Dalam penanganan kasus ini, Polsek Dusun Timur telah mengamankan satu potong kabel listrik sebagai barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab munculnya api.

Kapolres Barito Timur, AKBP Iqbal Sengaji, melalui Kapolsek Dusun Timur, IPDA Sulkhan Sururi, menyampaikan bahwa polisi telah mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), memeriksa saksi-saksi, mengamankan barang bukti, serta melakukan gelar perkara awal.

"Penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Kami telah melakukan penanganan di lokasi, memeriksa saksi-saksi, serta mengamankan barang bukti berupa satu potong kabel listrik,” ujarnya. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, api pertama kali diketahui oleh seorang warga yang melintas di sekitar lokasi. Ia melihat kobaran api dari bagian belakang bangunan. Saat kejadian, Haris, penyewa salah satu bangunan yang menjalankan usaha aluminium, sedang bekerja di bagian depan.

Warga sempat berupaya memadamkan api sebelum menghubungi relawan pemadam kebakaran. Namun, api dengan cepat membesar karena sebagian besar bangunan terbuat dari material kayu.

Kobaran api menghanguskan tiga bangunan yang digunakan sebagai toko aluminium, tempat usaha penjahit, dan warung nasi kuning. Api juga sempat menjalar hingga menjilat bagian bangunan Kantor Gapensi yang berada di samping lokasi kebakaran.

Sejumlah unit pemadam kebakaran bersama relawan dikerahkan untuk memadamkan api. Setelah berjibaku selama lebih dari satu jam, petugas akhirnya berhasil mengendalikan kobaran tersebut.

Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa itu. Meski demikian, kebakaran menyebabkan kerusakan pada tiga bangunan beserta sejumlah barang di dalamnya.

Hingga berita ini ditulis, Polsek Dusun Timur masih melanjutkan penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran. Polisi belum menyimpulkan sumber api maupun keterkaitannya dengan kabel listrik yang diamankan sebagai barang bukti. (zi/jp). 

Kegiatan tersebut menghadirkan tim instruktur dari PT Alpha Quantum Indonesia sebagai narasumber. Peserta diharapkan mampu menerapkan prinsip kepemimpinan yang melayani dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.

Dalam sambutannya Bupati Ahmad Selanorwanda, menegaskan bahwa kepemimpinan dalam birokrasi pemerintahan tidak sekadar berkaitan dengan jabatan dan kewenangan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab serta amanah untuk memberikan manfaat bagi organisasi dan masyarakat.

"Kepemimpinan yang melayani bukan berarti pemimpin kehilangan kewibawaan. Justru sebaliknya, pemimpin yang melayani adalah mereka yang menggunakan kewenangan dan tanggung jawabnya untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi organisasi dan masyarakat,” ujarnya.

Ia mengatakan, prinsip servant leadership sejalan dengan nilai dasar ASN BerAKHLAK, yang mencakup Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Karena itu, ia meminta para pimpinan perangkat daerah tidak berhenti pada pemahaman teori selama pelatihan, tetapi menerapkannya dalam perilaku dan budaya kerja sehari-hari.

Menurut Wanda, keberhasilan seorang pemimpin di lingkungan pemerintahan tidak cukup diukur dari jumlah rapat atau program yang disusun. Hal yang lebih penting adalah dampak nyata dari kebijakan dan program tersebut bagi masyarakat.

"Jangan sampai setelah mengikuti kegiatan ini, kita kembali ke tempat kerja dan bekerja dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Harus ada perubahan dalam cara kita berkomunikasi, mengambil keputusan, dan memperlakukan anggota tim yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.

Ia pun mengajak seluruh peserta mengikuti pelatihan secara aktif dan terbuka, termasuk mendiskusikan persoalan yang dihadapi di lapangan serta merumuskan solusi bersama.

Melalui pelatihan tersebut, Pemkab Seruyan diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, humanis, dan kolaboratif, sekaligus membangun budaya kerja ASN yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pembukaan kegiatan turut dihadiri Wakil Bupati Seruyan, H Supian, Wakil Ketua I DPRD Seruyan, Harsandi, Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah dr. Bahrun Abbas, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para asisten, staf ahli, serta kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Seruyan. (gan/jp). 

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Seruyan, Harsandi, mengatakan keterbatasan anggaran operasional pemerintah daerah berdampak pada pemenuhan kebutuhan sarpras untuk mendukung upaya pemadaman di lapangan.

Hal tersebut disampaikannya seusai menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan tahun 2026 di Aula Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Senin (12/10/2026).

Harsandi menjelaskan, DPRD bersama instansi terkait telah melakukan upaya pencegahan dengan turun langsung ke lapangan untuk memberikan edukasi dan imbauan kepada masyarakat, terutama di wilayah yang rawan terjadi kebakaran.

Namun, upaya penanggulangan karhutla masih menghadapi kendala, salah satunya keterbatasan anggaran untuk memenuhi kebutuhan peralatan dan sarana pendukung pemadaman.

"Memang masalah kebakaran ini sudah berlangsung lama. Kami dari lembaga legislatif sudah turun langsung melakukan imbauan hingga ke titik lokasi. Berdasarkan koordinasi, kendala utama pemerintah daerah saat ini adalah keterbatasan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana pemadam,” ujar Harsandi.

Selain keterbatasan anggaran, kondisi kemarau berkepanjangan dan minimnya curah hujan turut meningkatkan risiko munculnya titik api. Kondisi tersebut menjadi perhatian, khususnya di kawasan perkotaan seperti Kuala Pembuang.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPRD Seruyan mendorong penguatan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah serta berbagai elemen masyarakat. Dukungan swadaya masyarakat, organisasi, dan kontribusi anggota DPRD dinilai dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat penanganan karhutla.

Harsandi menegaskan, DPRD akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi yang berkelanjutan, terutama dalam mendukung ketersediaan sarana dan prasarana pemadam serta meningkatkan efektivitas pencegahan kebakaran.

"Ke depan kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Lembaga DPRD berusaha memaksimalkan dukungan, baik melalui bantuan swadaya masyarakat, organisasi, maupun peran aktif DPRD sendiri. Fokus utama kita adalah mencari solusi jangka panjang agar karhutla, khususnya di Kabupaten Seruyan, tidak terulang kembali dan menjadi pekerjaan rumah sekaligus pembelajaran bagi kita untuk mengatasi masalah ini ke depannya,” pungkasnya. (gan/jp).

Hal itu disampaikan Bupati Wanda saat melantik pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan dilaksanakan di Aula Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Seruyan, Senin (12/10/2026). 

