Penegasan itu disampaikan Plt. Kepala Disdagkop UKM Kabupaten Barito Timur, Amrullah melalui Kepala Bidang Koperasi Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disdagkop UKM) Kabupaten Barito Timur, Veronika Lestari, SP., MM., saat rapat pembentukan koperasi bertema “Membangun Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Bersama Melalui Koperasi” di Aula Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur, Senin (26/10/2026).

Menurutnya, pembentukan koperasi harus didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar mengikuti program atau mengejar target pembentukan kelembagaan.

"Pembentukan koperasi bukan sekadar untuk memenuhi persyaratan administrasi atau mendapatkan badan hukum. Koperasi harus dibangun berdasarkan kebutuhan masyarakat, memiliki tujuan usaha yang jelas, serta didukung komitmen dan partisipasi aktif seluruh anggota,” tegas Veronika.

Ia mengingatkan, koperasi yang hanya terbentuk secara administratif tanpa kegiatan usaha yang jelas berisiko tidak berkembang dan gagal memberikan manfaat bagi anggotanya.

Karena itu, masyarakat perlu mengidentifikasi potensi desa, komoditas unggulan, serta peluang usaha yang dapat dikembangkan sebelum mendirikan koperasi. Dengan demikian, jenis usaha yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan anggota dan kondisi ekonomi setempat.

"Yang paling penting adalah ada kebutuhan ekonomi bersama. Koperasi harus memiliki kegiatan usaha yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan anggotanya sehingga keberadaannya benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujar Veronika.

Selain memiliki arah usaha yang jelas, koperasi juga membutuhkan anggota yang aktif dan berkomitmen. Setiap calon anggota harus memahami hak dan kewajibannya, mengetahui tujuan koperasi, serta bersedia berpartisipasi dalam kegiatan usaha dan memenuhi kewajiban simpanan sesuai ketentuan.

"Jangan sampai anggota hanya tercatat namanya, tetapi tidak terlibat dalam kegiatan koperasi. Partisipasi anggota merupakan salah satu kunci keberlangsungan koperasi,” jelasnya.

Veronika juga menekankan pentingnya memilih pengurus dan pengawas yang berintegritas, jujur, bertanggung jawab, serta mendapat kepercayaan anggota. Pengurus harus mampu menjalankan tata kelola koperasi secara profesional, sementara pengawas perlu memastikan pengelolaan berjalan sesuai ketentuan secara objektif dan berkala.

Dari sisi kelembagaan, proses pembentukan koperasi harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Tahapannya meliputi rapat pembentukan, penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, pembuatan akta pendirian, hingga pengesahan badan hukum. Kelengkapan administrasi pendukung, seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB), juga perlu dipenuhi sesuai kebutuhan dan jenis kegiatan usaha.

Koperasi yang dibentuk juga harus memiliki rencana usaha yang realistis. Perencanaan tersebut mencakup penentuan jenis usaha, kebutuhan modal, sumber pendapatan, serta pemetaan risiko agar kegiatan usaha dapat berjalan secara sehat dan berkelanjutan.

“Usaha koperasi tidak boleh dijalankan hanya berdasarkan perkiraan. Harus ada perencanaan yang matang agar usaha dapat berjalan secara sehat dan berkelanjutan,” terangnya.

Dalam pengelolaannya, keuangan koperasi wajib dipisahkan dari keuangan pribadi pengurus. Setiap penerimaan dan pengeluaran harus dicatat dengan bukti yang sah, sedangkan laporan keuangan perlu disampaikan secara transparan kepada anggota.

Koperasi juga wajib melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sesuai ketentuan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus sekaligus sarana bagi anggota untuk mengevaluasi kinerja dan perkembangan usaha koperasi.

Veronika menambahkan, pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait akan terus melakukan pembinaan dan pendampingan sesuai kewenangan. Pengurus koperasi diharapkan menindaklanjuti hasil pembinaan serta memperbaiki kelemahan yang ditemukan dalam pengelolaan kelembagaan maupun usaha.

"Keberhasilan koperasi tidak diukur hanya dari sudah memiliki badan hukum atau belum. Ukurannya adalah apakah koperasi memiliki aktivitas usaha, memberikan manfaat bagi anggota, dikelola secara sehat, dan mampu bertahan secara berkelanjutan,” pungkasnya. (zi/jp). 

Apel tersebut dihadiri Wakapolres Seruyan, KOMPOL Syaifullah, Kabag Ops Polres Seruyan, KOMPOL Ari Prasetyo, para pejabat utama dan bintara Polres Seruyan, perwakilan Koramil Seruyan Hilir SERDA Jamal, serta personel Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan.

Dalam amanatnya, personel diminta mengoptimalkan upaya pencegahan melalui deteksi dini dan pemetaan lokasi rawan kemacetan, pelanggaran, serta kecelakaan lalu lintas. Pengawasan juga diarahkan pada titik-titik yang berpotensi menjadi lokasi balap liar dan penggunaan knalpot yang tidak sesuai ketentuan.

Selain penindakan, operasi ini mengedepankan pembinaan dan edukasi keselamatan berkendara (safety riding), termasuk kepada kalangan pelajar. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko kecelakaan dan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas.

Wakapolres Seruyan, KOMPOL Syaifullah, menegaskan bahwa pelaksanaan operasi harus mengutamakan keselamatan masyarakat dengan mengedepankan edukasi, pencegahan, dan penegakan hukum sesuai ketentuan.

"Kami mengedepankan edukasi dan pencegahan, disertai penegakan hukum yang tegas, terukur, dan humanis. Kami mengajak masyarakat untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama,” ujar Syaifullah.

Dalam pelaksanaannya, petugas diarahkan mengoptimalkan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), baik statis maupun bergerak (mobile). Penindakan manual juga dilakukan terhadap pelanggaran prioritas, di antaranya melawan arus, tidak menggunakan helm, menggunakan knalpot yang tidak sesuai ketentuan, serta aksi balap liar.

Penindakan tersebut tetap harus dilakukan secara profesional, terukur, dan humanis dengan memperhatikan ketentuan hukum serta rasa keadilan bagi masyarakat.

