JURNALISPOST.ONLINE-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Kuala mengucapkan Selamat Memperingati HUT Bhayangkara ke-80 tahun pada tanggal 01 Juli 2026

JURNALISPOST.ONLINE-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin mengucapkan Selamat Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 tahun pada tanggal 01 Juli 2026

JURNALISPOST.ONLINE-Pemerintah Desa Belandean, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-80 tahun pada tanggal 01 Juli 2026.

JURNALISPOST.ONLINE-Keluarga Besar Media Siber Jurnalispost.Online mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-80 tahun pada tanggal 01 Juli 2026.

JURNALISPOST.ONLINE-Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kalimantan Selatan mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun Polisi Republik Indonesi ke-80 tahun.

"Dirgahayu Bhayangkara ke-80. Semoga Polri semakin Presisi, profesional, dan dicintai rakyat dalam menjaga keamanan dan persatuan bangsa."

KUALA PEMBUANG- Tim Reserse Mobil (Resmob) Polres Seruyan bersama Polsek Hanau berhasil mengamankan dua terduga pelaku tindak pidana penggelapan sepeda motor yang sempat melarikan diri hingga ke wilayah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Penangkapan dilakukan pada Selasa (30/6/2026) sekitar pukul 15.00 WIB di sebuah barak di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan terduga pelaku berinisial M.Y.D. tanpa perlawanan.

Peristiwa penggelapan bermula saat korban meninggalkan rumah pada Senin (15/6/2026) untuk keperluan belanja ke Kabupaten Kotawaringin Timur. Sebelum berangkat, korban mempercayakan rumahnya kepada M.Y.D. yang bekerja sebagai karyawan.

Namun, pada Selasa (16/6/2026) sekitar pukul 10.00 WIB, korban mendapati satu unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan nomor polisi KH 42XX QM telah hilang dari rumah. Upaya pencarian terhadap M.Y.D. tidak membuahkan hasil, bahkan seluruh barang milik pelaku di rumah korban juga telah raib.

Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Hanau. Menindaklanjuti laporan itu, Unit Resmob Polres Seruyan berkoordinasi dengan Resmob Polres Ketapang dan melakukan pelacakan hingga diketahui keberadaan pelaku di wilayah Delta Pawan.

Tim gabungan kemudian bergerak ke lokasi dan berhasil mengamankan M.Y.D. serta seorang rekannya berinisial C yang diduga terlibat dalam upaya penjualan kendaraan hasil penggelapan tersebut. Keduanya kini telah diamankan untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Dari hasil pengembangan, diketahui M.Y.D. merupakan residivis kasus narkoba di Kalimantan Barat, sementara rekannya C juga pernah terlibat kasus penggelapan.

Kapolres Seruyan, AKBP Beddy Suwendi, mengapresiasi kerja cepat dan sinergi tim gabungan dalam pengungkapan kasus tersebut.

“Sinergi lintas wilayah menjadi kunci keberhasilan pengungkapan kasus ini. Tidak ada kejahatan yang tidak dapat diungkap selama dilakukan dengan kerja sama, integritas, dan kesungguhan. Kami juga mengimbau masyarakat untuk segera melapor jika menjadi korban tindak pidana agar dapat segera ditindaklanjuti,” ujarnya, Kamis (2/7/2026). 

Kedua terduga pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Hanau untuk proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. (gan/jp).

MUARA TEWEH- Wakil Bupati Barito Utara yang juga Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Barito Utara, Felix Soenadi Y. Tingan, meninjau kondisi seorang bayi yang terindikasi stunting dan sedang menjalani perawatan di RSUD Muara Teweh, Kamis (2/7/2026). 

Dalam kunjungan tersebut, Felix didampingi Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Barito Utara, Mira Apriyantinada, jajaran Tim Penggerak PKK, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah terkait.

Kunjungan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam memastikan penanganan stunting dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu. Selain memantau perkembangan pasien, rombongan juga memberikan dukungan moril kepada keluarga bayi.

Berdasarkan laporan tim medis, kondisi kesehatan bayi menunjukkan perkembangan yang positif setelah mendapatkan penanganan intensif. Saat ini pasien masih menjalani perawatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan di RSUD Muara Teweh.

Wabup Felix Soenadi Y. Tingan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga kesehatan yang telah memberikan pelayanan terbaik dalam menangani pasien.

"Terima kasih kepada tim dokter dan tenaga kesehatan yang telah bekerja keras memberikan penanganan secara maksimal. Alhamdulillah kondisi pasien terus menunjukkan perkembangan yang baik. Kami berharap pasien segera pulih sehingga dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat," ujar Felix.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Barito Utara akan terus memperkuat percepatan penurunan angka stunting melalui kolaborasi lintas sektor. Upaya tersebut mencakup penguatan pencegahan, pendampingan keluarga berisiko stunting, pemenuhan gizi bagi ibu dan anak, serta penanganan medis bagi balita yang memerlukan perawatan khusus.

Menurut Felix, sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan generasi Barito Utara yang sehat, berkualitas, dan bebas stunting. (emca/jp). 

BANJARBARU- Polda Kalimantan Selatan menggelar Rapat Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2027 di Auditorium Mapolda Kalsel, Kamis (2/7/2026). Kegiatan yang dipimpin Karorena Polda Kalsel, Kombes Pol. Dolly Gumara, itu menjadi langkah awal menyusun program kerja yang selaras dengan arah pembangunan nasional dan daerah.

Rapat diikuti para Kabagren dan operator Bagren dari seluruh satuan kerja jajaran Polda Kalsel. Penyusunan Renja diarahkan agar setiap program kepolisian berbasis data, sesuai kebutuhan masyarakat, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam arahannya, Kombes Pol. Dolly Gumara, menegaskan pentingnya perencanaan yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan sasaran prioritas pembangunan. Menurutnya, perencanaan yang matang menjadi kunci agar pelaksanaan program dan penggunaan anggaran pada Tahun Anggaran 2027 berlangsung efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Rapat menghadirkan sejumlah narasumber strategis, di antaranya Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan yang memaparkan arah pembangunan daerah, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan terkait kondisi dan proyeksi statistik, Irwasda Polda Kalsel mengenai penguatan tata kelola dan pengawasan, serta Dirintelkam Polda Kalsel yang menyampaikan perkembangan situasi strategis sebagai bahan penyusunan kebijakan. Setelah sesi paparan, peserta menyusun Renja secara berkelompok berdasarkan sasaran prioritas.

Kapolres Hulu Sungai Utara, AKBP Agus Nuryanto, melalui Kasi Humas IPTU Asep Hudzainur, menyatakan penyusunan rencana kerja merupakan tahapan penting dalam mendukung terwujudnya Polri yang profesional, modern, dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan strategis.

