KUALA KAPUAS- Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kapuas memasang spanduk bertema “Hidup Sehat Tanpa Narkoba” di sejumlah titik strategis sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika, Rabu (11/3/2026).

Salah satu lokasi pemasangan spanduk dilakukan di pangkalan ojek Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Kapuas, AKP Budi Utomo bersama personel.

Kapolres Kapuas, AKBP Gede Eka Yudharma melalui Kasat Resnarkoba AKP Budi Utomo, mengatakan pemasangan spanduk tersebut merupakan langkah preventif untuk mengedukasi masyarakat agar menjauhi narkoba.

"Melalui spanduk ini kami mengajak masyarakat untuk hidup bersih, sehat, dan berprestasi, serta berani mengatakan tidak terhadap narkoba demi masa depan yang lebih baik,” ujar AKP Budi Utomo.

Selain memasang spanduk, personel Satresnarkoba juga memberikan edukasi langsung kepada masyarakat di sekitar lokasi dengan pendekatan humanis guna meningkatkan kesadaran bersama dalam memerangi peredaran narkoba.

Menurutnya, pemilihan lokasi pemasangan dilakukan di titik-titik yang memiliki aktivitas masyarakat cukup tinggi, seperti pangkalan ojek, sehingga pesan yang disampaikan dapat menjangkau lebih banyak warga.

Ia menegaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang terus digencarkan oleh Polres Kapuas.

"Upaya ini dilakukan untuk melindungi generasi muda serta mendukung terwujudnya Kampung Tangguh Bebas Narkoba di wilayah Kelurahan Selat Dalam,” pungkasnya. (fah/jp). 

TAMIANG LAYANG- Seorang pria berinisial W (26) diduga menganiaya ayah kandungnya sendiri, B (55), menggunakan senjata tajam jenis badik di wilayah Urup RT. 040, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Senin (9/3/2026) sekitar pukul 12.00 WIB.

Peristiwa tersebut terjadi di rumah korban di Jalan Ampah–Buntok. Saat kejadian, korban sedang beristirahat setelah pulang bekerja. Pelaku yang merupakan anak korban tiba-tiba datang dan menanyakan soal tuduhan hilangnya uang.

Dalam percakapan tersebut, pelaku diduga sempat melontarkan ancaman sebelum mengeluarkan sebilah badik dari sarungnya. Pelaku kemudian menyayat kaki kiri korban pada bagian lutut.

Korban sempat berusaha merebut senjata tajam tersebut. Namun, upaya itu menyebabkan jari tangan kiri korban juga mengalami luka.

Usai kejadian, pelaku meninggalkan lokasi. Korban kemudian melaporkan peristiwa itu ke Polsek Dusun Tengah.

Petugas kepolisian yang menerima laporan segera mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), mengamankan barang bukti berupa satu bilah badik sepanjang sekitar 25 sentimeter lengkap dengan sarung kayu berwarna merah, serta membawa korban untuk menjalani visum.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso melalui Kapolsek Dusun Tengah, IPTU Suprayitno, mengatakan bahwa saat ini pelaku telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

"Pelaku sudah kami amankan dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan,” ujar IPTU Suprayitno kepada wartawan ini, Rabu (11/3/2026). 

Atas perbuatannya, pelaku disangkakan Pasal 466 ayat (1) KUHP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Personel Polsek Dusun Timur, Polres Barito Timur menggelar kegiatan sosial bertajuk “Gebrak Sahur” dengan membagikan nasi bungkus kepada para sopir yang sedang beristirahat di kawasan Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Selasa (10/3/2026) dini hari.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di depan Kantor Pemerintah Daerah, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur. Sasaran kegiatan adalah para sopir yang berhenti untuk beristirahat sekaligus menjalankan sahur saat bulan Ramadan.

Dalam kegiatan tersebut, personel Polsek Dusun Timur membagikan nasi bungkus sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa, sekaligus mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat.

Selain melaksanakan kegiatan sosial, petugas juga melakukan pemantauan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di sekitar lokasi. Dari hasil pemantauan, tidak ditemukan adanya tindak pidana maupun pelanggaran hukum yang menonjol selama kegiatan berlangsung.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Dusun Timur, Ipda Sulkhan Sururi, S.E., bersama personel Regu I yang terdiri dari Aiptu Istiadi, Brigpol Deden, dan Bripda Dedy S.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso melalui Kapolsek Dusun Timur, Ipda Sulkhan Sururi, mengatakan kegiatan Gebrak Sahur merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat, khususnya bagi para sopir yang sedang beraktivitas pada waktu sahur.

"Melalui kegiatan ini kami ingin berbagi dengan masyarakat sekaligus memastikan situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif selama bulan Ramadan,” ujarnya.

Kegiatan Gebrak Sahur ini diharapkan dapat semakin mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat serta menjaga stabilitas kamtibmas di wilayah hukum Polsek Dusun Timur. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Ketua DPRD Barito Timur, Nursulistio, melaksanakan reses perorangan di daerah pemilihan (Dapil) III yang meliputi Kecamatan Dusun Tengah, Raren Batuah dan Pematang Karau selama tiga hari, Kamis (5/3/2026) hingga Sabtu (7/3/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memantau program pembangunan yang sebelumnya telah diusulkan warga.

Ketua DPRD Bartim, Nursulistio, mengatakan bahwa setiap anggota DPRD memiliki tanggung jawab untuk kembali ke daerah pemilihannya guna menjalin silaturahmi dengan masyarakat serta menampung berbagai aspirasi.

"Reses ini merupakan kewajiban kami untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memonitor program yang sudah berjalan maupun yang sedang diusulkan,” ujarnya kepada wartawan ini, Selasa (10/3/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Nursulistio mengunjungi Desa Sibung, Desa Unsum, serta Poson Teleng di Kelurahan Ampah Kota.

Di Desa Sibung, masyarakat masih mengusulkan peningkatan infrastruktur, khususnya lanjutan pembangunan fasilitas pendidikan.

"Masyarakat mengusulkan rehabilitasi ruang belajar, pembangunan ruang kelas baru, kantor sekolah, ruang guru, pagar, halaman serta fasilitas pendukung lainnya,” jelasnya.

Selain itu, warga juga meminta perbaikan akses jalan induk kabupaten yang menghubungkan Sibung– Puri dan Sibung–Talohen karena kondisinya mengalami kerusakan.

Masyarakat juga mengusulkan peningkatan jalan Malintut- Turan Amis dan Tangkum- Muara Awang yang sebelumnya telah dibuka namun belum ditindaklanjuti secara optimal.