Kegiatan itu dihadiri Wakil Bupati Seruyan, H Supian, Wakil Ketua I DPRD Seruyan, Harsandi, Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah dr. Bahrun Abbas, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah, serta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Seruyan.

Bupati Ahmad Selanorwanda menegaskan, bahwa pelantikan bukan sekadar pergantian posisi dalam struktur birokrasi, melainkan peneguhan tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah.

"Jabatan yang saudara-saudari sandang mulai hari ini bukanlah sebuah hadiah atau fasilitas untuk mempertegas status sosial, melainkan amanah dan tanggung jawab besar. Kita harus mengubah paradigma lama. Saudara-saudari dilantik bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani (servant leadership),” tegasnya.

Ia meminta para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan lingkungan kerja, melakukan konsolidasi internal, serta mengidentifikasi tantangan dan potensi di masing-masing perangkat daerah. Para pejabat juga diminta memegang teguh prinsip bahwa jabatan merupakan amanah, berkah, dan kehormatan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Selain itu, Bupati menekankan pentingnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi), disertai peningkatan pengetahuan serta pengalaman kerja. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk mendorong produktivitas aparatur dan mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Seruyan, termasuk menghadapi rencana penerapan sistem manajemen talenta ASN.

Tak hanya menyoroti kinerja birokrasi, Ahmad Selanorwanda juga mengingatkan para ASN agar menjaga disiplin dan integritas dalam menjalankan tugas maupun kehidupan sehari-hari.

Ia mengimbau ASN tidak terlibat dalam penyebaran berita bohong, provokasi, dan fitnah, termasuk menggunakan akun palsu untuk menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.

Bupati juga menegaskan sikap tegas terhadap penyalahgunaan narkoba. Selain itu, para ASN diminta menjauhi judi online yang dinilai berpotensi merusak integritas pribadi dan berdampak pada kinerja di lingkungan pemerintahan.

"Mari bulatkan tekad untuk menjaga diri dan keluarga dari penyalahgunaan narkoba, judi online, serta bijak dalam bermedia sosial. Semoga amanah ini menjadi ladang ibadah dan saudara-saudari mampu menunjukkan kinerja terbaik bagi kemajuan Kabupaten Seruyan,” pungkasnya. (gan/jp). 

Kepala Kejari Barito Kuala, Andrianto Budi Santoso melalui Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun), M. Indra, mengatakan kerja sama tersebut merupakan langkah preventif untuk meminimalkan potensi persoalan hukum dalam pelaksanaan tugas dan tahapan kepemiluan.

"Kerja sama ini mencakup pendampingan dan bantuan hukum, baik litigasi maupun nonlitigasi, serta konsultasi terkait regulasi yang berlaku. Tujuannya agar pelaksanaan tugas dan proses kepemiluan di Kabupaten Barito Kuala berjalan sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.

Selain dukungan hukum, M. Indra, menegaskan pentingnya koordinasi dalam penanganan dugaan tindak pidana Pemilu melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Sinergi antarlembaga diharapkan dapat mendukung penanganan perkara kepemiluan sesuai kewenangan masing-masing serta menjaga kondusivitas wilayah.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Barito Kuala, Rusdiansyah, menyambut positif kerja sama tersebut. Menurutnya, dukungan dan konsultasi hukum diperlukan untuk membantu penyelenggara memahami ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya.

"Kami mengapresiasi dukungan Kejari Barito Kuala. Kerja sama ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menjaga profesionalisme dan integritas penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Barito Kuala,” katanya.

Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi pertukaran data dan informasi, pemberian pendapat hukum (legal opinion), serta sosialisasi kesadaran hukum kepada masyarakat dan pihak terkait. Pelaksanaannya diharapkan dapat memperkuat kepatuhan terhadap ketentuan hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu.

Melalui nota kesepahaman ini, Kejari dan KPU Barito Kuala berupaya memperkuat koordinasi dalam menghadapi persoalan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas masing-masing. Implementasi kerja sama tersebut diharapkan mendukung penyelenggaraan Pemilu yang tertib, profesional, dan berintegritas di Kabupaten Barito Kuala. (hru/jp). 

Harapan tersebut disampaikan H Rais saat menghadiri acara pisah sambut Kepala Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan dari Alex Cosmas Pinem kepada Rakhmat Renaldy, Senin (12/10/2026).

Menurut H Rais, pergantian kepemimpinan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang harus diiringi dengan peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Ia mengapresiasi pengabdian pejabat sebelumnya serta berharap program dan capaian yang telah dibangun dapat dilanjutkan dan dikembangkan.

"Harapannya, di bawah kepemimpinan yang baru, berbagai capaian positif yang telah dibangun dapat terus dilanjutkan, bahkan ditingkatkan. Yang terpenting adalah bagaimana Kementerian Hukum dapat terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kesadaran hukum di Kalimantan Selatan,” ujar politikus PAN tersebut.

H Rais juga menyampaikan ucapan selamat bertugas kepada Rakhmat Renaldy. Ia berharap kepala kantor wilayah yang baru dapat menjalankan amanah secara profesional, menghadirkan inovasi, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan di bidang hukum.

Selain peningkatan kinerja internal, H Rais menekankan pentingnya sinergi antara Kanwil Kementerian Hukum, pemerintah daerah, dan DPRD dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah.

Menurut dia, komunikasi dan koordinasi antarlembaga perlu terus diperkuat, terutama dalam mendukung pembentukan regulasi yang berkualitas, penguatan tata kelola pemerintahan, dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum serta peraturan perundang-undangan.

Sebagai Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H Rais berharap kepemimpinan baru Kanwil Kementerian Hukum mampu melanjutkan fondasi kerja yang telah dibangun sekaligus menghadirkan terobosan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menegaskan, keberhasilan kepemimpinan tidak hanya diukur dari keberlanjutan program, tetapi juga dari kemampuan meningkatkan profesionalisme, kualitas pelayanan, dan kontribusi nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp).

Tiga bangunan yang terbakar tersebut masing-masing digunakan sebagai toko aluminium, tempat usaha penjahit, dan warung makan nasi kuning. Lokasi kebakaran berada tepat di seberang Kantor Pengadilan Negeri Tamiang Layang.

Api dengan cepat membesar dan melalap bangunan yang sebagian besar berbahan kayu. Kobaran api bahkan sempat menjalar hingga mengenai bangunan Kantor Gapensi. Namun, api berhasil dikendalikan sehingga tidak merembet lebih jauh.

Sejumlah unit pemadam kebakaran bersama relawan dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Petugas berjibaku menjinakkan api selama lebih dari satu jam hingga kobaran berhasil dikendalikan.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Meski demikian, sejumlah barang di dalam bangunan diperkirakan ikut terbakar.