"Rencana kerja yang disusun secara komprehensif akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas kepolisian ke depan. Karena itu, setiap satuan kerja perlu menyusun program yang realistis, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat agar pelaksanaan tugas Polri semakin optimal serta mendukung transformasi menuju Polri yang Presisi," ujar IPTU Asep Hudzainur.

Ia menambahkan, Polres Hulu Sungai Utara siap mendukung seluruh kebijakan dan arah pembangunan organisasi yang dirumuskan Polda Kalsel. Sinergi antara satuan kerja di tingkat Polda dan kewilayahan diharapkan mampu melahirkan program yang inovatif, responsif, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui penyusunan Renja Tahun Anggaran 2027, Polda Kalsel menargetkan terwujudnya kesamaan arah dan prioritas program di seluruh jajaran. Perencanaan yang terukur diharapkan mampu memperkuat kinerja organisasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri. (hru/jp). 

MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten Barito Utara terus mempercepat upaya peningkatan infrastruktur sebagai bagian dari pengembangan kawasan perkotaan. Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui Konsultasi Publik Pengadaan Tanah untuk proyek pelebaran jalan di dalam Kota Muara Teweh yang digelar di Aula Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kamis (2/7/2026).

Konsultasi publik tersebut membahas rencana pelebaran dua ruas jalan strategis, yakni Jalan Yetro Sinseng dan Jalan Temanggung Surapati, yang dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas, kelancaran arus lalu lintas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Kegiatan dihadiri langsung oleh Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan, Ketua DPRD Hj Mery Rukaini, Sekretaris Daerah Muhlis, Asisten II Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan B.P. Girsang, unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah terkait, serta masyarakat pemilik lahan yang terdampak rencana pembangunan.

Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakan Sekretaris Daerah, Muhlis, ditegaskan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat.

"Pembangunan dan pelebaran infrastruktur jalan ini merupakan pondasi penting bagi masa depan Kota Muara Teweh. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergandengan tangan, menyatukan visi, dan menyukseskan program ini demi kepentingan serta kesejahteraan bersama," ujar Muhlis. 

Ia menegaskan, konsultasi publik menjadi tahapan penting dalam proses pengadaan tanah guna memastikan seluruh mekanisme berjalan secara terbuka, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui forum ini, masyarakat juga diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, masukan, maupun tanggapan terhadap rencana pembangunan.

Pada sesi teknis, Asisten II Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan B.P. Girsang memimpin jalannya pemaparan. Penjelasan mengenai rencana pelebaran jalan disampaikan secara komprehensif oleh Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan).

Melalui konsultasi publik ini, Pemerintah Kabupaten Barito Utara berharap proses pengadaan tanah dapat berjalan lancar dengan mengedepankan prinsip musyawarah, keterbukaan, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. 

Proyek pelebaran Jalan Yetro Sinseng dan Jalan Temanggung Surapati diharapkan mampu meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan sekaligus mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Muara Teweh. (emca/jp).

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menegaskan bahwa disiplin kerja merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. 

Penegasan tersebut disampaikan H Shalahuddin saat memimpin apel pagi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Barito Utara, Kamis (2/7/2026).

Apel pagi tersebut diikuti Sekretaris Bapperida, para kepala bidang, pejabat fungsional, staf ASN, serta tenaga pendukung di lingkungan Bapperida.

Bupati menekankan, bahwa disiplin tidak hanya diukur dari ketepatan waktu hadir atau kepatuhan terhadap jam kerja. Lebih dari itu, disiplin mencerminkan sikap, tanggung jawab, komitmen, integritas, dan konsistensi dalam melaksanakan setiap tugas serta amanah yang diberikan.

"Saya ingin mengingatkan kepada kita semua terkait dengan masalah disiplin kerja. Disiplin dalam arti luas bukan hanya soal hadir tepat waktu, tetapi bagaimana kita memiliki tanggung jawab, komitmen, dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegas Bupati.

Menurutnya, budaya disiplin yang kuat akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas kinerja aparatur sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah.

Bupati juga mengajak seluruh ASN untuk terus membangun budaya kerja yang profesional, disiplin, dan berintegritas sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat. Setiap aparatur, katanya, memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik serta mendukung tercapainya target pembangunan daerah melalui pelaksanaan tugas yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Ia berharap, nilai-nilai kedisiplinan dapat terus menjadi budaya kerja di seluruh perangkat daerah sehingga mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin baik, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (emca/jp). 

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin secara resmi membuka Parade Band Rock Classic (Rock Jadul) di kawasan Eks Bandara Lama Beringin, Muara Teweh, Rabu (1/7/2026) malam. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-76 Kabupaten Barito Utara dan BATARA Expo 2026 itu berlangsung semarak dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat.

Acara tersebut dihadiri Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan, Sekretaris Daerah Muhlis, unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah, Direktur Perusda Batara Membangun H Gogo Purman Jaya, para musisi, komunitas pecinta musik, serta ratusan warga yang memadati lokasi kegiatan.

Dalam sambutannya Bupati H Shalahuddin, menegaskan bahwa musik rock klasik atau rock jadul bukan sekadar hiburan, tetapi memiliki nilai sejarah, karakter, dan pesan yang kuat. Menurutnya, lagu-lagu pada era tersebut sarat dengan semangat perjuangan, persahabatan, cinta tanah air, serta kreativitas yang tetap relevan hingga saat ini.

"Parade Band Rock Classic menjadi sarana yang sangat baik untuk mengenalkan kembali kekayaan musik lintas generasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda," ujar Bupati.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Barito Utara berkomitmen mendukung berbagai kegiatan seni dan budaya sebagai wadah pembinaan kreativitas masyarakat, termasuk melalui penyelenggaraan Parade Band Rock Classic.

Bupati juga mengajak seluruh komunitas musik di Barito Utara untuk terus berkarya, berkolaborasi, dan mengembangkan potensi musik lokal tanpa meninggalkan akar budaya serta nilai-nilai positif yang menjadi jati diri daerah.

"Musik rock jadul harus terus dihidupkan melalui berbagai kegiatan kreatif agar tetap menjadi bagian dari identitas dan kekayaan budaya Barito Utara," tegasnya.

Parade Band Rock Classic menjadi salah satu agenda hiburan yang menyemarakkan Hari Jadi ke-76 Kabupaten Barito Utara dan BATARA Expo 2026. Selain menghadirkan penampilan sejumlah band, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi antarmusisi serta upaya melestarikan musik rock klasik agar tetap dikenal dan dicintai oleh generasi muda. (emca/jp). 