Tidak hanya itu, warga turut mengusulkan peningkatan jalan usaha tani, baik untuk akses perkebunan maupun pembangunan jembatan sebagai penunjang aktivitas ekonomi masyarakat.

Sementara di Desa Unsum, warga mengusulkan peningkatan sarana air bersih melalui layanan PDAM.

"Untuk Desa Unsum, tahun ini sudah ada peningkatan sarana air bersih PDAM dan juga pembangunan sumur gali di beberapa desa lainnya,” katanya.

Sedangkan saat pertemuan di Poson Teleng, Kelurahan Ampah Kota, yang juga dihadiri masyarakat dari Kecamatan Pematang Karau, warga mengusulkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), seperti hand tractor dan traktor mini.

Selain alsintan, masyarakat juga meminta peningkatan jalan usaha tani serta perbaikan jalan lingkungan guna mendukung aktivitas pertanian dan mobilitas warga.

"Secara umum, aspirasi masyarakat masih didominasi usulan pembangunan infrastruktur, sarana pertanian, dan fasilitas dasar yang menunjang perekonomian masyarakat,” pungkasnya. (zi/jp). 

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin meresmikan Masjid Nurul Iman di Desa Lemo I dalam rangkaian kegiatan Safari Ramadan, Selasa (10/3/2026).

Dalam sambutannya Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menyampaikan harapannya agar rumah ibadah tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial.

"Semoga Masjid Nurul Iman membawa berkah bagi masyarakat dan menjadi pusat kegiatan yang bermanfaat bagi warga Desa Lemo I dan sekitarnya,” ujar H Shalahuddin.

Pada kesempatan itu, Bupati juga menegaskan bahwa pembangunan Jembatan Lemo tetap menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk meningkatkan konektivitas wilayah, khususnya bagi masyarakat di kawasan Lemo dan sekitarnya.

Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut akan mempermudah akses transportasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Pemerintah daerah menyadari pentingnya Jembatan Lemo untuk mendukung mobilitas masyarakat dan memperlancar distribusi barang serta jasa,” katanya.

Ia juga mengapresiasi sambutan hangat masyarakat Desa Lemo I dalam kegiatan Safari Ramadan tersebut. Pemerintah daerah berharap dukungan masyarakat terus menguat agar berbagai program pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Dengan pembangunan infrastruktur dan penguatan kegiatan keagamaan, Pemkab Barito Utara berkomitmen terus mendorong kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (dsk/maya/jp). 

PANGKALAN BUN- Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah, I Putu Murdiana, melaksanakan kegiatan Safari Ramadan 1447 Hijriah dengan mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pangkalan Bun dan Lapas Kelas IIB Sampit, Selasa (10/3/2026). 

Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antara jajaran pemasyarakatan, petugas, serta warga binaan pemasyarakatan di wilayah Kalimantan Tengah.

Safari Ramadan tersebut diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan, di antaranya buka puasa bersama petugas dan warga binaan, pemberian bantuan sosial kepada anak-anak panti asuhan, serta penyerahan bingkisan kepada warga binaan. 

Kakanwil Ditjenpas Kalteng, I Putu Murdiana, mengatakan bahwa Safari Ramadan merupakan bagian dari upaya memperkuat nilai-nilai kebersamaan, kepedulian sosial, dan pembinaan kepribadian bagi warga binaan selama bulan suci Ramadhan.

"Safari Ramadan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga momentum untuk memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial antara petugas, warga binaan, dan masyarakat,” ujar I Putu Murdiana.

Ia menambahkan, bulan Ramadan merupakan waktu yang tepat untuk meningkatkan keimanan serta memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas pemasyarakatan yang humanis dan berorientasi pada pembinaan.

"Kami ingin memastikan bahwa suasana Ramadhan juga dapat dirasakan oleh seluruh warga binaan. Melalui kegiatan seperti ini, diharapkan dapat memberikan semangat dan motivasi bagi mereka untuk terus memperbaiki diri,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil juga menyerahkan bantuan sosial kepada anak-anak panti asuhan sebagai bentuk kepedulian sosial jajaran pemasyarakatan kepada masyarakat sekitar. Selain itu, bantuan juga diberikan kepada sejumlah warga binaan sebagai bentuk dukungan moral dan perhatian selama menjalani masa pembinaan.

Menurut I Putu Murdiana, kegiatan sosial yang dilaksanakan selama Safari Ramadhan ini merupakan wujud nyata kehadiran pemasyarakatan yang tidak hanya berfokus pada pembinaan di dalam lapas, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap masyarakat.

"Melalui kegiatan berbagi ini, kami ingin menumbuhkan semangat kepedulian dan solidaritas. Pemasyarakatan harus hadir memberikan manfaat, baik bagi warga binaan maupun masyarakat luas,” tegasnya.

Rangkaian kegiatan Safari Ramadan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun, Dawa’i, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun, Hery Anggara, Kepala Lapas Kelas III Sukamara, Fajar Nur Cahyono Assyifa, Kepala Lapas Kelas IIB Sampit, Muhammad Yani, serta Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Sampit, Sugianto.

Kegiatan Safari Ramadan ini diharapkan dapat mempererat sinergi antar Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Kalimantan Tengah sekaligus memperkuat komitmen dalam memberikan pembinaan dan pelayanan terbaik kepada warga binaan. 

Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi sarana memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, serta semangat berbagi di bulan suci Ramadan. (zi/jp). 

PALANGKA RAYA- Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Kalimantan Tengah menggelar buka puasa bersama pengusaha asal Martapura, HM. Souqy Ersyad, di Rumah Makan Soto Banjar Hikmah, Jalan RTA Milono, Palangka Raya, Selasa (10/3/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri insan pers yang tergabung dalam IPJI Kalimantan Tengah serta perwakilan Lembaga Investigasi Negara (LIN) Kalimantan Tengah. Buka puasa bersama berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban.

Pengusaha asal Martapura, HM. Souqy Ersyad, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antara pengusaha dan insan pers di Kalimantan Tengah, khususnya di bulan suci Ramadan.

"Semoga momentum Ramadan ini menjadi ladang bagi kita semua untuk berbuat kebaikan kepada sesama,” ujarnya.

Ketua IPJI Kalimantan Tengah, Pickroul Hidayat, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Souqy Ersyad atas undangan buka puasa bersama tersebut.

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi momen berbuka puasa, tetapi juga memperkuat hubungan silaturahmi antara pengusaha dan kalangan jurnalis di daerah.

