BREAKING NEWS

Pemprov Kalsel

Wakil Rakyat

Pemkab Batola

Rabu, 04 November 2026

Program Jaga Desa Jadi Strategi Kejari Batola Cegah Penyimpangan Dana Desa

MARABAHAN- Kejaksaan Negeri (Kejari) Barito Kuala mengedepankan pendekatan preventif dalam mengawal pengelolaan keuangan desa melalui program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman hukum aparatur desa sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan anggaran yang berpotensi berujung pada persoalan hukum.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Barito Kuala, Dr. Andrianto Budi Santoso, S.H., M.H., CSSL., dalam kegiatan Coffee Morning bersama insan pers, Rabu (4/11/2026).

Andrianto menjelaskan, salah satu fokus program Jaga Desa adalah memberikan penerangan dan edukasi hukum kepada pemerintah desa. Melalui kegiatan tersebut, aparatur desa dibekali pemahaman mengenai aturan pengelolaan keuangan desa, khususnya penggunaan dana desa agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hingga saat ini, Kejari Batola telah melaksanakan kegiatan penerangan hukum di tiga kecamatan, yakni Mandastana, Tabunganen, dan Jejangkit.

Menurut Andrianto, edukasi hukum menjadi langkah penting untuk membangun kesadaran aparatur desa agar lebih cermat, transparan, dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran. Dengan pemahaman yang memadai, potensi kesalahan maupun penyimpangan dalam penggunaan keuangan desa diharapkan dapat dicegah sejak awal.

Ia menegaskan, program Jaga Desa tidak semata-mata berorientasi pada penindakan hukum. Sebaliknya, upaya pencegahan melalui edukasi dan pemahaman regulasi menjadi pendekatan yang diutamakan.

Terkait laporan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa, Andrianto menjelaskan bahwa penanganannya harus melalui mekanisme pemeriksaan sesuai ketentuan. Tidak setiap laporan secara otomatis berujung pada proses pidana.

Dalam mekanisme tersebut, Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dilibatkan untuk melakukan pemeriksaan dan mengidentifikasi persoalan yang terjadi, termasuk membedakan kesalahan administrasi dengan dugaan perbuatan yang mengarah pada tindak pidana.

"Jadi, tidak semua laporan terkait desa harus langsung menjadi perkara atau dipidanakan. Harus ada pemeriksaan terlebih dahulu dengan melibatkan APIP atau Inspektorat untuk melihat lebih dalam apakah kesalahannya hanya sebatas administrasi atau sudah masuk ranah pidana,” jelasnya.
Ia menambahkan, hasil pemeriksaan Inspektorat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan selanjutnya. Dengan demikian, setiap laporan harus ditindaklanjuti melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku.

Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip ultimum remedium, yakni menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir. Artinya, penanganan persoalan harus mempertimbangkan sifat permasalahan, hasil pemeriksaan, serta ketentuan hukum yang berlaku sebelum dilakukan proses pidana.

Melalui program Jaga Desa, Kejari Barito Kuala berharap aparatur pemerintah desa semakin memahami aspek hukum dalam pengelolaan anggaran. Dengan begitu, tata kelola keuangan desa dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel, sekaligus mendukung pembangunan serta pelayanan masyarakat tanpa dibayangi persoalan hukum akibat kelalaian maupun penyimpangan. (lim/jp). 

Pemkab Bartim Perketat Pengawasan KDKMP, Kekurangan Hasil Verifikasi di 13 Desa Diminta Segera Dituntaskan

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur menegaskan komitmennya untuk memastikan pembangunan gerai dan penyediaan sarana prasarana Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) berjalan sesuai ketentuan dan siap mendukung operasional koperasi. Seluruh kekurangan yang ditemukan dalam hasil verifikasi dan validasi Tahap I pada 13 desa dan kelurahan diminta segera ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggung jawab.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur, Misnohartaku, melalui Asisten II Sekretariat Daerah, Amrullah, pada rapat penandatanganan berita acara hasil verifikasi dan validasi gerai KDKMP Tahap I, di aula ruang rapat kantor bupati setempat, Rabu (4/11/2026).

Amrullah menyampaikan, bahwa hasil verifikasi dan validasi masih menunjukkan sejumlah kekurangan, baik pada aspek pembangunan fisik gerai maupun kelengkapan sarana dan prasarana yang telah dikirim atau diterima oleh masing-masing KDKMP.

Menurutnya, hasil verifikasi dan validasi tersebut harus menjadi dasar pembenahan untuk memastikan seluruh fasilitas yang dibangun dan disediakan pemerintah benar-benar memenuhi standar kualitas, kelayakan, serta dapat dimanfaatkan secara optimal.

"Verifikasi dan validasi ini bukan sekadar pemeriksaan administrasi atau pemenuhan laporan, tetapi merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh fasilitas yang dibangun dan disediakan benar-benar sesuai ketentuan, berkualitas, serta dapat dimanfaatkan oleh koperasi," ujar Amrullah. 

Pada aspek pembangunan fisik, seluruh kekurangan yang berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan, kualitas bangunan, pekerjaan finishing, instalasi listrik, dan fasilitas pendukung lainnya diminta segera diperbaiki. Bangunan gerai harus dipastikan aman, layak, berkualitas, dan siap digunakan untuk menunjang aktivitas usaha koperasi.

Selain pembangunan fisik, pemeriksaan menyeluruh terhadap sarana dan prasarana juga menjadi perhatian. Pemeriksaan mencakup kesesuaian jumlah, jenis, spesifikasi, kondisi fisik, serta fungsi barang yang telah diterima masing-masing koperasi.

Apabila ditemukan barang yang kurang, rusak, tidak sesuai spesifikasi, atau belum berfungsi sebagaimana mestinya, agar segera didokumentasikan dan dikoordinasikan dengan pihak penyedia maupun pihak yang bertanggung jawab untuk diselesaikan sesuai kewenangannya.

Untuk memastikan seluruh temuan dapat diselesaikan, ia meminta Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Timur melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh barang yang telah dikirim ke KDKMP.

Dinas terkait juga diminta menyusun rekapitulasi temuan dari 13 desa dan kelurahan, mengelompokkan permasalahan berdasarkan jenis kekurangan, serta mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya. Koordinasi dan monitoring secara berkala harus dilakukan untuk memastikan setiap permasalahan memperoleh tindak lanjut.

Di sisi lain, aspek administrasi dan pengamanan aset juga harus menjadi perhatian. Seluruh barang dan fasilitas yang diterima wajib dicatat dan diinventarisasi, disertai dokumen serah terima yang jelas. Dengan demikian, pengurus koperasi memiliki data yang pasti mengenai jenis, jumlah, kondisi, serta tanggung jawab pemeliharaan aset.

Amrullah juga menginstruksikan camat, kepala desa, dan lurah untuk berperan aktif dalam pengawasan serta memberikan dukungan terhadap keberadaan KDKMP di wilayah masing-masing, termasuk memastikan kesiapan lokasi dan fasilitas pendukung.

Kepada pengurus koperasi, ia mengingatkan pentingnya kesiapan tata kelola dan pengembangan usaha. Pengurus diharapkan tidak hanya bergantung pada fasilitas yang disediakan pemerintah, tetapi juga harus mampu mengelola koperasi secara profesional, menjaga aset, menyiapkan administrasi, serta menyusun rencana usaha yang realistis sesuai kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, Amrullah menegaskan, bahwa keberhasilan program KDKMP tidak semata-mata diukur dari selesainya pembangunan gedung atau tersedianya sarana dan prasarana. Hal yang lebih penting adalah kesiapan koperasi untuk beroperasi, menjalankan kegiatan usaha, dan memberikan manfaat ekonomi bagi anggota serta masyarakat.

