BREAKING NEWS

Pemprov Kalsel

Wakil Rakyat

Pemkab Batola

Minggu, 11 Oktober 2026

Ikuti Munas XI PPNI di Bengkulu, DPD PPNI Barito Timur Komitmen Perjuangkan Aspirasi Perawat

TAMIANG LAYANG- Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPD PPNI) Kabupaten Barito Timur (Bartim), Kalimantan Tengah, mengikuti Musyawarah Nasional (Munas) XI PPNI di Hotel Mercure Bengkulu, Kota Bengkulu, pada 9–11 Oktober 2026. Keikutsertaan ini menjadi bagian dari upaya memperjuangkan aspirasi perawat daerah dalam penentuan arah kebijakan organisasi untuk periode 2026–2031.

Ketua DPD PPNI Kabupaten Barito Timur, Nelwal Adrius, menyampaikan bahwa Munas XI merupakan forum strategis bagi perwakilan daerah untuk terlibat dalam pembahasan program kerja dan kebijakan organisasi profesi keperawatan.

Menurutnya, sejumlah isu yang menjadi perhatian meliputi peningkatan kesejahteraan perawat, penguatan kompetensi dan profesionalisme, perlindungan hukum bagi tenaga keperawatan, serta pemerataan distribusi perawat.

"Keikutsertaan DPD PPNI Barito Timur dalam Munas XI menjadi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi perawat di daerah sekaligus memperkuat koordinasi dengan jajaran PPNI dari berbagai wilayah,” ujar  Nelwan, Minggu (11/10/2026) pagi. 

Dalam pelaksanaannya, Munas XI PPNI mengagendakan pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPNI untuk masa bakti 2026–2031. Forum tersebut juga membahas penyusunan program kerja dan arah kebijakan organisasi dalam menghadapi perkembangan serta tantangan profesi keperawatan.
Sementara itu, Sekretaris DPD PPNI Barito Timur, Titis Dira Karruri, menambahkan bahwa  bagi PPNI Barito Timur, pembahasan tersebut penting karena kebijakan organisasi di tingkat nasional berhubungan dengan pengembangan profesi dan pelaksanaan pelayanan keperawatan di daerah. 

"Karena itu, isu regulasi profesi, kepastian perlindungan hukum, dan pemerataan tenaga perawat menjadi perhatian dalam forum tersebut," ujar Titis. 

Munas XI PPNI resmi dibuka oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin. Pembukaan turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, Anggota DPD RI daerah pemilihan Bengkulu Destita Khairilisani, serta jajaran pengurus PPNI pusat dan daerah.

Melalui partisipasi dalam forum nasional tersebut, Titis yang wanita ramah tersebut berharap dapat memperkuat hubungan kelembagaan dengan pengurus PPNI dari berbagai daerah dan mendorong agar kebutuhan perawat di tingkat kabupaten menjadi bagian dari pembahasan kebijakan organisasi. (zi/jp). 

Sabtu, 10 Oktober 2026

IBITEK Perkuat Kompetensi AI dan Technopreneurship, Siapkan Lulusan Bersaing di Era Digital

BANJARMASIN- Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan (IBITEK) memperkuat adaptasi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) di lingkungan kampus serta pengembangan kompetensi technopreneurship untuk menyiapkan lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja dan dunia usaha. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan dosen, pendampingan pemanfaatan AI dalam pembelajaran, serta rekonstruksi kurikulum.

Rektor IBITEK, Dr. Yanuar Bachtiar, SE., M.Si., menyampaikan hal tersebut dalam rangkaian wisuda Program Sarjana dan Magister Tahun Akademik 2025/2026 di Banjarmasin, Sabtu (10/10/2026). Menurutnya, penguasaan teknologi harus berjalan beriringan dengan kemampuan bisnis agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menciptakan inovasi dan peluang usaha berbasis teknologi.

"Pemanfaatan teknologi harus dipadukan dengan kemampuan bisnis. Inilah yang ingin kita kembangkan di IBITEK. Mudah-mudahan dengan demikian, alumni kita tidak tertinggal oleh perubahan zaman dan mampu memiliki daya saing yang luar biasa di tingkat nasional,” ujar Yanuar.

Ia menambahkan, IBITEK juga berharap para alumninya mampu bersaing di tingkat internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, perguruan tinggi perlu terus menyesuaikan kurikulum dan metode pembelajaran dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan dunia kerja.

Penguatan kompetensi digital di IBITEK tidak hanya menyasar mahasiswa, tetapi juga dosen sebagai tenaga pendidik. Kampus menyadari bahwa perbedaan generasi dan tingkat penguasaan teknologi membutuhkan pendekatan pembelajaran dan pendampingan yang sesuai.

Yanuar menjelaskan, sebagian dosen relatif terbiasa menggunakan teknologi digital, sedangkan sebagian lainnya masih memerlukan pendampingan untuk mengoptimalkan pemanfaatan AI.

"Kami tidak bisa langsung menugaskan dosen untuk menerapkan AI begitu saja. Dosen kita berasal dari generasi yang berbeda-beda. Karena itu, pendekatan yang kami lakukan adalah memberikan pelatihan dan mendampingi mereka dengan bantuan dosen-dosen muda yang memang sangat familier dengan teknologi,” jelasnya.

Menurut Yanuar, pendekatan tersebut dilakukan agar proses transformasi digital di lingkungan kampus berlangsung secara bertahap dan melibatkan seluruh dosen. Perbedaan kemampuan teknologi di antara tenaga pendidik, kata dia, perlu dijawab melalui penguatan kompetensi dan budaya belajar bersama.

Salah satu upaya yang dilakukan IBITEK ialah menyelenggarakan pelatihan rekonstruksi kurikulum dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Kegiatan tersebut dilengkapi pendampingan, termasuk penggunaan AI dalam penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

Dengan pendekatan itu, pemanfaatan AI diharapkan tidak sebatas mengikuti tren teknologi, tetapi juga mendukung dosen dalam merancang pembelajaran yang lebih terarah dan relevan dengan kebutuhan mahasiswa.

Yanuar mengatakan, pelatihan dan pendampingan telah dilaksanakan berulang kali. Meski proses adaptasi mulai berjalan, IBITEK tetap membuka ruang pendampingan bagi dosen yang masih menghadapi kendala dalam menggunakan perangkat maupun aplikasi berbasis AI.

"Alhamdulillah, proses ini berjalan. Kalau masih ada kendala, khususnya bagi dosen yang belum terlalu akrab dengan teknologi, tentu akan kita bantu. Kita ingin terus menggali manfaat AI agar bisa dimanfaatkan secara optimal di lingkungan kampus,” tuturnya.

IBITEK berharap penguatan kompetensi dosen, pembaruan kurikulum, dan pengembangan technopreneurship dapat mendukung terciptanya proses pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Mahasiswa juga diharapkan mampu memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan inovasi yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Kejuruan Nasional Indonesia (LPKNI) Banjarmasin, Drs. H Faisal Rizani Said, M.Si., menekankan pentingnya perguruan tinggi dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kreatif, inovatif, produktif, kompetitif, serta memiliki jiwa kewirausahaan dan akhlak yang baik.

Faisal mengingatkan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi harus ditopang kualitas, kapasitas, dan fokus pada misi pembangunan SDM yang kompeten.

Ia juga mengajak para lulusan IBITEK untuk terus meningkatkan kemampuan diri, memelihara semangat belajar, dan menunjukkan kualitas melalui karya serta prestasi.

"Kunci pembuka peluang masa depan adalah tekad, kemauan, dan segala usaha yang sepenuh hati dari jiwa kita,” pesan Faisal kepada para wisudawan.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan IBITEK, pihak yayasan mendorong tiga agenda. Pertama, memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu melalui Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan beasiswa yayasan. Kedua, memfasilitasi dosen untuk melanjutkan studi ke jenjang doktoral. Ketiga, menambah program studi baru pada jenjang pascasarjana, yakni program Doktor Ekonomi.