"Kami sangat berterima kasih kepada Bapak HM. Souqy Ersyad yang telah mengundang insan pers untuk berbuka puasa bersama. Semoga kegiatan ini semakin mempererat kebersamaan,” katanya. (emca/jp). 

MARABAHAN- Kejaksaan Negeri Barito Kuala memusnahkan barang rampasan dari sejumlah perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dalam kegiatan yang digelar di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala, Selasa (10/3/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Kuala, Andrianto Budi Santoso, sebagai bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan terhadap barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan.

Kepala Kejaksaan Negeri Barito Kuala, Andrianto Budi Santoso, mengatakan pemusnahan barang bukti ini dilakukan untuk memastikan barang-barang tersebut tidak lagi disalahgunakan serta memberikan kepastian hukum terhadap perkara yang telah diputus oleh pengadilan.

"Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari berbagai tindak pidana umum seperti narkotika, perjudian, penganiayaan, dan tindak pidana lainnya yang telah berkekuatan hukum tetap,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparat penegak hukum dan instansi terkait di Kabupaten Barito Kuala atas sinergi dalam penanganan perkara pidana. Menurutnya, kerja sama yang solid menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Melalui kegiatan ini kami ingin menegaskan bahwa negara hadir dalam menegakkan hukum serta memberantas segala bentuk tindak pidana yang meresahkan masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Pelaksana Pemusnahan Barang Rampasan, Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Barito Kuala, Rahmat Fauzi Pulungan, menjelaskan bahwa pemusnahan barang bukti ini merupakan tindak lanjut putusan pengadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 342 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Ia menyebut, bahwa barang rampasan yang dimusnahkan berasal dari perkara yang ditangani sejak November 2025 hingga Februari 2026 dengan total 46 perkara, yang terdiri dari KAMNEGTIBUM dan TPUL sebanyak 2 perkara; OHARDA sebanyak 12 perkara; dan Narkotika sebanyak 32 perkara.

Adapun barang bukti yang dimusnahkan meliputi narkotika seberat 68,70 gram, 11 bilah senjata tajam, 117 butir obat keras terlarang, 276 botol minuman keras, 30 item pakaian, serta 150 barang lainnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi, Ketua DPRD Barito Kuala, Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono, perwakilan Polres Barito Kuala, Kodim 1005 Barito Kuala, Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, Kepala Rutan Kelas IIB Marabahan, Kepala BNN Kabupaten Barito Kuala, serta jajaran pejabat dan pegawai Kejaksaan Negeri Barito Kuala. (hru/jp). 

PURUK CAHU- Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Pemkab Mura) menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Murung Raya Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Sidang I Tahun 2026 di ruang rapat paripurna DPRD Murung Raya, Selasa (10/3/2026).

Penyampaian LKPJ dilakukan oleh Wakil Bupati Murung Raya, Rahmanto Muhidin, mewakili Bupati Murung Raya, Heriyus.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi, serta dihadiri jajaran anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat di lingkungan Pemkab Murung Raya, dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya Wabup Rahmanto Muhidin, menjelaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

"LKPJ memuat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Murung Raya sepanjang tahun anggaran 2025, termasuk pelaksanaan program pembangunan, kondisi umum daerah, serta pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Usai penyampaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Murung Raya menyerahkan dokumen LKPJ Bupati Murung Raya Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Murung Raya untuk selanjutnya dibahas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain agenda penyampaian LKPJ, rapat paripurna juga diawali dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD tentang Pengelolaan Kelompok Tani. (dsk/maya/jp). 

MUARA TEWEH- DPRD Kabupaten Barito Utara menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang II yang digelar pada Selasa (10/3/2026). 

Persetujuan tersebut disampaikan melalui pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD yang sepakat menetapkan Raperda RPJMD 2025–2029 menjadi Peraturan Daerah sebagai landasan pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Dengan disetujuinya RPJMD tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Utara kini memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjalankan berbagai program strategis pembangunan. 

Program tersebut mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, penguatan sektor pendidikan, serta pengembangan ekonomi daerah.

Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menegaskan bahwa RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program prioritas selama satu periode pemerintahan.

"Melalui penetapan RPJMD 2025–2029 ini, kami berharap arah pembangunan di Kabupaten Barito Utara dapat berjalan lebih terencana, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di Bumi Iya Mulik Bengkang Turan," ujar H Shalahuddin. 

H Shalahuddin juga mengajak DPRD dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan program pembangunan agar berjalan efektif dan tepat sasaran. (dsk/emca/jp). 

BANJARBARU- Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Supian HK, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor Operasi Kepolisian Terpusat “Ketupat Intan 2026” di Ruang Rupatama Mapolda Kalsel, Selasa (10/3/2026).

Rakor yang dibuka oleh Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antarinstansi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang Idulfitri 1447 Hijriah di wilayah Kalimantan Selatan.

Usai kegiatan, Supian HK mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mempersiapkan pengamanan perayaan Idulfitri yang merupakan agenda keagamaan tahunan bagi umat Muslim.

Menurutnya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) perlu memperkuat koordinasi dan menyusun perencanaan yang matang agar penanganan kamtibmas menjelang Idulfitri berjalan efektif.

"Sinergi antar-Forkopimda harus diwujudkan melalui perencanaan yang matang, sehingga pelaksanaan di lapangan dapat berjalan berkesinambungan dan tidak tumpang tindih. Dengan begitu manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar H Supian HK.

Ia menambahkan, kehadirannya dalam rakor tersebut merupakan bentuk komitmen DPRD Kalsel untuk mendukung koordinasi lintas sektor guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif selama perayaan Idulfitri di daerah.

Rakor ini dihadiri jajaran Forkopimda Kalsel, antara lain perwakilan Pemerintah Provinsi Kalsel yang diwakili Sekretaris Daerah M. Syarifuddin, Kapolda Kalsel, Kepala BIN Daerah Kalsel, serta perwakilan Korem 101/Antasari, Lanud Syamsudin Noor, dan Lanal Banjarmasin.

Dalam rapat tersebut, sejumlah isu strategis turut dibahas, di antaranya kesiapan pengamanan, kelancaran arus mudik dan balik, serta ketersediaan bahan pangan dan kebutuhan pokok masyarakat selama Idulfitri. (sar/ali/jp). 

TAMIANG LAYANG- Bupati Barito Timur, M. Yamin, menekankan pentingnya penetapan skala prioritas pembangunan serta sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan Bupati M. Yamin dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II Setda Barito Timur, Amrullah, pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2027 yang digelar di Aula Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur, Tamiang Layang, Selasa (10/3/2026).