BANJARMASIN- Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mulai membedah substansi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pembahasan difokuskan pada penyesuaian tarif retribusi serta upaya menutup potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pengelolaan aset milik pemerintah provinsi.

Rapat kerja yang digelar Rabu (1/7/2026) itu menghadirkan sejumlah mitra kerja, di antaranya Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan serta Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Pendalaman dilakukan untuk memastikan setiap ketentuan dalam raperda mampu memperkuat penerimaan daerah sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan retribusi.

Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengatakan pembahasan bersama organisasi perangkat daerah menjadi tahapan penting untuk mengidentifikasi seluruh potensi penerimaan daerah yang selama ini belum tergarap secara optimal.

"Pengawasan DPRD terhadap tarif retribusi yang disampaikan oleh mitra kerja sangat penting agar potensi Pendapatan Asli Daerah Kalimantan Selatan dapat terus meningkat," ujar Yani Helmi.

Ia menjelaskan, meski belum seluruh mitra kerja menghadiri rapat, berbagai masukan yang telah diterima menjadi bahan penting dalam penyempurnaan substansi raperda.

"Hari ini sebagian mitra kerja dapat hadir, dan dari pendalaman yang dilakukan kami memperoleh sejumlah masukan penting sebagai bahan penyusunan raperda ini," katanya.

Dalam pembahasan tersebut, Pansus I menyoroti pengelolaan sejumlah aset daerah yang dinilai masih menyimpan potensi kebocoran PAD. Salah satunya berasal dari pengelolaan Lapangan Golf Swargaloka di Banjarmasin yang dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap kas daerah.

"Temuan kami di Lapangan Golf Swargaloka menunjukkan aset tersebut sudah lama dikelola pihak tertentu. Mereka memperoleh hasil, sementara pemerintah daerah hanya menerima sebagian. Padahal aturan mengenai pengelolaannya sudah jelas dan harus dipatuhi," ungkapnya.

Selain Lapangan Golf Swargaloka, pengelolaan GOR Hasanuddin juga menjadi perhatian. Pansus menemukan sejumlah aspek yang perlu dibenahi, mulai dari sistem penarikan retribusi parkir hingga mekanisme pembayaran fasilitas kolam renang yang masih dilakukan secara manual.

Menurut Yani Helmi, sistem tersebut berpotensi menimbulkan kebocoran penerimaan daerah apabila tidak segera dibenahi melalui tata kelola yang lebih transparan dan berbasis sistem.

"Kondisi ini berpotensi menyebabkan kehilangan pendapatan daerah, sama seperti yang terjadi di Stadion 17 Mei. Kami meminta adanya transparansi serta langkah konkret dari pemerintah agar potensi kehilangan pendapatan tersebut tidak terus berulang," tegasnya.

Ia menambahkan, sesuai arahan Gubernur Kalimantan Selatan, DPRD berkomitmen mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan dari aset milik pemerintah daerah agar manfaatnya dapat kembali kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan publik.

"Kalau dihitung dari tiga aset tersebut, potensi pendapatan yang seharusnya masuk ke kas daerah mencapai miliaran rupiah. Karena itu, jangan sampai potensi tersebut kembali hilang," ujarnya.

Tak hanya sektor aset daerah, Pansus I juga menyoroti sektor pendidikan, khususnya terkait penerapan tarif retribusi penggunaan fasilitas di SMA dan SMK negeri. DPRD menemukan adanya perbedaan kebijakan mengenai penggunaan ruang berpendingin udara (AC) yang dinilai perlu diatur secara lebih proporsional.

"Ada sekolah yang menerapkan biaya tambahan bagi pengguna ruang ber-AC, sementara yang tidak menggunakan AC tidak dikenakan biaya. Kami tidak ingin kebijakan seperti ini menciptakan kesenjangan antara masyarakat yang mampu dan kurang mampu. Tarif retribusi di SMA dan SMK di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan harus jelas, adil, dan tidak membebani masyarakat," katanya.

Melalui pembahasan Raperda tersebut, Pansus I DPRD Kalimantan Selatan menegaskan akan terus menyisir seluruh potensi penerimaan daerah, sekaligus memperkuat regulasi agar pengelolaan aset dan layanan pemerintah berlangsung lebih transparan, akuntabel, dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai penopang pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. (sar/ali/jp). 

BANJARMASIN- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Selatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalsel membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat tersebut, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), menjadi salah satu isu utama yang mendapat perhatian.

Rapat kerja yang digelar di DPRD Kalsel, Rabu (1/7/2026), dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel, HM. Alpiya Rakhman. Turut hadir Ketua TAPD Kalsel yang juga Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, H Muhammad Syarifuddin, beserta jajaran organisasi perangkat daerah terkait. Di tengah jalannya pembahasan, Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, ikut bergabung mengikuti rapat.

Pembahasan difokuskan pada evaluasi pelaksanaan APBD 2025, mulai dari capaian pendapatan daerah, efektivitas belanja, hingga pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

HM. Alpiya Rakhman menegaskan, pembahasan pertanggungjawaban APBD merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berlangsung secara transparan, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, salah satu sektor yang perlu terus dioptimalkan adalah penerimaan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), yang selama ini menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Selatan.

"Potensi penerimaan dari PBBKB harus terus dijaga melalui pengawasan yang optimal serta koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, pendapatan daerah dapat terus meningkat untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik," ujar HM. Alpiya.

Sementara itu, Ketua TAPD Kalsel, H Muhammad Syarifuddin mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan Banggar DPRD dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025.

Ia menilai sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rapat kerja tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebelum nantinya ditetapkan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (sar/ali/jp). 

BANJARBARU- Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung DR. KH. Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Rabu (1/7/2026). Gubernur mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha mendukung pelaksanaan sensus dengan menerima petugas serta memberikan data yang jujur, benar, dan lengkap.

Pencanangan ditandai secara simbolis melalui prosesi mendulang intan dan menyatukan kepingan intan bersama Inspektur Utama Badan Pusat Statistik (BPS) RI Dadang Hardiwan, Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan Mukhamad Mukhanif, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan Haris Munandar.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pimpinan SOPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, instansi vertikal, lembaga keuangan, asosiasi dunia usaha, akademisi, organisasi pengusaha, tim Sensus Ekonomi 2026, dan berbagai unsur pemangku kepentingan lainnya.

Dalam sambutannya Gubernur H Muhidin, menegaskan Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda strategis nasional yang menghasilkan data komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan dunia usaha di seluruh sektor ekonomi. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, hingga pengambilan keputusan yang tepat sasaran.

"Pelaksanaan Sensus Ekonomi merupakan agenda strategis nasional yang wajib kita sukseskan. Sensus ini bukan hanya tugas BPS, tetapi menjadi kepentingan seluruh masyarakat Indonesia agar kita dapat menata perekonomian berdasarkan data yang akurat dan lengkap," ujar H Muhidin.