Hingga berita ini ditulis, penyebab kebakaran masih belum diketahui. Total kerugian materiil akibat peristiwa tersebut juga belum dapat dipastikan. (zi/jp).

Rapat tersebut digelar untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten HSS, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam menangani pengaduan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sekda HSS, H Yustan Azidin berharap koordinasi lintas lembaga ini dapat mendorong penanganan pengaduan yang lebih efektif, terarah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Sinergi ini menjadi bagian dari upaya mendorong penyelesaian pengaduan secara terkoordinasi serta memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Menurutnya, upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. (ari/jp). 

Arahan tersebut disampaikan H Ahmad Fauzi saat memimpin apel pagi di kantor setempat, Senin (12/10/2026).

Arahan itu merupakan tindak lanjut dari sosialisasi LLAT yang diikuti H Ahmad Fauzi bersama bendahara melalui Zoom Meeting pada Sabtu (10/10/2026). 

Kegiatan yang diselenggarakan Sekretariat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah RI tersebut membahas persiapan pelaksanaan LLAT, termasuk pengelolaan anggaran dan penyelesaian administrasi menjelang berakhirnya tahun anggaran.

H Ahmad Fauzi menegaskan, kesiapan dan koordinasi seluruh pihak terkait menjadi faktor penting untuk memastikan setiap tahapan penyelesaian anggaran berjalan lancar. Karena itu, pengelola keuangan diminta mencermati setiap arahan dan ketentuan agar pelaksanaan administrasi tidak mengalami kendala.

"Pelaksanaan Langkah-langkah Akhir Tahun harus dipersiapkan dengan baik, dilaksanakan secara cermat, dan diselesaikan sesuai ketentuan. Saya berharap seluruh jajaran, khususnya pengelola keuangan, dapat meningkatkan koordinasi dan memastikan setiap administrasi terlaksana dengan tertib dan tepat waktu,” ujar H Ahmad Fauzi.

Ia menambahkan, pengelolaan anggaran yang tertib dan akuntabel merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kinerja organisasi. Dengan persiapan yang matang, penyelesaian administrasi akhir tahun diharapkan berjalan optimal serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan peningkatan kualitas pelayanan kepada jemaah haji dan masyarakat. (zi/jp). 

"Saat ini, tahapan persiapan telah memasuki proses penjaringan calon," kata Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Barito Timur, Yusia Simson Kameng, kepada wartawan ini, Senin (12/10/2026).

Yusia mengatakan, Pilkades PAW digelar untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa definitif setelah pejabat sebelumnya, Sutiarso T., meninggal dunia.

"Untuk sementara, jabatan Penjabat (Pj.) Kepala Desa Lenggang dipercayakan kepada Dihin, pegawai Kecamatan Raren Batuah, sejak 8 April 2026,” ujar Yusia.

Ia menjelaskan, proses pergantian kepala desa dipersiapkan melalui mekanisme PAW dengan melibatkan unsur masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, seluruh tahapan diharapkan berjalan tertib dan sesuai regulasi.

Menurut Yusia, koordinasi antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), panitia pelaksana, dan unsur masyarakat menjadi faktor penting untuk mendukung kelancaran pemilihan.

"Koordinasi seluruh pihak sangat penting agar setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan dan pelaksanaan pemilihan tidak menemui kendala,” katanya.

Yusia berharap, Pilkades PAW Desa Lenggang dapat menghasilkan pemimpin yang mampu melanjutkan roda pemerintahan desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Ia menegaskan, kepala desa terpilih nantinya akan melanjutkan sisa masa jabatan kepala desa sebelumnya.

"Kami berharap pelaksanaan Pilkades PAW Desa Lenggang tahun ini berjalan lancar, aman, dan kondusif, serta mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat,” tandasnya. (zi/jp).

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur, Abianhin, melalui Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras), Sitti Vlorensi, mengatakan monitoring mencakup alat tangkap ikan tradisional, seperti kalang dan rengge, yang digunakan masyarakat, terutama saat musim kemarau.

"Monitoring juga mencakup sarana dan prasarana penangkapan ikan, seperti perahu yang digunakan masyarakat untuk menunjang aktivitas perikanan,” ujar Sitti kepada wartawan ini, Senin (12/10/2026).

Menurut Sitti, penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan merupakan salah satu upaya menjaga kelestarian sumber daya perikanan. Karena itu, masyarakat diharapkan menggunakan alat tangkap sesuai ketentuan dan menghindari praktik penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem perairan.

Selain melakukan monitoring, ujar Sitti, pihaknya juga mengimbau masyarakat agar tidak menggunakan alat tangkap yang dilarang, seperti setrum ikan, maupun metode lain yang berpotensi merusak lingkungan perairan.

"Kami mengimbau masyarakat agar menggunakan alat tangkap sesuai ketentuan dan bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan perairan, sehingga sumber daya ikan tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan,” tegas Sitti. (zi/jp). 

Kejuaraan tersebut diikuti pelajar dari berbagai sekolah di Kabupaten HSS. Kegiatan ini menjadi ajang bagi para peserta untuk mengembangkan bakat, mengasah kedisiplinan, serta menumbuhkan sportivitas dan kekompakan melalui olahraga baris.

Dalam kesempatan itu, Wabup H Suriani menyerahkan trofi kepada para pemenang sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dan kerja keras yang ditunjukkan selama kejuaraan berlangsung.

Wabup H Suriani berharap kejuaraan FORBASI dapat menjadi wadah pembinaan bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi, meraih prestasi, serta membangun karakter yang disiplin dan menjunjung tinggi sportivitas.

Wabup juga menyampaikan apresiasi kepada panitia, pembina, pendamping, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan penyelenggaraan Kejuaraan Cabang FORBASI Piala Bupati.

"Melalui kegiatan ini, pembinaan olahraga di kalangan pelajar diharapkan terus berkembang dan mampu melahirkan generasi muda yang berprestasi, berkarakter, serta memiliki semangat kebersamaan," jelasnya. (ari/jp). 

Kehadiran legislator wanita dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) bersama jajaran tersebut disambut para relawan di posko RMJ. Bantuan ini menjadi bentuk dukungan nyata bagi relawan yang terlibat dalam upaya penanganan karhutla di wilayah Barito Timur.

Anggota DPRD Barito Timur, Winda Sari, S.Kom., M.M., mengatakan bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian sekaligus apresiasi atas dedikasi para relawan yang bekerja di lapangan untuk membantu menangani kebakaran.

"Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan dukungan saya sebagai anggota DPRD kepada para relawan yang saat ini berjuang menangani karhutla di wilayah Barito Timur,” ujarnya.

