MUARA TEWEH- Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan membuka  secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2027 tingkat Kecamatan Teweh Baru. Kegiatan dilaksanakan di Aula Kecamatan Teweh Baru, Selasa (10/02/2026).

Dalam sambutannya Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan, menyampaikan bahwa Tahun 2027 merupakan momentum strategis dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2025–2030. 

Melalui Musrenbang yang mengusung tema "Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan dan Pelayanan Publik sebagai Penggerak Transformasi Ekonomi Daerah", diperlukan kerja bersama yang lebih cepat, terukur, dan berdampak nyata melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan.

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan usulan skala prioritas pembangunan Kecamatan Teweh Baru Tahun 2027 yang dipimpin oleh staff Ahli Bidang Ekonomi dan keuangan, Hery Jhon Setiawan. Kemudian, dibahas bersama melalui sesi diskusi dan tanggapan dari perangkat daerah terkait serta perangkat kecamatan guna menyelaraskan program pembangunan dengan kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Barito Utara.

Adapun usulan skala prioritas pembangunan Kecamatan Teweh Baru tahun 2027 difokuskan pada peningkatan infrastruktur dasar berupa pembangunan dan peningkatan jalan desa dan lingkungan, jembatan, gorong-gorong, drainase, turap, box culvert, serta penerangan jalan umum dan lampu tenaga surya. 

Selain itu, juga diusulkan rehabilitasi dan pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, kantor kelurahan, serta aula kecamatan, disertai penguatan jaringan internet dan sinyal. 

Usulan lainnya mencakup pengembangan sektor pertanian dan peternakan, penataan lingkungan permukiman, serta penyediaan sarana pendukung desa guna meningkatkan konektivitas wilayah, kualitas pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. (dsk/emca/jp). 

KUALA KAPUAS- Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kapuas bersama personel Polsek Kapuas Murung memasang spanduk imbauan bertajuk “Hidup Sehat Tanpa Narkoba” di sejumlah titik strategis wilayah Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Selasa (10/2/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 14.30 WIB tersebut menyasar lokasi-lokasi yang dinilai rawan peredaran narkotika, seperti pintu masuk kampung serta area yang mudah diakses masyarakat. Langkah ini merupakan bagian dari upaya preventif kepolisian dalam menekan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sejak dini.

Kapolres Kapuas, AKBP Gede Eka Yudharma melalui Kasat Resnarkoba, AKP Budi Utomo, menyampaikan bahwa pemasangan spanduk imbauan merupakan sarana edukasi sekaligus pengingat bagi masyarakat agar menjauhi narkoba dan menerapkan pola hidup sehat.

"Melalui spanduk ini, kami mengajak masyarakat untuk berani mengatakan tidak terhadap narkoba serta berperan aktif menjaga lingkungan masing-masing dari pengaruh negatif narkotika,” ujar AKP Budi Utomo.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga mendukung terwujudnya Kampung Tangguh Bebas Narkoba di wilayah Kecamatan Kapuas Murung sebagai bentuk sinergi antara Polri dan masyarakat.

Selain pemasangan spanduk, personel Satresnarkoba dan Polsek Kapuas Murung turut melakukan pendekatan humanis dengan memberikan edukasi langsung kepada warga. Edukasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran kolektif akan bahaya narkoba serta pentingnya peran bersama dalam pencegahan peredaran gelap narkotika.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika) yang secara konsisten dilaksanakan Polres Kapuas guna melindungi generasi muda dan masyarakat dari dampak buruk narkoba.

AKP Budi Utomo berharap, melalui kegiatan ini kepedulian masyarakat semakin meningkat dan sinergi antara Polri dan warga semakin kuat dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari narkoba. (fah/jp). 

TAMIANG LAYANG- Puluhan Jemaah Calon Haji (JCH) Kabupaten Barito Timur mengikuti vaksinasi meningitis dan polio sebagai persiapan pelaksanaan ibadah haji. Kegiatan digelar di Aula PLHUT Kantor Kemenhaj Barito Timur, Selasa (10/2/2026).

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dan Dinas Kesehatan Barito Timur.

Kepala Kantor Kemenhaj Barito Timur, H Ahmad Fauzi, menyampaikan bahwa tahun ini terdapat 101 JCH Barito Timur yang dijadwalkan berangkat. 

"Dari kegiatan vaksinasi hari ini, 98 JCH telah mengikuti vaksin, sementara tiga lainnya tidak hadir,” ujar H Ahmad Fauzi kepada wartawan ini. 

Ia menambahkan, vaksinasi ini merupakan persyaratan bagi JCH sesuai ketentuan kesehatan untuk ibadah haji. 

"Setiap JCH menjalani vaksin meningitis dan polio agar aman selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah,” jelasnya.

H Ahmad Fauzi mengimbau seluruh JCH agar menjaga kesehatan dari sekarang hingga menjelang keberangkatan. 

"Kesehatan penting agar melaksanakan ibadah haji lancar,” katanya.

Ia juga mendorong JCH untuk memperdalam ilmu terkait penyelenggaraan ibadah haji. 

"Dengan bekal ilmu dan kesehatan yang baik, diharapkan JCH menjadi haji yang mandiri serta kembali sebagai haji yang mabrur dan mabrorah,” pungkasnya. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Dalam rangka program Bakti Sosial “1 Hari 1 Kebaikan”, Polsek Dusun Timur, Polres Barito Timur, Polda Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan bantuan sosial kepada warga di Desa Murutuwu, Kecamatan Paju Epat, Selasa (10/2/2026). 

Kegiatan bakti sosial ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Dusun Timur, IPDA Sulkhan Sururi, S.E,  didampingi Bhabinkamtibmas Desa Murutuwu, dan personel Polsek Dusun Timur. 

Dalam kesempatan tersebut, Polsek Dusun Timur menyalurkan bantuan kepada seorang perempuan lansia bersama Nenek Tiki. Bantuan yang disalurkan tersebut berupa bahan pokok untuk keperluan sehari-hari.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso, melalui Kapolsek Dusun Timur, IPDA Sulkhan Sururi, menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap kondisi sosial masyarakat.

"Program 1 Hari 1 Kebaikan merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat membantu meringankan beban keluarga," ungkapnya. 

Dalam kesempatan itu, Kapolsek Dusun Timur, IPDA Sulkhan Sururi juga berkesempatan untuk berdialog bersama Nenek Tiki sembari bersunda gurau. (zi/jp). 

BANDUNG- Bagi warga Kalimantan Selatan (Kalsel), mutu layanan rumah sakit daerah masih menjadi soal sehari-hari, dari antrean panjang hingga keterbatasan layanan. 

Atas dasar itu, Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jawa Barat, Selasa (10/2/2026), untuk mempelajari penerapan status Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagai upaya mencari model pengelolaan yang lebih efektif dan berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Rombongan yang dipimpin Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Nor Fajri, diterima oleh Supriono, Staf Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, di Ruang Komisi V Gedung DPRD Jawa Barat. 

