TAMIANG LAYANG- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Barito Timur mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan instansi tersebut. Pelaku diketahui memanfaatkan media sosial dan aplikasi pesan singkat untuk menipu warga.

Plt. Kepala Disdukcapil Barito Timur, M. Mursalin, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP), maupun Kartu Keluarga (KK) melalui layanan video call, telepon, atau WhatsApp.

"Harap abaikan jika ada telepon atau WhatsApp yang mengatasnamakan Dinas Dukcapil Barito Timur terkait aktivasi IKD,” tegas M. Mursalin, Kamis (23/4/2026).

Ia menjelaskan, modus yang digunakan pelaku adalah menghubungi korban secara langsung dengan dalih membantu proses administrasi kependudukan tanpa harus datang ke kantor. Dalam praktiknya, pelaku kemudian meminta data pribadi yang berpotensi disalahgunakan.

Menurutnya, hal tersebut sangat berisiko karena dapat memicu pencurian data pribadi hingga tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap pihak yang tidak jelas identitasnya.

M. Mursalin menambahkan, aplikasi IKD resmi hanya dapat diunduh melalui platform resmi seperti Google Play Store dan Apple App Store. Proses aktivasi juga dilakukan melalui mekanisme verifikasi resmi, bukan melalui panggilan pribadi.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan kode verifikasi, foto dokumen, maupun data sensitif kepada pihak yang tidak dikenal, meskipun mengaku sebagai petugas Disdukcapil.

"Bagi warga yang memerlukan informasi lebih lanjut atau ingin mengurus administrasi kependudukan, silakan datang langsung ke kantor Disdukcapil atau melalui kanal pengaduan resmi,” jelasnya.

Disdukcapil Barito Timur berharap masyarakat lebih berhati-hati dan tidak menjadi korban penipuan berkedok layanan administrasi kependudukan. (zi/jp). 

MARABAHAN- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memperkuat integrasi layanan publik dengan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan bersama 13 Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD). Kegiatan berlangsung di Aula Selidah, Kamis (23/4/2026).

Penandatanganan PKS tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala, H Zulkipli Yadi Noor, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, para pimpinan SOPD, serta undangan lainnya.

Dalam arahannya, Sekda Batola, H Zulkipli Yadi Noor, menegaskan bahwa data kependudukan merupakan “jantung” pelayanan publik. Tanpa data yang valid, menurutnya, perencanaan dan pelaksanaan program tidak akan berjalan optimal.

"Saya tidak ingin PKS ini hanya menjadi dokumen pajangan. Data harus dimanfaatkan secara nyata untuk validasi bantuan sosial, peningkatan PAD, hingga sinkronisasi data pendidikan,” tegasnya.

Ia juga menginstruksikan sejumlah SOPD untuk segera mengoptimalkan pemanfaatan data sesuai kebutuhan masing-masing, di antaranya Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk validasi penerima hibah sarana perikanan; RSUD H. Abdul Aziz untuk percepatan verifikasi pasien BPJS UHC tanpa fotokopi berkas; Bapperida dalam verifikasi data kemiskinan dan perencanaan pembangunan; Dinas Nakertrans untuk data pekerja rentan dan penerima jaminan sosial ketenagakerjaan; serta BKPP dalam sinkronisasi NIK dan NIP ASN.

Selain pemanfaatan data, Sekda juga menekankan aspek keamanan sistem. Ia meminta Dinas Kominfo memperkuat infrastruktur jaringan melalui Virtual Private Network (VPN) guna mencegah kebocoran data dan menjamin keamanan akses.

"Akses sudah dibuka, tetapi pemanfaatannya akan saya pantau sebagai indikator kinerja,” ujarnya menegaskan.

Sebelumnya, Kepala Disdukcapil Batola, H Arief Wisuda Wardana, mengatakan kerja sama ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menjelaskan, data kependudukan memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai program pembangunan daerah. Dasar pelaksanaan kerja sama ini mengacu pada UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Permendagri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, serta Surat Persetujuan Dirjen Dukcapil Kemendagri tertanggal 30 Maret 2026.

"Melalui PKS ini, SOPD dapat mengakses sembilan elemen data kependudukan melalui web portal, mulai dari Nomor Kartu Keluarga, NIK, nama lengkap, hingga alamat,” ujarnya.

Arief menambahkan, dari 13 SOPD yang terlibat, sembilan di antaranya merupakan kerja sama baru, sementara empat lainnya merupakan perpanjangan karena pergantian kepala instansi.

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan PKS oleh Disdukcapil bersama 13 SOPD, dilanjutkan sesi foto bersama. (dsk/ali/jp). 

MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten Barito Utara menegaskan komitmennya untuk melaksanakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 secara bersih, transparan, dan berkeadilan. 

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, yang berlangsung di Rumah Jabatan Bupati, Kamis (23/4/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati menekankan bahwa tidak boleh ada lagi praktik titip-menitip dalam proses penerimaan peserta didik. Ia menegaskan seluruh anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dan akses sekolah.

"Masuk sekolah harus murah, mudah, dan berkualitas. Terutama bagi masyarakat kurang mampu, jangan sampai terkendala biaya hingga menyebabkan anak putus sekolah,” ujar Bupati H Shalahuddin. 

Pemerintah daerah juga meminta Dinas Pendidikan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan serta membuka layanan pengaduan bagi masyarakat. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi potensi penyimpangan di lapangan.

Penandatanganan Pakta Integritas ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pendidikan yang akuntabel, sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Barito Utara.

Pemerintah turut mengajak masyarakat untuk berperan aktif mengawasi pelaksanaan SPMB. Warga diimbau segera melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran selama proses penerimaan berlangsung.

Dengan komitmen tersebut, diharapkan pelaksanaan SPMB 2026 dapat berjalan adil dan memberikan kesempatan yang merata bagi seluruh calon peserta didik di Barito Utara. (dsk/emca/jp). 

KANDANGAN- Bupati Hulu Sungai Selatan, H Syafrudin Noor, menerima kunjungan kerja Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Banjarmasin, Letkol Laut (P) Galih Nurna Putra, di ruang kerja bupati, Kamis (23/4/2026).

Pertemuan tersebut membahas koordinasi dan persiapan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan ke-77 yang diperingati setiap 17 Mei. Bupati didampingi Kepala Dinas Sosial HSS, Nordiansyah, sementara Danlanal hadir bersama jajaran perwira.

Dalam kesempatan itu, Bupati H Syafrudin Noor, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung penuh rangkaian kegiatan peringatan. Dukungan mencakup penyediaan fasilitas hingga akomodasi bagi personel TNI AL yang akan mengikuti upacara di wilayah HSS.

"Pemerintah daerah siap memfasilitasi kebutuhan kegiatan, termasuk penginapan bagi pasukan dari Lanal Banjarmasin,” ujarnya.

Selain upacara, peringatan juga akan diisi dengan ziarah ke makam Hasan Basry sebagai bentuk penghormatan atas jasa perjuangannya dalam mempertahankan kemerdekaan, khususnya di Kalimantan Selatan.

