KUALA KAPUAS- Sebuah speedboat RBB Lanal Banjarmasin mengalami kecelakaan air dengan terbalik di perairan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas, tepatnya di sekitar Jembatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Kamis (9/7/2026) sekitar pukul 16.35 WIB.

Kapolres Kapuas, AKBP Gede Eka Yudharma melalui Kasat Polairud Polres Kapuas IPTU M. Fauzie Nor, mengatakan speedboat tersebut berangkat dari Ujung Murung menuju Jembatan Pulau Petak dengan membawa 14 orang, terdiri atas nahkoda dan 13 penumpang.

"Berdasarkan keterangan saksi dan hasil pengecekan di lapangan, saat berada di sekitar lokasi kejadian, kapal diduga kehilangan keseimbangan ketika melakukan putar balik sehingga terbalik," ujar IPTU M. Fauzie Nor.

Setelah menerima laporan dari masyarakat, personel Satpolairud Polres Kapuas segera menuju lokasi menggunakan kapal patroli untuk melakukan evakuasi korban bersama instansi terkait serta mengamankan lokasi kejadian.

Dari total 14 orang yang berada di dalam speedboat, sebanyak 11 orang mengalami luka-luka dengan berbagai kondisi, di antaranya luka robek, memar, benturan di kepala, nyeri pada anggota tubuh, hingga sesak napas. Sementara tiga orang lainnya dilaporkan selamat tanpa mengalami luka.

Speedboat yang mengalami kecelakaan diketahui merupakan RBB Lanal Banjarmasin milik TNI AL Kapuas yang dinakhodai Serda Juwilems Jofanri Beslau.

Selain mengevakuasi korban, petugas juga mengamankan kapal yang terbalik, melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), meminta keterangan para saksi, serta melaporkan perkembangan kejadian kepada pimpinan.

Seluruh korban telah berhasil dievakuasi. Sementara itu, penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan. Dugaan sementara, insiden terjadi akibat speedboat kehilangan keseimbangan saat berputar balik sehingga akhirnya terbalik. (fah/jp). 

MARABAHAN- Seorang pria bernama Surianto (40), warga Jalan Panglima Batur RT. 10, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, ditemukan meninggal dunia setelah diduga tersengat arus listrik saat menangkap ikan menggunakan aliran listrik di Sungai Keramat Bakul, Kamis (9/7/2026) sekitar pukul 10.45 Wita.

Kapolres Barito Kuala, AKBP Anib Bastian melalui Kasi Humas IPTU Budi membenarkan peristiwa tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi, sekitar pukul 09.30 Wita korban mendatangi sebuah bengkel pandai besi di kawasan Sungai Keramat Bakul untuk meminta izin menyambungkan kabel listrik ke stop kontak bengkel. Permintaan itu sempat ditolak oleh pemilik bengkel, Amat. Namun, korban diduga tetap menyambungkan kabel listrik yang akan digunakan untuk menyetrum ikan di sungai.

"Sekitar satu jam kemudian, saksi Putra datang ke bengkel dan melihat sepeda motor korban masih terparkir, tetapi korban tidak berada di lokasi. Karena curiga, saksi kemudian menyusuri tepian sungai," ujar IPTU Budi.

Saat melakukan pencarian, saksi menemukan kabel listrik membentang di sepanjang aliran sungai serta sejumlah ikan hasil setrum. Tak lama kemudian, korban ditemukan dalam posisi terlentang di sungai dan sudah tidak bernyawa.

"Saksi kemudian mencabut stop kontak untuk menghentikan aliran listrik dan meminta bantuan warga," katanya.

Personel Polsek Marabahan bersama tim medis dan petugas PLN yang tiba di lokasi segera memutus aliran listrik guna memastikan proses evakuasi berlangsung aman.

Dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), polisi mengamankan barang bukti berupa kabel listrik sepanjang sekitar 50 meter dan satu stik penangkap ikan sepanjang kurang lebih lima meter yang diduga digunakan korban.

"Hasil pemeriksaan bersama tim medis tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Korban meninggal dunia akibat sengatan arus listrik," ujar IPTU Budi.

Pihak keluarga menolak dilakukan autopsi dan menerima peristiwa tersebut sebagai musibah. Jenazah kemudian diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan.

IPTU Budi mengimbau masyarakat agar tidak menggunakan aliran listrik untuk menangkap ikan karena sangat membahayakan keselamatan jiwa. Selain berisiko menyebabkan kecelakaan fatal, praktik tersebut juga merusak ekosistem perairan dan berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. (hru/jp). 

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur terus mematangkan pembentukan Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK). Bupati Barito Timur, M. Yamin meninjau langsung kesiapan bangunan yang akan difungsikan sebagai kantor BNNK di Kompleks Terminal, Kelurahan Taniran, Kamis (9/7/2026).

Peninjauan tersebut diikuti Wakil Bupati Adi Mula Nakalelu, Asisten I Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, Kepala Dinas PUPR Perkim, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Bupati M. Yamin mengatakan, peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan gedung sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah mendukung percepatan pembentukan BNNK di Kabupaten Barito Timur.

"Hari ini kami meninjau persiapan kantor BNNK sehubungan dengan rencana pembentukan BNNK di Kabupaten Barito Timur," ujarnya.

Ia menjelaskan, bangunan yang akan digunakan merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Barito Timur yang sebelumnya ditempati Dinas Perhubungan. Saat ini bangunan tersebut sedang direhabilitasi agar memenuhi standar sebagai kantor pelayanan.

Proses rehabilitasi mendapat dukungan dari PT Rimau Group yang membantu perbaikan gedung sekaligus penyediaan sejumlah fasilitas pendukung.

"Bangunan ini sebelumnya merupakan kantor Dinas Perhubungan. Kini direhabilitasi dengan dukungan PT Rimau Group agar siap digunakan sebagai kantor BNNK. Mudah-mudahan tahun ini sudah bisa ditempati," katanya.

Menurut M. Yamin, pembentukan BNNK menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung program nasional pemberantasan narkotika sekaligus memperkuat upaya pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi di daerah.

Ia menilai keberadaan BNNK sangat penting karena Barito Timur berada di wilayah perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan yang berpotensi menjadi jalur masuk peredaran narkotika.

"Keberadaan BNNK diharapkan mampu menjadi benteng untuk mengurangi sekaligus memutus mata rantai peredaran narkoba yang masuk ke daerah kita," tegasnya.

Pemerintah daerah, lanjutnya, bertanggung jawab menyiapkan bangunan dan sebagian sumber daya manusia, sedangkan kebutuhan sarana dan prasarana teknis akan disesuaikan dengan standar Badan Narkotika Nasional (BNN).

M. Yamin juga mengungkapkan, pekan depan dirinya dijadwalkan memaparkan kesiapan pembentukan BNNK Barito Timur di hadapan Kepala BNN RI sebagai bagian dari tahapan pembentukan kantor tersebut.

Sementara itu, Wakil Bupati Barito Timur, Adi Mula Nakalelu, mengatakan pemerintah daerah tidak ingin kasus penyalahgunaan narkotika seperti yang terjadi di Kabupaten Katingan terjadi di Barito Timur. Karena itu, koordinasi dengan aparat penegak hukum dan seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat.

"Kita berharap kejadian seperti di Katingan tidak terjadi di Kabupaten Barito Timur. Pencegahan akan terus diperkuat melalui koordinasi lintas sektor dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba serta konsekuensi hukumnya," ujarnya.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Barito Timur telah menjalin kerja sama dengan Ikatan Guru Indonesia (IGI) melalui nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat pendidikan antinarkoba di lingkungan sekolah.

