Dalam kegiatan itu, Bupati H Shalahuddin, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk memperluas akses pendidikan dan memastikan seluruh anak mendapatkan kesempatan bersekolah tanpa terkendala biaya.

Ia mengatakan, pemerintah daerah berupaya menjamin pendidikan gratis bagi peserta didik jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP). Sementara itu, untuk jenjang sekolah menengah atas (SMA), Pemkab Barito Utara berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai kewenangannya.

"Saya sudah mengingatkan kepada seluruh kepala perangkat daerah, khususnya Kepala Dinas Pendidikan, jangan sampai ada masyarakat Barito Utara yang tidak bisa bersekolah hanya karena tidak memiliki biaya. Kita gratiskan dari jenjang SD sampai SMP, sementara untuk jenjang SMA kita berkoordinasi erat dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,” tegas H Shalahuddin.

Selain pembebasan biaya sekolah, pemerintah daerah juga menyiapkan program beasiswa bagi mahasiswa yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Bantuan perlengkapan sekolah, seperti seragam, buku, tas, dan sepatu, juga disiapkan bagi peserta didik yang membutuhkan.

H Shalahuddin menilai pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia dan kemajuan daerah. Pengalamannya menempuh pendidikan dari Muara Teweh hingga Palangka Raya, Banjarmasin, dan Malang menjadi salah satu pendorong untuk terus meningkatkan akses pendidikan dan pelayanan publik bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

Selain pendidikan, Pemkab Barito Utara mendorong pembangunan infrastruktur untuk memperkuat konektivitas antarwilayah. Sejumlah pekerjaan strategis, termasuk pembangunan Jembatan Tumpung Laung di Kecamatan Montallat dan penanganan akses jalan di Kecamatan Lahei, menjadi bagian dari upaya tersebut.

Pemerintah daerah menargetkan seluruh kecamatan di Barito Utara dapat terhubung melalui jalur darat pada periode 2028–2029. Target ini diharapkan dapat memangkas waktu tempuh perjalanan masyarakat sekaligus memperlancar mobilitas dan pelayanan publik.

Di sektor kesehatan, Pemkab Barito Utara juga berupaya meningkatkan status RSUD Muara Teweh dari rumah sakit kelas C menjadi kelas B. Salah satu langkah yang disiapkan ialah menambah jumlah dokter spesialis dari sekitar 18 orang saat ini menjadi 30 orang.

Terkait revitalisasi sekolah, H Shalahuddin mengapresiasi dukungan kementerian dan instansi terkait dalam membantu peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di Barito Utara.

Ia meminta Dinas Pendidikan melakukan pendataan kebutuhan sekolah secara cermat dan terarah agar bantuan yang diberikan tepat sasaran serta berdampak langsung terhadap kualitas pembelajaran.

Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik sekolah, tetapi juga harus diikuti peningkatan kualitas tenaga pendidik, prestasi peserta didik, dan pemerataan akses pendidikan.

H Shalahuddin turut mengajak seluruh jajaran perangkat daerah, camat, kepala sekolah, dan tenaga pendidik untuk bekerja secara ikhlas, cerdas, keras, dan cepat dalam mendukung pelaksanaan 11 program unggulan serta 12 kegiatan prioritas daerah.

"Kita tidak hanya ingin memiliki bangunan sekolah yang bagus, tetapi juga ingin melihat guru yang semakin berkualitas, peserta didik yang berprestasi, serta akses pendidikan yang merata. Mari kita bergandengan tangan mewujudkan Barito Utara yang semakin maju dan masyarakat yang semakin sejahtera,” pungkasnya. (emca/jp). 

Kegiatan tersebut turut melibatkan Kapustu UPT Tanggul Harapan, Widi Pamungkas, sebagai bentuk kolaborasi dalam mendukung pelayanan kesehatan bagi warga lanjut usia di wilayah setempat.

Pelaksanaan Posyandu Lansia ini merupakan bagian dari inovasi Bhabinkesling yang mendorong keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam kegiatan sosial dan pelayanan masyarakat melalui kerja sama dengan tenaga kesehatan serta kader posyandu.

Kehadiran Bhabinkamtibmas dalam kegiatan tersebut menunjukkan bahwa peran kepolisian di tingkat desa tidak hanya berfokus pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mencakup dukungan terhadap kegiatan sosial yang bermanfaat bagi warga.

Sinergi antara kepolisian, tenaga kesehatan, dan kader posyandu diharapkan dapat memperkuat kepedulian terhadap kebutuhan warga lanjut usia sekaligus meningkatkan kedekatan antara aparat dan masyarakat.

Melalui kegiatan rutin ini, Bhabinkamtibmas Desa Pematang Limau terus mendorong terwujudnya pelayanan masyarakat yang humanis dan kolaboratif, khususnya dalam mendukung perhatian terhadap kesehatan warga lanjut usia di wilayah binaannya. (gan/jp). 

Bhabinkamtibmas Desa Pematang Limau, BRIPKA Yohanes Werren, hadir dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Desa Pematang Limau tersebut. Kehadirannya merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam mencegah karhutla dan meningkatkan kesiapsiagaan di tingkat desa.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Kecamatan Seruyan Hilir Ali Rahman, AIPDA Robby Sutanto yang mewakili Kapolsek Seruyan Hilir, KOPDA Sumardi yang mewakili Danramil 1015-09 Seruyan Hilir, Komandan Regu Manggala Agni Kabupaten Seruyan Junaedi, Kepala Desa Pematang Limau Supiansyah, unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta panitia Manggala Agni Daops III Pangkalan Bun. Sebanyak 30 personel MPA Desa Pematang Limau juga hadir dalam kegiatan tersebut.

Pembentukan MPA bertujuan memperkuat peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan awal karhutla. Warga diharapkan mampu mengenali potensi kebakaran, melaporkan temuan titik api kepada petugas, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas yang berisiko memicu kebakaran.

Melalui peran Bhabinkamtibmas, masyarakat juga didorong untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Edukasi dan komunikasi langsung dengan warga menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran bersama terhadap risiko karhutla.

Sinergi antara kepolisian, pemerintah desa, TNI, Manggala Agni, dan masyarakat diharapkan dapat mempercepat penyampaian informasi serta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran. Dengan terbentuknya MPA, warga Desa Pematang Limau diharapkan semakin aktif menjaga lingkungan dan berkoordinasi dengan petugas apabila menemukan indikasi karhutla.

Pembentukan MPA ini menjadi salah satu langkah berbasis masyarakat untuk mendukung pencegahan karhutla di wilayah Kabupaten Seruyan, khususnya Desa Pematang Limau. (gan/jp). 