"Jangan sampai gedungnya sudah dibangun, barangnya sudah dikirim, tetapi koperasinya belum siap beroperasi dan fasilitasnya belum dapat dimanfaatkan secara maksimal," tegasnya. 

Untuk itu, seluruh pihak diminta menjalankan tanggung jawab sesuai kewenangan masing-masing. Pelaksana bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan pembangunan, penyedia bertanggung jawab atas barang yang disediakan, pemerintah desa dan kelurahan memberikan dukungan, sedangkan pengurus koperasi bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas.

Sebagai tindak lanjut, seluruh hasil verifikasi dan validasi pada 13 desa dan kelurahan harus dituangkan dalam berita acara tertulis yang dilengkapi daftar temuan dan dokumentasi foto. Setiap permasalahan juga harus diklasifikasikan berdasarkan aspek pembangunan fisik, sarana dan prasarana, serta administrasi, berikut penetapan pihak yang bertanggung jawab atas penyelesaiannya.

Progres tindak lanjut selanjutnya wajib dilaporkan secara berkala kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Melalui kegiatan tersebut, ia berharap diperoleh gambaran akurat mengenai kondisi pembangunan gerai dan penyediaan sarana prasarana KDKMP Tahap I. Hasil verifikasi dan validasi diharapkan menjadi instrumen pembenahan sekaligus penguatan pengawasan agar program KDKMP dapat berjalan optimal.

"Kami berkomitmen mengawal pelaksanaan program tersebut melalui koordinasi dan sinergi seluruh perangkat daerah serta pemangku kepentingan, sehingga KDKMP dapat berkembang menjadi koperasi yang sehat, profesional, mandiri, dan mampu berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat," tandasnya. (zi/jp). 

Helikopter Mi-17 TNI AD Jatuh Saat Operasi Water Bombing di Seruyan

KUALA PEMBUANG- Helikopter Mi-17 milik Penerbad TNI Angkatan Darat (TNI AD) dilaporkan jatuh di perairan pesisir Desa Pematang Limau, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Rabu (4/10/2026). Kecelakaan terjadi saat helikopter tersebut menjalankan misi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui metode water bombing.

Insiden di kawasan Resor Sungai Perlu, Taman Nasional Tanjung Puting, itu langsung memicu operasi pencarian dan evakuasi terhadap kru yang berada di dalam helikopter.

Dari informasi sementara, jatuhnya helikopter diterima dari awak helikopter Bell 412 Penerbad. Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada helikopter PK-DAP milik Kementerian Kehutanan yang saat itu juga tengah menjalankan operasi pemadaman karhutla di wilayah Pematang Limau.

Menindaklanjuti informasi tersebut, PK-DAP langsung menuju lokasi kejadian untuk membantu proses penyelamatan. Saat tiba di lokasi, helikopter Mi-17 ditemukan dalam posisi terbalik di perairan pesisir.

Petugas kemudian melakukan evakuasi terhadap empat orang kru menggunakan Bambi Bucket, yakni wadah air yang terpasang pada helikopter. Keempat kru tersebut berhasil dipindahkan dari lokasi kejadian menuju daratan pantai.

Setelah evakuasi awal, helikopter PK-DAP terpaksa kembali ke pangkalan karena persediaan bahan bakar mulai menipis. Awak helikopter selanjutnya berkoordinasi dengan petugas darat di Kuala Pembuang untuk mengatur penanganan dan proses evakuasi lanjutan.

Empat kru yang berhasil diselamatkan kemudian dijemput menggunakan helikopter Bell 412 Penerbad dan diterbangkan ke Bandara Kuala Pembuang. Selanjutnya, mereka dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis.

Sementara itu, operasi pencarian dan evakuasi terhadap kru lainnya masih terus dilakukan. Helikopter PK-DAP kembali dikerahkan untuk melanjutkan misi pencarian di sekitar titik jatuhnya Mi-17.

Dalam pelaksanaannya, tim menghadapi kendala komunikasi akibat tidak tersedianya jaringan telekomunikasi atau sinyal di sekitar lokasi kecelakaan. Kondisi tersebut menghambat penyampaian informasi secara langsung dari lapangan sehingga perkembangan operasi masih menunggu laporan berkala petugas.

Hingga sementara ini, empat kru telah berhasil dievakuasi dan dibawa ke fasilitas kesehatan. Adapun kondisi serta jumlah kru lainnya belum dapat dipastikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Penyebab jatuhnya helikopter Mi-17 tersebut juga belum diketahui. Pihak berwenang masih diharapkan memberikan keterangan resmi terkait kronologi, jumlah seluruh kru, kondisi korban, serta penyebab kecelakaan.

Insiden ini menjadi perhatian dalam pelaksanaan operasi penanggulangan karhutla di Kabupaten Seruyan, khususnya penggunaan armada udara untuk mendukung pemadaman kebakaran di kawasan hutan dan lahan. (gan/jp). 

Terendus Transaksi Sabu, Pria 48 Tahun di Seruyan Diciduk Polisi, 17 Paket Barbuk Seberat 21,72 Gram Sabu Disita

KUALA PEMBUANG- Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Seruyan mengamankan seorang pria berinisial F (48) yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu di Desa Tanjung Hara, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan, Selasa (3/11/2026) malam.

Dari penindakan yang berlangsung sekitar pukul 21.30 WIB tersebut, polisi menyita 17 paket narkotika yang diduga sabu dengan berat bruto 21,72 gram. Pengungkapan kasus ini dipimpin langsung Kasat Resnarkoba Polres Seruyan, AKP Adhy Heriyanto, S.H., M.M.

F diamankan di Jalan Poros Tanjung Hara–Tanjung Paring, RT. 002/RW. 001. Penangkapan bermula dari penyelidikan polisi setelah menerima informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas transaksi narkotika yang kerap terjadi di kawasan tersebut.

Saat melakukan penyelidikan, petugas mencurigai sebuah mobil Toyota Rush berwarna hitam yang terparkir di belakang rumah. Petugas kemudian mendatangi kendaraan tersebut dan meminta pengemudinya turun untuk dilakukan pemeriksaan.

Kasi Humas Polres Seruyan, AIPDA Ronny, Rabu (4/11/2026) menjelaskan, penggeledahan dilakukan setelah petugas menunjukkan dan membacakan surat perintah tugas. Proses tersebut disaksikan Ketua RT setempat bersama seorang warga.

Dari hasil pemeriksaan badan, petugas tidak menemukan barang mencurigakan. Namun, saat kendaraan digeledah, petugas meminta F menunjukkan barang yang diduga disembunyikannya. F kemudian mengeluarkan sebuah wadah berlapis lakban cokelat dari area sekitar tuas rem tangan.

Di dalam wadah tersebut, petugas menemukan enam paket yang diduga berisi sabu.

Penggeledahan kemudian dilanjutkan ke rumah F. Di lokasi itu, polisi kembali menemukan 11 paket diduga sabu, terdiri atas tiga paket di dalam tas selempang berwarna hitam dan delapan paket kecil di dalam kotak transparan.

Selain 17 paket diduga sabu, polisi turut menyita uang tunai sebesar Rp3,3 juta yang ditemukan di dalam lemari pakaian. Uang tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika.

Sejumlah barang lain juga diamankan sebagai barang bukti, yakni timbangan digital, beberapa sendok yang diduga digunakan untuk menakar sabu, plastik klip kosong, serta dua unit telepon genggam. Seluruh barang bukti tersebut diakui sebagai milik F.

AIPDA Ronny juga menegaskan, Polres Seruyan berkomitmen memberantas peredaran narkotika di wilayah hukumnya dan mengajak masyarakat berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian.