Menurutnya, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi pijakan penting bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mempercepat pembangunan daerah, termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai target 8,1 persen.

"Sensus ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing ekonomi Banua, memperkuat sektor UMKM, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD," katanya.

H Muhidin menambahkan, dukungan terhadap Sensus Ekonomi 2026 sejalan dengan komitmen Pemprov Kalsel dalam memperkuat kebijakan berbasis data. Komitmen tersebut telah diwujudkan melalui kolaborasi Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel bersama BPS Kalsel dalam pengembangan Sistem Informasi Peringatan Dini Inflasi atau Kawal Inflasi-Kalsel Bekerja.

"Dengan semangat kolaborasi yang sama, saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026," ucapnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir memberikan informasi kepada petugas sensus karena seluruh data dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"BPS menjamin kerahasiaan seluruh data responden tanpa terkecuali. Data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan statistik," tegasnya.

H Muhidin mengungkapkan, dirinya telah menerima petugas sensus di kediamannya. Karena itu, ia mengimbau seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk turut menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi secara benar, lengkap, dan jujur.

"Partisipasi aktif masyarakat akan menentukan kualitas data yang dihasilkan. Semakin baik data yang kita miliki, semakin tepat pula kebijakan pembangunan yang dapat dirumuskan. Saat ini pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan mencapai 5,67 persen, lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 5,61 persen. Dengan Sensus Ekonomi ini, kita optimistis target pertumbuhan ekonomi 8,1 persen dapat diwujudkan," katanya.

Sementara itu, Inspektur Utama BPS RI, Dadang Hardiwan, mengatakan Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang diselenggarakan BPS sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Ia mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi aktif melalui gerakan TIR, yakni Terima petugas sensus, Isi data dengan benar, dan Rahasia data terjaga.

"Seluruh data dan informasi yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya serta dilindungi undang-undang. Karena itu kami mengimbau masyarakat memberikan data secara benar dan lengkap," tegas Dadang.

Pendataan lapangan secara door to door telah dimulai sejak pertengahan Juni dan akan berlangsung hingga Agustus 2026. Sebanyak 3.989 petugas sensus diterjunkan untuk mendata seluruh aktivitas usaha, mulai dari usaha rumah tangga, UMKM, hingga perusahaan berskala besar di seluruh lapangan usaha.

Melalui pencanangan ini, diharapkan terbangun sinergi antara pemerintah, BPS, dunia usaha, dan masyarakat dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 sehingga menghasilkan data statistik ekonomi yang akurat, berkualitas, dan menjadi fondasi pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.

Rangkaian acara ditutup dengan pemasangan rompi petugas sensus secara simbolis oleh Gubernur H Muhidin, dilanjutkan penandatanganan komitmen bersama sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. (rin/ali/jp). 

TANJUNG- Polres Tabalong mencatatkan prestasi membanggakan pada rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tingkat Polda Kalimantan Selatan. Sejumlah penghargaan berhasil diraih dalam berbagai kategori perlombaan yang diumumkan pada acara syukuran Hari Bhayangkara di Auditorium Polda Kalimantan Selatan, Rabu (1/7/2026).

Rangkaian perlombaan yang digelar Polda Kalimantan Selatan diikuti seluruh satuan kerja (Satker) dan satuan wilayah (Satwil) jajaran Polda Kalsel, serta melibatkan masyarakat umum dan anak-anak. Kompetisi tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari fungsi kepolisian, ketahanan pangan, kebersihan markas komando (Mako), pelestarian kearifan lokal, hingga lomba kreativitas.

Polres Tabalong berhasil meraih Juara III Lomba Ketahanan Pangan, sebuah kategori bergengsi yang penilaiannya dilakukan secara komprehensif melalui sembilan indikator, meliputi progres deklarasi potensi luas tanam jagung, realisasi penanaman, hasil panen, serapan panen oleh Bulog, pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), manajemen media, hingga konsistensi pelaporan harian.

Tak hanya itu, dalam mendukung program Indonesia Asri, Polres Tabalong juga sukses meraih Juara II Lomba Kebersihan Mako tingkat jajaran Polda Kalimantan Selatan.

Prestasi juga ditorehkan pada kategori yang melibatkan anak-anak. Kontingen Polres Tabalong meraih Juara III Fashion Show Polisi Cilik, sementara TK Kemala Bhayangkari 02 Tabalong tampil sebagai Juara Umum Lomba Mewarnai setelah berhasil menjadi yang terbaik pada tujuh dari 14 kategori yang diperlombakan.

Sementara pada Lomba Tiga Pilar, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru ditetapkan sebagai Juara I, disusul Desa Uwie, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong sebagai Juara II, serta Desa Pudak, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan sebagai Juara III.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo Jayawardana, S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla melalui Kasi Humas IPTU Heri Siswoyo, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel, Bhayangkari, Pemerintah Kabupaten Tabalong, para pemangku kepentingan, serta masyarakat yang telah memberikan dukungan terhadap berbagai program Polres Tabalong.

"Prestasi ini merupakan buah dari kerja sama, kekompakan, dan dedikasi seluruh personel serta dukungan berbagai pihak. Penghargaan yang diraih menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif, serta mendukung program-program pemerintah, khususnya di bidang ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan," ujar IPTU Heri Siswoyo.

Menurutnya, peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum bagi seluruh insan Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat sinergi dengan masyarakat, serta menghadirkan pelayanan yang semakin humanis, presisi, dan dipercaya publik. (fah/jp). 

TAMIANG LAYANG- Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur, Rafi Hidayatullah, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Polres Barito Timur bertepatan dengan peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Ia berharap Polri terus memperkuat profesionalisme, soliditas, serta sinergi dengan masyarakat dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum.

Pernyataan tersebut disampaikan Rafi kepada wartawan usai menghadiri syukuran Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar di Aula Pratisarawirya Polres Barito Timur, Rabu (1/7/2026).

Menurutnya, selama ini Polres Barito Timur telah menunjukkan kinerja yang baik melalui sinergi dengan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah daerah, sehingga memberikan dampak positif terhadap terciptanya situasi keamanan dan ketertiban di wilayah setempat.

"Semoga Polri semakin jaya, semakin solid, semakin bersinergi, dan semakin dicintai oleh masyarakat, khususnya di Kabupaten Barito Timur yang kita cintai ini," ujar Rafi.

Ia menilai, kehadiran Polres Barito Timur telah memberikan kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas daerah serta membangun hubungan yang harmonis dengan berbagai pihak.