Pertemuan tersebut membahas pengalaman Jawa Barat dalam mengawal penerapan UOBK, sebuah skema yang memberi ruang fleksibilitas pengelolaan rumah sakit, namun sekaligus menuntut pengawasan yang lebih ketat dari lembaga legislatif.

Supriono menjelaskan, bahwa DPRD Jawa Barat memandang UOBK bukan sekadar perubahan status kelembagaan, melainkan instrumen untuk mendorong profesionalisme pengelolaan rumah sakit daerah. 

Namun, fleksibilitas tersebut, kata dia, hanya akan berdampak positif jika didukung kesiapan sumber daya manusia, kepastian anggaran, serta mekanisme pengawasan yang jelas agar kepentingan publik tetap menjadi prioritas.

Menurut Supriono, DPRD Jawa Barat secara konsisten menempatkan fungsi pengawasan sebagai kunci dalam penerapan UOBK. Tanpa pengawasan yang kuat, skema ini berisiko menjauh dari tujuan awalnya dan berpotensi menurunkan kualitas layanan kesehatan yang seharusnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Nor Fajri menilai, masukan dari DPRD Jawa Barat memberikan gambaran nyata mengenai peluang sekaligus risiko penerapan UOBK di sektor kesehatan. Pengalaman tersebut, menurutnya, menjadi cermin penting bagi Kalimantan Selatan dalam menimbang kebijakan serupa agar tidak berhenti pada aspek administratif semata.

Fajri menegaskan, hasil studi komparasi ini akan dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan rekomendasi kebijakan Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan. 

"Masukan dari Jawa Barat akan kami kaji secara mendalam untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdampak pada peningkatan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” ujarnya. (sar/ali/jp).

PALANGKA RAYA- Dalam upaya memperkuat pengelolaan dan pembentukan hutan adat, Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (10/2/2026). 

Kunjungan ini bertujuan untuk menggali informasi, masukan, serta pengalaman daerah lain terkait pengelolaan hutan adat. 

Kunjungan kerja tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, H Suripno Sumas, dan disambut langsung oleh Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Waluyo Budi Setyono. 

Dalam pertemuan itu, H Suripno Sumas, menyampaikan bahwa Komisi II DPRD Kalsel memperoleh banyak masukan terkait rencana pembentukan dan pengelolaan hutan adat, termasuk berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

"Dalam pembicaraan ini, kami mendapatkan banyak masukan tentang bagaimana membangun dan mengelola hutan adat, tidak hanya dari sisi pembentukan, tetapi juga berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi di lapangan,” ujar Suripno.

Ia menambahkan, terdapat alternatif pengelolaan kawasan yang dinilai paling aman dan berkelanjutan, yakni melalui skema hutan desa.

"Kami mendapatkan arahan mengenai pengelolaan dan pembentukan hutan desa. Hal ini akan menjadi bahan bagi kami di Komisi II untuk dibahas bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan di Kalimantan Selatan, karena ini sangat mendesak bagi masyarakat adat yang membutuhkan kepastian hukum atas lingkungan mereka,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Waluyo Budi Setyono, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi II DPRD Kalsel. Menurutnya, pembentukan hutan adat harus diawali dengan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat itu sendiri.

"Kami menyambut baik kunjungan dari Komisi II DPRD Kalsel. Pada prinsipnya, hutan adat dapat dibentuk, namun harus didahului dengan adanya masyarakat hukum adat yang diakui. Masyarakat juga perlu benar-benar memahami agar kawasan yang telah diberikan tidak dialihfungsikan,” ujar Waluyo.

Ia menambahkan, meskipun hutan adat dikelola oleh masyarakat adat sendiri, pengelolaannya tetap harus dilakukan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, pihaknya menyarankan pengajuan hutan desa sebagai salah satu opsi, karena statusnya tetap sebagai kawasan hutan dan menjadi milik desa secara berkelanjutan.

"Dengan skema hutan desa, status kawasan akan tetap sebagai kawasan hutan dan menjadi milik desa selamanya, baik dipimpin oleh kepala desa yang lama maupun yang baru,” pungkasnya. (sar/ali/jp). 

 

TAMIANG LAYANG- Dalam rangka program Bakti Sosial Polres Barito Timur “1 Hari 1 Kebaikan”, Satuan Intelkam Polres Barito Timur, Polda Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan bantuan sosial kepada siswa sekolah dasar yang tergolong kurang mampu. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 10 Februari 2026, di Desa Dorong, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

Kegiatan bakti sosial ini dipimpin langsung oleh Kasat Intelkam Polres Bartim bersama P.S. Kanit 2 Sat Intelkam serta dua personel Sat Intelkam, dengan sasaran siswa Sekolah Dasar Negeri Dorong yang membutuhkan perhatian dan bantuan pendidikan.

Dalam pelaksanaannya, Sat Intelkam Polres Bartim melakukan monitoring sekaligus penyaluran bantuan dari Kapolres Barito Timur kepada salah satu siswa SD Negeri Dorong yang dikategorikan kurang mampu, yakni Aspiranto (12 tahun), beralamat di Jalan A. Yani RT 03, Desa Dorong, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur. Bantuan yang disalurkan berupa alat-alat keperluan belajar, guna menunjang proses pendidikan dan meningkatkan semangat belajar siswa tersebut.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso, melalui Kasat Intelkam Polres Bartim, AKP Muchamad Saipul, menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap dunia pendidikan dan kondisi sosial masyarakat.

"Program 1 Hari 1 Kebaikan merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat membantu meringankan beban keluarga serta memotivasi anak-anak agar tetap semangat menuntut ilmu demi masa depan yang lebih baik,” ungkapnya. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Dusun Tengah, Selasa (10/2/2026), di Aula Batara Linggar Ampah. 

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten I Setda Bartim, Ari Panan Putut Lelu, yang mewakili Bupati Barito Timur, M. Yamin, dan dihadiri Anggota DPRD Bartim, Forkopimda, kepala OPD, para kepala desa dan BPD se-Kecamatan Dusun Tengah, serta tamu undangan lainnya.

Bupati Barito Timur, M. Yamin dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten I Setda Bartim, Ari Panan Putut Lelu, menegaskan bahwa Musrenbangcam merupakan tahapan penting dalam penyusunan RKPD tahun 2027. 

Ia meminta agar seluruh usulan pembangunan disusun secara terukur, realistis, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah, termasuk peningkatan kualitas SDM, penguatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta percepatan pembangunan infrastruktur.

Selain itu, ia juga mendorong organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa agar memperkuat kolaborasi lintas sektor serta memastikan setiap program yang direncanakan mampu memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Dusun Tengah.