Dukungan tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik, dan memperkuat pengembangan akademik IBITEK.

Pada wisuda Tahun Akademik 2025/2026, IBITEK meluluskan mahasiswa dari Program Sarjana dan Program Magister pada bidang Manajemen dan Akuntansi.

Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah lulusan terdiri atas Program Sarjana Manajemen 116 orang; Program Sarjana Akuntansi 113 orang; Program Magister Manajemen 110 orang; dan Program Magister Akuntansi 16 orang. Dengan demikian, total lulusan yang tercatat mencapai 355 orang. 

IBITEK juga memberikan perhatian kepada lulusan dengan capaian indeks prestasi kumulatif (IPK) tertinggi pada masing-masing program studi.

Pada Program Sarjana Manajemen, tiga lulusan dengan IPK tertinggi yang tercantum ialah Rara Jenniesa Kuheba dan Dhea Ananda Amelia, masing-masing dengan IPK 3,92, serta Alya Putri Nabila dengan IPK 3,90. Ketiganya memperoleh predikat dengan pujian sebagaimana tercantum dalam data yang disampaikan.

Pada Program Sarjana Akuntansi, lulusan yang tercatat ialah Ivana Rimba dengan IPK 3,92, Nurhidayati dengan IPK 3,91, dan Nada Noor Ariska dengan IPK 3,88. Ketiganya meraih predikat dengan pujian.

Sementara itu, pada Program Magister Manajemen, Harris Wiyarta, Novela Deva Puasa Sucifa. F., dan Windasari Melayanti masing-masing meraih IPK 4,00 dengan predikat pujian.

Pada Program Magister Akuntansi, Akhmad Nhafarin meraih IPK 3,93, Hendri Apriadi memperoleh IPK 3,85, dan Nency Pratiwi Aiba mencatat IPK 3,82. Ketiganya memperoleh predikat dengan pujian.

Kegiatan wisuda tersebut turut dihadiri perwakilan Gubernur Kalimantan Selatan, yakni Dinansyah, yang menjabat Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Melalui penguatan pembelajaran berbasis teknologi, peningkatan kualifikasi dosen, serta pengembangan akses dan jenjang pendidikan, IBITEK menegaskan komitmennya untuk menyiapkan lulusan yang mampu beradaptasi dengan perubahan, mengembangkan inovasi, dan membangun daya saing di tingkat nasional maupun internasional. (prkm/hru/jp). 

Sempat Tersesat akibat Lupa Arah Jalan Pulang, Lansia di Pematang Karau Ditemukan Selamat

TAMIANG LAYANG- Lansia berusia 75 tahun bernama Badrun alias Pak Sidi, warga Desa Tuyau RT. 01, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, ditemukan selamat pada Sabtu (10/10/2026) pagi setelah sempat dilaporkan hilang sejak Jum'at (9/10/2026).

Kejadian bermula saat Pak Sidi berpamitan menuju kebunnya di Desa Pinang Tunggal pada Jumat sekitar pukul 10.00 WIB. Namun hingga malam hari, korban tak kunjung kembali. Keluarga dan warga Desa Pinang Tunggal yang khawatir kemudian melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Pematang Karau.

Menerima laporan warga, tim gabungan yang terdiri dari Polsek Pematang Karau, personel Brimob Batalyon C, aparat kecamatan, Pemdes Pinang Tunggal, relawan, serta warga setempat langsung menggelar operasi pencarian sejak pukul 21.00 WIB.

Pencarian malam sempat terkendala tebalnya kabut asap di lokasi kejadian, sehingga penyisiran dihentikan sementara pada pukul 23.30 WIB dan dilanjutkan esok harinya.

Operasi pencarian kembali dibuka pada Sabtu pukul 06.00 WIB. Saat tim tengah bersiap, sekitar pukul 07.22 WIB, Pak Sidi terlihat berjalan di sepanjang jalan rintisan ekskavator penanganan Karhutla Desa Pinang Tunggal.

Kapolsek Pematang Karau, IPDA Rikardo Hutahaean, membenarkan ditemukannya korban dalam kondisi sehat tanpa luka.

"Penyisiran dan upaya tim gabungan membuahkan hasil. Saudara Badrun berhasil ditemukan pada Sabtu pagi dalam keadaan sehat dan selamat," ujar IPDA Rikardo, Sabtu (10/10/2026). 

Rikardo menjelaskan, berdasarkan keterangan yang dihimpun, korban tersesat di area perkebunan karena lupa arah jalan pulang akibat faktor usia.

"Yang bersangkutan tersesat dan tidak ingat jalan pulang karena faktor usia dan pikun. Setelah dievakuasi dan dipastikan kondisinya sehat, korban langsung kami antarkan kembali ke rumahnya di Desa Tuyau," jelasnya.

Kapolsek mengimbau masyarakat untuk lebih mengawasi anggota keluarga lansia saat beraktivitas di luar rumah guna menghindari kejadian serupa. (zi/jp). 

Jumat, 09 Oktober 2026

Banggar DPRD Kalsel Dalami Mekanisme Penyusunan RAPBD 2027 ke DPRD Kalteng

PALANGKA RAYA- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggali referensi terkait mekanisme penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 melalui kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Jum'at (9/10/2026).

Kunjungan tersebut difokuskan pada sinkronisasi pembahasan anggaran, optimalisasi peran komisi, serta penguatan koordinasi antara Badan Anggaran, Sekretariat DPRD, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Pimpinan kunjungan, Ilham Nor, mengatakan pembahasan bersama DPRD Kalteng menghasilkan sejumlah masukan yang dinilai relevan dengan proses penyusunan anggaran di Kalsel. Salah satu aspek yang menjadi perhatian ialah mekanisme pembahasan di tingkat komisi sebelum dilanjutkan dalam rapat bersama Badan Anggaran.

"Kita tadi membahas RAPBD 2027. Alhamdulillah, banyak masukan yang sejalan dengan Kalsel. Namun, ada beberapa hal teknis yang perlu diperhatikan, seperti optimalisasi pembahasan di komisi sebelum dilakukan rapat bersama Badan Anggaran,” ujar Ilham.

Ia menambahkan, koordinasi yang terstruktur antara unsur legislatif dan perangkat pendukung pemerintahan daerah diperlukan agar proses pembahasan anggaran berjalan efektif dan sesuai tahapan.

Menurut Ilham, penyusunan APBD juga perlu mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan, sekaligus mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD. Dengan demikian, arah kebijakan anggaran dapat selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan visi-misi gubernur.

"Perlu ada harmonisasi antara Badan Anggaran, Sekretariat Dewan, dan TAPD. Kami berharap APBD Kalsel dapat dimaksimalkan dan kebijakan yang dibentuk berdasarkan RPJMD yang sudah disahkan, sehingga visi-misi gubernur dapat berjalan seiring dengan aspirasi DPRD Kalsel,” kata politikus Partai Gerindra tersebut.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Provinsi Kalteng, H Pajarudinnoor, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia mengapresiasi upaya Banggar DPRD Kalsel dalam memperkuat koordinasi dan bertukar informasi mengenai mekanisme penganggaran daerah.

Menurutnya, pertukaran informasi antarlembaga legislatif dapat menjadi sarana untuk menyelaraskan pemahaman mengenai tata kerja dan tahapan pembahasan APBD. Koordinasi antara Sekretariat DPRD, TAPD, dan Badan Anggaran juga dinilai penting untuk mendukung proses penganggaran yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu.

Melalui kunjungan ini, Banggar DPRD Kalsel diharapkan memperoleh referensi tambahan untuk mendukung pembahasan RAPBD 2027 agar selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat. (sar/ali/jp). 

Bapemperda DPRD Kalsel Bahas Efisiensi Usulan Raperda 2027 dengan DPRD Kalteng

PALANGKA RAYA- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berkoordinasi dengan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk membahas penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027, Jum'at (9/10/2026). Pembahasan difokuskan pada efisiensi jumlah rancangan peraturan daerah (raperda) dan penentuan skala prioritas legislasi daerah.