Dalam musibah tersebut, sedikitnya dua unit rumah milik warga hangus terbakar. Salah satu rumah yang terdampak diketahui milik Ade Novianto (29), seorang anggota Polri yang bertugas di Polsek Dusun Tengah, serta rumah milik Akhmad Sayfudin (56).

Kapolres Barito Timur, AKBP Iqbal Sengaja melalui Kapolsek Dusun Tengah, IPTU Stefanus Rantealo, membenarkan musibah kebakaran tersebut. 

Ia menjelaskan, bahwa pihaknya telah melakukan tindakan cepat dengan mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) serta menggelar olah TKP awal.

"Benar telah terjadi musibah kebakaran yang menghanguskan dua unit rumah warga di wilayah Ampah Kota. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat sore dan telah dilaporkan secara resmi ke Polsek Dusun Tengah," ujar IPTU Stefanus saat dikonfirmasi, Sabtu (17/10/2026).

IPTU Stefanus membeberkan kronologi kejadian bermula saat korban, Ade Novianto, sedang menjalankan tugas piket di Polsek Dusun Tengah sekitar pukul 17.40 WIB. Saat itu, korban menerima sambungan telepon dari pihak keluarga yang mengabarkan adanya suara ledakan di area dapur rumahnya.

Mendapat informasi tersebut, korban langsung bergegas menuju ke rumahnya. Namun sesampainya di lokasi, kobaran api sudah membesar dan melahap bangunan bagian belakang hingga tengah rumahnya, lalu merambat cepat ke rumah tetangganya, Akhmad Sayfudin.

"Berdasarkan keterangan awal dari saksi dan korban, sempat terdengar suara ledakan dari bagian dapur sebelum api membesar. Api dengan cepat merambat hingga menghanguskan bagian rumah korban dan tetangga di sebelahnya," jelas Kapolsek.

Guna memastikan penyebab pasti timbulnya api, Unit Identifikasi Satreskrim Polres Barito Timur bersama Unit Reskrim Polsek Dusun Tengah telah mengamankan lokasi dan menerjunkan tim untuk melakukan Olah TKP pada Sabtu (17/10/2026) siang.

"Untuk dugaan sementara, titik api diperkirakan berasal dari korsleting atau arus pendek listrik di bagian dapur. Namun demikian, kami bersama Tim Identifikasi Satreskrim Polres Bartim masih terus melakukan penyelidikan mendalam di lokasi kejadian," tegas IPTU Stefanus.

Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden ini. Namun, kerugian materiil yang dialami para korban diperkirakan mencapai Rp300 juta. 

Atas kejadian ini, IPTU Stefanus juga mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah hukum Polsek Dusun Tengah untuk senantiasa waspada terhadap potensi bahaya kebakaran, khususnya yang disebabkan oleh kelistrikan.

"Kami imbau warga agar selalu rutin memeriksa instalasi listrik di rumah masing-masing, serta memastikan peralatan elektronik maupun kompor dalam keadaan aman sebelum ditinggalkan, guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan," pungkasnya. (zi/jp). 

Kapolres Kapuas, AKBP Rina Perwitasari melalui Kasatresnarkoba AKP Budi Utomo, menyampaikan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat yang diterima anggota Satresnarkoba Polres Kapuas. 

"Menindaklanjuti informasi itu, kami melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan pelaku S," ujar AKP BUDI Utomo di Kuala Kapuas,  Sabtu (17/10/2026). 

Pada saat dilakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh sekretaris desa setempat ditemukan enam paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto total 28,26 gram. 

"Selain narkotika yang diduga sabu, kami turut menyita satu timbangan digital, plastik klip besar, plastik hitam, selembar tisu putih, alat dari sedotan plastik yang disebut sebagai sendok sabu, satu tas selempang hitam, satu dompet cokelat, satu unit telepon seluler Vivo Y19S, serta uang tunai sebesar Rp8 juta," kata AKP Budi Utomo.

Ia menyebutkan, bahwa saat ini pelaku S beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Kapuas untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

"Atas perbuatannya, pelaku S disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana," pungkasnya. (fah/jp). 

Upacara yang digelar rutin setiap tanggal 17 tersebut dipimpin Kepala Rutan Kelas IIB Tamiang Layang, Agung Novarianto, selaku inspektur upacara. Kegiatan berlangsung khidmat dengan rangkaian acara meliputi pengibaran bendera Merah Putih, pembacaan Pancasila, pengucapan Tri Dharma Pemasyarakatan, serta pembacaan Catur Dharma Narapidana.

Dalam amanatnya, Agung Novarianto menekankan pentingnya menjaga integritas, mematuhi ketentuan yang berlaku, dan meningkatkan kewaspadaan dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Ia juga menegaskan komitmen jajaran Rutan untuk memberantas pungutan liar (pungli), mencegah gratifikasi dan penyalahgunaan narkoba, serta menindak pelanggaran terkait penggunaan telepon seluler atau handphone (HP) secara ilegal.

Menurut Agung, keamanan dan ketertiban di lingkungan Rutan tidak hanya bergantung pada pengawasan petugas, tetapi juga membutuhkan kesadaran, kepatuhan, dan tanggung jawab seluruh pihak, termasuk warga binaan.

"Peringatan Hari Kesadaran Nasional yang kita laksanakan setiap bulan ini harus menjadi pengingat untuk terus menjaga integritas, meningkatkan disiplin, dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan. Saya mengajak seluruh pegawai dan warga binaan untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban serta berkomitmen memberantas pungli, narkoba, dan penggunaan handphone secara ilegal. Komitmen tersebut harus diwujudkan melalui tindakan nyata demi terciptanya lingkungan Rutan yang aman, tertib, dan berintegritas,” tegas Agung.

Ia juga mengajak seluruh jajaran dan warga binaan untuk berperan aktif menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan kondusif. Kepatuhan terhadap aturan, disertai pengawasan yang konsisten, dinilai menjadi bagian penting dalam mencegah pelanggaran dan menjaga stabilitas keamanan di dalam Rutan.

Melalui kegiatan tersebut, Rutan Tamiang Layang mendorong peningkatan profesionalisme aparatur, penguatan disiplin, serta optimalisasi kualitas pelayanan. Upaya ini sejalan dengan komitmen mewujudkan penyelenggaraan pemasyarakatan yang berintegritas, humanis, dan akuntabel.

Momentum Hari Kesadaran Nasional ini diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh jajaran dan warga binaan dalam menaati aturan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan. (zi/jp). 

Pengecekan yang dimulai pukul 13.00 WIB tersebut menyasar kawasan hutan di jalur hauling road PT Adaro Indonesia KM 33, tepatnya di areal PT Alam Sukses Lestari (ASL), Kelurahan Taniran, Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur.