Menurut Winda Sari,  penanganan karhutla membutuhkan dukungan bersama, baik melalui kebijakan dan penganggaran maupun kepedulian langsung terhadap petugas dan relawan yang menghadapi tantangan di lapangan.

Karena itu, selain mendorong dukungan melalui DPRD, ia menilai kehadiran secara langsung juga penting untuk memberikan semangat kepada para relawan yang menjalankan tugas kemanusiaan tersebut.

Ia berharap bantuan uang tunai, makanan, dan minuman yang disalurkan dapat membantu memenuhi kebutuhan relawan sekaligus menambah semangat mereka dalam menjalankan tugas.

Winda Sari juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh relawan, petugas, dan pihak terkait yang telah berkontribusi dalam penanganan karhutla. Ia berharap upaya pemadaman berjalan lancar, api segera terkendali, serta seluruh personel yang bertugas selalu diberikan kesehatan dan keselamatan.

"Bagi kami, perjuangan melalui kebijakan dan penganggaran di DPRD harus berjalan beriringan dengan kepedulian nyata di lapangan. Semoga bantuan ini dapat menjadi penyemangat bagi saudara-saudara kita yang sedang berjuang,” katanya.

Winda Sari mengajak masyarakat untuk turut mengambil peran dalam mencegah karhutla, antara lain dengan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan dan segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran.

Menurutnya, kepedulian dan kerja sama seluruh elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam melindungi lingkungan serta mengurangi risiko kebakaran yang dapat berdampak terhadap kesehatan, keselamatan, dan aktivitas warga.

Dukungan kepada relawan diharapkan tidak hanya membantu kebutuhan selama bertugas, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong dalam menghadapi karhutla di Kabupaten Barito Timur. (zi/jp). 

Kegiatan dipimpin Kapolsek Dusun Tengah, IPTU Stefanus Rantealo bersama IPTU Edy Sutrisno, BRIGPOL Tri Hadi, dan BRIPDA Adityarrin. Air bersih disalurkan menggunakan satu unit kendaraan roda empat guna membantu memenuhi kebutuhan warga.

Selain menyalurkan bantuan, personel kepolisian mengimbau masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Langkah ini dilakukan untuk mencegah terjadinya karhutla yang dapat merusak lingkungan dan mengganggu aktivitas masyarakat.

Petugas juga menyosialisasikan layanan Call Center Polri 110 sebagai sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kejadian yang membutuhkan penanganan kepolisian, termasuk kebakaran hutan dan lahan serta potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kapolsek Dusun Tengah, IPTU Stefanus Rantealo, menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya menjaga lingkungan dan keamanan bersama.

Melalui penyaluran air bersih dan edukasi pencegahan karhutla ini, IPTU Stefanus berharap kebutuhan warga dapat terbantu.

"Sementara kesadaran masyarakat untuk tidak membakar lahan serta berperan aktif dalam menjaga situasi kamtibmas semakin meningka," tandasnya. (zi/jp). 

Ajakan tersebut disampaikan H Supian HK saat menghadiri ziarah rombongan untuk memperingati 164 tahun wafatnya Pahlawan Nasional Pangeran Antasari di makam Pangeran Antasari, Jalan Malkon Temon, Banjarmasin Utara, Minggu (11/10/2026).

H Supian HK menghadiri kegiatan tersebut bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel. Upacara yang dimulai pukul 08.00 WITA itu dipimpin Sekretaris Daerah Kalsel, M. Syarifuddin selaku pimpinan ziarah rombongan dan berlangsung khidmat.

Rangkaian kegiatan meliputi penghormatan kepada arwah pahlawan, mengheningkan cipta, pembacaan sejarah singkat perjuangan Pangeran Antasari, peletakan karangan bunga, pembacaan doa, tabur bunga, serta penyerahan tali asih kepada ahli waris Pangeran Antasari.

Usai kegiatan, H Supian HK mengatakan, ziarah tersebut merupakan bentuk penghormatan atas jasa Pangeran Antasari dalam perjuangan melawan penjajahan dan mempertahankan kedaulatan bangsa.

"Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama melaksanakan ziarah untuk mengenang 164 tahun wafatnya Pangeran Antasari. Ini adalah bentuk penghormatan kita atas jasa beliau yang berjuang demi kedaulatan NKRI dari Bumi Kalimantan Selatan,” ujar H Supian HK.

Ia menegaskan, semangat perjuangan Pangeran Antasari harus terus diwariskan kepada generasi muda, terutama nilai pantang menyerah yang tercermin dalam semboyan Waja Sampai Kaputing. 

"164 tahun beliau wafat, tetapi semangatnya tidak pernah wafat. Semangat Waja Sampai Kaputing atau semangat pantang menyerah, keberanian melawan penjajah, dan kecintaan pada Banua dan Indonesia harus kita teladani. Jangan hanya mengenang, tetapi teladani semangat perjuangannya dalam membangun Kalsel hari ini,” tegasnya.

Menurut H Supian HK, nilai-nilai kepahlawanan tersebut juga perlu diwujudkan dalam arah kebijakan pembangunan daerah. DPRD Kalsel, lanjutnya, berkomitmen mendorong pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

"Pembangunan Kalsel harus berlandaskan semangat perjuangan Pangeran Antasari, yaitu pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Itu warisan perjuangan yang paling nyata,” jelasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Kalsel periode 2016–2021 dan 2021–2024, H Sahbirin Noor atau Paman Birin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalsel, Kepala Staf Korem 101/Antasari, serta Wali Kota Banjarmasin periode 2016–2021 dan 2021–2025 H Ibnu Sina bersama Wakil Wali Kota Banjarmasin saat itu, Ariffin Noor. (sar/ali/jp). 

Ketua DPD PPNI Kabupaten Barito Timur, Nelwal Adrius, menyampaikan bahwa Munas XI merupakan forum strategis bagi perwakilan daerah untuk terlibat dalam pembahasan program kerja dan kebijakan organisasi profesi keperawatan.

Menurutnya, sejumlah isu yang menjadi perhatian meliputi peningkatan kesejahteraan perawat, penguatan kompetensi dan profesionalisme, perlindungan hukum bagi tenaga keperawatan, serta pemerataan distribusi perawat.

"Keikutsertaan DPD PPNI Barito Timur dalam Munas XI menjadi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi perawat di daerah sekaligus memperkuat koordinasi dengan jajaran PPNI dari berbagai wilayah,” ujar  Nelwan, Minggu (11/10/2026) pagi. 

