MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara mengikuti Zoom Meeting penting terkait Penilaian Representasi Kepala Daerah, Rabu (1/4/2026). 

Agenda ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana upaya daerah dalam menurunkan angka pengangguran.

Kegiatan penilaian ini menjadi bahan evaluasi penting untuk memastikan program-program yang dijalankan Pemkab tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar mampu membuka peluang kerja dan mencetak sumber daya manusia yang mandiri, produktif, serta berdaya saing.

Pemkab Barito Utara menekankan pentingnya program peningkatan keterampilan tenaga kerja sebagai salah satu strategi utama menekan angka pengangguran. 

Dengan langkah ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat Bumi Iya Mulik Bengkang Turan dapat meningkat secara merata. (dsk/emca/jp). 

MUARA TEWEH- Momen penting bagi BUMD Barito Utara tercatat saat Direksi PD Batara Membangun melantik jajaran Direktur dan Komisaris baru PT Mitra Batara Sarana Mandiri, anak perusahaan daerah tersebut. Pelantikan ini disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan. 

Pemerintah daerah menekankan harapan besar agar kepengurusan baru diisi oleh figur profesional, jujur, dan bertanggung jawab. 

Sebagai perusahaan milik daerah, PT Mitra Batara Sarana Mandiri dituntut mampu melihat peluang, mengoptimalkan potensi lokal, dan mendorong sektor-sektor strategis demi percepatan pembangunan ekonomi daerah.

"Perubahan kepemimpinan ini diharapkan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi Barito Utara dan kesejahteraan masyarakat secara merata,” ujar Wabup Felix mewakili Bupati H Shalahuddin. 

Selamat bertugas kepada jajaran Direksi dan Komisaris yang baru, diharapkan mampu membawa inovasi dan langkah strategis untuk kemajuan Bumi Iya Mulik Bengkang Turan. (dsk/emca/jp). 

KANDANGAN- Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) periode 2025–2030 resmi dilantik di Aula Kantor Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Rabu (1/4/2026). 

Acara dihadiri Bupati HSS, H Syafrudin Noor, Ketua PMI Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, unsur Forkopimda, kepala OPD, camat, relawan PMI, dan perwakilan PMI se-Kalimantan Selatan.

Pelantikan langsung dilakukan oleh Ketua PMI Provinsi Kalimantan Selatan, yang mengukuhkan Salahuddin sebagai Ketua PMI Kabupaten HSS periode 2025–2030.

Dalam sambutannya H Salahuddin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan menegaskan komitmennya menjalankan misi kemanusiaan. 

Ia menyampaikan, visi menjadikan PMI Kabupaten HSS organisasi yang sigap, responsif, dan inklusif, melalui penguatan pelayanan sosial, peningkatan stok darah, dan kapasitas relawan.

"Babatan ini bukan sekadar kehormatan, tetapi panggilan untuk mengabdi. Tugas kemanusiaan tidak dapat dijalankan sendiri, melainkan membutuhkan sinergi semua pihak,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PMI Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan baru dan menekankan pentingnya peran PMI dalam mendukung layanan kesehatan dan pemenuhan ketersediaan darah.

"PMI hadir tanpa membedakan suku, agama, maupun latar belakang. Jalankan tugas dengan bijak, penuh keikhlasan, dan tanggung jawab,” tegasnya.

Bupati HSS, Syafrudin Noor, mengingatkan bahwa amanah yang diemban pengurus merupakan tanggung jawab mulia. Ia menekankan perlunya integritas, profesionalisme, dan semangat keikhlasan, serta pentingnya membangun soliditas organisasi dan meningkatkan kompetensi relawan.

"Kepada generasi muda, jadilah insan kemanusiaan yang tangguh secara fisik dan memiliki hati tulus dalam menolong sesama,” pesannya. 

Bupati juga menegaskan dukungan pemerintah terhadap program PMI sebagai bagian dari pembangunan yang menekankan nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial.

Pelantikan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran PMI sebagai garda terdepan aksi kemanusiaan, sekaligus meneguhkan komitmen membantu masyarakat dalam berbagai situasi dan kondisi. (ari/jp). 

KANDANGAN- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung DPRD HSS, Rabu (1/4/2026), dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten HSS, Muhammad Noor, bersama para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pengurus barang masing-masing OPD.

Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD HSS, Yuniati, didampingi Wakil Ketua Komisi III, Yusperi, serta anggota komisi lainnya. Fokus pembahasan meliputi peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset daerah, sekaligus memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam diskusi tersebut, peserta rapat menyoroti klasifikasi barang milik daerah, termasuk aset yang tidak layak pakai dan perlu dihapuskan, serta aset yang masih bernilai guna untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.

Yusperi menekankan pentingnya pengelolaan aset yang tertib administrasi dan transparan agar manfaatnya optimal bagi masyarakat serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. 

Sementara itu, Yuniati menyebut, bahwa pembahasan Raperda ini sebagai langkah strategis untuk memastikan seluruh aset daerah dikelola secara akuntabel dan bernilai guna.

Sekda Muhammad Noor menambahkan, rapat ini diwarnai berbagai masukan dan saran yang dianggap penting untuk menyempurnakan substansi Raperda. 

"Banyak masukan, saran, dan harapan yang disampaikan. Hal ini sangat penting untuk melengkapi dan menyempurnakan substansi Raperda,” ujarnya.

Muhammad Noor berharap, Raperda tersebut dapat segera disahkan. Melalui Badan Musyawarah (Banmus), Ranperda ditargetkan disahkan pada Mei mendatang. 

Rapat diakhiri dengan kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan pada tahap berikutnya guna menyempurnakan Ranperda sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (ari/jp). 

TAMIANG LAYANG- Polres Barito Timur melaksanakan asistensi pemeriksaan administrasi (rikmin) dan pengukuran tinggi badan bagi calon Bintara Polri Tahun Anggaran 2026, Rabu (1/4/2026). 

Kegiatan ini menyasar peserta dari kalangan siswa kelas XII SMA dan berlangsung di bawah pengawasan Panda Kalimantan Tengah.

Kegiatan tersebut menghadirkan tim asistensi Panda Kalteng, yakni AKP Felinsa Oktora Tanau, M.Psi., Psikolog, bersama Brigpol Afrizon Arie Pratama, S.H. Proses seleksi turut didampingi tim Pabanrim Polres Barito Timur yang dipimpin Kompol Alexander Ferdiasanta Sitepu, S.H.