“Polres Seruyan akan terus menindak tegas setiap peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Kami mengajak masyarakat untuk tidak ragu melapor apabila mengetahui adanya aktivitas yang mencurigakan, karena peran serta warga sangat membantu kami dalam mengungkap kasus seperti ini,” ujar Ronny.

"Saat ini F beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Seruyan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut," tambahnya. 

AIPDA Ronny mengatakan, bahwa saat ini anggota masih melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut guna mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam dugaan peredaran narkotika itu. (gan/jp). 

Perkuat Keterbukaan Informasi, Kejari Barito Kuala Bangun Sinergi dengan Awak Media

MARABAHAN- Kejaksaan Negeri (Kejari) Barito Kuala menggelar Coffee Morning bersama insan pers yang tergabung dalam Sahabat Media Kejari Barito Kuala di aula kantor Kejari setempat, Rabu (4/11/2026). Kegiatan ini menjadi ajang memperkuat kemitraan sekaligus membangun komunikasi terbuka antara kejaksaan dan media dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Barito Kuala beserta jajaran pejabat struktural dan sejumlah perwakilan organisasi media yang bertugas di wilayah Kabupaten Barito Kuala.

Dalam sambutannya Kajari Barito Kuala, Andrianto Budi Santoso, menegaskan bahwa media memiliki peran strategis sebagai salah satu pilar demokrasi sekaligus mitra kejaksaan dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Menurutnya, pertemuan tersebut tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang komunikasi dan koordinasi untuk membangun pemahaman bersama, khususnya dalam penyampaian informasi hukum yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Media adalah penyambung lidah kami kepada masyarakat. Melalui Coffee Morning ini, kami ingin membangun sinergi yang lebih solid. Kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan kinerja kejaksaan ke arah yang lebih baik," ujar Kajari.

Ia juga menekankan pentingnya peran media dalam meningkatkan edukasi dan kesadaran hukum masyarakat. Melalui pemberitaan, wartawan diharapkan dapat membantu menyosialisasikan berbagai program kejaksaan, termasuk kegiatan penyuluhan hukum serta upaya penegakan hukum yang mengedepankan pendekatan humanis.

Sementara itu, perwakilan awak media, Bastian Alkaf, menyambut positif kegiatan tersebut. Ia berharap komunikasi dan koordinasi antara Kejari Barito Kuala dengan insan pers dapat terus terjalin dengan baik, terutama dalam proses konfirmasi dan pengumpulan informasi terkait persoalan hukum maupun kegiatan kelembagaan kejaksaan.

Bastian juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kejari Barito Kuala atas keterbukaan dan respons positif yang selama ini diberikan kepada wartawan, baik melalui komunikasi telepon maupun pertemuan secara langsung.

"Terima kasih kepada seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Barito Kuala yang telah merespons dengan baik komunikasi kami, baik melalui telepon maupun tatap muka. Kami juga mengapresiasi keterbukaan pihak kejaksaan terhadap rekan-rekan media," ungkap Bastian.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan ramah tamah antara jajaran kejaksaan dan insan pers.

Melalui pertemuan tersebut, diharapkan komunikasi yang telah terbangun dapat terus ditingkatkan sehingga tercipta hubungan kemitraan yang profesional, transparan, dan saling mendukung dalam menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, serta bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Barito Kuala. (lim/jp). 

Pemkab HSS Raih Nilai 97,85 Kategori Istimewa dalam Penilaian Kabupaten/Kota BerAKSI 2026

KANDANGAN- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) meraih nilai 97,85 dengan kategori Istimewa dalam Penilaian Calon Percontohan Kabupaten/Kota BerAKSI Tahun 2026. Hasil tersebut menjadi gambaran capaian pemerintah daerah dalam memenuhi berbagai indikator penguatan integritas dan pencegahan korupsi.

Penilaian berlangsung di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan, Rabu (4/11/2026), dan dihadiri Bupati HSS, H Syafrudin Noor, Wakil Bupati HSS, H Suriani, serta Sekretaris Daerah Kabupaten HSS, H Yustan Azidin. 

Turut hadir perwakilan Gubernur Kalimantan Selatan, Akhmad Fydayeen, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten HSS, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta tim penilai dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan kementerian terkait.

Hasil penilaian tersebut diterima langsung oleh Bupati HSS, H Syafrudin Noor. Perolehan nilai 97,85 merupakan hasil evaluasi terhadap berbagai upaya, capaian, dan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

Penilaian Calon Percontohan Kabupaten/Kota BerAKSI merupakan bagian dari upaya mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang berintegritas melalui penguatan pencegahan korupsi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Capaian tersebut menjadi dorongan bagi Pemerintah Kabupaten HSS untuk terus memperkuat penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di seluruh perangkat daerah. Upaya tersebut mencakup peningkatan integritas aparatur, transparansi dalam pengelolaan pemerintahan, serta penguatan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Pemerintah Kabupaten HSS juga diharapkan dapat mempertahankan konsistensi dalam menjalankan langkah-langkah pencegahan korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Melalui penilaian ini, Pemkab HSS menegaskan komitmennya untuk terus membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. (ari/jp). 

Kelurahan Pelambuan Raih Terbaik I Penghargaan Statistik Sektoral Kota Banjarmasin 2026

BANJARMASIN- Kelurahan Pelambuan berhasil meraih penghargaan Terbaik I dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tingkat Kelurahan Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas upaya pengelolaan data yang akurat dan terpadu sebagai dasar perencanaan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penghargaan diserahkan oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hj Ananda, didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banjarmasin, dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Kayuh Baimbai, Rabu (7/10/2026) lalu. Kelurahan Pelambuan diwakili oleh Sekretaris Kelurahan untuk menerima penghargaan tersebut.

Kegiatan penghargaan ini diselenggarakan oleh Diskominfotik Kota Banjarmasin sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin. Pelaksanaannya mengusung tema “Optimalisasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dalam Mendukung Pembangunan Berbasis Data”.

Terpisah, Lurah Pelambuan, Ali Mukaram, S.Kep., M.M., menyampaikan bahwa capaian tersebut menjadi motivasi bagi jajaran kelurahan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data sektoral dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kelurahan.

Menurutnya, statistik sektoral memiliki peran strategis karena menyediakan gambaran kondisi wilayah secara aktual melalui berbagai indikator, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, infrastruktur, lingkungan, pelayanan publik hingga ketenagakerjaan.

Penyelenggaraan statistik sektoral juga merupakan bagian dari implementasi kebijakan Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Di Kota Banjarmasin, pengelolaan data tersebut didukung melalui portal resmi Satu Data Kota Banjarmasin yang menghimpun berbagai indikator pembangunan mulai dari tingkat kecamatan hingga kelurahan.

Ali menegaskan, Kelurahan Pelambuan akan terus mengoptimalkan pengelolaan statistik sektoral agar data yang tersedia tidak sekadar menjadi bahan laporan administratif, tetapi benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan dan penentuan prioritas pembangunan.

"Kita harus mengoptimalkan dan mengubah cara pandang, dari data untuk laporan menjadi data untuk keputusan,” ujar Ali kepada wartawan ini, Rabu (4/11/2026). 

Ia menjelaskan, pemanfaatan statistik sektoral secara optimal memungkinkan pemerintah mengidentifikasi berbagai persoalan di wilayah, menentukan kebutuhan masyarakat, serta merumuskan bentuk intervensi dan program pembangunan yang tepat sasaran.

"Yang terpenting bukan hanya keberhasilan dalam mengelola data atau banyaknya data yang terkumpul, tetapi sejauh mana data tersebut berperan membantu pemerintah mengambil keputusan yang lebih tepat serta menghadirkan pelayanan dan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” jelasnya.

