TAMIANG LAYANG- Sebanyak 101 jemaah calon haji (JCH) Kabupaten Barito Timur mengikuti manasik haji tingkat kecamatan yang digelar oleh Kantor Kementerian Haji da Umrah (Kemenhaj) Barito Timur, Sabtu (14/2/2026), di Aula PLHUT Tamiang Layang.

Kegiatan ini menghadirkan Abdi Muhaimin, S.Ag, yang menyampaikan materi persiapan keberangkatan haji 1447 H/2026 M, dengan fokus pada kesiapan fisik, mental, dan spiritual para jemaah.

Dalam pemaparannya, Abdi menekankan sejumlah hal penting. Antara lain Bekal fisik dan pengetahuan: menjaga kebugaran tubuh dan memahami tata cara ibadah haji.

Manasik haji, praktik langsung ibadah, termasuk tayamum dan salat qashar selama di pesawat.

Persiapan perjalanan: meliputi dokumen, obat-obatan, dan adat safar dari keberangkatan rumah hingga Madinah.

Ibadah di Madinah: kegiatan Arbain, salat berjamaah di Masjid Nabawi, dan kunjungan ke Raudhah.

Persiapan Ihram, niat Ihram di Bir Ali.

Kasus fiqih, solusi bagi jemaah yang tidak bisa mengikuti Arbain, wanita haid yang ingin memasuki Raudhah, dan kondisi lainnya.

Terpisah, Kepala Kantor Kemenhaj Barito Timur, H Ahmad Fauzi, mengimbau kepada para jemaah calon haji agar mengikuti kegiatan manasik tersebut dengan bersungguh-sungguh. 

Selain itu, H Ahmad Fauzi juga meminta agar jemaah calon haji selalu menjaga kesehatan, memahami prosedur ibadah, dan mempersiapkan mental sebelum keberangkatan.

“Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya untuk memastikan jemaah calon haji Barito Timur siap secara fisik, mental, dan spiritual dalam menunaikan ibadah haji,” ujar H Ahmad Fauzi. (zi/jp). 

MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan penyesuaian jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara selama Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran resmi sebagai langkah untuk mendukung kelancaran ibadah puasa pegawai, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Penyesuaian jam kerja dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan tugas serta optimalisasi kinerja perangkat daerah. Pemerintah daerah menegaskan bahwa meskipun terdapat perubahan waktu kerja, disiplin pegawai dan standar pelayanan publik harus tetap terjaga.

"Penyesuaian ini bertujuan memberikan ruang bagi ASN untuk menjalankan ibadah dengan khusyuk, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal,” demikian disampaikan dalam keterangan resmi pemerintah daerah.

Pemkab Barito Utara juga mengimbau seluruh ASN untuk menjadikan Ramadhan sebagai momentum meningkatkan integritas, etos kerja, dan komitmen pengabdian kepada masyarakat.

Dengan kebijakan ini, diharapkan keseimbangan antara pelaksanaan ibadah dan tanggung jawab sebagai pelayan publik dapat berjalan seiring selama bulan suci Ramadan. (dsk/emca/jp). 

BANJARMASIN- Wali Kota Banjarmasin, HM. Yamin HR, menekankan pentingnya kolaborasi dan kepemimpinan dalam penguatan tata kelola layanan publik di tingkat RT. 

Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Layanan Publik Lingkup RT, yang digelar di Aula Kayuh Baimbai Pemkot Banjarmasin, Sabtu (14/2/2026) siang, dihadiri kepala dinas, kepala badan, camat, lurah, perwakilan RT, dan LPMK se-Kota Banjarmasin.

Narasumber rapat, Dr. Taufiq Supriadi, S.E., S.H., M.T., Ak., memaparkan pengalaman dan studi kasus pengelolaan lingkungan di tingkat RT. 

Ia menegaskan, keberhasilan tata kelola di level paling dasar pemerintahan ditentukan oleh empat kunci utama: kolaborasi, transparansi, insentif, dan kepemimpinan. Pendekatan partisipatif dari warga menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan bersih dan tertata.

Wali Kota Yamin menyoroti sejumlah isu strategis, termasuk pembangunan TPS3R yang sempat ditolak warga. Sebagai alternatif, Pemkot mendorong pengolahan sampah organik secara mandiri melalui pembuatan kompos di rumah tangga.

"Kita akan lebih agresif dalam pengelolaan sampah organik di Banjarmasin. Jika tidak diolah, sampah menimbulkan bau dan masalah lingkungan. Namun jika dikelola menjadi kompos, bisa menjadi pupuk untuk pemanfaatan sendiri atau bahkan bernilai jual,” kata Wali Kota.

Ia menegaskan, bahwa Surat Edaran Darurat Sampah masih berlaku karena persoalan pengelolaan sampah belum tuntas. Seluruh elemen diminta aktif menyosialisasikan pengolahan sampah organik menjadi kompos, khususnya di kelurahan yang belum mampu memproduksi kompos secara mandiri.

Wali Kota juga menyoroti laporan LPMK mengenai satuan tugas kebersihan di salah satu kelurahan yang dinilai belum optimal, sebagai catatan evaluasi untuk segera diperbaiki.

Saat ini, Kota Banjarmasin memiliki 52 kelurahan, 52 LPMK, dan 1.563 RT. Wali Kota menegaskan, seluruh lurah dan RT harus menjadi agen perubahan dalam mewujudkan Banjarmasin yang bersih dan tertata.

Kegiatan ini juga dihadiri Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kominfo, serta para kepala bagian di lingkungan Pemkot.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemkot Banjarmasin berharap penguatan tata kelola layanan publik di tingkat RT dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan, demi peningkatan kualitas hidup masyarakat. (prkm/ali/jp). 

BANJARMASIN- Menyambut Haul ke-6 Akhmad Zuhdiannor atau Guru Zuhdi, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kalimantan Selatan membagikan ratusan sajadah, kopiah, dan tasbih kepada para jemaah, Sabtu (14/2/2026).

Pembagian suvenir Islami tersebut dilaksanakan usai Salat Asar di kawasan perempatan Pasar Lama, Banjarmasin. Kegiatan dipimpin langsung Ketua SMSI Kalsel, Anang Fadilah didampingi Sekretaris SMSI Kalsel, Hamdani, serta anggota Munawar Khalil dan Nanang Shalokal.

Ketua SMSI Kalsel, Anang Fadilah, mengatakan kegiatan sosial tersebut merupakan bentuk kepedulian dan apresiasi kepada para jemaah yang datang dari berbagai daerah untuk menghadiri haul.

"Semoga ini menjadi amal ibadah bagi kita semua dan semakin mempererat persaudaraan sesama muslim, sekaligus memperkuat solidaritas antaranggota SMSI,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota SMSI Kalsel yang telah berpartisipasi dan menyisihkan rezeki demi terselenggaranya kegiatan tersebut.

Menurutnya, SMSI tidak hanya berperan menyajikan informasi dan berita yang edukatif kepada masyarakat, tetapi juga berupaya menghadirkan aksi sosial yang memberi manfaat langsung.

"Kami berharap SMSI terus konsisten memberikan kontribusi positif bagi masyarakat,” tutupnya. (ali/jp). 

HSS- Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin membuka secara resmi Musyawarah Daerah (Musda) XI Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan, Jum'at (13/2/2026) malam.