Melalui koordinasi ini, diharapkan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan TNI Angkatan Laut semakin kuat, sekaligus memperkuat nilai nasionalisme dan penghargaan terhadap jasa para pahlawan. (ari/jp). 

DENPASAR- Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus memperdalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan fokus pada penguatan mekanisme penyusunan rekomendasi, khususnya di sektor pembangunan dan infrastruktur.

Pendalaman dilakukan melalui studi komparasi bersama DPRD Provinsi Bali, Kamis (23/4/2026), guna memperkaya perspektif dalam menjadikan rekomendasi LKPj sebagai instrumen evaluasi kinerja kepala daerah yang lebih efektif.

Ketua Pansus III, H Husnul Fatahillah, menyoroti sejumlah aspek krusial, antara lain mekanisme pembahasan rekomendasi, kepastian batas waktu 30 hari, serta indikator penilaian kinerja pemerintah daerah. Ia juga menekankan pentingnya dasar penyusunan rekomendasi yang kuat dan terukur.

"Yang kami dalami bukan hanya prosedurnya, tetapi bagaimana rekomendasi LKPj itu relevan, berdampak, dan dapat ditindaklanjuti secara jelas. Perbedaan mekanisme di daerah lain menjadi bahan untuk memperkuat sistem yang lebih efektif di Kalsel,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Bali, I Nyoman Eddy, menjelaskan bahwa pembahasan rekomendasi LKPj di DPRD Bali difokuskan pada Badan Musyawarah (Banmus) dan Badan Anggaran (Banggar), tanpa melibatkan komisi-komisi.

Ia juga menyampaikan, bahwa ketentuan batas waktu 30 hari dalam regulasi tidak dibedakan secara tegas antara hari kerja dan hari kalender. Fokus utama adalah efisiensi waktu pembahasan.

Selain itu, DPRD Bali tidak melakukan peninjauan lapangan dalam proses penyusunan rekomendasi LKPj. Pembahasan program pembangunan, termasuk sektor infrastruktur, lebih difokuskan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Perbedaan pendekatan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Pansus III DPRD Kalsel, khususnya dalam memperkuat mekanisme pembahasan LKPj. Hal ini mencakup pentingnya keterlibatan alat kelengkapan dewan, dukungan data lapangan, serta sinkronisasi antara rekomendasi LKPj dan arah kebijakan pembangunan daerah. (sar/ali/jp). 

TANJUNG- Tim Pengawasan dan Pembinaan (Watpers) Biro SDM Polda Kalimantan Selatan melaksanakan asistensi kemampuan beladiri Polri dan kesamaptaan jasmani di Polres Tabalong, Kamis (23/4/2026) pagi.

Kegiatan berlangsung di ruang Rupatama Polres Tabalong dan halaman Pendopo Bersinar Pemkab Tabalong. Asistensi ini bertujuan meningkatkan keterampilan beladiri serta mengukur kesiapan fisik personel dalam menunjang pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan.

Tim asistensi dipimpin AKBP Dani Humardani. Kegiatan diawali dengan arahan dan penekanan dari ketua tim, dilanjutkan uji petik kemampuan beladiri Polri dan kesamaptaan jasmani terhadap personel.

Sebanyak 60 personel mengikuti kegiatan tersebut, terdiri dari 30 personel menjalani tes kesamaptaan jasmani dan 30 personel mengikuti uji kemampuan beladiri Polri. Sebelum pelaksanaan tes, seluruh peserta menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim Urkes Polres Tabalong.

Kegiatan turut dihadiri Wakapolres Tabalong, Kompol Hasanuddin, Kabag SDM Kompol Slamet Hari Wahyudi, pejabat utama Polres Tabalong, para kapolsek jajaran, serta panitia pelaksana.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo melalui Kasi Humas IPTU Heri Siswoyo, menyampaikan bahwa asistensi ini merupakan bagian dari pembinaan sumber daya manusia Polri.

"Asistensi ini menjadi tolok ukur kesiapan fisik dan kemampuan beladiri personel. Diharapkan seluruh anggota semakin profesional, siaga, dan mampu menghadapi berbagai tantangan tugas di lapangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, Polres Tabalong berkomitmen menjaga kualitas sumber daya manusia melalui pembinaan berkelanjutan guna memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. (fah/jp). 

MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten Barito Utara menegaskan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur bergantung pada kesiapan lahan yang bersih secara hukum dan administrasi. 

Hal ini disampaikan Bupati H Shalahuddin saat memimpin apel pagi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan), Kamis (23/4/2026).

Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa pengadaan dan pembebasan lahan merupakan tahapan krusial sebelum proyek fisik, seperti pembangunan jalan, jembatan, maupun perumahan, dapat dilaksanakan.

"Peran Dinas Perkimtan sangat vital. Kita tidak bisa membangun jika status lahan belum jelas dan tuntas,” ujar Shalahuddin di hadapan aparatur sipil negara (ASN).

Ia menegaskan, keterlambatan penyelesaian lahan berpotensi menghambat program strategis daerah. Karena itu, koordinasi, ketelitian administrasi, serta kepastian hukum dalam setiap proses pengadaan tanah harus menjadi prioritas.

Selain menyoroti aspek teknis, bupati juga mengingatkan pentingnya disiplin ASN sebagai fondasi pelayanan publik. Menurutnya, kedisiplinan mencerminkan kualitas dan integritas aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan.

"ASN tidak boleh alergi terhadap disiplin. Ini menjadi tolok ukur utama dalam menilai kinerja dan tanggung jawab sebagai abdi negara,” tegasnya.

Pemerintah daerah berharap, dengan kesiapan lahan yang optimal dan peningkatan disiplin aparatur, program pembangunan di Barito Utara dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. (dsk/emca/jp). 

KANDANGAN- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Hulu Sungai Selatan Tahun Buku 2025 yang digelar di Hotel Qianna Inn, Kandangan, Kamis (23/4/2026).

Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati HSS, H Suriani mewakili Bupati H Syafrudin Noor selaku pemegang saham pemerintah daerah, bersama perwakilan Bank Kalsel dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Bupati H Syafrudin Noor dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati, H Suriani, menyampaikan bahwa pemerintah daerah mengapresiasi kinerja BPR HSS yang dinilai tetap mampu bertahan dan berkembang di tengah ketatnya persaingan sektor jasa keuangan.

"Persaingan di sektor jasa keuangan sangat ketat. Kami mengapresiasi jajaran BPR yang terus berupaya untuk tumbuh dan bersaing dengan lembaga keuangan lainnya,” ujar Suriani.

Pemerintah Kabupaten HSS juga menekankan tiga langkah strategis untuk penguatan BPR ke depan. Pertama, percepatan adaptasi teknologi guna meningkatkan kemudahan akses layanan tanpa mengurangi kepercayaan masyarakat. Kedua, penguatan peran dalam mendukung ekonomi lokal, khususnya sektor usaha kecil dan masyarakat bawah. Ketiga, peningkatan soliditas internal organisasi agar mampu memberikan pelayanan optimal kepada nasabah.