Ia menegaskan, bahwa Musrenbang merupakan forum strategis untuk merumuskan program pembangunan daerah secara partisipatif dan selaras dengan kebijakan pembangunan provinsi maupun nasional.

Ia menyebutkan, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, peluang usaha, serta akses dan kualitas pelayanan publik.

“Pembangunan daerah tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan dunia usaha,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan, bahwa keterbatasan kemampuan keuangan daerah mengharuskan pemerintah menyusun program pembangunan tahun 2027 berdasarkan skala prioritas. Program tersebut perlu dikelompokkan sesuai sumber pembiayaan, baik melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, maupun dukungan pihak swasta.

Selain itu, pemerintah daerah mendorong penguatan kerja sama dengan dunia usaha dan investor, baik dari dalam maupun luar daerah, guna memperluas sumber pembiayaan pembangunan serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia juga meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah memastikan program strategis nasional telah terakomodasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai arahan pemerintah pusat.

Adapun arah kebijakan pembangunan Kabupaten Barito Timur pada 2027 difokuskan pada peningkatan kualitas dan pemerataan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter. Hal itu dilakukan melalui peningkatan akses serta kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik lainnya.

Melalui Musrenbang tersebut, pemerintah daerah berharap seluruh usulan pembangunan dapat menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2027, sehingga program yang dihasilkan benar-benar sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta selaras dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional.

Kegiatan tersebut dihadiri berbagai unsur pemangku kepentingan, antara lain Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, yakni Ampera AY. Mebas, Purdiono, dan Amonius Tuyum. Hadir pula pimpinan dan anggota DPRD Barito Timur, unsur Forkopimda, para asisten Setda, staf ahli bupati, Kepala BPS Barito Timur, kepala organisasi perangkat daerah, camat, pimpinan instansi vertikal, lurah, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya. (zi/jp). 

KUALA KAPUAS- Personel Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) bersama Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Sie TIK) Polres Kapuas menggelar kegiatan berbagi takjil kepada masyarakat, Selasa (10/3/2026) sore.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di persimpangan empat Masjid Darul Muttaqin, Jalan A. Yani, Kuala Kapuas. Takjil dibagikan kepada para pengendara dan masyarakat yang melintas menjelang waktu berbuka puasa.

Kegiatan dipimpin oleh Kasatresnarkoba Polres Kapuas, AKP Budi Utomo, S.H., M.M., serta dihadiri KBO Satresnarkoba, Kasi TIK, personel Satresnarkoba, personel Sie TIK, dan Bhayangkari Polres Kapuas.

Kapolres Kapuas, AKBP Gede Eka Yudharma melalui Kasatresnarkoba Polres Kapuas, AKP Budi Utomo, mengatakan kegiatan berbagi takjil merupakan agenda rutin yang dilaksanakan jajaran Polres Kapuas selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin meningkatkan kepedulian sosial kepada masyarakat yang menjalankan ibadah puasa, sekaligus mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, ujar AKP Budi Utomo, kegiatan ini juga bertujuan untuk menghadirkan sosok Polri yang humanis dan Presisi di tengah masyarakat.

"Selanjutnya, mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman dan kondusif selama bulan Ramadan," jelas AKP Budi Utomo. (fah/jp).

TAMIANG LAYANG- Polsek Dusun Timur, Polres Barito Timur menggelar kegiatan pembagian takjil kepada masyarakat dalam rangka program BERLIAN (Berbagi Kemuliaan di Bulan Ramadhan), Selasa (10/3/2026) sore.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di depan Mako Polsek Dusun Timur, Kelurahan Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur.

Kapolsek Dusun Timur, IPDA Sulkhan Sururi, S.E., memimpin langsung kegiatan tersebut bersama personel Polsek Dusun Timur serta Bhayangkari Ranting Dusun Timur.

Dalam kegiatan itu, petugas membagikan sebanyak 200 paket takjil kepada masyarakat dan para pengguna jalan yang melintas di depan Mako Polsek Dusun Timur sebagai bekal berbuka puasa.

Selain berbagi takjil, personel juga melakukan interaksi dengan masyarakat serta menyosialisasikan layanan darurat Call Center 110 Polri yang dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan kejadian atau membutuhkan bantuan kepolisian.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso melalui Kapolsek Dusun Timur, IPDA Sulkhan Sururi, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat, khususnya bagi warga yang sedang menjalankan ibadah puasa dan masih berada di perjalanan saat menjelang waktu berbuka.

"Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polsek Dusun Timur kepada masyarakat pengguna jalan yang sedang menjalankan ibadah puasa,” ujarnya.

Program BERLIAN sendiri merupakan program yang digagas Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso, zelama bulan Ramadan 1447 Hijriah sebagai bentuk pengabdian dan bakti Polri kepada masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan hubungan antara Polri dan masyarakat semakin erat serta tercipta situasi kamtibmas yang aman dan kondusif selama bulan Ramadan. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Timur (Bartim), Polda Kalimantan Tengah, berhasil mengungkap kasus dugaan peredaran narkotika di wilayah setempat dengan mengamankan seorang pria berinisial A (47).

Pelaku ditangkap di sebuah rumah di Desa Bagok RT. 003, Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur, pada Minggu (8/3/2026) sekitar pukul 20.00 WIB.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso melalui Kasat Resnarkoba IPTU Ismail Lubis, mengatakan penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika di wilayah tersebut.

"Setelah menerima informasi, anggota melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan pelaku A,” ujar IPTU Ismail Lubis kepada wartawan, Selasa (10/3/2026).

Saat dilakukan penggeledahan di lokasi, petugas menemukan delapan paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,42 gram.

Selain barang bukti narkotika, polisi juga mengamankan sejumlah barang lainnya, yakni satu unit sepeda motor, satu buah timbangan digital, satu unit telepon genggam, serta uang tunai sebesar Rp7.150.000 yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut.

"Pelaku beserta barang bukti saat ini telah diamankan di Mapolres Barito Timur untuk proses hukum lebih lanjut,” kata Ismail.

Atas perbuatannya, pelaku disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. (zi/jp). 

MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten Barito Utara melanjutkan rangkaian kegiatan Safari Ramadan dengan mengunjungi Masjid Akhmad Bakrie di Desa Sikui, Kecamatan Teweh Baru, pada titik ke-8 pelaksanaan program tersebut, Senin (9/3/2026). 

Dalam kesempatan itu, Bupati Barito Utara secara simbolis menyerahkan bantuan hibah senilai Rp1 miliar untuk mendukung peningkatan sarana dan prasarana serta kegiatan keagamaan di Masjid Akhmad Bakrie.