Pembukaan Musda ditandai dengan pemukulan rebana oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H Muhammad Syarifuddin, yang mewakili Gubernur.

Musda yang digelar setiap lima tahun ini menandai berakhirnya masa khidmat Dewan Pimpinan MUI Kalsel periode 2021–2026. Kegiatan berlangsung selama tiga hari, 13–15 Februari 2026, mengusung tema “Meneguhkan Peran Ulama untuk Mewujudkan Kemakmuran Banua dan Kesejahteraan Masyarakat”.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda, Gubernur H Muhidin, menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi pengurus MUI selama lima tahun terakhir dalam membina umat dan menjaga kondusivitas kehidupan beragama di Banua.

"Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus MUI periode 2021–2026 atas pengabdian dan kontribusinya,” ujar Muhidin.

Menurutnya, MUI merupakan mitra strategis pemerintah daerah, baik dalam memberikan pandangan dan fatwa keagamaan, menjaga harmoni sosial, maupun mendukung program pembangunan.

Ia menegaskan, Musda bukan sekadar agenda rutin organisasi, tetapi momentum evaluasi dan perumusan arah kebijakan serta kepemimpinan lima tahun ke depan.

"Di tengah perkembangan zaman dan persoalan sosial yang semakin kompleks, peran ulama semakin strategis sebagai penuntun umat dan penjaga moralitas bangsa. Kepemimpinan MUI ke depan harus adaptif, bijaksana, serta tetap berpegang pada prinsip syariat dan nilai kebangsaan,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, lanjutnya, berkomitmen memperkuat sinergi dengan MUI guna mewujudkan masyarakat yang religius, sejahtera, dan berkeadilan. Ia berharap Musda XI melahirkan kepengurusan baru yang amanah, solid, dan mampu melanjutkan capaian sebelumnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pengarah Musda, Ma’ruf, menyampaikan bahwa MUI terus menjalankan fungsinya sebagai Khadimul Ummah (pelayan umat), Shodiqul Hukumah (mitra pemerintah), dan Himayatul Ummah (penjaga umat) dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Ia menuturkan, sejumlah isu krusial di daerah serta tantangan transformasi digital menjadi latar belakang pelaksanaan Musda tahun ini. Kondisi tersebut, katanya, menuntut MUI dan organisasi kemasyarakatan Islam untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

"Berbagai persoalan tersebut menuntut peran ulama yang lebih aktif, solutif, dan responsif agar kehadiran MUI benar-benar dirasakan umat,” ujarnya.

Musda XI ini bertujuan memperkuat konsolidasi internal organisasi, menyusun kebijakan umum MUI Kalsel periode mendatang, serta menjadi forum pertukaran gagasan dalam merumuskan solusi atas persoalan umat dan mendukung agenda pembangunan daerah.

Pada kesempatan itu, MUI Kalimantan Selatan juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur H Muhidin yang diterima Sekretaris Daerah sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan sinergi Pemerintah Provinsi dalam pembinaan umat dan kehidupan keagamaan.

Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda Provinsi dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perwakilan MUI Pusat, Bupati Hulu Sungai Selatan, H Syafrudin Noor, jajaran pengurus MUI kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, pimpinan pondok pesantren, perwakilan perbankan syariah dan konvensional, serta tamu undangan lainnya. (rfq/ali/jp). 

PURUK CAHU- Bupati Murung Raya, Heriyus resmikan gedung kantor baru Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, GOR fitness dan launching objek wisata Pasir Putih, Jum'at (13/2/2026). 

Dalam sambutannya Bupati Heriyus, mengatakan pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor oleh pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik efisiensi kinerja birokrasi serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi ASN. 

Selain itu, pembangunan ini juga bertujuan untuk memperbarui infrastruktur yang sudah mengalami penurunan fungsi agar kembali optimal.

"Oleh karena itu, setiap kegiatan yang melibatkan pemuda di dalamnya maka pemerintah wajib memberikan dukungan" ujar Heriyus. 

Pemerintah daerah juga membangun sarana dan prasarana olahraga seperti gedung olahraga (GOR) dan pusat kebugaran fitness center indoor. 

Dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,melalui penyediaan fasilitas fisik yang representative aman dan dapat digunakan kapan saja.

Pembangunan sarana dan prasarana objek wisata oleh pemerintah daerah bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan melalui peningkatan kenyamanan dan aksebilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah meningkatkan pendapatan asli daerah menciptakan lapangan kerja masyarakat lokal serta meningkatkan kualitas hidup penduduk melalui perbaikan infrastruktur. 

"Tiga sarana dan prasarana pada DKOP yang baru diresmikan semua anggaran untuk membangunnya dibebankan pada APBD kabupaten Murung Raya," kataHeriyus. 

Heriyus berpesan kepada OPD penerima manfaat khususnya DKOP agar bisa menggunakan sarana dan prasarana tersebut semaksimal mungkin, sehingga bisa meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kinerja ASN serta dengan pengelolaan yang teratur ke depan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. 

Dari laporan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata lanjut Heriyus, masih ada beberapa kendala pembangunan sarana dan prasarana penunjang. 

"Sehingga perlu kami sampaikan bahwa saat ini memang terjadi pemangkasan dana transfer ke daerah kurang lebih 40% oleh pemerintah pusat yang hampir merata di seluruh Indonesia," katanya. 

"Oleh karena itu pada tahun 2026 kita masih mengurangi belanja pembangunan atau fisik tetapi tetap fokus pada kebutuhan dasar masyarakat," jelas Heriyus.

"Saat ini kita di tuntut bagaimana daerah mampu menjalankan roda pemerintahan dengan anggaran yang terbatas. Maka dari itu, saya berpesan agar semua OPD memiliki inovasi program dan kegiatan yang berbasis kemandirian ekonomi, sehingga kedepan kita tidak tergantung lagi sepenuhnya pada dana transfer ke daerah," tambahnya. 

"Renovasi ini diwujudkan melalui pembaharuan penyelenggaraan pemerintah terutama dalam pengelolaan potensi lokal peningkatanperanan publik dan pemberdayaan masyarakat," jelasnya

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Heriyus juga menyerahkan bantuan berupa 7 unit sepeda motor viar kepada kelompok tani di tujuh desa.(maya/jp). 

KANDANGAN- Musyawarah Daerah (Musda) XI Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan resmi dibuka di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), Jum'at (13/2/2026). 

Pembukaan dilakukan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, mewakili Gubernur Kalimantan Selatan.

Kegiatan yang mengusung tema “Meneguhkan Peran Ulama untuk Mewujudkan Kemakmuran Banua dan Kesejahteraan Masyarakat” itu dihadiri Bupati HSS, Syafrudin Noor, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan MUI Pusat, serta pengurus MUI kabupaten/kota se-Kalsel.

Dalam sambutannya Bupati Syafrudin Noor, menegaskan Musda bukan sekadar agenda organisasi lima tahunan, melainkan forum strategis untuk merumuskan arah kebijakan dan peran MUI di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.

Ia mengapresiasi kontribusi MUI dalam membimbing umat serta menjaga harmoni kehidupan beragama di daerah. Menurutnya, tantangan masyarakat kian kompleks, mulai dari persoalan sosial dan ekonomi hingga derasnya arus informasi di era digital.