"Saya selaku anggota DPRD Kabupaten Barito Timur menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Polres Barito Timur. Hingga saat ini Polres Barito Timur terus menunjukkan sinergi yang baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat," katanya.

Rafi juga berharap Polri, khususnya Polres Barito Timur, senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan penegak hukum. Menurutnya, profesionalisme, kejujuran, dan transparansi merupakan kunci untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

"Semoga Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polres Barito Timur, menjadi penegak hukum yang amanah, jujur, dan transparan, serta mampu memberikan kontribusi besar bagi Negara Republik Indonesia, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Barito Timur," tutupnya. (zi/jp). 

BANJARBARU- Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin menghadiri Upacara dan Syukuran Hari Bhayangkara ke-80 di Markas Satuan Brimob Polda Kalimantan Selatan, Jalan A. Yani Km 31 Banjarbaru, Rabu (1/7/2026). Kehadiran Gubernur bersama Ketua TP PKK Kalsel, Hj Fathul Jannah menjadi wujud komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memperkuat sinergi bersama Polri dan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) demi menjaga keamanan dan mendukung percepatan pembangunan.

Momentum Hari Bhayangkara ke-80 dinilai menjadi penguat kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Polda Kalsel dalam menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi utama pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur H Muhidin menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian seluruh insan Bhayangkara yang selama ini terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kami mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80. Semoga Polri senantiasa menjadi institusi yang profesional, semakin dicintai masyarakat, serta terus memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara," ujar H Muhidin.

Menurutnya, sinergi yang terjalin erat antara Pemprov Kalsel, Polri, TNI, dan seluruh unsur Forkopimda menjadi modal strategis dalam menciptakan situasi daerah yang aman, damai, dan kondusif sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan optimal.

"Kami berkomitmen terus memperkuat kolaborasi bersama Polri dan seluruh unsur Forkopimda agar Kalimantan Selatan tetap menjadi daerah yang aman, damai, tenteram, dan bahagia bagi seluruh masyarakat," tegasnya.

Gubernur juga berharap semangat kebersamaan yang selama ini terbangun dapat terus dipertahankan sehingga stabilitas keamanan tetap terjaga, sekaligus menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, investasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Upacara Hari Bhayangkara ke-80 dipimpin langsung Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Rosyanto Yudha Hermawan selaku Inspektur Upacara. Bertindak sebagai Komandan Upacara Ajun Komisaris Besar Polisi Hermanto, sedangkan Perwira Upacara dijabat Ajun Komisaris Besar Polisi Biasa Songko.

Rangkaian upacara turut diwarnai pembacaan Tri Brata oleh Inspektur Polisi Dua Muhammad Raditya sebagai pengingat komitmen insan Bhayangkara terhadap nilai-nilai pengabdian kepada bangsa dan negara. Suasana semakin khidmat dengan iringan Korps Musik (Korsik) Polda Kalsel.

Sebanyak 13 kompi mengikuti upacara, terdiri atas personel Polda Kalsel dari berbagai satuan kerja, Polisi Wanita (Polwan), Direktorat Lalu Lintas, Direktorat Samapta, Direktorat Reserse, Direktorat Pengamanan Objek Vital, Direktorat Polisi Perairan, hingga Satuan Brimob.

Upacara juga melibatkan personel TNI dari tiga matra, aparatur sipil negara di lingkungan Polda Kalsel, Basarnas, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, serta berbagai unsur mitra kepolisian dan komponen masyarakat.

Dalam amanatnya, Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol. Dr. Rosyanto Yudha Hermawan, menegaskan Hari Bhayangkara menjadi momentum refleksi bagi Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Momentum Hari Bhayangkara ke-80 bukan sekadar peringatan perjalanan waktu, tetapi menjadi refleksi atas delapan dekade pengabdian Polri. Usia kematangan ini membawa tanggung jawab besar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat profesionalisme, menjaga integritas, dan memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri," katanya.

Menurut Kapolda, di tengah tantangan global dan agenda pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, Polri memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan melalui transformasi kelembagaan, peningkatan profesionalisme, serta pelayanan yang humanis, transparan, dan berkeadilan.

Ia menegaskan, bahwa kepercayaan publik merupakan modal utama dalam menjalankan tugas kepolisian.

"Kepercayaan tidak diperoleh secara instan, tetapi dibangun melalui kerja keras, integritas, profesionalisme, keteladanan, serta pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegasnya.

Kapolda menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, TNI, kejaksaan, lembaga vertikal, tokoh agama, akademisi, insan pers, dan seluruh elemen masyarakat yang selama ini menjadi mitra strategis Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kalimantan Selatan.

Dalam rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 juga dilakukan penyerahan tanda kehormatan kepada sejumlah personel Polri atas dedikasi dan pengabdiannya. 

DPRD Provinsi Kalimantan Selatan turut memberikan penghargaan kepada Polda Kalsel yang diserahkan langsung Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK kepada Kapolda Kalimantan Selatan dan Direktur Reserse Narkoba Polda Kalsel sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan kontribusi dalam menjaga keamanan daerah.

Upacara dan syukuran tersebut dihadiri unsur Forkopimda Kalimantan Selatan, pimpinan instansi vertikal, pejabat utama Polda Kalsel, tokoh masyarakat, akademisi, pimpinan perguruan tinggi, perwakilan dunia usaha, para purnawirawan Polri, serta tamu undangan lainnya. (rfq/ali/jp). 

PURUK CAHU- Bupati Murung Raya, Heriyus, secara resmi membuka Turnamen Bola Voli Piala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dalam rangka Pekan Olahraga Kecamatan (Porcam) Tahun 2026 di Kecamatan Laung Tuhup, Rabu (1/7/2026).

Pembukaan turnamen berlangsung meriah dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Lapangan pertandingan dipenuhi atlet, suporter, serta warga yang hadir untuk menyaksikan laga perdana, menandai dimulainya pesta olahraga tingkat kecamatan tersebut.

Dalam sambutannya Bupati Heriyus mengapresiasi panitia, peserta, dan seluruh masyarakat yang telah berperan menyukseskan penyelenggaraan Porcam. Menurutnya, ajang olahraga ini memiliki nilai strategis, tidak hanya sebagai kompetisi, tetapi juga sebagai wahana mempererat persatuan dan kebersamaan masyarakat.

"Porcam bukan sekadar mengejar prestasi dan kemenangan. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi sarana memperkuat silaturahmi sekaligus membangun semangat kebersamaan di tengah masyarakat," ujar Heriyus.

Ia menegaskan, turnamen bola voli juga menjadi wadah untuk menjaring dan mengembangkan bibit-bibit atlet potensial yang nantinya dapat dibina secara berkelanjutan hingga mampu mengharumkan nama Kabupaten Murung Raya di tingkat provinsi maupun nasional.