Kapolsek Benua Lima, IPDA Ichvan Herianto, menyampaikan bahwa hasil pengecekan menunjukkan ketiga titik hotspot berada di kawasan hutan yang dikelola PT ASL. Area tersebut berupa lahan gambut yang ditumbuhi pepohonan dan semak belukar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, saat kegiatan ground check dilakukan, api sudah tidak menyala atau telah padam. Namun, kepulan asap masih terlihat dari sisa-sisa kayu yang terbakar.

"Pihak PT ASL masih melakukan proses pembasahan di lokasi bekas kebakaran untuk memastikan kondisi area tetap terkendali,” ujar IPDA Ichvan. 

Dalam kegiatan ini, tiga personel Polsek Benua Lima bersama enam orang dari PT ASL diterjunkan ke lokasi. Petugas menggunakan dua unit kendaraan roda dua, dua unit kendaraan roda empat, serta dua unit alat pemadam kebakaran (_alkon_).

Lokasi kebakaran berjarak sekitar 12 kilometer dari Markas Polsek Benua Lima dengan waktu tempuh kurang lebih 30 menit.

Ground check ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas deteksi titik panas melalui pemantauan satelit, sekaligus untuk memastikan kondisi faktual di lapangan dan mengetahui perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

IPDA Ichvan menegaskan, bahwa pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi lokasi bersama pihak terkait guna mengantisipasi munculnya kembali api di kawasan yang terdampak kebakaran. (zi/jp). 

Dalam penanganan tersebut, Kapolres bersama personel Polsek Basarang, Koramil Basarang, Tim Poslap Terpadu Kecamatan Basarang, serta Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Pangkalan Rekan melakukan pemadaman dan pembasahan di area terdampak.

Berdasarkan pemantauan di lokasi, terdeteksi dua titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan kategori sedang (medium). Upaya pemadaman difokuskan untuk mengendalikan api dan mencegah penyebarannya ke area lain, terutama kawasan permukiman.

Kapolres Kapuas, AKBP Rina Perwitasari, mengatakan penanganan karhutla membutuhkan respons cepat dan koordinasi lintas sektor untuk meminimalkan risiko kebakaran terhadap masyarakat dan lingkungan.

"Penanganan karhutla bukan hanya tentang memadamkan api, tetapi juga mencegah kebakaran meluas dan melindungi masyarakat. Karena itu, seluruh personel gabungan dan masyarakat harus terus bersinergi, bergerak cepat saat menemukan titik api, serta mengutamakan keselamatan dalam setiap upaya pemadaman,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar karena api berpotensi meluas, terutama ketika kondisi lahan kering. Warga diminta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan titik api atau tanda-tanda kebakaran di lingkungan sekitar.

"Kepedulian masyarakat sangat penting. Jangan menunggu api membesar untuk bertindak. Segera laporkan jika menemukan kebakaran agar dapat ditangani sedini mungkin dan tidak mengancam keselamatan warga maupun lingkungan,” kata AKBP Rina. 

Kegiatan penanganan karhutla tersebut turut dihadiri Kasi Humas Polres Kapuas, Kasi Propam Polres Kapuas, Sekretaris Camat Basarang, Kapolsek Basarang IPTU Parmono, serta personel gabungan lainnya.

Polres Kapuas bersama TNI, pemerintah kecamatan, Tim Poslap Terpadu, dan MPA terus memperkuat koordinasi dalam penanganan karhutla. Sinergi tersebut diharapkan dapat mempercepat pengendalian kebakaran sekaligus meminimalkan ancaman terhadap permukiman dan lingkungan di Kabupaten Kapuas. (fah/jp). 

Kunjungan kerja tersebut turut didampingi Sekretaris Daerah Mujlis dan jajaran kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Kabupaten Barito Utara.

Agenda diawali dengan peninjauan akses jalan penghubung menuju Jembatan Sikan- Tumpung Laung. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat kondisi akses transportasi yang berperan dalam menunjang mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian antarwilayah.

Selanjutnya, rombongan mengunjungi SMPN 3 Montallat untuk menyerahkan bantuan Program SIP Pintar secara simbolis kepada para siswa. Setelah itu, Bupati dan rombongan meninjau progres pembangunan Jembatan Tumpung Laung–Sikan guna memantau pelaksanaan proyek tersebut.

Rangkaian kegiatan berlanjut dengan Safari Jum'at dan silaturahmi bersama warga di Masjid Muhammad Sidik, Montallat II. Kegiatan kemudian ditutup dengan penyerahan bantuan Program SIP Pintar kepada siswa SDN 1 Montallat II, yang dirangkaikan dengan peninjauan dan pembukaan pasar murah bagi masyarakat setempat.

Pasar murah tersebut diselenggarakan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus meringankan beban pengeluaran rumah tangga.

Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, mengatakan kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memantau pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat secara langsung.

"Kunjungan kerja kita hari ini adalah bentuk komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk memastikan seluruh program prioritas berjalan langsung di lapangan dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar H Shalahuddin.

Ia juga berharap dukungan masyarakat agar pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan program kemasyarakatan di Kabupaten Barito Utara dapat berjalan lancar.

"Selain itu, hadirnya pasar murah dan Safari Jumat ini menjadi sarana bagi kami untuk terus menjaga silaturahmi sekaligus membantu meringankan beban ekonomi warga. Mohon doa dan dukungannya agar seluruh pengerjaan infrastruktur dan program kemasyarakatan ini berjalan lancar dan membawa keberkahan bagi Barito Utara,” katanya. (emca/jp). 

Peresmian dipimpin Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi bersama Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Dankodaeral) XIII Laksamana Muda TNI Sumarji Bimoaji. Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Barito Kuala, jajaran Kodaeral XIII, Komandan Lanal Banjarmasin beserta perwira staf, Camat Bakumpai, serta unsur Forkopimcam Bakumpai.

Rangkaian peresmian diawali dengan penandatanganan berita acara hibah lahan dan bangunan kepada Komandan Lanal Banjarmasin dan Camat Bakumpai. Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh Dankodaeral XIII, pemotongan pita, pembukaan pintu utama, serta peninjauan fasilitas Posal Marabahan.

Dankodaeral XIII Laksamana Muda TNI Sumarji Bimoaji mengapresiasi dukungan Pemkab Batola dalam mendukung keberadaan Posal Marabahan. Menurutnya, pos tersebut memiliki peran strategis dalam menunjang tugas TNI AL sekaligus mendukung keamanan masyarakat di wilayah perairan.