"Peran ulama sangat dibutuhkan untuk menjaga nilai-nilai keagamaan sekaligus memperkuat persatuan umat,” ujar Syafrudin.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten HSS untuk memperkuat kolaborasi dengan MUI, khususnya dalam pembinaan keagamaan, pendidikan karakter, dan menjaga kerukunan antarumat beragama.

Sementara itu, Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan hubungan harmonis antara ulama dan pemerintah selama ini berkontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan daerah. 

Ia berharap, kemitraan tersebut semakin diperkuat guna menjawab berbagai persoalan sosial kemasyarakatan.

"Sinergi ulama dan umaro harus terus dijaga dan diperkuat demi kemaslahatan masyarakat,” katanya.

Musda XI MUI Kalsel dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, 13–15 Februari 2026, dengan agenda evaluasi program kerja serta pemilihan kepengurusan baru untuk masa bakti berikutnya. 

Forum ini diharapkan menghasilkan kepengurusan yang solid dan responsif terhadap tantangan zaman, sekaligus memperkuat peran MUI dalam menjaga persatuan dan keharmonisan umat di Banua. (ari/jp). 

BANJARMASIN- Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus mengintensifkan pengerukan dan pembersihan sungai sebagai langkah strategis mengendalikan banjir serta menjaga kelancaran aliran air di Kota Seribu Sungai. Fokus utama tahun 2026 ini adalah pengerukan Sungai Guring hingga kawasan Sungai Pekapuran.

Kegiatan pengerukan dipantau langsung oleh Wali Kota Banjarmasin, HM. Yamin HR, Jum'at (13/2/2026) pagi. Turut hadir Kepala Dinas PUPR, Camat Banjarmasin Tengah, dan Lurah Sungai Baru untuk memastikan proses berjalan sesuai target.

Pengerukan dilakukan dari hulu Sungai Guring hingga kawasan Pekapuran, termasuk Pekapuran Laut yang padat penduduk. Wilayah ini menjadi titik krusial karena pendangkalan sungai sering memicu genangan air saat hujan deras.

Pemkot menurunkan dua unit alat berat untuk mempercepat pengerukan sedimen dan sampah yang menghambat aliran air. Material hasil kerukan kemudian diangkut menggunakan kendaraan pikap ke lokasi pembuangan yang telah ditetapkan.

Wali Kota HM. Yamin HR, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemkot menjaga kapasitas sungai tetap optimal. Menurutnya, pengendalian banjir tidak hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur baru, tetapi juga pemeliharaan rutin sungai yang ada.

"Kita ingin memastikan aliran sungai tetap lancar, sehingga saat curah hujan tinggi, air bisa cepat surut dan tidak menimbulkan genangan berkepanjangan,” ujarnya saat peninjauan.

Dinas PUPR juga menargetkan pengerukan di titik-titik krusial lain sepanjang tahun, terutama di kawasan yang mengalami sedimentasi tinggi. Pemkot mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai guna menjaga kebersihan dan fungsi drainase alami kota. (prkm/ali/jp). 

TAMIANG LAYANG- Semangat gotong royong kembali menggema di Kabupaten Barito Timur. Aparatur Sipil Negara (ASN), personel TNI dan Polri, serta sejumlah instansi vertikal berbaur dalam kerja bakti membersihkan lingkungan Pasar Temanggung Jayakarti Tamiang Layang, Jum'at (13/2/2026).

Aksi bersih-bersih ini dipimpin Asisten I Setda Barito Timur, Ari Panan P. Lelu, yang turun ke lapangan memungut sampah bersama peserta lainnya. 

Area yang menjadi sasaran pembersihan meliputi bagian depan dan halaman belakang pasar, lorong-lorong pedagang, hingga bantaran sungai di samping pasar yang selama ini dipenuhi sampah.

Ari Panan mengatakan, bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari perintah langsung Presiden RI, Prabowo Subianto, agar seluruh daerah memperkuat budaya bersih dan menjaga lingkungan.

"Ini adalah perintah langsung Bapak Presiden untuk mewujudkan Indonesia Asri. Agar kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, dimulai dari pusat-pusat aktivitas masyarakat seperti pasar,” ujarnya di sela kegiatan.

Ia menambahkan, kerja bakti ini tidak bersifat seremonial, melainkan akan dilaksanakan secara rutin dua kali dalam sepekan, yakni setiap Selasa dan Jumat. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan perubahan perilaku kolektif dalam menjaga kebersihan.

Menurut Ari Panan, tujuan utama kegiatan ini adalah menciptakan lingkungan pasar yang bersih, sehat, dan nyaman, baik bagi pedagang maupun pengunjung. Pasar sebagai pusat perputaran ekonomi rakyat, katanya, harus menjadi contoh kawasan yang tertib dan bebas dari tumpukan sampah.

Di lapangan terlihat anggota TNI, Polri, ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur, serta instansi vertikal lainnya saling bahu-membahu mengangkut sampah, menyapu lorong pasar, dan membersihkan bantaran sungai. Suasana kebersamaan tampak kental, mencerminkan kolaborasi lintas sektor demi kepentingan masyarakat.

Ari Panan berharap, kegiatan ini dapat menggugah kesadaran pedagang dan pengunjung pasar untuk turut menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan.

"Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa mengetuk hati semua pihak. Pasar ini milik kita bersama, jadi kebersihannya juga menjadi tanggung jawab bersama,” tandasnya. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Polsek Awang, Polres Barito Timur bersama unsur pemerintah kecamatan dan desa melaksanakan kegiatan penanaman jagung pipil pada Jum'at, 13 Februari 2026, di lahan seluas 1 hektare milik Sdr. Dikiato, Kepala Desa Janah Jari, Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kapolsek Awang, IPTU Saipul Fazrianoor, S.H., Kepala BPP Awang beserta staf, Kepala Desa Janah Jari, Ketua BPD Janah Jari, staf desa, Aipda Lewie, Bripda Rizal Norhadi, serta Babinsa Janah Jari. Sinergi lintas sektor ini menjadi bentuk kolaborasi nyata dalam mendukung program ketahanan pangan.

Penanaman jagung pipil dilakukan sebagai bagian dari dukungan terhadap program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang salah satunya menitikberatkan pada penguatan swasembada pangan nasional. 

Selain itu, peningkatan produksi jagung pipil di Kecamatan Awang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan suplai ke Bulog Buntok, sehingga memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi petani setempat.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso melalui Kapolsek Awang, IPTU Saipul Fazrianoor, menyampaikan bahwa keterlibatan Polri dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan konkret terhadap kebijakan pemerintah sekaligus upaya pembinaan kepada masyarakat.

"Kami hadir untuk memberikan motivasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat ekonomi dari budidaya jagung pipil. Dengan sinergi antara Polri, TNI, pemerintah desa, dan penyuluh pertanian, diharapkan produksi jagung di Kecamatan Awang terus meningkat dan berkontribusi pada swasembada pangan,” ujarnya.

Dengan kegiatan ini, diharapkan menjadi langkah berkelanjutan dalam memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Awang. (zi/jp). 

KUALA KAPUAS- Pemerintah Kabupaten Kapuas meresmikan Kantor Kelurahan Selat Hulu yang berlokasi di Jalan Cilik Riwut Gang Damai RT 030, Kelurahan Selat Hulu, Jum'at (13/2/2026).