Melalui Operasi Patuh Telabang 2026, Polres Seruyan bersama instansi terkait berupaya meningkatkan disiplin pengguna jalan sekaligus menekan risiko kecelakaan lalu lintas. Partisipasi masyarakat dalam mematuhi aturan menjadi faktor penting untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Kabupaten Seruyan. (gan/jp). 

Dalam apel tersebut, Kapolres membacakan amanat Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol. Iwan Kurniawan. Operasi Patuh Telabang 2026 mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman dan Berkeselamatan”.

Secara keseluruhan, sebanyak 573 personel dikerahkan untuk mendukung operasi di wilayah Kalimantan Tengah. Jumlah tersebut terdiri atas 108 personel Polda Kalteng, 415 personel Polresta dan Polres jajaran, serta 50 personel dari instansi terkait.

Apel gelar pasukan turut dihadiri Ketua DPRD Barito Timur, Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur, Ketua Pengadilan Negeri, Dandim 1012/Buntok, Kasatpol PP, perwakilan Jasa Raharja, pejabat utama Polres Bartim, para perwira, dan kapolsek jajaran.

Dalam amanatnya, Kapolda Kalteng menyoroti peningkatan angka kecelakaan lalu lintas yang menjadi dasar pentingnya penguatan upaya pencegahan dan penertiban di jalan raya.

Berdasarkan data Integrated Road Safety Management System (IRSMS) Ditlantas Polda Kalteng yang disampaikan dalam amanat tersebut, tercatat 920 kejadian kecelakaan lalu lintas sepanjang Januari–September 2026. Angka itu meningkat 10,4 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025, yakni sebanyak 833 kejadian.

Jumlah korban meninggal dunia juga meningkat dari 207 orang pada Januari–September 2025 menjadi 214 orang pada periode yang sama tahun 2026, atau naik sekitar 3,4 persen.

Data tersebut menjadi perhatian bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat edukasi keselamatan berkendara, pengawasan, dan penegakan hukum guna menekan angka kecelakaan serta mengurangi fatalitas korban.

Sasaran Operasi Patuh Telabang 2026 mencakup berbagai potensi gangguan lalu lintas, mulai dari kemacetan dan pelanggaran hingga kondisi yang dapat memicu kecelakaan. Pelaksanaannya diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus membangun budaya berlalu lintas yang aman dan bertanggung jawab.

Ia juga menekankan optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum lalu lintas, termasuk sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) statis dan mobile sesuai penerapannya di lapangan.

Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan mendukung penegakan hukum yang transparan, profesional, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

Selain itu, dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menimbulkan kabut asap di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah turut menjadi perhatian. Kabut asap dapat mengurangi jarak pandang pengguna jalan dan meningkatkan risiko kecelakaan.

Karena itu, personel yang terlibat dalam operasi diminta mengedepankan empati dan kepedulian, terutama ketika menghadapi masyarakat yang terdampak kondisi lingkungan tersebut.

Ia juga menginstruksikan personel untuk melakukan deteksi dini dan memetakan lokasi rawan kemacetan maupun kecelakaan, memberikan edukasi keselamatan kepada masyarakat dan pelajar, serta menegakkan hukum secara tegas, terukur, dan humanis.

Upaya lainnya meliputi optimalisasi Kawasan Tertib Lalu Lintas, penguatan koordinasi dengan Dinas Perhubungan, Jasa Raharja, TNI, dan instansi terkait, serta menjaga profesionalisme selama operasi berlangsung. Personel juga diminta menghindari tindakan kontraproduktif yang dapat merugikan masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap Polri.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Polres Barito Timur akan mendukung pelaksanaan Operasi Patuh Telabang 2026 melalui langkah preventif, edukatif, dan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Kapolres Bartim, AKBP Iqbal Sengaji, menegaskan bahwa operasi ini tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran, tetapi juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan raya.

"Melalui operasi ini, kami mengajak seluruh masyarakat Barito Timur untuk semakin disiplin dan tertib dalam berlalu lintas. Keselamatan merupakan tanggung jawab bersama. Patuhi aturan, lengkapi perlengkapan berkendara, dan utamakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya,” tegas Iqbal.

Ia juga meminta seluruh personel menjalankan tugas secara profesional, mengedepankan pendekatan humanis, dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Polres Bartim mengimbau pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan helm berstandar SNI, membawa kelengkapan surat kendaraan, tidak melawan arus, serta tidak menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Masyarakat juga diingatkan untuk tidak melakukan aksi balap liar.

Melalui Operasi Patuh Telabang 2026, sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan semakin kuat dalam mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar di wilayah hukum Polres Barito Timur.

Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas menjadi kunci untuk menekan risiko kecelakaan dan melindungi keselamatan seluruh pengguna jalan. (zi/jp). 

Berdasarkan informasi, api pertama kali diketahui muncul dari gudang di bagian belakang rumah yang sedang kosong. Saat diketahui warga, api telah membesar dan merambat ke bagian bangunan lainnya.

Peristiwa itu terungkap setelah seorang saksi berinisial A.W. pulang dari pasar untuk membeli rokok. Setibanya di rumah, saksi mendapat informasi dari istrinya mengenai kobaran api yang terlihat dari rumah milik Pemkab Batola di sebelah tempat tinggal mereka.

Saksi kemudian memeriksa lokasi dan mendapati api berasal dari gudang di bagian belakang bangunan. Melihat api telah membesar, ia segera memberitahukan kejadian tersebut kepada warga sekitar untuk membantu pemadaman.

Warga bersama petugas pemadam kebakaran kemudian mendatangi lokasi dan melakukan upaya pemadaman guna mencegah api meluas.

Bangunan yang terbakar berukuran sekitar 20 x 30 meter. Rumah tersebut memiliki konstruksi tongkat kayu ulin, lantai dan dinding papan, serta atap seng.

Personel Polsek Marabahan telah mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan penanganan awal. Petugas juga mencatat keterangan saksi, mengamankan barang bukti, serta memasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

Berdasarkan laporan awal, titik awal api diketahui berada di area gudang belakang rumah. Namun, penyebab pasti kebakaran belum dapat dipastikan dan masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Pemilik bangunan yang mengalami kerugian materiil dalam peristiwa tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Nilai kerugian sementara ditaksir mencapai Rp300 juta.

Polres Barito Kuala mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama pada bangunan berbahan kayu yang memungkinkan api merambat dengan cepat. (lim/jp). 