Dalam pelaksanaannya, peserta menjalani sejumlah tahapan, meliputi absensi, pengukuran tinggi dan berat badan, serta pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi. Total peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 20 orang, terdiri dari 16 calon Bintara PTU pria, 2 PTU wanita, dan 2 calon Bintara Intelijen pria.

Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, kegiatan diawasi pengawas internal Polres Bartim, yakni IPTU Heru Purnomo selaku Ps. Kasiwas dan IPTU Try Setyrto sebagai Ps. Kasipropam.

Kabag SDM Polres Barito Timur, AKP H Ribut Pujiriyanto, mengatakan kegiatan ini bertujuan memastikan calon anggota Polri memenuhi persyaratan fisik dan administrasi sesuai ketentuan.

"Seluruh proses dilaksanakan secara profesional, transparan, dan humanis, sehingga peserta dapat mengikuti tahapan seleksi dengan baik,” ujarnya.

Hal ini mencerminkan komitmen Polres Barito Timur dalam menyelenggarakan proses rekrutmen Polri yang bersih dan akuntabel. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Barito Timur, H Ahmad Fauzi, menyampaikan bahwa jumlah jemaah calon haji (JCH) tahun 1447 Hijriah dari daerah itu mencapai 103 orang.

Informasi tersebut disampaikan H Ahmad Fauzi kepada wartawan melalui sambungan WhatsApp, Rabu (1/4/2026).

"Seluruh jemaah akan diberangkatkan dalam tiga kelompok terbang (kloter), yaitu Kloter 4, Kloter 7, dan Kloter 8,” jelasnya.

Dua jemaah yang tergabung dalam Kloter 4 dijadwalkan tiba di Banjarmasin pada 28 April 2026 pukul 06.00 WITA dan langsung masuk Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin di Banjarbaru.

Mayoritas jemaah, yakni 99 orang dalam Kloter 7, akan tiba pada 2 Mei 2026 pukul 14.05 WITA. Sementara dua jemaah terakhir dalam Kloter 8 dijadwalkan tiba pada 3 Mei 2026 pukul 20.00 WITA.

H Ahmad Fauzi menjelaskan, pembagian kloter ini dilakukan karena sebagian jemaah merupakan cadangan yang memperoleh kuota haji tahun ini, sehingga penempatan menyesuaikan ketersediaan kursi di masing-masing kloter. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Polres Barito Timur menggelar tes psikologi bagi personel sebagai upaya memastikan kelayakan penggunaan senjata api dinas sekaligus meningkatkan profesionalisme anggota, Rabu (1/4/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Pratisarawirya Polres Bartim ini diikuti personel Polres, jajaran Polsek, serta anggota Brimob Batalyon C Lenggang. Tes psikologi menjadi syarat wajib bagi anggota yang akan maupun yang telah memegang senjata api dinas.

Wakil Kepala Polres Barito Timur, Kompol Alexander Ferdianata Sitepu, menegaskan bahwa tes psikologi merupakan instrumen penting untuk menilai kesiapan mental personel.

"Tes ini bukan formalitas, tetapi untuk memastikan setiap anggota yang memegang senjata api benar-benar layak secara psikologis,” ujarnya saat membuka kegiatan.

Tes dilaksanakan oleh tim psikologi Polda Kalimantan Tengah dengan materi meliputi aspek kepribadian, pengendalian emosi, dan stabilitas mental dalam menghadapi situasi tugas di lapangan.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan diawasi ketat oleh panitia serta tim penguji. Peserta mengikuti setiap tahapan dengan serius sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tugas yang diemban.

Melalui kegiatan ini, Polres Barito Timur menargetkan pencegahan penyalahgunaan senjata api serta peningkatan profesionalisme anggota dalam menjalankan fungsi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Tes psikologi ini juga diharapkan memastikan setiap personel yang memegang senjata api memiliki integritas dan kesiapan mental yang memadai, sehingga pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara humanis dan sesuai prosedur. (zi/jp). 

TANJUNG- Polres Tabalong menggelar pemeriksaan administrasi awal calon peserta penerimaan anggota Polri Tahun Anggaran 2026 di Aula Polres Tabalong, Rabu (1/4/2026) pagi.

Kegiatan dipimpin oleh Kabag SDM Kompol Slamet Hari Wahyudi didampingi Kasubagwatpers Iptu Sardi Abdul Karim, serta diikuti seluruh peserta seleksi.

Untuk menjamin transparansi, panitia turut melibatkan pengawas internal dan eksternal. Pengawas eksternal berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong. Sementara pengawasan internal dilakukan oleh Seksi Propam dan Seksi Pengawasan Polres Tabalong.

Selain pemeriksaan berkas administrasi, panitia juga melaksanakan pengukuran tinggi badan ulang bagi calon peserta dari jalur Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama. Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Kasubagdalpers Iptu Gunawan bersama tim Dokkes dan panitia yang telah ditunjuk.

Salah satu peserta, Nensi (18), pendaftar Polwan asal SMA Negeri 1 Tanjung, mengaku baru pertama kali mengikuti seleksi dan memilih jalur Bintara PTU SPKT. Ia menyebut motivasinya menjadi anggota Polri berangkat dari cita-cita sejak kecil.

Dalam proses pemeriksaan, petugas dari Dinas Pendidikan dan Dukcapil terlihat teliti memverifikasi dokumen seperti ijazah, akta kelahiran, dan kartu keluarga untuk memastikan keabsahan data peserta.

Kabid PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tabalong, HA. Syamsi, mengatakan pihaknya diminta membantu meneliti keaslian ijazah serta kesesuaian nilai peserta dengan ketentuan panitia.

Berdasarkan data sementara, jumlah pendaftar penerimaan Polri di Polres Tabalong mencapai 44 orang dari berbagai jalur, dengan satu peserta Polwan tercatat tidak hadir.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo melalui Kasi Humas Iptu Heri Siswoyo, menegaskan bahwa tahapan pemeriksaan administrasi awal merupakan proses penting dalam seleksi.

"Seluruh rangkaian seleksi dilaksanakan secara bersih, transparan, akuntabel, dan humanis (BETAH), serta diawasi ketat oleh pengawas internal dan eksternal untuk mencegah kecurangan,” ujarnya.

Kegiatan berlangsung tertib, lancar, dan kondusif dengan mengedepankan ketelitian serta kehati-hatian dalam setiap tahapan pemeriksaan. (fah/jp). 

PURUK CAHU- Pemerintah Kabupaten Murung Raya mengikuti advokasi penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2026 yang diselenggarakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Provinsi Kalimantan Tengah secara virtual, Selasa (31/3/2026).

Kegiatan diikuti dari Aula Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya dan dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Lentine Miraya, mewakili Bupati Heriyus, bersama perwakilan perangkat daerah terkait.

Dalam advokasi tersebut, BBPOM Kalimantan Tengah memaparkan tahapan dan mekanisme penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman 2026, meliputi jadwal pelaksanaan, indikator penilaian, hingga strategi pemenuhan standar keamanan pangan di daerah.

Selain pemaparan materi, kegiatan juga diisi dengan diskusi interaktif dan pembimbingan teknis guna memperkuat pemahaman pemerintah daerah dalam menghadapi proses penilaian, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Murung Raya diharapkan mampu meningkatkan kesiapan dalam memenuhi indikator penilaian, serta memperkuat sinergi lintas perangkat daerah dalam menjamin keamanan pangan masyarakat.

Pemerintah daerah juga didorong untuk melakukan penilaian mandiri secara optimal sebagai bagian dari upaya membangun sistem keamanan pangan yang terpadu dan berkelanjutan. (dsk/maya/jp). 

TAMIANG LAYANG- Sektor perikanan budidaya di Kabupaten Barito Timur menunjukkan pertumbuhan signifikan seiring meningkatnya minat masyarakat memelihara ikan, baik untuk konsumsi maupun hobi. Kondisi ini mendorong lonjakan permintaan benih ikan berkualitas di wilayah tersebut.

Selama ini, kebutuhan benih ikan masih banyak dipasok dari luar daerah. Tingginya biaya distribusi menyebabkan harga benih menjadi relatif mahal bagi pembudidaya lokal. Kehadiran Unit Pembenihan Rakyat (UPR) di tingkat lokal kini menjadi solusi untuk menekan biaya sekaligus memperpendek rantai pasok.

Selain itu, posisi strategis Barito Timur sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) membuka peluang besar bagi pengembangan sektor perikanan, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan.

Salah satu pelaku UPR, TS Bane (61), mulai mengembangkan usaha pembenihan secara intensif. Purnatugas Aparatur Sipil Negara (ASN) ini memanfaatkan pengalaman dan waktunya untuk terjun ke sektor perikanan budidaya.

"Kami mulai meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Minat masyarakat terhadap budidaya ikan semakin tinggi, sehingga prospek UPR di Barito Timur sangat menjanjikan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pelaku UPR lokal siap bersaing dengan pemasok dari luar daerah, baik dari segi harga maupun kualitas benih.

"Target kami bisa menyediakan benih yang kompetitif sehingga pembudidaya tidak lagi bergantung pada pasokan luar daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Koordinator Penyuluh Perikanan Kabupaten Barito Timur, Pardiono, S.Pi, menyatakan pihaknya akan terus mendampingi pelaku UPR dalam pengembangan usaha.

Menurutnya, pendampingan dilakukan melalui peningkatan standar teknis pembenihan, fasilitasi akses pasar, serta layanan konsultasi bagi masyarakat yang ingin memulai usaha budidaya ikan.

"Dengan pendampingan yang berkelanjutan, kami berharap UPR di Barito Timur dapat berkembang menjadi sentra produksi benih ikan mandiri,” katanya.

Penguatan UPR lokal diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan daerah, tetapi juga berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. (zi/jp). 

KUALA KAPUAS- Polsek Timpah bersama Satresnarkoba Polres Kapuas mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu dengan barang bukti seberat 167,44 gram.

Seorang pria berinisial R (31), warga Sei Gawing, Kecamatan Mantangai, ditangkap dalam operasi pada Senin (30/3/2026) sekitar pukul 23.30 WIB.

Penangkapan dilakukan di sebuah barak di Jalan Lintas Palangkaraya–Buntok, Desa Timpah, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas.

Kapolres Kapuas, AKBP Gede Eka Yudharma melalui Kasat Resnarkoba Polres Kapuas AKP Budi Utomo, mengatakan pengungkapan kasus berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika di lokasi tersebut.

"Berdasarkan informasi itu, kami lakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku beserta barang bukti,” ujar AKP Budi Utomo, Selasa (31/3/2026).

Dalam penggeledahan yang disaksikan Ketua RT setempat, polisi menemukan dua paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu dengan berat total 167,44 gram.

Polisi juga menyita sejumlah barang pendukung, seperti kotak penyimpanan, plastik klip, dan alat yang diduga digunakan untuk mengonsumsi sabu.

Dari hasil interogasi awal, tersangka mengakui barang tersebut adalah miliknya.

Saat ini, tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Satresnarkoba Polres Kapuas untuk proses hukum lebih lanjut.

Hasil uji awal menunjukkan zat dalam barang bukti mengandung methamphetamine.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (fah/jp). 

PURUK CAHU- Pemerintah Kabupaten Murung Raya menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027 dengan menekankan pentingnya sinkronisasi dan ketepatan program pembangunan.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Murung Raya, Rahmanto Muhidin, mewakili Bupati Heriyus, di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Selasa (31/3/2026).

Musrenbang dihadiri unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta para pemangku kepentingan terkait lainnya.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Wakil Bupati, disampaikan bahwa Musrenbang RKPD merupakan forum strategis untuk merumuskan dan menyelaraskan prioritas pembangunan daerah secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Tahun ini, Musrenbang mengusung tema “Penguatan Ekonomi Lokal melalui Penguatan Sumber Daya Ekonomi Produktif dan Pemerataan Infrastruktur.” Tema tersebut menjadi dasar dalam merancang program pembangunan yang berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat dan pemerataan akses infrastruktur.

Rahmanto menegaskan, melalui forum ini diharapkan tercipta kesamaan persepsi, sinkronisasi, dan sinergi antar pemangku kepentingan terhadap program dan kegiatan prioritas daerah. Sinkronisasi tersebut dinilai menjadi kunci percepatan pembangunan, terutama di wilayah pedesaan.

"Perencanaan pembangunan harus bersifat partisipatif, sehingga setiap program yang disusun merupakan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan kepada seluruh kepala perangkat daerah agar lebih selektif dan cermat dalam menyusun program tahun 2027, dengan memastikan kesesuaian antara rencana kerja dan kebutuhan riil masyarakat.

"Program yang dirancang harus mampu menjawab persoalan di lapangan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Melalui Musrenbang RKPD ini, Pemerintah Kabupaten Murung Raya berharap perencanaan pembangunan ke depan semakin terarah, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (dsk/maya/jp). 

PALANGKA RAYA- Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Barito Timur (Bartim), Ari Panan Putut Lelu, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pemberangkatan Haji 1447 Hijriah/2026 Masehi, Selasa (31/3/2026) di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah.

Dalam rakor tersebut, Ari Panan melaporkan kesiapan pemberangkatan 103 jemaah calon haji yang berasal dari delapan kecamatan. Rinciannya, 48 laki-laki dan 55 perempuan, dengan rentang usia jemaah dari 15 tahun hingga 81 tahun.

Seluruh tahapan persiapan dinyatakan telah rampung. Mulai dari pengurusan paspor, pemeriksaan kesehatan, hingga vaksinasi yang meliputi meningitis, polio, dan COVID-19. 

Selain itu, pembinaan dan bimbingan manasik haji bagi jemaah, serta pembekalan bagi ketua regu dan ketua rombongan juga telah dilaksanakan.

Untuk mendukung kelancaran proses, pemerintah kabupaten telah membentuk panitia penyelenggara haji di tingkat daerah.

Rakor juga menyoroti perkembangan kondisi global di kawasan Timur Tengah sebagai bagian dari antisipasi terhadap potensi dampak pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Pemerintah mengimbau seluruh jemaah calon haji agar menjaga kondisi fisik dengan menerapkan pola hidup sehat, istirahat yang cukup, serta rutin berolahraga.

Langkah ini penting untuk memastikan jemaah tetap dalam kondisi prima hingga memasuki masa embarkasi, sehingga tidak terjadi penundaan keberangkatan. (zi/jp).

KUALA PEMBUANG- Pemerintah Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, mempersiapkan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026. Tiga desa yang akan mengikuti Pilkades ini adalah Desa Tabiku, Desa Bangkal, dan Desa Selunuk.

Camat Seruyan Raya, Zainal Arifin, S.Pd.I., M.A.P., menyampaikan persiapan tersebut saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (31/3/2026). 

"Ketiga desa ini masing-masing akan menggelar pemilihan dengan maksimal lima calon. Jika pendaftar lebih dari lima, akan dilakukan seleksi tertulis,” ujarnya.

Penetapan jadwal dan tahapan Pilkades dilakukan melalui rapat koordinasi bersama pihak terkait. 

Zainal Arifin menegaskan, panitia Pilkades harus memastikan seluruh tahapan dan kelengkapan pelaksanaan sudah dipersiapkan sejak awal.

"Kami terus berkoordinasi dengan tiga desa penyelenggara untuk mempersiapkan panitia, logistik Pilkades seperti surat suara, bilik suara, alat pencoblos, surat undangan, serta pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS),” jelas Camat.

Ia menambahkan, pelaksanaan Pilkades harus berjalan dengan prinsip jujur, adil, aman, dan tertib agar tidak menimbulkan konflik di masyarakat. (gan/jp). 

TAMIANG LAYANG- Polsek Benua Lima, Polres Barito Timur menggelar aksi bersih-bersih lingkungan dalam rangka mendukung program nasional Gerakan Indonesia Asri, Selasa (31/3/2026).

Kegiatan yang dipimpin Kapolsek Benua Lima, IPDA Ichvan Herianto, tersebut melibatkan seluruh personel dan dilaksanakan di lingkungan markas komando (mako), mulai dari ruang kerja hingga area halaman.

Aksi bersih ini tidak hanya menjadi kegiatan rutin, tetapi juga bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Seluruh personel tampak membersihkan dan menata fasilitas kerja serta lingkungan sekitar mako sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberikan teladan kepada masyarakat.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso melalui Kapolsek Benua Lima, IPDA Ichvan Herianto, mengatakan kegiatan tersebut merupakan momentum untuk menumbuhkan kepedulian lingkungan, dimulai dari lingkungan kerja.

"Gerakan ini bukan sekadar bersih-bersih, tetapi upaya membangun kesadaran bersama agar peduli terhadap lingkungan,” ujarnya.

Ia berharap, kegiatan serupa dapat berkelanjutan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. (zi/jp). 

MUARA TEWEH- Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Barito Utara, Tajeri, menyampaikan dukungannya terhadap langkah pemerintah daerah dalam menangani permasalahan pendataan masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.

Ia menilai, kemungkinan terjadi kelalaian atau keterlambatan pendataan oleh dinas terkait. Menurutnya, aparat di tingkat desa, kelurahan, hingga kecamatan seharusnya proaktif melaporkan warga yang membutuhkan penanganan khusus agar segera ditindaklanjuti oleh instansi berwenang.

"Perangkat di tingkat bawah harus bergerak cepat. Pemerintah daerah memiliki anggaran untuk mengatasi persoalan ini, sehingga laporan dari aparat setempat sangat penting,” ujarnya, Selasa (31/3/2026). 

Tajeri juga mengakui potensi terjadinya miskomunikasi dalam proses pendataan. Namun, ia berharap hal serupa tidak kembali terjadi di wilayah Barito Utara.

Ia menegaskan bahwa koordinasi yang baik antara perangkat daerah, mulai dari desa hingga dinas terkait, menjadi kunci agar permasalahan tersebut tidak terulang.

Lebih lanjut, ia meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan yang ada.

"Saya yakin pemerintah daerah tidak akan membiarkan masalah ini berlarut-larut dan segera menindaklanjutinya,” tegasnya. (emca/jp). 

TAMIANG LAYANG- Personel Polsek Dusun Timur, Polres Barito Timur menggelar kerja bakti di area makam Kristen Desa Dorong, Selasa (31/3/2026), sebagai bagian dari dukungan terhadap program nasional Gerakan Indonesia Asri.

Kegiatan ini melibatkan seluruh personel Polsek Dusun Timur dengan fokus pada pembersihan area makam dan lingkungan sekitarnya. Aksi tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekaligus upaya mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, personel melakukan pembersihan rumput, sampah, serta penataan area makam agar lebih rapi dan nyaman bagi warga yang berziarah.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso melalui Kapolsek Dusun Timur, IPDA Sulkhan Sururi, mengatakan kegiatan ini merupakan wujud nyata dukungan Polri terhadap program pemerintah di bidang lingkungan hidup.

"Melalui kerja bakti ini, kami ingin menumbuhkan kesadaran bersama akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Ini bukan sekadar kegiatan rutin, tetapi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana membangun sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Polsek Dusun Timur berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. (zi/jp). 

PALANGKA RAYA- Bupati Barito Timur, M. Yamin, menargetkan kelulusan 100 persen bagi peserta Latihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) asal Barito Timur saat meninjau pelaksanaan pelatihan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Tengah, Selasa (31/3/2026).

Kunjungan kerja tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam memastikan pembentukan aparatur sipil negara (ASN) yang profesional dan berintegritas sejak tahap awal.

Dalam kunjungan itu, Bupati didampingi Sekretaris Daerah Misnohartaku dan Inspektur Daerah Josmar L. B. Nahor, serta disambut Kepala BPSDM Kalimantan Tengah, Nunu Andriani. Bupati juga meninjau langsung proses pelatihan dan berdialog dengan peserta serta mentor.

"Latsar bukan sekadar formalitas, tetapi fondasi pembentukan karakter, disiplin, dan mental sebagai abdi negara,” tegas M. Yamin.

Ia menekankan pentingnya kesiapan mental, kedisiplinan, dan komitmen dalam mengikuti seluruh tahapan pelatihan. Menurutnya, hal tersebut menjadi kunci keberhasilan CPNS sekaligus pijakan awal untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Barito Timur, lanjutnya, menargetkan seluruh peserta Latsar dapat lulus dengan hasil maksimal dan menjadi ASN yang berintegritas.

"Kami menargetkan kelulusan 100 persen. Lebih dari itu, mereka harus mampu membawa kemajuan bagi daerah,” ujarnya.

Kunjungan ini juga menegaskan dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. (zi/jp). 

PALANGKA RAYA- Bupati Barito Timur, M. Yamin menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Selasa (31/3/2026).

Penyerahan laporan tersebut diterima langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Dodik Achmad Akbar.

Bupati Barito Timur, M. Yamin melalui Sekda Misnohartaku, menyampaikan bahwa penyampaian LKPD merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ia menjelaskan, berdasarkan Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kepala daerah wajib menyampaikan laporan keuangan kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Selain itu, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 juga mengamanatkan BPK untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk laporan keuangan pemerintah daerah.

"Penyampaian LKPD ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Misnohartaku.

Pada kesempatan yang sama, tercatat enam kabupaten di Kalimantan Tengah turut menyerahkan LKPD unaudited, yakni Barito Timur, Gunung Mas, Sukamara, Pulang Pisau, Seruyan, dan Lamandau.

Sementara itu, dua kabupaten lainnya Kotawaringin Barat dan Kotawaringin Timur telah lebih dahulu menyerahkan laporan keuangan sehari sebelumnya.

Khusus di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, Kabupaten Barito Timur menjadi daerah pertama yang menyerahkan LKPD unaudited Tahun Anggaran 2025.

Misnohartaku juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah dan camat atas kontribusi dalam penyusunan laporan keuangan tersebut.

Ia berharap, capaian ini dapat dipertahankan sekaligus diiringi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) guna mendukung kinerja organisasi perangkat daerah.

"Dengan SDM yang berkualitas, kinerja organisasi perangkat daerah akan semakin optimal,” pungkasnya. (zi/jp). 

KUALA PEMBUANG- Seorang pria yang mengaku sebagai anggota polisi dan melakukan aksi pemerasan terhadap wisatawan di kawasan pantai Kuala Pembuang berhasil ditangkap oleh Unit Resmob Satreskrim Polres Seruyan.

Pelaku diringkus di sebuah penginapan di Kecamatan Kumai, Kotawaringin Barat, pada Minggu (28/3/2026), setelah sebelumnya buron selama beberapa hari.

Kasus ini bermula pada Senin (23/3/2026) sore. Saat itu, korban bersama rekannya tengah berwisata di pantai Kuala Pembuang. Pelaku tiba-tiba datang dan mengaku sebagai polisi yang sedang patroli.

Dengan modus menuduh korban terlibat kasus narkoba, pelaku mengintimidasi dan mengancam akan membawa korban ke kantor polisi. Dalam kondisi tertekan, korban diminta menyerahkan uang sebesar Rp5 juta.

Karena hanya memiliki Rp2 juta, korban akhirnya mentransfer sejumlah uang tersebut kepada pelaku. Usai menerima uang, pelaku melarikan diri.

Kapolres Seruyan, AKBP Beddy Suwendi melalui Kasat Reskrim Polres Seruyan,  AKP Muhammad Affandi, menyampaikan pelaku berhasil diidentifikasi berkat laporan masyarakat dan hasil penyelidikan intensif. Pelaku diketahui merupakan residivis kasus pencurian yang baru bebas dari penjara.

"Tim berkoordinasi dengan Unit Resmob Polres Kotawaringin Barat dan berhasil mengamankan pelaku di wilayah Kumai tanpa perlawanan,” ujar AKP M. Affandi di Kuala Pembuang, Selasa (31/3/2026). 

Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui perbuatannya. Selain pemerasan, ia juga diduga terlibat dalam kasus penggelapan sepeda motor di Kuala Pembuang.

Saat ini, pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Seruyan untuk proses hukum lebih lanjut.

Polres Seruyan mengimbau masyarakat agar waspada terhadap oknum yang mengaku sebagai aparat. Jika menemukan hal mencurigakan, masyarakat diminta segera melapor ke kantor polisi terdekat atau menghubungi layanan darurat 110. (gan/jp). 

BANJARBARU- Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Selasa (31/3/2026).

Penyerahan berlangsung di Auditorium BPK RI Banjarbaru dan dilakukan langsung kepada Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel, Adriyanto, disertai penandatanganan berita acara.

Dalam kesempatan itu, H Muhidin menyampaikan harapannya agar laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah dapat memperoleh hasil pemeriksaan terbaik.

"Mudahan LKPD kita rapi dan mendapat penilaian yang baik,” ujarnya usai penyerahan bersama para bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan.

Penyerahan LKPD unaudited ini merupakan kewajiban pemerintah daerah sesuai amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengharuskan laporan keuangan disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk selanjutnya diaudit oleh BPK.

Muhidin juga mendorong pemerintah kabupaten/kota di Kalsel untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Ia mengusulkan adanya program rutin berupa pembekalan atau bimbingan teknis terkait pengelolaan dan pelaporan keuangan dengan melibatkan BPK.

Selain itu, Gubernur turut mengajak pemerintah daerah berpartisipasi dalam program Komponen Cadangan (Komcad) yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan, dengan kuota sekitar 50 peserta dari kabupaten/kota.

Namun demikian, ia mempertanyakan kemungkinan penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung pembiayaan program tersebut, mengingat belum dialokasikan dalam APBD murni.

Sementara itu, Adriyanto mengapresiasi ketepatan waktu penyerahan LKPD oleh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan.

Ia menjelaskan, pemeriksaan terinci atas LKPD Tahun 2025 akan dilakukan selama 28 hari kerja, mulai 25 April hingga awal Mei 2026, sebelum hasilnya diserahkan kepada masing-masing kepala daerah.

Menurutnya, pemeriksaan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan, yang mencakup kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.

"Pemeriksaan ini juga untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujarnya.

Penyerahan LKPD turut dilakukan oleh seluruh kepala daerah se-Kalimantan Selatan, serta dihadiri sekretaris daerah dan kepala inspektorat masing-masing wilayah. (sal/ali/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kegiatan halal bihalal keluarga besar Polres Barito Timur (Bartim) tahun 2026 berlangsung khidmat dan penuh kehangatan. Acara yang digelar di Aula Pratisarawirya, Selasa (31/3/2026), tersebut juga dirangkai dengan pelepasan purna bakti AKP (Purn) Paham Panjaitan.

Momentum ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi pasca Idulfitri, tetapi juga bentuk penghormatan atas pengabdian AKP (Purn) Paham Panjaitan selama bertugas di institusi Polri, khususnya di Polres Bartim.

Dalam sambutannya, AKP (Purn) Paham Panjaitan menyampaikan rasa syukur serta terima kasih kepada seluruh jajaran atas kebersamaan dan dukungan selama masa dinasnya.

"Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan kerja sama selama ini. Semoga silaturahmi tetap terjalin meski saya telah purna tugas,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Bartim AKBP Eddy Santoso, memberikan apresiasi atas dedikasi dan loyalitas yang telah ditunjukkan selama bertugas.

"Purna bakti bukan akhir dari pengabdian, tetapi awal babak baru kehidupan. Dedikasi yang telah diberikan diharapkan menjadi teladan bagi seluruh personel,” kata Kapolres.

Sebagai bentuk penghargaan, Kapolres menyerahkan cinderamata kepada AKP (Purn) Paham Panjaitan. Prosesi berlangsung haru dan penuh nuansa kekeluargaan.

Kegiatan ini menjadi penutup rangkaian halalbihalal Polres Bartim sekaligus memperkuat nilai solidaritas dan penghargaan terhadap pengabdian personel di lingkungan Polri. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Polres Barito Timur (Bartim), Polda Kalimantan Tengah, menggelar kegiatan halal bihalal di Aula Pratisarawirya, Selasa (31/3/2026), sebagai upaya mempererat silaturahmi dan soliditas internal usai Hari Raya Idulfitri.

Kegiatan ini dihadiri Kapolres Bartim, AKBP Eddy Santoso, Wakapolres, pejabat utama (PJU), para perwira, Kapolsek jajaran, anggota Polres dan Polsek, serta Bhayangkari.

Dalam sambutannya Kapolres AKBP Eddy Santoso, menegaskan pentingnya menjaga kebersamaan dan kekompakan sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

"Halal Bihalal bukan sekadar tradisi, tetapi momentum untuk saling memaafkan dan memperkuat hubungan emosional antarpersonel. Dengan kebersamaan yang solid, pelaksanaan tugas akan lebih optimal dalam melayani masyarakat,” ujar Eddy.

Acara juga diisi tausiyah oleh Ustadz Taufikurrahman yang mengajak peserta menjadikan Idulfitri sebagai sarana introspeksi diri serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan.

Kegiatan ditutup dengan prosesi saling bersalaman sebagai simbol saling memaafkan. Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai seluruh rangkaian acara yang berlangsung tertib dan kondusif.

Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat kebersamaan terus terjaga guna mendukung kinerja Polres Bartim dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara profesional dan humanis. (zi/jp). 

PALANGKA RAYA- Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Palangka Raya menangkap seorang pria berinisial AH (31) karena diduga terlibat peredaran narkotika jenis sabu, Senin (30/3/2026), di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, sekitar pukul 16.00 WIB.

Kasat Resnarkoba Polresta Palangka Raya, AKP Yonika Winner Te’dang, menjelaskan pengungkapan berawal dari informasi masyarakat mengenai transaksi narkotika di wilayah tersebut. 

"Kami berkomitmen memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum Polresta Palangka Raya dan tidak memberi ruang bagi pelaku penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba,” ujar AKP Yonika, Selasa (31/3/2026). 

Dari penggeledahan yang disaksikan warga setempat, petugas menyita sejumlah barang bukti milik tersangka, antara lain 10 paket diduga sabu dengan berat kotor sekitar 5,42 gram, 1 pack plastik klip, 1 sedotan yang dimodifikasi, 1 timbangan digital, dan 1 unit handphone. 

AKP Yonika menyebut, bahwa saat ini tersangka bersama barang bukti sudah dibawa ke Mapolresta Palangka Raya untuk penyidikan lebih lanjut. 

AH dijerat Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pihak kepolisian masih mengembangkan kasus untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan jaringan lain. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur menggelar kerja bakti di sejumlah lokasi pemakaman, Selasa (31/3/2026), sebagai bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) sekaligus persiapan menyambut peringatan Hari Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah).

Kerja bakti dimulai pukul 07.30 WIB hingga selesai, menyasar tiga lokasi, yaitu Pemakaman Kristen Jalan Magantis, Pemakaman Kristen Desa Dorong, dan Pemakaman Kristen Desa Ja’ar. 

Kegiatan ini melibatkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TNI, Polri, serta instansi vertikal lainnya, yang dibagi sesuai lokasi tugas masing-masing.

Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur, Misnohartaku, mengatakan kerja bakti ini tidak hanya bertujuan menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial.

"Kerja bakti ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, sekaligus wujud kebersamaan lintas instansi dalam melayani masyarakat,” ujarnya.

Menurut Misnohartaku, momentum menjelang Paskah menjadi waktu yang tepat untuk memastikan pemakaman dalam kondisi bersih, tertata, dan nyaman bagi masyarakat yang akan berziarah. 

Kegiatan ini juga menjadi implementasi surat edaran Bupati Barito Timur tentang pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI di daerah.

Para peserta tampak bekerja secara gotong royong membersihkan area pemakaman, mulai dari memotong rumput, membersihkan sampah, hingga merapikan lingkungan sekitar. 

Pemkab Barito Timur berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta mempererat sinergi antarinstansi dalam mewujudkan daerah yang bersih, sehat, dan indah. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Barito Timur memberikan edukasi kepada calon siswa (casis) Polri terkait mekanisme pengaduan melalui layanan Barcode Sipropam, Selasa (31/3/2026).

Kegiatan yang digelar di halaman Mapolres Bartim ini melibatkan personel Bagian SDM dan diikuti para casis yang sedang menjalani tahapan seleksi penerimaan anggota Polri.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso melalui Kasi Propam Polres Bartim, IPTU Tri Setyarto, menegaskan bahwa seluruh proses rekrutmen Polri dilaksanakan secara bersih, transparan, dan tanpa dipungut biaya.

Ia mengingatkan para casis agar tidak mudah percaya terhadap oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu, termasuk pihak yang menawarkan bantuan tidak resmi maupun kebocoran soal ujian.

"Penerimaan anggota Polri tidak dipungut biaya. Jika menemukan praktik kecurangan, percaloan, atau janji kelulusan, segera laporkan melalui Barcode Sipropam. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya,” tegasnya.

Melalui sosialisasi ini, casis diharapkan memahami mekanisme pengaduan dan turut menjaga integritas proses seleksi agar berjalan objektif dan berkeadilan.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen Polres Barito Timur dalam mendukung prinsip rekrutmen Polri yang Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (BETAH), guna mencetak anggota Polri yang profesional dan berintegritas. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Polres Barito Timur (Bartim), Polda Kalimantan Tengah, menggelar upacara wisuda purna bakti bagi AKP Paham Panjaitan yang memasuki masa pensiun. Upacara berlangsung khidmat di halaman Mapolres Bartim, Selasa (31/3/2026).

Kegiatan dipimpin langsung Kapolres Bartim, AKBP Eddy Santoso dan diikuti pejabat utama, para perwira, kapolsek jajaran, serta seluruh personel Polres dan Polsek di wilayah hukum setempat.

Dalam amanatnya, Kapolres AKBP Eddy Santoso, menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian AKP Paham Panjaitan selama bertugas di Polri, khususnya di Polres Barito Timur.

"Terima kasih atas loyalitas dan pengabdian yang telah diberikan. Ini menjadi teladan bagi seluruh personel,” ujar Kapolres.

Prosesi dilanjutkan dengan tradisi Pedang Pora sebagai bentuk penghormatan institusi kepada personel yang telah menyelesaikan masa dinasnya.

Suasana haru mewarnai pelepasan tersebut, sebagai penghargaan atas pengabdian panjang AKP Paham Panjaitan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Upacara ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh anggota Polres Bartim untuk terus meningkatkan dedikasi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. (zi/jp). 

TANJUNG- Sepekan setelah Lebaran, harga sejumlah bahan pangan di Kabupaten Tabalong, terutama komoditas hortikultura dan produk peternakan, masih bertahan tinggi.

Kondisi ini dipicu oleh tingginya permintaan masyarakat yang belum diimbangi dengan peningkatan produksi.

Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian (DKP3) Tabalong, Suaidi, mengatakan kenaikan harga terjadi akibat fluktuasi produksi yang berlangsung bersamaan dengan meningkatnya kebutuhan pasar.

"Untuk produk hortikultura dan peternakan yang harganya meningkat, hal ini karena fluktuasi produksi yang terjadi bersamaan dengan peningkatan permintaan masyarakat. Sesuai hukum ekonomi, ketika permintaan tinggi dan produksi tidak meningkat, maka harga akan naik,” ujar Suaidi.

Ia menjelaskan, DKP3 Tabalong terus mendorong peningkatan produksi hortikultura melalui perluasan luas tanam dan penganekaragaman komoditas oleh petani.

Sebagai bentuk dukungan, pihaknya juga menyalurkan berbagai bantuan kepada kelompok tani guna meningkatkan produktivitas.

Selain sektor hortikultura, DKP3 Tabalong turut berupaya meningkatkan produksi di sektor peternakan dan perikanan melalui pemberian bantuan penunjang.

Langkah ini diharapkan dapat menambah pasokan pangan dan menstabilkan harga di pasaran. (fah/jp).

MARABAHAN- Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi, menerima kunjungan kerja Panglima Kodam (Pangdam) XXII/Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin, di Markas Kodim 1005/Barito Kuala. Kunjungan ini menegaskan penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan TNI, Senin (30/3/2026). 

Kedatangan Pangdam bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana PD XXII/Tambun Bungai, Ny. Amalya Zainul Arifin, disambut langsung oleh Bupati Bahrul Ilmi dan Dandim 1005/Barito Kuala, Letkol Inf Anton Mahriadi.

Penyambutan turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di antaranya Ketua DPRD, Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, Ketua Pengadilan Agama Marabahan, perwakilan Kejaksaan Negeri, serta Polres Barito Kuala. Hadir pula pimpinan perbankan dan jajaran Persit Kartika Chandra Kirana Cabang Kodim 1005/Barito Kuala.

Dalam arahannya, Pangdam XXII/Tambun Bungai mengapresiasi soliditas yang telah terjalin antara Pemkab Barito Kuala, TNI, dan Forkopimda. 

Ia menekankan pentingnya memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjaga stabilitas keamanan dan mendukung percepatan pembangunan daerah.

"Sinergi yang sudah baik ini perlu terus ditingkatkan untuk menjaga kondusivitas wilayah sekaligus mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sebagai bentuk penghormatan, kegiatan dirangkaikan dengan pertukaran cinderamata antara Bupati Barito Kuala dan Pangdam XXII/Tambun Bungai.

Kunjungan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan, mencerminkan soliditas antarunsur pimpinan daerah dalam menjaga stabilitas dan kemajuan Barito Kuala. (dsk/ali/jp). 

TANJUNG- Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Tabalong memverifikasi 39 usulan penerima program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS Rutilahu). Bantuan ditargetkan mencapai Rp20 juta untuk setiap rumah.

Verifikasi dilakukan melalui pengecekan lapangan oleh fasilitator sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan guna memastikan kondisi rumah dan kelayakan penerima sesuai kriteria.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos P3AP2KB Tabalong, Dody Arief Priyono, mengatakan salah satu syarat utama penerima adalah terdaftar dalam data SI Langkarr agar bantuan tepat sasaran.

"Penerima harus masuk dalam basis data SI Langkarr sehingga program ini benar-benar menyasar masyarakat kurang mampu,” ujarnya.

Ia menjelaskan, skema bantuan kini diupayakan lebih merata. Jika sebelumnya besaran bantuan disesuaikan tingkat kerusakan, saat ini setiap penerima ditargetkan memperoleh hingga Rp20 juta.

"Berapa pun tingkat kerusakannya, kami upayakan bisa mencapai Rp20 juta per rumah, termasuk biaya tukang. Berdasarkan pengalaman, kebutuhan perbaikan umumnya memang mendekati angka tersebut,” jelasnya.

Dody menambahkan, hasil verifikasi akan menjadi dasar penetapan penerima bantuan sebelum masuk tahap penyaluran.

Program RS Rutilahu diharapkan mampu meningkatkan kualitas hunian masyarakat kurang mampu sekaligus menekan angka kemiskinan di Kabupaten Tabalong. (fah/jp). 

TANJUNG- Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Tabalong memproses 98 usulan bantuan sosial yang terdiri dari santunan kematian dan bantuan bagi korban kebakaran. Penyaluran bantuan ditargetkan rampung paling lambat April 2026.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos P3AP2KB Tabalong, Dody Arief Priyono, mengatakan sebanyak 95 usulan santunan kematian dan 3 bantuan kebakaran saat ini masih dalam tahap administrasi.

"Seluruhnya masih berproses. Kami targetkan penyaluran bisa dilakukan pada April setelah tahapan administrasi selesai,” ujarnya.

Ia menjelaskan, santunan kematian diberikan sebesar Rp1,5 juta per penerima. Sementara bantuan kebakaran disalurkan dalam bentuk logistik awal hingga bantuan rehabilitasi rumah, menyesuaikan tingkat kerusakan.

Untuk kerusakan berat, nilai bantuan dapat mencapai hingga Rp25 juta. Adapun kerusakan ringan dan sedang akan disesuaikan berdasarkan hasil verifikasi lapangan.

Menurut Dody, bantuan tersebut bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola melalui BPKAD. Setelah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) rampung, dana akan disalurkan langsung ke rekening penerima.

"Setelah SPJ selesai, kami serahkan ke BUD agar segera diproses pencairannya ke masing-masing penerima,” jelasnya.

Dody berharap, bantuan ini dapat meringankan beban warga terdampak musibah sekaligus menjadi bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial. (fah/jp). 

MARABAHAN- Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi, resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 di Aula Selidah, Senin (30/3/2026). Forum tahunan ini menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusia (SDM), peningkatan investasi, serta pembangunan infrastruktur terintegrasi.

Pembukaan Musrenbang tersebut dihadiri unsur DPRD, Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, instansi vertikal, BUMN/BUMD, serta tokoh masyarakat, akademisi, dan insan pers.

Dalam sambutannya Bupati H Bahrul Ilmi, menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat dan menyusun arah pembangunan daerah.

"Musrenbang RKPD merupakan agenda tahunan untuk menjaring masukan dalam penyempurnaan perencanaan pembangunan. Saya berharap kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi mampu menghasilkan solusi nyata atas berbagai permasalahan masyarakat,” ujarnya.

Mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, ia menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan.

Bupati juga menyoroti perlunya sinergi lintas sektor dan integrasi sumber pendanaan agar program pembangunan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak maksimal.

"Sinergitas tidak hanya antar-pelaksana pembangunan, tetapi juga dalam penggabungan sumber anggaran, baik dari APBN, APBD Provinsi, maupun APBD Kabupaten,” tambahnya.

Kegiatan Musrenbang dilanjutkan dengan paparan dari Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan dan Bappenas, sambutan Ketua DPRD, penandatanganan berita acara, serta diskusi yang dipandu Sekretaris Daerah. (dsk/ali/jp). 

BANJARBARU- Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Supian HK, menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Jembatan Pulau Laut yang menghubungkan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru, sebagai proyek strategis penggerak ekonomi daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Supian HK saat menghadiri penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pembangunan jembatan di Aula Dinas PUPR Provinsi Kalsel, Senin (30/3/2026).

Menurutnya, keberadaan jembatan ini akan menjadi infrastruktur vital yang mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan pesisir selatan Kalsel.

"Jembatan ini sangat strategis untuk memperkuat konektivitas dan perekonomian masyarakat Tanah Bumbu dan Kotabaru. Kami mendukung penuh realisasinya karena dampaknya akan luas, termasuk pada sektor ekonomi, pariwisata, dan pendidikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, proyek pembangunan akan dilaksanakan dengan skema tahun jamak (multi years) pada periode 2026 hingga 2028, melalui kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kalsel, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Pemerintah Kabupaten Kotabaru, serta Kementerian PUPR RI.

Supian HK menegaskan, DPRD Kalsel akan menjalankan fungsi pengawasan agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku.

"Kami akan mengawal proyek ini agar tepat waktu, tepat mutu, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, pembangunan jembatan diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas, memperlancar distribusi logistik, serta membuka peluang investasi baru di wilayah Tanah Bumbu dan Kotabaru.

Penandatanganan MoU ini menjadi langkah awal percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Kalimantan Selatan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Kalsel, Bupati Tanah Bumbu, Bupati Kotabaru, serta sejumlah pejabat terkait. (sar/ali/jp). 

JAKARTA- Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengintensifkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dengan berkonsultasi ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM RI, Senin (30/3/2026).

Konsultasi dipimpin Ketua Pansus II, Agus Mulia Husin, dan diterima Koordinator Hubungan Komersial Ditjen Minerba, Ayhi Ruhiyat. Pertemuan membahas penguatan regulasi TJSLP, khususnya pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) oleh perusahaan sektor pertambangan.

Agus menyatakan, revisi perda dilakukan karena regulasi sebelumnya dinilai tidak lagi relevan dengan perkembangan kondisi sosial dan lingkungan saat ini.

"Perda lama perlu disempurnakan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Kami mendorong CSR tidak sekadar formalitas, tetapi berdampak nyata,” ujarnya.

Salah satu fokus utama pembahasan adalah pemerataan manfaat CSR yang selama ini dinilai masih terpusat di wilayah terdampak langsung (ring 1).

Menurut Agus, dampak aktivitas perusahaan tidak hanya dirasakan di ring 1, tetapi juga meluas ke wilayah lain.

"Karena itu, kami mendorong agar manfaat CSR dapat menjangkau ring 2 dan ring 3, sehingga lebih adil dan dirasakan masyarakat secara luas,” tegasnya.

Sementara itu, Ayhi Ruhiyat, menilai langkah DPRD Kalsel penting untuk memastikan sinkronisasi antara regulasi daerah dan kebijakan pemerintah pusat.

"Penguatan regulasi yang adaptif dan komprehensif akan membantu perusahaan menjalankan kewajiban sosial dan lingkungan secara lebih terarah dan optimal,” katanya.

Melalui konsultasi ini, DPRD Kalsel menargetkan Raperda TJSLP menjadi payung hukum yang kuat, implementatif, serta mampu mendorong kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (sar/ali/jp).