Pertemuan yang berlangsung di Gedung Rapat Utama Lantai 1 DPRD Provinsi Kalteng itu menjadi forum pertukaran informasi mengenai perencanaan pembentukan perda, termasuk penyesuaian jumlah usulan raperda agar pembahasannya lebih terarah dan berkualitas.

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, Firman Yuni, mengatakan salah satu isu yang dibahas ialah arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait efisiensi jumlah raperda dalam Propemperda 2027.

Menurut Firman, setiap komisi di DPRD Kalsel selama ini dapat mengusulkan maksimal dua raperda inisiatif. Di sisi lain, pemerintah daerah melalui pihak eksekutif juga mengajukan raperda untuk dimasukkan dalam program legislasi daerah.

"Salah satu yang menjadi bahan diskusi kami adalah arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait penyusunan Propemperda Tahun 2027. Ada permintaan untuk melakukan efisiensi jumlah perda yang akan dibahas. Karena itu, kami merencanakan pembatasan jumlah usulan raperda inisiatif dari setiap komisi agar pembahasannya bisa lebih fokus dan optimal,” ujar Firman.

Ia menjelaskan, penyesuaian jumlah usulan perlu mempertimbangkan urgensi, kesiapan materi, landasan hukum, serta manfaat setiap raperda bagi masyarakat. Dengan penentuan prioritas yang lebih selektif, pembahasan regulasi diharapkan dapat berlangsung lebih mendalam dan sesuai kebutuhan daerah.

Firman menegaskan, efisiensi legislasi bukan sekadar mengurangi jumlah raperda, melainkan memastikan setiap rancangan yang diusulkan memiliki urgensi dan manfaat yang jelas. Penyusunannya juga perlu memperhatikan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Rombongan Bapemperda DPRD Kalsel diterima Sekretaris DPRD Provinsi Kalteng, H Pajarudinnoor bersama jajaran.

Dalam pertemuan tersebut, H Pajarudinnoor, menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam pembentukan perda. Menurutnya, setiap usulan raperda, termasuk yang berasal dari pemerintah daerah, perlu didukung kesiapan materi, kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, serta pemenuhan tahapan fasilitasi yang berlaku.

Pertukaran pengalaman antara kedua DPRD tersebut juga membahas pengelolaan agenda legislasi dan koordinasi antara unsur legislatif dan eksekutif. Koordinasi yang baik diperlukan agar proses pembentukan perda berjalan efektif tanpa mengabaikan kualitas substansi regulasi.

Melalui koordinasi ini, Bapemperda DPRD Kalsel berupaya menyusun Propemperda 2027 secara lebih terukur dengan mengedepankan skala prioritas dan kebutuhan hukum masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pembentukan perda yang berkualitas serta menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp). 

Bupati H Bahrul Ilmi Lantik Tujuh PNS, Tempati Jabatan Administrator dan Fungsional

MARABAHAN- Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi melantik dan mengambil sumpah/janji tujuh Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menduduki jabatan administrator dan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola). Pelantikan dilaksanakan di Aula Selidah, Jum'at (9/10/2026).

Pelantikan yang difasilitasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Barito Kuala tersebut mencakup pengangkatan dalam jabatan administrator, pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional, penyesuaian (inpassing), serta perpindahan dari jabatan lain ke jabatan fungsional.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala, Selamat Riyanto, Asisten Administrasi Umum Setdakab Barito Kuala, Mety Monita, Kepala BKPP H Samson, serta sejumlah undangan lainnya.

Dalam sambutannya Bupati H Bahrul Ilmi, menegaskan bahwa jabatan yang diberikan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme. Ia meminta para PNS yang dilantik memanfaatkan pengalaman kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan.

"Saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan dengan sebaik-baiknya serta dapat bekerja dengan giat, jujur, kreatif dan penuh rasa tanggung jawab sesuai bekal pengalaman yang saudara-saudara miliki selama ini,” ujar Bahrul Ilmi.

Ia berharap para pejabat yang baru dilantik mampu menjalankan tugas sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Adapun tujuh PNS yang dilantik beserta jabatan barunya. Yakni Thasnoor Syahbana, sebagai Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Muhammad Husaini, sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Jahrani, sebagai Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Bidang Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.

Imirda Widiyasari, sebagai Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.

Agus Rahmat, sebagai Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.

Yudi Rusadi, sebagai Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala.

Irfan Baihaqi Mufid, sebagai Penata Perizinan Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala.

Pelantikan tersebut merupakan bagian dari penataan aparatur di lingkungan Pemkab Batola. Para pejabat yang menerima amanah baru diharapkan dapat menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, dan menjalankan tugas secara optimal sesuai tanggung jawab masing-masing.

Dengan demikian, pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Barito Kuala diharapkan dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah. (rnld/ali/jp). 

Bupati Heriyus Lantik Lynda Kristiane sebagai Sekda Definitif Murung Raya, Perempuan Pertama dalam Sejarah

PURUK CAHU- Bupati Murung Raya, Heriyus, melantik Lynda Kristiane sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kabupaten Murung Raya, Jum'at (9/10/2026), di Aula Rumah Jabatan Bupati. Lynda mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang menjabat Sekda definitif sejak Kabupaten Murung Raya berdiri pada 1 Agustus 2002.

Lynda ditetapkan sebagai Sekda definitif setelah mengikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Sebelum dilantik, ia menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Murung Raya.

Dalam sambutannya Bupati Heriyus, menjelaskan bahwa pengisian jabatan Sekda dilaksanakan melalui mekanisme seleksi terbuka atau lelang jabatan. Proses tersebut telah memperoleh persetujuan atau rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui surat Nomor 37702/R-AK.02.03/SD/F/2026 tertanggal 24 Juli 2026.

Menurut Heriyus, hasil seleksi tersebut juga telah dikoordinasikan dan mendapatkan persetujuan Gubernur Kalimantan Tengah.

"Pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya telah melalui mekanisme seleksi terbuka, mendapatkan persetujuan BKN, serta dikoordinasikan dan mendapat persetujuan Gubernur Kalimantan Tengah,” kata Heriyus.

Ia menegaskan, pelantikan Sekda definitif diperlukan agar pelaksanaan tugas pemerintahan daerah berjalan optimal. Sekda memiliki peran strategis dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan serta mengoordinasikan perangkat daerah, termasuk dinas, badan, lembaga teknis, dan unit pelaksana lainnya.

Heriyus menyebut, bahwa Sekda sebagai salah satu penggerak utama organisasi pemerintahan daerah. Karena itu, pelaksanaan tugas dan fungsi Sekda turut berpengaruh terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Murung Raya.

Ia berharap Lynda Kristiane dapat menjalankan amanah tersebut dengan baik, memahami tugas dan tanggung jawabnya, serta memperkuat koordinasi antarperangkat daerah untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan pelantikan ini, Lynda resmi mengemban tanggung jawab sebagai pimpinan tertinggi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya. (maya/jp).

Pemkab Barito Kuala Salurkan Bantuan Air Bersih ke Wilayah Terdampak Intrusi Air Asin

MARABAHAN- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di Kecamatan Tamban Raya Baru dan Kecamatan Mekarsari, Jum'at (9/10/2026). Bantuan ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang terdampak intrusi air asin.

Penyaluran bantuan dipimpin langsung oleh Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala, Selamat Riyanto. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menangani persoalan ketersediaan air bersih di wilayah terdampak.

Penyaluran bantuan dilaksanakan melalui kerja sama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Barito Kuala. Kegiatan ini juga melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) serta camat dari wilayah Tamban dan Mekarsari.

Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi, mengatakan penyaluran bantuan tersebut merupakan bentuk respons pemerintah daerah terhadap kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak intrusi air asin.