Selain aspek pembinaan olahraga, Heriyus menilai penyelenggaraan Porcam turut memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Ramainya peserta dan penonton membuka peluang usaha bagi pedagang kecil, pelaku UMKM, serta masyarakat sekitar untuk meningkatkan pendapatan selama berlangsungnya turnamen.

Menurutnya, Porcam juga menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dalam mendata atlet-atlet berbakat dari berbagai kecamatan sebagai dasar penyusunan program pembinaan olahraga yang lebih terarah, berkesinambungan, dan berprestasi.

Bupati berharap seluruh peserta menjunjung tinggi sportivitas, disiplin, dan semangat fair play selama bertanding. Ia juga mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban serta menciptakan suasana pertandingan yang aman, nyaman, dan kondusif.

"Selamat bertanding, junjung tinggi sportivitas. Kepada para suporter dan penonton, jadilah tuan rumah yang baik dan penonton yang ramah," pesan Heriyus.

Turnamen Bola Voli Porcam 2026 di Kecamatan Laung Tuhup diharapkan menjadi ajang lahirnya atlet-atlet potensial sekaligus memperkuat persaudaraan, meningkatkan prestasi olahraga, dan menggerakkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Murung Raya. (dsk/maya/jp). 

KUALA PEMBUANG- Kapolres Seruyan, AKBP Beddy Suwendi, menegaskan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kabupaten Seruyan yang tetap aman dan kondusif merupakan buah dari sinergi kuat antara Polri, TNI, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Beddy dalam syukuran Hari Bhayangkara Ke-80 di Aula Patriatama 95 Polres Seruyan, Rabu (1/7/2026). Kegiatan itu menjadi penutup rangkaian peringatan Hari Bhayangkara Ke-80 yang digelar Polres Seruyan.

"Situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Seruyan saat ini secara umum tetap aman dan kondusif. Hal itu tidak lepas dari dedikasi seluruh personel serta dukungan pemerintah daerah, TNI, instansi terkait, dan seluruh komponen masyarakat," kata AKBP Beddy.

Menurutnya, tantangan tugas kepolisian semakin kompleks seiring perkembangan sosial, politik, ekonomi, hingga kemajuan teknologi informasi. Kondisi tersebut menuntut Polri terus meningkatkan profesionalisme sekaligus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Beddy menegaskan, menjaga keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab institusi kepolisian, melainkan membutuhkan peran aktif seluruh komponen bangsa. Karena itu, sinergi yang selama ini terjalin harus terus dipelihara sebagai modal utama menghadapi berbagai tantangan kamtibmas di masa mendatang.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Seruyan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, kejaksaan, instansi terkait, serta tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan seluruh masyarakat yang telah mendukung tugas Polri dalam menjaga stabilitas keamanan daerah.

Syukuran Hari Bhayangkara Ke-80 dihadiri Ketua Bhayangkari Cabang Seruyan Ny. Putri Beddy, Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan Andre, jajaran Forkopimda, pejabat utama Polres Seruyan, kepala organisasi perangkat daerah, pengurus Bhayangkari, purnawirawan Polri, serta berbagai unsur masyarakat.

Selain menjadi ungkapan rasa syukur atas perjalanan pengabdian Polri, kegiatan tersebut juga menjadi momentum memperkuat kemitraan antara kepolisian, pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat dalam menjaga keamanan yang kondusif guna mendukung pembangunan di Kabupaten Seruyan. (gan/jp). 

KUALA PEMBUANG- Suasana khidmat mewarnai Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 yang digelar di Lapangan Mapolres Seruyan, Jalan A. Yani, Kuala Pembuang, Senin (1/7/2026) pukul 08.00 WIB. Kapolres Seruyan AKBP Beddy Suwendi bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolres Seruyan, Pejabat Utama Polres, para Kapolsek jajaran, seluruh personel Polres Seruyan, serta pengurus Bhayangkari Cabang Seruyan. Turut hadir Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda, Wakil Bupati H. Supian, Sekda Dr. Bahrun Abbas, Wakil Ketua I DPRD Harsandi, Kajari Seruyan Andre, Plt. Pabung 1015/Sampit Kapten Inf. Supriyono, unsur SOPD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan masyarakat umum.

Mengusung tema “80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat”, upacara menegaskan komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Kapolres Seruyan, AKBP Beddy Suwendi membacakan amanat Kapolda Kalteng. Ia menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polri atas dedikasi dalam menjaga stabilitas keamanan nasional secara profesional.

Ia juga menyoroti peran strategis Polri dalam mendukung program nasional, antara lain program Makan Bergizi Gratis melalui pembangunan 1.179 unit SPPG, swasembada pangan dengan optimalisasi 651.196 hektare lahan jagung, penyediaan 10.905 unit hunian, serta pengamanan proyek strategis nasional.

Selain itu, ia menekankan lima poin utama bagi Polri, yakni penguatan reformasi kelembagaan, peningkatan profesionalitas, penguatan sumber daya manusia menghadapi ancaman multidimensi, peningkatan fleksibilitas organisasi, serta penguatan legitimasi melalui kepercayaan publik.

Ia juga mengingatkan tantangan Polri ke depan yang semakin kompleks, meliputi dinamika geopolitik, kejahatan transnasional, perang siber, dan ketidakpastian ekonomi global. Oleh karena itu, Polri diminta bersikap prediktif dan adaptif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

"Jadilah Bhayangkara yang profesional dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadikan setiap tugas sebagai pengabdian, setiap pelayanan sebagai kehormatan, dan kepercayaan rakyat sebagai amanah,” jelasnya.

Upacara berlangsung tertib dan ditutup dengan semangat peringatan Hari Bhayangkara ke-80 sebagai momentum penguatan pengabdian Polri kepada masyarakat. (gan/jp). 

MARABAHAN- Grup Senoman Hadrah Ambun Sihai dari Desa Belandean, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, berhasil mengharumkan daerah setelah meraih Juara Harapan I pada kategori Lomba Hadrah dalam ajang Lomba Kearifan Lokal yang diselenggarakan Polda Kalimantan Selatan dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80.

Ketua Panitia Lomba Kearifan Lokal Polres Barito Kuala, AKP H Sukarjan, mengatakan para pemenang dari jajaran Polres Barito Kuala telah menerima trofi dan penghargaan yang diserahkan langsung di Markas Polda Kalimantan Selatan, Banjarbaru.