Dalam pelaksanaannya, Munas XI PPNI mengagendakan pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPNI untuk masa bakti 2026–2031. Forum tersebut juga membahas penyusunan program kerja dan arah kebijakan organisasi dalam menghadapi perkembangan serta tantangan profesi keperawatan.

Sementara itu, Sekretaris DPD PPNI Barito Timur, Titis Dira Karruri, menambahkan bahwa  bagi PPNI Barito Timur, pembahasan tersebut penting karena kebijakan organisasi di tingkat nasional berhubungan dengan pengembangan profesi dan pelaksanaan pelayanan keperawatan di daerah. 

"Karena itu, isu regulasi profesi, kepastian perlindungan hukum, dan pemerataan tenaga perawat menjadi perhatian dalam forum tersebut," ujar Titis. 

Munas XI PPNI resmi dibuka oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin. Pembukaan turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, Anggota DPD RI daerah pemilihan Bengkulu Destita Khairilisani, serta jajaran pengurus PPNI pusat dan daerah.

Melalui partisipasi dalam forum nasional tersebut, Titis yang wanita ramah tersebut berharap dapat memperkuat hubungan kelembagaan dengan pengurus PPNI dari berbagai daerah dan mendorong agar kebutuhan perawat di tingkat kabupaten menjadi bagian dari pembahasan kebijakan organisasi. (zi/jp). 

Kesepakatan tersebut dibahas dalam rapat Banggar DPRD Kalsel di Aula HM. Ismail Abdullah, Lantai 4 Gedung B DPRD Kalsel, Banjarmasin, Sabtu (10/10/2026). Rapat berfokus pada sejumlah catatan evaluasi Kemendagri yang harus ditindaklanjuti pemerintah daerah agar pelaksanaan Perubahan APBD 2026 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, menegaskan tindak lanjut evaluasi harus berpedoman pada arahan Kemendagri. Menurutnya, perbaikan atas catatan evaluasi menjadi tanggung jawab jajaran eksekutif, sedangkan legislatif memastikan proses tersebut berjalan sesuai kewenangan masing-masing.

"Setelah evaluasi dari kementerian, kami tidak bisa menggeser atau mengubah keputusan hasil evaluasi tersebut. Namun, temuan-temuan yang ada harus diperbaiki, dan itu menjadi ranah eksekutif. Legislatif hanya mengingatkan agar semuanya berjalan sesuai koridor yang telah disampaikan, termasuk item-item yang perlu diperbaiki maupun disesuaikan. Intinya, dewan memberikan rekomendasi kepada eksekutif,” ujar H Supian HK.

Ia menjelaskan, hasil evaluasi Kemendagri telah dipaparkan oleh pihak eksekutif dan dokumennya telah diterima DPRD. Berdasarkan pembahasan tersebut, Banggar menyepakati agar pelaksanaan anggaran Perubahan APBD 2026 mengikuti petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

"Sudah dipaparkan oleh eksekutif kepada dewan dan suratnya juga sudah kami terima. Dari pembahasan tadi, pada prinsipnya sudah sesuai. Kami setuju agar penggunaan anggaran Perubahan APBD dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk yang ada,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, mengatakan pemerintah provinsi telah meminta sejumlah Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait segera menindaklanjuti catatan evaluasi Kemendagri.

Menurut M. Syarifuddin, langkah tersebut dilakukan setelah hasil evaluasi diterima agar setiap catatan yang menjadi perhatian dapat segera diperbaiki sesuai arahan pemerintah pusat.

"Memang ada beberapa SKPD yang menjadi bagian dari evaluasi Kemendagri. Sejak hasil evaluasi diterima, kami langsung menyampaikan kepada SOPD terkait agar segera menindaklanjutinya. Jadi, apa yang menjadi hasil evaluasi Kemendagri sudah kami tindak lanjuti,” jelasnya.

Ia berharap pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan sesuai ketentuan dan sejalan dengan arahan Kemendagri.

"Harapannya, pelaksanaan Perubahan APBD ini nantinya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan Kemendagri,” jelas Syarifuddin. (sar/ali/jp). 

Mengusung tema “Dayak Ije Simpei”, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang pelestarian tradisi leluhur, tetapi juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya menerapkan nilai-nilai Handap Bapakat dalam kehidupan sehari-hari. Nilai tersebut mencerminkan semangat kebersamaan, persatuan, saling menghargai, dan gotong royong yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Dayak.

Dalam kesempatan itu, Bupati Heriyus berharap tradisi Manugal terus dilestarikan dan maknanya dapat dipahami oleh generasi muda. Menurutnya, tradisi ini tidak hanya berkaitan dengan aktivitas pertanian, tetapi juga mengandung nilai kebersamaan, kerendahan hati, dan rasa syukur.

"Manugal bukan sekadar kegiatan menanam padi. Di balik itu ada pesan kebersamaan, kerendahan hati, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Semoga tradisi ini terus hidup di hati kita semua, membawa berkah panen yang melimpah, dan mempererat kebersamaan warga di Bumi Tana Malai Tolung Lingu tercinta. Mari kita jaga warisan ini, karena kearifan lokal adalah identitas kita yang tak ternilai,” ujar Heriyus.

Ia berharap semangat Dayak Ije Simpei atau kebersamaan dapat terus menjadi landasan masyarakat dalam menjaga persatuan, melestarikan budaya, dan mengembangkan pertanian lokal.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya, Nisha Anggraeni, serta mantan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo SP) Kabupaten Murung Raya, Agus Sumadi.

Pelaksanaan tradisi Manugal diharapkan dapat menjaga keberlangsungan warisan budaya Dayak sekaligus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam mempertahankan kearifan lokal di Kabupaten Murung Raya. (maya/jp). 

Hal tersebut disampaikan Dina saat menghadiri Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (Rapimpurda) dan Musyawarah Daerah (Musda) VII DPD KNPI Kabupaten Murung Raya Tahun 2026 di Gedung DAD, Sabtu (10/10/2026).

Menurut Dina, Musda tidak hanya menjadi forum pergantian kepemimpinan, tetapi juga momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi serta merumuskan program kerja yang relevan dengan kebutuhan pemuda dan masyarakat.

Ia berharap kepengurusan KNPI yang baru mampu membangun komunikasi dan kolaborasi lintas organisasi kepemudaan. Selain itu, kepengurusan baru diharapkan dapat merangkul seluruh elemen pemuda, menjaga soliditas organisasi, serta mendorong berbagai kegiatan kreatif dan inovatif.

Dina menilai, keterlibatan aktif pemuda menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah. Karena itu, sinergi antara organisasi kepemudaan, pemerintah daerah, dan DPRD perlu terus diperkuat agar generasi muda memiliki ruang yang lebih luas untuk menyampaikan gagasan dan berkontribusi dalam pembangunan.