"Guru memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada peserta didik sejak dini mengenai bahaya narkoba. Kerja sama dengan IGI akan terus diperkuat agar edukasi antinarkoba berjalan lebih efektif," kata Adi. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso, menegaskan pentingnya disiplin, integritas, dan keselamatan personel.

Hal itu disampaikan AKBP Eddy saat memimpin apel pagi di halaman Mapolres Barito Timur, Kamis (9/7/2026). 

Penekanan tersebut sebagai pedoman bagi seluruh anggota dalam menjalankan tugas kepolisian secara profesional dan bertanggung jawab.

Apel diikuti Wakapolres Barito Timur, pejabat utama (PJU), para perwira, Kapolsek jajaran, seluruh personel Polres Barito Timur, serta perwakilan personel dari Polsek jajaran.

AKBP Eddy Santoso menegaskan, bahwa disiplin merupakan fondasi utama pelaksanaan tugas kepolisian. Menurutnya, setiap anggota harus memiliki kesadaran menjalankan kewajiban tanpa harus diingatkan, mulai dari kedisiplinan mengikuti apel hingga pelaksanaan tugas sehari-hari.

Kapolres juga menginstruksikan seluruh personel, khususnya Bhabinkamtibmas, agar terus memantau perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), baik di wilayah binaan maupun secara nasional. 

Personel diminta menjaga sikap, etika, dan bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak melakukan tindakan maupun unggahan yang dapat merugikan diri sendiri ataupun mencoreng nama baik institusi Polri.

Selain itu, Bhabinkamtibmas diminta meningkatkan pembinaan kepada masyarakat melalui kegiatan sambang dan memperkuat komunikasi dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta organisasi kemasyarakatan. 

Kehadiran anggota Polri di tengah masyarakat diharapkan mampu memperkuat deteksi dini terhadap potensi gangguan kamtibmas sekaligus membangun kemitraan yang lebih erat.

Kapolres turut menyoroti pentingnya pendataan ulang Indeks Keamanan Desa dan Kelurahan (IKDK). Menurutnya, data tersebut menjadi dasar pemetaan kondisi keamanan, karakteristik wilayah, dan situasi sosial masyarakat sehingga dapat mendukung penyusunan strategi pemeliharaan kamtibmas yang lebih tepat sasaran.

AKBP Eddy Santoso juga mengingatkan seluruh personel untuk selalu menjaga markas komando, mematuhi standar operasional prosedur (SOP), serta mengutamakan keselamatan dalam setiap pelaksanaan tugas. Ia menegaskan setiap anggota harus menghindari pelanggaran disiplin, kode etik, maupun tindak pidana yang dapat merusak citra institusi.

Menanggapi gugurnya personel Polri saat bertugas di wilayah Polda Kalimantan Tengah, Kapolres meminta seluruh anggota menjadikan peristiwa tersebut sebagai pelajaran. Setiap personel diminta melakukan pemetaan wilayah, mengenali karakteristik lokasi, mengidentifikasi potensi risiko, dan menyiapkan langkah mitigasi sebelum melaksanakan tugas di lapangan guna meminimalkan risiko terhadap keselamatan personel.

Di akhir arahannya, AKBP Eddy Santoso kembali mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Polri dibangun melalui integritas, profesionalisme, dan perilaku setiap anggota, baik saat bertugas maupun dalam kehidupan sehari-hari.

"Seluruh penekanan dan atensi yang telah disampaikan harus menjadi pedoman bersama dalam pelaksanaan tugas. Tingkatkan disiplin, soliditas, dan profesionalisme agar pelayanan Polri semakin Presisi serta situasi kamtibmas di Kabupaten Barito Timur tetap aman dan kondusif," tegas Kapolres. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Menghadapi musim kemarau, Bhabinkamtibmas Desa Tuyau Polsek Pematang Karau, Polres Barito Timur, Brigpol Yunus Ardianto, memimpin Apel Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) bersama Masyarakat Peduli Api (MPA) Kalimantan Tengah di Posko Relawan Darul Wustha, Desa Tuyau, Kecamatan Pematang Karau, Kamis (9/7/2026).

Usai apel, personel gabungan melaksanakan patroli terpadu ke sejumlah titik yang berpotensi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan tersebut bertujuan memantau kondisi lapangan sekaligus memastikan tidak ada aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.

Dalam patroli tersebut, Brigpol Yunus Ardianto juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya karhutla. Warga diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar karena selain melanggar hukum, tindakan tersebut dapat merusak lingkungan, memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, serta menimbulkan kerugian ekonomi.

Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif dalam upaya pencegahan dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan serta segera melaporkan kepada aparat kepolisian atau instansi terkait apabila menemukan titik api maupun indikasi kebakaran agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin.

Hasil patroli menunjukkan tidak ditemukan titik panas (hotspot) maupun kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Desa Tuyau. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, lancar, dan situasi kamtibmas tetap kondusif.

Kapolsek Pematang Karau, IPDA Rikardo Hutahaean, menegaskan pencegahan karhutla hanya dapat berhasil melalui sinergi antara aparat dan masyarakat.

"Pencegahan karhutla membutuhkan sinergi seluruh elemen masyarakat. Melalui apel siaga, patroli, dan sosialisasi yang dilakukan Bhabinkamtibmas, kami berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan potensi kebakaran. Upaya pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penanggulangan setelah kebakaran terjadi," ujar IPDA Rikardo.

Menurutnya, Polsek Pematang Karau akan terus mengintensifkan patroli preventif, memperluas edukasi kepada masyarakat, serta memperkuat kolaborasi dengan Masyarakat Peduli Api dan seluruh pemangku kepentingan guna mencegah terjadinya karhutla di wilayah Kabupaten Barito Timur. (zi/jp). 

BANJARMASIN- Delapan fraksi di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel, Kamis (9/7/2026). 

Meski menyetujui raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, seluruh fraksi menyampaikan sejumlah catatan strategis sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Hj Syarifah Rugayah, menyoroti belum optimalnya realisasi belanja modal, terutama pembangunan jalan dan jaringan irigasi. Golkar juga meminta pemerintah daerah mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), mempercepat penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), melakukan audit kepegawaian untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengendalikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) di bawah 10 persen, serta mengurangi ketergantungan terhadap Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Juru bicara Fraksi NasDem, Umar Sadik, menekankan pentingnya memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD dan optimalisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Fraksi NasDem juga mendorong peningkatan standar pelayanan publik sesuai ketentuan perundang-undangan serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mendukung pembangunan.

Fraksi Gerindra melalui Habib Yahya Assegaf mengingatkan agar tingginya pendapatan daerah diimbangi dengan belanja yang berkualitas dan berdampak nyata bagi masyarakat. Gerindra juga meminta evaluasi terhadap besaran SiLPA, kualitas perencanaan dan pelaksanaan program, penguatan kinerja Bank Kalsel dan badan usaha milik daerah (BUMD), optimalisasi PAD, serta percepatan penyelesaian rekomendasi BPK.

Senada, Fraksi PAN yang disampaikan H. Rais Ruhayat menilai APBD harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkualitas dan berkeadilan. PAN mendorong optimalisasi PAD, pemanfaatan SiLPA untuk mendukung program prioritas tahun berikutnya, serta evaluasi terhadap perangkat daerah yang masih memiliki tingkat penyerapan anggaran rendah.