Menurutnya, pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama bagi warga yang mengalami kesulitan memperoleh air layak digunakan akibat kondisi tersebut.

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala bersama PDAM Barito Kuala akan terus memantau kondisi ketersediaan air bersih di wilayah terdampak dan mengupayakan penyaluran pasokan sesuai kebutuhan masyarakat hingga kondisi kembali normal.

Melalui langkah tersebut, pemerintah daerah berharap kebutuhan air bersih warga di Kecamatan Tamban Raya Baru dan Mekarsari tetap terpenuhi selama persoalan intrusi air asin masih berlangsung. (dsk/ali/jp). 

Banmus DPRD Kalsel Pelajari Mekanisme Penjadwalan Agenda dan Pembahasan Raperda APBD 2027

PALANGKA RAYA- Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendalami mekanisme penyusunan jadwal kegiatan kedewanan di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), khususnya terkait penjadwalan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Pembahasan tersebut berlangsung pada Jum'at (9/10/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Banmus DPRD Kalsel untuk memperoleh referensi dalam menyusun agenda kedewanan yang terencana, sistematis, dan sesuai dengan tahapan pembahasan yang berlaku.

Anggota Banmus DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Yudistira Bayu Budjang, mengatakan pertukaran informasi tersebut diharapkan dapat memperkuat perencanaan jadwal kegiatan DPRD Kalsel, terutama dalam mengagendakan pembahasan materi strategis.

"Melalui pembahasan ini, kami berharap dapat memperoleh masukan dan pemahaman mengenai mekanisme penjadwalan yang diterapkan di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya dalam penyusunan agenda pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027,” ujar Yudistira.

Menurutnya, penyusunan jadwal kegiatan DPRD memerlukan perencanaan dan koordinasi yang matang agar setiap agenda dapat dilaksanakan secara efektif. Penjadwalan yang terukur juga diperlukan untuk memastikan tahapan pembahasan berjalan sesuai rencana.

Rombongan Banmus DPRD Kalsel diterima langsung oleh Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, H Pajarudinnoor. Pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi dan pertukaran informasi mengenai mekanisme penjadwalan serta tata kelola agenda kedewanan.

H Pajarudinnoor berharap koordinasi dan kolaborasi antarlembaga legislatif tersebut dapat terus terjalin guna mendukung pelaksanaan tugas kedewanan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat serta pembangunan daerah.

Informasi dan masukan yang diperoleh dalam pertemuan ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Banmus DPRD Kalsel dalam menyusun agenda kegiatan dewan, dengan tetap menyesuaikan kebutuhan kelembagaan dan ketentuan yang berlaku. (sar/ali/jp). 

Rosehan : Badan Kehormatan DPRD Berperan Jaga Integritas dan Etika Anggota Dewan

KAPUAS- Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, HM. Rosehan NB, menekankan pentingnya peran Badan Kehormatan dalam menjaga integritas, kedisiplinan, dan kehormatan lembaga legislatif. 

Hal tersebut disampaikan HM. Rosehan saat kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Jum'at (9/10/2026).

Menurut Rosehan, Badan Kehormatan memiliki tanggung jawab dalam mengawal kepatuhan anggota DPRD terhadap kode etik dan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan tugas tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga marwah lembaga sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap DPRD.

"Harapan kami, kunjungan ini tidak hanya menambah ilmu, tetapi juga menjadi kesempatan untuk berbagi pengalaman. Apa yang menjadi kelebihan di masing-masing daerah dapat kita pelajari bersama untuk meningkatkan kinerja dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Rosehan.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan juga mempelajari mekanisme penanganan surat pengaduan masyarakat di DPRD Kabupaten Kapuas. Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah alur penerusan pengaduan kepada fraksi atau komisi terkait berdasarkan substansi permasalahan.

Mekanisme tersebut menjadi bahan pertukaran informasi untuk memahami tata kelola pengaduan masyarakat dan pembagian penanganan persoalan sesuai bidang yang menjadi kewenangan masing-masing.

HM. Rosehan berharap, pertukaran pengalaman antarlembaga legislatif dapat memperluas wawasan dan menjadi referensi dalam pelaksanaan tugas DPRD, khususnya terkait penegakan etika anggota dewan, pemeliharaan kehormatan lembaga, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Rombongan DPRD Kalsel diterima oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian DPRD Kabupaten Kapuas, Eritha Sulastri, S.Sos., M.AB.

Eritha menyambut baik kunjungan tersebut. Ia berharap pertemuan itu dapat mempererat hubungan kelembagaan, memperkuat koordinasi, serta membuka ruang pertukaran informasi dan pengalaman dalam mendukung pelaksanaan tugas DPRD, terutama dalam menjaga kehormatan lembaga dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. (sar/ali/jp). 

Cegah Peredaran Narkoba, Satresnarkoba Polres Seruyan Razia Kendaraan dan Barang Bawaan

KUALA PEMBUANG- Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Seruyan menggelar razia dan pemeriksaan terhadap orang, kendaraan, serta barang bawaan di Jalan Simpang Tiga Trans, Desa Pematang Panjang, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, Jum'at (9/10/2026). Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polres Seruyan.

Razia tersebut dipimpin Kapolres Seruyan, AKBP Beddy Suwendi melalui Kasat Resnarkoba Polres Seruyan, AKP Adhy Heriyanto, didampingi KBO Satresnarkoba Polres Seruyan, IPTU Dwi Priyono selaku Wakasatgas Ops/Giat.

Dalam kegiatan tersebut, personel melakukan pemeriksaan terhadap orang, kendaraan, dan barang bawaan guna mengantisipasi masuknya narkotika serta mencegah potensi penyalahgunaan lokasi yang diduga menjadi jalur peredaran barang terlarang tersebut.

Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya kepolisian menindaklanjuti arahan Kapolri terkait pemberantasan kampung atau lokasi yang terindikasi menjadi tempat peredaran narkoba, pengawasan jalur masuk narkotika, serta pencegahan penyalahgunaan tempat hiburan untuk kegiatan yang berkaitan dengan narkotika.

Kapolres Seruyan, AKBP Beddy Suwendi melalui Kasat Resnarkoba Polres Seruyan, AKP Adhy Heriyanto, menegaskan bahwa razia dan pemeriksaan merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk mempersempit ruang gerak peredaran gelap narkotika.
"Upaya pemberantasan narkoba membutuhkan langkah nyata dan dukungan bersama. Melalui kegiatan razia dan pemeriksaan ini, kami berupaya mencegah peredaran narkotika serta mengantisipasi potensi penyalahgunaan di wilayah hukum Polres Seruyan. Kami juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan tindak pidana narkotika,” tegasnya.

Adhy menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika melalui kegiatan kepolisian serta sinergi dengan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk membantu aparat mendeteksi dan melaporkan dugaan peredaran narkotika sejak dini. Melalui langkah tersebut, diharapkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Seruyan tetap terjaga serta generasi muda terlindungi dari bahaya penyalahgunaan narkoba. (gan/jp).

Tuntutan Plasma 20% PT BAP, Pemprov Kalteng dan Pemkab Seruyan Targetkan Penyelesaian dalam Sebulan

KUALA PEMBUANG- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Seruyan berkomitmen mengawal penyelesaian kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS) oleh PT Binasawit Abadipratama (BAP), eks PT AMP. Penyelesaian tuntutan masyarakat terkait kewajiban plasma sebesar 20 persen ditargetkan rampung paling lambat satu bulan setelah kesepakatan dibuat.

Komitmen bersama tersebut disepakati pada Jum'at (9/10/2026) di Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan. Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut pertemuan Bupati Seruyan dengan perwakilan PT BAP yang turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Seruyan, camat, kepala desa, serta perwakilan masyarakat.