Sebelumnya, Direktur BPR HSS, Ahmad Jainuddin dalam laporannya menyampaikan, perusahaan mencatat laba bersih sebesar Rp319 juta sepanjang tahun buku 2025. Dari capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten HSS memiliki porsi kepemilikan saham sebesar 45 persen.

RUPS menjadi forum untuk mengevaluasi serta mengesahkan laporan keuangan dan kinerja perusahaan selama satu tahun terakhir.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten HSS, di antaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan, staf ahli, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Sementara itu, perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti jalannya rapat secara virtual. (ari/jp).

KANDANGAN- Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), H Muhammad Noor, membuka Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) harmonisasi Peraturan Daerah (Perda) Ketertiban Umum dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 2023 di Aula Rakat Mufakat Setda HSS, Kamis (23/4/2026).

FGD tersebut diikuti kepala organisasi perangkat daerah (OPD), jajaran Polres HSS, perwakilan camat, serta sejumlah undangan terkait.

Dalam sambutannya Sekda HSS, H Muhammad Noor, menegaskan pentingnya ketertiban umum sebagai fondasi pembangunan daerah. Ia menyebut, bahwa ketertiban tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.

"Ketertiban umum adalah kondisi dinamis yang memungkinkan aktivitas masyarakat dan pemerintah berjalan aman, tertib, dan lancar,” katanya.

Ia juga menekankan perlunya evaluasi regulasi, baik dari sisi kesesuaian dengan aturan yang lebih tinggi maupun implementasinya di lapangan.

Melalui FGD ini, pemerintah daerah berharap dapat merumuskan rekomendasi strategis guna memperkuat produk hukum daerah agar mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan hasil diskusi dapat memberikan manfaat nyata dalam mewujudkan kondisi daerah yang aman, nyaman, dan tertib di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sebelumnya, Kepala Bagian Hukum Setda HSS, Fitri, selaku ketua pelaksana, mengatakan kegiatan ini bertujuan menyelaraskan regulasi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Ia menyebut, bahwa Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum yang telah diubah dengan Perda Nomor 7 Tahun 2021, serta Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023, perlu ditinjau kembali.

"Pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi momentum untuk mengevaluasi substansi hukum daerah agar tetap relevan dengan perkembangan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Fitri, melalui forum diskusi tersebut, pemerintah daerah mengharapkan masukan dan rekomendasi konkret untuk penyempurnaan regulasi agar lebih adaptif dan selaras dengan ketentuan yang berlaku. (ari/jp). 

TAMIANG LAYANG- Polemik pengunduran diri Kepala Desa (Kades) Harara, Triyono, akhirnya menemui kejelasan. Triyono resmi membatalkan pengunduran dirinya dan menyatakan siap kembali menjalankan tugas hingga akhir masa jabatan.

Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Barito Timur, Yusia Simson Kameng, mengatakan keputusan tersebut berdasarkan laporan Camat Dusun Timur tertanggal 20 April 2026.

"Pembatalan pengunduran diri ini merupakan hasil klarifikasi yang dilakukan pada 17 April 2026,” ujar Yusia, Kamis (23/4/2026).

Dalam klarifikasi tersebut, Triyono mengaku surat pengunduran diri yang dibuat pada 26 Maret 2026 ditulis dalam kondisi emosional dan tanpa pertimbangan matang.

"Yang bersangkutan menyampaikan saat itu dalam kondisi tidak stabil secara psikologis dan tidak berkonsultasi dengan camat,” jelas Yusia.

Ia menambahkan, keputusan tersebut diduga dipicu persoalan internal keluarga, bukan karena masalah tata kelola pemerintahan desa.

Meski sempat ditinggalkan, hasil rapat koordinasi antara camat, BPD, perangkat desa, dan tokoh masyarakat menyatakan roda pemerintahan Desa Harara tetap berjalan dengan baik.

Pemerintah Kabupaten Barito Timur menerima pembatalan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, status Triyono tetap sah sebagai Kepala Desa Harara.

Pemkab juga meminta Triyono segera kembali menjalankan tugas, fungsi, serta kewajibannya sebagai kepala desa.

Namun, untuk sementara waktu, Triyono diperbolehkan berkantor di Kantor Kecamatan Dusun Timur hingga kondisi kesehatan dan psikologisnya pulih.

"Yang bersangkutan diminta menjaga stabilitas sosial dan pemerintahan desa,” tegas Yusia.

Pemkab turut menginstruksikan Camat Dusun Timur untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan.

"Jika di kemudian hari kepala desa tidak menjalankan tugas atau melanggar ketentuan, akan dilakukan evaluasi sesuai prosedur hukum,” pungkasnya. (zi/jp). 

Sekretaris Daerah Barito Timur, Misnohartaku, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program tersebut, khususnya dalam penguatan kebijakan berbasis HAM.

"Kami dari pemerintah daerah menyambut baik kerja sama ini, terutama dalam pelaksanaan Stranas HAM,” ujar Misnohartaku usai rapat koordinasi bersama Kepala Kanwil HAM Kalteng, Kristiana Meinalita Samosir, di Kantor Bupati Barito Timur, Kamis (23/4/2026).

Ia menjelaskan, koordinasi kini lebih terfokus langsung dengan Kanwil HAM menyusul pemisahan struktur kelembagaan antara urusan hukum dan HAM.

Sementara itu, Kepala Kanwil HAM Kalteng, Kristiana Meinalita Samosir, menekankan pentingnya penyusunan regulasi daerah yang berperspektif HAM. Hal tersebut mencakup penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) serta evaluasi Peraturan Daerah (Perda), termasuk dalam pengelolaan sampah.

Menurutnya, regulasi pengelolaan sampah di Barito Timur telah mengakomodasi perspektif HAM, namun masih memerlukan penguatan lebih lanjut.

Selain itu, pihaknya merencanakan pembentukan Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) di tingkat kabupaten untuk mempermudah akses pengaduan masyarakat.

"Melalui pos Yankomas, masyarakat dapat menyampaikan dugaan pelanggaran HAM tanpa harus datang ke ibu kota provinsi,” katanya.

Kristiana menambahkan, kerja sama tersebut juga mencakup peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN), organisasi masyarakat sipil, serta insan pers guna mendorong pelayanan publik yang lebih humanis dan responsif. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Sebanyak 48 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur mengikuti tes kesehatan dan jasmani dalam seleksi calon Komponen Cadangan (Komcad) Tahun 2026, Rabu (22/4/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari proses seleksi terhadap total 58 pendaftar.

Pada hari kedua, kegiatan diawali dengan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Tamiang Layang sejak pagi hingga siang. Selanjutnya, peserta menjalani tes fisik pada pukul 14.00 WIB sebagai bagian dari rangkaian seleksi.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Barito Timur, Yusia Simon Kameng, mengatakan proses seleksi berjalan sesuai jadwal dengan melibatkan berbagai unsur.

"Sebanyak 48 peserta mengikuti tes kesehatan dan dilanjutkan tes fisik. Panitia terdiri dari unsur Koramil, Polres, Batalyon 924/Uria Mapas, Satpol PP, BKPSDM, Bagian Pemerintahan Setda, serta tenaga kesehatan dari Puskesmas,” ujar Yusia, Kamis (23/4/2026).

Ia menambahkan, dari puluhan peserta ini akan diseleksi 30 peserta terbaik untuk mengikuti tahapan seleksi tingkat provinsi di Palangka Raya.

"Hari ini akan ditentukan 30 peserta yang lolos di tingkat kabupaten untuk melanjutkan ke tahap berikutnya,” katanya.

Pendaftaran calon Komcad sebelumnya telah dilaksanakan pada Selasa (21/4/2026) di Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Barito Timur. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat komponen pertahanan negara melalui partisipasi ASN yang memenuhi syarat. (zi/jp). 

MARABAHAN- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala resmi mengoperasikan Klinik Utama Setara yang berlokasi di Handil Bakti, Kecamatan Alalak. Peresmian ditandai dengan pembukaan selubung papan nama dan pemotongan tumpeng oleh Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi, Rabu (22/4/2026).

Acara peresmian turut dihadiri Sekretaris Daerah Barito Kuala, Kepala Dinas Kesehatan beserta jajaran, anggota DPRD, Kepala BPJS Kesehatan, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, serta para camat di wilayah terkait.

Dalam sambutannya Bupati H Bahrul Ilmi, menyebut bahwa kehadiran Klinik Utama Setara sebagai upaya menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih dekat dan cepat, khususnya di Kecamatan Alalak.

"Selama ini masyarakat sering harus dirujuk ke RS Ansari Saleh karena keterbatasan fasilitas kesehatan di wilayah ini, sehingga membutuhkan waktu tempuh yang cukup jauh,” ujarnya.

Ia menegaskan, dengan beroperasinya klinik tersebut, masyarakat kini dapat memperoleh layanan kesehatan tanpa harus keluar daerah. Pemerintah daerah juga berharap fasilitas ini dapat memperkuat sistem rujukan serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Barito Kuala.

Sementara itu, penanggung jawab Klinik Utama Setara, dr. Yancy Cristiana, menjelaskan bahwa fasilitas kesehatan tersebut telah dilengkapi Instalasi Gawat Darurat (IGD) 24 jam, poli umum, poli gigi, laboratorium, serta poli spesialis kebidanan dan kandungan yang sudah berjalan.

Pihaknya juga telah menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan, terutama dalam penanganan kasus kegawatdaruratan sesuai ketentuan yang berlaku. Ke depan, klinik ini menargetkan penambahan layanan poli spesialis anak yang direncanakan mulai beroperasi pada Mei 2026, setelah proses perizinan selesai.

Dengan beroperasinya Klinik Utama Setara di bawah UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Utama Dinas Kesehatan Barito Kuala, pemerintah berharap pemerataan akses layanan kesehatan di wilayah tersebut semakin meningkat, sekaligus memberikan pelayanan yang lebih cepat, profesional, dan terintegrasi dengan sistem jaminan kesehatan nasional. (dsk/ali/jp). 

BANJARMASIN- Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Supian HK, menerima aksi penyampaian aspirasi dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan di halaman Kantor DPRD Kalsel, Rabu (22/4/2026).

Sekitar 300 mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan terkait penegakan hukum, isu lingkungan hidup, serta kebijakan publik di tingkat nasional dan daerah. Aksi tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk perwakilan kepolisian, TNI, dan dinas terkait.

Dalam aksi itu, perwakilan warga Sidomulyo, Guntung Payung, Kota Banjarbaru, juga menyampaikan persoalan sengketa tanah dengan pihak TNI. DPRD Kalsel menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui pembahasan bersama pihak terkait.

DPRD Kalsel membuka dialog langsung dengan perwakilan mahasiswa sebagai bagian dari fungsi representasi dan penyerapan aspirasi masyarakat. 

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, menegaskan pendekatan yang diambil adalah merangkul semua pihak.

"Kami mengayomi dan merangkul seluruh pihak, baik TNI, Polri, maupun masyarakat,” ujarnya di hadapan massa aksi.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Kalsel menawarkan penyelesaian melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijadwalkan pada 5 Mei 2026. Forum tersebut akan menghadirkan pihak terkait, termasuk Badan Pertanahan, para pihak yang bersengketa, serta kuasa hukum masing-masing.

Supian HK menegaskan, DPRD tidak berada pada posisi memutus perkara, melainkan berperan sebagai fasilitator dan pengawas agar proses berjalan adil dan transparan.

Ia menambahkan, DPRD akan mengawal pembahasan secara terbuka untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan serta seluruh informasi disampaikan secara proporsional. (sar/ali/jp). 

MARABAHAN- Unit Pelaksana Irigasi (UPI) Barito menggelar koordinasi bersama pengamat dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) guna memperkuat sinergi serta menyerap aspirasi petani terkait pengelolaan irigasi.

Kegiatan yang berlangsung Rabu (22/4/2026) itu diisi dengan diskusi usulan, survei kepuasan masyarakat, serta sesi penutup dan foto bersama. 

Ketua UPI Barito, Dedi Madila, mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan dengan mengunjungi enam kantor pengamat di wilayah kerja UPI Barito.

"Setiap aspirasi kami catat, baik terkait pembangunan tanggul, pengerukan saluran, maupun kebutuhan lainnya. Namun, keputusan akhir tetap berada pada instansi berwenang. Kami hanya memfasilitasi dan menyampaikan usulan tersebut,” ujar Dedi.

Dalam sesi diskusi, Pengamat DIR Handil Bhakti, H Imi, bersama anggota P3A dari sejumlah desa di Kecamatan Alalak dan Mandastana, mengungkapkan berbagai persoalan yang dihadapi petani. Salah satu isu utama adalah kerusakan infrastruktur jalan yang semakin parah.

Menurutnya, jalur transportasi air yang sebelumnya digunakan untuk mengangkut hasil panen kini tidak lagi optimal akibat perubahan teknis pada sarana pengairan. Kondisi ini memaksa petani beralih ke jalur darat yang dinilai tidak layak.

"Harapan kami sederhana, akses jalan bisa diperbaiki. Saat ini banyak wilayah yang jalannya rusak, sementara jalur air juga tidak dapat dimanfaatkan seperti dulu,” kata H Imi.

Selain itu, pemangkasan anggaran pemeliharaan saluran irigasi turut menjadi sorotan. Volume pembersihan saluran yang sebelumnya mencapai sekitar 60 kilometer kini menurun menjadi sekitar 22 kilometer, bahkan sempat hanya 11,5 kilometer akibat kebijakan efisiensi.

Pengurangan anggaran tersebut juga berdampak pada jumlah tahap pemeliharaan yang berkurang dari empat tahap menjadi tiga, bahkan berpotensi menjadi dua tahap. Kondisi ini dikhawatirkan memperburuk lahan pertanian dan meningkatkan risiko lahan terbengkalai.