Peresmian tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Kapuas, HM. Wiyatno, didampingi Wakil Bupati Dodo, dan Sekretaris Daerah Usis I. Sangkai, serta dihadiri unsur forkopimda, Camat Selat, Lurah Selat Hulu, dan sejumlah tamu undangan lainnya. 

Peresmian kantor kelurahan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung kinerja aparatur kelurahan agar semakin optimal dalam melayani masyarakat.

Dalam sambutannya Bupati HM. Wiyatno, menyampaikan bahwa keberadaan gedung kantor kelurahan yang representatif merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang pelayanan pemerintahan di tingkat paling dekat dengan masyarakat.

"Kantor kelurahan ini bukan sekadar bangunan fisik, tetapi menjadi pusat pelayanan, pusat koordinasi, dan pusat pengaduan masyarakat. Saya berharap seluruh aparatur kelurahan dapat memanfaatkan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya untuk memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan humanis kepada warga," ujar Bupati Kapuas.

Wiyatno juga menekankan pentingnya menjaga dan merawat fasilitas fasilitas yang telah dibangun, sekaligus meningkatkan kedisiplinan serta profesionalisme aparatur pemerintah.

Wiyatno juga menambahkan, bahwa peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Pelayanan yang baik tidak hanya ditentukan oleh gedung yang bagus, tetapi juga oleh sikap dan kompetensi aparatur. Karena itu, kami berharap jajaran Kelurahan Selat Hulu dapat terus berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," ungkapnya.

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita, dilanjutkan dengan peninjauan ruangan kantor oleh Bupati bersama rombongan.

Dengan diresmikannya Kantor Kelurahan Selat Hulu ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas berharap pelayanan administrasi dan sosial kemasyarakatan dapat berjalan lebih efektif, sekaligus memperkuat peran kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan daerah. (fah/hru/jp).

KUALA KAPUAS- Bupati Kapuas, HM. Wiyatno menghadiri panen raya padi seluas 1.138 hektare di Desa Terusan Karya, Kecamatan Bataguh, Jum'at (13/2/2026). 

Dalam kunjungan tersebut, Bupati juga meninjau kondisi infrastruktur jalan serta memastikan alokasi anggaran peningkatan jalan lingkungan pada tahun 2026.

Kegiatan yang turut dihadiri sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggota DPRD Kabupaten Kapuas, dan masyarakat setempat itu diawali dengan Salat Jumat berjamaah di Desa Terusan Karya.

Panen raya tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. 

"Hari ini kita melaksanakan Salat Jum'at berjamaah sekaligus menghadiri panen raya dengan luasan sekitar 1.138 hektare. Sekaligus kita mengecek kondisi jalan di wilayah Desa Terusan. Tahun ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp7 miliar untuk peningkatan jalan lingkungan,” ujar Wiyatno.

Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Pemkab Kapuas mengalokasikan anggaran Rp7 miliar pada 2026 untuk peningkatan jalan lingkungan di Desa Terusan Karya, Terusan Mulia, dan Terusan Makmur.

Selain itu, Pemkab juga melanjutkan pembangunan infrastruktur strategis berupa jembatan di wilayah Bapalas dengan nilai anggaran sekitar Rp15 miliar. 

Pekerjaan tersebut mencakup pembangunan jembatan baru sepanjang kurang lebih 40 meter serta penimbunan jalan menuju Jembatan Terusan yang sebelumnya roboh dan kini telah diperbaiki serta kembali difungsikan. Pembangunan jembatan di kawasan Sei STI juga telah rampung.

"Alhamdulillah, jembatan yang sebelumnya roboh kini sudah selesai diperbaiki dan dapat digunakan kembali. Untuk tahun 2026, kita juga merencanakan pembangunan jembatan baru di Bapalas dengan panjang sekitar 40 meter,” tambahnya.

Sebelum Salat Jumat, Bupati juga meninjau Jalan Terusan Mulia Ujung sepanjang sekitar 1,8 kilometer yang menjadi akses utama warga untuk aktivitas harian, termasuk pendidikan dan distribusi hasil pertanian. Penanganan jalan tersebut saat ini masih dalam tahap administrasi dan direncanakan mulai dikerjakan setelah Hari Raya, menyesuaikan kondisi cuaca.

"Jalan ini merupakan akses utama masyarakat. Mudah-mudahan setelah Hari Raya, dengan kondisi cuaca yang lebih baik, pekerjaan pengecoran dapat segera dimulai sehingga masyarakat dapat beraktivitas lebih lancar,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Kapuas menyatakan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan secara berkelanjutan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (fah/hru/jp). 

KUALA KAPUAS- Wakil Bupati Kapuas, Dodo, menghadiri pelantikan pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Kapuas masa bakti 2026–2031 di Ballroom Permata Inn Kapuas, Jum'at (13/2/2026).

Pengurus KADIN Kabupaten Kapuas dilantik langsung oleh Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kalimantan Tengah, Alfian Batnakanti. Dalam pelantikan tersebut, Supenpri resmi menjabat sebagai Ketua KADIN Kabupaten Kapuas periode 2026–2031.

Acara tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kapuas, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas, serta tamu undangan dari kalangan dunia usaha.

Dalam sambutannya Wabup Dodo, menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus yang baru dilantik. 

Ia menyatakan optimistis para pengurus terpilih memiliki integritas dan komitmen untuk mengemban amanah organisasi.

Menurutnya, pelantikan tersebut menjadi momentum strategis untuk menghidupkan kembali gairah dunia usaha di Kabupaten Kapuas. Ia berharap KADIN tidak sekadar menjadi wadah berhimpun para pengusaha, tetapi mampu berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi masyarakat.

"Saya menekankan pentingnya memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menyatukan visi demi kemajuan Kabupaten Kapuas,” ujar Dodo.

Selain itu, KADIN diharapkan dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi, terutama dalam mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

Dodo mendorong KADIN berperan sebagai “ibu angkat” bagi pelaku UMKM agar produk lokal mampu naik kelas dan menembus pasar ritel modern maupun sektor perhotelan.

Ia juga meminta KADIN menjadi pelopor inovasi di era digital dengan mendorong anggota beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, sekaligus mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah.

"Pemkab Kapuas berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif dan ramah bagi pengusaha, serta terbuka terhadap berbagai masukan konstruktif dari KADIN demi kemajuan daerah,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Dodo turut menyampaikan apresiasi kepada pengurus KADIN periode sebelumnya atas kontribusi yang telah diberikan, serta berharap kepengurusan baru mampu membawa organisasi semakin solid dan progresif.

Diketahui, sebanyak 36 perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) maupun Commanditaire Vennootschap (CV) tergabung dalam kepengurusan KADIN Kabupaten Kapuas periode ini. Mereka merupakan pelaku usaha aktif di berbagai sektor, mulai dari perumahan, SPBU, jasa konsultansi, konstruksi, penyedia alat berat, salon, wedding organizer, teknologi informasi, hingga kelistrikan. (fah/hru/jp). 

PURUK CAHU- Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Murung Raya menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) guna mematangkan kesiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Tengah ke-XIII. Kegiatan dilaksanakan di Aula Gedung Dewan Adat Dayak, Jum'at (13/02/2026).

Porprov XIII Kalimantan Tengah dijadwalkan berlangsung pada 4–10 Oktober 2026 di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. 