"Kehadiran Posal ini akan sangat membantu memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari di wilayah perairan serta memacu peningkatan perekonomian setempat. Posal ini dari rakyat dan untuk rakyat, sehingga kami mengimbau masyarakat untuk dapat memanfaatkannya sebagai wadah sosialisasi dan koordinasi demi menjaga ketertiban perairan bersama,” ujar Sumarji Bimoaji.

Ia menjelaskan, Posal Marabahan saat ini diperkuat 10 personel. Ke depan, pengembangan pos akan disesuaikan dengan rencana validasi organisasi dan peningkatan sarana prasarana, termasuk peningkatan kualitas dermaga.

Sementara itu, Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi, mengatakan keberadaan Posal Marabahan penting untuk mendukung pengamanan jalur sungai di wilayah Batola yang dilalui kapal-kapal berukuran besar.

Menurut H Bahrul Ilmi, kepadatan lalu lintas sungai menuntut adanya dukungan pengamanan guna melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban aktivitas pelayaran. Karena itu, Pemkab Batola menyatakan siap mendukung pengembangan fasilitas penunjang secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

"Kehadiran Posal TNI AL ini adalah terobosan yang sangat strategis. Lalu lintas sungai kita sangat padat, sehingga kita harus menjaga dan melindungi keamanan masyarakat. Pemkab Batola memberikan dukungan penuh dan siap memperhatikan serta membantu pengembangan fasilitas pendukung, seperti pelabuhan/dermaga secara bertahap sesuai kemampuan daerah,” tutur H Bahrul Ilmi.

Peresmian Posal Marabahan diharapkan memperkuat koordinasi antara TNI AL, Pemkab Batola, dan unsur terkait dalam menjaga keamanan perairan. Sinergi tersebut juga diharapkan mendukung kelancaran transportasi sungai dan aktivitas perekonomian masyarakat Barito Kuala. (dsk/ali/jp). 

M. Hidayattollah mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang menghadapi dampak kabut asap. Bantuan masker, multivitamin, dan obat-obatan itu diperoleh melalui dukungan Kementerian Kesehatan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga.

"Sebagai anggota DPD RI, kami memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat. Ketika ada persoalan yang dihadapi masyarakat, kami berupaya hadir dan membantu sesuai dengan kapasitas yang kami miliki,” ujarnya.

Menurut M. Hidayattollah, karhutla menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Meski memiliki keterbatasan dalam kewenangan pelaksanaan kebijakan teknis di daerah, ia menyatakan akan berupaya mendorong dukungan sesuai dengan kapasitasnya.

Ia mengaku merasakan langsung dampak kabut asap saat berada di Kandangan. Bahkan, bau asap tercium hingga ke kamar tempatnya menginap. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan perlunya perhatian dan penanganan bersama terhadap dampak karhutla.

Dalam perjalanan menuju Negara, kawasan Daha, rombongan juga menemukan aktivitas pembakaran lahan yang diduga dilakukan secara sengaja. Temuan tersebut menjadi perhatian karena pembakaran lahan berpotensi memperburuk kondisi kabut asap.

M. Hidayattollah berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait meningkatkan pemantauan lapangan, menyampaikan informasi terkini kepada masyarakat, serta memperkuat sosialisasi pencegahan karhutla. Pengawasan dan penegakan aturan terhadap aktivitas pembakaran lahan juga dinilai penting untuk mencegah meluasnya dampak kebakaran.

Sementara itu, Rizal, yang mendampingi kunjungan tersebut, mengatakan kegiatan itu terlaksana melalui komunikasi dan koordinasi untuk mengajak Hidayattollah melihat langsung kondisi masyarakat di HSS.

Selain bantuan kesehatan, M. Hidayattollah juga menyalurkan bantuan sosial untuk mendukung kegiatan keagamaan, kepemudaan, dan olahraga.

Rizal menambahkan, temuan aktivitas pembakaran lahan di sejumlah lokasi perlu disampaikan kepada pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) HSS agar dapat dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang.

Ia berharap koordinasi lintas sektor semakin diperkuat, terutama dalam pengawasan lapangan dan penanganan aktivitas pembakaran lahan yang terbukti melanggar ketentuan.

Di tengah kondisi kabut asap, masyarakat juga diimbau menjaga kesehatan dengan mengurangi paparan asap dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Warga yang mengalami gangguan kesehatan diharapkan segera mencari pertolongan medis.

Penyaluran bantuan dan peninjauan lapangan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak sekaligus mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dalam pencegahan serta penanggulangan karhutla di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (ari/jp). 

LT-III menjadi ajang pembinaan Pramuka Penggalang untuk meningkatkan keterampilan, kedisiplinan, kemandirian, dan jiwa kepemimpinan, sekaligus memperkuat persaudaraan serta semangat kebersamaan.

Dalam sambutannya Hj Maya Savitri, menegaskan bahwa LT-III tidak sekadar menjadi arena perlombaan, tetapi juga sarana pembentukan karakter generasi muda melalui pengamalan nilai-nilai kepramukaan.

Ia meminta seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan penuh semangat serta menjunjung tinggi sportivitas, kejujuran, disiplin, dan kebersamaan.

"Jadikan LT-III ini sebagai kesempatan untuk belajar, mengembangkan kemampuan, dan mempererat persaudaraan. Kemenangan bukanlah satu-satunya tujuan, tetapi bagaimana adik-adik mampu menunjukkan sikap disiplin, mandiri, bertanggung jawab, serta mengamalkan nilai-nilai kepramukaan dalam kehidupan sehari-hari,” pesannya.

Hj Maya juga mengingatkan panitia dan pembina pendamping agar mengutamakan keselamatan peserta serta memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib. Ia menekankan pentingnya proses penilaian yang objektif, adil, dan transparan.

Sementara itu, Ketua Panitia LT-III Tahun 2026, Rizky Alam, melaporkan bahwa kegiatan tersebut diikuti 96 Pramuka Penggalang putra, 96 Pramuka Penggalang putri, serta 24 pembina pendamping. Dengan demikian, total peserta dan pendamping mencapai 216 orang dari 12 pangkalan.

Menurut Rizky, LT-III menjadi wadah pembinaan sekaligus kompetisi bagi Pramuka Penggalang untuk mengembangkan kemampuan diri dan menerapkan nilai-nilai kepramukaan dalam berbagai aspek kehidupan.

Materi lomba meliputi pengamalan kode kehormatan Pramuka, keterampilan kepramukaan dan bela negara, serta keterampilan hidup dan manajerial. Kegiatan dilaksanakan di sejumlah lokasi, yakni Rumah Betang, Kompi, halaman Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dan Sanggar Pramuka.

Pembukaan LT-III juga dirangkaikan dengan penyematan tanda peserta, penandatanganan nota kesepahaman (_Memorandum of Understanding_/MoU) terkait Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barito Utara, serta pelantikan Pengurus Kwartir Ranting Teweh Tengah masa bakti 2026–2031.