Kegiatan tersebut dipimpin Kapolsek Dusun Tengah, IPTU Stefanus Rantealo, didampingi Wakapolsek IPTU Edi S. dan sejumlah personel Polsek Dusun Tengah.

Dalam sosialisasi itu, para pelajar diberikan pemahaman mengenai bentuk-bentuk perundungan, termasuk tindakan mengejek, menghina, atau merendahkan orang lain berdasarkan kondisi fisik dan penampilan. Para siswa juga diajak membangun sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, serta menjaga perkataan dan perilaku dalam pergaulan sehari-hari.

Kapolres Barito Timur, AKBP Iqbal Sangaji melalui Kapolsek Dusun Tengah, IPTU Stefanus Rantealo, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap dunia pendidikan melalui program Polisi Peduli Pendidikan (Poldik).

"Melalui sosialisasi ini, kami berharap seluruh siswa dan siswi MA Ampah memahami dampak negatif bullying dan body shaming. Kami mengajak para pelajar untuk saling menghormati, menghargai perbedaan, serta menjaga perkataan dan perilaku agar tidak menyakiti atau merendahkan orang lain,” ujar IPTU Stefanus.

Ia juga mengimbau para pelajar agar berani melaporkan kepada guru, pihak sekolah, atau orang tua apabila mengalami maupun mengetahui tindakan perundungan di lingkungan sekolah.

Menurutnya, keterlibatan seluruh pihak, mulai dari siswa, guru, orang tua, hingga kepolisian, diperlukan untuk membangun lingkungan pendidikan yang aman dan mencegah terjadinya perundungan.

Kapolsek Dusun Tengah turut menyampaikan apresiasi kepada pihak MA Ampah atas dukungan dan kesempatan yang diberikan sehingga kegiatan sosialisasi tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Polsek Dusun Tengah menyatakan akan terus mendorong upaya pencegahan perundungan melalui edukasi dan pendekatan kepada pelajar guna menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menghormati sesama. (zi/jp). 

Dalam kegiatan tersebut, IPTU Stefanus didampingi Wakapolsek Dusun Tengah, IPTU Edi S., serta sejumlah personel Polsek Dusun Tengah. Petugas turun langsung ke jalan untuk mengatur arus kendaraan agar aktivitas masyarakat pada pagi hari berlangsung lancar dan tertib.

Kapolres Barito Timur, AKBP Iqbal Sangaji melalui Kapolsek Dusun Tengah, IPTU Stefanus Rantealo, menyampaikan bahwa pengaturan lalu lintas tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di kawasan sekolah yang berpotensi mengalami peningkatan volume kendaraan pada jam sibuk.

Kapolsek juga mengimbau para pengguna jalan agar mematuhi peraturan lalu lintas, meningkatkan kewaspadaan, serta mengutamakan keselamatan selama berkendara guna mencegah kecelakaan.

Melalui kegiatan ini, Polsek Dusun Tengah menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban, serta mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas) di wilayah hukumnya.

Kegiatan tersebut juga sejalan dengan semangat “Polisi Bersama Masyarakat” dalam mendukung pelaksanaan program 100 Hari Kapolri. (zi/jp). 

Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi menyampaikan hal itu saat mengundang para kepala desa dan lurah se-Kabupaten Barito Kuala dalam pertemuan membahas penanganan karhutla di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Minggu (25/10/2026) malam. 

H Bahrul Ilmi mengatakan, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, terutama pemerintah desa dan kelurahan sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan serta penanggulangan kebakaran.

"Penanganan karhutla adalah tanggung jawab kita bersama. Alhamdulillah, melalui bantuan Presiden, Kabupaten Barito Kuala mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp10 miliar untuk penanganan karhutla,” ujarnya.

Ia menjelaskan, bantuan mesin pemadam beserta perlengkapannya direncanakan disalurkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Barito Kuala. Bantuan tersebut diharapkan memperkuat kesiapsiagaan di tingkat desa dan kelurahan agar kebakaran dapat ditangani sejak dini sebelum meluas.

Selain dukungan sarana pemadam, H Bahrul Ilmi berharap setiap desa membentuk Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) sehingga masyarakat memiliki tim yang dapat bergerak cepat ketika terjadi kebakaran.

"Kita berharap masing-masing desa memiliki BPK, agar penanganan dini dapat dilakukan di tingkat desa masing-masing. Dengan begitu, api bisa segera ditangani sehingga tidak sampai meluas ke mana-mana,” katanya.

Kepala Desa Belandean, Elly Rahmah, mengapresiasi perhatian pemerintah daerah terhadap upaya penanganan karhutla melalui rencana bantuan mesin pemadam dan perlengkapan bagi BPK di desa-desa.

Menurutnya, dukungan sarana tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat sekaligus memperkuat koordinasi dan gotong royong antardesa dalam menghadapi ancaman kebakaran.

"Dengan adanya mesin pemadam dan kelengkapan peralatan ini, mudah-mudahan penanganan karhutla dapat dilakukan secara bersama-sama dengan mengedepankan semangat gotong royong,” ujar Elly.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala, Slamet, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Batola, Mujib, Kepala Satpol PP Batola, M. Syarawi, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Batola, jajaran BPBD Batola, para camat, serta kepala desa se-Kabupaten Barito Kuala.

Pemda berharap penguatan sarana pemadam dan pembentukan BPK di tingkat desa dapat meningkatkan kesiapsiagaan serta mempercepat penanganan kebakaran di Kabupaten Barito Kuala. (ali/jp). 

Dalam pertemuan yang berlangsung di halaman Kantor Kecamatan Batu Ampar itu, Bupati mengingatkan masyarakat agar perbedaan pilihan dalam demokrasi tidak memicu konflik maupun perpecahan.

"Saya ingin wajah demokrasi di Kabupaten Seruyan bukan wajah permusuhan dan perselisihan, tetapi menjadi wajah damai, bahagia, mempersatukan, saling memperkuat, dan saling mengasihi,” tegasnya.

Kegiatan tersebut dihadiri Kapolres Seruyan beserta jajaran, kepala organisasi perangkat daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), kepala desa, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Camat Batu Ampar menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah. Aspirasi tersebut mencakup peningkatan infrastruktur jalan penghubung antardesa dan antarkecamatan, penguatan fasilitas serta ketersediaan tenaga kesehatan, dan perluasan jaringan telekomunikasi untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan.