Rakor dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DKOP) Kabupaten Murung Raya, Jayadie Y. Dadi, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Murung Raya, Batara, seluruh pengurus cabang olahraga (cabor), atlet, serta pemangku kepentingan lainnya.

Rapat dipimpin langsung Bupati Murung Raya, Heriyus, yang juga menjabat sebagai Ketua KONI Murung Raya. 

Dalam arahannya, Heriyus mengapresiasi jajaran pengurus KONI dan koordinator cabor yang telah menginisiasi rakor sebagai langkah konsolidasi dan evaluasi.

"Melalui rakor ini kita ingin memastikan seluruh cabor benar-benar siap, baik dari sisi pembinaan, seleksi atlet, hingga kesiapan anggaran. Harapannya, prestasi Murung Raya pada Porprov XIII dapat lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Minimal target papan tengah harus tercapai,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan komitmen bersama antara KONI, cabang olahraga, dan Pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam meningkatkan prestasi olahraga daerah.

Bupati meminta seluruh pihak melakukan diskusi secara konstruktif serta mengevaluasi capaian dan kendala pada ajang sebelumnya.

Pemerintah Kabupaten Murung Raya, lanjutnya, berharap KONI bersama seluruh pengurus cabor terus menggali dan mengembangkan potensi atlet berprestasi, terutama pada cabang olahraga yang memiliki peluang besar menyumbangkan medali.

Sementara itu, Ketua Panitia Rakor KONI, Bertho K. Kondrat, menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi momentum strategis untuk memastikan kesiapan atlet, pelatih, serta dukungan teknis dan administrasi menjelang Porprov XIII.

Ia menambahkan, KONI akan menggelar seleksi ketat bagi atlet yang akan diberangkatkan ke Pangkalan Bun, mengingat jarak tempuh yang cukup jauh, sekaligus menetapkan target perolehan medali yang jelas dan terukur. (maya/jp). 

KANDANGAN- Dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok menjelang Bulan Suci Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah, pemerintah pusat menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di seluruh Indonesia, Jum'at (13/2/2026).

Kegiatan nasional tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian dari Jakarta dan diikuti secara daring oleh pimpinan lembaga negara, gubernur, bupati, serta wali kota. Langkah ini menjadi bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan inflasi serta menjaga daya beli masyarakat menjelang hari besar keagamaan.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) turut ambil bagian melalui Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten HSS. Di daerah, kegiatan dipusatkan di Taman Palidangan Sehati dan dihadiri Wakil Bupati HSS, H Suriani, didampingi Sekretaris Daerah HSS, H Muhammad Noor, perwakilan Polres HSS, Kepala BPS, para asisten, serta jajaran perangkat daerah terkait.

Sebelum dibuka untuk masyarakat, acara diawali dengan arahan Menteri Pertanian yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan ketersediaan bahan pokok, menjaga kelancaran distribusi, serta menekan potensi lonjakan harga menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

Melalui Gerakan Pangan Murah, pemerintah menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasaran. 

Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari secara lebih terjangkau.

Pemerintah Kabupaten HSS menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan warga dapat menyambut Ramadan dan Idul Fitri dengan tenang, aman, dan nyaman. (ari/jp). 

JAKARTA- Bupati Barito Timur, M. Yamin, menghadiri Forum Diskusi Paparan Hasil Studi dan Diskusi Strategis Pengembangan Operasional Bandar Udara Warukin, Jum'at (13/2/2026) di Hotel Mercure Jakarta Harmoni.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari selesainya penyusunan dokumen Studi Kajian Potensi Penumpang dan Kargo Transportasi Udara di Kabupaten Tabalong. 

Forum ini menjadi momentum penting dalam merumuskan langkah strategis percepatan operasional Bandara Warukin sesuai aturan dan regulasi yang berlaku, sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah di kawasan Kalimantan. 

Turut mendampingi Bupati M. Yamin, Sekda Bartim, Misnohartaku, Kepala PUPR PERKIM, Yumail J.Paladuk, dan Kepala Bagian Pemerintahan Setda Bartim, Yusia Kemeng.

Dalam forum tersebut, Bupati M. Yamin, menilai bahwa apabila operasional bandara dapat terealisasi secara optimal, dampaknya akan sangat positif bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Timur. 

Keberadaan bandara aktif di wilayah sekitar akan meningkatkan konektivitas dan mempercepat mobilitas masyarakat, pelaku usaha, serta investor dari dan menuju Barito Timur. Akses transportasi udara yang lebih dekat juga akan mendorong minat investasi di berbagai sektor unggulan daerah seperti pertambangan, perkebunan, perdagangan, dan jasa.

Selain itu, potensi angkutan kargo melalui jalur udara akan mempercepat distribusi hasil produksi daerah, sehingga membuka peluang pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing produk lokal. 

Dampak lanjutannya, sektor UMKM dan pariwisata daerah juga berpeluang berkembang karena aksesibilitas yang semakin mudah. Aktivitas ekonomi yang meningkat tersebut diyakini akan berkontribusi terhadap pembukaan lapangan kerja baru serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bupati menegaskan, bahwa pengembangan Bandara Warukin bukan hanya menjadi kepentingan satu daerah, tetapi merupakan simpul pertumbuhan ekonomi kawasan. 

Sinergi antar pemerintah daerah dan dukungan pemerintah pusat dinilai menjadi kunci agar rencana pengembangan ini dapat terealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Barito Timur dan wilayah sekitarnya. (zi/jp). 

MUARA TEWEH- Sekretaris Daerah Barito Utara, Muhlis, launching Operasional SPPG I Polres Dekat Aspol Jln. Panti Ajar Muara Teweh, Jum'at (13/2/2026). 

Hal ini sebuah program yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak di Kabupaten Barito Utara.

Dalam sambutannya Sekda Muhlis menekankan pentingnya asupan gizi bagi anak-anak untuk mencegah kekurangan gizi dan meningkatkan tumbuh kembang anak.

Ia juga mengatakan, bahwa program SPPG I Polres ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Barito Utara, khususnya anak-anak. 

Dengan demikian, anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan menjadi generasi yang cerdas dan berprestasi.

Dengan adanya SPPG I Polres, pemerintah berharap dapat meningkatkan asupan gizi anak-anak dan melahirkan generasi bangsa yang hebat. 

"Dengan begitu, generasi penerus bangsa akan mendapatkan asupan gizi seimbang sehingga stunting dapat diatasi dan mencetak generasi cerdas menuju Indonesia emas 2045," harap Muhlis.

Sementara itu, Kapolres Barito Utara, AKBP Singgih Febiyanto, berharap kehadiran SPPG ini dapat memberikan mafaat besar bagi masyarakat umum disekitar Barito Utara sesuai tema Polri Untuk Masyarakat. 

Kegiatan launching Operasional SPPG I Polres ini dihadiri Unsur FKPD, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat Teweh Tengah dan tamu undangan terkait lainnya. (dsk/emca/jp). 