Sementara itu, Fraksi PKS melalui Firman Yusi mengapresiasi keberhasilan Pemprov Kalsel mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut. Menurut PKS, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat transparansi, akuntabilitas, efektivitas penggunaan APBD, peningkatan pelayanan publik, serta mendorong pembangunan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Fraksi PKB yang diwakili Aulia Azizah menaruh perhatian terhadap dampak kenaikan harga bahan bakar minyak terhadap daya beli masyarakat. PKB meminta pemerintah daerah memperkuat pengendalian inflasi, menjaga ketahanan pangan, memberikan perlindungan kepada kelompok rentan, petani, nelayan, buruh, dan pelaku UMKM, serta memastikan manfaat pembangunan dirasakan merata di seluruh Kalimantan Selatan.

Adapun Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan (Demokrat, PPP, dan PDI Perjuangan) melalui HM. Syaripuddin mengapresiasi keberhasilan mempertahankan opini WTP, namun mengingatkan masih adanya temuan BPK yang harus segera ditindaklanjuti. Fraksi tersebut juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pengelolaan aset untuk mendongkrak PAD, serta penguatan sistem pengendalian intern dan tata kelola keuangan daerah.

Seluruh fraksi akhirnya menyatakan menerima Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Kartoyo, mengatakan pembahasan akan dilanjutkan pada rapat paripurna tingkat II dengan agenda pengambilan keputusan DPRD terhadap raperda tersebut.

"Benang merahnya ke depan pengawasan harus lebih ketat. Kami meminta program-program yang benar-benar dirasakan masyarakat. Kalau perlu biayanya murah, tetapi manfaatnya besar. Itu yang kami tekankan, besok kita lanjutkan," ujar H Kartoyo. (sar/ali/jp). 

TAMIANG LAYANG- Penyuluh Pertanian Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur terus mendorong petani memanfaatkan alat dan mesin pertanian (alsintan) guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani. Penggunaan alsintan dinilai mampu mempercepat proses pengolahan lahan, menghemat tenaga kerja, serta mendukung peningkatan hasil panen.

Penyuluh Pertanian Kecamatan Paju Epat, Elisa dan Pipin, mengatakan pemanfaatan teknologi pertanian modern menjadi salah satu solusi untuk menjawab tantangan keterbatasan tenaga kerja sekaligus meningkatkan efektivitas kegiatan budidaya.

"Dengan memanfaatkan alsintan, proses pengolahan tanah menjadi lebih cepat dan efisien. Waktu kerja yang lebih singkat memungkinkan petani mengelola lahan secara optimal sehingga peluang memperoleh hasil produksi yang lebih baik juga semakin besar," ujar Elisa, Kamis (9/7/2026). 

Saat ini, sebagian petani di Kecamatan Paju Epat mulai memasuki musim tanam sejumlah komoditas hortikultura dan tanaman pangan, seperti cabai, timun, dan jagung. 

Pada momentum tersebut, penggunaan alsintan diharapkan dapat diterapkan pada berbagai tahapan budidaya, mulai dari pengolahan lahan hingga pemeliharaan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen.

Selain memberikan penyuluhan, petugas juga terus melakukan pendampingan kepada petani agar semakin terbuka dalam mengadopsi teknologi pertanian modern. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat daya saing sektor pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Kecamatan Paju Epat.

Pemanfaatan alsintan secara optimal diyakini menjadi salah satu upaya strategis dalam mewujudkan pertanian yang lebih maju, efisien, dan berkelanjutan di wilayah Kecamatan Paju Epat. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso, mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan guna mencegah tindak kriminalitas, khususnya kejahatan 3C yang meliputi pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Imbauan tersebut disampaikan AKBP Eddy Santoso kepada wartawan, Kamis (9/7/2026). Menurutnya, peran aktif masyarakat sangat penting dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap aman dan kondusif.

Kapolres juga mengimbau masyarakat untuk mengamankan kendaraan dengan menggunakan kunci ganda atau alarm, serta memarkirkannya di lokasi yang terang dan mudah diawasi. Warga juga diminta tidak meninggalkan barang berharga, seperti tas, dompet, telepon genggam, maupun benda berharga lainnya di dalam kendaraan atau di tempat umum.

Selain itu, masyarakat diingatkan agar lebih waspada terhadap orang maupun situasi yang mencurigakan, terutama saat berada di kawasan yang sepi dan minim aktivitas.

"Keamanan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Kami mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dengan mengaktifkan ronda malam, saling mengingatkan antarwarga, serta segera melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas yang mencurigakan," ujar AKBP Eddy Santoso.

Ia menegaskan, masyarakat tidak perlu ragu melaporkan setiap dugaan tindak kriminalitas ataupun apabila menjadi korban kejahatan dengan menghubungi kantor kepolisian atau layanan darurat terdekat agar dapat segera ditindaklanjuti.

"Mari bersama-sama mewujudkan Barito Timur yang aman. Dengan meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian terhadap lingkungan, kita dapat mencegah tindak kriminalitas serta menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif," tutupnya. (zi/jp).

BANJARMASIN- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati sejumlah poin krusial terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat kerja lanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 di Gedung DPRD Kalsel, Rabu (8/7/2026). Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, sebagai tindak lanjut dari pertemuan perdana pada 1 Juli lalu.

"Alhamdulillah sudah ada kesepakatan menyangkut masalah SiLPA yang sudah dijelaskan, begitu juga terkait temuan (BPK). Saat ini masih ada waktu kurang lebih 60 hari untuk melakukan perbaikan," ujar H Supian HK usai memimpin rapat.

H Supian HK menegaskan, meski Pemerintah Provinsi Kalsel sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), catatan dan rekomendasi dari BPK tetap harus diselesaikan secara komprehensif. Masa tenggang 60 hari pasca-menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) wajib dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh pihak eksekutif.

"Kita memang WTP, tapi tetap ada perbaikan-perbaikan. Jadi di perbaikan itulah nanti ketahuan munculnya (hasil akhir penyempurnaan anggaran)," tambahnya.

Selain masalah SiLPA dan temuan BPK, rapat kerja ini juga mendalami realisasi pendapatan serta belanja daerah tahun 2025. Evaluasi ketat sengaja dilakukan legislatif agar laporan pertanggungjawaban yang dihasilkan tidak sekadar menjadi pemenuhan kewajiban administratif semata.

Melalui fungsi pengawasan yang ketat, Banggar DPRD Kalsel berharap hasil evaluasi ini dapat menjadi pijakan strategis bagi penyusunan kebijakan anggaran pada tahun-tahun berikutnya. Langkah ini dinilai penting demi memastikan alokasi APBD ke depan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp). 

KUALA KAPUAS- Gubernur Kalimantan Tengah, H Agustiar Sabran, meresmikan kawasan Waterfront City Kapuas yang ditandai dengan prosesi pemotongan pita di Kuala Kapuas, Rabu (8/7/2026). Peresmian ini menjadi tonggak pengembangan kawasan tepian sungai sebagai ruang publik sekaligus destinasi wisata baru di Kabupaten Kapuas.

Dalam acara tersebut, Gubernur didampingi Pangdam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalimantan Tengah, Bupati Kapuas, dan Bupati Pulang Pisau, serta dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan sinergi pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Gubernur Kalimantan Tengah, H Agustiar Sabran, mengatakan pembangunan Waterfront City merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas ruang publik, mempercantik wajah perkotaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

"Waterfront City diharapkan menjadi ruang publik yang nyaman bagi masyarakat sekaligus mampu menggerakkan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM," ujarnya.