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, perwakilan Bawaslu, jajaran pengurus Kwartir Cabang dan Kwartir Ranting Gerakan Pramuka, pembina pendamping, serta undangan lainnya. (emca/jp).

Gotong royong tersebut difokuskan pada pembersihan sampah, semak belukar, rumput liar, serta ranting pohon yang berserakan di sekitar kawasan jalan. Kegiatan ini sekaligus menjadi upaya mendorong kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan memperkuat budaya gotong royong.

Kapolsek Banjarmasin Tengah, AKP Bimasa Zebua, mengatakan peran kepolisian tidak hanya berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tetapi juga dapat diwujudkan melalui kegiatan sosial dan kepedulian terhadap lingkungan.

"Melalui Green Policing ini, kami ingin mengajak masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan. Kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, melainkan tanggung jawab kita semua,” ujar AKP Bimasa.

Menurutnya, menjaga kebersihan dapat dimulai dari kebiasaan sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan tempat tinggal, dan meningkatkan kepedulian terhadap kondisi di sekitar.

Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai aksi sesaat, tetapi mampu menumbuhkan kesadaran kolektif agar masyarakat konsisten menjaga kebersihan lingkungan.

"Kami berharap semangat kebersamaan ini terus terpelihara. Jika seluruh elemen masyarakat memiliki kepedulian yang sama, lingkungan yang bersih dan tertata akan lebih mudah diwujudkan,” katanya.

Melalui kegiatan Green Policing, Polsek Banjarmasin Tengah mendorong penguatan sinergi antara kepolisian, pemerintah kelurahan, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya mendukung pemeliharaan kamtibmas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi warga. (fah/jp).

Kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor Honda Vario bernomor polisi DA 6872 NA yang dikendarai seorang perempuan yang belum diketahui identitasnya dan Yamaha Aerox bernomor polisi DA 5645 MK yang dikendarai Hery.

Kapolres Barito Kuala, AKBP Susilawati melalui Kasat Lantas IPTU Muhammad Salahuddin Ariza, menyampaikan bahwa kecelakaan bermula saat pengendara Honda Vario melaju melawan arus dari arah Handil Bakti menuju Banjarmasin.

"Setibanya di dekat lokasi kejadian, pengendara Honda Vario hendak menyeberang jalan melalui putaran balik di depan Toko Serba 35 atau Bank BSI," ujar IPTU Muhammad Salahuddin Ariza. 

Pada saat bersamaan, lanjutnya, Yamaha Aerox yang dikendarai Hery melaju dari arah Banjarmasin menuju Simpang Empat Handil Bakti. Karena jarak kedua kendaraan sudah terlalu dekat, tabrakan antara bagian depan kedua sepeda motor tidak dapat dihindari.

Akibat benturan tersebut, pengendara Yamaha Aerox mengalami luka pada bagian mulut hingga mengeluarkan darah serta luka lecet pada tangan kanan. Sementara itu, pengendara Honda Vario mengalami luka robek pada pelipis kanan.

Kedua pengendara kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Ansari Saleh untuk mendapatkan penanganan medis.

Peristiwa ini menjadi pengingat bagi pengguna jalan untuk mematuhi rambu dan marka lalu lintas, tidak melawan arus, serta memastikan kondisi jalan aman sebelum berbelok atau menyeberang melalui putaran balik. (hru/jp). 

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Green Policing untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kenyamanan fasilitas publik.

Kerja bakti tersebut dipimpin Kapolsek Banjarmasin Utara, AKP Sunardi, dengan melibatkan personel Polsek Banjarmasin Utara, Kepala UPTD Taman Satwa dan Edukasi Pemerintah Kota Banjarmasin, Raudatul Janah, operator layanan operasional umum Alwan Zulfikar, serta petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dari Bank Sampah Kunang-Kunang, Kompleks, H Idris.

Para peserta bergotong royong memungut sampah yang berserakan dan membersihkan sampah kering di area taman. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga kebersihan dan kerapian kawasan yang menjadi salah satu fasilitas publik, terutama bagi anak-anak yang memanfaatkan wahana permainan dan sarana edukasi.

Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Riza Muttaqin melalui Kapolsek Banjarmasin Utara, AKP Sunardi, menyampaikan bahwa kegiatan Green Policing menjadi salah satu bentuk kepedulian kepolisian terhadap lingkungan sekaligus mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam menjaga kebersihan ruang publik.

Melalui kegiatan gotong royong ini, Polsek Banjarmasin Utara bersama pengelola taman dan petugas kebersihan berupaya memperkuat sinergi dalam menciptakan lingkungan yang bersih, tertata, dan nyaman bagi pengunjung. (din/jp). 

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia dalam konferensi video bersama jajaran TNI terkait upaya pencegahan dan percepatan penanganan karhutla, khususnya di wilayah yang menjadi prioritas nasional.

Di lokasi peninjauan, Bupati Ahmad Selanorwanda, menegaskan Pemerintah Kabupaten Seruyan siap mendukung penuh upaya penanggulangan karhutla, mengingat sekitar 50 persen kawasan TNTP berada di wilayah administrasi Kabupaten Seruyan.

"Setelah melihat situasi langsung, kita menyusun rencana aksi untuk memitigasi berbagai kemungkinan sekaligus memadamkan titik api yang masih menyala. Pemerintah daerah siap mendukung pengerahan personel, sarana dan prasarana, peralatan, hingga kebutuhan logistik,” ujar Wanda.

Ia mengatakan, kemarau panjang menjadi salah satu tantangan dalam penanganan karhutla dan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola penanggulangan bencana. Pemkab Seruyan juga berencana melakukan pemetaan menyeluruh terhadap wilayah rawan kebakaran, mulai dari kawasan permukiman, pertanian, perkebunan, hingga kawasan TNTP.

Wanda mengajak masyarakat, pemerintah desa, serta pihak swasta, termasuk perusahaan perkebunan, untuk berperan aktif dalam mencegah dan menangani karhutla.

"TNTP merupakan kebanggaan Indonesia sekaligus kawasan yang menjadi perhatian dunia. Karena itu, penanggulangannya membutuhkan keterlibatan semua pihak,” katanya.

Ia menambahkan, upaya pengendalian kebakaran di wilayah pedalaman terus dilakukan oleh tim gabungan yang melibatkan unsur kepolisian, TNI, pengelola TNTP, dan masyarakat setempat guna mencegah api meluas.

Sementara itu, Danrem 102/Panju Panjung, Brigjen TNI Wimoko, mengatakan peninjauan tersebut menjadi langkah awal untuk menyiapkan pengerahan personel, peralatan, dan logistik ke sejumlah titik yang membutuhkan penanganan segera.