Menurutnya, KNPI memiliki peran penting dalam menghimpun potensi pemuda serta mendorong lahirnya ide, inisiatif, dan kegiatan produktif yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Melalui Musda VII tersebut, Dina berharap KNPI Murung Raya dapat menghasilkan kepemimpinan yang inklusif, program kerja yang terarah, serta langkah nyata dalam meningkatkan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan.

Dengan demikian, pemuda Murung Raya diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga mampu mengambil bagian sebagai penggerak perubahan dan mitra pemerintah dalam memajukan daerah. (maya/jp). 

Rektor IBITEK, Dr. Yanuar Bachtiar, SE., M.Si., menyampaikan hal tersebut dalam rangkaian wisuda Program Sarjana dan Magister Tahun Akademik 2025/2026 di Banjarmasin, Sabtu (10/10/2026). Menurutnya, penguasaan teknologi harus berjalan beriringan dengan kemampuan bisnis agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menciptakan inovasi dan peluang usaha berbasis teknologi.

"Pemanfaatan teknologi harus dipadukan dengan kemampuan bisnis. Inilah yang ingin kita kembangkan di IBITEK. Mudah-mudahan dengan demikian, alumni kita tidak tertinggal oleh perubahan zaman dan mampu memiliki daya saing yang luar biasa di tingkat nasional,” ujar Yanuar.

Ia menambahkan, IBITEK juga berharap para alumninya mampu bersaing di tingkat internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, perguruan tinggi perlu terus menyesuaikan kurikulum dan metode pembelajaran dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan dunia kerja.

Penguatan kompetensi digital di IBITEK tidak hanya menyasar mahasiswa, tetapi juga dosen sebagai tenaga pendidik. Kampus menyadari bahwa perbedaan generasi dan tingkat penguasaan teknologi membutuhkan pendekatan pembelajaran dan pendampingan yang sesuai.

Yanuar menjelaskan, sebagian dosen relatif terbiasa menggunakan teknologi digital, sedangkan sebagian lainnya masih memerlukan pendampingan untuk mengoptimalkan pemanfaatan AI.

"Kami tidak bisa langsung menugaskan dosen untuk menerapkan AI begitu saja. Dosen kita berasal dari generasi yang berbeda-beda. Karena itu, pendekatan yang kami lakukan adalah memberikan pelatihan dan mendampingi mereka dengan bantuan dosen-dosen muda yang memang sangat familier dengan teknologi,” jelasnya.

Menurut Yanuar, pendekatan tersebut dilakukan agar proses transformasi digital di lingkungan kampus berlangsung secara bertahap dan melibatkan seluruh dosen. Perbedaan kemampuan teknologi di antara tenaga pendidik, kata dia, perlu dijawab melalui penguatan kompetensi dan budaya belajar bersama.

Salah satu upaya yang dilakukan IBITEK ialah menyelenggarakan pelatihan rekonstruksi kurikulum dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Kegiatan tersebut dilengkapi pendampingan, termasuk penggunaan AI dalam penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

Dengan pendekatan itu, pemanfaatan AI diharapkan tidak sebatas mengikuti tren teknologi, tetapi juga mendukung dosen dalam merancang pembelajaran yang lebih terarah dan relevan dengan kebutuhan mahasiswa.

Yanuar mengatakan, pelatihan dan pendampingan telah dilaksanakan berulang kali. Meski proses adaptasi mulai berjalan, IBITEK tetap membuka ruang pendampingan bagi dosen yang masih menghadapi kendala dalam menggunakan perangkat maupun aplikasi berbasis AI.

"Alhamdulillah, proses ini berjalan. Kalau masih ada kendala, khususnya bagi dosen yang belum terlalu akrab dengan teknologi, tentu akan kita bantu. Kita ingin terus menggali manfaat AI agar bisa dimanfaatkan secara optimal di lingkungan kampus,” tuturnya.

IBITEK berharap penguatan kompetensi dosen, pembaruan kurikulum, dan pengembangan technopreneurship dapat mendukung terciptanya proses pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Mahasiswa juga diharapkan mampu memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan inovasi yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Kejuruan Nasional Indonesia (LPKNI) Banjarmasin, Drs. H Faisal Rizani Said, M.Si., menekankan pentingnya perguruan tinggi dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kreatif, inovatif, produktif, kompetitif, serta memiliki jiwa kewirausahaan dan akhlak yang baik.

Faisal mengingatkan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi harus ditopang kualitas, kapasitas, dan fokus pada misi pembangunan SDM yang kompeten.

Ia juga mengajak para lulusan IBITEK untuk terus meningkatkan kemampuan diri, memelihara semangat belajar, dan menunjukkan kualitas melalui karya serta prestasi.

"Kunci pembuka peluang masa depan adalah tekad, kemauan, dan segala usaha yang sepenuh hati dari jiwa kita,” pesan Faisal kepada para wisudawan.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan IBITEK, pihak yayasan mendorong tiga agenda. Pertama, memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu melalui Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan beasiswa yayasan. Kedua, memfasilitasi dosen untuk melanjutkan studi ke jenjang doktoral. Ketiga, menambah program studi baru pada jenjang pascasarjana, yakni program Doktor Ekonomi.

Dukungan tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik, dan memperkuat pengembangan akademik IBITEK.

Pada wisuda Tahun Akademik 2025/2026, IBITEK meluluskan mahasiswa dari Program Sarjana dan Program Magister pada bidang Manajemen dan Akuntansi.

Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah lulusan terdiri atas Program Sarjana Manajemen 116 orang; Program Sarjana Akuntansi 113 orang; Program Magister Manajemen 110 orang; dan Program Magister Akuntansi 16 orang. Dengan demikian, total lulusan yang tercatat mencapai 355 orang. 

IBITEK juga memberikan perhatian kepada lulusan dengan capaian indeks prestasi kumulatif (IPK) tertinggi pada masing-masing program studi.

Pada Program Sarjana Manajemen, tiga lulusan dengan IPK tertinggi yang tercantum ialah Rara Jenniesa Kuheba dan Dhea Ananda Amelia, masing-masing dengan IPK 3,92, serta Alya Putri Nabila dengan IPK 3,90. Ketiganya memperoleh predikat dengan pujian sebagaimana tercantum dalam data yang disampaikan.

Pada Program Sarjana Akuntansi, lulusan yang tercatat ialah Ivana Rimba dengan IPK 3,92, Nurhidayati dengan IPK 3,91, dan Nada Noor Ariska dengan IPK 3,88. Ketiganya meraih predikat dengan pujian.