Keberadaan kawasan ini juga diharapkan menjadi ikon baru Kabupaten Kapuas yang mampu menarik lebih banyak kunjungan wisatawan, meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah di Kalimantan Tengah.

Dengan diresmikannya Waterfront City Kapuas, pemerintah optimistis kawasan tersebut akan menjadi pusat aktivitas masyarakat yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus memperkuat citra Kabupaten Kapuas sebagai daerah yang terus berkembang melalui pembangunan infrastruktur berbasis potensi sungai. (fah/hru/jp). 

PURUK CAHU- Bupati Murung Raya, Heriyus melepas kepulangan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H Edy Pratowo beserta rombongan kembali ke Kota Palangka Raya melalui Bandara Dirung Lingkin, Rabu (8/7/2026). Kepulangan ini menandai berakhirnya kunjungan kerja Wagub usai membuka Sinode Umum XXV Gereja Kalimantan Evangelis (GKE).

Sebelum bertolak ke bandara, Bupati Heriyus sempat menjamu H Edy Pratowo dalam sesi sarapan pagi di Rumah Jabatan Bupati Murung Raya. Pertemuan informal tersebut berlangsung hangat dan dimanfaatkan kedua belah pihak untuk mempererat sinergi program pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Murung Raya dan Pemerintah Provinsi Kalteng.

Bupati Heriyus menyampaikan apresiasi mendalam atas kesediaan Wagub Kalteng hadir langsung membuka agenda strategis keagamaan yang berpusat di GOR Tana Malai Tolung Lingu tersebut.

"Kehadiran jajaran Pemerintah Provinsi menjadi dukungan moril yang sangat besar bagi kami sebagai tuan rumah, sekaligus memastikan seluruh rangkaian acara pembukaan yang melibatkan ribuan jemaat ini berjalan sukses," ujar Heriyus.

Prosesi pelepasan di Bandara Dirung Lingkin berjalan tertib dan lancar. Sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Murung Raya serta unsur Forkopimda setempat turut hadir di landasan pacu untuk mengantar keberangkatan Wagub beserta rombongan terbang kembali ke ibu kota provinsi. (dsk/maya/jp). 

TANJUNG- Menindaklanjuti aduan masyarakat melalui call center Polisi 110, personel Polres Tabalong bergerak cepat membubarkan aksi balap liar di Jalan Nan Sarunai, Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Rabu (8/7/2026) sore.

Dalam penertiban tersebut, polisi berhasil menyita dua unit sepeda motor yang diduga kuat digunakan untuk aksi balap liar. Kedua kendaraan tersebut langsung diangkut ke Mapolres Tabalong untuk pendataan dan proses hukum lebih lanjut.

Patroli dadakan ini dipimpin oleh Perwira Pengawas (Pawas) Polres Tabalong, IPTU Adi Lesmana bersama Pamapta 1 Ipda Hanrio Pardede, dengan melibatkan sejumlah personel piket fungsi.

Setibanya di lokasi, petugas langsung mengepung titik kumpul para pembalap liar yang kerap meresahkan dan membahayakan keselamatan pengguna jalan umum tersebut.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo Jayawardana, melalui Kasi Humas IPTU Heri Siswoyo, menegaskan bahwa respons cepat ini merupakan komitmen polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Kami mengapresiasi masyarakat yang aktif memanfaatkan layanan Polisi 110. Balap liar ini tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga bertaruh nyawa, baik bagi pelaku maupun pengguna jalan lain," ujar IPTU Heri Siswoyo.

IPTU Heri juga memberikan imbauan tegas kepada para orang tua agar lebih ketat mengawasi anak-anak mereka agar tidak terjerumus dalam aksi jalanan yang berbahaya ini.

Polres Tabalong memastikan akan terus menyisir lokasi-lokasi rawan dan meminta masyarakat tidak ragu melaporkan segala bentuk gangguan kamtibmas melalui layanan bebas pulsa Polisi 110 atau ke kantor polisi terdekat. (fah/jp). 

PURUK CAHU- Bupati Murung Raya, Heriyus secara resmi membuka Sinode Umum XXV Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Expo 2026 di halaman Gereja Elioteria Christian Center, Puruk Cahu, Rabu (8/7/2026). Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Sinode Umum XXV GKE tersebut diharapkan menjadi wadah promosi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sekaligus memperkenalkan potensi daerah.

Expo berlangsung selama empat hari sejak 8–11 Juli 2026, dengan menghadirkan berbagai stan pameran produk unggulan, kerajinan lokal, kuliner, serta hasil karya jemaat dan pelaku usaha dari berbagai daerah.

Pembukaan expo dihadiri Ketua TP-PKK Kabupaten Murung Raya Warnita Heriyus, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh agama, tamu undangan, serta masyarakat yang memadati lokasi kegiatan.

Dalam sambutannya Bupati Heriyus mengapresiasi penyelenggaraan GKE Expo 2026 yang dinilai tidak hanya menjadi bagian dari agenda gerejawi, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, expo menjadi ruang strategis bagi pelaku UMKM untuk mempromosikan produk sekaligus memperkenalkan potensi unggulan Murung Raya kepada peserta Sinode dan tamu dari berbagai daerah.

"Penyelenggaraan expo ini diharapkan semakin memperkuat semangat persaudaraan, pelayanan, dan kolaborasi antara gereja, pemerintah, serta masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah," kata Heriyus.

Pemerintah Kabupaten Murung Raya menyambut baik pelaksanaan GKE Expo 2026 karena diyakini mampu menggerakkan ekonomi lokal, memperluas promosi produk unggulan daerah, serta membuka peluang kerja sama antardaerah melalui ajang yang mempertemukan pelaku usaha, masyarakat, dan peserta Sinode.

Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap sinergi antara gereja, pemerintah, dan masyarakat terus terjalin guna mendukung pembangunan Murung Raya yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. (dsk/maya/jp). 

PURUK CAHU- Bupati Murung Raya, Heriyus meresmikan Aula Christian Center di kawasan Gereja Elioteria Christian Center, Puruk Cahu, Rabu (8/7/2026). Peresmian yang menjadi bagian dari rangkaian Sinode Umum XXV Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) itu menandai bertambahnya fasilitas publik yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat.

Peresmian berlangsung khidmat dan dihadiri unsur Pemerintah Kabupaten Murung Raya, tokoh agama, tamu undangan, serta jemaat.

Dalam sambutannya Bupati Heriyus, mengatakan Aula Christian Center tidak hanya difungsikan sebagai sarana kegiatan gereja, tetapi juga terbuka untuk digunakan masyarakat dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan, seperti pertemuan, pelatihan, seminar, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan.

"Keberadaan fasilitas ini diharapkan mampu mempererat kebersamaan, memperkuat semangat gotong royong, serta menjadi ruang yang mendukung pengembangan aktivitas masyarakat di Kabupaten Murung Raya," ujar Heriyus.

Ia menilai keberadaan aula tersebut merupakan wujud sinergi antara pemerintah daerah dan gereja dalam menghadirkan fasilitas yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Dengan diresmikannya Aula Christian Center, masyarakat kini memiliki fasilitas representatif yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, maupun aktivitas kemasyarakatan lainnya.

Heriyus berharap keberadaan fasilitas tersebut semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah, gereja, dan seluruh elemen masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik serta mendukung pembangunan daerah menuju Murung Raya yang maju, inklusif, dan sejahtera. (dsk/maya/jp). 