"Ini tindakan pendahuluan. Setelah peninjauan ini, personel, materiil, dan logistik akan segera kita kerahkan ke titik-titik krusial untuk meminimalkan dampak karhutla,” ujar Wimoko.

Peninjauan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Perwira Penghubung Kodim 1015/Sampit, perwakilan Polres Seruyan, serta sejumlah kepala perangkat daerah. Di antaranya Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan Nomo Koeswoyo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nurhadian, serta perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Seruyan. (gan/jp). 

Kegiatan dibuka Wakil Bupati Kapuas, Dodo, dan dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Usis I. Sangkai. Sosialisasi diikuti kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, para camat, agen Perlindungan Sosial (Perlinsos), serta perwakilan instansi terkait. Perwakilan kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Kapuas juga mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom.

Dalam arahannya, Wabup Dodo menegaskan, bahwa pemanfaatan teknologi digital harus diiringi pengelolaan data yang baik dan koordinasi antarpihak agar bantuan sosial dapat disalurkan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

"Digitalisasi bantuan sosial harus menjadi langkah nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, data harus dikelola dengan baik dan koordinasi antarpihak perlu diperkuat agar pelaksanaan bantuan sosial semakin tepat sasaran,” ujar Dodo.

Sementara itu, Sekda Kapuas, Usis I. Sangkai, menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah dalam mendukung penerapan PERLINSOS Digital. Menurutnya, kesesuaian data dan kesiapan pelaksanaan di lapangan menjadi aspek penting agar sistem dapat diterapkan secara optimal.

"Seluruh pihak terkait perlu memahami mekanisme dan perannya masing-masing. Keakuratan data, koordinasi, serta pemanfaatan sistem digital secara optimal menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola bantuan sosial yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Usis.

Materi sosialisasi disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kapuas, Karolinae; Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, Yan Marto; serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas, Hartoni U. Sawang. 

Pembahasan mencakup pengelolaan data bantuan sosial, pemutakhiran data kependudukan, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan sosial.

Melalui sosialisasi ini, Pemkab Kapuas berharap koordinasi antarpemangku kepentingan semakin kuat sehingga penerapan PERLINSOS Digital dapat mendukung tata kelola bantuan sosial yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku. (fah/hru/jp). 

Pelantikan dipimpin Ketua DPW Pasti Nusantara Jaya Provinsi Kalimantan Tengah, Hj Rayuhani. Para juri akan bertugas menilai peserta pada sejumlah cabang lomba, yakni Bintang Vokalis Gambus, Pop Religi, dan Rebana Klasik. Kegiatan ini juga melibatkan empat orang dewan pengawas dan tiga orang juri inti.

Dalam arahannya, Hj Rayuhani menegaskan, pentingnya tanggung jawab, independensi, dan objektivitas dalam menjalankan tugas sebagai juri. Ia meminta seluruh juri berpedoman pada ketentuan perlombaan serta memberikan penilaian secara adil tanpa dipengaruhi kepentingan tertentu.

Ia juga mengingatkan agar juri mengesampingkan ego kedaerahan dan memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh peserta untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya.

Menurut Hj Rayuhani, semangat kebersamaan dan persatuan perlu menjadi landasan dalam penyelenggaraan FSQ. Dengan demikian, festival ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana mengembangkan potensi seni religi di Kalimantan Tengah agar mampu bersaing di tingkat nasional.

Melalui pelantikan dan orientasi tersebut, seluruh juri diharapkan memiliki pemahaman yang selaras mengenai tata cara penilaian sehingga keputusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan.

FSQ diharapkan turut memperkuat pembinaan bakat serta pelestarian seni budaya Islami di Kalimantan Tengah. (fah/hru/jp). 

Penyaluran bantuan berlangsung di halaman Masjid Asmaul Husna, Jalan H. Moh. Yunus, Desa Sinar Baru. Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh pasokan air bersih bagi kebutuhan sehari-hari.

Warga setempat menyambut baik penyaluran bantuan tersebut. Pasokan air bersih diharapkan dapat meringankan kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, terutama ketika sumber air yang tersedia terdampak kondisi musim kemarau dan masuknya air asin.

Kegiatan ini dihadiri Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala, Direktur PDAM Barito Kuala, sejumlah pimpinan satuan organisasi perangkat daerah (SOPD), kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, Camat Rantau Badauh, serta Bintara Pembina Desa (Babinsa).

Keterlibatan Pemkab Batola, PDAM Barito Kuala, dan Kodim 1005/Barito Kuala menjadi bagian dari upaya bersama dalam membantu masyarakat menghadapi persoalan ketersediaan air bersih. Koordinasi antarpihak juga diharapkan mendukung distribusi bantuan agar dapat menjangkau warga yang membutuhkan.

Melalui penyaluran ini, Pemkab Batola berupaya membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mengurangi beban warga dalam memperoleh air bersih. Pemerintah daerah bersama pihak terkait diharapkan dapat terus mengidentifikasi wilayah yang mengalami kesulitan serupa agar penanganan dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Bantuan air bersih tersebut diharapkan dapat membantu warga Desa Sinar Baru menjalankan aktivitas sehari-hari serta menjadi bagian dari upaya penanganan dampak musim kemarau dan intrusi air asin di Kabupaten Barito Kuala. (dsk/ali/jp). 

Hal tersebut disampaikan H Supian HK saat menghadiri kegiatan pengarahan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan bersama pihak terkait mengenai optimalisasi peran lurah dan kepala desa dalam penanggulangan karhutla di Auditorium Polda Kalsel, Kamis (15/10/2026).

H Supian HK mengapresiasi inisiatif Polda Kalsel yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla.

"Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kami menyampaikan apresiasi kepada Polda Kalsel. Ini adalah langkah konkret dan sangat penting, karena ujung tombak pencegahan karhutla ada di desa dan kelurahan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan aparat, tetapi memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Kesadaran untuk menjaga lingkungan dan mencegah pembakaran lahan harus terus dibangun agar potensi kebakaran dapat diantisipasi sejak dini.

H Supian HK juga mengajak masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan yang berpotensi memicu kebakaran, menjaga lingkungan sekitar, serta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan kejadian atau indikasi karhutla.

Menurutnya, keterlibatan lurah dan kepala desa sangat strategis karena mereka berhadapan langsung dengan masyarakat dan memahami kondisi wilayah masing-masing. Karena itu, edukasi, komunikasi, dan deteksi dini perlu diperkuat sebagai bagian dari langkah pencegahan.