Bupati H Shalahuddin, menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan keagamaan serta meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam beribadah.

"Pembangunan infrastruktur memang penting, tetapi pembangunan sarana ibadah juga menjadi investasi jangka panjang dalam membentuk karakter dan mental masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara berharap, bantuan hibah tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memakmurkan masjid serta memperkuat kegiatan keagamaan dan kebersamaan masyarakat di Desa Sikui.

Kegiatan Safari Ramadan ini juga menjadi momentum mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Warga Desa Sikui pun menyambut hangat kunjungan rombongan pemerintah daerah dalam suasana kebersamaan di bulan suci Ramadan.

Program Safari Ramadan Pemerintah Kabupaten Barito Utara sendiri terus berlanjut dengan kunjungan ke sejumlah masjid di berbagai wilayah sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. (dsk/emca/jp). 

KUALA KAPUAS- Pemerintah Kabupaten Kapuas memfasilitasi mediasi sengketa lahan plasma antara perusahaan Agrinas Palma Nusantara Regional 3 Kalimantan Tengah dengan masyarakat dari tiga desa di Kecamatan Mantangai, Senin (9/3/2026).

Mediasi yang berlangsung di ruang rapat Rumah Jabatan Bupati Kapuas itu melibatkan perwakilan masyarakat Desa Humbang Raya, Desa Lahei, dan Desa Tabore bersama pihak perusahaan.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Kapuas, H Muhammad Wiyatno, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Usis I. Sangkai, Pimpinan KPAP II Wilayah Kalimantan dan Sulawesi Mayjen TNI (Purn.) Ibnu Triwidodo, serta sejumlah perwakilan perangkat daerah terkait. Fasilitasi mediasi dilakukan oleh Bagian Sumber Daya Alam (PSDA) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas.

Dalam pertemuan itu, Bupati Kapuas, H Muhammad Wiyatno, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjadi fasilitator dalam mencari solusi terbaik melalui dialog terbuka yang mengedepankan prinsip keadilan.

"Pemerintah daerah hadir untuk memfasilitasi komunikasi antara perusahaan dan masyarakat agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dengan tetap memperhatikan hak serta kewajiban masing-masing pihak,” ujar Wiyatno.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kondusivitas di tengah masyarakat selama proses penyelesaian sengketa berlangsung, sehingga tidak memicu konflik yang dapat merugikan masyarakat maupun iklim investasi di daerah.

Menurutnya, melalui forum mediasi tersebut diharapkan dapat ditemukan titik temu yang adil sehingga hubungan antara perusahaan dan masyarakat tetap terjaga serta memberi manfaat bagi pembangunan daerah.

Selain itu, Wiyatno mengusulkan dilakukan pengukuran ulang terhadap lahan yang menjadi objek sengketa guna memperoleh kejelasan data di lapangan.

"Kami menginginkan adanya pengukuran ulang terhadap lahan yang disengketakan agar semua pihak memiliki dasar yang jelas dan objektif. Dengan data yang akurat, penyelesaian persoalan ini diharapkan dapat dilakukan secara adil dan transparan,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Usis I. Sangkai, menegaskan pemerintah daerah akan terus mengawal proses mediasi agar berjalan transparan dan sesuai ketentuan.

"Kami berharap seluruh pihak dapat menyampaikan aspirasi secara terbuka dalam forum ini. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator untuk menjembatani komunikasi sehingga dapat tercapai solusi terbaik bagi masyarakat maupun pihak perusahaan,” ujarnya.

Melalui mediasi tersebut, pemerintah daerah berharap tercapai kesepahaman antara perusahaan dan masyarakat sehingga sengketa lahan plasma dapat diselesaikan secara konstruktif sekaligus menjaga iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Kapuas. (fah/hru/jp). 

JAKARTA- DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong percepatan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional Banjarbakula agar dapat direalisasikan pada tahun 2026. 

Hal ini disampaikan dalam konsultasi Komisi III DPRD Kalsel dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkait rencana pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah terpadu di kawasan Banjarbakula.

Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Jakarta Pusat, Senin (9/3/2026). Rombongan dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si., didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, H Alpiya Rakhman, serta diikuti mitra kerja Komisi III dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan.

Mustaqimah mengatakan, berdasarkan penjelasan dari Kementerian PU, masih terdapat sejumlah persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi pemerintah daerah sebelum proyek pembangunan dapat dilaksanakan.

"Masih ada beberapa dokumen yang perlu diselesaikan, termasuk penyesuaian administrasi akibat pergantian pejabat serta persyaratan lainnya,” ujarnya.

Ia menegaskan, percepatan pembangunan TPST Regional Banjarbakula sangat penting mengingat persoalan sampah di Kalimantan Selatan saat ini dinilai sudah cukup mendesak.

"Kita berharap pembangunan ini dapat segera direalisasikan, karena Kalimantan Selatan saat ini menghadapi kondisi darurat sampah,” katanya.

Sementara itu, Direktur Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum RI, Ir. Prasetyo, M.Eng., menyatakan pihak kementerian berkomitmen mendukung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam penyediaan fasilitas pengolahan sampah terpadu.

Menurutnya, pembangunan TPST Regional Banjarbakula ditargetkan mulai direalisasikan pada tahun 2026 dan akan melayani lima kabupaten/kota di kawasan tersebut.

"Kami menargetkan pada 2026 pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu di Kalimantan Selatan yang akan melayani lima kabupaten/kota di kawasan Banjarbakula,” jelasnya.

Fasilitas tersebut diproyeksikan memiliki kapasitas pengolahan sekitar 150 ton sampah per hari sehingga diharapkan dapat membantu mengurangi permasalahan sampah di wilayah Kalimantan Selatan.

"Insya Allah pembangunannya akan dilaksanakan melalui balai kami,” pungkasnya. (sar/ali/jp). 

JAWA TIMUR- Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan kerja ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur, Senin (9/3/2026) pagi. Kunjungan tersebut bertujuan mempelajari strategi dan inovasi pengelolaan pajak serta retribusi daerah guna memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menambah beban bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, melalui Anggota Komisi II, Umar Sadik, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya DPRD memperoleh referensi terbaik dalam penyempurnaan regulasi pajak dan retribusi daerah.

Menurut Umar, pengalaman Jawa Timur yang dinilai memiliki sistem pengelolaan pendapatan daerah yang maju dapat menjadi bahan pembelajaran penting bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

"Kami ingin melihat secara langsung strategi dan inovasi yang dilakukan Bapenda Jawa Timur dalam mengelola pajak dan retribusi daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan nantinya mampu meningkatkan PAD namun tetap berpihak kepada masyarakat,” ujar Umar Sadik.