TAMIANG LAYANG- Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Barito Timur, Ari Panan Putut Lelu, menghadiri pembukaan Pelatihan Operator Alat Berat yang diselenggarakan oleh PT Saptaindra Sejati (SIS) Site Adaro. Kegiatan dilaksanakan di Gedung Pendopo Bersinar Tabalong, Rabu (8/7/2026) 

Acara yang bertajuk Operator Preparation Program (OPP) ini dilaksanakan dalam rangka menyiapkan tenaga kerja lokal yang terampil dan siap pakai di industri pertambangan.

Kegiatan yang merupakan bentuk sinergi antara dunia usaha dan pemerintah daerah tersebut resmi dibuka oleh Bupati Tabalong, Haji Muhammad Rifani. 

Pelatihan berbasis kompetensi ini diikuti oleh para calon operator alat berat yang berasal dari tiga kabupaten di wilayah sekitar operasional perusahaan. Program ini terlaksana berkat kerja sama strategis yang dijalin antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabalong bersama pihak manajemen PT Saptaindra Sejati.

Selain dihadiri oleh perwakilan dari Barito Timur, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah tetangga. Tampak hadir Asisten II Setda Barito Selatan dan Asisten II Setda Balangan, serta jajaran manajemen dari PT Adaro Energy Indonesia dan PT SIS.

Kehadiran para pejabat dari lintas kabupaten ini menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah. Program pelatihan ini diharapkan dapat menekan angka pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Barito Timur, Barito Selatan, Balangan, dan Tabalong.

Asisten I Setda Barito Timur, Ari Panan Putut Lelu, menyampaikan apresiasi terhadap program kolaboratif ini. 

Ia mengatakan, bahwa pelatihan ini merupakan peluang emas bagi putra daerah untuk menyerap ilmu dan keterampilan khusus, sehingga memiliki daya saing yang tinggi di dunia kerja, khususnya di sektor industri alat berat. (zi/jp). 

KUALA KAPUAS- Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H Agustiar Sabran bersama Bupati Kapuas, HM. Wiyatno menggelar panen raya padi di Desa Terusan Mulya, Kecamatan Bataguh, Rabu (8/7/2026). Agenda ini menegaskan posisi Kabupaten Kapuas sebagai sentra produksi padi terbesar sekaligus lumbung pangan utama di Kalteng.

Panen raya tahun ini dilakukan serentak di empat kecamatan, yakni Bataguh, Kapuas Kuala, Tamban Catur, dan Kapuas Timur, dengan total luas lahan siap panen mencapai 25.799 hektare.

Bupati Kapuas, HM. Wiyatno, mengungkapkan produktivitas di wilayahnya terus meningkat berkat adopsi varietas padi unggul, khususnya di Kecamatan Bataguh dan Tamban Catur.

"Alhamdulillah, untuk Bataguh dan Tamban Catur rata-rata menggunakan padi unggul yang saat ini sudah mampu panen hingga lima kali dalam kurun waktu dua tahun," ujar Wiyatno.

Dengan produktivitas rata-rata mencapai 5 ton gabah per hektare, Kapuas optimistis mampu mengamankan stok beras lokal sekaligus menyuplai kebutuhan provinsi. Guna menggenjot hasil tersebut, Kementerian Pertanian menggelontorkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dalam jumlah besar ke Kabupaten Kapuas tahun ini.

Bantuan tersebut meliputi 57 unit rotavator, 488 unit hand tractor, 95 unit pompa air, dan 213 unit hand sprayer. Selain alsintan, Kabupaten Kapuas juga mendapat jatah program Cetak Sawah Tahun Anggaran 2026 untuk mengoptimalkan potensi 45 ribu hektare lahan baku sawah di empat kecamatan strategis tersebut.

Namun, HM. Wiyatno mencatat adanya kebutuhan mendesak yang belum terpenuhi di lapangan. Ia berharap Pemerintah Pusat dan Pemprov Kalteng dapat memprioritaskan bantuan mesin pemanen (combine harvester) serta pembangunan pabrik penggilingan modern.

"Jika anggaran daerah belum mencukupi, kami berharap Pemerintah Provinsi dapat membantu pembangunan *Rice Milling Unit* (RMU) agar pengelolaan pascapanen petani lebih optimal dan memiliki nilai tambah," tambahnya.

Merespons hal tersebut, Gubernur Kalteng, H Agustiar Sabran, menegaskan bahwa sektor pertanian tetap menjadi prioritas utama pembangunan daerah demi mendukung swasembada pangan nasional.

H Agustiar memastikan Pemprov Kalteng akan terus mengawal pengembangan kawasan pertanian produktif di Kapuas, baik melalui intervensi anggaran, bantuan teknologi modern, maupun percepatan pengolahan lahan. Langkah ini diharapkan dapat menekan biaya produksi petani sekaligus mendongkrak kesejahteraan mereka. (fah/hru/jp). 

PALANGKA RAYA- Sidang perdana perkara dugaan korupsi penjualan mineral zircon, rutile, dan turunannya periode 2020–2025 resmi ditunda. Kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp1,3 triliun ini sedianya menggelar agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palangka Raya, Rabu (8/7/2026).

Ketua Majelis Hakim, Ricky Fardinand, memutuskan menunda persidangan hingga Kamis, 23 Juli 2026. Penundaan ini dilakukan karena salah satu dari enam terdakwa tengah mengajukan upaya hukum praperadilan. Majelis hakim menilai pemeriksaan pokok perkara tidak dapat dilanjutkan sebelum ada putusan berkekuatan hukum terkait praperadilan tersebut.

"Proses praperadilan masih berjalan hingga 22 Juli 2026. Karena itu, majelis hakim secara resmi menunda pemeriksaan pokok perkara hingga Kamis, 23 Juli 2026," ujar Ricky, yang juga menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Ia menegaskan, jika ada perkembangan baru sebelum jadwal sidang berikutnya, majelis hakim akan mengambil langkah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain memutuskan penundaan, majelis hakim mengusulkan agar berkas perkara keenam terdakwa diperiksa secara bersamaan. Usulan ini langsung disetujui oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dipimpin Aspidsus Kejati Kalteng Jimmy Didi Setiawan, serta seluruh penasihat hukum terdakwa. Penggabungan ini dinilai akan membuat persidangan lebih efektif karena mayoritas saksi yang dihadirkan saling terkait.

Keenam terdakwa yang hadir dalam persidangan tersebut adalah VC Mantan Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah, IH ASN pada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah, HS Direktur PT Investasi Mandiri, HAW Direktur PT Kirana Bhumi Mineral sekaligus Direktur CV Universal, FC Direktur PT Kirana Bhumi Mineral dan ETS Karyawan PT Investasi Mandiri dan CV Dayak Lestari.

Jefriko Seran, penasihat hukum terdakwa VC, menyatakan menghormati keputusan hakim. Menurutnya, penundaan ini merupakan konsekuensi logis dari aturan hukum yang berlaku.

"Sesuai KUHAP, ketika perkara sedang dalam proses praperadilan, maka pemeriksaan pokok perkara harus ditunda sampai proses tersebut selesai," jelas Jefriko.

Ia menambahkan bahwa seluruh administrasi tim hukum VC telah rampung diperiksa. Jefriko berharap proses hukum segera masuk ke pokok perkara demi kepastian hukum kliennya, terlebih kondisi kesehatan VC saat ini dilaporkan menurun.

Senada dengan Jefriko, Windu Sukmono selaku penasihat hukum terdakwa FC juga menerima penundaan tersebut. Namun, Windu mengungkapkan bahwa pihaknya berencana mengajukan permohonan penangguhan penahanan pada persidangan berikutnya.