Sementara itu, pada Program Magister Manajemen, Harris Wiyarta, Novela Deva Puasa Sucifa. F., dan Windasari Melayanti masing-masing meraih IPK 4,00 dengan predikat pujian.

Pada Program Magister Akuntansi, Akhmad Nhafarin meraih IPK 3,93, Hendri Apriadi memperoleh IPK 3,85, dan Nency Pratiwi Aiba mencatat IPK 3,82. Ketiganya memperoleh predikat dengan pujian.

Kegiatan wisuda tersebut turut dihadiri perwakilan Gubernur Kalimantan Selatan, yakni Dinansyah, yang menjabat Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Melalui penguatan pembelajaran berbasis teknologi, peningkatan kualifikasi dosen, serta pengembangan akses dan jenjang pendidikan, IBITEK menegaskan komitmennya untuk menyiapkan lulusan yang mampu beradaptasi dengan perubahan, mengembangkan inovasi, dan membangun daya saing di tingkat nasional maupun internasional. (prkm/hru/jp). 

Kejadian bermula saat Pak Sidi berpamitan menuju kebunnya di Desa Pinang Tunggal pada Jumat sekitar pukul 10.00 WIB. Namun hingga malam hari, korban tak kunjung kembali. Keluarga dan warga Desa Pinang Tunggal yang khawatir kemudian melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Pematang Karau.

Menerima laporan warga, tim gabungan yang terdiri dari Polsek Pematang Karau, personel Brimob Batalyon C, aparat kecamatan, Pemdes Pinang Tunggal, relawan, serta warga setempat langsung menggelar operasi pencarian sejak pukul 21.00 WIB.

Pencarian malam sempat terkendala tebalnya kabut asap di lokasi kejadian, sehingga penyisiran dihentikan sementara pada pukul 23.30 WIB dan dilanjutkan esok harinya.

Operasi pencarian kembali dibuka pada Sabtu pukul 06.00 WIB. Saat tim tengah bersiap, sekitar pukul 07.22 WIB, Pak Sidi terlihat berjalan di sepanjang jalan rintisan ekskavator penanganan Karhutla Desa Pinang Tunggal.

Kapolsek Pematang Karau, IPDA Rikardo Hutahaean, membenarkan ditemukannya korban dalam kondisi sehat tanpa luka.

"Penyisiran dan upaya tim gabungan membuahkan hasil. Saudara Badrun berhasil ditemukan pada Sabtu pagi dalam keadaan sehat dan selamat," ujar IPDA Rikardo, Sabtu (10/10/2026). 

Rikardo menjelaskan, berdasarkan keterangan yang dihimpun, korban tersesat di area perkebunan karena lupa arah jalan pulang akibat faktor usia.

"Yang bersangkutan tersesat dan tidak ingat jalan pulang karena faktor usia dan pikun. Setelah dievakuasi dan dipastikan kondisinya sehat, korban langsung kami antarkan kembali ke rumahnya di Desa Tuyau," jelasnya.

Kapolsek mengimbau masyarakat untuk lebih mengawasi anggota keluarga lansia saat beraktivitas di luar rumah guna menghindari kejadian serupa. (zi/jp). 

Sutrisno menilai, Sekda memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan perangkat daerah dan memastikan pelaksanaan kebijakan serta program pembangunan berjalan sesuai target dan prioritas yang telah ditetapkan.

Menurutnya, kepemimpinan yang profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada hasil diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia berharap Lynda Kristiane dapat segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawabnya, memperkuat koordinasi lintas OPD, serta membangun komunikasi yang efektif dengan seluruh jajaran pemerintah daerah.

Selain itu, Sutrisno menekankan pentingnya kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN), inovasi dalam bekerja, serta komitmen menjalankan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Murung Raya.

"Setiap program dan kegiatan pemerintah daerah harus dilaksanakan secara terukur, transparan, dan akuntabel. Penggunaan anggaran juga perlu dioptimalkan agar pelaksanaan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya, Sabtu (10/10/2026).

Sebagai Anggota DPRD Murung Raya, Sutrisno juga berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD terus diperkuat, terutama dalam mengawal kebijakan dan program pembangunan agar berjalan efektif serta tepat sasaran.

"Dengan adanya Sekda definitif, kami berharap koordinasi pemerintahan semakin solid, program prioritas dapat berjalan optimal, dan pelayanan publik di Kabupaten Murung Raya terus meningkat,” tandasnya. (maya/jp).

Apresiasi tersebut disampaikan Rumiadi setelah pelantikan Lynda Kristiane di Aula Rumah Jabatan Bupati Murung Raya, Jum'at (9/10/2026). Ia berharap Sekda definitif mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal, sekaligus memperkuat profesionalitas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah.

"Saya mengapresiasi pemerintah daerah yang telah melaksanakan proses seleksi hingga pelantikan Sekda dengan mengacu pada mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Rumiadi.

Menurutnya, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, termasuk Sekda kabupaten, harus melalui tahapan yang sesuai dengan ketentuan manajemen ASN. Proses tersebut tidak hanya menyangkut penetapan pejabat, tetapi juga mencerminkan penerapan prinsip profesionalitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Rumiadi menjelaskan, mekanisme pengisian jabatan Sekda kabupaten/kota diatur, antara lain, dalam Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan tersebut mengatur tahapan pengusulan dan pemilihan calon serta koordinasi dengan gubernur sebelum penetapan oleh bupati atau wali kota.

"Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama bukanlah proses yang sederhana. Ada berbagai tahapan formal yang harus dilalui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Selain kepatuhan terhadap regulasi, Rumiadi menekankan pentingnya penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Prinsip tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, menempatkan kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, integritas, dan moralitas sebagai aspek penting dalam manajemen ASN sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, penerapan sistem merit diperlukan untuk mendorong pengelolaan kepegawaian yang objektif dan profesional. Dengan demikian, birokrasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Terkait pelantikan Lynda Kristiane, Rumiadi menyebut proses seleksi terbuka yang menghasilkan tiga kandidat merupakan bagian dari mekanisme pengisian jabatan yang perlu dipahami dalam kerangka regulasi manajemen ASN.

Politisi PDI Perjuangan itu juga mengajak masyarakat untuk turut mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara konstruktif. Menurutnya, pemahaman terhadap mekanisme pengisian jabatan publik dapat mendorong partisipasi masyarakat yang lebih baik dalam mengawal tata kelola pemerintahan.

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Murung Raya terus memperkuat keterbukaan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan kepegawaian.

"Profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas harus terus menjadi perhatian bersama. Saya berharap masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengawal tata kelola pemerintahan secara konstruktif,” jelasnya.