Melalui capaian ini, Kelurahan Pelambuan diharapkan semakin memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis data, sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan dapat disusun secara terukur, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (rhmd/jp). 

Selasa, 03 November 2026

DPRD Murung Raya Apresiasi Tujuh Medali RJB Mura di Kejurprov Bulutangkis Kalteng 2026

PURUK CAHU- DPRD Kabupaten Murung Raya (Mura) mengapresiasi prestasi atlet RJB Mura Badminton Club yang berhasil membawa pulang tujuh medali dalam ajang Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Bulutangkis Kalimantan Tengah 2026. Capaian tersebut dinilai menjadi kebanggaan sekaligus mengharumkan nama Kabupaten Murung Raya di tingkat provinsi.

Apresiasi tersebut disampaikan Sutrisno di Puruk Cahu, Senin (2/11/2026). Ia menilai, keberhasilan para atlet merupakan hasil dari latihan yang konsisten, kedisiplinan, serta dukungan berbagai pihak.

"Keberhasilan atlet tidak terlepas dari proses latihan, kedisiplinan, serta dukungan berbagai pihak. Karena itu, pembinaan olahraga perlu terus mendapat perhatian agar potensi atlet daerah dapat berkembang secara maksimal," ujar Sutrisno.

Menurutnya, prestasi yang diraih para atlet harus menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan olahraga di Kabupaten Murung Raya. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pelatihan, pendampingan atlet secara berkelanjutan, serta penyediaan fasilitas olahraga yang memadai.

Ia berharap dukungan dari pemerintah daerah, organisasi olahraga, pelatih, dan berbagai pihak terkait dapat terus ditingkatkan sehingga semakin banyak atlet Murung Raya mampu bersaing dan meraih prestasi di tingkat regional maupun nasional.

Sutrisno juga berpesan agar capaian tersebut tidak membuat para atlet cepat berpuas diri, tetapi menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan dan mempersiapkan diri menghadapi kompetisi berikutnya.

Berdasarkan hasil kejuaraan, RJB Mura Badminton Club berhasil mengoleksi tujuh medali, terdiri atas tiga emas, satu perak, dan tiga perunggu.

Tiga medali emas masing-masing diraih Lutfi Zaidan Kusuma pada kategori Tunggal Anak-anak Putra (TAPA), Alika Joselyn Imanuella pada kategori Tunggal Pemula Putri (TPI), serta Muhammad Sahal Firdaus pada kategori Tunggal Taruna Putra (TTA).

Sementara itu, medali perak diraih pasangan Haris Aflaha dan Alifah Humaira pada kategori Ganda Remaja Campuran (GRC). Adapun tiga medali perunggu lainnya diperoleh dari sejumlah nomor pertandingan.

Capaian tersebut diharapkan menjadi dorongan bagi pengembangan olahraga bulutangkis di Murung Raya sekaligus memacu lahirnya atlet-atlet muda berprestasi yang mampu membawa nama daerah ke tingkat lebih tinggi. (maya/jp). 

Bupati Seruyan Pimpin Patroli Udara, Perketat Pengawasan Wilayah Rawan Karhutla

KUALA PEMBUANG- Pemerintah Kabupaten Seruyan memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui patroli udara untuk memantau wilayah rawan kebakaran sekaligus mendeteksi potensi titik api sejak dini.

Patroli udara tersebut dipimpin langsung Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda bersama Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seruyan, Agus Supriadi dan Kepala SPTN Wilayah II Kuala Pembuang, Balai Taman Nasional Tanjung Puting, Sugoro Sutoyo, Selasa (3/11/2026).

Pemantauan dari udara dinilai menjadi langkah strategis untuk mengidentifikasi potensi kebakaran lebih awal, mempercepat respons penanganan, serta memastikan kondisi wilayah rawan karhutla terpantau secara menyeluruh.

Dalam kegiatan tersebut, patroli menggunakan helikopter jenis AS350B3E dengan nomor registrasi PK-DAP milik Satuan Tugas (Satgas) Udara Kementerian Kehutanan yang dioperasikan Derazona Air Service. Penerbangan didukung pilot in command (PIC) Capt. Agung Putra W. dan Helicopter Landing Officer (HLO) Yudha Medistya P.

Patroli udara gabungan ini difokuskan pada sejumlah upaya, yakni memantau langsung kondisi wilayah yang masuk kategori rawan karhutla, mengidentifikasi potensi titik panas (hotspot), mengevaluasi kondisi lahan gambut yang rentan mengalami kekeringan, serta memastikan efektivitas langkah pencegahan dan pengendalian yang telah dilakukan petugas di lapangan.
Selain sebagai langkah deteksi dini, kegiatan ini juga menjadi bagian dari evaluasi terhadap kesiapsiagaan personel dan upaya penanganan karhutla di wilayah Kabupaten Seruyan.

Melalui patroli tersebut, Pemerintah Kabupaten Seruyan menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan.

Kolaborasi antara pemerintah daerah, BPBD, Kementerian Kehutanan, Balai Taman Nasional Tanjung Puting, serta seluruh unsur Satgas Karhutla diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penanganan sehingga risiko kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Seruyan dapat ditekan. (gan/jp). 

Fazlur Rahman Resmi Dilantik Jadi PAW Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Siap Kawal APBD 2027

BANJARMASIN- Fazlur Rahman, S.H., M.H., resmi dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin melalui mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW), menggantikan almarhum H Taufik Husin dari Fraksi PDI Perjuangan untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode berjalan.

Pengambilan sumpah/janji jabatan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarmasin yang dipimpin Ketua DPRD Rikval Fachruri, Selasa (3/11/2026). 

Hadir dalam kegiatan itu Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, Wakil Wali Kota Hj Ananda, serta jajaran anggota DPRD.

Pengangkatan Fazlur sebagai anggota legislatif didasarkan pada mekanisme PAW dengan mempertimbangkan hasil perolehan suara pada Pemilihan Legislatif sebelumnya. Dalam pemilu tersebut, almarhum Taufik Husin memperoleh 2.880 suara sah, sedangkan Fazlur Rahman meraih 2.263 suara sah.

Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR berharap pelantikan anggota DPRD melalui mekanisme PAW ini semakin memperkuat hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dan legislatif.

Ia meminta Fazlur segera beradaptasi dengan lingkungan kerja DPRD agar dapat menjalankan tugas dan fungsi kedewanan serta bersama-sama mengawal program pembangunan daerah.

HM. Yamin menegaskan, Pemerintah Kota Banjarmasin terbuka terhadap komunikasi dengan DPRD, termasuk kritik, saran, pendapat, dan pengawasan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Menurutnya, perbedaan latar belakang maupun afiliasi politik tidak seharusnya menjadi penghalang bagi pemerintah dan legislatif untuk bekerja sama dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Sementara itu, Fazlur Rahman menyampaikan rasa syukur atas amanah yang kini dipercayakan kepadanya. Ia juga mengapresiasi para guru, Wali Kota Banjarmasin, pimpinan partai politik, serta pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah mendukung proses PAW tersebut.

Fazlur menegaskan, kehadirannya di lembaga legislatif bukan sekadar melanjutkan sisa masa jabatan, tetapi menjadi kesempatan untuk menunjukkan kinerja nyata dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Menurutnya, masyarakat saat ini tidak lagi cukup dengan janji, melainkan membutuhkan kerja nyata yang hasilnya dapat dirasakan secara langsung.

"Ini bukan sebuah perayaan bagi saya, tetapi sebagai bentuk rasa syukur. Kehadiran saya di tengah masa periode ini bukan untuk membuktikan kepada diri sendiri, melainkan kepada masyarakat. Karena hari ini masyarakat sudah cukup dengan janji-janji dan saatnya masuk dengan aksi nyata,” ungkap Fazlur.