Para pengamat menilai kebutuhan pemeliharaan jaringan irigasi di wilayah tersebut mencapai ratusan kilometer. Namun, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam pelaksanaannya.

UPI Barito berharap seluruh aspirasi yang telah dihimpun dapat menjadi bahan pertimbangan bagi instansi terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada petani, khususnya dalam perbaikan infrastruktur dan pengelolaan irigasi. (lim/jp). 

MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten Barito Utara melakukan kunjungan studi tiru ke Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, guna mempelajari tata kelola komoditas bawang merah dari hulu hingga hilir, Rabu (22/4/2026). 

Kunjungan ini difokuskan pada penguatan sektor pertanian, mengingat Nganjuk dikenal sebagai salah satu sentra produksi bawang merah terbesar di Indonesia dengan kualitas unggulan.

Wabup Barito Utara, Felix Sonadie Y Tingan, menyampaikan apresiasi atas sambutan Pemerintah Kabupaten Nganjuk serta komitmen untuk mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan.

"Kami berterima kasih atas sambutan hangat dari Bapak Bupati dan jajaran Pemkab Nganjuk. Kami berencana menerapkan sistem budidaya berkelanjutan seperti yang telah berhasil dikembangkan di sini,” ujarnya.

Selain meninjau budidaya bawang merah, rombongan juga mengunjungi pabrik pengolahan beras untuk mempelajari penerapan teknologi modern dalam pengolahan hasil pertanian. Teknologi tersebut dinilai mampu meningkatkan nilai tambah produk sekaligus efisiensi produksi.

Felix menambahkan, kunjungan ini membuka peluang kerja sama antar daerah, khususnya dalam pengembangan inovasi dan teknologi pertanian.

"Kami berharap kunjungan ini menjadi awal kerja sama yang lebih luas. Inovasi yang telah terbukti di Nganjuk akan kami adaptasi untuk mendorong kemajuan pertanian di Barito Utara,” katanya.

Melalui studi tiru ini, Pemerintah Kabupaten Barito Utara menargetkan peningkatan produksi dan kualitas hasil pertanian, sekaligus mendorong kesejahteraan petani di daerahnya. (dsk/emca/jp). 

TAMIANG LAYANG- Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur, Nursulistio, mengapresiasi kunjungan silaturahmi Inspektur Kodam (IRDAM) XXII/Tambun Bungai, Brigjen TNI Triwahyu Mutaqin Akbar, ke Markas Batalyon Infanteri (Yonif) 924/Uria Mapas di Longkang, Desa Jaar, Kecamatan Dusun Timur, Rabu (22/4/2026).

Kunjungan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Barito Timur, Adi Mula Nakalelu, para asisten, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Rombongan meninjau kondisi prajurit yang saat ini masih menempati rumah susun milik pemerintah daerah sebagai markas sementara.

Nursulistio menjelaskan, kunjungan Brigjen TNI Triwahyu Mutaqin Akbar dilakukan di sela agenda pengawasan dan audit di wilayah Barito Selatan. Meski memiliki agenda padat, IRDAM menyempatkan diri melihat langsung kondisi prajurit di Barito Timur.

"Selain menjalankan tugas pengawasan, beliau juga meninjau langsung kondisi prajurit. Komandan Batalyon setempat, Letkol Inf Wahyu Hariatmoko, juga merupakan adik asuh beliau,” ujar Nursulistio.

Ia berharap, hasil peninjauan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi di tingkat komando atas, khususnya terkait kebutuhan sarana dan prasarana satuan.

Nursulistio juga mendorong percepatan pembangunan Markas Yonif 924/Uria Mapas pada tahun ini guna menunjang kenyamanan serta optimalisasi pelaksanaan tugas prajurit.

Selain itu, pertemuan tersebut turut membahas perkembangan kantor Koramil setempat yang secara fisik telah rampung. Pemerintah daerah, kata dia, kini tengah menyiapkan kelengkapan furnitur dan sarana kerja sebagai tahap lanjutan untuk pengusulan peningkatan status menjadi Komando Distrik Militer (Kodim).

Menurutnya, keberadaan Yonif 924/Uria Mapas di wilayah Longkang, Desa Jaar, juga memberikan dampak positif dilingkungan sekitar. Lahan yang sebelumnya tidak termanfaatkan kini telah diolah oleh prajurit menjadi area pertanian produktif.

"Kehadiran batalyon ini memberi manfaat nyata, khususnya dalam pemanfaatan lahan dan pemberdayaan masyarakat sekitar,” katanya.

Kegiatan kunjungan ditutup dengan makan siang bersama yang disiapkan oleh prajurit Yonif 924/Uria Mapas sebagai bentuk kebersamaan dan penguatan sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan di Barito Timur. (zi/jp).

MARABAHAN- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia (PPLIPI) Kabupaten Barito Kuala resmi melantik kepengurusan baru untuk masa bakti 2026–2031. Pelantikan yang berlangsung khidmat ini menjadi langkah awal penguatan peran perempuan dalam pembangunan daerah, Rabu (22/4/2026).

Prosesi pelantikan dipimpin oleh Nawang Wijayati, S.H., M.H., yang mengukuhkan jajaran pengurus inti DPC PPLIPI Barito Kuala. 

Kehadiran organisasi ini diharapkan memperkuat kontribusi perempuan lintas profesi di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil pengukuhan, susunan pengurus utama adalah Ketua Ilviani, S.Psi.; Wakil Ketua Siti Khadijah, M.Pd.; Sekretaris Hj. Aulia Novita Sari, S.H.; dan Bendahara Hj. Isra Sutiatie, S.E.

Ketua terpilih, Ilviani, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antarperempuan dari berbagai latar belakang profesi untuk menghasilkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

"Kolaborasi menjadi kunci untuk mendorong perempuan lebih berdaya dan berkontribusi dalam pembangunan daerah,” ujarnya.

DPC PPLIPI Barito Kuala menargetkan sejumlah program strategis, antara lain pemberdayaan ekonomi perempuan, khususnya pelaku UMKM dan profesional muda; penyediaan wadah aspirasi lintas profesi; pelaksanaan kegiatan sosial kemanusiaan; serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan edukasi.

Dengan kepengurusan baru ini, PPLIPI Barito Kuala menyatakan siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya guna menjalankan program kerja selama lima tahun ke depan.

Organisasi ini mengusung semangat kemandirian, produktivitas, dan pengabdian sebagai landasan dalam mendorong kemajuan perempuan dan pembangunan daerah. (dsk/ali/jp).

KUALA PEMBUANG- Pemerintah Kabupaten Seruyan memperkuat akses keadilan bagi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan melalui pelatihan paralegal Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang digelar di Gedung Serba Guna Kuala Pembuang, Rabu (22/4/2026).

Kegiatan tersebut dibuka Wakil Bupati Seruyan, H Supian, dan dihadiri Pelaksana Harian Sekretaris Daerah dr. Bahrun Abbas, perwakilan Koramil K. Wibowo, unsur Kejaksaan Negeri Seruyan yang diwakili Shinta Seprianty, serta undangan terkait lainnya. 