"Hari ini kami mendampingi para pemenang lomba kearifan lokal menerima penghargaan di Polda Kalimantan Selatan. Grup Senoman Hadrah Ambun Sihai dari Desa Belandean, yang merupakan binaan Polsek Alalak, berhasil meraih Juara Harapan I pada kategori lomba hadrah. Sementara itu, pada kategori lomba Madihin, pasangan Zaqi Ilhan dan Zainal Ilmi, binaan Polsek Bakumpai, juga berhasil meraih Juara II," ujar AKP H Sukarjan, Rabu (1/7/2026). 

Menurut AKP H Sukarjan, Lomba Kearifan Lokal merupakan agenda perdana yang digelar Polda Kalimantan Selatan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 dengan mengusung tema "Polri untuk Masyarakat."

Ia berharap kegiatan yang mengangkat seni dan budaya daerah tersebut dapat menjadi agenda tahunan sehingga mampu mendorong pelestarian kearifan lokal sekaligus memberi ruang bagi para seniman daerah untuk terus berkarya.

"Kami berharap kegiatan ini terus berlanjut setiap tahun sehingga menjadi wadah pelestarian budaya lokal sekaligus memotivasi generasi muda untuk mencintai seni tradisional daerah," katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Belandean, Elly Rahmah, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas prestasi yang diraih Grup Senoman Hadrah Ambun Sihai.

"Kami sangat mengapresiasi capaian Senoman Hadrah Ambun Sihai yang berhasil meraih Juara Harapan I. Semoga ke depan dapat meningkatkan prestasi hingga meraih Juara I serta terus menjadi garda terdepan dalam melestarikan seni budaya lokal yang tumbuh dan berkembang di desa," ujar Elly Rahmah.

Prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi para pelaku seni di Kabupaten Barito Kuala untuk terus mengembangkan, melestarikan, dan memperkenalkan kearifan lokal sebagai bagian dari warisan budaya yang patut dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang. (ali/jp). 

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, secara resmi membuka Groundbreaking Ceremony proyek penataan kawasan kumuh di RT. 04, RT. 05, dan RT. 06 Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Rabu (1/7/2026). 

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat tanah relokasi kepada masyarakat terdampak sebagai bentuk kepastian hukum atas lokasi hunian baru.

Dalam sambutannya Bupati H Shalahuddin, menegaskan bahwa Kota Muara Teweh sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi di Kabupaten Barito Utara harus didukung infrastruktur yang memadai serta memiliki tata kota yang tertata dan menarik.

"Melalui proyek penataan kawasan kumuh di Kelurahan Lanjas ini, kita tidak sekadar memperbaiki wajah kota, tetapi juga secara langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan sanitasi, lingkungan, dan kesehatan warga," ujar H Shalahuddin.

Menurutnya, proyek tersebut tidak hanya mencakup penataan kawasan permukiman, tetapi juga pelebaran jalan dan pengembangan kawasan Water Front City di tepian Sungai Barito. Pelebaran akses jalan diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat maupun distribusi barang, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

"Langkah ini menjadi fondasi pengembangan Water Front City. Kawasan tepian Sungai Barito nantinya akan menjadi ruang publik yang representatif, memiliki daya tarik, dan menjadi kebanggaan masyarakat Muara Teweh," katanya.

Pada kesempatan itu, Bupati juga menyerahkan sertifikat tanah relokasi kepada warga terdampak. Ia mengakui proses relokasi bukan hal yang mudah karena membutuhkan pengorbanan dari masyarakat. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Barito Utara berkomitmen untuk terus mendampingi warga selama proses tersebut.

"Saya pastikan Pemerintah Kabupaten Barito Utara akan selalu hadir mendampingi masyarakat guna memastikan hak-hak warga terpenuhi demi kehidupan yang lebih layak di masa depan," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara, Junaidi, menjelaskan bahwa proyek tersebut merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2024–2029.

Ia mengatakan, total kawasan yang akan ditata mencapai sepanjang 610 meter, meliputi penataan permukiman kumuh, peningkatan kualitas lingkungan dan ruang publik, pelebaran jalan, hingga pembangunan kawasan Water Front City.

"Untuk tahun 2026 dialokasikan anggaran melalui APBD sebesar Rp48,5 miliar dengan target penanganan sepanjang 372 meter. Sisa pekerjaan akan dilanjutkan pada tahun 2027," jelas Junaidi.

Kegiatan groundbreaking tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Barito Utara Felix Soenadie Y. Tingan, Sekretaris Daerah Muhlis, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, Camat Teweh Tengah, tokoh masyarakat, dan tamu undangan lainnya. (emca/jp). 

MARABAHAN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Kuala menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Persetujuan itu ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Batola di Gedung DPRD Barito Kuala, Rabu (1/7/2026), yang ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama.

Ketua Gabungan Komisi DPRD Batola, Hasimudin, dalam laporannya menyampaikan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Capaian tersebut sekaligus menandai keberhasilan Pemkab Barito Kuala mempertahankan opini WTP selama sebelas tahun berturut-turut.

"Ini merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Kami berharap capaian WTP ini dapat terus dipertahankan sebagai wujud pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” ujar Hasimudin.

Meski demikian, DPRD menegaskan masih terdapat sejumlah catatan dan rekomendasi dari BPK RI yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah guna memperbaiki tata kelola keuangan.

"Kami meminta seluruh rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik,” tambahnya.

Dalam pembahasan Raperda tersebut, juga tercatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 sebesar Rp242.348.398.218,51. Dana ini akan menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam Perubahan APBD 2026.

DPRD menyerahkan mekanisme pengalokasian SiLPA kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), namun menekankan agar penggunaannya difokuskan pada program prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

"Kami berharap SiLPA diarahkan untuk program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Hasimudin.

Sementara itu, Ketua DPRD Barito Kuala, Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono, menegaskan bahwa persetujuan Raperda ini merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Di sisi lain, Wakil Bupati Barito Kuala, Herman Susilo, menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas kerja sama dan persetujuan yang diberikan. Ia menilai sinergi legislatif dan eksekutif menjadi kunci terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

"APBD 2025 telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada DPRD atas kerja sama yang baik,” ujarnya.

Dengan disetujuinya Raperda tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan melanjutkan proses penetapan menjadi peraturan daerah serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI sebagai upaya memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. (lim/jp). 

MUARA TEWEH-Bupati Barito Utara, H Shalahuddin menghadiri kegiatan ramah tamah dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar Polres Barito Utara di Gedung Balai Antang, Muara Teweh, Selasa (1/7/2026).

Dalam sambutannya Bupati H Shalahuddin, menyampaikan bahwa peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum untuk merefleksikan pengabdian Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurutnya, di tengah pesatnya perkembangan teknologi, dinamika sosial, serta semakin kompleksnya tantangan keamanan, Polri dituntut untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Momentum Hari Bhayangkara ini hendaknya menjadi penguat komitmen seluruh jajaran Polri untuk terus menghadirkan pelayanan yang profesional, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," ujar Bupati.

Sementara itu, Kapolres Barito Utara, AKBP Singgih Febiyanto, mengatakan peringatan Hari Bhayangkara ke-80 merupakan momentum bagi institusi Polri untuk melakukan evaluasi sekaligus memperkuat komitmen dalam meningkatkan profesionalisme, pelayanan kepada masyarakat, serta penegakan hukum yang berkeadilan.

Ia menegaskan, bahwa Polri akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di tengah tantangan tugas yang semakin kompleks dan dinamis.

Kegiatan ramah tamah berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta tamu undangan lainnya.

Rangkaian acara turut diisi dengan prosesi pemotongan tumpeng sebagai wujud rasa syukur atas pengabdian Polri kepada masyarakat. 

Pada kesempatan tersebut, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Barito Utara memasangkan laung, simbol kehormatan masyarakat Dayak kepada Kapolres Barito Utara, AKBP Singgih Febiyanto sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi atas sinergi serta dedikasi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Barito Utara. (emca/jp). 

MARABAHAN-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Kuala resmi menyetujui perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menjadi PT Air Minum Danum Ije Jela (Perseroda) dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Sidang Lantai III DPRD, Rabu (1/7/2026).

Selain menyetujui perubahan status badan hukum PDAM, DPRD juga mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Barito Kuala dan dihadiri Wakil Bupati Barito Kuala, H Herman Susilo, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah H Zulkipli Yadi Noor, staf ahli, asisten, kepala SOPD, camat, lurah, serta insan pers.

Persetujuan kedua Raperda ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama oleh Ketua DPRD bersama Wakil Bupati Barito Kuala.

Dalam pendapat akhirnya, Wakil Bupati H Herman Susilo mengapresiasi Badan Anggaran dan gabungan komisi DPRD yang telah membahas laporan pertanggungjawaban APBD secara komprehensif. Ia menyampaikan, hasil persetujuan tersebut menjadi dasar penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Gubernur Kalimantan Selatan untuk dievaluasi.

"Alhamdulillah, berkat kerja sama dan dukungan dewan yang terhormat, laporan keuangan kita tetap mampu dipertahankan pada kategori opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Ini merupakan opini WTP ke-11 yang kita terima secara berturut-turut," ujar Herman Susilo.

Berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah, realisasi pendapatan daerah mencapai 100,06 persen, sedangkan realisasi belanja sebesar 87,64 persen. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tercatat sebesar Rp242.348.398.218,51, sementara total aset Pemerintah Kabupaten Barito Kuala per 31 Desember 2025 mencapai Rp3.333.192.236.889,46.

Pada agenda perubahan badan hukum PDAM, DPRD menyatakan langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut amanat Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang mengharuskan perusahaan daerah air minum menyesuaikan bentuk badan hukumnya menjadi perusahaan perseroan daerah.

Dengan berlakunya perda baru, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2012 tentang PDAM dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sebelumnya, perusahaan daerah tersebut didirikan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1993.

Wakil Bupati menegaskan, perubahan menjadi PT Air Minum Danum Ije Jela (Perseroda) bukan sekadar pergantian nama, melainkan bagian dari penguatan tata kelola perusahaan agar lebih profesional, adaptif, dan memiliki daya saing, tanpa mengabaikan fungsi utamanya sebagai penyedia layanan air minum bagi masyarakat.

"Perubahan bentuk hukum menjadi Perseroda merupakan bagian dari reformasi kelembagaan agar perusahaan daerah lebih lincah dan profesional dalam mengelola usaha, tanpa meninggalkan fungsi utamanya sebagai penyedia layanan air minum yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Barito Kuala," tegasnya. (dsk/ali/jp).

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar di Arena Terbuka Tiara Batara, Muara Teweh, Rabu (1/7/2026).

Upacara berlangsung khidmat dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran TNI-Polri, kepala organisasi perangkat daerah, mahasiswa, pelajar, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati H Shalahuddin membacakan amanat Presiden Republik Indonesia. Ia menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang selama ini telah mengemban tugas menjaga keamanan, ketertiban, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Mengusung tema "80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat", H Shalahuddin menegaskan, bahwa Polri harus terus meningkatkan profesionalisme, integritas, serta kualitas pelayanan yang humanis kepada masyarakat. Selain itu, Polri juga dituntut mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan keamanan yang terus berkembang, termasuk di era digital.

Ia turut memberikan apresiasi atas kontribusi Polri dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah. Peran tersebut antara lain melalui dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis, penguatan ketahanan pangan, pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan judi daring, serta pengamanan berbagai proyek strategis nasional.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Kabupaten Barito Utara menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan demi terwujudnya Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera. (emca/jp). 

BANJARBARU- Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Supian HK, menghadiri Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar di Halaman Mako Brimob Polda Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Selasa (1/7/2026).

Pada momentum tersebut, H Supian HK menyerahkan penghargaan kepada Kapolda Kalimantan Selatan dan Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Kalsel sebagai bentuk apresiasi DPRD Kalsel atas dedikasi dan kinerja Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta upaya pemberantasan narkoba di Banua.

"Selamat Hari Bhayangkara ke-80. Terima kasih kepada Polri, khususnya Polda Kalsel, yang terus hadir sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat Banua. Sinergi TNI, Polri, dan pemerintah daerah menjadi kunci terciptanya Kalimantan Selatan yang aman dan kondusif," ujar H Supian HK.

Ia menegaskan, DPRD Kalsel memberikan apresiasi atas berbagai capaian Polda Kalsel, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan daerah, memberantas peredaran narkoba, serta mendukung program strategis pemerintah, termasuk ketahanan pangan.

Menurutnya, sinergi antarlembaga harus terus diperkuat agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.

"DPRD Kalsel siap terus bersinergi, termasuk mendukung penguatan sarana dan prasarana Polri agar pelayanan kepada masyarakat semakin presisi, profesional, dan berkualitas," tegasnya.

Mengusung tema "Polri untuk Masyarakat", peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Mako Brimob Polda Kalsel berlangsung khidmat dan diisi dengan upacara serta penyerahan sejumlah penghargaan kepada personel Polda Kalsel yang berprestasi.

H Supian HK berharap Polri semakin dicintai masyarakat serta terus menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Dirgahayu Bhayangkara ke-80. Semoga Polri semakin profesional, modern, dan terpercaya. Banua aman, Kalimantan Selatan maju," pungkasnya.

Upacara tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Selatan, jajaran TNI dan Polri, serta sejumlah tokoh masyarakat. (sar/ali/jp).