Terkait penugasan kedewanan, Fazlur menyebut akan melanjutkan penempatan di Komisi III dan menjadi bagian dari Badan Musyawarah (Banmus), sesuai ketentuan serta mekanisme yang berlaku di DPRD.

Ia menyatakan siap langsung menjalankan tugas, terlebih DPRD bersama pemerintah daerah dalam waktu dekat akan menghadapi agenda pembahasan dan penetapan APBD Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2027.

Menurut Fazlur, pembahasan anggaran daerah merupakan agenda strategis yang membutuhkan perhatian serius dan keterlibatan berbagai pihak. Hal itu penting agar kebijakan anggaran yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Karena itu, ia mengajak seluruh elemen, mulai dari anggota DPRD, wartawan, satuan kerja perangkat daerah (SKPD), aktivis, hingga organisasi kepemudaan, untuk membangun komunikasi dan kerja sama dalam mengawal penyusunan APBD 2027.

Fazlur juga menyatakan dukungannya terhadap program Pemerintah Kota Banjarmasin sepanjang kebijakan tersebut memiliki landasan hukum yang jelas, perencanaan anggaran yang rasional, serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

"Pada prinsipnya saya mendukung pemerintah kota selama program-programnya benar secara hukum, masuk akal secara anggaran, serta bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (lim/jp). 

Wabup Kapuas Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi 2026, Sertifikat Tanah Gratis bagi MBR Turut Dibahas

KUALA KAPUAS- Wakil Bupati Kapuas, Dodo mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang juga membahas kolaborasi program pemberian sertifikat tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Selasa (3/11/2026).

Rakor yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri tersebut berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting. Wakil Bupati Kapuas mengikuti kegiatan dari Ruang Rapat Kantor Bupati Kapuas, didampingi Plt. Asisten I Budi Kurniawan dan sejumlah kepala perangkat daerah terkait.

Selain mengevaluasi dan membahas langkah-langkah pengendalian inflasi, rakor tersebut juga membahas sinergi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam memfasilitasi penerbitan sertifikat tanah gratis bagi MBR.

Kolaborasi lintas kementerian ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah, sekaligus mendukung akses terhadap program perumahan dan permukiman.

Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam rakor tersebut merupakan bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas harga serta mengendalikan inflasi. Di sisi lain, pemerintah daerah juga diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program pertanahan dan perumahan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui koordinasi tersebut, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat sehingga berbagai kebijakan strategis dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kapuas. (fah/hru/jp). 

Pemkab Batola Perpanjang Status Tanggap Darurat Karhutla hingga 10 November 2026

MARABAHAN- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga 10 November 2026. Kebijakan tersebut diambil menyusul kondisi karhutla yang masih dinamis dan memerlukan penanganan serta pengawasan secara berkelanjutan.

Keputusan itu disepakati dalam Rapat Evaluasi dan Tindak Lanjut Penanganan Karhutla pada Masa Perpanjangan Status Tanggap Darurat yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Barito Kuala di Aula Bahalap Sekretariat Daerah, Selasa (3/11/2026).

Rapat dipimpin langsung Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi dan dihadiri Dandim 1005/Barito Kuala, Letkol Arm Fauzi Raspati Al Ansyori, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Selamat Riyanto, serta sejumlah pimpinan satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) terkait.

Forum tersebut membahas perkembangan terkini karhutla, mengevaluasi efektivitas penanganan di lapangan, serta merumuskan langkah strategis untuk memperkuat mitigasi dan pencegahan kebakaran.

Dalam pembahasan, Dandim 1005/Barito Kuala, Letkol Arm Fauzi Raspati Al Ansyori menyatakan dukungannya terhadap usulan BPBD untuk memperpanjang status tanggap darurat hingga 10 November 2026.

Menurutnya, intensitas operasional di sejumlah pos penanganan dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi lapangan. Namun, upaya mitigasi, patroli, dan pencegahan harus tetap berjalan.

"Kami setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kepala BPBD, bahwa status tanggap darurat dapat dilanjutkan sampai dengan tanggal 10 November. Sambil melihat perkembangan situasi, mungkin intensitas di pos-pos yang sudah ditentukan dapat dikurangi, tetapi langkah-langkah mitigasi dan tindakan preventif di setiap pos tetap harus dilaksanakan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengawasan dan patroli, terutama pada malam hari, tetap perlu ditingkatkan. TNI dan Polri juga diminta menjaga konsistensi patroli hingga kondisi karhutla benar-benar terkendali.

Sementara itu, Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi, menegaskan bahwa keputusan memperpanjang status tanggap darurat didasarkan pada kondisi karhutla yang belum sepenuhnya dapat dipastikan perkembangannya.

Menurutnya, situasi di lapangan masih berpotensi berubah, baik mengalami penurunan maupun peningkatan. Karena itu, seluruh pihak diminta tetap waspada dan melakukan pemantauan secara intensif.

"Situasi sekarang dalam keadaan sedang. Kondisi ini berarti bisa turun, tetapi bisa juga naik, sehingga tidak dapat kita prediksi. Oleh karena itu, kita perlu melihat dan memperhatikan bersama-sama perkembangan situasi dan kondisi ke depan secara lebih mendalam,” kata Bahrul Ilmi.

Bupati meminta seluruh unsur terkait memantau perkembangan karhutla selama tujuh hari ke depan. Hasil pemantauan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan kebijakan dan langkah penanganan berikutnya.

Ia menegaskan, setelah masa perpanjangan berakhir pada 10 November 2026, Pemkab Batola akan kembali menggelar rapat bersama instansi terkait guna mengevaluasi kondisi terkini dan menentukan langkah lanjutan.

"Intinya, kita sepakat bahwa perpanjangan sampai tanggal 10 November. Mudah-mudahan, dengan berdoa kepada Allah SWT, setelah tanggal 10 nanti bencana karhutla dapat selesai. Kita akan berdiskusi kembali, meminta pendapat dan masukan, serta memikirkan langkah yang tepat agar kita dapat mengayomi masyarakat dari bencana kebakaran,” tuturnya.

Melalui perpanjangan status tanggap darurat ini, Pemkab Batola menegaskan komitmen untuk memperkuat koordinasi lintas instansi dalam mengantisipasi dan menangani karhutla. Patroli, pemantauan wilayah rawan, mitigasi, serta langkah pencegahan tetap menjadi prioritas selama masa tanggap darurat.

Pemerintah daerah berharap sinergi seluruh unsur terkait dapat menjaga kondisi tetap terkendali sekaligus meminimalkan risiko kebakaran dan dampaknya terhadap keselamatan serta aktivitas masyarakat di Kabupaten Barito Kuala. (dsk/ali/jp). 

Bupati Seruyan Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor untuk Perkuat Ketahanan Keluarga dan Cegah Stunting

KUALA PEMBUANG- Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Seruyan.

Penegasan tersebut disampaikan Ahmad Selanorwanda saat menghadiri pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK (TP-PKK) dan Ketua Tim Pembina Posyandu Kecamatan, pengukuhan Ayah-Bunda Genre dan Ayah-Bunda Gentic se-Kabupaten Seruyan Tahun 2026, yang dirangkai dengan workshop Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) di Lapangan Tenis Indoor, Kuala Pembuang, Selasa (3/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, kepala organisasi perangkat daerah, para camat, pengurus TP-PKK, serta perwakilan pelajar tingkat SMP dan SMA.

Ahmad Selanorwanda menyampaikan bahwa pembangunan daerah tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur. Peningkatan kualitas SDM, penguatan ketahanan keluarga, dan pembinaan generasi muda juga harus menjadi prioritas.

Karena itu, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan TP-PKK, Posyandu, Genre, serta Gentic agar berbagai program pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesehatan dasar, dan percepatan penurunan stunting dapat berjalan secara terpadu dan tepat sasaran.

"Jangan hanya mengukur keberhasilan dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari perubahan dan manfaat yang dirasakan masyarakat," tegasnya.

Bupati juga mengingatkan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, pemetaan kebutuhan masyarakat di setiap kecamatan, serta evaluasi program secara berkelanjutan. Menurutnya, setiap kegiatan pemerintah harus memiliki target dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Kabupaten Seruyan, Ny. Welduline Ahmad Selanorwanda, mengatakan pelantikan tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pengurus dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK.

Selain itu, TP-PKK juga berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan Posyandu melalui pemenuhan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), memperkuat edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja, serta meningkatkan upaya pencegahan perkawinan usia anak.
Ia mendorong seluruh pengurus TP-PKK di 10 kecamatan untuk lebih aktif berkoordinasi dengan perangkat daerah, terutama dalam mendampingi keluarga berisiko stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Pelantikan ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi awal komitmen dan tanggung jawab untuk menggerakkan program pemberdayaan keluarga," ujarnya.

Melalui pelantikan, pengukuhan, dan workshop tersebut, Pemerintah Kabupaten Seruyan berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta mempersiapkan generasi muda Seruyan yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. (gan/jp). 

Bupati Barito Utara Pimpin Kaji Tiru ke RSUD Dr. Saiful Anwar, Targetkan Peningkatan Standar Layanan RSUD Muara Teweh

MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten Barito Utara melakukan kunjungan kerja sekaligus kaji tiru ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Saiful Anwar, Malang, Selasa (3/11/2026). Kunjungan tersebut bertujuan mempelajari praktik terbaik pengelolaan rumah sakit sebagai upaya meningkatkan mutu dan standar pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Barito Utara, Muara Teweh.

Rombongan dipimpin langsung Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, didampingi Wakil Bupati Felix Soenadi Y. Tingan, Sekda Muhlis, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Kabupaten Barito Utara beserta jajaran, serta sejumlah kepala perangkat daerah.

Kedatangan rombongan disambut jajaran manajemen RSUD Dr. Saiful Anwar Malang yang diwakili Wakil Direktur Pelayanan Penunjang sekaligus Pelaksana Tugas (Plt.) Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, dr. Widodo Budi Prasetyo, MMRS, di Aula Rapat RSUD Dr. Saiful Anwar.

Dalam sambutannya Bupati H Shalahuddin, mengatakan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Barito Utara menerapkan prinsip ATM (Amati, Tiru, dan Modifikasi) dengan mempelajari berbagai praktik baik (best practices), strategi, serta inovasi pelayanan yang telah diterapkan RSUD Dr. Saiful Anwar.

Menurutnya, pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi referensi dalam meningkatkan kinerja, kapasitas, dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat Barito Utara.

Bupati menjelaskan, saat ini RSUD Kabupaten Barito Utara masih berstatus rumah sakit kelas C. Seiring penerapan standar klasifikasi rumah sakit berbasis kompetensi, masih terdapat sejumlah aspek dari 24 jenis layanan yang perlu ditingkatkan pemenuhan kompetensinya.

"Harapan kami, melalui kunjungan ini, RSUD Kabupaten Barito Utara dapat setidak-tidaknya mencapai standar kompetensi tingkat madya, lalu meningkat ke tingkat utama, hingga nantinya menuju tingkat paripurna secara bertahap," ujar H Shalahuddin.

Ia menambahkan, peningkatan kapasitas rumah sakit membutuhkan kesiapan berbagai aspek, mulai dari sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, hingga sistem tata kelola dan pelayanan.

Berbekal pengalamannya dalam pembangunan sejumlah rumah sakit di Kalimantan Tengah, Shalahuddin menilai pertukaran pengalaman dan pembelajaran dari RSUD Dr. Saiful Anwar dapat menjadi bahan evaluasi dalam merumuskan langkah pengembangan RSUD Kabupaten Barito Utara.

Sementara itu, dr. Widodo Budi Prasetyo menyampaikan apresiasi atas kunjungan Bupati Barito Utara beserta jajaran. Menurutnya, kegiatan kaji tiru menjadi kesempatan untuk berbagi pengalaman, bertukar informasi, serta mempelajari inovasi dan sistem pengelolaan pelayanan kesehatan.

"Kami menyambut baik kunjungan ini. Semoga dapat menjadi sarana mempererat silaturahmi, kerja sama antardaerah, serta langkah positif dalam mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan, pengembangan fasilitas, dan tata kelola rumah sakit yang semakin profesional," ungkap Widodo.

Melalui kunjungan tersebut, diharapkan berbagai praktik baik yang diperoleh dapat diadaptasi sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah. Upaya ini diharapkan mendorong peningkatan kompetensi RSUD Kabupaten Barito Utara sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas, profesional, dan mudah diakses masyarakat. (emca/jp). 

Sambut Dua ASN Mutasi, Kepala Kankemenhaj Bartim Tekankan Integritas dan Disiplin

TAMIANG LAYANG- Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kankemenhaj) Kabupaten Barito Timur, H Ahmad Fauzi, menegaskan pentingnya integritas dan disiplin kerja kepada dua Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru bergabung melalui seleksi Mutasi ASN Batch II Kementerian Haji dan Umrah RI.

Penegasan tersebut disampaikan H Ahmad Fauzi dalam kegiatan penyambutan sekaligus pembinaan ASN yang digelar di ruang rapat Kankemenhaj Barito Timur, Selasa (3/11/2026).

Kegiatan dipimpin langsung H Ahmad Fauzi, didampingi Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubbag TU), Munah, serta diikuti jajaran ASN di lingkungan Kankemenhaj Barito Timur.

H Ahmad Fauzi menyampaikan ucapan selamat datang dan berharap kedua ASN yang baru bergabung dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja serta menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional.

Agenda penyambutan juga diisi dengan pengenalan lingkungan kantor, perkenalan jajaran pegawai, serta penjelasan mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab (job description). Langkah ini dilakukan untuk mempercepat proses adaptasi sekaligus memastikan pelaksanaan tugas kedinasan berjalan efektif.

Selain pengenalan lingkungan kerja, pembinaan difokuskan pada penguatan nilai integritas yang menjadi semangat dan identitas Kementerian Haji dan Umrah melalui moto "Kemenhaj Berwajah Integritas".

H Ahmad Fauzi menekankan bahwa integritas tidak cukup hanya menjadi slogan, tetapi harus tercermin dalam sikap, perilaku, dan pelaksanaan tugas sehari-hari.

Menurutnya, disiplin merupakan salah satu wujud nyata integritas yang harus dimiliki setiap ASN. Disiplin tersebut mencakup ketepatan waktu, kepatuhan terhadap aturan, kesungguhan dalam melaksanakan tugas, serta komitmen terhadap tanggung jawab yang telah diberikan.

Melalui kegiatan penyambutan dan pembinaan ini, Kankemenhaj Barito Timur berharap kehadiran dua ASN baru dapat memperkuat kinerja organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendukung terwujudnya aparatur yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab. (zi/jp). 

Komisi III DPRD Kalsel Soroti Prioritas Anggaran PUPR 2027, Sejumlah Proyek Strategis Jadi Perhatian

BANJARMASIN- Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan meminta perencanaan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tahun 2027 dilakukan secara cermat dengan mengedepankan skala prioritas. Hal ini mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah, sementara sejumlah proyek strategis masih membutuhkan dukungan anggaran lanjutan.

Hal tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi III DPRD Kalsel bersama Dinas PUPR beserta sejumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Selasa (3/11/2026). Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi III, Gedung A Lantai 4 DPRD Kalsel.

Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah. Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada rencana program kerja dan kebutuhan anggaran PUPR untuk tahun anggaran 2027, termasuk keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan penyelesaian proyek-proyek prioritas daerah.

Mustaqimah mengungkapkan, sejumlah proyek strategis yang menjadi perhatian antara lain pembangunan Jembatan Pulau Laut, rumah jabatan gubernur, serta stadion. Proyek-proyek tersebut memerlukan perhatian dalam perencanaan anggaran, terutama untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaannya.

Menurutnya, penyusunan program dan anggaran tahun 2027 menghadapi tantangan tersendiri karena harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Karena itu, pemerintah daerah perlu menentukan program yang benar-benar mendesak dan memiliki dampak signifikan bagi masyarakat.

“Anggaran itulah yang perlu kita bagi. Mana yang menjadi prioritas dan mana yang harus diselesaikan. Itu yang kita bicarakan dalam rapat hari ini,” ujar Mustaqimah.

Ia menegaskan, penentuan prioritas tidak boleh hanya berorientasi pada keberlanjutan proyek, tetapi juga harus mempertimbangkan tingkat urgensi, manfaat, serta kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, alokasi anggaran dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran.

Melalui rapat kerja tersebut, Komisi III mendorong Dinas PUPR dan seluruh UPTD terkait memaparkan secara rinci rencana program, kebutuhan pendanaan, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan. Paparan tersebut diperlukan sebagai bahan pertimbangan DPRD dalam mengkaji dan menentukan prioritas pembangunan pada tahun anggaran 2027.

Komisi III berharap pembahasan bersama jajaran eksekutif dapat menghasilkan perencanaan pembangunan infrastruktur yang realistis, terukur, dan sesuai kemampuan keuangan daerah, sehingga program yang telah direncanakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp). 

Bapemperda DPRD Kalsel Evaluasi Progres Raperda, Pansus Diminta Tuntaskan Pembahasan

BANJARMASIN- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengevaluasi perkembangan pembahasan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang masih berproses di tingkat Panitia Khusus (Pansus). Evaluasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi kendala sekaligus mendorong penyelesaian setiap Raperda sesuai tahapan dan ketentuan perundang-undangan.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat Bapemperda DPRD Kalsel di Ruang Rapat Bapemperda, Gedung B, Kantor DPRD Provinsi Kalsel, Selasa (3/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, didampingi Wakil Ketua Bapemperda, Firman Yusi. Hadir pula pimpinan dan anggota Bapemperda serta para ketua Pansus yang bertugas membahas masing-masing Raperda.

Dalam rapat tersebut, setiap Pansus memaparkan perkembangan pembahasan Raperda yang menjadi tanggung jawabnya. Paparan meliputi tahapan yang telah dilalui, progres pembahasan, hingga berbagai kendala yang berpotensi memengaruhi penyelesaian rancangan regulasi tersebut.

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, Firman Yusi, mengatakan rapat koordinasi tersebut penting untuk mengetahui secara langsung perkembangan setiap Raperda sekaligus mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan tindak lanjut.

"Melalui rapat ini, kita ingin mengetahui sejauh mana perkembangan pembahasan setiap Ranperda, termasuk kendala yang dihadapi, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah tindak lanjut agar proses penyelesaiannya berjalan sesuai ketentuan,” ujar Firman.

Menurutnya, pemantauan secara berkala diperlukan agar proses pembentukan peraturan daerah tetap berjalan terarah dan tidak terkendala pada tahapan pembahasan di masing-masing Pansus.

Bapemperda berharap koordinasi antara pimpinan dan anggota Bapemperda dengan setiap Pansus dapat memperkuat sinergi dalam proses legislasi daerah. Dengan demikian, Raperda yang sedang dibahas dapat diselesaikan secara optimal, baik dari sisi substansi maupun prosedur pembentukannya.

Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen DPRD Kalsel untuk menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, sesuai kebutuhan masyarakat, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp). 

Bupati HSS Paparkan Strategi Pencegahan Korupsi dalam Penilaian Kabupaten Percontohan Ber-Aksi 2026

KANDANGAN- Bupati Hulu Sungai Selatan, H Syafrudin Noor, memaparkan capaian dan strategi penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dalam penilaian Kabupaten Percontohan Berani Berantas Korupsi (Ber-Aksi) Tahun 2026 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Selasa (3/11/2026).

Dalam pemaparan tersebut, Bupati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS untuk memperkuat pencegahan korupsi melalui peningkatan kualitas pengawasan, pelayanan publik, budaya kerja antikorupsi, serta pelibatan masyarakat.

Sebelum tahapan pemaparan, tim penilai telah melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah perangkat daerah dan menggelar pertemuan konfirmasi. Kegiatan tersebut bertujuan menilai secara langsung penerapan program, sistem pengawasan, serta langkah pencegahan korupsi di lingkungan Pemkab HSS.

Tim penilai melibatkan unsur KPK RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, serta Ombudsman RI.

Bupati turut menyampaikan sejumlah capaian pembangunan daerah, di antaranya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan keberhasilan Pemkab HSS mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Bupati, terdapat lima komponen utama yang menjadi landasan Kabupaten HSS dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Kelima komponen tersebut meliputi penguatan kualitas pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan budaya kerja antikorupsi, peningkatan peran serta masyarakat, serta pemanfaatan kearifan lokal dalam membangun budaya integritas secara berkelanjutan.

"Lima komponen ini menjadi bagian penting dari komitmen kita dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat," ujar H Syafrudin Noor.

Setelah pemaparan, tim penilai melakukan pendalaman melalui sejumlah pertanyaan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah dan implementasi program pencegahan korupsi. Bupati bersama pejabat terkait memberikan penjelasan sesuai dengan bidang dan kewenangan masing-masing.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten HSS, Hj Mustaidah Syafrudin Noor, Wakil Bupati HSS, H Suriani beserta Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten HSS, Sekda HSS, Tim Pakar HSS, Ketua MUI Kabupaten HSS, kepala perangkat daerah, kepala bagian, camat, serta pejabat di lingkungan Pemkab HSS.

Melalui proses penilaian ini, Pemkab HSS berharap berbagai langkah penguatan pengawasan, pembenahan tata kelola pemerintahan, dan pencegahan korupsi dapat terus ditingkatkan. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas. (ari/jp). 

Bapemperda DPRD Kalsel dan DPRD Kalteng Perkuat Sinergi Legislasi Daerah

BANJARMASIN- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menerima kunjungan kerja DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka kaji tiru terkait pelaksanaan fungsi legislasi, Selasa (3/11/2026).

Rombongan DPRD Kalteng dipimpin Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Riska Agustin. Kedatangan rombongan disambut Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, didampingi Wakil Ketua Bapemperda, Firman Yusi, serta Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Jaini. 

Pertemuan tersebut menjadi forum pertukaran informasi dan pengalaman antarlembaga legislatif daerah, khususnya dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Bapemperda.

Dalam diskusi, kedua pihak membahas sejumlah aspek strategis terkait proses pembentukan peraturan daerah (Perda), mulai dari perencanaan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda), penyusunan hingga pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda).

Selain fungsi legislasi, rombongan DPRD Kalteng juga menggali informasi mengenai pelaksanaan kegiatan kedewanan serta mekanisme kerja kelembagaan yang diterapkan di DPRD Provinsi Kalsel.

Melalui kaji tiru ini, kedua lembaga diharapkan dapat saling berbagi praktik dan pengalaman dalam mengoptimalkan fungsi legislasi. Pertukaran informasi tersebut juga diharapkan menjadi bahan referensi dalam mendorong pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DPRD Provinsi Kalsel menyambut positif kunjungan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan sinergi antarlembaga legislatif daerah. Kolaborasi dan pertukaran pengalaman dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik. (sar/ali/jp). 