Ia menambahkan, Komisi II DPRD Kalsel berkomitmen memastikan setiap perubahan regulasi dilakukan secara hati-hati dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan, kemudahan pelayanan, serta kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Subbidang Analisis dan Pelaporan Bapenda Jawa Timur, Kholid, yang menerima rombongan menjelaskan bahwa optimalisasi pajak dan retribusi daerah di Jawa Timur dilakukan melalui kerja sama intensif dengan berbagai Unit Pelaksana Daerah (UPD).

Menurutnya, koordinasi dan pendataan potensi secara berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan seluruh potensi penerimaan daerah dapat teridentifikasi secara optimal.

"Untuk itu, kami bekerja sama dengan seluruh UPD dalam melakukan pendataan potensi pajak dan retribusi daerah. Namun karena sifatnya dinamis, data tersebut harus terus diperbarui secara rutin, terutama pada sektor layanan seperti rumah sakit yang memiliki potensi penerimaan cukup besar,” ujar Kholid. (sar/ali/jp). 

KUALA KAPUAS- Wakil Bupati Kapuas, Dodo, menghadiri kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 yang digelar di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Senin (9/3/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Kapuas didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Kapuas, Ahmad M. Saribi serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kapuas, Hj Marlina.

Pertemuan tingkat tinggi TP2DD itu dipimpin Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H Edy Pratowo, didampingi Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung. Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah.

HLM TP2DD dilaksanakan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar pemerintah daerah dalam mendorong percepatan dan perluasan implementasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Langkah ini mencakup pengelolaan keuangan daerah, peningkatan transparansi, serta optimalisasi pendapatan daerah.

Wakil Bupati Kapuas, Dodo, mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas berkomitmen mendukung program digitalisasi daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel.

"Digitalisasi transaksi pemerintah daerah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat tata kelola keuangan daerah,” ujarnya.

Melalui forum HLM TP2DD tersebut, diharapkan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota semakin kuat dalam mempercepat implementasi sistem transaksi non-tunai di lingkungan pemerintah daerah.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memaparkan capaian elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kinerja TP2DD di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. (fah/hru/jp). 

PANGKALAN BUN- Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Tengah, I Putu Murdiana, melakukan monitoring dan evaluasi (monev) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pangkalan Bun, Senin (9/3/2026). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan program pembinaan dan pelayanan pemasyarakatan berjalan optimal.

Dalam kegiatan tersebut, I Putu Murdiana didampingi Kepala Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun, Dawa’i. Keduanya meninjau langsung sejumlah sarana pembinaan serta fasilitas kerja yang ada di lingkungan lapas.

Salah satu fokus peninjauan adalah program kemandirian warga binaan di bidang pertanian dan perikanan. Program ini menjadi salah satu unggulan pembinaan yang bertujuan membekali warga binaan dengan keterampilan produktif.

Kakanwil meninjau area pertanian serta kolam perikanan yang dikelola oleh warga binaan. Selain sebagai sarana pelatihan keterampilan, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi warga binaan.

Selain itu, I Putu Murdiana juga mengecek sejumlah ruang kerja pegawai di lingkungan Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun guna memastikan kondisi kerja yang tertata dan mendukung kinerja pelayanan pemasyarakatan.

Peninjauan juga dilakukan pada berbagai kegiatan pembinaan keterampilan lain yang diikuti warga binaan, di antaranya pelatihan tata boga, pembuatan sandal, sablon totebag, serta kegiatan menjahit.

I Putu Murdiana mengapresiasi berbagai program pembinaan yang telah berjalan di Lapas Pangkalan Bun. Menurutnya, program kemandirian tersebut memberikan nilai positif sekaligus menjadi bekal penting bagi warga binaan setelah kembali ke masyarakat.

"Kegiatan pembinaan kemandirian seperti pertanian, perikanan hingga keterampilan produksi merupakan bagian penting dari proses pemasyarakatan. Kita ingin memastikan warga binaan memiliki bekal keterampilan yang bermanfaat ketika kembali ke tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan program pembinaan yang berkelanjutan dan inovatif agar memberikan dampak nyata bagi warga binaan.

"Kami mendorong seluruh UPT Pemasyarakatan di Kalimantan Tengah untuk terus mengembangkan program pembinaan yang produktif dan bernilai ekonomi,” tambahnya.

Melalui kegiatan monitoring tersebut, pihaknya berharap kualitas pembinaan di lingkungan pemasyarakatan dapat terus ditingkatkan sehingga memberikan manfaat nyata bagi warga binaan.

"Dengan monitoring ini kita dapat melihat langsung capaian maupun hal-hal yang masih perlu ditingkatkan, sehingga pembinaan di lapas dapat berjalan lebih efektif,” kata I Putu Murdiana. (zi/jp). 

TANJUNG- Kepolisian Resor Tabalong turut berperan dalam percepatan pembangunan Jembatan Sakuyah di Kecamatan Bintang Ara guna mempermudah akses transportasi antar desa.

Jembatan yang berada di Desa Dambung Raya tersebut sebelumnya putus dan sempat menyebabkan sebuah kendaraan roda empat tercebur ke Sungai Sakuyah pada Minggu (18/5/2025). Akibat kerusakan itu, akses utama yang menghubungkan Desa Dambung Raya, Desa Hegar Manah, dan Desa Panaan sempat terhambat.

Untuk mempercepat pembangunan kembali jembatan, personel Polres Tabalong bersama anggota Kompi Korps Brigade Mobil (Brimob) Tanjung serta masyarakat setempat bahu-membahu melakukan pengerjaan di lokasi.

Jembatan Sakuyah diketahui rusak sejak pertengahan 2025 dan mulai dibangun kembali pada awal 2026 dengan pendampingan, pengawasan, serta bantuan tenaga dari Polres Tabalong.

Aparat Desa Dambung Raya, Tatak, mengatakan rusaknya jembatan tersebut membuat warga harus menempuh perjalanan jauh untuk menuju Desa Panaan.

"Akibat putusnya jembatan ini, masyarakat harus menempuh perjalanan sekitar empat jam. Dengan dibangunnya kembali Jembatan Sakuyah, waktu tempuh menjadi sekitar 45 menit,” ujarnya. 

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Tabalong dan seluruh pihak yang telah membantu pembangunan jembatan tersebut.

"Saya selaku aparat Desa Dambung Raya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Kapolres Tabalong yang turut andil dalam pembangunan Jembatan Sakuyah ini,” tambahnya.

Saat ini, progres pembangunan jembatan telah mencapai sekitar 85 persen dan ditargetkan rampung sebelum Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Pada Minggu (8/3/2026) pagi, kegiatan di lapangan dipimpin Kabag Log Polres Tabalong, AKP Lamris Manurung bersama Kapolsek Bintang Ara, Iptu Hartanto dan Kasi Humas Iptu Heri Siswoyo. Mereka didampingi personel Kompi Brimob Tanjung yang dipimpin AKP Suyanto serta personel dari berbagai satuan kerja.

Dalam kegiatan percepatan pembangunan pada Senin (9/3/2026), personel Polri melaksanakan pengeboran papan lantai serta pemasangan papan kayu ulin yang digunakan sebagai lantai jembatan gantung Sakuyah.

Jembatan tersebut merupakan akses utama dan tercepat bagi masyarakat yang menghubungkan Desa Panaan dengan Desa Dambung Raya dan Desa Hegar Manah di Kecamatan Bintang Ara.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo melalui Kasi Humas Iptu Heri Siswoyo, menyampaikan bahwa keterlibatan personel Polres Tabalong merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam mendukung akses transportasi antar desa.

"Pembangunan jembatan ini merupakan bentuk sinergitas antara Polri dan masyarakat. Kami berharap dengan selesainya Jembatan Sakuyah dapat mempermudah mobilitas warga serta mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat di Kecamatan Bintang Ara,” ujarnya. (fah/jp). 

KUALA PEMBUANG- Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Seruyan mengamankan dua pria berinisial I.A. dan H.R. yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu. 

"Kedua pelaku kami tangkap di sebuah rumah kontrakan di Jalan Samudin Gang Kauman, Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Sabtu (7/3/2026) sekitar pukul 13.00 WIB," ujar Kapolres Seruyan, AKBP Beddy Suwendi melalui Kasat Narkoba, IPTU Dwi Triyanto kepada wartawan, Senin (9/3/2026). 

Dalam penggerebekan tersebut, polisi menemukan delapan paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu di dalam rumah kontrakan. Selain itu, tiga paket sabu lainnya ditemukan setelah sebelumnya dibuang oleh salah satu terduga pelaku melalui jendela rumah.

"Selain sabu, kami juga mengamankan sejumlah barang bukti lain berupa satu sendok sabu yang terbuat dari sedotan, 140 plastik klip kecil, satu timbangan digital, satu alat hisap sabu (bonk), dua unit telepon genggam, serta uang tunai Rp120.000 yang diduga hasil penjualan sabu," ujar IPTU Dwi. 

Ia menjelaskan, pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika di sebuah rumah kontrakan di kawasan tersebut. Menindaklanjuti laporan itu, anggota melakukan penyelidikan hingga akhirnya mendatangi lokasi yang dimaksud. 

"Saat tiba di TKP, anggota mendapati dua pria berada di dalam rumah kontrakan dan langsung mengamankannya," ujar IPTU Dwi. 

Pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan dua warga setempat terhadap kedua pria tersebut. Dari I.A. ditemukan uang tunai Rp150.000 di saku celana depan sebelah kiri, sedangkan dari H.R. ditemukan uang tunai Rp100.000 di saku celana depan sebelah kiri.

Kemudian, dilanjutkan penggeledahan dan petugas menemukan delapan paket sabu beserta sejumlah perlengkapan yang diduga digunakan dalam aktivitas peredaran narkotika.

Saat proses penggeledahan berlangsung, salah satu terduga pelaku juga diminta menunjukkan benda yang sebelumnya sempat ia lempar melalui jendela. Setelah diambil dan disaksikan para saksi, benda tersebut diketahui berisi tiga paket yang diduga narkotika jenis sabu.

"Saat ini kedua terduga pelaku beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Seruyan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut," ujar IPTU Dwi.

IPTU Dwi menegaskan, bahwa saat ini pihaknya juga masih mendalami kemungkinan adanya jaringan atau pihak lain yang terlibat dalam peredaran narkotika tersebut. (gan/jp). 

SURABAYA- Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan studi komparasi ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur guna memperdalam pelaksanaan program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pemberdayaan Sosial Ekonomi. Kunjungan berlangsung di Surabaya, Senin (9/3/2026) pagi.

Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, bersama sejumlah anggota dewan. Kegiatan ini bertujuan mempelajari kebijakan, strategi, dan inovasi yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengoptimalkan program bantuan sosial agar lebih tepat sasaran serta mampu meningkatkan kemandirian masyarakat penerima manfaat.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial bersyarat dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga kurang mampu. Selain memberikan bantuan finansial, program ini juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan keluarga penerima manfaat agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Bantuan Pemberdayaan Sosial Ekonomi diarahkan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat rentan melalui dukungan usaha produktif, pelatihan keterampilan, serta pendampingan pengembangan usaha kecil.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, mengatakan kunjungan tersebut memberikan banyak informasi terkait pengelolaan program bantuan sosial yang telah diterapkan di Jawa Timur.

"Pertemuan ini memberi banyak masukan bagi kami di Kalsel, terutama terkait upaya menekan angka kemiskinan dan pengelolaan program bantuan sosial agar lebih efektif,” ujarnya.

Ia juga mendorong lahirnya inovasi dalam program peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik melalui program pemerintah daerah maupun dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Selatan.

Rombongan Komisi IV DPRD Kalsel diterima langsung Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dra. Restu Novi Widiana, M.M. Ia mengapresiasi kunjungan tersebut sebagai sarana berbagi pengalaman antar daerah dalam pengelolaan program kesejahteraan sosial.

"Pertemuan seperti ini menjadi ruang bertukar informasi mengenai program yang dijalankan di masing-masing daerah, sehingga dapat menjadi referensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial,” katanya.

Melalui studi komparasi ini, DPRD Kalsel berharap berbagai praktik baik yang diterapkan di Jawa Timur dapat menjadi referensi dalam memperkuat program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp). 

BANDUNG- Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel melakukan kunjungan kerja ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung, Senin (9/3/2026). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka penyempurnaan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Rombongan dipimpin Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Adrizal, bersama sejumlah anggota komisi lainnya. Kunjungan tersebut bertujuan melakukan studi komparasi terkait kebijakan dan mekanisme pengelolaan pajak serta retribusi daerah yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kedatangan rombongan diterima Analis Kebijakan Ahli Muda Bapenda Jawa Barat, Bela Negara. Dalam pertemuan tersebut, ia memaparkan berbagai kebijakan dan strategi pengelolaan pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak dan retribusi.