Menanggapi berbagai kebutuhan tersebut, Bupati menekankan pentingnya peningkatan disiplin aparatur dan optimalisasi pelayanan di sektor pendidikan serta kesehatan. Ia juga mengingatkan seluruh pihak untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat. Berbagai aspirasi yang disampaikan diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan prioritas pembangunan di Kecamatan Batu Ampar. (gan/jp). 

Penyambutan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Barito Utara, Sekretaris Daerah (Sekda) Barito Utara, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kunjungan kerja ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat koordinasi antara TNI dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Bupati H Shalahuddin menegaskan, pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keamanan serta stabilitas wilayah. Menurutnya, koordinasi lintas sektor diperlukan untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif bagi masyarakat.

"Kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan unsur terkait diperlukan untuk mengantisipasi berbagai tantangan serta menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitas masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, sinergi antarlembaga tidak hanya berperan dalam menjaga stabilitas daerah, tetapi juga mendukung pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Dengan koordinasi yang berkelanjutan, berbagai program pemerintah diharapkan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Barito Utara,” ujar H Shalahuddin.

H Shalahuddin berharap kunjungan kerja Pangdam XXII/Tambun Bungai dapat semakin memperkuat hubungan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan jajaran TNI, khususnya dalam menjaga keamanan wilayah serta mendukung percepatan pembangunan daerah.

"Sinergi tersebut menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan Barito Utara yang aman, maju, sejahtera, dan berdaya saing,” tandasnya. (emca/jp). 

Komitmen tersebut disampaikan Bupati saat menyambut Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin beserta rombongan dalam acara ramah tamah di Rumah Jabatan Bupati Barito Utara, Minggu (25/10/2026).

H Shalahuddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan Pangdam ke Kabupaten Barito Utara. Ia menilai, pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat kerja sama antarlembaga dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

"Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Barito Utara, kami menyampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak Pangdam berkunjung di tengah padatnya agenda. Kehadiran Bapak Pangdam merupakan kehormatan dan kebanggaan bagi kami, sekaligus momentum untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergi antara Pemda, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat,” ujar H Shalahuddin.

Ia menegaskan, Pemkab Barito Utara berkomitmen menjaga dan meningkatkan hubungan kerja sama dengan jajaran TNI, khususnya Kodam XXII/Tambun Bungai. Menurutnya, koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah dan unsur keamanan merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan kondisi daerah yang aman, tertib, dan kondusif.

Bupati berharap, hubungan baik yang telah terjalin dapat terus dipelihara dan ditingkatkan sehingga seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat dapat bergerak bersama dalam mendukung program pembangunan daerah.

"Suasana hangat ini tidak hanya menjadi kenangan berkesan, tetapi juga memperkokoh sinergi dan semangat kebersamaan dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” tegasnya.

H Shalahuddin juga menyampaikan terima kasih kepada Pangdam beserta rombongan yang menyempatkan diri berkunjung ke Muara Teweh di sela-sela kunjungan kerja ke Kabupaten Murung Raya. Ia berharap kunjungan tersebut semakin memperkuat hubungan kelembagaan dan koordinasi antara Pemkab Barito Utara dengan jajaran TNI.

Sementara itu, Pangdam XXII/Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin, menjelaskan bahwa kunjungannya ke wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan juga berkaitan dengan perhatian terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta rencana peresmian Kodim baru di Kabupaten Barito Utara dan Murung Raya.

Zainul menyebutkan, surat keputusan dan pejabat untuk Kodim di Barito Utara telah ditetapkan, sedangkan bangunan yang disiapkan pemerintah daerah sejak masa Kodam XII/Tanjungpura belum diresmikan.

Menurut Pangdam, keberadaan satuan kewilayahan yang lengkap dapat memperkuat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sehingga pelaksanaan pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

Selain itu, Pangdam menyampaikan bahwa pembangunan Markas Kodam di Kalimantan Selatan tengah dipercepat. Gedung lima lantai tersebut ditargetkan selesai pada akhir 2026 dan diresmikan pada 2027.

Kegiatan ramah tamah tersebut turut dihadiri Danrem 102/Panju Panjung Brigjen TNI Wimoko, Wakil Bupati Barito Utara Felix Sonadie Y. Tingan, Sekda Muhlis, Kapolres, Dandim 1013, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta tokoh masyarakat. (emca/jp). 

Pelepasan tersebut menjadi momentum untuk memotivasi para peserta agar mengikuti musabaqah dengan penuh semangat, menampilkan kemampuan terbaik, serta turut memperkuat syiar Al-Qur’an di Kabupaten HSS.

MTQ ke-52 Tingkat Kabupaten HSS tahun ini dipusatkan di Desa Bajayau, Kecamatan Daha Barat. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi para peserta untuk menunjukkan kemampuan dalam membaca dan memahami Al-Qur’an, sekaligus mendorong pembinaan generasi Qurani dan mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat.

Pelepasan kafilah berlangsung sederhana dan khidmat. Para peserta diharapkan dapat mengikuti seluruh rangkaian musabaqah dengan menjunjung tinggi sportivitas serta menjadikan MTQ sebagai kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan memperdalam kecintaan terhadap Al-Qur’an.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati HSS beserta istri, Sekretaris Daerah Kabupaten HSS, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten HSS, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten HSS, jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten HSS, para camat, serta perwakilan TP PKK dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten HSS. (ari/jp). 

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba, sekaligus mendukung keselamatan transportasi angkutan batu bara di wilayah Barito Timur.

Operasi dipimpin Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Timur, IPTU Ismail Lubis, S.H., dengan melibatkan personel gabungan dari Satresnarkoba, Satuan Samapta, Satintelkam, dan Provost.

Pemeriksaan dilakukan terhadap para sopir yang melintas di jalur angkutan batu bara tersebut. Berdasarkan hasil tes urine, tidak ditemukan indikasi penggunaan narkoba pada 32 sopir yang diperiksa.

Kapolres Barito Timur, AKBP Iqbal Sengaji melalui Kasi Humas Polres Barito Timur, AKP Eko Sutrisno, mengatakan pemeriksaan urine merupakan langkah preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba, terutama di kalangan pengemudi kendaraan angkutan yang memiliki tanggung jawab besar terhadap keselamatan pengguna jalan.