Dalam dokumen komitmen tersebut, para pihak menyepakati dua opsi penyelesaian. Opsi pertama, Pemprov Kalteng dan Pemkab Seruyan berkomitmen mengawal serta memfasilitasi penyelesaian tuntutan masyarakat terkait realisasi kewajiban plasma 20 persen oleh PT BAP. Proses penyelesaian ditargetkan paling lambat satu bulan sejak pertemuan berlangsung.

Sementara itu, opsi kedua akan ditempuh apabila ketersediaan lahan untuk pembangunan fisik kebun plasma tidak memungkinkan. Dalam kondisi tersebut, pemenuhan kewajiban perusahaan akan ditindaklanjuti melalui skema kemitraan alternatif yang disepakati para pihak.

Skema alternatif yang tercantum dalam dokumen komitmen meliputi pembagian sisa hasil usaha (SHU) sebesar Rp1 juta per bulan untuk setiap calon penerima (CP), pembangunan kebun kas desa minimal 10 hektare, serta penyediaan satu unit ekskavator dan satu unit truk jungkit (_dump truck_) melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang pengelolaannya dilakukan oleh koperasi.

Selain itu, perusahaan juga mencantumkan bantuan penunjang pendidikan dan kesehatan selama PT BAP masih terikat dalam perizinan atau masa aktif hak guna usaha (HGU).
Adapun calon penerima manfaat plasma 20 persen akan diseleksi berdasarkan kriteria yang ditetapkan di tingkat desa dengan fasilitasi pengurus koperasi. Hasil kesepakatan mengenai penerima dan skema kemitraan selanjutnya akan dituangkan dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU).

Dokumen tersebut juga mengatur bahwa kedua opsi tidak dijalankan secara bersamaan. Apabila opsi kedua dapat direalisasikan, opsi pertama tidak dilanjutkan. Sebaliknya, jika opsi kedua tidak dapat direalisasikan, proses penyelesaian melalui opsi pertama akan dilanjutkan.

Di sisi lain, Pemprov Kalteng dan Pemkab Seruyan mengimbau masyarakat untuk menjaga keamanan, ketenteraman, dan keharmonisan wilayah. Masyarakat juga diminta menghentikan aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban serta kembali beraktivitas secara normal demi menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di Kabupaten Seruyan.

Komitmen tersebut menjadi langkah lanjutan dalam upaya penyelesaian tuntutan masyarakat terkait kewajiban plasma PT BAP. Namun, realisasi penyelesaian tetap bergantung pada pelaksanaan kesepakatan dan tindak lanjut para pihak sesuai opsi yang telah ditetapkan. (gan/jp).

Bupati Barito Timur Buka Operasi Katarak 2026, Tekankan Keselamatan Pasien

TAMIANG LAYANG- Bupati Barito Timur, M. Yamin, resmi membuka kegiatan Operasi Katarak Kabupaten Barito Timur Tahun 2026 di Puskesmas Ampah, Jum'at (9/10/2026). 

Dalam kegiatan tersebut, ia menekankan pentingnya keselamatan pasien, kualitas pelayanan medis, serta pendampingan peserta hingga pascaoperasi.

Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Barito Timur Adi Mula Nakalelu, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala puskesmas, perwakilan perusahaan, serta tamu undangan lainnya.

Bupati M. Yamin meminta seluruh pihak yang terlibat memastikan pelaksanaan operasi berjalan sesuai standar pelayanan medis dengan mengutamakan keselamatan dan kenyamanan pasien.

"Saya berharap pelaksanaan operasi katarak pada hari ini berjalan lancar, dengan mengutamakan keselamatan, mutu pelayanan, dan kenyamanan peserta,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan tenaga kesehatan agar memberikan pelayanan yang ramah serta menjelaskan setiap tahapan penanganan dan tindak lanjut kepada peserta menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Menurutnya, pelayanan tidak berhenti setelah operasi selesai, tetapi harus dilanjutkan dengan pendampingan dan pemantauan sesuai kebutuhan medis.

Untuk mendukung hal tersebut, Bupati meminta Dinas Kesehatan dan jajaran puskesmas memperkuat koordinasi dengan penyelenggara, mulai dari pendataan peserta, pendampingan selama pelayanan, hingga pemantauan pascaoperasi.

M. Yamin mengatakan, penanganan katarak merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Gangguan penglihatan dapat memengaruhi kemampuan seseorang menjalankan aktivitas sehari-hari, bekerja, berinteraksi dengan keluarga, dan mempertahankan kemandirian.

Karena itu, ia berharap program operasi katarak dapat membantu masyarakat yang membutuhkan penanganan medis, terutama warga yang memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan mata.

Pada kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi kepada PT Saptaindra Sejati, PT Adaro Indonesia, PT Bukit Makmur Mandiri Utama, Yayasan Amanah Bangun Negeri, serta seluruh mitra yang mendukung pelaksanaan program.

Apresiasi juga disampaikan kepada Dinas Kesehatan, Puskesmas Ampah, jajaran puskesmas se-Kabupaten Barito Timur, tim dokter, tenaga kesehatan, dan panitia yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Menurutnya, kolaborasi pemerintah daerah, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan.

Berdasarkan informasi dari penyelenggara, program operasi katarak tersebut telah berlangsung sejak 2003. Hingga 2025, jumlah operasi yang dilakukan melalui mobil operasi katarak PT Adaro Indonesia tercatat mencapai sekitar 7.000 mata.

Program tersebut juga merupakan bagian dari kerja sama Pemerintah Kabupaten Barito Timur dengan perusahaan dan mitra kerja dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tahun 2026.

Kepada para peserta, M. Yamin berpesan agar tetap tenang dan mengikuti arahan dokter serta tenaga kesehatan selama menjalani rangkaian pelayanan. Ia juga mengapresiasi keluarga yang mendampingi peserta.

"Melalui kegiatan ini, mari kita kuatkan kebersamaan antara pemerintah, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Semoga manfaat program ini dapat dirasakan oleh warga Barito Timur dan menjadi penyemangat bagi kita untuk terus memperluas kepedulian kepada sesama,” ujarnya. (zi/jp). 

Milad IGABA ke-29, Guru dan Siswa TK Aisyiyah Tamiang Layang Turun ke Jalan Bagikan Masker ke Masyarakat di Tengah Kabut Asap

TAMIANG LAYANG- Memperingati Milad Ikatan Guru Aisyiyah Bustanul Athfal (IGABA) ke-29, TK Aisyiyah Tamiang Layang menggelar aksi sosial dengan membagikan masker kepada pengguna jalan di Jalan A. Yani, tepatnya di depan SDN 3 Tamiang Layang, Jum'at (9/10/2026). K

Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Aksi tersebut melibatkan dewan guru, orang tua, dan peserta didik TK Aisyiyah Tamiang Layang. Mereka turun langsung membagikan masker kepada pengendara dan pengguna jalan yang melintas sebagai upaya membantu melindungi masyarakat dari paparan asap.

Kepala Sekolah TK Aisyiyah Tamiang Layang, Sri Winarni, mengatakan kegiatan pembagian masker tersebut merupakan bagian dari peringatan Milad IGABA ke-29 sekaligus wujud kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak kabut asap akibat karhutla.

Menurutnya, kegiatan sosial ini juga menjadi sarana pendidikan bagi anak usia dini untuk mengenalkan pentingnya menjaga kesehatan, berbagi dengan sesama, dan menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Keterlibatan peserta didik dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar secara langsung di luar kelas. Anak-anak tidak hanya memperoleh pembelajaran mengenai perilaku hidup sehat, tetapi juga diajak memahami pentingnya kerja sama dan kepedulian sosial sejak dini.

Selain melibatkan guru dan peserta didik, partisipasi orang tua menjadi bagian penting dalam kegiatan ini. Kolaborasi tersebut sekaligus memperkuat sinergi antara sekolah dan keluarga dalam mendukung pembentukan karakter anak.

Melalui aksi pembagian masker ini, Sri Winarni berharap peringatan Milad IGABA ke-29 tidak hanya menjadi momentum organisasi, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat serta memperkuat peran pendidikan anak usia dini dalam menanamkan nilai-nilai kesehatan dan kepedulian sosial. (zi/jp). 