Sebelumnya, Camat Dusun Tengah, Prismayandi, menyampaikan bahwa Musrenbangcam menjadi forum strategis untuk menyelaraskan usulan desa dengan arah kebijakan pembangunan daerah. 

Ia menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan agar program yang diusulkan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang infrastruktur dasar, pelayanan publik, serta penguatan ekonomi masyarakat. (zi/jp).

BANJARBARU- DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) tekankan pentingnya penanganan dan penanganan banjir pada Rapat Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kalsel.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD provinsi Kalsel, H Supian HK bersama Anggota Komisi I DPRD Kalsel, M. Syaripuddin, saat hadiri rapat RKPD Kalsel, di Aula Bappeda Kalsel, Selasa (10/2/2026).

Menurut Supian HK, pihaknya pada dasarnya menyetujui rencana kerja pemerintah daerah Kalsel yang dipimpin oleh Gubernur H Muhidin bersama Hasnuryadi Sulaiman. Hanya saja, dirinya menekankan penanganan dan penanggulangan banjir harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, agar bencana alam yang melanda Kalsel tidak berulang di tahun-tahun berikutnya.

"Kami dari DPRD Kalsel pada dasarnya menyetujui rencana kerja Pemda kita, tapi kami mengharapkan untuk banjir, tolong diperhatikan secara serius, agar di tahun-tahun yang akan datang tidak terulang kembali," ungkap politisi senior Kalsel tersebut.

Supian HK menjelaskan, DPRD Kalsel akan turut bekerja bersama pemerintah daerah, dalam penguatan fondasi transformasi di tahun 2027 mendatang, yakni penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Investasi di sektor unggulan perekonomian dengan dukungan infrastruktur terintegrasi yang berkualitas, paparnya.

Menurutnya, investasi menjadi instrumen yang penting untuk mendorong perekonomian ketingkat yang lebih baik, hal tersebut harus dibarengi dengan jaminan kepastian hukum, perizinan yang cepat dan infrastruktur yang memadai, pungkas Supian HK.

Rapat kerja pemerintah daerah kali ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kalsel, M. Syaripuddin dan seluruh Kepala SOPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel. (sar/ali/jp).

MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027 tingkat Kecamatan Teweh Tengah, Selasa (10/02/2026).

Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut menegaskan bahwa Musrenbang harus menjadi forum yang interaktif dan mampu menjaring aspirasi masyarakat secara nyata, khususnya di Kecamatan Teweh Tengah yang merupakan pusat aktivitas dan jantung perekonomian kabupaten.

"Fokus perencanaan 2027 di Teweh Tengah adalah persoalan-persoalan yang paling dirasakan sulit oleh masyarakat saat ini. Itu yang harus kita carikan solusinya dan kita pastikan masuk dalam dokumen perencanaan daerah,” tegas Bupati.

Ia menambahkan, seluruh usulan yang disampaikan masyarakat harus tetap selaras dengan 11 program unggulan dan 12 program prioritas Pemerintah Kabupaten Barito Utara, agar arah pembangunan tetap terukur dan berkesinambungan.

Menurutnya, efektivitas pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran, tetapi dari sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

"Saya ingin setiap rupiah anggaran pembangunan yang kita alokasikan dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Mari kita susun program yang cerdas, terukur, dan berorientasi pada hasil,” ujarnya.

Musrenbang Kecamatan Teweh Tengah ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2027, sekaligus wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan prioritas pembangunan di wilayahnya. (dsk/emca/jp). 

MUARA TEWEH- Hujan lebat yang mengguyur Muara Teweh, Selasa (10/2/2026), tidak menghalangi langkah Bupati Barito Utara, H Shalahuddin untuk mendatangi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan percepatan pelaksanaan program pembangunan daerah tetap berjalan sesuai target.

Bupati H Shalahuddin, menegaskan bahwa Dinas PUPR memegang peran strategis dalam keberhasilan pembangunan Barito Utara. Seluruh 12 Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Barito Utara, termasuk pembangunan jembatan-jembatan strategis serta penataan sungai, berada di bawah tanggung jawab dinas tersebut.

Bupati juga menyampaikan tantangan besar kepada jajaran Dinas PUPR agar bekerja lebih cepat dan terukur. Ia menekankan, bahwa percepatan pembangunan infrastruktur menjadi keharusan demi mendukung program GASPOL 11.12.

"Kalau sebelumnya pembangunan beberapa jembatan membutuhkan waktu hingga 10 tahun, kini kita targetkan dalam tiga tahun seluruh jembatan strategis harus selesai,” tegas Bupati.

Menurutnya, Dinas PUPR merupakan ujung tombak percepatan pembangunan daerah. Kinerja yang optimal dari dinas tersebut akan menentukan terwujudnya Barito Utara yang tumbuh pesat, maju, dan sejahtera.

Kunjungan ini sekaligus menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan seluruh program prioritas berjalan efektif meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk kondisi cuaca. (dsk/emca/jp). 

TAMIANG LAYANG- Seorang remaja perempuan bernama Safitri (20), warga Desa Jango, Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, hingga Selasa (10/2/2026) belum ditemukan. Safitri dilaporkan hilang sejak Rabu (28/1/2026) atau telah memasuki hari ke-14 pencarian.

Warga Desa Jango, Ukan, mengatakan hingga kini belum ada informasi terbaru terkait keberadaan Safitri.

"Masih belum ditemukan,” ujar Ukan saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp, Selasa (10/2/2026) sore. 

Ia menjelaskan, upaya pencarian telah dilakukan sejak hari pertama hilangnya korban. Pencarian melibatkan tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, relawan, serta warga setempat selama tujuh hari berturut-turut. Namun, hingga hari ketujuh, pencarian belum membuahkan hasil maupun petunjuk yang mengarah pada keberadaan korban.

Memasuki hari kedelapan, pencarian resmi dihentikan sementara selama tiga hari, terhitung sejak Rabu (4/2/2026) hingga Jumat (6/2/2026).

"Pencarian dihentikan selama tiga hari. Setelah itu, sejak Sabtu (7/2/2026) hingga sekarang, keluarga masih melakukan pencarian, tetapi Safitri belum ditemukan,” jelasnya.

Terpisah, Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso melalui Kapolsek Patangkep Tutui, IPDA Bambang Wahyudi membenarkan bahwa hingga saat ini belum ada ditemukan terkait hilangnya Safitri.

"Belum ada info keberadaanya lagi,” kata IPDA Bambang Wahyudi melalui whatsapp singkat.

Sebagai informasi, Safitri dilaporkan hilang pada Rabu (28/1/2026) sekitar pukul 10.00 WIB. Hingga kini, pihak keluarga belum menemukan tanda-tanda yang mengarah pada lokasi atau keberadaan korban. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Dalam rangka mendukung pelaksanaan Operasi Keselamatan Telabang Tahun 2026, Unit Satlantas Polres Barito Timur melaksanakan Program Polantas Menyapa dengan menyambangi korban kecelakaan lalu lintas, Selasa (10/2/2026).