"Kami akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan karena salah satu anak FC merupakan anak berkebutuhan khusus yang sangat membutuhkan pendampingan langsung dari ayahnya untuk proses pemulihan," pungkas Windu. (emca/jp). 

TAMIANG LAYANG- Penyuluh Perikanan Kabupaten Barito Timur (Bartim) mempertegas komitmennya dalam mengawal sektor perikanan daerah. Langkah ini diambil guna memastikan para pembudidaya ikan lokal mendapatkan pengawalan intensif demi mendongkrak produktivitas dan kesejahteraan ekonomi mereka.

Penyuluh Perikanan Kabupaten Barito Timur, Pardiono, menyatakan bahwa kehadiran penyuluh di lapangan bukan sekadar pemanis atau formalitas. Lebih dari itu, mereka bertindak sebagai mitra strategis yang melekat pada setiap aktivitas kelompok pembudidaya.

"Secara umum, komitmen kami sebagai penyuluh adalah melakukan pendampingan sejak perencanaan sampai pasca-panen atau sampai pemasaran," ujar Pardiono di Tamiang Layang, Rabu (8/7/2026). 

Pardiono menjelaskan, intervensi di tingkat hulu atau fase perencanaan sangat krusial. Pada tahap ini, penyuluh mengarahkan pembudidaya dalam pemilihan komoditas yang adaptif, efisiensi pakan, serta analisis potensi pasar agar hasil produksi tepat sasaran dan tidak mubazir.

Pendampingan tersebut terus bergulir ke fase pemeliharaan hingga memasuki hilirisasi, yaitu pasca-panen. Pengawalan ketat pada fase akhir ini bertujuan untuk menjaga kualitas mutu ikan agar tetap prima dan memiliki daya saing tinggi saat masuk ke pasar.

Melalui strategi pendampingan dari hulu ke hilir hingga rantai pemasaran ini, para pembudidaya diharapkan tidak lagi terkendala masalah serapan pasar. Sinergi ini ditargetkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus menggerakkan roda perekonomian Bartim secara berkelanjutan. (zi/jp). 

KUALA KAPUAS- Jajaran Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kapuas menunjukkan kepedulian nyata terhadap masyarakat dengan menggelar aksi bantuan sosial (bansos). Kegiatan ini menyasar warga kurang mampu yang berada di kawasan Kampung Bebas dari Narkoba, Jalan Handil Usang RT. 09, Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Rabu (8/7/2026) pagi.

Aksi sosial ini dipimpin langsung oleh Kasatresnarkoba Polres Kapuas, AKP Budi Utomo, didampingi Kanit Satresnarkoba, serta sejumlah personel staf Satresnarkoba lainnya.

Kapolres Kapuas, AKBP Gede Eka Yudharma, melalui Kasatresnarkoba AKP Budi Utomo, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk empati dan kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan.

"Hari ini kami membagikan paket sembako secara langsung (door to door) kepada warga lansia yang kurang mampu. Tujuannya tidak lain adalah untuk sedikit meringankan beban ekonomi mereka sehari-hari," ujar AKP Budi Utomo.

Dalam giat tersebut, petugas menyalurkan paket sembako kepada dua orang warga lanjut usia (lansia) di kawasan RT. 09 Kelurahan Selat Utara, yakni Bapak Zainuddin (72) dan Ibu Diana Iman (71). Kedua penerima manfaat menyambut baik dan menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepedulian yang ditunjukkan oleh Polres Kapuas.

Selain menyerahkan bantuan, momentum ini juga dimanfaatkan oleh personel Satresnarkoba untuk menjalin silaturahmi yang erat dengan warga sekitar, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga lingkungan Kampung Bebas dari Narkoba agar tetap bersih dan aman dari peredaran barang haram tersebut. (fah/jp). 

KANDANGAN- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) berkomitmen mendukung pembangunan sarana ibadah berbasis gotong royong. Hal ini ditegaskan Wakil Bupati HSS, H Suriani, saat menghadiri kegiatan Saprah Amal untuk pembangunan Langgar Miftahul Khair di halaman GOS Aluh Idut, Kandangan, Rabu (8/7/2026).

Kegiatan penggalangan dana ini ditujukan untuk merampungkan pembangunan tempat ibadah di Dusun Jalai, Kecamatan Loksado. Selain menjadi sarana ibadah, langgar tersebut nantinya diproyeksikan sebagai pusat kegiatan keagamaan dan pembinaan sosial bagi masyarakat sekitar.

"Kehadiran pemerintah di sini adalah bentuk apresiasi terhadap semangat swadaya masyarakat. Tradisi Saprah Amal bukan sekadar mengumpulkan donasi, tetapi juga merawat silaturahmi dan kepedulian sosial kita," ujar H Suriani.

Tradisi Saprah Amal yang melekat kuat di masyarakat HSS terbukti efektif menjadi motor penggerak pembangunan fasilitas publik. Melalui sinergi antara partisipasi warga dan dukungan pemerintah daerah, pembangunan Langgar Miftahul Khair diharapkan dapat berjalan lancar hingga selesai agar segera memberikan manfaat luas bagi umat. (ari/jp). 

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Desa (Pemdes) Bagok, Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur berkomitmen untuk mengoptimalkan pemanfaatan Lahan Tanah Kas Desa (TKD). Langkah strategis ini diambil guna memperkuat program ketahanan pangan nabati di wilayah tersebut secara berkelanjutan.

Sebagai bentuk sinergi di lapangan, Pemdes Bagok juga menggelar kegiatan panen jagung pipilan bersama dengan personil Polsek Benua Lima dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) pertanian setempat.

Kepala Desa Bagok, Risa Ramayati, menjelaskan bahwa aktivitas pertanian yang berjalan saat ini merupakan tahap uji coba untuk mengukur potensi komoditas yang paling sesuai dengan karakteristik lahan desa.

"Kegiatan kemarin sifatnya baru lahan percobaan. Dari hasil pilihan panen yang ada, kami berharap ke depannya desa bisa mengelola lahan TKD ini secara maksimal agar produktivitasnya jauh lebih meningkat," ujar Risa Ramayati, Rabu (8/7/2026).

Berdasarkan hasil uji sampel dan analisis bersama PPL Dinas Pertanian setempat, karakteristik tanah di lahan TKD Desa Bagok dinilai sangat cocok untuk budidaya jagung pipil.

Meski demikian, Risa mengakui hasil panen perdana tersebut belum sepenuhnya maksimal karena adanya beberapa kendala teknis di lapangan, salah satunya terkait pola pemupukan. Namun, kehadiran unsur Polsek Benua Lima dan PPL dalam pengawalan panen ini menjadi motivasi tersendiri bagi pihak desa.

"Kemarin hasilnya belum optimal karena sistem pemupukannya masih kurang maksimal. Evaluasi ini menjadi modal penting kami. Ke depan, proses pemupukan akan lebih ditingkatkan agar hasil panen berikutnya jauh lebih memuaskan," imbuhnya.

Melalui evaluasi total serta pendampingan berkala dari PPL dan dukungan kamtibmas dari Polsek Benua Lima, Pemdes Bagok optimis komoditas jagung pipil ini dapat menjadi sektor unggulan baru. Pemanfaatan lahan TKD secara masif ini diharapkan tidak hanya menyukseskan program ketahanan pangan desa, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar.