Satresnarkoba Polres Kapuas Bongkar Kasus Sabu 97,83 Gram, Pria 45 Tahun Diciduk

KUALA KAPUAS- Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kapuas mengamankan seorang pria berinisial S (45) yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika di wilayah setempat. 

Pelaku S yang merupakan warga Kelurahan Anjir Mambulau Barat, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas ditangkap dirumah Sahrullah pada Kamis (8/10/2026) sekitar pukul 13.15 WIB. 

Kapolres Kapuas, AKBP Rina Perwitasari melalui Kasatresnarkoba AKP Budi Utomo, menyampaikan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika jenis sabu di wilayah tersebut.

"Menindaklanjuti informasi itu, anggota Satresnarkoba Polres Kapuas melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan pelaku S," kata AKP Budi Utomo di Kuala Kapuas, Jum'at (9/10/2026). 

Dalam penggeledahan yang disaksikan warga setempat, petugas menemukan tiga paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 97,83 gram. 

"Selain itu, kami turut menyita barang bukti berupa timbangan digital, sendok berbahan plastik yang diduga digunakan untuk sabu, plastik klip kosong, tisu, dompet kecil, satu unit telepon genggam Vivo Y03t, uang tunai Rp3,4 juta, satu kalung emas berkadar 375 dengan berat 10,9 gram beserta nota dan satu celana pendek berwarna krem," ujar AKP Budi. 

AKP Budi Utomo menyebutkan, bahwa saat i i pelaku S beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Kapuas guna menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

"Pelaku S disangkakan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, sebagaimana tercantum dalam keterangan kepolisian," demikian AKP Budi Utomo. (fah/jp). 

Polisi Bantah RH Tersangka Sabu 4,19 Gram Bebas, Tegaskan Masih Ditahan

KUALA KAPUAS- Polres Kapuas membantah kabar yang menyebut RH (46), tersangka kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu seberat bruto 4,19 gram, telah bebas dan berkeliaran di luar tahanan. Kepolisian menegaskan, RH hingga Jum'at (9/10/2026) masih berada dalam tahanan Polres Kapuas untuk menjalani proses hukum.

Kapolres Kapuas, AKBP Rina Perwitasari melalui Kasat Resnarkoba AKP Budi Utomo, memastikan informasi mengenai kebebasan RH tersebut tidak benar.

"Ditahan orangnya,” tegas AKP Budi Utomo saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Jum'at (9/10/2026).

Ia kembali menegaskan, bahwa RH masih berada di tahanan Polres Kapuas, sekaligus membantah kabar yang menyebut tersangka telah berada di luar tahanan.

" Info tidak benar, yang bersangkutan berada dalam tahanan Polres,” ujarnya.

Sebelumnya, Satresnarkoba Polres Kapuas mengamankan RH pada Kamis (1/10/2026) di depan sebuah minimarket di Jalan Trans Kalimantan, Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas.

Dalam penangkapan tersebut, petugas menyita satu paket yang diduga berisi sabu dengan berat bruto 4,19 gram. Polisi juga mengamankan sejumlah barang lainnya, termasuk telepon seluler dan sepeda motor yang digunakan tersangka.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, RH disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Adapun informasi yang beredar mengenai dugaan pengajuan rehabilitasi atau proses restorative justice terhadap RH belum terkonfirmasi dalam keterangan kepolisian yang diperoleh. Karena itu, informasi tersebut masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pihak berwenang.

Hingga berita ini ditulis, Polres Kapuas menegaskan RH masih berada dalam tahanan. Kepolisian membantah kabar bahwa tersangka telah bebas atau berkeliaran di luar tahanan. (fah/jp).

Kemarau Panjang, DPRD Seruyan Desak Perusahaan Salurkan Air Bersih ke Warga

KUALA PEMBUANG- Kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, menyebabkan sumur warga mengering dan memicu kesulitan mendapatkan air bersih. Menyikapi kondisi tersebut, DPRD Kabupaten Seruyan mendesak perusahaan swasta yang beroperasi di sekitar wilayah terdampak untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat.

Anggota DPRD Seruyan, Stefani Berliana Magdalena, mengatakan salah satu wilayah yang terdampak cukup parah adalah Kelurahan Rantau Pulut, Kecamatan Seruyan Tengah. Sebagian sumur warga di wilayah tersebut dilaporkan telah mengering sehingga masyarakat harus mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari.

"Di Seruyan Tengah, khususnya di Rantau Pulut, warga mengambil air dengan menyedot menggunakan alkon dari bawah, kemudian mendistribusikannya ke rumah-rumah. Mudah-mudahan kemarau ini cepat berakhir agar air di sumur warga kembali normal dan kebutuhan untuk memasak serta mandi bisa terpenuhi,” ujar Stefani saat diwawancarai di Kantor DPRD Seruyan, Jum'at (9/10/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan perhatian berbagai pihak, termasuk perusahaan swasta yang memiliki wilayah operasional di sekitar permukiman warga. Ia mendorong perusahaan memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu masyarakat yang terdampak kekeringan.

Stefani berharap perusahaan dapat berinisiatif mendistribusikan air bersih, terutama ke desa-desa yang masuk dalam wilayah binaan masing-masing perusahaan.

"Mudah-mudahan perusahaan memiliki inisiatif untuk mendistribusikan air bersih, paling tidak di wilayah yang masuk dalam desa binaan mereka,” katanya.

Selain kebutuhan air bersih, Stefani menyoroti potensi gangguan kesehatan akibat kondisi cuaca kering dan debu. Ia menilai anak-anak sekolah dan para guru juga perlu mendapat perhatian agar aktivitas belajar mengajar tetap berlangsung dengan baik.

Karena itu, ia berharap perusahaan turut menyalurkan bantuan berupa masker, vitamin, dan perlengkapan kesehatan lainnya bagi masyarakat, khususnya di sekitar wilayah operasional perusahaan.

"Kemudian, perusahaan juga diharapkan bisa mendistribusikan masker, vitamin, dan sejenisnya untuk anak-anak sekolah maupun guru-guru yang berada di sekitar wilayah perusahaan,” ujarnya.

Stefani berharap kemarau segera berakhir sehingga ketersediaan air di sumur warga kembali normal. Sementara itu, bantuan dari perusahaan dan pihak terkait diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama menghadapi kesulitan air bersih. (gan/jp). 

Kamis, 08 Oktober 2026

Bupati Seruyan Tutup Bimtek Servant Leadership, Pejabat Menengah Diminta Tingkatkan Kinerja

KUALA PEMBUANG- Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda resmi menutup Bimbingan Teknis (Bimtek) Servant Leadership atau kepemimpinan melayani bagi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan. Kegiatan yang menghadirkan tim instruktur dari PT Alpha Quantum Indonesia tersebut berlangsung di Aula Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Seruyan, Kamis (8/10/2026).

Penutupan kegiatan dihadiri Wakil Bupati Seruyan, H Supian, Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah dr. Bahrun Abbas, para asisten, staf ahli, serta kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Seruyan.

Dalam sambutannya Bupati Ahmad Selanorwanda, menegaskan bahwa pejabat pada level manajerial menengah (middle management) memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas birokrasi, membina aparatur, serta mempersiapkan regenerasi kepemimpinan di lingkungan pemerintahan.

Ia meminta para pejabat mampu menyeimbangkan tanggung jawab teknis dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis. Menurutnya, pejabat menengah tidak boleh sepenuhnya meninggalkan pekerjaan teknis, tetapi juga harus memiliki perspektif kepemimpinan yang berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi.

"Bapak Ibu sekarang berada di level middle management di birokrasi Pemerintah Kabupaten Seruyan. Skemanya berarti 50 persen masalah teknis jangan lepaskan pekerjaan staf atau kepala seksi, bimbing dan atur sebagai bentuk regenerasi dan separuhnya lagi melihat bagaimana kepemimpinan dan kebijakan,” kata Ahmad Selanorwanda.