Kegiatan yang berlangsung di kediaman korban laka lantas di Jalan Patianom, Kabupaten Barito Timur, dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Barito Timur, AKP Asri Putra Bahari, S.Tr.K., S.I.K., didampingi Ipda Sukisno Hendika, Aiptu Imron, serta enam personel Satlantas lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kasat Lantas Polres Barito Timur, AKP Asri Putra Bahari, menyapa langsung korban kecelakaan lalu lintas serta relawan dari Matabu Jaya, Mungkur Kandangan, dan Sulung Rescue. 

Selain bersilaturahmi, Kasat Lantas juga menyampaikan pesan-pesan Kamseltibcarlantas sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas.

Sebagai bentuk kepedulian dan empati, Satlantas Polres Bartim turut memberikan bingkisan dan bantuan kepada korban laka serta para relawan yang selama ini berperan aktif dalam kegiatan kemanusiaan dan penanganan kecelakaan lalu lintas.

Kasat Lantas Polres Barito Timur, AKP Asri Putra Bahari, S.Tr.K., S.I.K., menyampaikan bahwa kegiatan Polantas Menyapa merupakan bagian dari pendekatan humanis Polri kepada masyarakat.

"Melalui Program Polantas Menyapa dalam Operasi Keselamatan Telabang 2026 ini, kami ingin menunjukkan kehadiran Polri tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, khususnya bagi korban kecelakaan lalu lintas,” ujar AKP Asri. (zi/jp). 

JAKARTA- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang membidangi pembangunan dan infrastruktur berharap program jalan nasional tahun 2026 yang direncanakan oleh pusat bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan target.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si. seusai pihaknya melaksanakan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Selasa (10/2/2026) di Jakarta.

"Tujuan kami ke sini untuk mengetahui dan mendengar langsung paparan dari pihak kementerian tentang apa-apa saja program pembangunan yang akan dilaksanakan di Kalsel pada 2026 ini,” ujarnya.

Pihaknya juga menggali persoalan longsornya jalan nasional di Km. 171 Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Mereka mendorong adanya sikap pusat dalam hal percepatan penanganan yang sudah jauh berlarut-larut.

"Dari paparan yang kami simak tadi, mereka menerangkan bahwa persoalan Km 171 Satui ini terjadi tumpang tindih antara Kementerian ESDM dan Kementerian PUPR. Sampai sejauh ini kami belum mendapat informasi arahnya akan kemana, tetapi kami mendorong persoalan itu bisa segera diselesaikan,” tambahnya.

Kasubdir Jalan Daerah, Ahnes Intan yang menyambut kedatangan Komisi III di kementerian mengatakan mengapresiasi atas adanya pertemuan ini. 

Dirinya mengaku mendapat banyak informasi dan masukan untuk penanganan jalan dan juga berkenaan dengan banjir. (sar/ali/jp). 

JAKARTA- DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menilai perlunya dorongan kebijakan agar pendatang yang telah lama berdomisili untuk mengurus perpindahan kependudukan, sehingga dapat memperoleh hak dan layanan sebagai warga daerah.

Hal itu ditegaskan Komisi I DPRD Kalsel ketika rombongannya melaksanakan pertemuan dengan pihak Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jakarta, Selasa (10/2/2026) pagi, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, H Rais Ruhayat. 

Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H Rais Ruhayat, mengatakan bahwa dorongan kebijakan tersebut bertujuan menumbuhkan kesadaran pendatang yang telah lama bekerja dan menetap di Kalsel agar berinisiatif mengurus perpindahan kependudukan.

"Yang kami dorong adalah bagaimana pendatang yang sudah lama tinggal dan bekerja di Kalsel memiliki kesadaran serta inisiatif untuk mengurus perpindahan kependudukan. Dengan begitu, hak-hak mereka sebagai warga yang berdomisili di daerah dapat terpenuhi secara administrasi,” ujar politisi muda dari PAN itu.

Ia juga menegaskan, tertib administrasi kependudukan menjadi penting tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan.

"Data kependudukan yang akurat sangat berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan dan penyaluran program pemerintah daerah. Karena itu, kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi perlu terus didorong,” tambahnya.

Hal yang sama juga dilontarkan oleh Sekretaris Komisi I, Ilham Nor. Menurutnya, penting adanya dukungan pusat, berupa aturan atau regulasi yang mempertegas itu. Sehingga pelaksanaan di lapangan bisa dijalankan tanpa keraguan dan kendala.

Mereka diterima oleh Ketua Tim Fasilitasi Perkawinan dan Perceraian Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sukirno, yang menyambut baik inisiatif DPRD Kalsel tersebut. Menurutnya, pencatatan yang faktual merupakan fondasi penting dalam mewujudkan perlindungan hak-hak warga negara.

Untuk itu, dirinya mengatakan akan mencatat aspirasi para legislator dari pertemuan ini untuk kemudian ia sampaikan kepada pimpinan untuk mendapat perhatian. (sar/ali/jp). 

 

TAMIANG LAYANG- Polsek Dusun Timur, Polres Barito Timur, menyalurkan jagung pakan ternak sebanyak 2 ton ke Perum Bulog Kabupaten Barito Selatan, Selasa (10/2/2026). Penyaluran tersebut dilakukan sebagai upaya mendukung ketersediaan bahan pakan ternak serta memperkuat ketahanan pangan daerah.

Jagung pakan tersebut didistribusikan dari wilayah hukum Polsek Dusun Timur menuju Kabupaten Barito Selatan. Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap sektor pertanian dan peternakan, khususnya dalam menjaga stabilitas pasokan pakan ternak.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso melalui Kapolsek Dusun Timur IPDA Sulkhan Sururi, S.E., mengatakan bahwa penyaluran jagung pakan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan stok Bulog, terutama untuk mendukung sektor peternakan yang bergantung pada ketersediaan pakan.

"Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Polri dalam mendukung program pemerintah, khususnya di bidang ketahanan pangan dan penguatan sektor pertanian,” ujarnya.

Ia menambahkan, keterlibatan Polsek Dusun Timur juga bertujuan membantu petani lokal agar hasil panen jagung dapat terserap dengan baik oleh pasar, sehingga berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat.

"Kami berharap kerja sama dengan Bulog serta pihak terkait dapat terus berlanjut guna mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Barito Timur dan sekitarnya,” kata IPDA Sulkhan Sururi.

Sebagai informasi, selain Polsek Dusun Timur, sejumlah polsek di jajaran Polres Barito Timur juga turut menyalurkan jagung pakan, di antaranya Polsek Pematang Karau sebanyak 1 ton, Polsek Awang 1 ton, Polsek Benua Lima 1 ton, Polsek Patangkep Tutui 1 ton, serta Polsek Dusun Tengah sebanyak 4,5 ton. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tamiang Layang, Agung Novarianto, memimpin kegiatan Penguatan dan Evaluasi Tugas dan Fungsi (Tusi) Pegawai Pemasyarakatan yang dilaksanakan pada Selasa (10/2/2026) di aula Rutan Tamiang Layang. 

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai dan jajaran pejabat struktural sebagai upaya meningkatkan efektivitas kinerja pemasyarakatan.

Dalam arahannya, Agung Novarianto, menegaskan bahwa pemahaman teknis tugas dan fungsi pada masing-masing subseksi merupakan kunci utama dalam mendorong kinerja organisasi yang optimal. 

Ia menekankan pentingnya setiap pegawai memahami peran dan tanggung jawab secara menyeluruh agar pelaksanaan tugas pemasyarakatan berjalan efektif, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada Subseksi Pengelolaan, Agung menyoroti perlunya penguatan tata kelola administrasi dan penganggaran yang akuntabel, transparan, dan tepat sasaran. Menurutnya, pengelolaan administrasi dan keuangan yang tertib menjadi fondasi penting dalam mendukung kelancaran seluruh program kerja Rutan.

Sementara itu, pada Subseksi Pelayanan Tahanan, Agung menekankan pentingnya optimalisasi pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan, serta peningkatan kualitas layanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Langkah ini diharapkan mampu mewujudkan pelayanan pemasyarakatan yang humanis, profesional, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak WBP.

Terkait Kesatuan Pengamanan, Agung menegaskan bahwa integritas, kedisiplinan, dan soliditas tim menjadi faktor utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban, khususnya di tengah keterbatasan jumlah personel. Ia mengingatkan pentingnya semangat kebersamaan dan saling membantu antarpegawai dalam menjalankan tugas pengamanan.

Kegiatan dilanjutkan dengan evaluasi dan penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disampaikan oleh masing-masing kepala subseksi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan tugas, menyelaraskan kinerja antarbagian, serta merumuskan langkah perbaikan secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas layanan dan pengamanan di Rutan Kelas IIB Tamiang Layang. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Dalam rangka memperkuat peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, Subdit Bintibsos dan Binpolmas Ditbinmas Polda Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Kamtibmas Pemberdayaan Potensi Masyarakat melalui Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), bertempat di Aula Pratisara Wirya Polres Barito Timur, Selasa (10/2/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso, Kasubdit Bintibsos Ditbinmas Polda Kalteng, AKBP Dr. G. Herundo Martho, Kasat Binmas Polres Bartim, AKP Asep Supriadi, pejabat Ditbinmas Polda Kalteng, personel Satbinmas Polres Bartim, serta diikuti sekitar 60 peserta yang terdiri dari unsur FKUB, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, tokoh wanita, dan pelajar.

Dalam sambutannya Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso, menegaskan pentingnya kemitraan antara Polri dan masyarakat sebagai kunci utama dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif, khususnya dalam upaya pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penyelesaian permasalahan sosial di tengah masyarakat.

Sementara itu, Kasubdit Bintibsos Ditbinmas Polda Kalteng, AKBP Dr. G. Herundo Martho, menyampaikan materi dengan tema “Peran Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Karhutla dan Pemberdayaan Potensi Masyarakat dalam Memelihara Kamtibmas melalui FKPM”. 

Ia menekankan, bahwa strategi pencegahan karhutla harus dilakukan secara preemtif dan preventif, melalui pembinaan, penyuluhan, sosialisasi, komunikasi humanis, serta koordinasi lintas instansi.

Melalui kegiatan ini, peserta juga diberikan pemahaman mengenai peran dan mekanisme FKPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2021, sebagai wadah musyawarah antara Polri dan masyarakat lintas suku, agama, ras, dan golongan dalam menyelesaikan permasalahan sosial dan tindak pidana ringan secara adil dan mufakat.

Kasat Binmas Polres Barito Timur, AKP Asep Supriadi, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi nyata dari konsep Pemolisian Masyarakat (Polmas), yang menitikberatkan pada kemitraan strategis antara Polri dan masyarakat untuk mendeteksi, mengidentifikasi, serta menyelesaikan permasalahan Kamtibmas secara bersama-sama.

"Melalui pembinaan dan penyuluhan ini, diharapkan tumbuh kesadaran, kepedulian, dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis sebagai kebutuhan bersama,” jelas AKP Asep Supriadi. (zi/jp). 

PALANGKA RAYA- Klinik Pratama Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palangka Raya berhasil meraih akreditasi paripurna. 

Capaian tersebut disyukuri melalui kegiatan syukuran yang dihadiri Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Tengah, I Putu Murdiana, di Aula LPKA Kelas II Palangka Raya, Selasa (10/2/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri pejabat administrator Kantor Wilayah Ditjenpas Kalimantan Tengah serta seluruh jajaran LPKA Kelas II Palangka Raya.

Dalam sambutannya I Putu Murdiana, menyampaikan bahwa akreditasi paripurna merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh jajaran dalam menghadirkan layanan kesehatan yang profesional, aman, dan sesuai standar nasional di lingkungan pemasyarakatan.

"Akreditasi paripurna ini bukan sekadar pencapaian administratif, tetapi bukti nyata komitmen dalam menjamin pemenuhan hak kesehatan anak binaan secara optimal dan berkelanjutan,” tegasnya.

Ia menambahkan, kualitas layanan kesehatan menjadi bagian penting dalam proses pembinaan, sekaligus indikator keberhasilan transformasi pemasyarakatan yang humanis dan berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia.

Menurut I Putu Murdiana, capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan inovasi layanan kesehatan, tidak hanya mempertahankan standar yang telah diraih, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

"Saya berharap keberhasilan ini dapat menjadi pemicu semangat bagi seluruh UPT Pemasyarakatan di Kalimantan Tengah untuk terus meningkatkan mutu pelayanan, khususnya di bidang kesehatan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara petugas pemasyarakatan, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait agar layanan klinik dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi anak binaan.

Ia menegaskan, bahwa keberhasilan Klinik Pratama LPKA Palangka Raya sejalan dengan kebijakan Ditjen Pemasyarakatan dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang adaptif, inklusif, dan berkeadilan.

"Pelayanan kesehatan yang baik menjadi fondasi penting dalam proses pembinaan, karena anak binaan yang sehat akan lebih siap mengikuti program pembinaan dan reintegrasi sosial,” pungkasnya. (zi/jp). 

BANJARMASIN- Bupati Barito Timur (Bartim), M. Yamin, menjenguk Ahmad Dani (15), pasien rujukan asal Desa Lampeong, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, yang tengah menjalani perawatan di RSUD Ulin Banjarmasin, Selasa (10/2/2026).

Ahmad Dani diketahui menderita tumor di bagian mulut dan saat ini membutuhkan penanganan medis lanjutan di rumah sakit rujukan tingkat provinsi tersebut.

Kedatangan Bupati Bartim disambut langsung oleh Wakil Direktur Bidang Pelayanan Medik RSUD Ulin, dr. Agung Ari. 

Dalam kunjungan tersebut, M. Yamin, menyampaikan dukungan moril kepada pasien dan keluarganya serta memberikan bantuan pribadi sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap warganya yang sedang menjalani pengobatan.

Selain memberikan semangat, Bupati M. Yamin juga meminta pihak RSUD Ulin agar memberikan pelayanan dan penanganan medis terbaik sesuai kebutuhan pasien. 

Ia berharap, Ahmad Dani dapat menjalani proses pengobatan secara optimal dan segera menunjukkan perkembangan positif.

Sebelumnya, Ahmad Dani sempat menjalani perawatan di RSUD Barabai. Namun, karena keterbatasan fasilitas dan perlunya layanan medis yang lebih lengkap, pasien kemudian dirujuk ke RSUD Ulin Banjarmasin.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Bartim juga membahas peluang kerja sama layanan kesehatan antara RSUD Tamiang Layang dan RSUD Ulin Banjarmasin, khususnya terkait penanganan kasus-kasus rujukan yang memerlukan fasilitas dan tenaga medis lanjutan. (zi/jp). 

KUALA KAPUAS- Dalam rangka upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, Personel Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas bersama Personel Polsek Kapuas Timur dan perangkat Desa Anjir Serapat Timur melaksanakan pemasangan spanduk imbauan “Hidup Sehat Tanpa Narkoba” di sejumlah titik strategis di Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Selasa, 10 Februari 2026.

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika).

Pemasangan spanduk dilakukan di lokasi-lokasi strategis dan rawan peredaran narkoba, termasuk di pintu masuk kampung dan area publik yang mudah terlihat masyarakat. 

Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mendorong partisipasi aktif warga dalam menjaga lingkungan, serta mewujudkan “Kampung Tangguh Bebas Narkoba” di wilayah Kecamatan Kapuas Timur.

Spanduk yang dipasang memuat pesan ajakan kepada masyarakat untuk hidup bersih, sehat, berprestasi, serta berani mengatakan “tidak” terhadap narkoba demi masa depan generasi muda yang lebih baik.

Selain pemasangan spanduk, petugas juga melakukan pendekatan humanis dan edukasi langsung kepada masyarakat, sebagai bentuk kepedulian Polri dalam melindungi warga dari bahaya penyalahgunaan narkotika.

Kapolres Kapuas, AKBP Gede Eka Yudharma melalui Kasat Resnarkoba Polres Kapuas, AKP Budi Utomo, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan komitmen Polres Kapuas dalam mendukung program P4GN serta menjaga generasi muda dan masyarakat dari ancaman narkoba. (fah/jp). 

BANJARMASIN- Wali Kota Banjarmasin, HM. Yamin HR, menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2026 dan Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) Banjarmasin Utara tahun 2025 di Halaman Kantor BPKPAD Kota Banjarmasin, Usai Apel Senin (9/2/2026). 

Penyerahan SPPT PBB-P2 tahun 2026 menandai dimulainya pelaksanaan pemungutan PBB-P2 tahun 2026, sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Banjarmasin dalam memberikan kepastian pelayanan perpajakan kepada masyarakat. 

Wali Kota Banjarmasin menekankan peran aktif Camat dan Lurah untuk memastikan SPPT PBB-P2 didistribusikan ke Ketua RT secara tepat waktu.

"SPPT PBB-P2 tahun 2026 sebanyak 107.703 lembar, dengan nilai sebesar Rp.48.384.190.557,-," ujar Wali Kota Banjarmasin.

Wali Kota Banjarmasin juga menyampaikan apresiasi kepada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin atas penyerahan Peta ZNT Banjarmasin Utara tahun 2025, hasil kerjasama BPKPAD Kota Banjarmasin dan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin. 

Data ZNT ini penting sebagai dasar nilai tanah yang objektif dan transparan, serta mendukung perencanaan pembangunan dan kebijakan daerah yang lebih adil dan akuntabel.

"Sinergi antara Pemerintah Kota Banjarmasin dan Kantor Pertanahan merupakan langkah nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis data dan kolaborasi antar instansi," pungkas Wali Kota Banjarmasin. (prkm/ali/jp). 

KUALA KAPUAS- Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kapuas mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu seberat 8,82 gram di wilayah Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial AR (46).

Penangkapan dilakukan pada Senin, 9 Februari 2026, sekitar pukul 16.30 WIB di rumah terduga pelaku di Murung Keramat. AR diketahui berprofesi sebagai buruh harian lepas dan merupakan warga setempat.

Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah tersebut. Menindaklanjuti laporan itu, Kasatresnarkoba Polres Kapuas AKP Budi Utomo, bersama tim melakukan serangkaian penyelidikan.

"Setelah dilakukan pendalaman informasi, petugas melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku dan disaksikan oleh warga setempat dilakukan penggeledahan di rumahnya,” ujar Kapolres Kapuas, AKBP Gede Eka Yudharma, melalui Kasat Resnarkoba, AKP Budi Utomo, Senin (9/2/2026) malam. 

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 32 paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 8,82 gram, dua buah dompet, satu unit telepon genggam merek Redmi warna navy, serta uang tunai sebesar Rp550.000 yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika.

Selanjutnya, terduga pelaku beserta seluruh barang bukti diamankan ke Polres Kapuas guna proses penyidikan lebih lanjut.

"Atas perbuatannya, AR dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana," jelas AKP Budi Utomo. (fah/jp). 

MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027 tingkat Kecamatan Teweh Selatan, sebagai bagian dari upaya menyelaraskan perencanaan pembangunan dari desa hingga kabupaten, Senin (9/2/2026). 

Musrenbang tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, organisasi perangkat daerah terkait, unsur Forkopimcam, kepala desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga Kecamatan Teweh Selatan.

Dalam sambutannya Bupati H Shalahuddin, menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan agar program yang dilaksanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan berjalan efektif. 

Ia menekankan, bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada keberlanjutan hasil pembangunan itu sendiri.

Menurutnya, pemerintah harus membangun budaya pemeliharaan sejak dini. 

Ia mengingatkan agar kerusakan infrastruktur seperti jalan dan bangunan yang masih tergolong ringan, di bawah 11 persen, segera ditangani melalui pemeliharaan rutin. Hal tersebut dinilai lebih efisien dan mampu mencegah pembengkakan biaya akibat kerusakan berat di kemudian hari.

"Pembangunan yang dibiayai dari keringat rakyat harus dijaga bersama. Jangan menunggu rusak parah baru diperbaiki, karena akan mengganggu aktivitas masyarakat dan membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar,” ujarnya.

Melalui Musrenbang RKPD 2027 ini, Pemerintah Kabupaten Barito Utara berharap seluruh aspirasi masyarakat Kecamatan Teweh Selatan dapat dihimpun dan diwujudkan dalam program nyata yang berkelanjutan, demi mewujudkan Barito Utara yang tangguh dan sejahtera.

Kegiatan Musrenbang ini menjadi bagian penting dari proses perencanaan pembangunan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Barito Utara pada tahun anggaran 2027. (dsk/emca/jp). 

MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten Barito Utara membahas dan menetapkan skala prioritas pembangunan daerah Tahun 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Gunung Timang yang digelar di Aula Serbaguna Kecamatan Gunung Timang, Senin (9/2/2026).

Musrenbang tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan, yang mewakili Bupati Barito Utara H Shalahuddin, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2027.

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Barito Utara dengan membacakan sambutan Bupati Barito Utara. 

Bupati Barito Utara, H Shalahuddin dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wabup Felix, menyampaikan bahwa Musrenbang kecamatan merupakan forum strategis untuk menyelaraskan usulan pembangunan dari desa dan kelurahan dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Felix Sonadie Y. Tingan menegaskan, bahwa Musrenbang Kecamatan Gunung Timang menjadi bagian penting dalam mendukung tema RKPD Tahun 2027, yaitu “Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan dan Pelayanan Publik sebagai Penggerak Transformasi Ekonomi Daerah".

Ia berharap, seluruh usulan pembangunan disusun secara terukur, tepat sasaran, serta mampu mempercepat pemenuhan pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Panitia Musrenbang yang juga Sekretaris Camat Gunung Timang, Ricko Asidi, dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang bertujuan merumuskan skala prioritas pembangunan kecamatan berdasarkan hasil musyawarah di tingkat desa dan kelurahan. Hasil Musrenbang ini selanjutnya menjadi bahan penyusunan RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2027.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Utara juga menyerahkan bantuan sosial kepada masyarakat serta memberikan vitamin A secara simbolis sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat di Kecamatan Gunung Timang.

Musrenbang kemudian dilanjutkan dengan paparan usulan skala prioritas pembangunan Kecamatan Gunung Timang Tahun 2027 yang dipimpin oleh Asisten I Setda Barito Utara, Eveready Noor, dan disampaikan oleh Camat Gunung Timang, Winardi. Paparan tersebut dibahas melalui sesi diskusi dan tanggapan dari perangkat daerah terkait guna menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Berdasarkan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (DURKP) Kecamatan Gunung Timang Tahun 2027, prioritas pembangunan difokuskan pada pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan dasar serta infrastruktur desa. 

Prioritas meliputi pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, penyediaan sarana air bersih, peningkatan fasilitas kesehatan, pendidikan dan keagamaan, penanggulangan bencana, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan jaringan komunikasi dan informatika di seluruh desa se-Kecamatan Gunung Timang.

Melalui Musrenbang ini, diharapkan terwujud sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, desa, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan Kabupaten Barito Utara yang maju, sejahtera, dan berkeadilan. (dsk/emca/jp). 

KUALA PEMBUANG- Pemerintah Kabupaten Seruyan mulai membuka ruang bagi ritel waralaba untuk beroperasi di daerahnya. 

Pada tahun pertama kepemimpinannya, Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda mengambil kebijakan strategis dengan memberikan izin pendirian ritel modern Indomaret, yang sebelumnya dilarang beroperasi di wilayah potensial karena dikhawatirkan berdampak pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Kebijakan tersebut disertai dengan regulasi pembatasan, yakni maksimal dua gerai ritel waralaba di setiap kecamatan. Kebijakan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan terhadap pelaku UMKM lokal.

Indomaret resmi membuka gerai pertamanya di Kabupaten Seruyan pada akhir Desember 2024, berlokasi di Jalan A. Yani, Kuala Pembuang I. Kehadiran ritel modern ini diharapkan menjadi pemicu perputaran ekonomi di daerah tersebut.

Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda, mengatakan bahwa pembangunan ekonomi memerlukan langkah strategis yang terukur dan berani, namun tetap berlandaskan aturan.

"Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan, dibutuhkan pemicu yang strategis dengan pengawasan yang jelas. Kemajuan tidak akan tercapai tanpa keberanian mengambil kebijakan,” ujarnya, Senin, 9 Februari 2026.

Sementara itu, Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan, Harsandi, menilai kehadiran ritel waralaba tidak hanya berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal, khususnya generasi muda.

"Kehadiran Indomaret memberikan dampak langsung, baik terhadap perekonomian daerah maupun penciptaan lapangan pekerjaan bagi pemuda-pemudi di Kabupaten Seruyan,” katanya. (gan/jp). 

PURUK CAHU- Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3A DALDUKKB) Murung Raya menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan TPA BEEKIDS Daycare guna memperkuat pelaksanaan program Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA).

Penandatanganan MoU tersebut menjadi langkah strategis dalam menghadirkan layanan pengasuhan anak yang aman, berkualitas, serta mendukung perempuan pekerja agar tetap produktif tanpa mengabaikan tumbuh kembang anak.

Program TAMASYA merupakan program nasional yang diinisiasi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN), dengan fokus pada pengasuhan anak berbasis komunitas dan dunia kerja.

Kepala DP3A DALDUKKB Murung Raya, H Pirman Prihatin, S.K.M., M.M., mengatakan bahwa program TAMASYA bertujuan membantu orang tua, khususnya perempuan pekerja, agar dapat menjalankan peran pengasuhan anak secara optimal.

"Melalui program TAMASYA, kita ingin meningkatkan kualitas pengasuhan anak, memantau tumbuh kembang mereka, mendukung partisipasi perempuan dalam dunia kerja, sekaligus menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter,” ujar Pirman usai penandatanganan MoU di BEEKIDS Daycare, Senin (9/2/2026).

Ia menambahkan, program ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan serta menekan angka stunting di Murung Raya.

Sementara itu, pimpinan BEEKIDS Daycare, Sri Utami, menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama tersebut. 

Ia berharap, kolaborasi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya para orang tua pekerja.

Sri Utami menjelaskan, BEEKIDS Daycare merupakan tempat penitipan anak yang mengedepankan aspek tumbuh kembang anak, didukung pengasuh berkompeten, serta menyediakan layanan rujukan bagi anak-anak yang membutuhkan pendampingan khusus.

"BEEKIDS Daycare berdiri sejak April 2019 dan saat ini telah memiliki satu cabang, dengan jumlah anak asuh sekitar 40 orang dan enam orang pengasuh,” jelasnya.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan bantuan secara simbolis dari Kepala DP3A DALDUKKB Murung Raya berupa alat permainan edukatif dan perlengkapan TPA kepada BEEKIDS Daycare sebagai bentuk dukungan terhadap program TAMASYA. (maya/jp). 