"Harapan kami, ke depan lahan TKD ini benar-benar bisa digunakan semaksimal mungkin untuk menjaga kesinambungan ketahanan pangan di Desa Bagok," pungkas Risa. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Polsek Benua Lima, Polres Barito Timur (Bartim) bersinergi dengan Pemerintah Desa (Pemdes) Bagok dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) menggelar aksi nyata mendukung ketahanan pangan nasional. Sinergi ini diwujudkan melalui kegiatan panen raya jagung pipil di Desa Bagok, Kecamatan Benua Lima, Rabu (8/7/2026) pagi.

Panen raya ini dilakukan di atas lahan seluas 2 hektare milik Pemdes Desa Bagok RT 01. Dari hasil ubinan dan panen tersebut, para petani bersama aparat berhasil mengamankan komoditas jagung pipil sebanyak 8 ton.

Kapolsek Benua Lima, Ipda Ichvan Herianto, yang memimpin langsung personelnya di lapangan, menjelaskan bahwa aksi ini merupakan langkah konkret Polri dalam mendukung program strategis pemerintah pusat.

"Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan penuh kami terhadap program Asta Cita Presiden RI guna meningkatkan swasembada pangan di Indonesia, khususnya di wilayah Barito Timur," ujar Ipda Ichvan.

Selain untuk memperkuat ketahanan pangan lokal, Ipda Ichvan menambahkan bahwa hasil panen jagung pipil ini diproyeksikan untuk meningkatkan produksi wilayah Kecamatan Benua Lima guna memenuhi target suplai ke Bulog Buntok.

Tidak hanya sekadar memanen, kehadiran personel Polsek Benua Lima bersama staf BPP dalam momentum tersebut juga dimanfaatkan untuk memberikan pembinaan, pendampingan, serta edukasi kepada masyarakat setempat mengenai nilai ekonomis dan manfaat positif dari budidaya jagung pipil.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Desa Bagok beserta jajaran staf desa, perwakilan staf BPP Benua Lima, sejumlah personel Polsek Benua Lima di antaranya Aipda Aulia Rahman, Aipda Body Satria, Aipda Mujiono, dan Bripda Wahyu Ramadhan, serta kelompok tani Desa Bagok yang tampak antusias mengikuti jalannya panen raya hingga selesai. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kapolsek Pematang Karau, IPDA Rikardo Hutahaean, menginstruksikan seluruh jajarannya untuk memperketat kewaspadaan terhadap peredaran narkotika dan memaksimalkan peran Bhabinkamtibmas di lapangan. Hal tersebut ditegaskannya saat memimpin analisa dan evaluasi (anev) rutin personel di Aula Polsek Pematang Karau, Rabu (8/7/2026).

Langkah antisipasi narkoba ini diambil menyusul adanya pengungkapan kasus serupa di wilayah hukum Polres Katingan. IPDA Rikardo meminta personelnya bergerak cepat melakukan tindakan preventif agar peredaran barang haram tersebut tidak merambah ke wilayah hukum Polres Barito Timur.

"Saya mengingatkan seluruh personel untuk meningkatkan kewaspadaan. Lakukan langkah-langkah pencegahan sejak dini agar wilayah kita bersih dari penyalahgunaan narkotika," ujar IPDA Rikardo.

Selain masalah narkoba, Kapolsek menegaskan peran strategis Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak Polri di tengah masyarakat. Ia memerintahkan seluruh Bhabinkamtibmas di wilayah Pematang Karau wajib menyambangi desa binaan minimal dua kali dalam seminggu.

"Kegiatan sambang ini bertujuan mempererat komunikasi dengan warga, menyerap informasi kamtibmas secara cepat, dan mendeteksi potensi masalah sejak dini agar bisa segera ditindaklanjuti," tambahnya.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Rikardo juga meminta personel mengedepankan pendekatan persuasif dan dialog (problem solving) dalam menyelesaikan konflik di masyarakat. Penegakan hukum, menurutnya, harus menjadi upaya terakhir (ultimum remedium) jika pembinaan sudah tidak efektif.

Tidak hanya fokus pada tugas luar, kebersihan markas komando (mako) juga menjadi sorotan. Kapolsek mengingatkan bahwa lingkungan kerja yang bersih mencerminkan disiplin, profesionalisme, serta meningkatkan kenyamanan masyarakat yang datang memerlukan pelayanan.

Mengakhiri arahannya, IPDA Rikardo mengajak seluruh anggota untuk menjaga integritas, etika bertugas, dan menjadi teladan yang humanis di tengah masyarakat. Menurutnya, kepercayaan publik hanya bisa dibangun melalui kualitas pelayanan dan sikap santun personel setiap hari.

"Jadilah polisi yang baik, hadir memberikan solusi, dan selalu mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap pelaksanaan tugas," pungkasnya. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Pemkab Bartim) resmi meluncurkan Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah (GAMAS). Melalui gerakan ini, para aparatur sipil negara (ASN) hingga karyawan swasta yang berstatus sebagai ayah atau wali murid laki-laki diberikan fleksibilitas berupa dispensasi jam kerja pada hari pertama masuk sekolah.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bupati Barito Timur Nomor 463.2/158/DP3AKB/VI/2026. Langkah ini merupakan implementasi dari Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) sekaligus tindak lanjut atas SE Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Nomor 17 Tahun 2026.

Bupati Barito Timur, M. Yamin, menegaskan bahwa GAMAS bukan sekadar seremonial, melainkan wujud nyata komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak.

"Kehadiran ayah di hari pertama sekolah adalah simbol dukungan moral yang kuat. Kami ingin menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan mendukung pendidikan anak sejak dini," ujar M. Yamin dalam edaran tersebut.

Untuk menyukseskan gerakan ini, Bupati menginstruksikan seluruh elemen di Barito Timur untuk memberikan dukungan penuh. 

Instruksi tersebut ditujukan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat, Lurah, dan Kepala Desa; Pimpinan BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta; serta instansi vertikal di wilayah Kabupaten Barito Timur.

Selain memberikan kelonggaran jam kerja bagi para ayah, SE tersebut juga meminta seluruh satuan pendidikan mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, hingga SMA untuk aktif menyosialisasikan gerakan ini kepada orang tua murid.

Secara khusus, Bupati juga meminta para Penyuluh Keluarga Berencana (PKB/PLKB) laki-laki di Barito Timur untuk menjadi pelopor dan teladan dalam pelaksanaan GAMAS.

Masyarakat dan aparatur yang berpartisipasi diimbau untuk mendokumentasikan momen tersebut dalam bentuk foto, video, atau testimoni, lalu membagikannya ke media sosial. Langkah ini diharapkan dapat menjadi kampanye positif untuk meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya peran pemenuhan figur ayah (*fathering*) dalam tumbuh kembang anak.

Melalui sinergi ini, Pemkab Barito Timur optimistis kehadiran aktif para ayah mampu mempererat hubungan emosional keluarga, sekaligus membentuk generasi muda Barito Timur yang lebih percaya diri, berkarakter, dan berkualitas. (zi/jp). 

KUALA PEMBUANG- Kapolres Seruyan AKBP Beddy Suwendi memimpin Apel Gelar Pergeseran Pasukan Pengamanan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026 di halaman Mapolres Seruyan, Rabu (8/7/2026). Langkah ini menandai kesiapan penuh aparat dalam mengawal ketat pesta demokrasi di tingkat desa tersebut.

Pilkades serentak tahun ini menjadi agenda demokrasi desa terbesar di Kabupaten Seruyan yang akan digelar di 50 desa dengan total 114 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Dalam amanatnya, Kapolres Seruyan, AKBP Beddy Suwendi, menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan pilihan politik masyarakat.