"Pemeriksaan urine ini merupakan langkah preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba, khususnya bagi para pengemudi angkutan batu bara yang memiliki tanggung jawab besar terhadap keselamatan di jalan,” ujar Eko.

Ia juga mengimbau masyarakat agar menjauhi narkoba serta berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui dugaan penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba.

Menurutnya, Polres Barito Timur akan terus meningkatkan upaya pencegahan dan pengawasan melalui kegiatan yang terukur serta kerja sama dengan masyarakat guna menekan penyalahgunaan narkoba dan memutus mata rantai peredarannya.

Ia menegaskan, bahwa upaya pemberantasan narkoba membutuhkan komitmen bersama dan pelaksanaan yang konsisten serta berkelanjutan.

"Polres Barito Timur berkomitmen untuk terus melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba melalui kegiatan pemeriksaan, deteksi dini, serta penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar AKP Eko. 

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan serta keselamatan masyarakat.

Polres Barito Timur menyatakan kegiatan razia dan pemeriksaan urine akan terus dilakukan secara berkelanjutan dengan menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Seluruh rangkaian kegiatan pada Minggu tersebut berlangsung aman, lancar, dan kondusif.

Melalui kegiatan ini, Polres Barito Timur menegaskan komitmennya dalam mencegah penyalahgunaan narkoba serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukumnya. (zi/jp). 

Dalam kegiatan tersebut, personel Polresta Banjarmasin melaksanakan pengamanan ibadah guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada umat Kristiani. Kehadiran polisi juga menjadi bagian dari pelayanan kepada masyarakat dalam menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif.

Selain pengamanan, personel menyampaikan imbauan kepada jemaat agar berperan aktif menjaga keamanan lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan narkotika. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian bersama karena dapat berdampak terhadap individu, keluarga, dan lingkungan sosial, terutama generasi muda.

Personel juga mengingatkan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan dan kejahatan seksual. Para orang tua diimbau meningkatkan pengawasan, membangun komunikasi terbuka dengan anak, serta mewaspadai potensi ancaman, baik di lingkungan sekitar maupun melalui media digital.

Masyarakat juga diharapkan segera melaporkan dugaan kekerasan atau pelecehan terhadap anak kepada pihak berwenang agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui kegiatan Minggu Kasih, Polresta Banjarmasin mengajak masyarakat untuk terus menjaga toleransi, menghormati perbedaan keyakinan, dan memperkuat kepedulian terhadap keamanan serta perlindungan kelompok rentan.

Sinergi antara kepolisian dan masyarakat diharapkan dapat mendukung terpeliharanya kerukunan antarumat beragama, menciptakan lingkungan yang aman, serta melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa. (fah/jp). 

Menurut Sutrisno, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang unjuk bakat, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kemampuan literasi, komunikasi, dan kepercayaan diri generasi muda.

Hal itu disampaikannya di Puruk Cahu, Sabtu (24/10/2026). Ia menilai berbagai perlombaan yang digelar, seperti pidato, pembuatan video blog (vlog), dan kreasi yel-yel, dapat menjadi ruang bagi peserta untuk mengasah kemampuan sekaligus mengekspresikan gagasan secara kreatif.

"Melalui lomba pidato, mereka belajar menyampaikan gagasan, sedangkan melalui vlog, mereka berlatih menuangkan ide secara kreatif. Semua ini merupakan bekal yang sangat berharga bagi generasi muda. Kami berharap wadah seperti ini terus dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya ke depan,” ujar Sutrisno.

Ia menambahkan, kegiatan positif bagi pemuda juga berperan penting dalam membentuk karakter dan memperkuat jati diri generasi muda Murung Raya di tengah pesatnya arus informasi dan pengaruh budaya dari luar.

Menurutnya, generasi muda perlu dibekali nilai-nilai positif agar mampu menyikapi perubahan zaman secara bijak tanpa kehilangan identitas dan kebanggaan terhadap budaya daerah.

"Di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, kita tentu khawatir jika anak-anak hanya menerima pengaruh negatif tanpa memiliki pegangan yang kuat. Kegiatan seperti ini menjadi alternatif nyata agar mereka memiliki aktivitas bermanfaat, bangga terhadap budaya sendiri, dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak mendukung pertumbuhan mereka,” katanya.

Mengusung tema “Pemuda Berkarya, Murung Raya Maju dan Sejahtera”, Pekan Kreativitas Pemuda 2026 diharapkan menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat, meningkatkan kreativitas, serta membangun karakter yang tangguh dan berdaya saing.

Sutrisno menegaskan, pemuda memiliki peran strategis dalam menentukan masa depan daerah. Karena itu, pemberian ruang dan kesempatan untuk berkarya perlu terus didukung agar potensi generasi muda dapat berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan.

"Pemuda adalah aset terbesar daerah ini. Ketika mereka diberi kesempatan berkreasi, masa depan Murung Raya berada di tangan generasi yang kreatif, berakhlak, dan siap membangun daerahnya. Semoga semangat ini terus menyala dan membawa dampak nyata bagi kemajuan Kabupaten Murung Raya,” pungkasnya. (maya/jp). 

Dina mengapresiasi panitia dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, Pekan Kreativitas Pemuda menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat dan minat sekaligus mengembangkan potensi diri melalui kegiatan positif.

Hal itu disampaikan Dina seusai pembukaan Pekan Kreativitas Pemuda 2026 di Aula Rumah Jabatan Bupati Murung Raya, Jum'at (23/10/2026).

Dina yang juga menjabat Ketua Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Murung Raya itu menyatakan komitmennya untuk terus mendorong program pemberdayaan pemuda, perempuan, dan anak di wilayah setempat.

Menurutnya, penyelenggaraan kegiatan tersebut mencerminkan kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan organisasi kepemudaan dalam memberikan ruang bagi generasi muda untuk berkembang.

"Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bentuk sinergi yang solid antara pemerintah daerah dengan berbagai organisasi masyarakat dan kepemudaan,” ujar Dina.

Ia menambahkan, keterlibatan Forum PUSPA, Tim Penggerak PKK, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), serta Karang Taruna diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan memperluas pelaksanaan kegiatan positif bagi masyarakat.

