TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur menegaskan langkah penataan pemanfaatan aset daerah, khususnya jalan kabupaten yang digunakan perusahaan tambang. 

Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Pemanfaatan Aset Daerah melalui agenda expose crossing bersama sejumlah perusahaan tambang, di Ruang Rapat Bupati Barito Timur, Selasa (28/4/2026).

Rapat dipimpin langsung Bupati Barito Timur, M. Yamin, dan dihadiri Asisten II Amrullah, staf ahli bupati, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta perwakilan PT Rimau Grup dan PT BNJM.

Dalam arahannya, Bupati M. Yamin, menegaskan bahwa pemanfaatan jalan kabupaten harus memberikan manfaat yang seimbang antara kepentingan investasi dan daerah.

"Pemanfaatan jalan kabupaten oleh perusahaan harus diatur dengan baik. Kita ingin ada kontribusi yang jelas dan adil terhadap daerah, serta tetap menjaga kondisi infrastruktur agar tidak cepat rusak,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah tidak menutup ruang investasi, namun menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan serta tanggung jawab perusahaan atas dampak penggunaan infrastruktur publik.

"Pemerintah tidak menghambat investasi, tetapi semuanya harus berjalan sesuai ketentuan. Perusahaan juga wajib bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan, terutama terhadap penggunaan jalan,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Barito Timur, Suma Wara Maharati, dalam laporannya memaparkan kondisi terkini pemanfaatan jalan kabupaten oleh perusahaan tambang serta potensi peningkatan pendapatan daerah dari sektor tersebut. 

Hal senada juga disampaikan Dinas Perhubungan terkait intensitas angkutan tambang yang berdampak pada infrastruktur jalan.

Paparan teknis turut disampaikan Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya Bapenda, Warto, serta Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan, Davit Anggen. Keduanya menjelaskan mekanisme retribusi serta pengaturan lalu lintas angkutan tambang di jalan kabupaten.

Diskusi berlangsung dinamis dengan sejumlah masukan dari pihak perusahaan yang dipandu Asisten II Amrullah bersama Staf Ahli Bupati Avianson. Seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan ke depan. (zi/jp). 

TANJUNG- Aparat kepolisian melakukan pengecekan pertumbuhan tanaman jagung pakan di Desa Uwie, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Senin (27/4/2026) pagi. 

Kegiatan ini bertujuan memantau kondisi tanaman sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi petani di lapangan.

Pengecekan dilakukan di lahan pertanian milik desa yang dikelola oleh Mulyadi, dengan luas sekitar 2 hektare. Kegiatan tersebut melibatkan Brigadir Rony dan Bripda M. Inam.

Dari hasil pemantauan, tanaman jagung pakan tersebut berumur sekitar 20 hari sejak masa tanam pada 18 Februari 2026. Panen diperkirakan berlangsung pada 19 Mei 2026. Pola tanam yang diterapkan adalah monokultur, dengan sumber air berasal dari tadah hujan dan sumur.

Namun, sejumlah kendala ditemukan selama proses pertumbuhan tanaman. Ketergantungan pada curah hujan membuat lahan sangat dipengaruhi kondisi cuaca. 

Selain itu, suhu panas pascatanam menyebabkan pertumbuhan tanaman kurang optimal sehingga diperlukan penyulaman. Petugas juga menemukan serangan hama ulat yang merusak daun tanaman.

Meski demikian, kegiatan pengecekan berlangsung aman dan lancar. Pengelolaan lahan diketahui telah menggunakan traktor serta melibatkan tenaga kerja dari kelompok tani setempat.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo melalui Kasi Humas Iptu Heri Siswoyo, Selasa (28/4/2026) menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional.

"Kami terus melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap sektor pertanian masyarakat, khususnya untuk menjaga produktivitas lahan dan mengantisipasi kendala di lapangan, sehingga hasil panen dapat lebih optimal,” ujarnya. (fah/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Barito Timur, AKP Asri Putra Bahari, turun langsung ke jalan memberikan edukasi keselamatan kepada pengendara sepeda motor di Jalan A. Yani, Tamiang Layang, Selasa (28/4/2026).

Kegiatan ini menyasar pengendara roda dua yang masih kerap melakukan pelanggaran, seperti tidak menggunakan helm, melanggar rambu lalu lintas, serta tidak melengkapi kendaraan sesuai standar.

Dalam kegiatan tersebut, petugas mengedepankan pendekatan humanis dengan memberikan teguran sekaligus pemahaman langsung terkait pentingnya keselamatan berkendara.

AKP Asri Putra Bahari mengatakan, edukasi ini merupakan langkah preventif untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, khususnya yang melibatkan sepeda motor.

"Keselamatan berkendara bukan hanya soal kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap diri sendiri dan pengguna jalan lainnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan serupa akan terus dilakukan secara rutin guna membangun budaya tertib berlalu lintas di wilayah hukum Polres Barito Timur.

Sejumlah pengendara menyambut baik pendekatan persuasif yang dilakukan petugas karena dinilai lebih edukatif.

Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Barito Timur. (zi/jp). 

PURUK CAHU- Bupati Murung Raya (Mura), Heriyus, resmi membuka program pemagangan yang diselenggarakan PT Saptaindra Sejati (PT SIS), meliputi Operator Preparation Program (OPP), Mechanic Preparation Program (MPP), dan Tyreman Preparation Program (TPP), di Gedung Tira Tangka Balang, Selasa (28/4/2026).

Program ini merupakan bagian dari upaya mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan produktif, khususnya di sektor industri pertambangan.

Dalam sambutannya Bupati Heriyus mengapresiasi komitmen PT SIS dalam mendukung pengembangan SDM, terutama bagi masyarakat lokal di wilayah Murung Raya.

"Program ini menjadi langkah nyata dalam membuka peluang kerja sekaligus meningkatkan kompetensi tenaga kerja daerah agar mampu bersaing di industri pertambangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, program tersebut sejalan dengan prioritas pembangunan daerah, termasuk penguatan program unggulan seperti Kartu HEBAT yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

"Sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha diharapkan mampu mendorong pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran,” tegasnya.

Sementara itu, Chief Operation PT SIS, Didit Pramudya, menyampaikan bahwa program pemagangan OPP, MPP, dan TPP merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bertajuk “Bina Bakal Bangsa”.

Program tersebut, lanjutnya, telah berjalan sejak 2020 dan ditujukan bagi putra daerah di sekitar wilayah operasional PT Maruwai Coal.

"Program ini dilatarbelakangi komitmen perusahaan dalam mendukung peningkatan SDM yang terampil dan produktif, sekaligus berkontribusi terhadap program pemerintah,” jelas Didit.

Dalam pelaksanaannya, PT SIS bekerja sama dengan sejumlah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) di Kalimantan Tengah, yakni Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Barito Timur, dan Barito Selatan.

Adapun persyaratan peserta meliputi lulusan minimal SLTA atau sederajat dengan usia minimal 20 tahun. Peserta akan melalui serangkaian tahapan seleksi, mulai dari administrasi, tes fisik, psikotes, wawancara, hingga pemeriksaan kesehatan (medical check-up). 

Peserta yang dinyatakan lulus wajib mengikuti pembinaan mental, fisik, dan disiplin (bintalsik) sebelum memulai program.

Program pemagangan ini sepenuhnya didukung melalui dana CSR PT SIS periode 2020–2026 sebagai bentuk kontribusi perusahaan dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas tenaga kerja di daerah. (maya/jp). 

BANJARMASIN- Penerapan kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) di Kalimantan Selatan memasuki fase krusial menjelang target nasional pada 2027. Sejumlah pemangku kepentingan memperkuat sinergi untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif tanpa mengganggu stabilitas sektor logistik dan dunia usaha.

DPRD Kalimantan Selatan melalui Sekretaris Komisi II, H Jahrian, menyatakan dukungan terhadap penegakan kebijakan tersebut. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat, pemanfaatan teknologi seperti Weigh In Motion (WIM), serta peningkatan sosialisasi kepada pelaku usaha.

"Tingginya angka pelanggaran di lapangan yang masih mencapai lebih dari 60 persen menjadi perhatian serius. Kondisi ini berdampak pada kerusakan infrastruktur jalan dan meningkatnya risiko kecelakaan,” ujarnya usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bersama Polda Kalimantan Selatan di Hotel Grand Maya Banjarbaru, Selasa (28/4/2026).

Dalam FGD bertema “Sinergitas Stakeholder Menuju 2027 Zero Over Dimension Over Loading di Kalimantan Selatan” tersebut, Jahrian juga menyoroti kekhawatiran pelaku logistik terkait potensi kenaikan biaya operasional yang dapat berdampak pada harga barang.

Menurutnya, diperlukan pendekatan yang tidak hanya tegas dalam penegakan hukum, tetapi juga adaptif melalui skema transisi yang terukur.

"Kami mendorong langkah transisi yang jelas, termasuk peremajaan armada serta kemungkinan pemberian insentif bagi pelaku usaha agar kebijakan ini dapat berjalan optimal,” katanya.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan, KBP Fahri Anggia Natua Siregar, menyampaikan bahwa wacana penerapan Zero ODOL telah dibahas sejak 2009. Ia menegaskan perlunya formulasi kebijakan yang tepat agar implementasi berjalan efektif di lapangan.

"Penegakan hukum tidak hanya menyasar pengemudi, tetapi juga harus diimbangi pendekatan persuasif dan sosialisasi kepada pelaku usaha,” ujarnya.

Di sisi lain, akademisi dari Pusat Studi Disiplin Universitas Lambung Mangkurat, Rahmidah Erliani, menilai persoalan ODOL merupakan isu kompleks yang melibatkan banyak instansi, terlebih Kalimantan Selatan berperan sebagai pintu gerbang logistik.

"Kami mendukung implementasi kebijakan ini dilakukan secara kolaboratif, humanis, serta tetap memberikan perlindungan kepada pelaku usaha,” tuturnya. (sar/ali/jp). 

TAMIANG LAYANG- Bhabinkamtibmas Desa Bagok, Polsek Benua Lima, melaksanakan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta edukasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kantor Desa Bagok, Kecamatan Benua Lima, Selasa (28/4/2026).

Kegiatan tersebut diisi dengan pembagian sekaligus pemasangan stiker imbauan larangan membakar hutan dan lahan sebagai langkah preventif menekan potensi karhutla di wilayah setempat.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso melalui Kapolsek Benua Lima, IPDA Ichvan Herianto, mengatakan upaya ini merupakan bagian dari pencegahan dini terhadap risiko kebakaran.

"Langkah ini merupakan upaya preventif untuk menekan potensi terjadinya karhutla di wilayah setempat,” ujarnya.

Selain sosialisasi karhutla, Bhabinkamtibmas Bripka Mujiono juga melaksanakan sambang kamtibmas dengan menyampaikan pesan kepada warga agar bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban tetap aman dan kondusif.

Ia mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara dibakar karena berpotensi menimbulkan kebakaran yang meluas.

Warga juga diberikan edukasi agar bijak dalam menggunakan media sosial, serta tidak mudah mempercayai dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

Selain itu, masyarakat turut disosialisasikan mengenai layanan call center 110 Polres Barito Timur sebagai sarana memperoleh bantuan kepolisian secara cepat dalam kondisi darurat.

IPDA Ichvan menambahkan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah karhutla sekaligus memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga kamtibmas.

"Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga lingkungan serta berperan aktif dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif,” pungkasnya. (zi/jp).

KUALA PEMBUANG- Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda, melantik sejumlah pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan, Selasa (28/4/2026), di Aula Kantor Bupati Seruyan.

Pelantikan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat kinerja birokrasi, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengawasan internal.

Turut hadir dalam kegiatan itu Wakil Bupati Seruyan, H Supian, unsur Forkopimda, Plh. Sekretaris Daerah, kepala organisasi perangkat daerah, perwakilan Koramil TNI, Kejaksaan Negeri Seruyan, serta undangan lainnya.

Adapun jabatan yang diisi meliputi Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Sekretaris Inspektorat Daerah, serta Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah.

Pejabat yang dilantik yakni Nomo Koeswoyo, S.STP sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Siti Nurraj Ahwati, ST sebagai Sekretaris Inspektorat Daerah, serta Darmadi, SE sebagai Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah.

Dalam sambutannya Bupati Ahmad Selanorwanda, menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi bagian dari upaya penyegaran organisasi guna meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan.

"Kerja maksimal harus dikedepankan. Utamakan pelayanan kepada masyarakat, junjung tinggi disiplin, dan bertanggung jawab penuh atas amanah yang diberikan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus diwujudkan melalui kerja nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, pejabat struktural harus mampu menjadi motor penggerak perubahan sekaligus teladan dalam profesionalitas dan etos kerja.

Selain itu, Bupati menekankan pentingnya penguatan peran Inspektorat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sementara itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diharapkan semakin sigap dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Mengakhiri sambutannya ia mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik dan berharap mereka dapat menunjukkan dedikasi serta kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

"Selamat bertugas. Jadilah contoh dalam kinerja dan pengabdian kepada masyarakat,” pungkasnya. (gan/jp). 

TAMIANG LAYANG- Satuan Lalu Lintas Polres Barito Timur memberikan surat peringatan kepada sejumlah pelanggar lalu lintas dalam kegiatan penertiban di Jalan A. Yani, Tamiang Layang, Selasa (28/4/2026).

Penindakan dilakukan terhadap pengendara yang melanggar aturan, seperti tidak menggunakan helm, melanggar rambu lalu lintas, dan tidak melengkapi surat kendaraan.

Kasat Lantas Polres Barito Timur, AKP Asri Putra Bahari, mengatakan bahwa pemberian surat peringatan merupakan langkah preventif sekaligus edukatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

"Surat peringatan ini kami berikan sebagai pengingat agar pelanggar tidak mengulangi kesalahannya dan lebih disiplin saat berkendara,” ujarnya.

Selain memberikan surat peringatan, petugas juga menyampaikan imbauan secara langsung kepada pengendara mengenai pentingnya mematuhi aturan demi keselamatan di jalan.

Menurutnya, kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dapat menekan risiko kecelakaan serta menciptakan ketertiban di jalan raya.

Sejumlah masyarakat juga menunjukkan respons positif terhadap kegiatan tersebut.

Satlantas Polres Barito Timur berharap upaya ini dapat mendorong terbentuknya budaya tertib berlalu lintas di masyarakat. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Isu keberadaan tenaga kerja asing (TKA) yang disebut belum melapor di Desa Sumber Garunggung, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, mendapat respon.

PT Pitu Jaya Mandiri (PJM) menegaskan bahwa informasi mengenai puluhan TKA yang beredar di masyarakat tidak sesuai fakta. Perusahaan menyebut jumlah tenaga kerja asing di lokasi tersebut sangat terbatas dan telah memenuhi prosedur resmi.

Direktur Utama PT PJM, Ariantho S. Muller, menyampaikan bahwa total penghuni mess perusahaan berjumlah 18 orang, terdiri dari 16 warga negara Indonesia (WNI) dan 2 warga negara asing (WNA) asal China.

"Kabar adanya puluhan TKA tidak benar. Hanya ada dua WNA di lokasi,” ujar Ariantho dalam keterangan tertulis, Senin (27/4/2026).

Ia menjelaskan, kedua tenaga kerja asing tersebut menjabat sebagai Manajer Workshop dan Instruktur. Keduanya juga telah mengantongi Izin Tinggal Terbatas (KITAS) sesuai ketentuan yang berlaku.

Terkait pelaporan kepada pemerintah desa, Ariantho memastikan pihaknya telah melakukan pemberitahuan secara resmi sejak awal.

"Kami telah menyampaikan surat kepada Kepala Desa melalui nomor 11/BIE/III/2026 tertanggal 4 Maret 2026, lengkap dengan daftar penghuni mess,” katanya.

Ariantho juga menjelaskan keberadaan sejumlah warga negara asing lain yang sempat terlihat di lokasi. Menurutnya, mereka merupakan teknisi dari vendor alat berat yang bekerja secara sementara.

"Mereka hanya datang untuk pengecekan rutin, bukan tenaga kerja tetap perusahaan,” ujarnya.

Menanggapi pernyataan aparat desa yang sempat menjadi sorotan, PT PJM menyatakan menghargai langkah tersebut sebagai bentuk pengawasan.

"Kami menghargai perhatian pemerintah desa. Ini bagian dari fungsi kontrol, namun perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” kata Ariantho.

Di sisi lain, perusahaan memastikan bahwa hingga saat ini belum ada aktivitas penambangan yang dilakukan oleh PT Padang Mulia. Kegiatan masih berada pada tahap persiapan.

"Saat ini kami fokus pada penyiapan mess dan perawatan alat berat sambil menunggu RKAB terbit,” ujarnya.

PT PJM juga menyatakan komitmennya untuk melibatkan tenaga kerja lokal apabila operasional perusahaan telah berjalan penuh.

"Kami akan mengutamakan tenaga kerja lokal agar memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar,” pungkasnya. (zi/jp). 

MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar rapat koordinasi untuk mematangkan pelaksanaan proyek multiyears, Senin (27/4/2026). Rapat ini difokuskan pada sinkronisasi program dan finalisasi data teknis sebelum dipresentasikan dalam sidang DPRD Barito Utara pada Kamis, 30 April 2026.

Sejumlah organisasi perangkat daerah dan tim teknis memaparkan progres serta strategi pelaksanaan proyek secara bertahap. Pembahasan mencakup kesiapan teknis di lapangan, skema penganggaran yang akuntabel, serta proyeksi dampak jangka panjang terhadap konektivitas infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.

Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menegaskan bahwa skema multiyears merupakan langkah percepatan pembangunan yang membutuhkan perencanaan matang dan pengawasan ketat.

"Pelaksanaan pekerjaan multiyears harus direncanakan secara matang, transparan, dan akuntabel, sehingga benar-benar memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah daerah, lanjutnya, berkomitmen mengawal program agar berjalan sesuai target. Dengan data yang komprehensif dan akurat, diharapkan paparan kepada DPRD dapat berjalan optimal dan memperoleh dukungan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. (dsk/emca/jp). 

MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengikuti Penilaian Kinerja Percepatan Penurunan Stunting yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Provinsi Kalimantan Tengah secara hybrid, Senin (27/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, hadir langsung untuk memaparkan strategi percepatan penurunan stunting di daerahnya. Salah satu upaya yang diunggulkan adalah melalui program “Gaspol 11.12”.

Program tersebut mencakup lima program utama dan satu kegiatan prioritas yang difokuskan pada penanganan akar permasalahan stunting, antara lain peningkatan sanitasi lingkungan, penguatan ketahanan pangan keluarga, serta perluasan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

Bupati H Shalahuddin menyampaikan, bahwa keberhasilan penurunan stunting membutuhkan kerja sama lintas sektor dan keterlibatan aktif masyarakat.

"Kami optimistis, melalui kerja kolaboratif dan program yang tepat sasaran, anak-anak di Barito Utara dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat dan berkualitas,” ujarnya.

Penilaian kinerja ini menjadi bagian dari upaya evaluasi pemerintah provinsi terhadap pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten/kota.

Bupati juga mengimbau masyarakat untuk terus menerapkan pola hidup sehat serta memanfaatkan layanan kesehatan seperti posyandu secara rutin guna mendukung pencegahan stunting. (dsk/emca/jp). 

BANJARMASIN- Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat finalisasi rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, Senin (27/4/2026), di ruang rapat Komisi III.

Rapat ini menjadi tahap krusial sebelum seluruh rekomendasi disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kalsel sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Ketua Pansus III, Husnul Fatahillah, mengatakan finalisasi dilakukan dengan membahas secara rinci setiap poin rekomendasi bersama sejumlah instansi terkait, yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Biro Pemerintahan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

"Dari pembahasan, terdapat lima rekomendasi utama yang diusulkan SOPD. Salah satu yang menjadi perhatian adalah aktivitas tambang galian C berdasarkan masukan dari Dinas ESDM,” ujarnya.

Menurut Husnul, seluruh rekomendasi yang dirumuskan diharapkan dapat menjadi catatan evaluatif yang komprehensif dan aplikatif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pembangunan dan infrastruktur.

Wakil Ketua Pansus III, Ahmad Sarwani, menegaskan bahwa tahap finalisasi ini merupakan rangkaian akhir setelah sebelumnya dilakukan rapat dengar pendapat dengan berbagai SOPD.

Ia menyebut, bahwa melalui pendekatan sinergi perencanaan yang diinisiasi Bappeda, hasil evaluasi LKPj diharapkan mampu mendorong perbaikan perencanaan pembangunan daerah serta memastikan pemerataan di 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

"Evaluasi ini diharapkan dapat memperkuat perencanaan pembangunan ke depan agar lebih merata dan tepat sasaran,” katanya.

Ahmad juga menekankan pentingnya keselarasan program pembangunan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar potensi daerah dapat dikembangkan secara optimal.

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Suprapti Tri Astuti, menyatakan pihaknya telah menerima berbagai masukan dari Pansus III untuk segera ditindaklanjuti.

"Ada sejumlah perbaikan yang perlu dilakukan oleh SKPD sesuai hasil evaluasi. Kami mulai menyempurnakan berdasarkan arahan Pansus III,” ujarnya.

Ia berharap, sinergi antara legislatif dan eksekutif terus diperkuat guna mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pembangunan di daerah.

"Dengan sinergi yang baik, pembangunan di Kalimantan Selatan diharapkan berjalan lebih optimal demi kesejahteraan masyarakat,” katanya. (sar/ali/jp). 

BANJARMASIN- Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kalimantan Selatan terus mematangkan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui rapat bersama sejumlah mitra kerja, Senin (27/4/2026).

Rapat dipimpin Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Ilham Noor, dengan menghadirkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta, serta Sekretariat DPRD Kalsel.

Dalam pembahasan tersebut, Pansus I menyoroti sejumlah langkah strategis, mulai dari peningkatan pelayanan publik, penguatan kelembagaan, hingga optimalisasi kinerja aparatur dan legislatif melalui inovasi berbasis digital.

Ilham Noor mengatakan, pada tahap akhir pembahasan ini pihaknya menerima berbagai masukan penting dari tiga Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang diundang.

Dari Badan Penghubung, Pansus I mendorong digitalisasi layanan pada mess daerah di Biliton, optimalisasi anjungan Kalimantan Selatan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), serta peningkatan pengelolaan dermaga pasar terapung di kawasan tersebut.

"Harapannya, fasilitas-fasilitas ini dapat menjadi ikon Kalimantan Selatan yang diminati masyarakat luas sekaligus merepresentasikan wajah daerah di tingkat nasional,” ujar Ilham.

Di bidang kepegawaian, Pansus I mencermati kebutuhan tambahan aparatur sipil negara (ASN) di berbagai SKPD. Berdasarkan paparan BKD, kebutuhan ASN masih tinggi sehingga pada 2026 diusulkan penambahan 250 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Menurut Ilham, penambahan tersebut diharapkan mampu mengurangi beban kerja perangkat daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan.

Sementara itu, bersama Sekretariat DPRD Kalsel, pembahasan difokuskan pada penguatan sistem penunjang kinerja anggota dewan melalui inovasi aplikasi Sijawara (Sistem Informasi Kinerja Wakil Rakyat).

Aplikasi ini dirancang menampilkan capaian kinerja anggota dewan melalui dashboard terintegrasi, sehingga dapat menjadi instrumen evaluasi sekaligus mendorong peningkatan produktivitas.

"Ini terobosan yang baik karena kinerja anggota dapat terukur dan berpotensi menjadi bagian dari penilaian Badan Kehormatan,” kata Ilham. (sar/ali/jp). 

MUARA TEWEH- Tim Penggerak PKK Kabupaten Barito Utara menggelar lomba membaca puisi dalam rangka peringatan Hari Kartini 2026 di Gedung Serbaguna Balai Antang, Muara Teweh, Senin (27/4/2026). 

Kegiatan berlangsung meriah dan diikuti puluhan peserta dari berbagai kalangan.

Acara tersebut dihadiri Ketua TP PKK Barito Utara, Ny. Hj Maya Savitri Shalahuddin, Ketua GOW, Ketua DWP, jajaran pemerintah daerah, organisasi wanita, serta masyarakat yang antusias menyaksikan jalannya perlombaan.

Dalam sambutan Bupati Barito Utara yang dibacakan Ketua TP PKK Barito Utara, Hj Maya Savitri Shalahuddin, disampaikan bahwa lomba baca puisi ini menjadi bagian dari upaya meneladani semangat perjuangan R.A. Kartini dalam memperjuangkan emansipasi perempuan.

"Melalui kegiatan ini, kita tidak hanya mengenang sosok Kartini sebagai pahlawan emansipasi wanita, tetapi juga menumbuhkan semangat berkarya, percaya diri, serta keberanian generasi muda, khususnya perempuan, dalam mengekspresikan diri,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan serupa diharapkan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai wadah pengembangan potensi seni dan budaya, sekaligus mempererat silaturahmi antar elemen masyarakat.

Sebanyak 42 peserta mengikuti lomba ini dengan rentang usia 25 hingga 60 tahun. Para peserta tampil anggun mengenakan kebaya sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai budaya dan semangat perjuangan Kartini, serta membacakan puisi bertema perjuangan, perempuan, dan kebangsaan.

Selain sebagai ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan minat dan bakat di bidang seni sastra, khususnya dalam melatih keberanian dan kemampuan berekspresi di depan publik.

Melalui kegiatan ini, TP PKK Barito Utara berharap semangat Kartini dapat terus hidup dan menginspirasi perempuan untuk berkarya serta berkontribusi dalam pembangunan daerah dan bangsa. (dsk/emca/jp). 

MARABAHAN- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala bersama Badan Pusat Statistik (BPS) setempat memperkuat pengelolaan data melalui pembinaan statistik sektoral, sosialisasi Sensus Ekonomi 2026, serta pencanangan Desa Cinta Statistik (Desa Cantik), Senin (27/4/2026), di Aula Bahalap Sekretariat Daerah.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas statistik sektoral sekaligus mendukung implementasi Sistem Statistik Nasional di lingkungan pemerintah daerah.

Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala, Joko Sumitro, saat membuka kegiatan menekankan pentingnya tata kelola data dalam pembangunan daerah. Menurutnya, organisasi perangkat daerah harus memahami proses statistik secara menyeluruh, mulai dari pengumpulan hingga pemanfaatan data.

"Pengelolaan data yang baik menjadi kunci dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan yang tepat sasaran,” ujarnya.

Ia juga menyoroti peran strategis program Desa Cantik dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa, khususnya dalam literasi dan pengelolaan data pembangunan.

"Dengan data desa yang akurat dan terkelola dengan baik, pembangunan akan lebih transparan, tepat, dan berkelanjutan,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, tiga desa resmi dicanangkan sebagai Desa Cantik, yakni Desa Batik, Desa Bahalayung, dan Desa Banua Anyar.

Kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 oleh Kepala BPS Kabupaten Barito Kuala, Rudy Nooryadi, serta pembinaan statistik sektoral oleh narasumber dari BPS dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Turut hadir dalam kegiatan ini sejumlah pejabat daerah, perwakilan perangkat daerah, camat, kepala desa, serta agen statistik.

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap terbangun sinergi antarpemangku kepentingan dalam menghasilkan data berkualitas guna mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan. (dsk/ali/jp). 

KUALA KAPUAS- Bupati Kapuas, HM. Wiyatno menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Kantor Subdenpom XXII/1-4 Kapuas yang dipimpin Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Danpuspomad) Mayor Jenderal TNI Eka Wijaya Permana, Senin (27/4/2026).

Kegiatan berlangsung di Markas Subdenpom XXII/1-4 Kapuas dan dihadiri jajaran Puspomad, Dandenpom Kalimantan Tengah, unsur Forkopimda Kapuas, Danlanal, Sekretaris Daerah Usis I Sangkai, serta sejumlah kepala perangkat daerah.

Dalam sambutannya Bupati HM. Wiyatno, menyebut bahwa pembangunan kantor tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat fungsi penegakan hukum, disiplin, dan tata tertib di lingkungan TNI, sekaligus menjaga stabilitas keamanan daerah.

"Fasilitas yang representatif akan menunjang kinerja aparat agar lebih profesional dan optimal,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Kapuas, lanjutnya, mengapresiasi pembangunan tersebut sebagai wujud sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan aparat penegak hukum dalam menciptakan kondisi wilayah yang kondusif.

Menurut Wiyatno, tantangan tugas TNI ke depan semakin kompleks, khususnya dalam fungsi Polisi Militer. Karena itu, keberadaan kantor baru diharapkan mampu meningkatkan koordinasi antarinstansi.

Sementara itu, Danpuspomad Mayjen TNI Eka Wijaya Permana, mengatakan kunjungan ke daerah merupakan bagian dari upaya melihat langsung kondisi satuan di lapangan, termasuk di tingkat kabupaten.

Ia mengakui masih adanya keterbatasan personel di wilayah Kalimantan Tengah. Namun, pihaknya terus melakukan penataan dan penambahan kekuatan seiring pembentukan satuan baru.

"Keberadaan kita harus memberi manfaat dan dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi antara jajaran Polisi Militer dengan Forkopimda, Dandim, dan Kapolres, serta mengingatkan agar anggota menjadi teladan dan pemersatu.

Di akhir kegiatan, Danpuspomad menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Kapuas dan Forkopimda atas dukungan terhadap pembangunan kantor tersebut.

Pembangunan Kantor Subdenpom XXII/1-4 Kapuas ditargetkan rampung dalam beberapa bulan ke depan untuk mendukung optimalisasi tugas Polisi Militer di wilayah tersebut. (fah/hru/jp). 

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin secara resmi melepas Tim Ekspedisi Offroad Kalimantan Tribute 2026 to Camel Trophy, Senin (27/4/2026). Kegiatan ini diikuti peserta dari sembilan negara yang akan menjelajahi medan ekstrem Kalimantan.

Dalam sambutannya Bupati H Shalahuddin, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta di Barito Utara. 

Ia menegaskan, bahwa semboyan daerah “Iya Mulik Bengkang Turan” yang berarti pantang mundur sebelum berhasil, sejalan dengan semangat para offroader dalam menaklukkan tantangan alam.

Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk mempromosikan potensi daerah, mulai dari sektor pariwisata, budaya, hingga keramahan masyarakat Barito Utara kepada dunia internasional.

"Ini merupakan kesempatan baik untuk memperkenalkan potensi daerah kami kepada peserta dari berbagai negara,” ujarnya.

Bupati juga mengingatkan pentingnya keselamatan dan etika selama perjalanan. Ia meminta seluruh peserta menjaga ketertiban, mematuhi aturan, serta menghormati adat dan budaya setempat agar kegiatan berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Ekspedisi ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang petualangan, tetapi juga memperkuat promosi daerah dan memperluas jejaring internasional di sektor pariwisata dan kegiatan otomotif. (dsk/emca/jp). 

MARABAHAN- Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Barito Kuala menggelar Rapat Kerja (Raker) Tahun 2026 di Aula Selidah, Senin (27/4/2026). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Penasihat DWP, Ny. Hj Noorhayati Bahrul Ilmi.

Dalam sambutannya Penasihat DWP Ny. Hj Noorhayati Bahrul Ilmi, menegaskan bahwa rapat kerja merupakan momentum penting untuk mengevaluasi capaian sekaligus merumuskan langkah strategis organisasi.

Ia menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam penyusunan program agar selaras dengan kebijakan pusat dan daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi anggota dan masyarakat.

"Susun program yang realistis dan berdampak langsung. Utamakan kualitas daripada kuantitas kegiatan,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua DWP Kabupaten Barito Kuala, Ny. Hj Herwina Zulkipli Yadi Noor, dalam laporannya menyampaikan bahwa DWP sebagai organisasi sosial memiliki dua peran utama yang harus berjalan seimbang, yakni peran domestik dan peran publik.

Ia menjelaskan, peran domestik berkaitan dengan fungsi sebagai istri dan ibu dalam keluarga. Sementara peran publik diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat, termasuk sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"DWP berperan mendukung pembangunan daerah melalui program yang terarah dan selaras dengan kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Herwina menyebutkan bahwa RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategis (Renstra) DWP periode 2025–2029. 

Program kerja tahun 2026 akan disempurnakan melalui rapat kerja dengan mempertimbangkan evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya.

Rapat kerja ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menetapkan program kerja tahun 2026, sekaligus memperkuat koordinasi serta menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan organisasi ke depan.

Kegiatan juga diisi dengan paparan Sekretaris Daerah H Zulkipli Yadi Noor terkait internalisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala.

Rangkaian acara ditutup dengan diskusi dan sesi foto bersama sebagai bentuk kebersamaan dan penguatan soliditas organisasi. (dsk/ali/jp). 

JAKARTA- Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin menerima penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan status kinerja tinggi pada peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (27/4/2026), di halaman kantor Kemendagri, Jakarta Pusat.

Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha tersebut diberikan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2025. Selain Kalsel, penghargaan serupa juga diterima oleh empat provinsi lainnya, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Secara keseluruhan, terdapat 30 pemerintah daerah yang menerima penghargaan, terdiri atas pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Di antaranya 15 pemerintah kabupaten, termasuk Banyuwangi dan Hulu Sungai Selatan, serta sembilan pemerintah kota, seperti Kota Tangerang dan Kota Semarang.

Gubernur H Muhidin menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut, sekaligus menegaskan bahwa Kalsel menjadi satu-satunya provinsi di luar Pulau Jawa yang masuk dalam lima besar penerima penghargaan.

"Alhamdulillah, Kalimantan Selatan masuk dalam lima besar daerah penerima penghargaan kinerja tinggi,” ujarnya usai upacara.

Ia juga mengajak seluruh bupati dan wali kota di Kalsel untuk terus mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Mari kita bersama-sama melaksanakan otonomi daerah dengan sebaik-baiknya dan terus menghadirkan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat,” kata Muhidin.

Peringatan Hari Otda ke-30 tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”. 

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto bertindak sebagai inspektur upacara dan menyampaikan amanat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Dalam sambutannya, Bima menekankan bahwa otonomi daerah merupakan proses yang terus berkembang dan tidak bersifat statis. Menurutnya, kewenangan menjadi inti dari pelaksanaan otonomi daerah.

"Kewenangan tanpa kemampuan hanya akan menjadi angan-angan. Otonomi daerah bukan sekadar kewenangan, tetapi juga tanggung jawab untuk menghadirkan pelayanan publik dan membangun pemerintahan yang berintegritas,” ujarnya.

Selain Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha, Kemendagri juga memberikan penghargaan National Governance Awards 2026 bagi kepala daerah yang dinilai inovatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peringatan Hari Otonomi Daerah diperingati setiap 25 April sebagai momentum evaluasi dan penguatan pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. (sal/ali/jp). 

TANJUNG- Seorang warga Desa Kambitin Raya, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, berinisial TR (48), dijatuhi denda Rp1 juta dalam sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Pengadilan Negeri Tabalong, Senin (27/4/2026).

Sidang digelar atas perkara peredaran minuman beralkohol tanpa izin yang ditangani Satuan Samapta Polres Tabalong.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo J. melalui Kasi Humas IPTU Heri Siswoyo, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat terkait aktivitas penjualan minuman keras di kediaman pelaku.

"Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan mengamankan tersangka beserta barang bukti,” ujarnya.

Dari hasil penindakan, polisi menyita 12 botol minuman beralkohol sebagai barang bukti.

Dalam persidangan, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Selain dijatuhi denda Rp1 juta, terdakwa juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp5 ribu. Sementara itu, barang bukti diputuskan untuk dimusnahkan.

Kasus ini menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam menegakkan peraturan daerah serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. (fah/jp). 

MUARA TEWEH- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Barito Utara, Aprin Siaga, resmi memasuki masa purna tugas. Momen pelepasan berlangsung pada Senin (27/4/2026) di halaman Kantor Satpol PP Barito Utara dalam suasana khidmat dan penuh apresiasi.

Uniknya, hari pelepasan tersebut bertepatan dengan hari ulang tahun Aprin Siaga. Perpaduan dua momentum tersebut menjadikan acara perpisahan berlangsung hangat, sekaligus sarat makna sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian panjangnya dalam menjaga ketertiban dan penegakan peraturan daerah di Barito Utara.

Dalam kegiatan tersebut, jajaran Satpol PP menyampaikan apresiasi atas dedikasi, kedisiplinan, serta kontribusi Aprin Siaga selama menjabat. 

Ia dinilai berhasil menjaga stabilitas ketertiban umum serta memperkuat peran Satpol PP dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah.

Suasana haru terlihat ketika jajaran pegawai dan rekan kerja memberikan ucapan terima kasih dan doa atas masa pengabdian yang telah dituntaskan.

"Terima kasih atas pengabdian dan kepemimpinan yang telah diberikan selama ini. Semoga tetap sehat dan terus menjadi teladan,” ujar Bupati Barito Utara, H Shalahuddin.

Acara ditutup dengan doa bersama sebagai bentuk penghormatan dan harapan agar Aprin Siaga senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan di masa purna tugasnya. (dsk/emca/jp). 

MARABAHAN- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menggelar upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-XXX tahun 2026 di halaman Kantor Bupati, Senin (27/4/2026). Upacara berlangsung khidmat dan dipimpin langsung oleh Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Forkopimda, Sekretaris Daerah, para kepala SOPD, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Barito Kuala.

Dalam kesempatan itu, Bupati membacakan sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, yang mengangkat tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”. Tema ini menegaskan pentingnya kemandirian daerah dalam mengoptimalkan potensi lokal untuk mendukung pembangunan nasional.

"Otonomi daerah merupakan instrumen penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat,” demikian kutipan sambutan Mendagri yang dibacakan Bupati.

Menurut dia, pemerintah pusat juga menekankan sejumlah fokus strategis daerah ke depan, meliputi penguatan kedaulatan pangan dan energi, peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi, peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui layanan pendidikan dan kesehatan, serta percepatan reformasi birokrasi dan penegakan hukum.

Pada momentum tersebut, Pemkab Barito Kuala juga menyerahkan penghargaan Satyalancana Karya Satya kepada ASN berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian. 

Penghargaan diberikan kepada Muryanti, A.Md.Keb. (30 tahun), Hery Sasmita, S.STP., M.A.P. (20 tahun), dan Roni Faslah, S.I.Kom. (10 tahun).

Selain itu, penghargaan kinerja juga diberikan kepada perangkat daerah dengan capaian terbaik. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) meraih capaian tertinggi realisasi retribusi daerah sebesar 55,21 persen pada Triwulan I 2026, sedangkan Dinas Kesehatan mencatat realisasi tertinggi sebesar 79,91 persen pada periode yang sama.

Upacara ditutup dengan harapan agar semangat otonomi daerah dapat terus memperkuat inovasi dan kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Bumi Ije Jela. (dsk/ali/jp). 

TAMIANG LAYANG- Komisi XIII DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tamiang Layang, Senin (27/4/2026), untuk memastikan kualitas layanan publik serta kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai standar.

Sidak dengan menyasar sejumlah area utama, seperti blok hunian warga binaan pemasyarakatan (WBP), layanan kunjungan, dapur, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Peninjauan dilakukan secara menyeluruh guna memastikan seluruh layanan dan fasilitas berfungsi optimal.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Bias Layar, menyoroti secara khusus kelayakan fasilitas hunian, layanan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan gizi warga binaan. 

Dalam kesempatan tersebut, ia juga memberikan arahan dan motivasi kepada warga binaan agar menjalani masa pembinaan dengan baik serta tidak mengulangi kesalahan di kemudian hari.

Selain itu, Komisi XIII juga menekankan pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) oleh petugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban rutan.

Hasil pemantauan menunjukkan kondisi Rutan Tamiang Layang secara umum berada dalam keadaan tertib, aman, dan terkendali. Tidak ditemukan gangguan menonjol yang dapat mengganggu stabilitas keamanan maupun kualitas pelayanan.

Kepala Rutan Tamiang Layang, Agung Novarianto, menyampaikan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti seluruh arahan dan masukan dari Komisi XIII DPR RI. Hal tersebut menjadi bagian dari komitmen untuk meningkatkan kualitas pembinaan serta memastikan pemenuhan hak-hak warga binaan secara optimal dan transparan.

Ke depan, ujar Agung, Rutan Tamiang Layang akan terus melakukan pembenahan, baik dari sisi sarana dan prasarana maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia, guna mewujudkan sistem pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur, Nursulistio, menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 tahun 2026.

Hal itu disampaikan Nursulistio usai menghadiri Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 yang digelar di halaman Kantor Bupati Barito Timur, Senin (27/4/2026).

Ia menekankan pentingnya kemandirian, inovasi, dan kolaborasi dalam pembangunan daerah.

Menurut Nursulistio, peringatan Otda ke-60 tahun ini yang mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah, Kita Wujudkan Asta Cita” menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan desentralisasi di Indonesia selama tiga dekade terakhir.

Ia menegaskan, bahwa esensi otonomi daerah adalah mendorong pemerintah daerah agar lebih kreatif dalam mengelola potensi yang dimiliki, baik sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA).

"Tujuannya adalah mendorong daerah semakin berinovasi, meningkatkan kinerja secara maksimal, serta memperkuat kemandirian dalam mengelola SDM dan SDA yang ada,” ujarnya.

Nursulistio juga berharap, pelaksanaan otonomi daerah dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui kebijakan yang lebih dekat dengan kebutuhan lokal, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan.

Selain itu, Nur juga menekankan pentingnya sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah agar setiap kebijakan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

"Ini menjadi penyemangat bagi semua pemangku kepentingan agar lebih kreatif, inovatif dalam bekerja, serta memperkuat kolaborasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tambahnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen pemerintah daerah untuk lebih berani menggali potensi yang belum dimanfaatkan secara optimal.

"Pemanfaatan aset dan potensi daerah secara optimal adalah kunci utama pembangunan demi kemaslahatan bersama,” pungkas Nursulistio. (zi/jp). 

BANJARMASIN- Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 bidang hukum dan pemerintahan, Senin (27/4/2026).

Rapat yang dipimpin Ketua Pansus I, Ilham Noor, S.T., itu menghadirkan sejumlah mitra kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD).

Dalam pembahasan tersebut, Pansus I menilai capaian kinerja serta implementasi program perangkat daerah sepanjang tahun anggaran 2025, sekaligus mengevaluasi tindak lanjut rekomendasi LKPj tahun sebelumnya.

Ilham Noor menyatakan, pembahasan tidak hanya berfokus pada laporan tahun berjalan, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan.

"Melalui rapat ini, kami menilai sejauh mana rekomendasi LKPj sebelumnya telah ditindaklanjuti serta memastikan kesinambungan program di setiap perangkat daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pansus juga menyoroti berbagai kendala yang dihadapi instansi, baik administratif maupun teknis, yang dinilai berpotensi menghambat optimalisasi program.

Pada pembahasan bersama Disdukcapil Kalsel yang dipimpin Kepala Dinas Dewi Fuziarti, S.E., M.Si., Pansus menekankan penguatan sistem satu data kependudukan serta rencana peningkatan layanan pada 2026. 

Selain itu, pembahasan juga mencakup rencana konsolidasi anggaran dalam perubahan APBD 2026 untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan.

Sementara itu, bersama Dinas PMD yang dipimpin Iwan Ristianto, A.P., M.AP., dibahas realisasi anggaran 2025 serta rencana penguatan program tahun berikutnya, termasuk pengembangan desa digital di Desa Balida, Kabupaten Balangan.

Adapun bersama BPSDMD Kalsel yang dipimpin H Faried Fakhmansyah, Pansus menyoroti penguatan Learning Management System (LMS) serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur.

Ilham Noor menegaskan seluruh masukan, capaian, dan kendala dari masing-masing dinas akan dirumuskan menjadi rekomendasi strategis DPRD.

"Seluruh paparan dan kebutuhan perangkat daerah akan kami tuangkan dalam rekomendasi Pansus I untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan,” tegasnya.

Pansus I DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk menghadirkan rekomendasi yang konstruktif, guna memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. (sar/ali/jp). 

TANJUNG- Upaya mendukung program ketahanan pangan nasional terus dilakukan di wilayah Kabupaten Tabalong. Pada Senin (27/4/2026) siang, dilakukan pengecekan pertumbuhan tanaman jagung pakan di lahan gabungan Kelompok Tani (Poktan) Bina Usaha RT 01, Desa Kasiau Raya, Kecamatan Murung Pudak.

Kegiatan tersebut dipimpin Bhabinkamtibmas Desa Kasiau Raya, Briptu Hardy Alex S., bersama Ketua Poktan Bina Usaha, Joko Samsudin, yang turun langsung ke lahan pertanian untuk memantau kondisi tanaman.

Dari hasil pengecekan, tanaman jagung pakan yang dikelola Poktan Bina Usaha telah memasuki usia sekitar 60 hari sejak masa tanam pada 8 Februari 2026. Lahan yang digunakan memiliki luas sekitar 2 hektare dengan pola tanam monokultur. Sumber pengairan lahan berasal dari tadah hujan dan sumur. 

Adapun masa panen diperkirakan berlangsung pada pertengahan Mei 2026, meski hasil produksi belum dapat dipastikan.

Pengelolaan lahan dilakukan oleh Poktan Bina Usaha dengan dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan) jenis jonder dalam proses pengolahan tanah.

Namun demikian, sejumlah kendala masih dihadapi petani, di antaranya ketergantungan pada curah hujan, cuaca panas pascatanam yang memengaruhi pertumbuhan tanaman sehingga perlu dilakukan penyulaman, serta serangan hama ulat yang merusak daun jagung.

Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional yang selaras dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo J., S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla melalui Kasi Humas IPTU Heri Siswoyo, S.H., M.H., menyampaikan bahwa kehadiran Polri melalui Bhabinkamtibmas di lapangan merupakan bentuk dukungan nyata terhadap sektor pertanian.

"Polri akan terus hadir mendampingi masyarakat, khususnya di sektor pertanian, guna memastikan program ketahanan pangan dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya. (fah/jp). 

BANJARBARU- Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), H Supian HK, bersama Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kalsel menghadiri Rapat Koordinasi Akselerasi Revisi Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJLSP) yang digelar di Kantor Bappeda Provinsi Kalsel, Senin (27/4/2026) pagi.

Kegiatan tersebut digelar dalam rangka mempercepat pembahasan revisi regulasi agar peran dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan dapat semakin optimal.

Dalam sambutannya H Supian HK, menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan sektor swasta dalam pelaksanaan program TJLSP agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Sebagai wakil rakyat, kita harus terus memperkuat sinergi lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan dunia usaha menjadi kunci dalam memastikan program tanggung jawab sosial berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.

Ia menekankan, dengan perencanaan yang matang serta regulasi yang adaptif, kontribusi perusahaan melalui program TJLSP dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan daerah.

Ke depan, kita ingin Kalimantan Selatan mampu mengelola potensi yang ada dengan anggaran serta kontribusi yang tersedia secara optimal, terukur, dan terarah, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Pansus II DPRD Kalsel, H Agus Mulia Husin, menyampaikan bahwa revisi perda TJLSP diharapkan tidak hanya memperkuat kontribusi perusahaan terhadap pembangunan, tetapi juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Kami berharap revisi perda ini dapat membuka peluang kerja seluas-luasnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, M. Syarifuddin, yang membuka kegiatan secara resmi, menegaskan pentingnya penyelarasan kebijakan antara pemerintah daerah dan pelaku usaha.

"Melalui rapat koordinasi ini, kita selaraskan kebijakan pemerintah provinsi dengan peran dunia usaha agar mereka dapat berkontribusi secara maksimal dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah,” jelasnya. (sar/ali/jp). 

BATULICIN- Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, HM. Alpiya Rakhman, S.E., M.M., menegaskan pentingnya penguatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi memperkokoh persatuan bangsa.

Hal itu disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila bertema “Pancasila dan Semangat Persatuan” yang digelar di Kantor Desa Sungai Dua, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Senin (27/4/2026).

Alpiya menjelaskan, sosialisasi Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai penguatan wawasan kebangsaan, tetapi juga menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah agar tetap sejalan dengan nilai-nilai dasar negara.

Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, nilai persatuan dan kebersamaan merupakan kunci terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, dan damai, sekaligus menjadi pondasi utama menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Persatuan dan kebersamaan harus terus kita jaga dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjadi modal sosial penting untuk membangun daerah, menyelesaikan persoalan melalui musyawarah, serta memperkuat ketahanan bangsa dari berbagai ancaman perpecahan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengamalan nilai Pancasila dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial, seperti melalui kegiatan gotong royong, ronda malam, serta sikap saling membantu antarwarga. 

Dalam konteks berbangsa, masyarakat juga diharapkan mampu menghargai perbedaan, mencintai produk lokal, dan menumbuhkan semangat bela negara.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila semakin meningkat sehingga semangat persatuan dan kesatuan di Kalimantan Selatan tetap terjaga dan semakin kuat. (sar/ali/jp).

KANDANGAN- Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H Suriani bersama Ketua TP PKK HSS, Hj Tata Syafruddin Noor menghadiri peringatan haul ke-1 KH M. Aini bin H. Dul Hasim yang digelar di Desa Gumbil, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten HSS, Senin (27/4/2016).

Kegiatan yang dipusatkan di Pondok Pesantren Raudhatul ‘Ulum tersebut dihadiri ribuan jemaah, terdiri dari santri, masyarakat, serta para penerus perjuangan ulama, yang memadati lokasi acara untuk mengikuti rangkaian haul.

Turut hadir Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) HSS, Hj Misnawati Suriani. Sementara itu, tausiah disampaikan oleh Tuan Guru H Ahmad Syairaji yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren Dalam Pagar Kandangan.

Dalam sambutannya yang mewakili Bupati HSS, Wabup H Suriani, menegaskan bahwa peringatan haul bukan sekadar mengenang sosok ulama, tetapi juga menjadi sarana untuk melanjutkan perjuangan serta meneladani nilai-nilai yang diwariskan almarhum.

"Kita hadir bukan hanya untuk mengenang, tetapi untuk menyambung sanad cinta dan meneguhkan ikatan ruhani dengan orang-orang saleh. Nilai, akhlak, dan perjuangan beliau harus terus kita hidupkan,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan, bahwa KH M. Aini dikenal sebagai ulama dengan keteladanan tinggi dalam berdakwah dan membina umat. Dakwahnya yang penuh kelembutan, kesabaran, dan keikhlasan disebut menjadi warisan berharga bagi masyarakat.

Wabup mengajak jamaah menjadikan haul sebagai momentum introspeksi diri serta penguatan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

"Jangan sampai haul hanya menjadi kegiatan rutin tahunan tanpa membawa perubahan dalam diri kita. Mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri dan memperkuat kecintaan terhadap ilmu agama,” tutupnya. (ari/jp).