H Supian HK menegaskan, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen mendukung upaya penanggulangan karhutla sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPRD Kalsel akan terus mendukung kebijakan serta program pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan perlindungan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Ia pun mengingatkan seluruh lurah dan kepala desa di Kalimantan Selatan agar menjadikan pencegahan karhutla sebagai salah satu prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah masing-masing.

"Saya mengajak seluruh lurah dan kepala desa di Kalsel agar menjadikan upaya pencegahan karhutla sebagai salah satu prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah masing-masing. Jangan menunggu sampai api membesar baru kita bergerak. Mari kita bangun kewaspadaan sejak dini, perkuat komunikasi, dan hadir di tengah masyarakat untuk memberikan edukasi,” tegasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, Kapolda Kalsel beserta jajaran pejabat utama Polda, para bupati dan wali kota se-Kalsel, serta para camat, lurah, dan kepala desa. (sar/ali/jp). 

Komitmen tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Penyusunan Dokumen RAD Pelayanan Kepemudaan 2026–2029 yang diselenggarakan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata (Disporbudpar) Batola di Aula Bahalap, Kamis (15/10/2026). Kegiatan dibuka oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala, Joko Sumitro, yang mewakili Bupati Batola, H Bahrul Ilmi. 

Sosialisasi tersebut diikuti perwakilan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, jajaran Disporbudpar Batola, pimpinan satuan organisasi perangkat daerah (SOPD), Tenaga Ahli Bupati, serta peserta dari berbagai sektor dan organisasi kepemudaan. Narasumber berasal dari Bapperida Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barito Kuala.

Dalam laporan panitia yang disampaikan Gazali Rahman, penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, serta Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2023.

Laporan tersebut juga menyoroti capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kalimantan Selatan pada 2024 yang tercatat sebesar 56,67, dengan peringkat ke-23 dari 34 provinsi sebagaimana disampaikan dalam kegiatan. Kondisi ini menjadi salah satu latar belakang pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor untuk mendorong peningkatan kualitas pembangunan pemuda.

Dalam sambutan tertulis Bupati Batola yang dibacakan Joko Sumitro, pemerintah daerah menegaskan bahwa pembangunan kepemudaan tidak dapat hanya mengandalkan satu perangkat daerah. Berbagai persoalan pemuda, mulai dari pendidikan, kesehatan, kewirausahaan hingga pencegahan penyalahgunaan narkoba, membutuhkan penanganan terpadu.

"Pembangunan kepemudaan tidak bisa hanya dibebankan pada satu dinas atau instansi saja karena masalah kepemudaan sangat kompleks, mencakup aspek pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, hingga pencegahan perilaku negatif seperti narkoba,” kata Joko Sumitro.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah terkait mengesampingkan ego sektoral dan memperkuat komitmen melalui program konkret yang sesuai dengan kebutuhan pemuda di Barito Kuala.

Dokumen RAD Pelayanan Kepemudaan diharapkan menjadi acuan bersama dalam menetapkan strategi, prioritas, serta pembagian peran ant perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Dengan perencanaan yang terintegrasi dan berbasis data, pelaksanaan program kepemudaan di Batola diharapkan lebih terarah serta mampu mendukung peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda.

Kegiatan sosialisasi dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber dari Bapperida Provinsi Kalimantan Selatan dan BPS Kabupaten Barito Kuala sebagai bagian dari upaya memperkuat landasan perencanaan pembangunan kepemudaan daerah. (dsk/ali/jp). 

Hal tersebut disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Barito Timur, Ari Panan Putut Lelu, usai menghadiri konferensi pers pengungkapan dan pemusnahan barang bukti narkotika di halaman Mapolres Barito Timur, Kamis (15/10/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolres Barito Timur, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Barito Timur, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang, Wakil Ketua I DPRD Barito Timur, para pejabat utama (PJU) Polres Barito Timur, penegak hukum, serta tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Ari Panan menekankan pentingnya upaya pencegahan sejak dini untuk melindungi generasi muda, terutama kalangan pelajar, agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Menurutnya, pengawasan dari orang tua dan pihak sekolah memiliki peran penting dalam membentuk perilaku serta lingkungan pergaulan anak yang sehat.

Ia mengingatkan agar orang tua dan pihak sekolah memberikan perhatian terhadap aktivitas anak, termasuk mencegah kebiasaan merokok, mengonsumsi minuman keras, maupun perilaku negatif lainnya yang berpotensi merugikan masa depan mereka.

Ari Panan juga menegaskan bahwa pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

"Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, diperlukan peran aktif orang tua, pihak sekolah, pemerintah, dan masyarakat untuk melindungi generasi muda dari bahaya narkoba,” demikian Ari Panan Putut Lelu. (zi/jp). 

Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H Muhammad Syarifuddin saat membacakan sambutan tertulis Gubernur pada penutupan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2026 sekaligus peluncuran Banua Kalsel Corporate University (Corpu) di Aula Kampus I BPSDMD Kalsel, Banjarbaru, Kamis (15/10/2026).

M. Syarifuddin menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI atas pembinaan dan pendampingan selama pelatihan. Ia juga mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang telah menyelesaikan program pengembangan kepemimpinan tersebut.

Ia menegaskan, ilmu, wawasan, dan pengalaman yang diperoleh selama pelatihan harus diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, terutama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

"Pemimpin diukur dari keteladanannya. Ketegasan, keberanian mengambil keputusan, dan kemampuan menumbuhkan semangat anak buah lahir dari sikap yang ditunjukkan setiap hari, bukan dari perintah yang diucapkan,” pesannya.

Ia juga mengingatkan agar proyek perubahan yang disusun peserta selama pelatihan tidak berhenti sebagai dokumen atau sekadar memenuhi persyaratan kelulusan. Setiap inovasi harus ditindaklanjuti dan diterapkan di unit kerja masing-masing agar memberikan dampak nyata terhadap kinerja organisasi dan pelayanan publik.

Menurut dia, meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik mengharuskan pemerintah mengubah pendekatan pengembangan kompetensi ASN. Pembelajaran tidak cukup dilakukan melalui pelatihan di dalam kelas, tetapi perlu menjadi proses berkelanjutan yang terintegrasi dengan pekerjaan.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meluncurkan Banua Kalsel Corporate University. Program ini dirancang untuk menyelaraskan pengembangan kompetensi ASN dengan strategi dan prioritas pembangunan daerah, sekaligus membangun budaya belajar mandiri yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

"Dengan Banua Kalsel Corpu, ruang belajar berpindah dari kelas ke meja kerja. Apa yang dipelajari hari ini dapat dipakai pada pekerjaan esok harinya, sehingga belajar menjadi bagian dari budaya kerja kita sehari-hari,” kata M. Syarifuddin. 