Lima Kasus Baru HIV Ditemukan di Barito Timur Sepanjang 2026, Total Tercatat 43 Kasus

TAMIANG LAYANG- Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur mencatat lima kasus baru HIV sepanjang 2026. Dengan penambahan tersebut, total kasus HIV yang tercatat mencapai 43 kasus. Seluruh 43 orang yang terdata disebut telah mendapatkan layanan pengobatan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur, dr. Jimmi W.S Hutagalung, melalui Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Mayerni kepada wartawan ini melalui sambungan via whatsapp, Selasa (3/11/2026). 

Menurut Mayerni, upaya penanggulangan HIV tidak hanya dilakukan melalui pengobatan terhadap pasien yang telah teridentifikasi positif, tetapi juga dengan memperluas pemeriksaan atau skrining terhadap kelompok sasaran.

Ia menjelaskan, bahwa salah satu langkah yang dilakukan adalah pemeriksaan Triple Eliminasi (3E) bagi seluruh ibu hamil. Skrining juga menyasar calon pengantin (catin), pasangan berisiko tinggi, pasien tuberkulosis (TB), serta warga binaan.

Selain pemeriksaan di fasilitas kesehatan, Dinkes Barito Timur bersama puskesmas juga melaksanakan layanan Mobile VCT (Voluntary Counseling and Testing) dengan sasaran perempuan pekerja seks (WPS) di wilayah lokalisasi yang ada di Kabupaten Barito Timur.

Mayerni menegaskan, setiap orang yang dinyatakan positif HIV perlu menjalani pengobatan secara rutin sesuai ketentuan medis. Kepatuhan terhadap terapi menjadi salah satu upaya penting untuk menekan risiko penularan HIV.

Upaya pencegahan juga dilakukan terhadap bayi yang lahir dari ibu dengan HIV. Salah satunya melalui pemberian terapi Zidovudine selama enam minggu sesuai protokol penanganan medis.

Di sisi lain, edukasi kepada masyarakat terus diperkuat melalui penyuluhan dan sosialisasi di lingkungan sekolah maupun masyarakat umum. Materi yang disampaikan mencakup bahaya HIV, cara penularan, serta langkah-langkah pencegahan.

Mayerni berharap melalui peningkatan skrining, akses pengobatan, dan edukasi yang berkelanjutan, kasus HIV dapat terdeteksi lebih dini dan risiko penularan di masyarakat dapat ditekan. (zi/jp). 

Polsek Benua Lima Lakukan Ground Check Dua Titik Hotspot Karhutla, Api Dipastikan Telah Padam

TAMIANG LAYANG- Personel Polsek Benua Lima, Polres Barito Timur, Polda Kalimantan Tengah, melakukan pengecekan lapangan (ground check) terhadap dua titik panas (hotspot) yang terdeteksi melalui data satelit NASA pada aplikasi Sipongi+ di wilayah Kecamatan Benua Lima, Selasa (3/11/2026).

Kegiatan tersebut melibatkan lima personel Polri dan lima anggota Masyarakat Peduli Api (MPA). Petugas menggunakan empat unit kendaraan roda dua untuk menjangkau lokasi yang berjarak sekitar 12 kilometer dari Mapolsek Benua Lima dengan waktu tempuh kurang lebih 20 menit.

Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, dua titik hotspot tersebut berada di Desa Tewah Pupuh dan Desa Bamban.

Titik pertama berada di Desa Tewah Pupuh, tepatnya pada lahan milik warga berinisial Tahat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 0,5 hektare.

Sementara itu, titik kedua berada di Desa Bamban, pada lahan milik warga berinisial Pangguh yang beralamat di Kelurahan Taniran, Kecamatan Benua Lima. Luas lahan yang terbakar di lokasi tersebut juga diperkirakan sekitar 0,5 hektare.

Kapolsek Benua Lima, IPDA Ichvan Herianto, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pengecekan, area yang terdampak kebakaran merupakan lahan milik masyarakat yang terdiri atas lahan ladang, persawahan, pepohonan, serta semak belukar.

"Dari hasil pengecekan di kedua lokasi, kondisi terkini menunjukkan tidak ditemukan api yang masih menyala atau kebakaran telah padam," ujar Kapolsek. 

Kegiatan ground check ini merupakan bagian dari upaya Polri dalam menindaklanjuti informasi titik panas berdasarkan pemantauan satelit sekaligus memastikan kondisi faktual di lapangan.

Melalui kegiatan tersebut, Polsek Benua Lima juga melakukan pemantauan terhadap wilayah yang terindikasi mengalami kebakaran hutan dan lahan guna mendukung upaya pencegahan serta penanganan karhutla di wilayah hukum Polsek Benua Lima, Kabupaten Barito Timur. (zi/jp). 

Peredaran Sabu di Lanpasa Seruyan Terbongkar! Dua Pria Diamankan, 53 Paket Diduga Sabu Disita

KUALA PEMBUANG- Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Seruyan mengamankan dua pria berinisial MRFN (25) dan FTRP (33) yang diduga terlibat peredaran narkotika jenis sabu di Desa Lanpasa, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Senin (2/11/2026). Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita 53 paket kecil kristal putih yang diduga sabu.

Penindakan berlangsung di sebuah jalan setapak di belakang permukiman warga RT 006. Operasi dipimpin langsung Kasat Resnarkoba Polres Seruyan, AKP Adhy Heriyanto, setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika di wilayah tersebut.

Dari lokasi, petugas mengamankan barang bukti berupa 53 paket diduga sabu. Sebanyak 32 paket ditemukan di atas potongan batang kayu di dekat tempat kedua pria tersebut duduk, sedangkan 21 paket lainnya ditemukan di dalam sebuah dompet kecil berwarna krem.

Selain itu, polisi turut menyita uang tunai sebesar Rp2.825.000 yang diduga berkaitan dengan transaksi narkotika, dua unit telepon genggam, serta sejumlah perlengkapan yang diduga digunakan untuk mengonsumsi sabu, di antaranya alat isap (bong), pipet kaca, sendok sabu, dan korek api.

Kasi Humas Polres Seruyan, AIPDA Ronny kepada wartawan ini, Selasa (3/11/2026) membenarkan penangkapan kedua pria tersebut. 

Ia mengatakan, pengungkapan kasus itu berawal dari informasi masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh anggota Satresnarkoba.

*Benar, Satresnarkoba Polres Seruyan telah mengamankan dua orang terduga pelaku peredaran narkotika di Desa Lanpasa. Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat, dan kami mengapresiasi kepedulian warga yang terus berperan aktif memberikan informasi,” ujar AIPDA Ronny.

Dalam proses penggeledahan, petugas turut menghadirkan Ketua RT setempat dan seorang warga sebagai saksi.

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan satu unit telepon genggam dan uang tunai Rp2.825.000 dari MRFN. Sementara itu, dari FTRP ditemukan satu unit telepon genggam.

Saat dimintai keterangan mengenai keberadaan narkotika, keduanya menunjukkan lokasi penyimpanan di atas potongan batang kayu di dekat tempat mereka duduk. Di lokasi tersebut, petugas menemukan empat plastik klip bening ukuran sedang yang berisi 32 paket kecil kristal putih diduga sabu beserta sejumlah perlengkapan yang diakui milik MRFN.

Petugas kemudian menemukan sebuah dompet kecil berwarna krem berisi dua plastik klip bening dengan 21 paket kecil diduga sabu yang diakui milik FTRP.

"Saat ini kedua pria tersebut beserta seluruh barang bukti telah dibawa di Mapolres Seruyan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut," tandasnya. (gan/jp). 
Langganan: Postingan ( Atom )
 
Copyright © 2014 Jurnalis Post. Designed by OddThemes