Pelatihan diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Tengah dan difasilitasi Bagian Hukum Setda Seruyan. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas pelayanan bantuan hukum dasar bagi masyarakat desa, terutama di wilayah pedesaan.

Dalam sambutannya, Wabup H Supian, menegaskan bahwa akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental warga negara. Namun, masih banyak masyarakat menghadapi hambatan memperoleh bantuan hukum, baik karena keterbatasan informasi, biaya, maupun faktor geografis.

"Pelatihan ini diharapkan meningkatkan literasi hukum masyarakat serta memperkuat perlindungan hukum, khususnya bagi warga kurang mampu,” ujarnya.

Ia menambahkan, penguatan peran paralegal sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menjamin hak warga untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Kehadiran paralegal di tingkat desa dinilai strategis sebagai penghubung antara masyarakat dan layanan hukum formal.

Selain pemahaman hukum, paralegal juga dituntut mampu melakukan pendampingan, konsultasi sederhana, serta mediasi sengketa secara persuasif. Dengan demikian, penyelesaian persoalan hukum di tingkat masyarakat dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

Pelatihan ini juga diarahkan untuk membentuk kader hukum di setiap desa dan kelurahan, meningkatkan kesadaran hukum, serta mendorong penyelesaian masalah secara damai. Program tersebut diharapkan memperluas akses pendampingan hukum bagi kelompok miskin dan rentan.

Pemerintah Kabupaten Seruyan mengapresiasi dukungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Tengah. Sinergi lintas sektor dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan program dan memperluas jangkauan layanan bantuan hukum.

H Supian mengajak peserta mengikuti pelatihan secara serius agar mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi dan layanan hukum di lingkungan masing-masing.

Upaya ini menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga penguatan kesadaran hukum sebagai fondasi menuju masyarakat yang adil dan berkeadilan. (gan/jp). 

KUALA PEMBUANG- Polres Seruyan melaksanakan upacara serah terima jabatan (sertijab) Wakapolres, Kasatintelkam, dan Kapolsek Hanau pada Rabu (22/4/2026) di halaman Mapolres Seruyan. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolres Seruyan, AKBP Beddy Suwendi.

Dalam sertijab tersebut, jabatan Wakapolres Seruyan diserahterimakan dari Kompol Hendry kepada Kompol Syaifullah. Sementara itu, jabatan Kasatintelkam berpindah dari Iptu Fahroni kepada AKP Wahab, dan Kapolsek Hanau dari Iptu Firman Amir kepada Ipda Bima Satria Susilo.

Kompol Hendry selanjutnya menjabat sebagai Kabagops Polresta Palangkaraya. Iptu Fahroni dimutasi sebagai Kasatintelkam Polres Murung Raya, sedangkan Iptu Firman Amir mengemban tugas baru sebagai Ps. Panit 2 Unit 2 Subdit 1 Kemnag Ditreskrimum Polda Kalteng.

Kapolres Seruyan, AKBP Beddy Suwendi, menyampaikan apresiasi kepada para pejabat lama atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas di Polres Seruyan.

"Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pejabat lama atas dedikasi selama bertugas,” ujarnya.

Kapolres berharap, para pejabat yang dimutasi dapat terus menunjukkan kinerja terbaik di tempat tugas yang baru.

Selain itu, Kapolres juga menyampaikan apresiasi kepada Bhayangkari atas dukungan terhadap tugas suami serta peran aktif dalam organisasi.

Usai pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan acara kenal pamit antara pejabat lama dan pejabat baru di Aula Patriatama 95 Polres Seruyan. (gan/jp).

BUNTOK- Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Barito Selatan mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan (curas) dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang meresahkan warga dalam sebulan terakhir. Tiga tersangka berinisial WH, YA, dan SF berhasil diamankan.

Pengungkapan kasus ini berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/9/IV/2026/SPKT/Polres Barito Selatan tertanggal 20 April 2026 serta laporan dari Polsek Dusun Utara Nomor: LP/MB/2/IV/2026/SPKT.

Kapolres Barito Selatan, AKBP Jecson R Hutapea, mengatakan ketiga pelaku menggunakan modus menjual stiker bertuliskan “Salam dan Shalom” untuk mendekati korban sekaligus menandai target kejahatan.

"Pelaku menempelkan stiker di rumah warga tanpa izin dan meminta bayaran. Dari hasil penyelidikan, stiker tersebut digunakan sebagai penanda untuk menentukan target kejahatan berikutnya,” ujarnya dihadapan wartawan, Rabu (22/4/2026). 

AKBP Jecson menyebut, bahwa para tersangka telah menyewa barak di Jalan Pahlawan Atas, Buntok sejak 14 Maret 2026. Tempat tersebut digunakan sebagai lokasi tinggal sekaligus mempersiapkan aksi, termasuk memproduksi stiker.

Ia menjelaskan, kasus curanmor terjadi pada Kamis, 16 April 2026 di Jalan Soekarno-Hatta, Desa Sababilah. Korban bernama Ukraina kehilangan sepeda motor Honda Revo KH 6020 DV. Saat situasi sepi, tersangka WH mengambil motor yang kuncinya masih tergantung, dibantu YA.

"Motor kemudian disembunyikan di barak dan sempat diubah tampilannya agar tidak dikenali,” kata Jecson.

Sementara itu, aksi curas terjadi pada Minggu, 19 April 2026 sekitar pukul 15.00 WIB di Desa Rampumea, Kecamatan Dusun Utara. Korban Konru menjadi sasaran penjambretan kalung emas seberat 18 gram.

"Pelaku WH menarik kalung korban saat lengah, kemudian melarikan diri bersama SF,” ujarnya.

Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, yakni satu unit Honda Revo milik korban, satu unit Honda Supra yang digunakan pelaku, satu unit Yamaha MX King, serta satu kalung emas seberat 18 gram.

Atas perbuatannya, WH dan YA dijerat pasal pencurian dengan ancaman maksimal tujuh tahun penjara. Sementara WH dan SF dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman maksimal sembilan tahun penjara.

Kapolres mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi informasi di media sosial terkait modus penjualan stiker.

"Modus ini tidak berkaitan dengan isu agama. Pelaku hanya memanfaatkan istilah keagamaan untuk melancarkan aksinya,” tegasnya. (zi/jp). 

TANJUNG- Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tabalong mengedukasi siswa Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Pembina Murung Pudak tentang dasar-dasar tertib berlalu lintas melalui program Polisi Sahabat Anak (PSA), Rabu (22/4/2026) pagi.

Kegiatan yang berlangsung di Mushola Polres Tabalong itu dipimpin Kasat Lantas AKP Oki Hermawan bersama personel Unit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel).

Dalam kegiatan tersebut, anak-anak diperkenalkan pada rambu-rambu lalu lintas serta aturan dasar berkendara. Materi disampaikan secara interaktif dan menyenangkan agar mudah dipahami oleh peserta didik usia dini.

Kasat Lantas Polres Tabalong, AKP Oki Hermawan, mengatakan bahwa edukasi sejak dini penting untuk menanamkan kesadaran tertib berlalu lintas.

