BANJARMASIN- Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin kembali melakukan perombakan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sebanyak 168 pejabat struktural dan fungsional dilantik dan diambil sumpahnya di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Jum'at (8/5/2026).
Selain pelantikan pejabat pemerintahan, Gubernur juga melantik pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalsel periode 2026–2031.
Pelantikan tersebut dihadiri Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, Sekretaris Daerah Provinsi Muhammad Syarifuddin, tim ahli gubernur, para asisten, staf ahli, serta kepala SOPD lingkup Pemprov Kalsel.
Perombakan jabatan mencakup pengisian sejumlah posisi strategis, termasuk penempatan tenaga fungsional untuk memperkuat administrasi tata usaha sekolah di seluruh Kalimantan Selatan.
Dua pejabat Eselon II yang dilantik yakni Nasrullah sebagai Kepala Biro Organisasi dan Munazir Hadrani sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Sementara Rusdi Hartono dikukuhkan kembali sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel.
Dalam sambutannya, Gubernur H Muhidin, menegaskan pentingnya menjaga integritas, loyalitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pemerintahan.
"Saya meminta seluruh pejabat yang dilantik tetap menjaga integritas dan loyalitas kepada pimpinan daerah, mulai dari gubernur, wakil gubernur, hingga sekretaris daerah,” ujar Muhidin.
Ia mengakui setiap mutasi, promosi, maupun rotasi jabatan kerap menimbulkan beragam respons. Namun, ia meminta seluruh pejabat menerima keputusan tersebut secara profesional dan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.
H Muhidin juga menegaskan, seluruh pejabat akan dievaluasi secara berkala setiap enam bulan, meski aturan umum rotasi jabatan dilakukan setelah dua tahun masa kerja.
"Saya meminta Sekda dan kepala SOPD memberikan penilaian kinerja secara objektif. Jika dalam enam bulan pekerjaan dinilai tidak maksimal, maka pejabat tersebut dapat dievaluasi atau ditempatkan kembali pada posisi yang lebih tepat,” katanya.
Menurut H Muhidin, evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan efektivitas birokrasi dan percepatan pelayanan publik di lingkungan Pemprov Kalsel.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan keluarga, termasuk peran istri pejabat, dalam mendukung tugas pemerintahan dan program pembangunan daerah.
"Sinergi antara pejabat dan organisasi pendamping diharapkan berjalan selaras demi kelancaran pembangunan di Kalimantan Selatan,” tambahnya.
Sementara itu, kepada pimpinan Baznas Kalsel yang baru dilantik, Muhidin meminta pengelolaan dana zakat masyarakat dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai syariat Islam.
Baznas Provinsi Kalsel periode 2026–2031 dipimpin Ilham S.ThI bersama empat anggota lainnya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Noryadi, menjelaskan bahwa dari total pejabat yang dilantik, terdiri atas dua pejabat Eselon II yang dilantik dan satu pejabat dikukuhkan, 39 pejabat administrator (Eselon III), 126 pejabat pengawas (Eselon IV), serta 25 pejabat fungsional dari berbagai jenjang.
Menurut Noryadi, evaluasi enam bulanan dilakukan untuk mengukur capaian kinerja dan objektivitas penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
"Jika kinerjanya sangat baik, rotasi bisa dilakukan lebih cepat meski belum dua tahun menjabat. Sebaliknya, jika kurang maksimal akan dilakukan evaluasi,” ujarnya.
Saat ini, masih terdapat tiga posisi pejabat Eselon II yang kosong, yakni di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Staf Ahli Gubernur, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Pengisian jabatan tersebut masih menunggu arahan gubernur. (sal/ali/jp).