan melalui kerja sama Bea Cukai Banjarmasin dengan Denpom XXII/2 Banjarmasin, Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, dan Aviation Security (AVSEC) Bandara Internasional Syamsudin Noor.

Penindakan rokok ilegal berlangsung pada Jum'at (25/9/2026) sekitar pukul 03.45 WITA di Jalan Tembus Mantuil, Kota Banjarmasin. Sementara itu, pengamanan emas dilakukan pada Selasa (29/9/2026) sekitar pukul 10.00 WITA di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Internasional Syamsudin Noor.

Dalam penindakan pertama, petugas Bea Cukai Banjarmasin bersama Denpom XXII/2 Banjarmasin dan BAIS TNI memeriksa dua truk yang diduga mengangkut rokok ilegal di Jalan Tembus Mantuil.

Dari pemeriksaan tersebut, petugas menemukan 211.600 bungkus atau 4.230.400 batang rokok dari berbagai merek yang tidak dilengkapi pita cukai.

Nilai barang hasil penindakan diperkirakan mencapai Rp6,28 miliar. Sementara itu, potensi kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal tersebut diperkirakan sebesar Rp4,09 miliar.

Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Kantor Bea Cukai Banjarmasin untuk menjalani pemeriksaan dan penelitian lebih lanjut.

Penindakan kedua bermula dari pemeriksaan barang bawaan penumpang menggunakan mesin pemindai X-ray oleh petugas AVSEC di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Internasional Syamsudin Noor.

Dari hasil pemindaian, petugas mendapati citra yang diduga menunjukkan keberadaan emas di dalam tas jinjing seorang penumpang yang hendak terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia. Temuan tersebut kemudian diteruskan kepada Bea Cukai Banjarmasin untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Pemeriksaan bersama AVSEC menemukan tiga bungkus emas berbentuk padatan dengan berat total 1.126,97 gram atau sekitar 1,13 kilogram.

Emas tersebut dibawa oleh seorang penumpang berinisial MR, warga negara India. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, barang tersebut tidak dilengkapi dokumen pemberitahuan pabean yang dipersyaratkan.

Nilai emas yang diamankan diperkirakan mencapai Rp2,88 miliar. Adapun potensi penerimaan negara dari bea keluar yang berhasil dicegah diperkirakan sebesar Rp360,36 juta.

Penumpang beserta barang bukti selanjutnya dibawa ke Kantor Bea Cukai Banjarmasin untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan TMP B Banjarmasin, Tonny Riduan P. Simorangkir, menegaskan bahwa sinergi antarinstansi berperan penting dalam memperkuat pengawasan kepabeanan dan cukai.

Menurutnya, kerja sama dengan unsur TNI dan AVSEC mendukung pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal serta lalu lintas barang pada penerbangan internasional.

Bea Cukai Banjarmasin juga mengimbau masyarakat yang hendak membawa emas ke luar negeri agar melaporkan barang bawaannya kepada petugas, memenuhi kewajiban bea keluar apabila berlaku, serta mematuhi ketentuan kepabeanan dan larangan atau pembatasan yang berlaku.

Melalui pengawasan dan koordinasi lintas instansi, Bea Cukai Banjarmasin berupaya menekan peredaran rokok ilegal, mencegah pelanggaran kepabeanan, dan melindungi penerimaan negara. (fah/jp). 

Bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap pembinaan sepak bola usia dini dan pengembangan potensi atlet muda di Kalimantan Tengah.

Siti Aseanti berharap bantuan tersebut dapat menambah motivasi para pemain untuk berlatih lebih giat, meningkatkan keterampilan, serta mempersiapkan diri menghadapi berbagai kompetisi.

Menurutnya, pembinaan sepak bola sejak usia dini penting untuk membentuk atlet yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga disiplin, semangat juang, dan sportivitas. Karena itu, dukungan berbagai pihak diperlukan agar potensi atlet muda daerah dapat berkembang secara optimal.

Pembina Soeratin U13, Bush Valentino Lambung, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan Siti Aseanti kepada para pemain.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Aseanti atas kepedulian dan dukungannya kepada anak-anak Soeratin U13. Perhatian ini tentu menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk semakin bersemangat dalam berlatih, meningkatkan kemampuan, dan berjuang meraih prestasi,” ujar Bush.

Ia menilai dukungan tersebut tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan perlengkapan tim, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan diri dan semangat para pemain dalam menekuni sepak bola.

Bush berharap pembinaan sepak bola di Kalimantan Tengah mendapat dukungan berkelanjutan dari pemerintah, pemangku kepentingan olahraga, dan masyarakat. Sinergi berbagai pihak dinilai penting untuk membuka peluang bagi atlet muda daerah agar dapat berkembang dan bersaing di tingkat yang lebih tinggi.

Ia juga berharap jersey yang diberikan dapat menjadi penyemangat bagi para pemain untuk menjaga kekompakan, meningkatkan kedisiplinan, memperkuat kerja sama tim, serta menjunjung tinggi sportivitas dalam setiap pertandingan.

Dukungan terhadap tim Soeratin U13 tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya mendorong pembinaan sepak bola usia dini di Kalimantan Tengah. Dengan pembinaan yang berkesinambungan dan dukungan berbagai pihak, para pemain muda diharapkan mampu mengembangkan potensi serta meraih prestasi yang dapat mengharumkan nama Kalimantan Tengah di tingkat nasional. (emca/jp). 

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda, seusai mengikuti konferensi video (video conference/vicon) mengenai perkembangan situasi karhutla bersama Pangdam XII/Tambun Bungai di Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kabupaten Seruyan, Selasa (13/10/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Seruyan, dr. Bahrun Abbas, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Bupati Wanda mengatakan, pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi sekaligus memastikan seluruh personel tetap siaga menghadapi potensi karhutla. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan instansi terkait yang telah berjalan selama ini akan terus dioptimalkan.

"Vicon tadi bersama Pak Pangdam untuk mengingatkan dan memberikan dukungan agar kita tetap semangat dan tidak lengah. Koordinasi selama ini antara pemda, TNI, Polri, serta instansi terkait sudah berjalan baik dan akan terus kita optimalkan,” ujarnya.

Ia menegaskan, upaya penanganan karhutla tidak hanya bergantung pada petugas gabungan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dan perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan rawan kebakaran.

Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Seruyan terus memastikan kesiapan personel dan ketersediaan sarana-prasarana di posko penanggulangan. Pemerintah daerah juga melakukan pemetaan kawasan rawan serta pendataan pemilik lahan untuk mendorong tanggung jawab dalam mencegah kebakaran.

"Kami memetakan area rawan sekaligus menginventarisasi para pemilik lahan untuk menggugah tanggung jawab mereka dalam menjaga lahannya masing-masing. Koordinasi di tingkat posko terus berjalan, sehingga bila ada kejadian, tim bisa dengan cepat melakukan mitigasi dan pemadaman,” tegas Wanda. 

Terkait dukungan program penanganan bencana dari TNI, Pemkab Seruyan menyatakan siap menindaklanjuti arahan tersebut melalui koordinasi teknis dengan Komandan Kodim setempat.

Wandajuga menjelaskan bahwa pengawasan karhutla selama 24 jam telah dilakukan melalui koordinasi camat, kepala desa, Masyarakat Peduli Api (MPA), TNI, Polri, BPBD, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Meski demikian, pemerintah daerah akan mengevaluasi efektivitas sistem pos kesiapsiagaan, termasuk kebutuhan penambahan posko di titik-titik yang dinilai rawan kebakaran.

"Secara prinsip pengawasan 24 jam sudah berjalan. Namun, sesuai arahan Pangdam, kita akan evaluasi kembali. Jika memang diperlukan pembangunan posko-posko khusus di area tertentu yang rawan, tentu akan segera kita laksanakan sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini,” jelasnya.

Pemkab Seruyan berharap penguatan koordinasi, kesiapan personel, pemetaan wilayah rawan, serta keterlibatan masyarakat dan perusahaan dapat mendukung upaya pencegahan dan mempercepat penanganan karhutla di wilayah Kabupaten Seruyan. (gan/jp). 

Penyaluran bantuan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Dusun Timur, IPDA Sulkhan Sururi, bersama AIPTU Sabet Nukaryus dan BRIGPOL Deden Esa. Dalam kegiatan tersebut, personel menggunakan satu unit kendaraan roda empat untuk mendistribusikan air bersih kepada warga di kedua desa.

Kapolres Barito Timur, AKBP Iqbal Sengaji melalui Kapolsek Dusun Timur, IPDA Sulkhan Sururi, mengatakan bahwa penyaluran air bersih merupakan bagian dari pelayanan Polri kepada masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Selain mendistribusikan air bersih, personel Polsek Dusun Timur juga berdialog dengan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, warga diimbau agar menggunakan air bersih secara bijak dan mengutamakan pemanfaatannya untuk kebutuhan pokok sehari-hari.

Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana bagi kepolisian untuk menjalin komunikasi langsung dengan masyarakat serta memperkuat hubungan kemitraan antara Polri dan warga.

Melalui kegiatan tersebut, IPDA Sulkhan berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan kebutuhan masyarakat akan air bersih sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri melalui pelayanan yang nyata di lapangan.

Kapolsek juga menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan sosial dan pelayanan kemanusiaan, terutama dalam membantu warga menghadapi kesulitan serta memenuhi kebutuhan dasar. (zi/jp). 

Kegiatan diawali dengan peluncuran logo dan Posko “Polisi Bersama Masyarakat”. Inisiatif tersebut diarahkan untuk memperkuat kedekatan antara Polri dan masyarakat serta mendorong pelayanan kepolisian yang responsif, humanis, dan berorientasi pada kebutuhan publik.

Arahan Kapolri dalam kegiatan Commander Wish menjadi pedoman bagi jajaran kepolisian dalam menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Pelaksanaannya juga menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui pendekatan yang mengedepankan kepentingan masyarakat.

Keikutsertaan Kapolresta Banjarmasin dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat mendukung penerapan kebijakan Polri di wilayah hukum Polresta Banjarmasin. Upaya itu mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan kehadiran personel di tengah masyarakat, serta pemeliharaan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Sinergi antara kepolisian dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan lingkungan. Komunikasi yang terbuka dan kolaborasi yang berkelanjutan diperlukan agar potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi dan berbagai persoalan di tengah masyarakat dapat ditangani secara tepat.

Melalui arahan pimpinan dan semangat “Polisi Bersama Masyarakat”, Polresta Banjarmasin berkomitmen mendukung pelaksanaan tugas kepolisian yang profesional dan humanis, sekaligus memperkuat peran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat di Kota Banjarmasin. (fah/jp). 

Dalam kunjungan kerja tersebut, H Hamidhan didampingi Ketua Tim Kerja Bina KUA H Muhammad Hasbi dan Ketua Tim Kerja Zakat dan Wakaf H Fahruddin. Turut hadir Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur sekaligus Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Subbagian Tata Usaha, H Ahmad Janawi. Kegiatan ini diikuti kepala KUA, penghulu, penyuluh agama Islam, serta staf KUA.

Dalam arahannya, H Hamidhan menegaskan bahwa aparatur KUA memiliki peran strategis dalam membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Agama. Karena itu, setiap petugas dituntut menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

"Penghulu dan penyuluh adalah wajah Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat setiap hari. Layanan pencatatan pernikahan harus akuntabel dan berintegritas, sementara penyuluhan keagamaan harus mampu menjawab persoalan umat serta aktif menggaungkan moderasi beragama,” ujar H Hamidhan.

Selain memberikan penguatan terkait integritas dan kualitas pelayanan, kegiatan ini juga menjadi forum koordinasi untuk membahas tata kelola administrasi kepenghuluan serta efektivitas edukasi zakat dan wakaf di wilayah Kecamatan Dusun Timur. Diskusi turut membahas kendala dan capaian pelaksanaan layanan keagamaan di lapangan.

Sementara itu, Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Barito Timur, H Ahmad Janawi, berharap pembinaan tersebut dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing aparatur KUA.

"Melalui pembinaan dan diskusi ini, diharapkan kepala KUA, penghulu, penyuluh agama Islam, serta staf KUA memperoleh penguatan dan pemahaman dalam meningkatkan efektivitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, jajaran KUA di Barito Timur diharapkan semakin optimal dalam memberikan pelayanan keagamaan yang profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (zi/jp).

Turut hadir dalam penyambutan Ketua DWP Kemenag Bartim, para kasi Kemenag Bartim dan staf, jajaran KUA, guru dan tamu undangan lainnya. 

Kunjungan yang berlangsung di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Mantawara, Tamiang Layang, tersebut diisi dengan silaturahmi dan pembinaan kepada jajaran Kemenag Barito Timur. Kegiatan dihadiri para kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan, kepala madrasah, jajaran Kemenag, serta undangan lainnya.

Dalam pembinaan tersebut, Kakanwil Kemenag Kalteng, H Muhammad Yusi Abdhian, menekankan pentingnya profesionalisme, integritas, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia mengingatkan seluruh jajaran agar menjalankan tugas sesuai ketentuan, meningkatkan tanggung jawab, serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Kementerian Agama.

Ia juga menyoroti peran strategis kepala KUA dan penyuluh agama sebagai garda terdepan pelayanan Kementerian Agama yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Keduanya diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal, membina kehidupan keagamaan, serta berkontribusi dalam menjaga kerukunan umat beragama.

Kakanwil berharap pembinaan tersebut dapat memperkuat koordinasi dan meningkatkan kinerja jajaran Kemenag Barito Timur dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan keagamaan.

Sementara itu, Kepala Kankemenag Barito Timur, H Khairani, menegaskan pentingnya menindaklanjuti arahan pimpinan melalui peningkatan kedisiplinan, tanggung jawab, dan kualitas pelayanan. 

Ia berharap seluruh jajaran dapat memperkuat sinergi dan menjaga komitmen dalam memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat.

Melalui kunjungan dan pembinaan ini, Kankemenag Barito Timur diharapkan semakin solid dalam menjalankan program kerja serta meningkatkan mutu pelayanan keagamaan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (zi/jp). 

Penyaluran bantuan tersebut melibatkan pemerintah daerah, PDAM Barito Kuala, dan Kodim 1005/Barito Kuala. Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala, Selamat Riyanto, Ketua DPRD Barito Kuala, Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono, jajaran Dewan Pengawas PDAM Barito Kuala, Camat Tamban, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, unsur Kodim 1005/Barito Kuala, serta perangkat desa setempat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala, Selamat Riyanto, mengatakan penyaluran air bersih merupakan upaya bersama untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar sekaligus mengurangi beban pengeluaran warga yang terdampak krisis air bersih.

"Bantuan air bersih ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah untuk membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar harian,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Barito Kuala, Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono mengapresiasi respons pemerintah daerah dalam menangani krisis air bersih yang dialami masyarakat. Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban warga selama kondisi darurat berlangsung.

"Alhamdulillah, respons dari masyarakat sangat luar biasa terhadap program ini. Semoga bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban warga. Kami juga berharap krisis air bersih dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Barito Kuala dapat segera tertangani sehingga kondisi kembali pulih,” ungkapnya.

Pemkab Barito Kuala bersama pihak terkait akan melanjutkan penyaluran air bersih secara bertahap ke wilayah lain yang terdampak intrusi air laut. Langkah ini dilakukan untuk membantu memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama krisis berlangsung. (dsk/ali/jp). 

Kedua program tersebut menjadi fokus dalam peliputan Program Dinamika RPJM oleh TVRI yang berlangsung di PT DPBL, Berangas, Kecamatan Alalak, Senin (12/10/2026). Dalam kegiatan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Barito Kuala turut memberikan pendampingan.

Program Kartu Siap Kerja dan Pelanduk AMAS diarahkan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Pelatihan di bidang aluminium, metal, dan pengelasan menjadi salah satu upaya menyiapkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Melalui kedua program tersebut, Pemkab Batola berupaya memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat Barito Kuala. (dsk/ali/jp). 

Hal tersebut disampaikan Kepala BKPP Batola, H Samson, saat menjadi pembina apel yang dilaksanakan BKPP di halaman Kantor Bupati Barito Kuala, Senin (12/10/2026). Apel tersebut diikuti ASN dari berbagai Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Samson menjelaskan, bahwa perpanjangan kontrak PPPK Paruh Waktu didasarkan pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari masing-masing kepala satuan organisasi perangkat daerah (SOPD), dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja.

Ia berharap perpanjangan kontrak tersebut menjadi dorongan bagi para PPPK Paruh Waktu untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.

"Saya berharap para PPPK Paruh Waktu yang kemarin diperpanjang kontraknya dapat terus memberikan dedikasi terbaik bagi pembangunan dan kemajuan Kabupaten Barito Kuala,” ujarnya.

Samson juga menyampaikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu fokus BKPP dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Barito Kuala, khususnya program prioritas nomor 1 dan nomor 4.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemkab Batola telah mengirimkan sejumlah ASN untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga terkait, termasuk Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta pelatihan kepemimpinan administrator.

Namun, keterbatasan anggaran membuat keikutsertaan ASN dalam program pengembangan kompetensi belum dapat menjangkau seluruh pejabat. Karena itu, pengiriman pejabat yang belum mengikuti pelatihan, termasuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, akan dilakukan secara bertahap.

Terkait pelayanan kepegawaian, Samson menegaskan bahwa pengusulan kenaikan pangkat ASN kini dapat dilakukan setiap bulan, tidak lagi terbatas pada periode enam bulanan. BKPP juga berupaya memfasilitasi pengusulan kenaikan pangkat bagi pejabat pelaksana.

Ia mengimbau seluruh ASN agar melengkapi dokumen dan data administrasi yang dipersyaratkan sehingga proses pengusulan kenaikan pangkat dapat berjalan lancar.

Melalui kebijakan layanan tersebut dan program pengembangan kompetensi, BKPP Batola mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian sekaligus profesionalisme ASN di lingkungan Pemkab Barito Kuala. (dsk/ali/jp).

Dalam penanganan kasus ini, Polsek Dusun Timur telah mengamankan satu potong kabel listrik sebagai barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab munculnya api.

Kapolres Barito Timur, AKBP Iqbal Sengaji, melalui Kapolsek Dusun Timur, IPDA Sulkhan Sururi, menyampaikan bahwa polisi telah mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), memeriksa saksi-saksi, mengamankan barang bukti, serta melakukan gelar perkara awal.

"Penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Kami telah melakukan penanganan di lokasi, memeriksa saksi-saksi, serta mengamankan barang bukti berupa satu potong kabel listrik,” ujarnya. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, api pertama kali diketahui oleh seorang warga yang melintas di sekitar lokasi. Ia melihat kobaran api dari bagian belakang bangunan. Saat kejadian, Haris, penyewa salah satu bangunan yang menjalankan usaha aluminium, sedang bekerja di bagian depan.

Warga sempat berupaya memadamkan api sebelum menghubungi relawan pemadam kebakaran. Namun, api dengan cepat membesar karena sebagian besar bangunan terbuat dari material kayu.

Kobaran api menghanguskan tiga bangunan yang digunakan sebagai toko aluminium, tempat usaha penjahit, dan warung nasi kuning. Api juga sempat menjalar hingga menjilat bagian bangunan Kantor Gapensi yang berada di samping lokasi kebakaran.

Sejumlah unit pemadam kebakaran bersama relawan dikerahkan untuk memadamkan api. Setelah berjibaku selama lebih dari satu jam, petugas akhirnya berhasil mengendalikan kobaran tersebut.

Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa itu. Meski demikian, kebakaran menyebabkan kerusakan pada tiga bangunan beserta sejumlah barang di dalamnya.

Hingga berita ini ditulis, Polsek Dusun Timur masih melanjutkan penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran. Polisi belum menyimpulkan sumber api maupun keterkaitannya dengan kabel listrik yang diamankan sebagai barang bukti. (zi/jp). 

Kegiatan tersebut menghadirkan tim instruktur dari PT Alpha Quantum Indonesia sebagai narasumber. Peserta diharapkan mampu menerapkan prinsip kepemimpinan yang melayani dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.

Dalam sambutannya Bupati Ahmad Selanorwanda, menegaskan bahwa kepemimpinan dalam birokrasi pemerintahan tidak sekadar berkaitan dengan jabatan dan kewenangan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab serta amanah untuk memberikan manfaat bagi organisasi dan masyarakat.

"Kepemimpinan yang melayani bukan berarti pemimpin kehilangan kewibawaan. Justru sebaliknya, pemimpin yang melayani adalah mereka yang menggunakan kewenangan dan tanggung jawabnya untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi organisasi dan masyarakat,” ujarnya.

Ia mengatakan, prinsip servant leadership sejalan dengan nilai dasar ASN BerAKHLAK, yang mencakup Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Karena itu, ia meminta para pimpinan perangkat daerah tidak berhenti pada pemahaman teori selama pelatihan, tetapi menerapkannya dalam perilaku dan budaya kerja sehari-hari.

Menurut Wanda, keberhasilan seorang pemimpin di lingkungan pemerintahan tidak cukup diukur dari jumlah rapat atau program yang disusun. Hal yang lebih penting adalah dampak nyata dari kebijakan dan program tersebut bagi masyarakat.

"Jangan sampai setelah mengikuti kegiatan ini, kita kembali ke tempat kerja dan bekerja dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Harus ada perubahan dalam cara kita berkomunikasi, mengambil keputusan, dan memperlakukan anggota tim yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.

Ia pun mengajak seluruh peserta mengikuti pelatihan secara aktif dan terbuka, termasuk mendiskusikan persoalan yang dihadapi di lapangan serta merumuskan solusi bersama.

Melalui pelatihan tersebut, Pemkab Seruyan diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, humanis, dan kolaboratif, sekaligus membangun budaya kerja ASN yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pembukaan kegiatan turut dihadiri Wakil Bupati Seruyan, H Supian, Wakil Ketua I DPRD Seruyan, Harsandi, Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah dr. Bahrun Abbas, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para asisten, staf ahli, serta kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Seruyan. (gan/jp). 

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Seruyan, Harsandi, mengatakan keterbatasan anggaran operasional pemerintah daerah berdampak pada pemenuhan kebutuhan sarpras untuk mendukung upaya pemadaman di lapangan.

Hal tersebut disampaikannya seusai menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan tahun 2026 di Aula Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Senin (12/10/2026).

Harsandi menjelaskan, DPRD bersama instansi terkait telah melakukan upaya pencegahan dengan turun langsung ke lapangan untuk memberikan edukasi dan imbauan kepada masyarakat, terutama di wilayah yang rawan terjadi kebakaran.

Namun, upaya penanggulangan karhutla masih menghadapi kendala, salah satunya keterbatasan anggaran untuk memenuhi kebutuhan peralatan dan sarana pendukung pemadaman.

"Memang masalah kebakaran ini sudah berlangsung lama. Kami dari lembaga legislatif sudah turun langsung melakukan imbauan hingga ke titik lokasi. Berdasarkan koordinasi, kendala utama pemerintah daerah saat ini adalah keterbatasan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana pemadam,” ujar Harsandi.

Selain keterbatasan anggaran, kondisi kemarau berkepanjangan dan minimnya curah hujan turut meningkatkan risiko munculnya titik api. Kondisi tersebut menjadi perhatian, khususnya di kawasan perkotaan seperti Kuala Pembuang.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPRD Seruyan mendorong penguatan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah serta berbagai elemen masyarakat. Dukungan swadaya masyarakat, organisasi, dan kontribusi anggota DPRD dinilai dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat penanganan karhutla.

Harsandi menegaskan, DPRD akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi yang berkelanjutan, terutama dalam mendukung ketersediaan sarana dan prasarana pemadam serta meningkatkan efektivitas pencegahan kebakaran.

"Ke depan kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Lembaga DPRD berusaha memaksimalkan dukungan, baik melalui bantuan swadaya masyarakat, organisasi, maupun peran aktif DPRD sendiri. Fokus utama kita adalah mencari solusi jangka panjang agar karhutla, khususnya di Kabupaten Seruyan, tidak terulang kembali dan menjadi pekerjaan rumah sekaligus pembelajaran bagi kita untuk mengatasi masalah ini ke depannya,” pungkasnya. (gan/jp).

Hal itu disampaikan Bupati Wanda saat melantik pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan dilaksanakan di Aula Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Seruyan, Senin (12/10/2026). 

Kegiatan itu dihadiri Wakil Bupati Seruyan, H Supian, Wakil Ketua I DPRD Seruyan, Harsandi, Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah dr. Bahrun Abbas, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah, serta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Seruyan.

Bupati Ahmad Selanorwanda menegaskan, bahwa pelantikan bukan sekadar pergantian posisi dalam struktur birokrasi, melainkan peneguhan tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah.

"Jabatan yang saudara-saudari sandang mulai hari ini bukanlah sebuah hadiah atau fasilitas untuk mempertegas status sosial, melainkan amanah dan tanggung jawab besar. Kita harus mengubah paradigma lama. Saudara-saudari dilantik bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani (servant leadership),” tegasnya.

Ia meminta para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan lingkungan kerja, melakukan konsolidasi internal, serta mengidentifikasi tantangan dan potensi di masing-masing perangkat daerah. Para pejabat juga diminta memegang teguh prinsip bahwa jabatan merupakan amanah, berkah, dan kehormatan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Selain itu, Bupati menekankan pentingnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi), disertai peningkatan pengetahuan serta pengalaman kerja. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk mendorong produktivitas aparatur dan mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Seruyan, termasuk menghadapi rencana penerapan sistem manajemen talenta ASN.

Tak hanya menyoroti kinerja birokrasi, Ahmad Selanorwanda juga mengingatkan para ASN agar menjaga disiplin dan integritas dalam menjalankan tugas maupun kehidupan sehari-hari.

Ia mengimbau ASN tidak terlibat dalam penyebaran berita bohong, provokasi, dan fitnah, termasuk menggunakan akun palsu untuk menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.

Bupati juga menegaskan sikap tegas terhadap penyalahgunaan narkoba. Selain itu, para ASN diminta menjauhi judi online yang dinilai berpotensi merusak integritas pribadi dan berdampak pada kinerja di lingkungan pemerintahan.

"Mari bulatkan tekad untuk menjaga diri dan keluarga dari penyalahgunaan narkoba, judi online, serta bijak dalam bermedia sosial. Semoga amanah ini menjadi ladang ibadah dan saudara-saudari mampu menunjukkan kinerja terbaik bagi kemajuan Kabupaten Seruyan,” pungkasnya. (gan/jp). 

Dari total 60 anggota rombongan tersebut, sebanyak 34 orang merupakan peserta lomba, sedangkan 26 lainnya bertugas sebagai official, pelatih, pendamping, dan tenaga administrasi.

Para peserta yang mewakili Kabupaten Seruyan merupakan hasil seleksi Festival Seni Qasidah tingkat kabupaten yang digelar di Kecamatan Seruyan Hilir beberapa waktu lalu.

Kafilah Seruyan dijadwalkan mengikuti FSQ XII Kalteng yang berlangsung pada 13–18 Oktober 2026 di Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas. Dalam ajang tersebut, kontingen Seruyan akan berkompetisi pada sejumlah cabang perlombaan.

Cabang yang diikuti meliputi Rebana Klasik putra dan putri, Bintang Vokalis Gambus kategori anak-anak, remaja, dan dewasa putra-putri, serta Bintang Vokalis Pop Religi kategori anak-anak, remaja, dan dewasa putra-putri.

Wakil Bupati Seruyan, H Supian, berharap seluruh peserta dapat tampil maksimal dan menjaga nama baik daerah selama mengikuti kompetisi.

Selain mengejar prestasi, keikutsertaan kafilah Seruyan dalam ajang tersebut diharapkan menjadi sarana mempererat silaturahmi sekaligus melestarikan seni dan budaya Islami di Kalimantan Tengah. (gan/jp). 

Kepala Kejari Barito Kuala, Andrianto Budi Santoso melalui Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun), M. Indra, mengatakan kerja sama tersebut merupakan langkah preventif untuk meminimalkan potensi persoalan hukum dalam pelaksanaan tugas dan tahapan kepemiluan.

"Kerja sama ini mencakup pendampingan dan bantuan hukum, baik litigasi maupun nonlitigasi, serta konsultasi terkait regulasi yang berlaku. Tujuannya agar pelaksanaan tugas dan proses kepemiluan di Kabupaten Barito Kuala berjalan sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.

Selain dukungan hukum, M. Indra, menegaskan pentingnya koordinasi dalam penanganan dugaan tindak pidana Pemilu melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Sinergi antarlembaga diharapkan dapat mendukung penanganan perkara kepemiluan sesuai kewenangan masing-masing serta menjaga kondusivitas wilayah.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Barito Kuala, Rusdiansyah, menyambut positif kerja sama tersebut. Menurutnya, dukungan dan konsultasi hukum diperlukan untuk membantu penyelenggara memahami ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya.

"Kami mengapresiasi dukungan Kejari Barito Kuala. Kerja sama ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menjaga profesionalisme dan integritas penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Barito Kuala,” katanya.

Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi pertukaran data dan informasi, pemberian pendapat hukum (legal opinion), serta sosialisasi kesadaran hukum kepada masyarakat dan pihak terkait. Pelaksanaannya diharapkan dapat memperkuat kepatuhan terhadap ketentuan hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu.

Melalui nota kesepahaman ini, Kejari dan KPU Barito Kuala berupaya memperkuat koordinasi dalam menghadapi persoalan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas masing-masing. Implementasi kerja sama tersebut diharapkan mendukung penyelenggaraan Pemilu yang tertib, profesional, dan berintegritas di Kabupaten Barito Kuala. (hru/jp). 

Harapan tersebut disampaikan H Rais saat menghadiri acara pisah sambut Kepala Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan dari Alex Cosmas Pinem kepada Rakhmat Renaldy, Senin (12/10/2026).

Menurut H Rais, pergantian kepemimpinan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang harus diiringi dengan peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Ia mengapresiasi pengabdian pejabat sebelumnya serta berharap program dan capaian yang telah dibangun dapat dilanjutkan dan dikembangkan.

"Harapannya, di bawah kepemimpinan yang baru, berbagai capaian positif yang telah dibangun dapat terus dilanjutkan, bahkan ditingkatkan. Yang terpenting adalah bagaimana Kementerian Hukum dapat terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kesadaran hukum di Kalimantan Selatan,” ujar politikus PAN tersebut.

H Rais juga menyampaikan ucapan selamat bertugas kepada Rakhmat Renaldy. Ia berharap kepala kantor wilayah yang baru dapat menjalankan amanah secara profesional, menghadirkan inovasi, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan di bidang hukum.

Selain peningkatan kinerja internal, H Rais menekankan pentingnya sinergi antara Kanwil Kementerian Hukum, pemerintah daerah, dan DPRD dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah.

Menurut dia, komunikasi dan koordinasi antarlembaga perlu terus diperkuat, terutama dalam mendukung pembentukan regulasi yang berkualitas, penguatan tata kelola pemerintahan, dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum serta peraturan perundang-undangan.

Sebagai Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H Rais berharap kepemimpinan baru Kanwil Kementerian Hukum mampu melanjutkan fondasi kerja yang telah dibangun sekaligus menghadirkan terobosan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menegaskan, keberhasilan kepemimpinan tidak hanya diukur dari keberlanjutan program, tetapi juga dari kemampuan meningkatkan profesionalisme, kualitas pelayanan, dan kontribusi nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp).

Tiga bangunan yang terbakar tersebut masing-masing digunakan sebagai toko aluminium, tempat usaha penjahit, dan warung makan nasi kuning. Lokasi kebakaran berada tepat di seberang Kantor Pengadilan Negeri Tamiang Layang.

Api dengan cepat membesar dan melalap bangunan yang sebagian besar berbahan kayu. Kobaran api bahkan sempat menjalar hingga mengenai bangunan Kantor Gapensi. Namun, api berhasil dikendalikan sehingga tidak merembet lebih jauh.

Sejumlah unit pemadam kebakaran bersama relawan dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Petugas berjibaku menjinakkan api selama lebih dari satu jam hingga kobaran berhasil dikendalikan.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Meski demikian, sejumlah barang di dalam bangunan diperkirakan ikut terbakar.

Hingga berita ini ditulis, penyebab kebakaran masih belum diketahui. Total kerugian materiil akibat peristiwa tersebut juga belum dapat dipastikan. (zi/jp).

Rapat tersebut digelar untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten HSS, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam menangani pengaduan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sekda HSS, H Yustan Azidin berharap koordinasi lintas lembaga ini dapat mendorong penanganan pengaduan yang lebih efektif, terarah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Sinergi ini menjadi bagian dari upaya mendorong penyelesaian pengaduan secara terkoordinasi serta memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Menurutnya, upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. (ari/jp). 

Arahan tersebut disampaikan H Ahmad Fauzi saat memimpin apel pagi di kantor setempat, Senin (12/10/2026).

Arahan itu merupakan tindak lanjut dari sosialisasi LLAT yang diikuti H Ahmad Fauzi bersama bendahara melalui Zoom Meeting pada Sabtu (10/10/2026). 

Kegiatan yang diselenggarakan Sekretariat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah RI tersebut membahas persiapan pelaksanaan LLAT, termasuk pengelolaan anggaran dan penyelesaian administrasi menjelang berakhirnya tahun anggaran.

H Ahmad Fauzi menegaskan, kesiapan dan koordinasi seluruh pihak terkait menjadi faktor penting untuk memastikan setiap tahapan penyelesaian anggaran berjalan lancar. Karena itu, pengelola keuangan diminta mencermati setiap arahan dan ketentuan agar pelaksanaan administrasi tidak mengalami kendala.

"Pelaksanaan Langkah-langkah Akhir Tahun harus dipersiapkan dengan baik, dilaksanakan secara cermat, dan diselesaikan sesuai ketentuan. Saya berharap seluruh jajaran, khususnya pengelola keuangan, dapat meningkatkan koordinasi dan memastikan setiap administrasi terlaksana dengan tertib dan tepat waktu,” ujar H Ahmad Fauzi.

Ia menambahkan, pengelolaan anggaran yang tertib dan akuntabel merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kinerja organisasi. Dengan persiapan yang matang, penyelesaian administrasi akhir tahun diharapkan berjalan optimal serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan peningkatan kualitas pelayanan kepada jemaah haji dan masyarakat. (zi/jp). 

"Saat ini, tahapan persiapan telah memasuki proses penjaringan calon," kata Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Barito Timur, Yusia Simson Kameng, kepada wartawan ini, Senin (12/10/2026).

Yusia mengatakan, Pilkades PAW digelar untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa definitif setelah pejabat sebelumnya, Sutiarso T., meninggal dunia.

"Untuk sementara, jabatan Penjabat (Pj.) Kepala Desa Lenggang dipercayakan kepada Dihin, pegawai Kecamatan Raren Batuah, sejak 8 April 2026,” ujar Yusia.

Ia menjelaskan, proses pergantian kepala desa dipersiapkan melalui mekanisme PAW dengan melibatkan unsur masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, seluruh tahapan diharapkan berjalan tertib dan sesuai regulasi.

Menurut Yusia, koordinasi antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), panitia pelaksana, dan unsur masyarakat menjadi faktor penting untuk mendukung kelancaran pemilihan.

"Koordinasi seluruh pihak sangat penting agar setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan dan pelaksanaan pemilihan tidak menemui kendala,” katanya.

Yusia berharap, Pilkades PAW Desa Lenggang dapat menghasilkan pemimpin yang mampu melanjutkan roda pemerintahan desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Ia menegaskan, kepala desa terpilih nantinya akan melanjutkan sisa masa jabatan kepala desa sebelumnya.

"Kami berharap pelaksanaan Pilkades PAW Desa Lenggang tahun ini berjalan lancar, aman, dan kondusif, serta mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat,” tandasnya. (zi/jp).

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur, Abianhin, melalui Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras), Sitti Vlorensi, mengatakan monitoring mencakup alat tangkap ikan tradisional, seperti kalang dan rengge, yang digunakan masyarakat, terutama saat musim kemarau.

"Monitoring juga mencakup sarana dan prasarana penangkapan ikan, seperti perahu yang digunakan masyarakat untuk menunjang aktivitas perikanan,” ujar Sitti kepada wartawan ini, Senin (12/10/2026).

Menurut Sitti, penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan merupakan salah satu upaya menjaga kelestarian sumber daya perikanan. Karena itu, masyarakat diharapkan menggunakan alat tangkap sesuai ketentuan dan menghindari praktik penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem perairan.

Selain melakukan monitoring, ujar Sitti, pihaknya juga mengimbau masyarakat agar tidak menggunakan alat tangkap yang dilarang, seperti setrum ikan, maupun metode lain yang berpotensi merusak lingkungan perairan.

"Kami mengimbau masyarakat agar menggunakan alat tangkap sesuai ketentuan dan bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan perairan, sehingga sumber daya ikan tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan,” tegas Sitti. (zi/jp). 

Kejuaraan tersebut diikuti pelajar dari berbagai sekolah di Kabupaten HSS. Kegiatan ini menjadi ajang bagi para peserta untuk mengembangkan bakat, mengasah kedisiplinan, serta menumbuhkan sportivitas dan kekompakan melalui olahraga baris.

Dalam kesempatan itu, Wabup H Suriani menyerahkan trofi kepada para pemenang sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dan kerja keras yang ditunjukkan selama kejuaraan berlangsung.

Wabup H Suriani berharap kejuaraan FORBASI dapat menjadi wadah pembinaan bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi, meraih prestasi, serta membangun karakter yang disiplin dan menjunjung tinggi sportivitas.

Wabup juga menyampaikan apresiasi kepada panitia, pembina, pendamping, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan penyelenggaraan Kejuaraan Cabang FORBASI Piala Bupati.

"Melalui kegiatan ini, pembinaan olahraga di kalangan pelajar diharapkan terus berkembang dan mampu melahirkan generasi muda yang berprestasi, berkarakter, serta memiliki semangat kebersamaan," jelasnya. (ari/jp). 

Bantuan tersebut disalurkan melalui sejumlah titik, antara lain dapur umum di Polsek Alalak, Polsek Marabahan Kota, serta lokasi kebakaran di kawasan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan A.E.S. Nasution menuju Desa Dahirang.

Ketua GOW Kabupaten Barito Kuala, Indah Kartini Susilo, menyerahkan bantuan berupa 1.500 masker, air mineral, dan mi instan untuk mendukung operasional dapur umum di Polsek Alalak. Bantuan diterima secara simbolis oleh Kanit Reskrim Polsek Alalak untuk selanjutnya dimanfaatkan guna mendukung kebutuhan relawan BPK yang bertugas memadamkan kebakaran.

Sementara itu, YJI Cabang Barito Kuala membagikan masker secara langsung kepada masyarakat di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Marabahan, yang terdampak kebakaran. Pembagian masker tersebut dilakukan sebagai upaya membantu melindungi masyarakat dari paparan asap di sekitar lokasi kejadian.

Bantuan juga disalurkan ke Polsek Marabahan Kota berupa air mineral, makanan ringan, dan mi instan untuk mendukung personel kepolisian yang terlibat dalam penanganan kebakaran di wilayah tersebut.

Selain itu, Indah Kartini Susilo mengunjungi lokasi kebakaran lahan di Jalan A.E.S. Nasution menuju Desa Dahirang, yang titik apinya dilaporkan mendekati permukiman warga. Di lokasi tersebut, ia menyerahkan tambahan air mineral dan makanan ringan kepada para relawan BPK yang bertugas melakukan pemadaman.

Penyaluran bantuan ini menjadi bentuk dukungan GOW dan YJI Cabang Barito Kuala terhadap upaya penanganan kebakaran, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan relawan dan petugas yang bekerja di lapangan.

Kegiatan tersebut juga mencerminkan sinergi antara unsur organisasi masyarakat dan aparat kepolisian dalam mendukung penanganan kebakaran serta membantu masyarakat terdampak di Kabupaten Barito Kuala. (dsk/ali/jp). 

Kehadiran legislator wanita dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) bersama jajaran tersebut disambut para relawan di posko RMJ. Bantuan ini menjadi bentuk dukungan nyata bagi relawan yang terlibat dalam upaya penanganan karhutla di wilayah Barito Timur.

Anggota DPRD Barito Timur, Winda Sari, S.Kom., M.M., mengatakan bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian sekaligus apresiasi atas dedikasi para relawan yang bekerja di lapangan untuk membantu menangani kebakaran.

"Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan dukungan saya sebagai anggota DPRD kepada para relawan yang saat ini berjuang menangani karhutla di wilayah Barito Timur,” ujarnya.

Menurut Winda Sari,  penanganan karhutla membutuhkan dukungan bersama, baik melalui kebijakan dan penganggaran maupun kepedulian langsung terhadap petugas dan relawan yang menghadapi tantangan di lapangan.

Karena itu, selain mendorong dukungan melalui DPRD, ia menilai kehadiran secara langsung juga penting untuk memberikan semangat kepada para relawan yang menjalankan tugas kemanusiaan tersebut.

Ia berharap bantuan uang tunai, makanan, dan minuman yang disalurkan dapat membantu memenuhi kebutuhan relawan sekaligus menambah semangat mereka dalam menjalankan tugas.

Winda Sari juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh relawan, petugas, dan pihak terkait yang telah berkontribusi dalam penanganan karhutla. Ia berharap upaya pemadaman berjalan lancar, api segera terkendali, serta seluruh personel yang bertugas selalu diberikan kesehatan dan keselamatan.

"Bagi kami, perjuangan melalui kebijakan dan penganggaran di DPRD harus berjalan beriringan dengan kepedulian nyata di lapangan. Semoga bantuan ini dapat menjadi penyemangat bagi saudara-saudara kita yang sedang berjuang,” katanya.

Winda Sari mengajak masyarakat untuk turut mengambil peran dalam mencegah karhutla, antara lain dengan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan dan segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran.

Menurutnya, kepedulian dan kerja sama seluruh elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam melindungi lingkungan serta mengurangi risiko kebakaran yang dapat berdampak terhadap kesehatan, keselamatan, dan aktivitas warga.

Dukungan kepada relawan diharapkan tidak hanya membantu kebutuhan selama bertugas, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong dalam menghadapi karhutla di Kabupaten Barito Timur. (zi/jp).