Selain itu, Bupati mendorong para pejabat untuk terus meningkatkan kapasitas diri, meninggalkan pola kerja pasif, serta menghindari perilaku yang dapat menghambat kinerja organisasi. Ia menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang aktif, proaktif, kreatif, dan inovatif.

"Dari tidak tahu menjadi tahu, tahu menjadi sistematis, sistematis menjadi kreatif. Anda berada di middle management, paham dengan teknis, mengatur, membina, mengembangkan anak buah, tetapi juga punya orientasi untuk mewujudkan visi misi bupati dan wakil bupati melalui tugas dan fungsi sesuai SOP,” ujarnya.

Melalui pelatihan tersebut, Wanda berharap para peserta mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manajerial, sehingga lebih siap menghadapi tanggung jawab yang lebih besar, baik di lingkungan pemerintahan maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan keluarga.

Ia juga menekankan pentingnya kesiapan mental, administratif, dan konseptual bagi pejabat dalam menjalankan amanah kepemimpinan. Kompetensi tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan sekaligus mendorong kemajuan Kabupaten Seruyan ke depan. (gan/jp). 

Hari ke-19, Pemkab Barito Kuala Salurkan Air Bersih ke Dua Desa di Mandastana

MARABAHAN- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan PDAM Barito Kuala menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Desa Tanipah dan Desa Pantai Hambawang, Kecamatan Mandastana, Kamis (8/10/2026). Distribusi ini merupakan hari ke-19 pelaksanaan program bantuan air bersih untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengalami kesulitan pasokan air.

Kegiatan tersebut melibatkan unsur Forkopimda, termasuk Kodim 1005/Barito Kuala, serta sejumlah kepala perangkat daerah, camat, dan kepala desa setempat.

Penyaluran bantuan dilakukan sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh pasokan air bersih di tengah kondisi yang menyebabkan kebutuhan air warga belum terpenuhi secara memadai.

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berencana melanjutkan distribusi air bersih ke sejumlah wilayah lain. Pada hari ke-20, penyaluran dijadwalkan menyasar Kecamatan Mekarsari dan Tamban.

Melalui program tersebut, pemerintah daerah berupaya menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat di wilayah terdampak sesuai kebutuhan di lapangan. (dsk/ali/jp).

Generasi Muda Diajak Kritis Kawal Politik dan Pembangunan Kalsel

BANJARMASIN- DPRD Provinsi Kalimantan Selatan membuka ruang pembelajaran politik bagi generasi muda melalui kegiatan Sekolah Politik Banjarmasin dan Parliament Tour yang digelar Yayasan Generasi Pelajar Kreatif (Creative Student Home), Kamis (8/10/2026).

Puluhan pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah di Kalsel mengikuti kegiatan tersebut untuk mengenal secara langsung fungsi, tugas, dan mekanisme kerja lembaga legislatif. Peserta juga mendapat pemahaman mengenai tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Anggota DPRD Kalsel, HM. Syaripuddin atau Bang Dhin, menjadi narasumber dengan materi bertajuk "DPRD: Lembaga Legislatif di Era Demokrasi Modern". Ia memaparkan tugas dan fungsi DPRD, mekanisme pembahasan kebijakan, komposisi anggota dewan, serta pembagian fraksi dan komisi.

Menurut Bang Dhin, generasi muda perlu mengambil peran lebih besar dalam kehidupan politik. Generasi yang mendominasi pemilih saat ini, kata dia, tidak seharusnya hanya menjadi objek politik, tetapi turut menjadi subjek yang kritis dalam mengawal kebijakan dan pembangunan daerah.

"Tentu saya mengapresiasi kegiatan ini. Ini menjadi bagian pendidikan politik bagi teman-teman peserta Sekolah Politik. Harapannya, ke depan akan banyak anak-anak muda yang bisa terjun dan masuk ke dunia politik, baik dari Gen Z maupun milenial, sehingga bisa mewarnai politik Kalimantan Selatan ke depan,” ujar Bang Dhin seusai kegiatan.

Dalam sesi tersebut, Bang Dhin juga mengangkat sejumlah persoalan strategis Kalsel, di antaranya ketergantungan terhadap sektor ekstraktif, persoalan lingkungan dan mitigasi banjir, kesenjangan pembangunan antara wilayah hulu dan hilir, serta kesiapan Kalsel sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ia menilai transparansi, keterbukaan informasi, dan partisipasi publik perlu diperkuat untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan tersebut. Kolaborasi antara DPRD, perguruan tinggi, sekolah dan OSIS, komunitas atau organisasi kepemudaan, serta media dinilai menjadi salah satu pendekatan yang dapat memperluas partisipasi masyarakat.

Perwakilan panitia menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kalsel yang memberikan ruang bagi pelajar dan mahasiswa untuk mempelajari proses kerja parlemen secara langsung.

Melalui Parliament Tour, peserta tidak hanya diajak mengenal lembaga legislatif dari sisi kelembagaan, tetapi juga didorong memahami pentingnya keterlibatan generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi dan mengawal pembangunan di Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp). 

Jembatan Lahei–Lahei Seberang Mulai Dibangun, Ditargetkan Rampung 2029

MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten Barito Utara mulai membangun Jembatan Lahei–Lahei Seberang di Kecamatan Lahei. Pembangunan jembatan yang ditandai dengan ground breaking, Kamis (8/10/2026) tersebut ditargetkan rampung pada 2029.

Bupati Barito Utara, H Shalahuddin saat memimpin kegiatan tersebut menegaskan target penyelesaian 2029 harus dipenuhi. Ia meminta kontraktor dan perangkat daerah terkait mengawal pelaksanaan proyek agar berjalan sesuai jadwal tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan.

"Target tahun 2029 tidak ada tawar-menawar. Tahun 2029 kita semua yang hadir di sini kembali lagi ke tempat ini dan, insyaallah, sudah bisa menyeberang ke seberang sana,” tegas H Shalahuddin.

Pembangunan jembatan tersebut diharapkan memperkuat konektivitas antara Lahei dan Lahei Seberang sekaligus mempersingkat waktu tempuh masyarakat menuju wilayah Lahei Barat.

Berdasarkan perencanaan pemerintah daerah, keberadaan jembatan ditargetkan memangkas waktu perjalanan menuju Lahei Barat dari sekitar 2,5 jam menjadi sekitar satu jam. Masyarakat juga nantinya tidak lagi bergantung pada layanan penyeberangan feri yang selama ini membutuhkan waktu sekitar 30 menit.

H Shalahuddin meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta kontraktor memperketat pengawasan selama proses pembangunan. Setiap tahapan pekerjaan diminta berjalan sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan yang telah ditetapkan.

"Pekerjaan harus selesai sesuai target, tetapi kualitas juga harus menjadi perhatian. Jangan sampai mengejar waktu kemudian mengabaikan kualitas pekerjaan,” ujarnya.

Secara fisik, pembangunan jembatan diperkirakan berlangsung sekitar dua tahun. Sementara keseluruhan proses administrasi dan pembayaran ditargetkan tuntas pada 2029.

Jembatan Lahei–Lahei Seberang merupakan salah satu dari tiga proyek jembatan besar yang menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Dua proyek lainnya adalah Jembatan Tumpung Laung–Sikan dan Jembatan Lemo.

Bupati berharap pembangunan Jembatan Lahei–Lahei Seberang tidak hanya membuka akses antarkawasan, tetapi juga memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan aktivitas ekonomi di wilayah sekitarnya.

"Dengan adanya jembatan ini, akses masyarakat akan semakin mudah dan konektivitas antarwilayah semakin kuat. Kita berharap manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata H Shalahuddin.