JAKARTA- Bupati Kabupaten Seruyan, Ahmad Selanorwanda, menggelar audiensi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI untuk menyampaikan usulan program kerja sektor perikanan di wilayah Seruyan, Senin (9/2/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ahmad Selanorwanda, menegaskan komitmen Pemkab Seruyan dalam mendukung kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui pengembangan sektor perikanan yang berkelanjutan, berdaya saing, dan terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Adapun beberapa program kerja dan usulan bantuan yang disampaikan. Yakni Program Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Sungai Undang; Bantuan penanggulangan abrasi pesisir pada kawasan tambak perikanan; Pengembangan budidaya udang vanamei, Keramba Jaring Apung (KJA), serta mesin pembuat pakan ikan; Bantuan kendaraan berpendingin (refrigerated vehicle); dan Sarana pengawasan sumber daya perikanan.

Bupati Ahmad juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat untuk memaksimalkan potensi sektor perikanan di Seruyan.

"Melalui audiensi ini, kami berharap tercipta sinergi dengan KKP dalam pengembangan sektor perikanan, sehingga kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan di Kabupaten Seruyan dapat meningkat,” ujar Bupati Seruyan.

Audiensi ini dihadiri Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan beserta Tim Satuan Tugas terkait. (gan/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kapolres Barito Timur, Polda Kalimantan Tengah, AKBP Eddy Santoso, S.I.K., didampingi Kabag Ops Polres Bartim, melaksanakan Analisa dan Evaluasi (Anev) Kamtibmas Mingguan Polres Barito Timur minggu ke-2, Senin, 9 Februari 2026.

Kegiatan Anev tersebut berlangsung di Aula Lounge Polres Barito Timur dan diikuti oleh seluruh Perwira Polres Bartim serta para Kapolsek jajaran. Anev kamtibmas ini dilaksanakan sebagai forum untuk memantau dan mengevaluasi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) selama satu minggu terakhir di wilayah hukum Polres Barito Timur.

Dalam arahannya, Kapolres AKBP Eddy Santoso, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja personel di lapangan, sekaligus sebagai sarana untuk mengidentifikasi potensi gangguan kamtibmas yang terjadi maupun yang berpotensi muncul. 

Melalui Anev ini, pimpinan dapat mengetahui secara langsung perkembangan situasi kamtibmas serta efektivitas langkah-langkah kepolisian yang telah dilaksanakan.

AKBP Eddy Santoso juga memberikan penekanan khusus kepada seluruh jajaran agar meningkatkan intensitas patroli, terutama pada jam-jam rawan di malam hari dan di lokasi-lokasi yang dinilai rawan terjadinya gangguan kamtibmas. Hal tersebut dinilai penting sebagai langkah preventif guna menekan angka kriminalitas serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.

Melalui pelaksanaan Anev Kamtibmas Mingguan ini, diharapkan seluruh jajaran Polres Barito Timur dapat terus meningkatkan profesionalisme, soliditas, dan kesiapsiagaan dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah, sehingga situasi kamtibmas di Kabupaten Barito Timur tetap aman dan kondusif. (zi/jp). 

MARABAHAN- Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Barito Kuala mengungkap dua kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dalam rangka Operasi Jaran Intan 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan tiga orang pelaku beserta sejumlah barang bukti.

Wakapolres Barito Kuala, Kompol Zaenuri, S.H., mengatakan ketiga pelaku berinisial YN, GT, dan AG, yang merupakan warga Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Mereka ditangkap atas kasus curanmor yang terjadi di wilayah hukum Polsek Tabukan dan Polsek Anjir Pasar.

"Untuk TKP di Kecamatan Tabukan dilakukan oleh pelaku AG, sedangkan di Kecamatan Anjir Pasar dilakukan oleh tiga pelaku, yakni YN, GT, dan AG,” ujar Kompol Zaenuri saat konferensi pers di lobi Mapolres Batola, Senin (9/2/2026).

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa dua unit sepeda motor milik korban, dua lembar BPKB, dua STNK, serta dua kunci kontak. Laporan kehilangan kendaraan tersebut diterima kepolisian pada Desember 2025.

Kasat Reskrim Polres Batola, AKP Adhi Nurhudaya, menjelaskan para pelaku menjalankan aksinya dengan menyasar sepeda motor yang tidak dikunci stang. Kendaraan kemudian didorong ke lokasi sepi sebelum dihidupkan dengan cara mencabut kabel kontak.

"Setelah berhasil menyalakan sepeda motor, pelaku langsung membawa kabur kendaraan tersebut,” jelas AKP Adhi.

Selain mengungkap dua kasus curanmor, Polres Batola bersama jajaran polsek turut mengamankan 24 unit sepeda motor lain yang tidak dilengkapi surat-surat kendaraan sah dan ditemukan di sejumlah wilayah.

"Keberhasilan ini berkat koordinasi yang baik dengan Polda Kalimantan Tengah,” tambahnya.

Sementara itu, Kabag Ops Polres Batola, Kompol Suroto, mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap tindak kejahatan curanmor. Ia mengingatkan warga untuk selalu menggunakan kunci stang dan kunci tambahan serta memarkir kendaraan di tempat yang aman.

Salah seorang korban, Supriyadi, menyampaikan apresiasi atas kinerja kepolisian dalam mengungkap kasus pencurian yang menimpanya. 

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Polres Barito Kuala yang telah membantu menemukan sepeda motor saya,” ucapnya.

Konferensi pers tersebut turut dihadiri Kasi Humas AKP Marum dan Kanit Krimum Aiptu Zakaria. (hru/jp). 

Hairollah mengatakan, usulan peningkatan jalan tersebut telah disampaikan sejak tahun 2023 lalu, namun hingga kini belum terealisasi.

"Usulan peningkatan jalan ini sudah kami sampaikan sejak 2023,” ujar Hairollah kepada wartawan ini melalui sambungan whatsapp, Senin (9/2/2026).

Menurutnya, jalan simpang Hayat memiliki peranan vital bagi aktivitas masyarakat. Jalan tersebut digunakan oleh anak-anak untuk berangkat ke sekolah, warga yang berurusan ke kecamatan maupun kabupaten, serta menjadi jalur utama pendukung perekonomian desa.

Ia menambahkan, kondisi jalan yang belum memadai kerap menghambat mobilitas warga dan distribusi hasil ekonomi masyarakat.

"Jika jalan ini ditingkatkan, tentu akan sangat membantu kelancaran aktivitas dan mendorong peningkatan perekonomian masyarakat,” jelasnya.

Hairollah berharap, pemerintah daerah dapat memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan infrastruktur tersebut demi kesejahteraan masyarakat Desa Kali Napu. (zi/jp).