TAMIANG LAYANG- Dalam upaya mendukung program swasembada pangan tahun 2026, jajaran Polres Barito Timur, Polda Kalteng melaksanakan kegiatan Penanaman Jagung Kuartal I pada Jumat, 13 Februari 2026. Salah satunya Polsek Patangkep Tutui yang berlangsung di Desa Bentot RT. 01.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kapolsek Patangkep Tutui, IPDA Bambang Wahyudi bersama BPP Kecamatan Patangkep Tutui, personel Polsek Patangkep Tutui, Babinsa Desa Bentot, Bhabinkamtibmas Desa Bentot, perangkat desa, serta warga dan petani setempat. Penanaman dilaksanakan di lahan milik warga binaan Polri, Sdr. Kusnianto, dengan luas sekitar 1,5 hektare.

Sebanyak 4 bungkus bibit jagung pakan kemasan 1 kilogram ditanam dalam kegiatan tersebut sebagai tahap awal Kuartal I. Selain itu, Polri turut menyalurkan bantuan sosial berupa 4 kilogram benih jagung pakan merek BISI 18 Super kepada petani binaan sebagai bentuk dukungan konkret terhadap program ketahanan pangan nasional.

Kapolsek Patangkep Tutui, IPDA Bambang Wahyudi, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian.

"Penanaman jagung Kuartal I ini menjadi wujud nyata kehadiran Polri dalam setiap program pemerintah, khususnya ketahanan pangan. Kami siap bersinergi dengan seluruh elemen untuk menyukseskan swasembada pangan tahun 2026 sebagaimana menjadi prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto,” ujar IPDA Bambang Wahyudi.

Ia menegaskan, bahwa keterlibatan Polri tidak hanya terbatas pada aspek keamanan, tetapi juga mendukung program strategis pemerintah yang berdampak langsung pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan langkah nyata ini, diharapkan produktivitas pertanian di wilayah Kecamatan Patangkep Tutui dapat meningkat serta memberikan kontribusi positif terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Barito Timur. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kepedulian Polres Barito Timur melalui program Jum'at Berkah kepada masyarakat mendapat apresiasi. Salah satu jemaah Masjid Jabal Nur Pal 4 Tamiang Layang, Kelurahan Tamiang Layanh, Hairul Anwar, menyampaikan ucapan terima kasih atas pembagian bingkisan yang dilakukan usai pelaksanaan Salat Jumat.

Hairul mengaku bersyukur dan berterima kasih atas perhatian yang diberikan jajaran kepolisian kepada para jemaah.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kepedulian Polres Barito Timur. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut dan diikuti oleh pihak lainnya,” ujar Hairul kepada wartawan ini, Jum'at (13/2/2026). 

Menurut Hairul, program tersebut dinilai sangat positif karena mampu menumbuhkan rasa kebersamaan dan semangat berbagi di tengah masyarakat.

"Program ini sangat bagus karena mempererat kebersamaan dan kepedulian antar sesama. Semoga ke depan semakin banyak lagi kegiatan berbagi untuk masyarakat,” katanya.

Ia menegaskan, bahwa nilai bingkisan bukanlah hal utama, melainkan perhatian dan kebersamaan yang dirasakan masyarakat, khususnya melalui program yang digagas Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso. 

"Bukan soal besar atau kecilnya bingkisan, tetapi kepedulian dan kebersamaan itu yang kami rasakan. Apalagi menjelang bulan Ramadan, semoga kegiatan seperti ini terus berlanjut, misalnya dengan berbagi takjil kepada jemaah,” tutupnya. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah, Polres Barito Timur, Polda Kalimantan Tengah menggelar kegiatan pelepasan Bhakti Sosial bertajuk BERLIAN (Berbagi Kemuliaan Menjelang Ramadan), Jum'at, 13 Februari 2026, di halaman Mapolres Bartim.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso, didampingi Wakapolres serta para Bhabinkamtibmas jajaran. Program BERLIAN menjadi wujud nyata kepedulian dan pengabdian Polri kepada masyarakat, khususnya dalam menghadapi momentum bulan suci yang sarat nilai spiritual dan sosial.

Acara ditandai dengan penyerahan simbolis paket bantuan sosial oleh Kapolres kepada perwakilan Bhabinkamtibmas. Selanjutnya, bantuan tersebut akan disalurkan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk kaum dhuafa, anak-anak panti asuhan, serta warga kurang mampu di wilayah hukum Polres Barito Timur.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso, menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk komitmen Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat, terutama dalam momen penting keagamaan.

"Melalui program BERLIAN ini, kami ingin berbagi kebahagiaan dan membantu meringankan beban masyarakat menjelang Ramadhan. Kehadiran Polri harus dirasakan secara nyata, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga dalam aksi sosial dan kemanusiaan,” ujar Kapolres.

Ia menambahkan, bahwa pelibatan para Bhabinkamtibmas dalam pendistribusian bantuan merupakan langkah strategis karena mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Dengan demikian, bantuan dapat tepat sasaran serta memperkuat hubungan emosional antara Polri dan warga.

Program BERLIAN diharapkan mampu mempererat tali silaturahmi antara Polres Bartim dengan masyarakat, sekaligus menghadirkan rasa kebersamaan dan kebahagiaan dalam menyambut Ramadan 1447 H. 

Semangat berbagi yang diusung dalam kegiatan ini menjadi refleksi nilai-nilai kemuliaan dan kepedulian sosial yang sejalan dengan tugas Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Polres Bartim menegaskan komitmennya untuk terus mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap pelaksanaan tugas, serta memperkuat sinergi sosial demi terciptanya stabilitas kamtibmas yang harmonis di Kabupaten Barito Timur. (zi/jp). 

MUARA TEWEH- Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan menutup Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Kamis (12/2/2026). 

Dalam arahannya, Felix menegaskan pentingnya pembangunan daerah berbasis data yang akurat dan terukur.

Menurutnya, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan, mulai dari data kependudukan hingga distribusi hibah dan bantuan sosial.

"Pembangunan tidak bisa berdasarkan asumsi atau ‘katanya’. Semua harus berbasis angka dan data yang jelas. Data BPS adalah acuan kita,” tegasnya.

Selain menekankan pentingnya validitas data, Wakil Bupati juga menyoroti urgensi penyusunan dan percepatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. RDTR dinilai menjadi kunci dalam memberikan kepastian investasi dan arah pengembangan wilayah.

Ia juga menginstruksikan organisasi perangkat daerah teknis untuk segera merampungkan Detail Engineering Design (DED) pada setiap proyek infrastruktur. Menurutnya, perencanaan teknis yang matang akan memastikan pembangunan jembatan, jalan, dan fasilitas publik lainnya tepat sasaran serta berdampak langsung pada peningkatan mobilitas dan perekonomian desa.

"Setiap proyek harus dirancang detail sejak awal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Di akhir arahannya Wakil Bupati meminta Sekretariat Daerah memperkuat sinkronisasi dengan kementerian terkait untuk mendukung pelaksanaan proyek strategis daerah. Ia juga menginstruksikan camat dan lurah agar melibatkan lembaga adat dan tokoh masyarakat dalam proses pembangunan.

Ia menegaskan, keberhasilan Program GASPOL 11.12 harus terukur dan dibuktikan melalui dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Forum Konsultasi Publik RKPD ini menjadi bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah untuk menyelaraskan program prioritas pemerintah dengan kebutuhan masyarakat serta arah kebijakan pembangunan nasional. (dsk/emca/jp). 

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menutup secara resmi Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2027, Kamis (12/2/2026). 

Forum ini menjadi tahapan strategis dalam penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2027.