"Melalui program ini, kami ingin membentuk karakter disiplin dan kepedulian terhadap keselamatan di jalan sejak usia dini,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo melalui Kasi Humas IPTU Heri Siswoyo, menyebut bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pembinaan masyarakat.

Ia berharap, melalui pendekatan edukatif yang menyenangkan, anak-anak dapat memahami pentingnya keselamatan berlalu lintas dan kelak menjadi pelopor keselamatan di jalan raya. (fah/jp). 

BANJARBARU- Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Supian HK, menghadiri kegiatan silaturahmi Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu Daerah (Botasupal) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel, yang dirangkai dengan pemusnahan barang bukti uang rupiah palsu di Markas Komando BIN Daerah (BINDA) Kalsel, Rabu (22/4/2026).

Kegiatan ini menjadi wujud penguatan sinergi antar lembaga dalam upaya memberantas peredaran uang palsu di wilayah Kalimantan Selatan.

H Supian HK mengapresiasi langkah tegas Botasupal dan aparat penegak hukum dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Menurutnya, peredaran uang palsu tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menggerus kepercayaan terhadap sistem keuangan.

"Pemusnahan barang bukti hari ini merupakan pesan kuat bahwa negara hadir dan tidak memberi ruang bagi kejahatan ekonomi,” ujarnya.

Supian HK mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam pemberantasan uang palsu dengan mengenali ciri keaslian rupiah melalui metode 3D: dilihat, diraba, dan diterawang.

"Jika menemukan uang yang mencurigakan, segera laporkan kepada pihak berwajib,” pesannya.

Kepala BINDA Kalsel, Brigjen Pol. Sentot Adi Dharmawan, menegaskan komitmen pihaknya bersama anggota Botasupal untuk terus memperkuat sinergi melalui deteksi dini, sosialisasi, serta penegakan hukum.

"Kami berkomitmen memutus mata rantai peredaran uang palsu dari hulu hingga hilir,” kata Sentot.

Dalam kegiatan tersebut, dimusnahkan sejumlah barang bukti uang rupiah palsu hasil pengungkapan kasus oleh jajaran Polda Kalsel dan BINDA Kalsel. Pemusnahan dilakukan menggunakan mesin penghancur kertas dan disaksikan oleh seluruh undangan yang hadir.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Kalsel, H Muhidin, Kapolda Kalsel Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, Danrem 101/Antasari, Kajati Kalsel, Danlanal Banjarmasin, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalsel, Kepala BNNP Kalsel, serta unsur Forkopimda lainnya.

Acara ditutup dengan pemusnahan uang palsu setelah penandatanganan komitmen bersama Forkopimda Kalsel untuk memperkuat koordinasi pemberantasan peredaran uang palsu di daerah. (sar/ali/jp). 

TAMIANG LAYANG- Upacara serah terima jabatan (sertijab) Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan (Kasatintelkam) Polres Barito Timur digelar pada Rabu (22/4/2026) di halaman Mapolres Barito Timur. 

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso, S.I.K., M.H, dan dihadiri PJU, kapolsek jajaran, Bhayangkari dan personel polres lainnya. 

Dalam upacara tersebut, jabatan Kasatintelkam resmi diserahterimakan dari pejabat lama AKP Muchamad Saipul kepada pejabat baru AKP Bambang Priyanto, S.H. 

Sertijab tersebut berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/85/III/2026 tanggal 26 Maret 2026.

Dalam arahannya, Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso, menekankan pentingnya profesionalisme dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas di bidang intelijen dan keamanan.

Usai pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan acara kenal pamit antara pejabat lama dan pejabat baru di Aula Pratisara Wirya Polres Barito Timur. (zi/jp). 

KUALA PEMBUANG- Aksi pencurian di Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, dilaporkan meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Warga mengaku resah karena kasus terjadi berulang dengan sasaran beragam, mulai dari sepeda motor hingga buah kelapa sawit.

Peristiwa terbaru terjadi pada Selasa (14/4/2026) dini hari di area perkebunan PT Tapian Nadengan, yang berada dalam wilayah operasional Sinar Mas. Satu unit sepeda motor milik pekerja dilaporkan hilang saat diparkir di kawasan kebun.

Selain itu, warga Desa Derangga yang berbatasan langsung dengan area perkebunan juga mengeluhkan maraknya pencurian buah sawit. Mereka menduga pelaku merupakan kelompok yang sama karena aksi dilakukan berulang dengan pola serupa, terutama pada malam hingga dini hari.

"Sudah beberapa kali terjadi. Kami khawatir karena sampai sekarang belum ada pelaku yang tertangkap,” ujar seorang warga, Rabu (22/4/2026).

Maraknya pencurian tersebut berdampak pada menurunnya rasa aman dan mengganggu aktivitas warga, khususnya pekerja di sektor perkebunan.

Sejumlah laporan telah disampaikan ke Polsek Hanau. Warga mendesak aparat kepolisian meningkatkan patroli serta segera mengungkap pelaku.

Desakan juga disampaikan melalui perwakilan Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Seruyan agar aparat penegak hukum dan pemerintah daerah memberi perhatian serius terhadap situasi ini.

Warga berharap pelaku segera ditangkap guna memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Di sisi lain, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan dengan memperkuat pengamanan lingkungan, seperti mengaktifkan ronda malam dan mempererat koordinasi antarwarga. (gan/jp).

TAMIANG LAYANG- Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tamiang Layang memanen hasil budidaya ikan dan sayuran dari program pembinaan kemandirian, Rabu (22/4/2026). Kegiatan berlangsung di Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) sebagai bagian dari pembinaan berbasis produktivitas.

Panen dipimpin Kepala Rutan Tamiang Layang, Agung Novarianto, bersama jajaran pejabat struktural dan staf pembinaan. WBP yang terlibat mengikuti proses panen secara aktif, menunjukkan keberlanjutan program yang telah dijalankan.

Agung Novarianto mengatakan, kegiatan tersebut merupakan implementasi 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan.

"Program ini tidak hanya mengisi waktu selama masa pidana, tetapi juga membekali WBP dengan keterampilan praktis yang dapat dimanfaatkan setelah kembali ke masyarakat,” ujarnya.

Hasil panen meliputi ikan nila dari kolam budidaya serta berbagai sayuran, seperti terong panjang ungu, terong hijau, dan terong lalap. 

Capaian tersebut mencerminkan optimalisasi pembinaan kemandirian sekaligus kontribusi terhadap ketahanan pangan di lingkungan rutan. (zi/jp). 

KANDANGAN- Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 menghadirkan kegiatan bakti sosial (baksos) bagi warga Desa Pantai Ulin, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Rabu (22/4/2026).

Kegiatan yang digelar TNI bersama pemerintah daerah ini menyasar masyarakat kurang mampu dengan sejumlah bantuan dan layanan gratis. Baksos tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan gratis, pemberian makanan tambahan (PMT) bagi anak stunting, pembagian sembako, serta pasar murah.

Sebanyak 15 anak stunting menerima PMT sebagai bagian dari upaya perbaikan gizi. Sementara itu, 100 paket sembako disalurkan kepada warga yang membutuhkan.

Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan pasar murah yang menyediakan bahan pokok dengan harga lebih terjangkau, seperti minyak goreng Rp17.000 per liter, gula pasir Rp18.000 per kilogram, bawang merah Rp35.000 per kilogram, bawang putih Rp40.000 per kilogram, garam Rp2.000 per bungkus, dan telur ayam Rp29.000 per kilogram.

Komandan Kodim 1003/HSS, Letkol Inf Ading Priyantoko, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI dalam membantu meringankan beban masyarakat.

"Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat terbantu secara langsung, baik dari sisi kesehatan maupun kebutuhan ekonomi sehari-hari,” ujarnya.

Ia menambahkan, baksos dalam TMMD ke-128 menjadi wujud sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempererat hubungan dengan warga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (ari/jp). 

KASONGAN- Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan, Polda Kalimantan Tengah menangkap seorang ibu rumah tangga berinisial MA (41) yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu di Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Selasa (21/4/2026) siang. 

Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di rumah tersangka. Saat dilakukan penggerebekan, MA yang dikenal dengan sebutan “Mamah Rehan” tidak dapat mengelak.

Kasat Resnarkoba Polres Katingan, AKP Affan Efendi Batu Bara, mengatakan petugas kemudian melakukan penggeledahan yang disaksikan aparat desa setempat.

"Dari hasil penggeledahan ditemukan 70 paket sabu dengan berat kotor 40,04 gram yang disimpan di dalam lemari pakaian dan dibungkus plastik hitam,” ujarnya, Rabu (22/4/2026). 

Selain narkotika, polisi juga menyita uang tunai Rp8,75 juta yang diduga hasil transaksi, satu unit telepon genggam, serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk aktivitas peredaran sabu.

Tersangka saat ini telah diamankan di Mapolres Katingan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. 

Polisi juga mengimbau masyarakat agar aktif melaporkan setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan peredaran narkoba di lingkungan masing-masing. (zi/jp). 

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menegaskan pentingnya disiplin sebagai kunci peningkatan kualitas pendidikan di daerah. 

Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Apel Pagi di Dinas Pendidikan Barito Utara, Rabu (22/4/2026).

Dalam arahannya, Bupati menyebut, bahwa sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan daerah setelah kesehatan. Ia menekankan bahwa seluruh pemangku kepentingan harus memastikan akses pendidikan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh anak di Barito Utara.

"Tidak boleh ada lagi anak yang putus sekolah karena kendala biaya. Pendidikan harus menjadi investasi masa depan yang bisa diakses semua kalangan,” tegas H Shalahuddin. 

Bupati juga mendorong optimalisasi program pendidikan gratis agar tidak hanya bersifat formal, tetapi benar-benar menjangkau masyarakat hingga wilayah pedesaan. Menurutnya, potensi generasi muda tidak boleh terhambat oleh faktor ekonomi.

Ia mengingatkan jajaran Dinas Pendidikan untuk memperkuat kedisiplinan kerja dan pelayanan publik demi mendukung tercapainya pemerataan pendidikan di daerah.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara berharap kebijakan tersebut dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia serta mencetak generasi muda yang unggul dan berdaya saing. (dsk/emca/jp). 

KANDANGAN- Komandan Batalyon Infanteri TP 829/Bumi Antaludin, Letkol Inf Deky Febrianto, S.Hub.Int., M.H.I., menghadiri pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 yang digelar di Lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Rabu (22/4/2026). 

Kegiatan TMMD tersebut dibuka sebagai bagian dari operasi bakti TNI untuk mempercepat pembangunan di wilayah, khususnya dalam mendukung pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komandan Kodim 1003/HSS, Letkol Inf Ading Priyotantoko, menyampaikan bahwa pada TMMD ke-128 ini terdapat sasaran fisik berupa peningkatan infrastruktur jalan di Desa Pantai Ulin, Kecamatan Simpur, sepanjang sekitar 1.000 meter. Pekerjaan meliputi perbaikan, pengerasan, hingga semenisasi jalan.

"Pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat, memperlancar aktivitas sehari-hari, serta mendukung sektor pertanian dan perekonomian warga,” ujarnya.

Ia menambahkan, proyek tersebut merupakan usulan masyarakat yang telah disetujui pemerintah daerah bersama DPRD pada tahun sebelumnya dan direalisasikan melalui program TMMD tahun ini.

Sementara itu, Letkol Inf Deky Febrianto, menegaskan dukungan penuh Yonif TP 829/Bumi Antaludin terhadap pelaksanaan TMMD ke-128. Pihaknya mengerahkan 72 personel untuk terlibat langsung dalam kegiatan tersebut sesuai perintah Korem 101/Antasari.

"Kami mendukung penuh pelaksanaan TMMD ini. Sebanyak 72 personel kami turunkan untuk membantu kegiatan di lapangan agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.

Ia berharap, seluruh rangkaian TMMD ke-128 di Kabupaten HSS dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (ari/jp). 

TAMIANG LAYANG- Bhabinkamtibmas Desa Bagok, Polsek Benua Lima, Bripka Mujiono melaksanakan kegiatan pendampingan sekaligus pembinaan masyarakat, Rabu (22/4/2026) pagi. Kegiatan berlangsung di Balai Desa Bagok.

Dalam kegiatan tersebut, Bhabinkamtibmas mengikuti pertemuan antara masyarakat Desa Bagok dengan pihak PT Adaro Indonesia. Pertemuan itu bertujuan menampung aspirasi warga, khususnya terkait peluang kerja, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta berbagai bentuk bantuan lainnya. Desa Bagok diketahui merupakan wilayah ring 1 perusahaan tersebut.

Selain menghadiri pertemuan, Bripka Mujiono juga melaksanakan sambang kamtibmas dengan menyampaikan sejumlah imbauan penting kepada warga. 

Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (sitkamtibmas) agar tetap aman dan kondusif.

Tidak hanya itu, sosialisasi juga difokuskan pada pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Warga diimbau tidak membuka lahan dengan cara dibakar yang berpotensi menimbulkan bencana dan konsekuensi hukum.

Dalam kesempatan yang sama, masyarakat juga diberikan edukasi terkait bijak bermedia sosial. Warga diminta tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya guna mencegah penyebaran hoaks.

Bhabinkamtibmas turut mensosialisasikan layanan call center 110 Polres Barito Timur sebagai sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan kepolisian secara cepat dalam kondisi darurat.

Dari kegiatan tersebut, terjalin hubungan dan koordinasi yang baik antara Polri, khususnya Bhabinkamtibmas, dengan masyarakat Desa Bagok. Warga juga menunjukkan pemahaman yang lebih baik terkait pentingnya menjaga kamtibmas, mencegah karhutla, serta bijak dalam menyikapi informasi di media sosial.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso melalui Kapolsek Benua Lima, IPDA Ichvan Heryanto, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polri dalam memperkuat sinergi dengan masyarakat serta menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Barito Timur. (zi/jp).