"Mari kita bersama-sama mengimbau masyarakat agar menjaga situasi kamtibmas di Bumi Gawi Hantantiring ini agar tetap kondusif. Berbeda pilihan adalah hal yang wajar dalam alam demokrasi, namun persatuan dan persaudaraan di atas segalanya," tegas Beddy.

Apel komitmen pengamanan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Seruyan, H Supian, Ketua DPRD Seruyan, Kajari Seruyan Andre, Danpos TNI AL Kuala Pembuang, serta perwakilan Pabung 1015.

Sementara itu, pasukan gabungan yang diterjunkan ke lapangan terdiri dari personel Koramil Kuala Pembuang, Polres Seruyan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Seruyan.

Usai pelaksanaan apel, kegiatan dilanjutkan dengan pelepasan resmi pendistribusian logistik Pilkades menuju seluruh kecamatan tujuan. Polres Seruyan berkomitmen mengawal total seluruh tahapan Pilkades secara profesional dan humanis demi terwujudnya pemilu desa yang aman, tertib, jujur, dan adil. (gan/jp). 

TAMIANG LAYANG- Ketua DPRD Barito Timur (Bartim), Nursulistio, melayangkan catatan kritis terhadap postur realisasi APBD sisa tahun berjalan. Meski total belanja daerah sudah menyentuh angka hampir 50 persen, serapan anggaran tersebut dinilai belum sehat karena masih gemuk di pos belanja pegawai.

Sebaliknya, pos belanja modal yang berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur serta realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru masih jalan di tempat.

"Artinya hampir 50 persen, tapi masih didominasi realisasi belanja pegawai. Sementara untuk belanja modal dan peningkatan PAD masih relatif rendah," ujar Nursulistio, Rabu (8/7/2026). 

Politisi Partai Golkar ini tidak menampik adanya sumbatan administratif di tubuh eksekutif yang membuat belanja barang dan jasa menjadi lamban. Kendati demikian, memasuki bulan Juli ini, ia mendesak komitmen pemerintah daerah untuk segera melakukan akselerasi.

"Biasanya untuk belanja barang dan jasa itu terhambat atau masih berproses. Tentu sampai bulan Juli ini grafiknya harus berubah, tidak boleh di angka itu-itu saja. Belanja modal harus naik karena prosesnya sudah berjalan," tegas Nursulistio.

Ia merinci, sejumlah program belanja modal di lapangan saat ini bervariasi; ada yang masih dalam tahap persiapan, sedang dieksekusi, hingga beberapa yang sudah rampung. Atas dasar itu, legislatif tetap memberikan ruang optimisme bagi eksekutif untuk menuntaskan target fisik hingga akhir tahun.

Nursulistio juga mengingatkan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) sudah di depan mata. Ia meminta dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang baru saja keluar dijadikan kompas utama untuk menata ulang anggaran yang melenceng.

"Hasil audit BPK sudah keluar. Itu kompas bagi Pemda untuk menyusun kebutuhan tahun berjalan. Mana anggaran yang tidak sesuai atau belum terbiayai, segera disesuaikan," imbuhnya.

Ia menutup dengan peringatan keras agar pergeseran anggaran di APBD-P nanti tidak keluar dari koridor Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan visi-misi bupati.

"Kami minta diselaraskan kembali. Jangan sekadar bagi-bagi anggaran, tapi harus melihat kebutuhan riil di lapangan agar program yang diketuk benar-benar dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Barito Timur," tutupnya. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskannak) Kabupaten Barito Timur mengintensifkan pembinaan dan monitoring terhadap 8 orang pelaku usaha pembudidaya serta pengolah hasil perikanan. Langkah ini dilakukan untuk mengawal keberlanjutan usaha pascapenyaluran modal dari Program Ngume.

Sejauh ini, sebanyak 8 dari 16 pelaku UMKM perorangan binaan Diskannak Barito Timur telah menerima kucuran dana stimulan masing-masing sebesar Rp15 juta. Bantuan tersebut dialokasikan untuk memacu produktivitas sektor perikanan lokal.

Kepala Diskannak Barito Timur, Abianhin, melalui Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Sitti Vlorensi, menegaskan bahwa pengawasan pascabantuan menjadi fokus utama instansi. Hal ini demi memastikan modal yang dikucurkan dapat dikelola secara mandiri, tepat guna, dan berkelanjutan.

"Ada 16 orang pelaku usaha yang telah kami keluarkan rekomendasinya, namun cuma 8 orang yang memenuhi syarat dari pihak bank, sehingga 8 orang pelaku usaha itu saja yang keluar dana bantuan Program Ngume," ujar Sitti Vlorensi, Rabu (8/7/2026).

Sitti menjelaskan, monitoring rutin bertujuan untuk memetakan kendala lapangan sekaligus memberikan solusi teknis bagi para peternak dan pengolah ikan. Berdasarkan hasil evaluasi, perkembangan usaha dari delapan orang penerima manfaat tersebut menunjukkan tren positif.

"Kami rutin melakukan pembinaan dan monitoring kepada delapan pelaku usaha itu, dan rata-rata semua lancar cicilannya," kata Sitti.

Sitti optimistis, melalui pendampingan yang konsisten, program ini mampu mendongkrak kesejahteraan ekonomi masyarakat dan memperkuat sektor perikanan di Barito Timur. (zi/jp).

TAMIANG LAYANG- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Barito Timur menargetkan operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) di wilayah setempat akan diresmikan secara massal pada akhir tahun 2026 ini. Peluncuran tersebut dijadwalkan berlangsung serentak secara nasional pada Desember 2026 mendatang.

Kepala DPMPTSP Barito Timur, Andrungayan, mengungkapkan bahwa kepastian jadwal tersebut diperoleh setelah pihaknya melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) beberapa waktu lalu. 

"Langkah ini menjadi bagian dari program strategis pemerintah pusat dalam menyeragamkan pelayanan publik di seluruh daerah," ujar Andrungayan kepada wartawan ini, Rabu (8/7/2026). 

Menurut Andrungayan, peluncuran serentak pada Desember 2026 ini dikhususkan bagi seluruh kabupaten dan kota di Indonesia yang telah merampungkan pembangunan fisik serta struktur kelembagaan MPP, namun belum resmi beroperasi. Barito Timur menjadi salah satu daerah yang dinilai siap memenuhi kriteria tersebut.

"Secara nasional, hasil koordinasi kami dengan Kementerian PANRB beberapa waktu yang lalu menetapkan bahwa launching MPP akan dilaksanakan serentak bulan Desember 2026 bagi kabupaten/kota se-Indonesia yang MPP-nya belum operasional, tetapi sudah siap secara fisik dan kelembagaan," ujar Andrungayan. 

Saat ini, kata Andrungayan, pihaknya terus mematangkan berbagai persiapan teknis maupun administratif. Fokus utama diarahkan pada pemantapan sistem integrasi pelayanan agar saat peresmian nanti, masyarakat dapat langsung menikmati kemudahan layanan satu atap yang cepat, transparan, dan efisien.

Kehadiran MPP di Barito Timur ini diharapkan mampu memangkas birokrasi dan mempermudah berbagai urusan perizinan maupun non-perizinan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Pemerintah daerah optimistis, beroperasinya MPP pada akhir tahun nanti akan menjadi tonggak penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik serta mampu mendongkrak iklim investasi di Bumi Jari Janang Kalalawah. (zi/jp).