Dina berharap Pekan Kreativitas Pemuda tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi, membangun kepercayaan diri, serta mengasah jiwa kepemimpinan peserta.

"Melalui ajang ini, diharapkan lahir generasi penerus yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing tinggi untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah pada masa mendatang,” tuturnya.

Pekan Kreativitas Pemuda 2026 berlangsung selama empat hari, mulai 23 hingga 26 Oktober 2026. Kegiatan ini diikuti sekitar 200 peserta dari berbagai sekolah di Kabupaten Murung Raya.

Sejumlah perlombaan digelar dalam kegiatan tersebut, di antaranya vokal solo kategori pop dan dangdut, senam kreasi, peragaan busana adat Nusantara dan batik kreasi, lomba yel-yel, cerdas cermat, pidato, serta pembuatan video pendek atau vlog.

Melalui beragam perlombaan tersebut, peserta diharapkan dapat mengembangkan kemampuan, kreativitas, dan keberanian untuk menampilkan potensi masing-masing. (maya/jp). 

Pengecekan lapangan (ground check) sekaligus pemadaman dilakukan mulai pukul 09.30 WIB hingga 19.30 WIB. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, petugas menemukan area terbakar berupa lahan gambut dan semak belukar dengan luas diperkirakan mencapai lima hektare.

Sebanyak 38 personel Polri bersama lima warga setempat dikerahkan untuk memadamkan api dan melakukan pendinginan di area yang masih menyisakan titik api. Penanganan didukung empat unit kendaraan roda empat, tiga unit alat pemadam kebakaran jenis alkon, serta 15 unit alat komunikasi handy talky (HT) untuk menunjang koordinasi petugas di lapangan.

Lokasi kebakaran berjarak sekitar 16,5 kilometer dari Markas Polres Barito Timur, dengan waktu tempuh kurang lebih 30 menit melalui jalur darat. Akses menuju lokasi dapat dilalui kendaraan sehingga petugas dapat menjangkau area kebakaran untuk melakukan pemadaman.

Kapolres Barito Timur, AKBP Iqbal Sengaji, menegaskan pentingnya kecepatan penanganan dan kerja sama dengan masyarakat dalam mengendalikan karhutla. Menurutnya, kebakaran di lahan gambut perlu mendapat perhatian khusus karena bara api dapat bertahan di bawah permukaan tanah dan berpotensi memicu kebakaran kembali.

Petugas melakukan pemadaman dan pendinginan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api serta mencegah kebakaran meluas ke area sekitarnya. Selain itu, masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Barito Timur, AKP Eko Sutrisno, menyampaikan bahwa penanganan karhutla merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam melindungi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendeteksi dini kebakaran dan mencegah penyebarannya.

AKP Eko mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla serta berperan aktif menjaga lingkungan guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Barito Timur. (zi/jp). 

Pelatihan yang dipandu instruktur dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Batola tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan teknis relawan dalam menghadapi ancaman karhutla. Materi pelatihan meliputi pengoperasian mesin dan pompa serta teknik dasar pemadaman di lapangan.

Bupati H Bahrul Ilmi hadir langsung untuk mendampingi peserta sekaligus memberikan dorongan agar para relawan terus meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menjalankan tugas penanggulangan karhutla.

Dalam arahannya, Bupati H Bahrul Ilmi, menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kerja sama berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, BPBD, dan para relawan. Selain koordinasi, kesiapan personel dan penguasaan peralatan juga menjadi faktor penting dalam mendukung upaya pemadaman.

"Upaya penanggulangan karhutla ini merupakan perjuangan bersama yang melibatkan banyak pihak, mulai dari TNI, Polri, hingga BPBD. Namun, kita juga harus menunjukkan bahwa kita memiliki keterampilan dan kemampuan. Tidak ada orang yang tidak bisa, yang ada hanyalah orang yang tidak mau belajar. Semua orang memang awalnya tidak bisa, tapi kalau mau belajar pasti bisa,” ujar H Bahrul Ilmi di hadapan para peserta.

Melalui pelatihan tersebut, para relawan diharapkan mampu mengoperasikan peralatan pemadam dengan baik serta meningkatkan kesiapan dalam membantu penanganan karhutla di wilayah Kabupaten Barito Kuala. (dsk/ali/jp). 

Pesan tersebut disampaikan Bupati dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Bupati HSS, H Suriani pada Orientasi dan Pengukuhan Dewan Hakim MTQ ke-52 Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026, di Aula Kantor Kecamatan Kandangan, Sabtu (24/10/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda HSS, Camat Daha Barat, serta para Dewan Hakim yang dikukuhkan untuk bertugas dalam pelaksanaan MTQ ke-52 tingkat kabupaten.

Wabup juga menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten HSS dan seluruh pihak yang telah mempersiapkan penyelenggaraan MTQ. Ia berharap kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada keberhasilan perlombaan, tetapi juga mampu memperkuat kehidupan keagamaan masyarakat.

"Harapan kita tentu lebih besar daripada sekadar suksesnya sebuah perlombaan. Kita ingin Al-Qur’an semakin dekat dengan kehidupan masyarakat, dibaca oleh anak-anak kita, dipelajari oleh generasi muda, dipahami maknanya, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar H Suriani.

Selain menekankan pentingnya pembinaan Al-Qur’an, ia juga mengingatkan Dewan Hakim agar menjaga kualitas dan kredibilitas penyelenggaraan MTQ melalui penilaian yang adil, objektif, dan profesional.

Menurutnya, setiap peserta telah melalui proses belajar, latihan, dan bimbingan yang membutuhkan waktu serta pengorbanan. Karena itu, para hakim diminta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, berpedoman pada ketentuan yang berlaku, serta menjunjung tinggi integritas dalam memberikan penilaian.

Wabup berharap MTQ dapat menjadi ruang bagi peserta untuk mengembangkan kemampuan, meraih prestasi, sekaligus memperoleh motivasi untuk terus mempelajari dan mendalami Al-Qur’an. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, kegiatan tersebut diharapkan turut melahirkan generasi Qurani yang berilmu dan berakhlak.

Ia menegaskan, pembinaan Al-Qur’an tidak boleh berhenti setelah pelaksanaan MTQ berakhir. Upaya tersebut perlu terus diperkuat melalui keluarga, sekolah, pondok pesantren, rumah tahfiz, serta lembaga keagamaan lainnya.

Untuk itu, ia mendorong LPTQ bersama para pembina dan pihak terkait agar mengembangkan pola pembinaan yang terarah dan berkesinambungan. Anak-anak dan generasi muda perlu mendapatkan kesempatan serta pendampingan yang memadai agar kemampuan membaca, menghafal, memahami, dan mengamalkan Al-Qur’an terus meningkat.

"Kita ingin Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus melahirkan generasi yang tidak hanya mampu membaca dan menghafal Al-Qur’an dengan baik, tetapi juga menjadikan ajarannya sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak,” jelasnya.

Melalui orientasi dan pengukuhan Dewan Hakim MTQ ke-52 ini, Wabup berharap penyelenggaraan musabaqah berlangsung dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan. Lebih dari itu, MTQ diharapkan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat syiar Islam, meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur’an, dan membina generasi Qurani di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (ari/jp). 

Penyuluhan dipimpin Kanit Gakkum Satlantas Polresta Banjarmasin, IPDA Donny, bersama anggota Unit Penegakan Hukum (Gakkum). Materi yang disampaikan menekankan pentingnya respons yang tepat saat menemukan kecelakaan lalu lintas, termasuk memperhatikan keselamatan diri dan kondisi di sekitar lokasi kejadian.

Pemahaman mengenai pertolongan pertama dinilai penting agar masyarakat tidak bertindak gegabah ketika menghadapi situasi darurat. Penolong perlu memastikan kondisi lokasi aman serta memberikan bantuan sesuai kemampuan tanpa memperburuk kondisi korban.

Melalui kegiatan tersebut, Satlantas Polresta Banjarmasin berharap mahasiswa mampu memahami prinsip dasar pertolongan pertama dan meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan sesama pengguna jalan.

Edukasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas, sekaligus mendorong peran aktif generasi muda dalam menciptakan lalu lintas yang aman dan berkeselamatan. (fah/jp). 

Bantuan disalurkan melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Muara Uya sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang kehilangan tempat tinggal dan harta benda akibat kebakaran yang terjadi pada pagi hari.

Kegiatan tersebut dihadiri Camat Muara Uya, Mulyadi, S.Sos., KP, Kapolsek Muara Uya, IPDA M. Rusdi, S.Sos., perwakilan Danramil Muara Uya, Kepala Desa Muara Uya, relawan, TKSK Kecamatan Muara Uya, serta warga terdampak.

Bantuan yang diberikan meliputi sembako, makanan siap saji, kasur lipat, selimut, terpal, paket kebutuhan keluarga (family kit), pakaian, perlengkapan ibadah, dan berbagai kebutuhan dasar lainnya.

Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak para korban sekaligus meringankan beban warga dalam menghadapi dampak bencana.

Sebelumnya, kebakaran terjadi sekitar pukul 09.00 Wita di kawasan permukiman Blok Pasar Lama. Api dengan cepat menjalar di antara bangunan yang didominasi material kayu hingga mengakibatkan 15 rumah terdampak. Sebagian besar bangunan mengalami kerusakan berat.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 rumah diketahui berpenghuni, sedangkan lima rumah lainnya dalam keadaan kosong. Kerugian materiil akibat peristiwa tersebut diperkirakan mencapai Rp1,5 miliar.

Kebakaran itu juga menelan korban jiwa. Seorang perempuan lanjut usia bernama Murniati, 80 tahun, meninggal dunia setelah mengalami kondisi darurat saat menyaksikan rumahnya terbakar.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban sempat keluar dari rumahnya. Namun, ketika melihat api membakar kediamannya, korban diduga mengalami syok hingga pingsan. Korban kemudian dibawa ke Puskesmas Muara Uya untuk mendapatkan penanganan medis, tetapi dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 10.00 Wita.

Personel Polsek Muara Uya yang berada di lokasi turut melakukan penanganan bersama petugas pemadam kebakaran dan warga setempat. Berkat kerja sama seluruh pihak, api berhasil dipadamkan sekitar pukul 10.50 Wita.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo Jayawardana melalui Kasi Humas IPTU Heri Siswoyo, menyampaikan bahwa personel kepolisian melakukan penanganan di lokasi, mendata warga terdampak, serta menyelidiki penyebab kebakaran.

Untuk kepentingan penyelidikan, Unit Identifikasi (Inafis) Satreskrim Polres Tabalong telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Tim Inafis juga akan mendatangkan tim dari Bidang Laboratorium Forensik (Bidlabfor) Polda Kalimantan Selatan guna membantu pemeriksaan dan memastikan penyebab kebakaran.

Polres Tabalong mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama di kawasan permukiman padat dengan bangunan yang didominasi material kayu. Warga juga diminta memeriksa instalasi listrik secara berkala, memastikan penggunaan peralatan listrik sesuai standar, serta berhati-hati saat menggunakan sumber api.

Kepolisian mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan lingkungan dan segera melaporkan potensi bahaya kebakaran kepada petugas agar risiko kejadian serupa dapat diminimalkan. (fah/jp). 

Hal tersebut disampaikan H Shalahuddin dalam kegiatan sosialisasi dan koordinasi bersama masyarakat Desa Lemo di Ruang Rapat Sekretariat Daerah (Setda) Barito Utara, Jum'at (23/10/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan, Sekretaris Daerah Muhlis, Ketua DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah, Camat Teweh Tengah, serta masyarakat Desa Lemo yang terdampak pembangunan.

H Shalahuddin menegaskan, bahwa pembangunan Jembatan Lemo memiliki peran strategis dalam meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar transportasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Jembatan ini sangat penting untuk menghubungkan Desa Lemo dengan Muara Teweh. Kami yakin, setelah jembatan ini selesai, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan desa akan semakin cepat,” ujarnya.

Selain menekankan manfaat pembangunan, Bupati juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan dan keluhan terkait dampak proyek, termasuk terhadap rumah warga, akses transportasi, kebisingan, keselamatan, dan lingkungan sekitar.

"Kami meminta dukungan Bapak dan Ibu sekalian. Jika ada masyarakat yang terdampak, silakan sampaikan dalam forum ini agar bisa kita koordinasikan dan carikan solusi bersama,” tegasnya.

Terkait hak warga terdampak, H Shalahuddin menyatakan bahwa pemerintah daerah akan memproses penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk apabila terdapat hak atas ganti rugi atau bentuk kompensasi lainnya.

Ia menjelaskan, penyelesaian persoalan tersebut memerlukan tahapan administrasi dan penganggaran sesuai mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah, lanjutnya, berkomitmen memberikan kepastian kepada masyarakat dengan tetap mengikuti prosedur yang berlaku.

Bupati berharap masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan sehingga proyek Jembatan Lemo berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi warga, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat yang terdampak.

"Kita ingin pembangunan berjalan lancar, tetapi hak masyarakat juga harus diperhatikan. Mari kita selesaikan semuanya melalui komunikasi dan musyawarah yang baik,” jelasnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Sekretaris Daerah Barito Utara, Muhlis memandu pemaparan dan diskusi interaktif bersama peserta. (emca/jp). 

Pembukaan kegiatan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Murung Raya, Lynda Kristiane, mewakili Bupati Murung Raya, Heriyus. Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Ketua I DPRD Murung Raya sekaligus Ketua Forum Puspa Murung Raya, Dina Maulidah, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, perwakilan organisasi kepemudaan, peserta dari berbagai sekolah, serta tamu undangan.

Dalam sambutan Bupati Heriyus yang dibacakan Lynda Kristiane, disampaikan bahwa generasi muda merupakan aset penting sekaligus penentu masa depan daerah. Karena itu, pemuda perlu membekali diri dengan kreativitas, inovasi, penguasaan teknologi, dan kemampuan literasi agar mampu menghadapi perkembangan zaman.

Selain mendorong kreativitas, Heriyus juga menekankan pentingnya literasi digital di tengah derasnya arus informasi. Generasi muda diharapkan mampu berpikir kritis, memahami konteks informasi, serta tidak mudah mempercayai atau menyebarkan berita yang belum terverifikasi.

"Generasi muda harus membiasakan diri membaca, memahami konteks informasi dan bersikap kritis sebelum mempercayai atau menyebarkan berita. Dengan demikian, mereka dapat tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, santun, bijak dan bertanggung jawab,” ujar Sekda.

Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (DKOP) Murung Raya, Jayadie Y. Dadi, mengatakan Pekan Kreativitas Pemuda 2026 menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat, minat, dan potensi. Kegiatan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat persatuan, patriotisme, serta kepedulian pemuda terhadap pembangunan daerah dan bangsa.

Pekan Kreativitas Pemuda 2026 diisi dengan berbagai perlombaan, meliputi vokal solo pop dan dangdut, senam kreasi, peragaan busana adat Nusantara dan batik kreasi, yel-yel, cerdas cermat, pidato, serta pembuatan video pendek atau vlog.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Murung Raya berharap generasi muda dapat menyalurkan potensi secara positif sekaligus membangun karakter, meningkatkan kreativitas, dan memperkuat semangat kebangsaan dalam menyambut Hari Sumpah Pemuda ke-98. (maya/jp). 

Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati HSS, H Syafrudin Noor, diwakili Wakil Bupati H Suriani, Sabtu (23/10/2026). 

Bupati H Syafrudin Noor dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Bupati H Suriani, menegaskan bahwa investasi memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperluas kesempatan usaha.

Karena itu, penyusunan peta potensi investasi harus didukung data dan informasi yang akurat, jelas, serta sesuai dengan kondisi di lapangan. Pemetaan tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi peluang investasi yang potensial untuk dikembangkan menjadi sektor unggulan Kabupaten HSS.

Melalui ekspose akhir ini, hasil pemetaan dikaji kembali dengan melibatkan berbagai pihak guna memperoleh masukan dan saran. Langkah tersebut diperlukan agar potensi yang telah teridentifikasi dapat dinilai kelayakannya, ditetapkan sebagai prioritas, dan ditindaklanjuti melalui langkah konkret.

Wabup juga menekankan pentingnya menyiapkan proyek investasi yang siap ditawarkan kepada calon investor atau Investment Project Ready to Offer (IPRO). Kesiapan proyek dinilai penting agar investor memperoleh informasi yang memadai mengenai peluang usaha, prospek investasi, serta dukungan yang dapat diberikan pemerintah daerah.

Selain penyiapan proyek, ia mendorong seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam penyediaan data investasi yang akurat dan berkelanjutan. Promosi potensi daerah juga perlu dioptimalkan agar peluang investasi di Kabupaten HSS semakin dikenal dan mampu menarik minat investor.

Menurutnya, peta potensi investasi tidak boleh berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi harus menjadi acuan dalam mendorong realisasi investasi. Dengan tindak lanjut yang terarah, potensi unggulan daerah diharapkan dapat berkembang menjadi kegiatan usaha yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten HSS, Muhammad Arliyan Syahrial, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten HSS, Muhammad Rezha Setyadi, para kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten HSS, serta pelaku usaha di Kabupaten HSS.

Melalui penyusunan peta potensi investasi ini, Pemerintah Kabupaten HSS berharap terbangun kesamaan persepsi dan komitmen lintas sektor dalam mengembangkan potensi unggulan daerah. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi, membuka peluang ekonomi baru, serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (ari/jp). 

Rapat yang difasilitasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kapuas itu dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Usis I Sangkai. Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Kantor Pertanahan (Kantah) ATR/BPN Kabupaten Kapuas, sejumlah pimpinan perangkat daerah teknis terkait, serta tim penilai pertimbangan tata ruang Kabupaten Kapuas.

Pembahasan difokuskan pada penelaahan dokumen permohonan KKPR dari sejumlah wilayah kecamatan. Permohonan yang dievaluasi mencakup berbagai rencana pemanfaatan ruang, antara lain pembangunan rumah tinggal masyarakat, kawasan agroforestry, fasilitas stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), dan areal perkebunan.

Evaluasi teknis tersebut menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan dalam penerbitan KKPR. Setiap permohonan perlu ditelaah dengan mempertimbangkan kesesuaiannya terhadap ketentuan penataan ruang yang berlaku.

Melalui proses ini, Pemkab Kapuas mendorong agar penerbitan KKPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan rencana tata ruang daerah. Kesesuaian tersebut diharapkan dapat mendukung kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan bagi masyarakat dan pelaku usaha. (fah/hru/jp).