Dalam sambutannya Bupati H Shalahuddin, menegaskan bahwa seluruh rencana pembangunan harus selaras dengan visi dan misi kepala daerah serta program prioritas dan unggulan yang telah ditetapkan. Menurutnya, konsistensi perencanaan menjadi kunci agar pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.

"Semua rencana pembangunan harus sejalan dengan visi, misi, dan program prioritas yang telah kita sepakati bersama,” tegasnya.

Selain itu, Bupati menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya aparatur sipil negara (ASN), dalam mendukung keberhasilan program pembangunan. Ia menyatakan bahwa kualitas pelaksana program sangat menentukan capaian hasil pembangunan.

"Sehebat apa pun program yang dirancang, jika tidak didukung oleh ASN yang profesional dan berkualitas, maka hasilnya tidak akan maksimal. Karena itu, peningkatan kinerja ASN terus menjadi perhatian,” ujarnya.

Bupati juga mengungkapkan, bahwa evaluasi 100 hari kerja yang telah dilakukan menjadi dasar dalam menentukan langkah perbaikan dan percepatan program ke depan. Hasil evaluasi tersebut, lanjutnya, menjadi bahan penguatan pada sektor-sektor yang dinilai masih perlu ditingkatkan.

Melalui forum konsultasi publik ini, Pemerintah Kabupaten Barito Utara berharap tercipta perencanaan pembangunan yang terintegrasi dari tingkat desa hingga ibu kota kabupaten, serta berjalan secara terprogram, sinkron, dan akuntabel.

Forum ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan Barito Utara yang lebih maju dan sejahtera. (dsk/emca/jp). 

JAKARTA- Bupati Barito Timur, M. Yamin menandatangani Berita Acara Verifikasi Penanganan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (IPPR) dalam rangka implementasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Ampah di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Penandatanganan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang serta meningkatkan kualitas penataan ruang daerah secara berkelanjutan.

Bupati M. Yamin menyampaikan apresiasi atas dukungan dan pembinaan dari Kementerian ATR/BPN dalam mendorong penguatan tata kelola pemanfaatan ruang di daerah. 

Menurutnya, RDTR memiliki peran strategis sebagai instrumen utama untuk mewujudkan pembangunan wilayah yang terarah, berkelanjutan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.

"Keberadaan IPPR kami pahami sebagai instrumen pengendalian yang adaptif dalam merespons dinamika kebutuhan pembangunan, namun tetap menjunjung tinggi konsistensi terhadap struktur ruang, pola ruang, dan ketentuan peraturan zonasi yang telah ditetapkan,” ujar Yamin.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Barito Timur terus mendorong penanganan IPPR yang transparan, akuntabel, dan berbasis pada pertimbangan teknis yang komprehensif, termasuk aspek daya dukung lingkungan, kesiapan infrastruktur kawasan, serta keselarasan dengan arah pengembangan wilayah.

Lebih lanjut Yamin menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan efektivitas implementasi RDTR, khususnya di Kawasan Perkotaan Ampah, agar pengendalian pemanfaatan ruang berjalan optimal sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif. (zi/jp). 

BANJARBARU- Dalam upaya meningkatkan kualitas penyajian dan pemanfaatan data statistik sektoral sebagai fondasi pembangunan daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Banjarbaru melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Visualisasi Data Statistik Sektoral, Kamis (12/2/2026), di Ruang Aula SINERGI Lantai 3 BAPPERIDA Kota Banjarbaru.

Kegiatan ini diikuti oleh 32 operator data dari seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru. Bimtek tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia serta memperkuat tata kelola data yang akurat, terstandar, dan terintegrasi.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur dalam mengolah dan menyajikan data melalui visualisasi yang informatif, komunikatif, serta mudah dipahami. Data yang tersaji dengan baik diharapkan mampu mendukung proses perencanaan, monitoring, evaluasi, serta pengambilan kebijakan berbasis data.

Dalam sambutannya, Plt Kepala Diskominfo yang diwakili Sekretaris Diskominfo, Ahmad Syarief Nizami, menegaskan bahwa di era digital, data memiliki peran strategis dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan. Namun, data harus disajikan secara jelas, informatif, dan mudah dipahami agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

"Visualisasi data yang baik akan mempercepat pemahaman, meningkatkan kualitas analisis, serta mendorong lahirnya kebijakan publik yang berbasis data,” ujarnya.

Selain pemaparan mengenai visualisasi statistik sektoral, pada kesempatan tersebut, juga disosialisasikan mengenai sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan secara serentak pada bulan Mei hingga Juli 2026 oleh BPS kota banjarbaru.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Banjarbaru menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola data demi mendukung pembangunan yang lebih terarah, transparan, dan berkelanjutan bagi masyarakat, serta mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026. (mc/jp). 

TAMIANG LAYANG- Sebanyak 101 jemaah calon haji (JCH) Kabupaten Barito Timur mengikuti bimbingan manasik haji tingkat kabupaten dan kecamatan musim haji 1447 Hijriah/2026 Masehi yang dipusatkan di Aula Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Barito Timur, Kamis (12/2/2026).

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Barito Timur, H Ahmad Fauzi, menegaskan bahwa bimbingan manasik merupakan tahapan krusial dalam persiapan ibadah haji.

"Bimbingan manasik sangat penting untuk memberikan pemahaman dan simulasi teknis kepada jemaah agar mampu melaksanakan ibadah haji secara mandiri, aman, tertib, dan sesuai syariat,” ujarnya saat memberikan sambutan.

Menurut H Ahmad Fauzi, manasik tingkat kabupaten dilaksanakan satu kali, sedangkan manasik tingkat kecamatan digelar empat kali dan dipusatkan secara terintegrasi di Kecamatan Dusun Timur. Selain itu, manasik tingkat nasional telah dilaksanakan secara daring pada Rabu (11/2/2026).

Dari total 103 peserta, sebanyak 101 orang merupakan jemaah asal Kabupaten Barito Timur. Sedangkan dua orang dari Palangka Raya. 

Berdasarkan sebaran kecamatan, Dusun Timur tercatat paling banyak dengan 53 orang, disusul Dusun Tengah 36 orang, Pematang Karau 13 orang, Banua Lima lima orang, serta Patangkep Tutui dua orang.

Manasik tahun ini mengusung tema “Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan” sebagai bentuk komitmen peningkatan kualitas layanan dan pembinaan jemaah, khususnya bagi kelompok rentan.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalimantan Tengah, H Hasan Basri, S.Ag., M.A. 

Turut hadir Ketua PW IPHI Provinsi Kalimantan Tengah H Ridwan Syahrani, Kepala Kantor Kementerian Agama Barito Timur H Ahmadi, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Barito Timur Therisea Novianti, perwakilan Bank Syariah Indonesia (BSI), jajaran Kemenhaj Barito Timur, serta tamu undangan lainnya.

Pelaksanaan manasik mengacu pada Surat Keputusan Kepala Kantor Kemenhaj Barito Timur tentang Pengangkatan Panitia Manasik Haji Tahun 1447 H/2026 M. Pembiayaan kegiatan bersumber dari Biaya Operasional Haji (BIOPSI) Tahun 2026 serta dukungan pihak ketiga yang tidak mengikat, di antaranya BSI Cabang Tanjung dan Amitra Cabang Tanjung.