Pertemuan juga membahas implementasi regulasi pajak daerah, sistem pelayanan kepada wajib pajak, hingga inovasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa memberatkan masyarakat.

Adrizal mengatakan, kunjungan ini menjadi bagian dari upaya DPRD Kalsel dalam mencari referensi dan masukan untuk penyempurnaan revisi Perda Pajak dan Retribusi yang saat ini tengah dibahas bersama pemerintah daerah.

"Pengelolaan pajak daerah di Kalsel masih perlu dioptimalkan. Kunjungan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat regulasi dan mekanisme yang nantinya akan dibahas dalam panitia khusus (pansus) terkait pajak dan retribusi daerah,” ujarnya.

Ia mencontohkan salah satu sektor yang perlu dioptimalkan adalah pajak air permukaan, khususnya pada perusahaan pertambangan. Selama ini pelaporan pajak lebih banyak berdasarkan inisiatif perusahaan tanpa verifikasi menyeluruh dari pemerintah daerah.

"Ke depan perlu dilakukan pengecekan langsung agar laporan yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu, kami juga akan menyinkronkan kebijakan dengan perda di tingkat kabupaten dan kota agar pengelolaan pajak daerah lebih optimal,” jelasnya.

Menurut Adrizal, pengalaman Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengelola pendapatan daerah dapat menjadi pembelajaran bagi Kalimantan Selatan, terutama dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, transparan, serta memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Melalui studi komparasi ini, Komisi II DPRD Kalsel berharap revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah yang dihasilkan nantinya mampu meningkatkan pendapatan daerah sekaligus tetap memperhatikan aspek keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam memperkuat regulasi daerah guna mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. (sar/ali/jp). 

PURUK CAHU- DPRD Murung Raya menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan pandangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD tentang Pengelolaan Kelompok Tani, Senin (9/3/2026).

Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang I Tahun 2026 tersebut dipimpin Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi, didampingi Wakil Ketua I DPRD, Dina Maulidah. Kegiatan itu juga dihadiri anggota DPRD, unsur Forkopimda, jajaran pejabat Pemkab Murung Raya, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Wakil Bupati Mura, Rahmanto Muhidin, menyampaikan pandangan pemerintah daerah terhadap Raperda tersebut di hadapan peserta rapat.

Dalam penyampaiannya, Rahmanto Muhidin mengapresiasi inisiatif DPRD Murung Raya yang mengusulkan Raperda tentang Pengelolaan Kelompok Tani sebagai upaya memperkuat sektor pertanian di daerah.

"Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada DPRD atas inisiatif penyusunan Raperda tentang Pengelolaan Kelompok Tani. Ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu pilar penting pembangunan daerah,” ujarnya.

Menurut Rahmanto, kelompok tani memiliki peran strategis sebagai wadah bagi para petani untuk meningkatkan kapasitas dan memperkuat kerja sama. Selain itu, kelompok tani juga memudahkan petani dalam mengakses berbagai program pemerintah.

Program tersebut antara lain bantuan sarana produksi, pelatihan, pendampingan, hingga akses terhadap permodalan dan pemasaran hasil pertanian.

Ia berharap, Raperda tersebut nantinya dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam memperkuat kelembagaan kelompok tani serta meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan petani di Murung Raya.

"Melalui Raperda ini diharapkan dapat memperluas akses petani terhadap teknologi, permodalan, dan pasar sehingga sektor pertanian di daerah dapat berkembang lebih optimal,” tambahnya. (maya/jp). 

TAMIANG LAYANG- Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Barito Timur membagikan 100 paket takjil kepada para pengguna jalan di depan Mako Polres Bartim, Jalan A. Yani, Senin (9/3/2026) sore.

Kegiatan sosial yang digelar dalam rangka bulan suci Ramadan ini dipimpin langsung oleh Kasatlantas Polres Barito Timur, AKP Asri Putra Bahari, S.Tr.K., S.I.K., bersama personel Satlantas Polres Bartim.

Pembagian takjil menyasar pengendara roda dua dan roda empat yang melintas di depan Mapolres Bartim, khususnya masyarakat yang masih berada di perjalanan menjelang waktu berbuka puasa.

"Sebanyak 100 paket takjil kami bagikan kepada para pengguna jalan sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat, khususnya di bulan Ramadhan,” kata AKP Asri Putra Bahari.

Selain membagikan takjil, personel Satlantas juga memberikan imbauan kepada para pengendara agar selalu tertib dan mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama.

Imbauan tersebut disampaikan secara humanis sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas serta menciptakan keamanan dan ketertiban di jalan raya.

AKP Asri Putra Bahari berharap, kegiatan ini dapat mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat, sekaligus mendorong terciptanya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) yang kondusif di wilayah Kabupaten Barito Timur.

Pembagian takjil berjalan lancar hingga selesai dan mendapat respons positif dari masyarakat. (zi/jp). 

PALANGKA RAYA- Bupati Murung Raya (Mura), Heriyus, menghadiri peluncuran aplikasi E-Pahari dan Electronic Data Capture (EDC) Bank Kalteng yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) serta Kick Off Mini Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kalimantan Tengah.

Kegiatan tersebut digelar di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Senin (9/3/2026), dan dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H Edy Pratowo.

Bupati Heriyus menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Bank Kalteng dalam memperluas implementasi transaksi non-tunai di daerah.

"Kami sangat mendukung langkah Bank Kalteng dan Pemprov dalam memperluas jangkauan digitalisasi ini. Harapannya, dengan kemudahan transaksi non-tunai, roda ekonomi di tingkat desa hingga kabupaten dapat bergerak lebih cepat dan akuntabel,” ujarnya.

Peluncuran aplikasi E-Pahari dan fasilitas EDC Bank Kalteng menjadi salah satu upaya memperkuat layanan perbankan daerah sekaligus mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi digital.

Menurut Heriyus, modernisasi sistem pembayaran merupakan langkah penting untuk mengikuti perkembangan teknologi serta meningkatkan efisiensi layanan publik dan sektor ekonomi daerah.

Selain peluncuran inovasi perbankan tersebut, kegiatan juga diisi dengan rapat koordinasi TP2DD yang membahas strategi penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerapan sistem pembayaran elektronik.

Pada kesempatan yang sama, dilakukan Kick Off Mini Championship TP2DD sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Tengah untuk meningkatkan implementasi transaksi digital di wilayah masing-masing. (dsk/maya/jp).