Kegiatan ground breaking turut dihadiri Wakil Bupati Barito Utara, Felix Soenadi Y. Tingan, Sekretaris Daerah Muhlis, jajaran Forkopimda, anggota DPRD, kepala organisasi perangkat daerah, serta tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya. (emca/jp). 

Bupati Barito Utara Pantau Rehabilitasi Gedung Tiara Batara, Tekankan Ketepatan Waktu dan Kualitas

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin bersama Wakil Bupati Felix Soenadi Y. Tingan meninjau langsung progres rehabilitasi Gedung Tiara Batara, Kamis (8/10/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana, spesifikasi teknis, dan target waktu yang ditetapkan.

Dalam peninjauan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati mengecek sejumlah bagian gedung yang tengah direhabilitasi, termasuk struktur bangunan dan fasilitas pendukung.

Bupati H Shalahuddin meminta penyedia jasa dan perangkat daerah terkait memastikan pekerjaan berjalan sesuai jadwal tanpa mengabaikan kualitas hasil pekerjaan.

"Kami berharap seluruh pekerjaan rehabilitasi Tiara Batara dapat diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal yang telah disepakati. Namun, yang tidak kalah penting, kualitas pekerjaan harus tetap menjadi prioritas agar bangunan ini kokoh, aman, dan nyaman digunakan untuk berbagai kegiatan masyarakat,” ujar H Shalahuddin.

Selain ketepatan waktu, Bupati menekankan pentingnya pengawasan pada setiap tahapan pekerjaan. Ia meminta dinas teknis dan tim pengawas melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan di lapangan sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan.

"Saya meminta pihak terkait, baik dinas teknis maupun tim pengawas, untuk terus melakukan pengawasan secara berkala. Pastikan setiap tahapan pekerjaan di lapangan berjalan sebagaimana mestinya, sesuai spesifikasi teknis, dan tidak ada aturan yang dilanggar,” tegasnya.

Menurut H Shalahuddin, pengawasan diperlukan untuk memastikan pekerjaan rehabilitasi berjalan sesuai ketentuan sekaligus mencegah terjadinya kendala yang dapat memengaruhi penyelesaian proyek.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara berharap rehabilitasi Gedung Tiara Batara dapat diselesaikan sesuai target dengan hasil pekerjaan yang memenuhi standar. Gedung tersebut nantinya diharapkan dapat mendukung berbagai kegiatan masyarakat dan pelayanan publik di Barito Utara. (emca/jp). 

Waket I DPRD Murung Raya Raih Penghargaan sebagai Pegiat Literasi

PURUK CAHU- Wakil Ketua I DPRD Murung Raya, Dina Maulidah, menerima penghargaan sebagai pegiat literasi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya, Kalimantan Tengah.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan peran aktif Dina dalam mengembangkan serta mendorong peningkatan budaya baca di tengah masyarakat.

Dina yang juga menjabat Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten Murung Raya dinilai turut berkontribusi dalam menggerakkan budaya literasi melalui berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat.

"Saya berharap gerakan literasi di Kabupaten Murung Raya semakin masif dan inklusif,” kata Dina seusai kegiatan pemberian penghargaan literasi, pengukuhan duta baca, dan penyerahan hadiah lomba tahun 2026 di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Tira Tangka Balang, Puruk Cahu, Kamis (8/10/2026).

Dina mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama orang tua dan generasi muda, untuk bersama-sama membangun budaya membaca. Menurut dia, budaya literasi menjadi salah satu modal penting dalam menyiapkan generasi Murung Raya yang cerdas dan berdaya saing.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Murung Raya, Rahmanto Muhidin, didampingi Bunda Literasi Kabupaten Murung Raya, Warnita Heriyus.

Dalam kesempatan itu, Rahmanto menegaskan komitmen pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan literasi sebagai salah satu fondasi pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Murung Raya.

"Penghargaan itu diberikan karena yang bersangkutan dinilai memiliki andil besar dalam menggerakkan kesadaran masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan dan sinergi lintas sektor. Selain itu, juga berupaya mendekatkan akses bacaan serta menginspirasi generasi muda agar gemar membaca sejak dini,” ujar Rahmanto.

Menurut Rahmanto, penghargaan pegiat literasi juga menjadi bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap tokoh-tokoh inspiratif yang konsisten berkontribusi dalam memajukan literasi di Murung Raya.

"Peran aktif mereka yang mendapat penghargaan ini dipandang selaras dengan visi pemerintah daerah untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat hingga ke pelosok desa,” katanya. (maya/jp). 

Pemkab Barito Timur Sambut Kunjungan Komisi I DPRD Kalteng, Dorong Penguatan Sinergi Pembangunan

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur menyambut kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Ruang Rapat Bupati Barito Timur, Kamis (8/10/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi dan sinergi pembangunan antara Pemkab Barito Timur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Kunjungan Komisi I DPRD Kalteng yang dipimpin Ketua Komisi I, Ir. Muhajirin, disambut langsung Bupati Barito Timur, M. Yamin. Dalam kesempatan tersebut, Bupati didampingi Ketua DPRD Barito Timur, Nursulistio, Sekretaris Daerah Misnohartaku, para asisten, serta jajaran organisasi perangkat daerah.

Dalam sambutannya Bupati M. Yamin, menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Komisi I DPRD Kalteng ke Barito Timur. Ia berharap pertemuan tersebut dapat memperkuat komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Bupati juga memaparkan sejumlah perkembangan pembangunan serta program strategis yang sedang dijalankan Pemkab Barito Timur. Di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, ketahanan pangan, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta penanganan narkoba.

Menurut M. Yamin, dukungan dan sinergi dengan pemerintah provinsi diperlukan agar berbagai program pembangunan di Barito Timur dapat berjalan optimal. Ia juga berharap Komisi I DPRD Kalteng dapat membantu menjembatani berbagai kebutuhan daerah dengan pemerintah provinsi.

"Ke depan kita perlu membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih baik agar aset-aset yang memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujar M. Yamin.

Selain menyampaikan perkembangan program pembangunan, Bupati berharap kunjungan tersebut menghasilkan masukan bagi Pemkab Barito Timur dalam menghadapi berbagai persoalan daerah.

"Kami berharap kedatangan Bapak Ibu sekalian dapat memberikan masukan sehingga bisa mengatasi masalah ke depan. Harus selalu optimis dan memberikan yang terbaik untuk Barito Timur,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Ir. Muhajirin, mengatakan kunjungan kerja tersebut bertujuan melihat secara langsung kondisi dan berbagai persoalan yang dihadapi Kabupaten Barito Timur.

"Kami turun langsung untuk mengetahui kondisi dan persoalan yang ada di daerah. Harapannya, melalui koordinasi dan sinergi yang baik, berbagai persoalan tersebut dapat dicarikan solusi bersama,” ujar Muhajirin.

Dalam pertemuan tersebut, salah satu hal yang turut dibahas adalah upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor perpajakan. Beberapa potensi yang menjadi perhatian antara lain pajak air perusahaan, pajak alat berat, serta sumber pendapatan daerah lainnya.

Pembahasan juga mencakup potensi pemanfaatan Bendungan Karau di Kecamatan Dusun Tengah. Pemkab Barito Timur melihat bendungan tersebut memiliki potensi untuk mendukung kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.

Untuk itu, Pemkab Barito Timur akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan perangkat daerah terkait di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah guna melihat peluang pemanfaatan Bendungan Karau secara lebih optimal.

Pemkab Barito Timur berharap kunjungan kerja Komisi I DPRD Kalteng tersebut dapat memperkuat hubungan kelembagaan sekaligus membuka ruang koordinasi yang lebih intensif dalam mendukung pembangunan daerah.

Sinergi antara Pemkab Barito Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan DPRD Kalteng diharapkan dapat mendorong optimalisasi potensi daerah, peningkatan PAD, serta pelaksanaan program pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. (zi/jp). 
Langganan: Postingan ( Atom )
 
Copyright © 2014 Jurnalis Post. Designed by OddThemes