Melalui kegiatan ini, Fauzi berharap seluruh jemaah calon haji dapat mengikuti rangkaian pembinaan dengan serius, sehingga mampu menjalankan ibadah secara lancar dan meraih predikat haji mabrur. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kepolisian Sektor (Polsek) Dusun Timur, Polres Barito Timur memperketat sistem keamanan di Markas Komando (Mako), khususnya pada ruang tahanan (rutan) serta area sekitar kantor. 

Langkah tersebut dilakukan dengan pemasangan delapan unit kamera pengawas (CCTV) di sejumlah titik strategis.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso melalui Kapolsek Dusun Timur, IPDA Sulkhan Sururi, mengatakan bahwa pemasangan CCTV bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan mencegah potensi gangguan keamanan, terutama di area rutan. 

Selain itu, keberadaan kamera pengawas juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Pemasangan CCTV ini tidak hanya untuk memperkuat sistem keamanan Mako, tetapi juga sebagai bentuk transparansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Kapolsek IPDA Sulkhan kepada wartawan, Kamis (12/2/2026). 

Ia menambahkan, langkah tersebut sejalan dengan kebijakan Kapolri melalui program Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan), yang menekankan profesionalitas dan keterbukaan dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Dengan sistem pengawasan yang lebih optimal, Polsek Dustim berharap dapat menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. (zi/jp). 

BANJARMASIN- Wali Kota Banjarmasin, HM. Yamin HR, didampingi Ketua TP PKK Kota Banjarmasin, Hj Neli Listriani Yamin, menghadiri acara Syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 PAM Bandarmasih (Perseroda) tahun 2026 di Kantor Pusat PT.Air Minum (PAM) Bandarmasih, Kamis (12/2/2026).

Dalam acara tersebut, Wali Kota Banjarmasin menyerahkan penghargaan kepada pegawai dengan masa kerja 10, 20, dan 30 tahun ke atas, serta tenaga outsourcing teladan yang telah menunjukkan kinerja terbaik sepanjang tahun.

Wali Kota Banjarmasin, HM. Yamin HR, menekankan pentingnya sinergi antara perusahaan daerah dengan kepentingan sosial. 

"PAM Bandarmasih harus terus meningkatkan pelayanan prima dan distribusi air bersih yang merata bagi seluruh warga Banjarmasin," ujarnya.

Dalam acara tersebut, PAM Bandarmasih juga menyerahkan bantuan sosial kepada Mushola Noor Jannah, Langgar Darul Muflihi, Panti Asuhan Sentosa, dan Panti Asuhan Ayah Bunda. Selain itu, PAM Bandarmasih juga memberikan bantuan fisik berupa pengadaan Keran Air Siap Minum untuk SMP Negeri 26 Banjarmasin serta program Bedah Rumah bagi Bapak Mahdinoor.

Wali Kota Banjarmasin juga secara simbolis menyerahkan kunci motor kepada pelanggan teladan Junaidi, Banjarmasin Barat, atas nama Masjid Darul Lulu, Banjarmasin Selatan, Taufikurahman, Banjarmasin Timur, dan Marzuki HS, Banjarmasin Utara.

Acara ini turut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Kepala Biro Perekonomian Sekda Provinsi Kalsel, Dr. Ir. Edi Elminsyah Jaya, serta jajaran Komisaris, Direksi, dan kepala SOPD di lingkungan Pemkot Banjarmasin. (prkm/jp). 

TAMIANG LAYANG- Komitmen mendukung program ketahanan pangan nasional terus diwujudkan jajaran Polres Barito Timur. Kapolsek Pematang Karau, IPDA Rikardo Hutahaean, bersama unsur pemerintah dan masyarakat melaksanakan kegiatan Penanaman Jagung Kuartal I dalam rangka mendukung Swasembada Pangan Tahun 2026, Kamis (12/2/2026), di Desa Bambulung, Kecamatan Pematang Karau. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan di lahan milik warga binaan Polri, Sdr. Ego Taufan Hidayat, dengan luas sekitar 2 hektare. Penanaman dilakukan bersama BPP Kecamatan Pematang Karau, Pemerintah Desa Bambulung, Karang Taruna, para petani serta warga setempat.

Dalam kegiatan itu, ditanam sebanyak 10 bungkus benih jagung pakan kemasan 1 kilogram. Selain itu, Polri juga menyalurkan bantuan sosial berupa 10 kilogram benih jagung pakan merek TITAN 19, dua ret abu bakar, serta dua ret jangkos kelapa sawit sebagai bentuk dukungan nyata terhadap petani binaan.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso melalui Kapolsek Pematang Karau, IPDA Rikardo Hutahaean, menyampaikan bahwa keterlibatan Polri dalam kegiatan ini merupakan wujud dukungan terhadap program pemerintah dalam memperkuat ketahanan dan swasembada pangan nasional.

"Penanaman jagung Kuartal I ini menjadi bukti bahwa Polri hadir dan siap mendukung setiap program pemerintah, khususnya di bidang ketahanan pangan. Kami berharap melalui sinergi antara Polri, pemerintah desa, penyuluh pertanian, dan masyarakat, hasil pertanian dapat meningkat dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga,” ujar Kapolsek.

Ia menambahkan, bahwa pendampingan terhadap petani binaan akan terus dilakukan sebagai bagian dari komitmen Polri dalam mendukung stabilitas ekonomi masyarakat di wilayah hukum Polsek Pematang Karau. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Seluruh urusan penyelenggaraan ibadah haji kini menjadi kewenangan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Tak terkecuali di wilayah Kalimantan Tengah. 

Menyikapi perubahan tersebut, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenhaj Provinsi Kalimantan Tengah, H Hasan Basri, meminta jajaran di kabupaten/kota di wilayah setempat memperkuat sosialisasi kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan H Hasan Basri didampingi Kepala Kantor Kemenhaj Barito Timur, H Ahmad Fauzi, usai membuka kegiatan manasik haji terintegrasi tingkat kabupaten dan kecamatan Tahun Haji 1447 H/2026 M di Aula PLHUT Tamiang Layang, Kamis (12/2/2026).

H Hasan Basri menegaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 2 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Vertikal, kelembagaan Kemenhaj telah terbentuk di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk di Kabupaten Barito Timur.

"Organisasi dan tata kerja vertikal Kementerian Haji dan Umrah di kabupaten/kota sudah terbentuk, termasuk di Kabupaten Barito Timur,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dengan diberlakukannya regulasi tersebut, seluruh proses pelayanan dan pengurusan ibadah haji tidak lagi berada di bawah Kementerian Agama, melainkan sepenuhnya menjadi kewenangan Kemenhaj.

"Jemaah yang akan berangkat haji saat ini harus berurusan dengan Kementerian Haji dan Umrah, tidak lagi di Kementerian Agama. Ketentuan ini sudah ditetapkan,” tegasnya.

H Hasan Basri mengimbau masyarakat yang berencana menunaikan ibadah haji agar melakukan pendaftaran dan konsultasi melalui kantor Kemenhaj di daerah masing-masing. Khusus di Kabupaten Barito Timur, kantor Kemenhaj berada bersebelahan dengan Kantor Kementerian Agama setempat.

Ia berharap, sosialisasi yang masif dan berkelanjutan dapat memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat terkait perubahan kewenangan tersebut, sehingga pelayanan haji berjalan tertib, terkoordinasi, dan optimal. (zi/jp).