Melalui program ini, pengembangan kapasitas aparatur diharapkan lebih terarah dan qberkelanjutan, sehingga mampu memperkuat profesionalisme birokrasi serta mendorong kinerja yang berorientasi pada hasil.

Kepala LAN RI, Muhammad Taufiq, menegaskan bahwa tujuan utama pelatihan kepemimpinan adalah membentuk pemimpin yang mampu mengarahkan dan menggerakkan transformasi di lingkungan organisasinya.

Menurutnya, pemimpin harus memiliki visi dan tujuan yang jelas untuk membawa organisasi menuju perubahan yang lebih baik. Karena itu, proyek perubahan yang disusun peserta tidak boleh dipandang hanya sebagai pemenuhan kewajiban administratif selama mengikuti pelatihan.

Proyek tersebut harus menjadi bagian dari upaya pembaruan organisasi sekaligus menunjukkan kesiapan peserta dalam menjalankan peran kepemimpinan di instansi masing-masing.

Sementara itu, Kepala BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Faried Fakhmansyah, menjelaskan PKN Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2026 berlangsung selama empat bulan, mulai 10 Juni hingga 15 Oktober 2026. Peserta mengikuti pembelajaran di kampus, pembelajaran mandiri, serta pembelajaran jarak jauh.

Berdasarkan hasil tabulasi nilai dan rapat evaluasi akhir kelulusan yang dipimpin Deputi III Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara LAN RI, seluruh 60 peserta dinyatakan lulus.

"Alhamdulillah, sebanyak 60 peserta yang menyelesaikan PKN Tingkat II Angkatan XVIII dinyatakan lulus, dengan kategori sangat memuaskan sebanyak 14 orang dan kategori memuaskan sebanyak 46 orang. Dengan demikian, tidak terdapat peserta yang memperoleh kualifikasi di bawah kategori tersebut atau tidak lulus,” jelas Faried.

Pada kesempatan tersebut, panitia juga memberikan penghargaan kepada lima peserta terbaik berdasarkan hasil evaluasi selama pelatihan.

Terbaik I diraih Hery Sasmita, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala. Terbaik II diraih dr. Agung Ary Wibowo, Wakil Direktur Medik dan Keperawatan RSUD Ulin Banjarmasin.

Terbaik III diraih H Berkatullah, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Terbaik IV diraih Rahmadi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin. Sementara itu, Terbaik V diraih Nafarin, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tapin.

Penutupan PKN Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2026 yang dirangkai dengan peluncuran Banua Kalsel Corpu ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan ASN, mendorong inovasi, dan membangun budaya pembelajaran berkelanjutan di lingkungan birokrasi. (md/ali/jp). 

Bupati H Shalahuddin mengatakan, peningkatan kualitas infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk mendukung mobilitas masyarakat serta menunjang aktivitas sosial dan perekonomian daerah.

Menurutnya, pengawasan langsung di lapangan diperlukan untuk memastikan proses pengerjaan berjalan sesuai ketentuan dan menghasilkan jalan yang berkualitas serta tahan lama.

"Kami ingin memastikan pengaspalan Jalan Panglima Batur berjalan sesuai rencana dan jadwal yang telah ditetapkan. Namun, ketepatan waktu tidak boleh mengabaikan kualitas dan mutu pekerjaan,” ujar H Shalahuddin saat peninjauan.

Ia juga meminta penyedia jasa dan tim teknis memastikan seluruh tahapan pengerjaan dilaksanakan sesuai standar yang berlaku. Hal tersebut penting agar hasil pembangunan dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal dalam jangka panjang.

H Shalahuddin menambahkan, Jalan Panglima Batur merupakan salah satu akses penting bagi mobilitas warga Muara Teweh. Karena itu, kualitas pengaspalan perlu dijaga agar jalan dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna.

Bupati berharap pengerjaan pengaspalan tersebut dapat diselesaikan sesuai jadwal dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat. (emca/jp). 

Dalam arahannya, Bupati Barito Utara, H Shalahhuddin, menegaskan penurunan titik api tidak boleh membuat kewaspadaan menurun. Evaluasi penanganan karhutla harus terus dilakukan untuk memastikan upaya pencegahan dan penanggulangan berjalan efektif hingga tingkat kecamatan dan desa.

"Jumlah titik api dan kejadian karhutla saat ini mengalami penurunan. Ini menunjukkan upaya penanganan dan pendekatan kepada masyarakat memberikan hasil positif. Langkah-langkah yang sudah berjalan baik harus terus dipertahankan,” ujar H Shalahhuddin. 

Meski demikian, ia menyoroti kabut asap yang masih pekat dan berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. Karena itu, pemantauan kualitas udara harus dilakukan setiap hari, pembagian masker dilanjutkan, serta aktivitas di luar ruangan dikurangi ketika kondisi udara tidak sehat.

Bupati juga meminta perhatian khusus terhadap kelompok rentan, meliputi anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki riwayat asma, penyakit jantung, dan gangguan kesehatan lainnya. Pemerintah daerah diminta menyiapkan ruang oksigen, pos pelayanan kesehatan, serta tenaga medis yang siaga untuk menangani warga terdampak.

Perpanjangan status tanggap darurat mengharuskan seluruh unsur terkait tetap menjalankan tugas sesuai kebutuhan penanganan di lapangan. Bupati meminta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat koordinasi serta memastikan pengerahan personel dan sumber daya berjalan efektif.

"Seluruh unsur yang terlibat merupakan bagian penting dari komando penanganan tanggap darurat bencana. Karena itu, koordinasi dan kesiapsiagaan harus tetap dijaga,” tegasnya.

H Shalahhuddin juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran penanganan karhutla, termasuk Belanja Tidak Terduga (BTT). Penggunaan anggaran harus dilakukan secara cermat, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menyebut pendampingan hukum dari kejaksaan serta pengawasan oleh inspektorat perlu terus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran sesuai ketentuan.

Selain penanganan karhutla dan dampak kabut asap, pemerintah daerah turut menyoroti dampak kemarau terhadap ketersediaan air bersih. Penurunan debit sungai, bahkan mengeringnya sejumlah sungai, menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan memperoleh air bersih.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemadam kebakaran, dan perangkat daerah terkait diminta membantu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan.

Bupati juga meminta agar sumber daya yang tidak sedang dibutuhkan untuk penanganan langsung titik api dapat dioptimalkan untuk mendukung distribusi air bersih ke wilayah terdampak.

"Saya berharap tidak ada masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih tanpa mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah,” jelasnya.

Rapat evaluasi tersebut dihadiri Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan, para asisten Sekretariat Daerah, kepala organisasi perangkat daerah, para camat, serta undangan terkait lainnya. (emca/jp).