Rumiadi juga berharap penguatan profesionalitas ASN dan penerapan sistem merit dapat menjadi fondasi bagi terwujudnya birokrasi yang berkualitas, pelayanan publik yang lebih baik, serta pemerintahan daerah yang semakin dipercaya masyarakat. (maya/jp). 

Dina mengatakan, Sekda memiliki peran strategis dalam membantu kepala daerah mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, menyelaraskan program kerja organisasi perangkat daerah (OPD), serta memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan rencana pembangunan daerah.

"Sekda memiliki peran strategis dalam membantu kepala daerah mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, menyelaraskan program kerja perangkat daerah, serta memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan perencanaan pembangunan,” kata Dina di Puruk Cahu, Jum'at (9/10/2026).

Menurutnya, komunikasi dan koordinasi yang efektif di seluruh OPD diperlukan agar pelaksanaan program pembangunan berjalan optimal dan tepat sasaran. Karena itu, ia berharap Sekda yang baru dapat memperkuat kerja sama lintas perangkat daerah dalam menjalankan program prioritas pemerintah kabupaten.

Dina juga menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Murung Raya.

"Melalui koordinasi dan komunikasi yang baik, berbagai program prioritas daerah diharapkan dapat dilaksanakan secara terarah serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap Lynda Kristiane dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, memperkuat koordinasi pemerintahan, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan koordinasi yang solid dan sinergi antarlembaga, pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Murung Raya diharapkan semakin efektif dan berkelanjutan. (maya/jp).

Kunjungan tersebut difokuskan pada sinkronisasi pembahasan anggaran, optimalisasi peran komisi, serta penguatan koordinasi antara Badan Anggaran, Sekretariat DPRD, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Pimpinan kunjungan, Ilham Nor, mengatakan pembahasan bersama DPRD Kalteng menghasilkan sejumlah masukan yang dinilai relevan dengan proses penyusunan anggaran di Kalsel. Salah satu aspek yang menjadi perhatian ialah mekanisme pembahasan di tingkat komisi sebelum dilanjutkan dalam rapat bersama Badan Anggaran.

"Kita tadi membahas RAPBD 2027. Alhamdulillah, banyak masukan yang sejalan dengan Kalsel. Namun, ada beberapa hal teknis yang perlu diperhatikan, seperti optimalisasi pembahasan di komisi sebelum dilakukan rapat bersama Badan Anggaran,” ujar Ilham.

Ia menambahkan, koordinasi yang terstruktur antara unsur legislatif dan perangkat pendukung pemerintahan daerah diperlukan agar proses pembahasan anggaran berjalan efektif dan sesuai tahapan.

Menurut Ilham, penyusunan APBD juga perlu mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan, sekaligus mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD. Dengan demikian, arah kebijakan anggaran dapat selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan visi-misi gubernur.

"Perlu ada harmonisasi antara Badan Anggaran, Sekretariat Dewan, dan TAPD. Kami berharap APBD Kalsel dapat dimaksimalkan dan kebijakan yang dibentuk berdasarkan RPJMD yang sudah disahkan, sehingga visi-misi gubernur dapat berjalan seiring dengan aspirasi DPRD Kalsel,” kata politikus Partai Gerindra tersebut.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Provinsi Kalteng, H Pajarudinnoor, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia mengapresiasi upaya Banggar DPRD Kalsel dalam memperkuat koordinasi dan bertukar informasi mengenai mekanisme penganggaran daerah.

Menurutnya, pertukaran informasi antarlembaga legislatif dapat menjadi sarana untuk menyelaraskan pemahaman mengenai tata kerja dan tahapan pembahasan APBD. Koordinasi antara Sekretariat DPRD, TAPD, dan Badan Anggaran juga dinilai penting untuk mendukung proses penganggaran yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu.

Melalui kunjungan ini, Banggar DPRD Kalsel diharapkan memperoleh referensi tambahan untuk mendukung pembahasan RAPBD 2027 agar selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat. (sar/ali/jp). 

Pertemuan yang berlangsung di Gedung Rapat Utama Lantai 1 DPRD Provinsi Kalteng itu menjadi forum pertukaran informasi mengenai perencanaan pembentukan perda, termasuk penyesuaian jumlah usulan raperda agar pembahasannya lebih terarah dan berkualitas.

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, Firman Yuni, mengatakan salah satu isu yang dibahas ialah arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait efisiensi jumlah raperda dalam Propemperda 2027.

Menurut Firman, setiap komisi di DPRD Kalsel selama ini dapat mengusulkan maksimal dua raperda inisiatif. Di sisi lain, pemerintah daerah melalui pihak eksekutif juga mengajukan raperda untuk dimasukkan dalam program legislasi daerah.

"Salah satu yang menjadi bahan diskusi kami adalah arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait penyusunan Propemperda Tahun 2027. Ada permintaan untuk melakukan efisiensi jumlah perda yang akan dibahas. Karena itu, kami merencanakan pembatasan jumlah usulan raperda inisiatif dari setiap komisi agar pembahasannya bisa lebih fokus dan optimal,” ujar Firman.

Ia menjelaskan, penyesuaian jumlah usulan perlu mempertimbangkan urgensi, kesiapan materi, landasan hukum, serta manfaat setiap raperda bagi masyarakat. Dengan penentuan prioritas yang lebih selektif, pembahasan regulasi diharapkan dapat berlangsung lebih mendalam dan sesuai kebutuhan daerah.

Firman menegaskan, efisiensi legislasi bukan sekadar mengurangi jumlah raperda, melainkan memastikan setiap rancangan yang diusulkan memiliki urgensi dan manfaat yang jelas. Penyusunannya juga perlu memperhatikan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Rombongan Bapemperda DPRD Kalsel diterima Sekretaris DPRD Provinsi Kalteng, H Pajarudinnoor bersama jajaran.

Dalam pertemuan tersebut, H Pajarudinnoor, menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam pembentukan perda. Menurutnya, setiap usulan raperda, termasuk yang berasal dari pemerintah daerah, perlu didukung kesiapan materi, kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, serta pemenuhan tahapan fasilitasi yang berlaku.

Pertukaran pengalaman antara kedua DPRD tersebut juga membahas pengelolaan agenda legislasi dan koordinasi antara unsur legislatif dan eksekutif. Koordinasi yang baik diperlukan agar proses pembentukan perda berjalan efektif tanpa mengabaikan kualitas substansi regulasi.

Melalui koordinasi ini, Bapemperda DPRD Kalsel berupaya menyusun Propemperda 2027 secara lebih terukur dengan mengedepankan skala prioritas dan kebutuhan hukum masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pembentukan perda yang berkualitas serta menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp).