Langkah cepat tersebut dilakukan menyusul terdeteksinya sejumlah titik hotspot berdasarkan pemantauan satelit Terra-Aqua-NOAA20-SNPP dengan tingkat kepercayaan (confidence level) 9.

Kapolres Barito Timur, AKBP Iqbal Sengaji bersama Kapolsek Dusun Timur IPDA Sulkhan Sururi, dan jajaran memastikan proses pengecekan lapangan dan penanganan kebakaran dilakukan secara cepat untuk mencegah api meluas ke lahan perkebunan maupun permukiman warga.

 Kegiatan ground check dan pemadaman berlangsung sejak pukul 13.45 WIB hingga 19.00 WIB. Personel Polsek Dusun Timur dan Polsubsektor bergerak menuju lokasi untuk memastikan titik koordinat yang terdeteksi satelit sekaligus melakukan penanganan terhadap api yang masih membakar lahan.

"Setiap informasi hotspot harus segera ditindaklanjuti. Kami turun langsung untuk memastikan kondisi di lapangan dan mengoptimalkan upaya pemadaman agar api tidak meluas,” ujar IPDA Sulkhan Sururi.

Hasil pengecekan di lapangan menemukan empat titik koordinat hotspot di wilayah Desa Siong, yakni pada koordinat 2.08683, 115.00933; -2.08615, 115.00857; -2.07957, 115.00260; dan -2.07845, 115.00246.

Dari hasil penanganan, luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai kurang lebih 10 hektare. Area terdampak meliputi lahan milik masyarakat dan lahan Desa Siong.

Kebakaran diketahui melanda lahan milik almarhum Simberi dan menjalar ke lahan sawit milik Christian dengan usia tanam sekitar tiga tahun. Api juga berdampak pada lahan sawit milik Kusim dengan usia tanam sekitar tujuh tahun, lahan milik Yetno yang berupa semak belukar, lahan Desa Siong yang terdapat semak belukar dan rumpukan pohon, serta lahan sawit milik Jambroni dengan usia tanam sekitar lima tahun.

Kondisi lahan yang didominasi gambut, semak belukar dan dedaunan kering membuat proses pemadaman harus dilakukan secara intensif. Hingga kegiatan berlangsung, personel bersama masyarakat masih melakukan pemadaman dan penanganan titik api di lokasi.

Penanganan melibatkan 35 personel Polri, delapan personel BPBD, tujuh anggota Masyarakat Peduli Api (MPA), serta 10 karyawan PT ISA. 

Tim gabungan juga didukung sarana berupa 10 unit kendaraan roda dua, lima unit kendaraan roda empat, dua unit kendaraan roda enam, serta lima unit alat pemadam kebakaran (alkon). Sumber air untuk pemadaman berasal dari aliran sungai di sekitar lokasi.

Kapolsek Dusun Timur menegaskan bahwa kehadiran langsung pimpinan dan personel di lapangan merupakan bagian dari respons cepat Polres Barito Timur dalam menangani setiap laporan maupun informasi hotspot.

"Kami bersama seluruh unsur terkait terus melakukan pemadaman dan pemantauan. Kondisi lahan yang terdapat gambut dan semak belukar kering menjadi perhatian agar api tidak kembali menyala dan meluas,” tegas IPDA Sulkhan.

Sinergi antara Polri, BPBD, MPA, pihak perusahaan dan masyarakat menjadi kekuatan utama dalam penanganan kebakaran tersebut. Pemadaman dan pemantauan terus dilakukan sebagai langkah antisipasi agar kebakaran tidak meluas serta mencegah munculnya titik api baru. (zi/jp).

Penguatan koordinasi tersebut dibahas dalam pertemuan Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin bersama para kepala daerah se-Banua Anam dan Batola di Rumah Jabatan Bupati Tabalong, Sabtu (12/9/2026) siang.

Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H Syafrudin Noor, turut hadir dalam pertemuan yang diinisiasi Gubernur Kalsel tersebut.

Forum tersebut menjadi wadah menyatukan langkah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menangani sejumlah persoalan strategis yang membutuhkan kolaborasi lintas wilayah.

Karhutla menjadi salah satu fokus pembahasan. Kebakaran hutan dan lahan dapat meluas melampaui batas administratif sehingga membutuhkan kesiapsiagaan dan koordinasi antardaerah, mulai dari pencegahan hingga penanganan di lapangan.

Kolaborasi dinilai penting agar setiap daerah dapat memperkuat kesiapan personel dan sumber daya serta mempercepat respons apabila terjadi karhutla yang berpotensi berdampak ke wilayah lain.

Selain karhutla, banjir lintas kabupaten juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Penanganannya membutuhkan sinergi antarpemerintah daerah, terutama dalam memperkuat mitigasi, kesiapsiagaan, pertukaran informasi, dan respons terhadap dampak bencana.

Dengan koordinasi lintas wilayah, pemerintah daerah diharapkan dapat membangun pola penanggulangan bencana yang lebih terpadu sehingga potensi bencana dapat diantisipasi dan ditangani secara cepat serta terkoordinasi.

Selain membahas isu kebencanaan, pertemuan juga membicarakan percepatan pembangunan daerah sebagai bagian dari penguatan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintah kabupaten/kota.

Turut hadir Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten HSS, Ika Aguspiannor Hidayatullah. (ari/jp). 

Pembagian masker berlangsung mulai sekitar pukul 16.00 WIB di depan Kantor Bupati Barito Timur. Pengendara yang melintas menerima masker sebagai salah satu upaya mengurangi paparan asap karhutla yang menyelimuti wilayah tersebut.

Kepala Pelaksana BPBD dan Damkar Barito Timur, Ahmad Gazali, mengapresiasi aksi tersebut. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha, organisasi kewartawanan, dan unsur penanggulangan karhutla merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak kabut asap.

"Alhamdulillah hari ini dari pihak perusahaan Rimau Group, PWI dan Posko Karhutla membagikan masker kepada banyak masyarakat yang berlalu lalang di jalan raya ini. Tentunya terkait dengan aksi itu kami sangat mengapresiasi,” ujar Gazali seusai kegiatan.

Gazali mengatakan, kondisi kabut asap pada Sabtu sore mengalami peningkatan signifikan dibandingkan pagi hingga siang hari. Ketebalan asap bahkan dinilai sudah mengkhawatirkan.

"Kita memperhatikan kondisi terakhir pada sore hari ini, kabut asap sudah sangat memprihatinkan dan jauh lebih pekat dari pagi tadi. Tadi siang juga belum sepekat ini, tapi mulai sore ini sangat pekat,” katanya.

Melihat kondisi tersebut, Gazali mengimbau masyarakat membatasi aktivitas di luar rumah jika tidak diperlukan. Warga yang harus bepergian juga diminta menggunakan masker sebagai langkah perlindungan dari paparan asap.

"Maka dari itu kami mengimbau seluruh masyarakat agar senantiasa mengenakan masker saat bepergian atau keluar rumah,” tegasnya.

Ia juga meminta masyarakat yang telah menerima masker agar benar-benar menggunakannya, bukan sekadar menyimpannya. Menurut Gazali, penggunaan masker di tengah kondisi kabut asap diperlukan untuk membantu mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan udara tercemar.

"Hanya saja kami juga berharap bahwa masyarakat yang menerima masker itu bukan hanya disimpan, tapi betul-betul dipakai sehingga mengurangi risiko akibat paparan kabut asap, seperti penyakit ISPA dan lainnya,” ucapnya.

Gazali berharap kepedulian terhadap masyarakat terdampak kabut asap tidak berhenti pada aksi tersebut. Ia mendorong perusahaan lain yang beroperasi di Barito Timur turut berkontribusi dalam penanganan dampak karhutla.

"Kemudian kami juga berharap mudah-mudahan ada kepedulian dari perusahaan-perusahaan yang lain untuk turut serta berbagi mengatasi dampak dari Karhutla dan kabut asap yang sudah dalam tahap memprihatinkan ini,” tuturnya.

 Menurut Gazali, pemerintah memiliki keterbatasan jika harus menangani seluruh persoalan karhutla dan dampaknya sendiri. Karena itu, dukungan dunia usaha dan elemen masyarakat diperlukan untuk memperkuat upaya perlindungan terhadap warga.

"Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan pemerintah pasti sangat terbatas. Karena itu kami sangat mengharapkan bantuan dan uluran tangan dari dunia usaha untuk sama-sama kita meringankan beban masyarakat kita dalam menghadapi cuaca yang tidak menentu seperti ini, paginya sedikit cerah namun pada sore hari kabut asap begitu tebal,” jelasnya.

Ia menegaskan penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga pada perlindungan masyarakat dari dampak asap. Untuk itu, Gazali mengajak seluruh pihak memperkuat koordinasi dan gotong royong menghadapi kondisi tersebut.

"Mari kita bersama-sama bergotong royong menyikapi dan mengambil bagian untuk mengatasi kondisi kabut asap yang sangat memprihatinkan ini,” pungkasnya. (zi/jp). 

Ajakan tersebut disampaikan melalui kampanye pencegahan karhutla dengan pesan "STOP KARHUTLA, Mari Jaga Barito Timur dari Kabut Asap". Kampanye ini menjadi bagian dari upaya Polres Barito Timur memperkuat kesadaran masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.

Kapolres AKBP Iqbal mengingatkan warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, membuang puntung rokok sembarangan maupun membakar sampah di area terbuka. Sumber api yang terlihat kecil dapat dengan cepat meluas, terutama ketika kondisi lahan dan vegetasi mudah terbakar.

"Kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Barito Timur untuk bersama-sama mencegah karhutla. Jangan membuka lahan dengan cara membakar dan jangan melakukan aktivitas yang dapat menjadi sumber munculnya api. Mari kita jaga lingkungan dan wilayah Barito Timur agar terhindar dari kabut asap,” tegas AKBP Iqbal Sengaji, Sabtu (12/9/2026).

Menurut Kapolres, pencegahan karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian dan pemerintah. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan, terutama dengan tidak melakukan pembakaran dan segera melaporkan apabila menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.

Ia juga mengingatkan bahwa larangan pembakaran hutan dan lahan memiliki dasar hukum. Aktivitas pembakaran yang menyebabkan kebakaran dapat berujung pada proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kampanye tersebut, Polres Barito Timur turut menyosialisasikan sejumlah ketentuan hukum terkait perlindungan lingkungan dan kehutanan, di antaranya UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta ketentuan KUHP yang berlaku.

"Jangan sampai karena kelalaian atau kesengajaan membakar lahan, dampaknya merugikan banyak orang. Api dapat meluas dengan cepat dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat serta lingkungan. Karena itu, pencegahan jauh lebih baik daripada penanganan setelah kebakaran terjadi,” ujarnya.

Untuk memperkuat pencegahan, Polres Barito Timur bersama jajaran akan terus melakukan pemantauan titik panas, patroli, edukasi kepada masyarakat serta merespons dengan cepat setiap informasi terkait kebakaran hutan dan lahan.

Kapolres kembali mengimbau masyarakat agar segera melaporkan titik api maupun aktivitas pembakaran yang berpotensi menimbulkan karhutla kepada pihak berwenang. Pelaporan sejak dini dinilai penting agar penanganan dapat dilakukan sebelum api meluas.

"Mari bersama-sama kita jaga Barito Timur dari kabut asap. STOP KARHUTLA. Lindungi lingkungan, lindungi kesehatan, dan lindungi masa depan generasi kita,” pungkasnya. (zi/jp).

Dua tahun adalah waktu yang terlalu singkat untuk menghakimi sebuah pemerintahan yang belum sampai setengah periode memegang kekuasaan, tetapi sudah cukup  untuk membaca watak seorang presiden. Dalam dua tahun, seorang presiden biasanya sudah memperlihatkan apa yang menjadi obsesinya, bagaimana ia menggunakan kekuasaan, siapa orang-orang yang dipercayainya, dan seberapa jauh gagasan yang dibawanya dari kampanye dapat diterjemahkan menjadi kebijakan publik.

Prabowo Subianto memasuki Istana dengan modal politik yang kuat. Ia dilantik pada 20 Oktober 2024 setelah menang dalam pemilihan presiden 2024 dengan mandat elektoral yang besar. Lebih dari itu, ia bukan figur yang tiba-tiba muncul di panggung politik. Ia telah puluhan tahun berada dalam orbit kekuasaan: sebagai prajurit, pengusaha, ketua partai, calon presiden, dan akhirnya presiden. Karena itu, menarik menilai dua tahun pertama kepemimpinannya bukan semata dari daftar program yang sudah dikerjakan, melainkan dari pertanyaan yang lebih mendasar: apakah Prabowo sudah menunjukkan keberhasilannya membangun negara yang kuat atau baru berhasil membangun pemerintahan yang kuat? Keduanya tentu berbeda.

Salah satu kekuatan Prabowo adalah daya juangnya. Ia pernah kalah dalam pertarungan politik, tetapi tidak meninggalkan gelanggang. Dalam politik, kemampuan bangkit dari kekalahan bukan perkara kecil. Ia menunjukkan daya tahan psikologis sekaligus keyakinan pada tujuan politiknya. Prabowo juga mempunyai karakter nasionalisme yang kuat. Negara, kedaulatan, pertahanan, pangan dan energi baginya bukan sekadar sektor-sektor kebijakan, melainkan bagian dari gagasan besar tentang Indonesia yang berdaulat.

Pengalaman sebagai prajurit ikut membentuk cara pandangnya. Ia cenderung melihat dunia sebagai arena kompetisi dan negara sebagai aktor yang harus kuat agar tidak mudah dipermainkan oleh kekuatan lain. Pandangan tersebut mendapatkan relevansi baru ketika dunia memasuki era ketidakpastian geopolitik: perang Rusia-Ukraina, konflik Timur Tengah, rivalitas Amerika Serikat-China, perubahan rantai pasok, perang dagang dan perebutan sumber daya strategis. Dalam konteks seperti itu, gagasan tentang kemandirian nasional bukanlah romantisme belaka. Tetapi di sinilah terdapat persoalan penting.

Negara tidak menjadi kuat hanya karena presidennya kaya dan tegas. Negara menjadi kuat apabila hukum bekerja, birokrasi profesional, pendidikan bermutu, ekonomi produktif, teknologi berkembang, korupsi terkendali, dan masyarakat percaya kepada institusi negara.

Prabowo mempunyai sejumlah obsesi yang relatif jelas: swasembada pangan, ketahanan energi, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan, dan pembangunan manusia. Di antara semua program tersebut, Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi simbol paling kuat selama dua tahun pemerintahannya. Secara filosofis, MBG sebenarnya memiliki dasar yang sangat menarik. Negara tidak hanya bertugas membangun jalan, bendungan, atau kawasan industri. Negara juga berkewajiban memastikan bahwa anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan mempunyai kesempatan yang relatif sama untuk mengembangkan potensinya. Prabowo menyebut MBG sebagai investasi untuk generasi masa depan. Dalam rancangan APBN 2026, program ini ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat dengan anggaran Rp335 triliun.

Tetapi semakin besar sebuah program, semakin besar pula tuntutan tata kelolanya. Program yang menyangkut makanan puluhan juta anak tidak cukup hanya memiliki niat baik. Ia membutuhkan standar gizi, keamanan pangan, rantai pasok, pengawasan, tenaga profesional, dan sistem pertanggungjawaban yang ketat. Peristiwa keracunan makanan yang terjadi di berbagai daerah menjadi peringatan keras. Ribuan siswa dan guru dilaporkan sakit, dan pemerintah kemudian memperketat pengawasan dapur serta distribusi makanan. Di sini terlihat sebuah hukum sederhana pemerintahan:

"Semakin besar ambisi kebijakan, semakin tinggi tuntutan profesionalismenya”.

Pemerintahan Prabowo juga menjadikan swasembada pangan sebagai salah satu agenda utama. Pemerintah menyatakan produksi dan cadangan beras meningkat secara signifikan. Pada pertengahan 2026, pemerintah bahkan menyebut cadangan beras pemerintah telah mencapai lebih dari 5,3 juta ton. Ini tentu merupakan perkembangan penting. Namun, swasembada pangan jangan berhenti pada angka produksi dan cadangan pemerintah. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah petani menjadi lebih sejahtera? Apakah konsumen mendapatkan pangan dengan harga terjangkau? Apakah produktivitas pertanian meningkat secara berkelanjutan? Apakah ketergantungan pada impor benar-benar berkurang tanpa mengorbankan stabilitas harga? Jawaban atas semua pertanyaan ini mesti didukung dengan data yang akurat dan lengkap. Bukan sekedar jawaban politik.  

Swasembada bukan sekadar kemampuan negara menumpuk beras di gudang.Swasembada adalah kemampuan sebuah bangsa membangun ekosistem pangan yang sehat dari hulu sampai hilir. Petani harus untung. Konsumen harus terlindungi. Infrastruktur harus baik. Teknologi harus berkembang. Dan generasi muda harus mau menjadi petani modern. Jika tidak, swasembada hanya menjadi slogan yang ujungnya akan menurunkan kepercayaan rakyat pada pemerintah.

Prabowo tampaknya percaya pada negara yang kuat. Pandangan ini mempunyai akar sejarah yang panjang dalam pemikiran politik Indonesia. Setelah bertahun-tahun negara dianggap terlalu lemah menghadapi kepentingan ekonomi dan politik, gagasan tentang strong state memang mempunyai daya tarik.Tetapi negara kuat mempunyai dua wajah. Wajah pertama, negara kuat berarti pemerintah mampu menegakkan hukum, menyediakan pelayanan publik, membangun infrastruktur, melindungi masyarakat miskin dan menghadapi kepentingan ekonomi yang terlalu dominan. Wajah kedua, negara kuat dapat berubah menjadi kekuasaan yang terlalu dominan apabila tidak diimbangi kontrol institusional. Karena itu, tantangan Prabowo bukan sekadar memperkuat negara. Melainkan Ia harus memperkuat institusi negara tanpa melemahkan masyarakat.

Demokrasi memang membutuhkan pemerintah yang kuat sekaligus juga masyarakat sipil yang kuat. Membutuhkan presiden yang efektif sekaligus pers yang bebas. Membutuhkan birokrasi yang disiplin sekaligus parlemen dan lembaga hukum yang mampu melakukan kontrol.

Kekuatan negara tanpa kontrol dapat berubah menjadi kekuasaan yang bisa mengarah pada pemerintahan otoriter yang tak akan bertahan lama.

Prabowo mempunyai kemampuan yang menarik dalam mengelola politik. Ia mampu merangkul banyak kekuatan yang sebelumnya berada di luar lingkarannya. Koalisi pemerintahan menjadi sangat besar. Secara praktis, ini menguntungkan. Pemerintah relatif tidak terlalu direpotkan oleh oposisi parlementer yang kuat. Tetapi dari perspektif demokrasi, terdapat paradoks. Semakin besar koalisi pemerintah, semakin kecil ruang oposisi formal.

Padahal demokrasi bukan hanya soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Demokrasi juga membutuhkan mereka yang kalah untuk tetap mempunyai ruang mengawasi mereka yang menang. Oposisi yang sehat bukan musuh pemerintah. Justru ia dapat menjadi cermin.

Karena itu, Prabowo perlu memastikan bahwa stabilitas politik tidak dibayar dengan hilangnya mekanisme kritik.

Prabowo sebenarnya tidak kekurangan gagasan. Justru sebaliknya, pemerintahannya mempunyai terlalu banyak agenda besar: pangan, energi, MBG, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan, koperasi, pembangunan desa, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.Pertanyaannya adalah apakah mesin birokrasi mampu mengerjakannya secara bersamaan. Di sinilah peran menteri yang dinilai kegemukan menjadi sangat menentukan.

Menteri bukan sekadar pelaksana perintah presiden. Menteri adalah penyaring, penerjemah dan penguji gagasan presiden. Seorang menteri seharusnya mampu mengatakan kepada presiden:

"Ini bisa dilakukan.” “Ini terlalu mahal.” “Ini berisiko.” “Ini harus ditunda.” “Ini sebaiknya dilakukan dengan cara berbeda.” Jika semua menteri hanya berkata siap, Pak, presiden justru kehilangan salah satu sumber informasi terpentingnya. Kabinet yang sehat bukan kabinet yang selalu kompak dalam arti selalu setuju.

Kabinet yang sehat adalah kabinet yang berani berbeda pendapat di ruang rapat, tetapi kompak ketika keputusan telah dibuat. Karena itu, kualitas kabinet Prabowo tidak semestinya diukur dari banyaknya tokoh terkenal di dalamnya atau besarnya koalisi politik yang mendukungnya. Ukuran sesungguhnya adalah output. Berapa masalah yang selesai? Berapa kebijakan yang benar-benar bekerja? Berapa rupiah anggaran yang menghasilkan manfaat? Berapa banyak birokrasi yang menjadi lebih sederhana? Dan yang paling penting: apakah kehidupan rakyat menjadi lebih baik?

Setelah mendekati dua tahun, saya melihat sedikitnya lima hal yang perlu menjadi perhatian Prabowo.Pertama, jangan terlalu bergantung pada kekuatan personal presiden. Presiden yang kuat memang diperlukan, tetapi Indonesia membutuhkan institusi yang kuat lebih daripada figur yang kuat. Masa jabatan presiden akan berakhir, sedangkan institusi harus bertahan. Kedua, perkuat meritokrasi. Jangan sampai loyalitas politik lebih menentukan daripada kemampuan profesional. Negara terlalu besar untuk dikelola dengan prinsip kedekatan.

Ketiga, jaga disiplin fiskal. Program populis dapat disukai rakyat, tetapi negara tidak boleh mengabaikan matematika anggaran. Setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus mempunyai social return yang jelas. Keempat, perbaiki komunikasi publik. Presiden dan para menterinya perlu lebih terbuka terhadap kritik. Kritik bukan sabotase. Kritik adalah mekanisme koreksi. Kelima, jangan menyamakan negara kuat dengan pemerintah yang tidak boleh dikritik.

Justru pemerintah yang percaya diri adalah pemerintah yang tidak takut terhadap kritik.

Jadi, bagaimana kita menilai dua tahun Prabowo? Banyak agenda besar yang perlu didukung, namun banyak pula catatan dan kritik yang perlu diperhatikan. Terdapat beberapa capaian yang patut dicatat, terutama dalam keberanian menetapkan agenda ketahanan pangan, penguatan program gizi, dan orientasi kemandirian ekonomi. Pemerintah sendiri mencatat peningkatan produksi pangan dan cadangan beras sebagai salah satu capaian penting. Namun terlalu dini menyebutnya berhasil. Sebab sebagian besar agenda besar Prabowo baru menunjukkan arah dan membangun fondasi. Yang ditunggu-tunggu rakyat adalah hasilnya.  Bukan pidato, bukan jumlah program, bukanya banyaknya proyek, bukan pula besarnya koalisi. Sementara itu dengan sarana media sosial di tangan, rakyat memiliki peluang yang sama untuk mengawasi dan menilai proses serta  hasil kinerja Prabowo. Rakyat akan selalu bertanya:  Apakah anak miskin memperoleh gizi yang lebih baik? Apakah petani hidup lebih sejahtera? Apakah kelas menengah merasa lebih aman? Apakah lapangan pekerjaan bertambah? Apakah pendidikan semakin bermutu? Apakah hukum semakin dipercaya? Apakah pintu korupsi semakin sempit? Apakah birokrasi semakin profesional? Dan apakah rakyat merasa memiliki negara, bukan sekadar menjadi objek dari negara? Keluh kesah dan harapan rakyat bermunculan mengisi ruang publik yang mudah sekali didengarkan melalui media sosial.   

Prabowo adalah presiden yang memiliki obsesi besar tentang Indonesia. Ia ingin Indonesia berdaulat, mandiri, kuat dan dihormati. Obsesi semacam itu diperlukan. Bangsa besar membutuhkan pemimpin yang berani berpikir besar. Tetapi ada satu tahap yang jauh lebih sulit: mengubah obsesi menjadi institusi, institusi menjadi kebijakan, dan kebijakan menjadi kebiasaan sosial. 

Di sinilah tahun-tahun berikutnya akan menjadi sangat menentukan. Apakah kemenangan yang diraih lewat pemilu akan diikuti dengan keberhasilan mewujudkan janji-janji kampanyenya?  Sejauh ini ia telah mengonsolidasikan kekuasaan. Kini tantangannya adalah bagaimana memenangkan kepercayaan sejarah. Sebab pada akhirnya seorang presiden tidak dikenang karena seberapa besar kekuasaan yang berhasil dikumpulkannya. Ia akan dikenang karena apa yang dilakukan dengan kekuasaan itu. Dan ukuran paling sederhana dari semuanya adalah pertanyaan seorang rakyat biasa: “Apakah hidup saya menjadi lebih baik?” 

Samar-samar genderang persaingan untuk memenangkan pemilu 2029 sudah mulai ditabuh. Saatanya Prabowo melakukan evaluasi terhadap kinerja para pembantunya. Ibarat dalam permainan sepak bola, mereka yang tidak efektif dan tidak memiliki cukup keahlian menggiring bola mesti diganti dengan pemain yang professional. Professionalitas dan prinsip meritokrasi lebih penting dari loyalitas yang selalu ingin menggembirakan dan memuji bosnya. (ali/jp). 

KUALA KAPUAS- Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas menangkap seorang pria berinisial D.I. (35) yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu di areal perkebunan kelapa sawit PT LAK, Desa Suka Maju, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

D.I. yang merupakan warga Desa Tarantang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas itu ditangkap pada Kamis (10/9/2026) sekitar pukul 15.30 WIB itu, polisi menyita empat paket sabu dengan berat bruto sekitar 5,20 gram. Sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika juga turut diamankan.

Kapolres Kapuas, AKBP Rina Perwitasari melalui Kasatresnarkoba Polres Kapuas, AKP Budi Utomo, mengatakan pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi masyarakat.

Informasi itu diterima anggota Satresnarkoba pada Rabu (9/9/2026) sekitar pukul 10.30 WIB. Warga melaporkan adanya dugaan aktivitas peredaran sabu yang dilakukan D.I. di kawasan perkebunan kelapa sawit PT LAK.

"Menindaklanjuti informasi tersebut, anggota kemudian melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan diketahui terlapor berada di areal kebun sawit PT LAK," kata AKP Budi di Kuala Kapuas, Sabtu (12/9/2026). 

Polisi kemudian bergerak ke lokasi dan mengamankan D.I. Setelah menunjukkan surat perintah tugas, petugas melakukan penggeledahan terhadap D.I. dengan disaksikan seorang karyawan security perusahaan setempat.

Hasilnya, petugas menemukan empat paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto sekitar 5,20 gram.

Selain paket yang diduga sabu, polisi juga mengamankan tiga plastik klip bening, dua pak plastik klip, sebuah kotak Realme Super Charger, kotak Voopoo Argus Z2, sendok yang diduga digunakan untuk sabu dan terbuat dari sedotan, kotak rokok, timbangan digital, serta aluminium foil.

Barang bukti lainnya yang diamankan berupa dompet merek Quicksilver, tas selempang, tas gendong, plastik berwarna hitam, celana panjang merek Guess, satu unit telepon seluler Infinix Smart 20 warna hitam, serta satu unit sepeda motor Yamaha Z1 warna hijau dengan nomor polisi DA 4861 BS berikut kunci kontak dan STNK.

AKP Budi Utomo menyebutkan, bahwa saat ini D.I bersama seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Kapuas untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

"Tersangka D.I disangkakan Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan atau Pasal 609 ayat (1) huruf a UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP Jo. UU No.1 Tahun 2026 Tentang penyesuaian pidana," tandasnya. (fah/jp). 

 

KUALA KAPUAS- Komitmen mencegah penyalahgunaan narkotika di lingkungan kampus diperkuat mahasiswa baru STIE Kuala Kapuas. Mereka mengikuti sosialisasi bahaya narkoba yang digelar Satresnarkoba Polres Kapuas sekaligus menandatangani komitmen untuk tidak menggunakan narkotika.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kampus STIE Kuala Kapuas, Sabtu (12/9/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya preventif Polres Kapuas dalam membentengi generasi muda dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Dalam sosialisasi tersebut, personel Satresnarkoba Polres Kapuas mengedukasi mahasiswa mengenai jenis-jenis narkotika, dampak penyalahgunaannya, serta risiko yang dapat ditimbulkan terhadap kesehatan, pendidikan, kehidupan sosial, dan masa depan.

Tak hanya dampak kesehatan dan sosial, mahasiswa juga diberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum bagi orang yang terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Pemahaman tersebut dinilai penting agar mahasiswa mengetahui risiko yang dapat muncul sebelum terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Penandatanganan komitmen menjadi bagian penting dalam kegiatan tersebut. Melalui komitmen itu, mahasiswa diajak mengambil sikap tegas untuk menjauhi narkotika sekaligus ikut menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Personel Satresnarkoba juga mengingatkan mahasiswa agar berani mengatakan “tidak” terhadap narkoba, bijak dalam memilih pergaulan, serta segera melapor kepada pihak berwenang jika mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan atau peredaran narkotika di lingkungan sekitar.

Para mahasiswa baru mengikuti kegiatan dengan tertib dan antusias. Edukasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada pemahaman pribadi, tetapi juga mendorong mahasiswa menjadi bagian dari upaya pencegahan narkoba di lingkungan kampus maupun masyarakat.

Kapolres Kapuas, AKBP Rina Perwitasari melalui Kasatresnarkoba Polres Kapuas AKP Budi Utomo, menegaskan pentingnya langkah pencegahan melalui edukasi, terutama kepada generasi muda yang menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

AKP Budi berharap kesadaran mahasiswa untuk menjauhi narkotika semakin kuat sehingga tercipta generasi muda yang sehat, berprestasi, dan memiliki masa depan tanpa narkoba. (fah/jp). 

TAMIANG LAYANG- Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur, Nursulistio, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada AKBP Eddy Santoso atas pengabdian selama menjabat sebagai Kapolres Barito Timur. Ia juga menyambut kedatangan AKBP Iqbal Sengaji, sebagai Kapolres Barito Timur yang baru.

Hal tersebut disampaikan Nursulistio usai menghadiri acara pisah sambut Kapolres Barito Timur dari AKBP Eddy Santoso kepada AKBP Iqbal Sengaji di Aula Rumah Jabatan Bupati Barito Timur, Jum'at (11/9/2026) malam.

Nursulistio mengatakan, acara pisah sambut tersebut menjadi momentum yang mengharukan sekaligus membahagiakan. Di satu sisi, kegiatan tersebut menjadi ajang silaturahmi dan perkenalan dengan Kapolres baru, namun di sisi lain juga menjadi momen perpisahan dengan pejabat lama.

"Dalam kegiatan tersebut terasa haru. Kita bahagia karena bisa bersilaturahmi, tetapi juga sedih karena harus berpisah. Memang dalam proses tugas, karier, dan tanggung jawab, regenerasi serta peralihan pimpinan pasti akan silih berganti,” ujar Nursulistio.

Atas nama pribadi dan kelembagaan, Nursulistio menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada AKBP Eddy Santoso beserta keluarga atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas di Barito Timur.

"Saya bersama keluarga secara pribadi dan kelembagaan menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Bapak AKBP Eddy Santoso beserta ibu yang telah dengan tulus mengabdi, mengayomi, dan bersama-sama memberikan yang terbaik di Barito Timur,” katanya.

Nursulistio juga mendoakan agar AKBP Eddy Santoso yang selanjutnya menjalankan tugas di Polda Kalimantan Tengah dapat meraih kesuksesan dalam perjalanan kariernya.

"Mudah-mudahan di tempat tugas yang baru di Polda Kalimantan Tengah, karier beliau semakin cemerlang, diberikan kemudahan, perlindungan, kesehatan, dan kesuksesan dari Allah SWT,” ucapnya.

Menurut Nursulistio, perpindahan tugas tidak menghapus hubungan emosional AKBP Eddy Santoso dengan Barito Timur. Ia menyebut pengalaman dan pengabdian selama bertugas akan tetap menjadi bagian dari perjalanan daerah tersebut.

"Meskipun tempat tugas beliau berpindah, tentu ikatan beliau tetap ada di Barito Timur. Kami bangga Pak AKBP Eddy Santoso menjadi bagian dari Barito Timur,” tuturnya.

Nursulistio juga menyampaikan ucapan selamat bertugas dan selamat bergabung kepada AKBP Iqbal Sengaji sebagai Kapolres Barito Timur yang baru.

Ia menilai kehadiran Iqbal Sengaji bersama keluarga dalam acara tersebut menjadi momentum awal untuk membangun silaturahmi dan memperkuat komunikasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

"Ini menjadi momen bahagia karena Bapak Iqbal Sengaji sebagai Kapolres yang baru bisa berkumpul bersama keluarga. Kita bisa bersilaturahmi, saling mengenal dan menyapa,” ujarnya.

Nursulistio berharap sinergitas antara Polres Barito Timur, pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat semakin kuat di bawah kepemimpinan Kapolres yang baru.

"Mudah-mudahan sinergitas terus terjalin, kebersamaan terus menguat, dan beliau diberikan kemudahan, kesabaran, serta kekuatan untuk mengabdi dan bertugas di Barito Timur,” katanya.

Ia juga berharap Kapolres baru bersama Forkopimda dapat terus menjaga keamanan dan kondusivitas daerah sehingga Barito Timur menjadi wilayah yang aman, nyaman, tenteram, dan kondusif.

"Kita mengharapkan arahan dan bimbingan dari beliau bersama-sama dengan Forkopimda untuk mewujudkan Barito Timur yang kondusif, nyaman, aman, dan tenteram,” ujar Nursulistio.

Nursulistio mengajak seluruh lapisan masyarakat memberikan dukungan kepada Kapolres baru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

"Kami mohon support, dukungan, dan doa restu dari semua kalangan dan masyarakat. Kita bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Barito Timur demi mewujudkan masyarakat yang lebih baik,” pungkasnya. (zi/jp). 

PURUK CAHU- Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Mura) mengevaluasi sekaligus menyempurnakan Program Kartu HEBAT Mahasiswa Tahun 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pendidikan lebih tepat sasaran sekaligus membuka peluang bagi lebih banyak mahasiswa asal Murung Raya untuk menerima beasiswa daerah.

Evaluasi dibahas dalam rapat yang dipimpin Bupati Murung Raya, Heriyus di Aula A Kantor Bupati Murung Raya, Jum'at (11/9/2026). Rapat turut dihadiri Asisten I, Asisten III, organisasi perangkat daerah terkait dan sejumlah undangan.

Bupati Heriyus mengatakan, pelaksanaan program pada tahun sebelumnya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sejumlah aspek, mulai dari mekanisme penyaluran hingga penetapan penerima. Penyempurnaan dilakukan dengan tetap mempertahankan tujuan utama Kartu HEBAT sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap akses pendidikan mahasiswa asal Murung Raya.

"Program ini perlu terus kita evaluasi agar semakin baik, aman dan dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat,” ujar Heriyus.

Salah satu poin yang dibahas adalah penyesuaian besaran bantuan bagi mahasiswa reguler dan nonreguler. Kebijakan ini diharapkan dapat mengoptimalkan anggaran sekaligus memperluas cakupan penerima manfaat.

Selain besaran bantuan, Pemkab Murung Raya juga memperkuat persyaratan dan mekanisme seleksi penerima. Untuk mahasiswa dari keluarga tidak mampu, data penerima direncanakan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sementara itu, peluang penerima juga diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi, baik di bidang akademik maupun nonakademik. Skema tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi mahasiswa berprestasi sekaligus memastikan bantuan pendidikan diberikan berdasarkan kriteria yang jelas.

Heriyus menegaskan, proses penetapan penerima harus dilakukan secara transparan, objektif dan tepat sasaran. Karena itu, pemerintah daerah akan memperkuat koordinasi antarperangkat daerah serta melibatkan pemerintah kecamatan dan desa dalam proses verifikasi data.

Menurutnya, penyempurnaan program bukan sekadar menyangkut teknis penyaluran bantuan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas kesempatan pendidikan bagi masyarakat Murung Raya.

"Melalui evaluasi dan penyempurnaan tersebut, Pemkab Murung Raya berharap Program Kartu HEBAT Mahasiswa semakin efektif, adil dan mampu membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi mahasiswa, khususnya mereka yang membutuhkan dukungan biaya pendidikan,” pungkas Heriyus. (dsk/maya/jp).

TANAH LAUT- Raihan Akreditasi Paripurna (bintang lima) Puskesmas Bati-Bati mendapat apresiasi dari Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel). Di balik capaian tersebut, penguatan sumber daya manusia (SDM) dan peremajaan sarana prasarana dinilai perlu menjadi perhatian agar kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin optimal.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Nor Fajri, saat melakukan kunjungan lapangan ke Puskesmas Bati-Bati, Jum'at (11/9/2026). Ia menyampaikan pesan Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha, bahwa capaian akreditasi tertinggi tersebut harus dibarengi dukungan terhadap kebutuhan fasilitas dan tenaga kesehatan.

Menurut Nor Fajri, Puskesmas Bati-Bati memiliki peran penting karena berada di jalur perlintasan utama Kabupaten Tanah Laut dan melayani sekitar 17.000 hingga 18.000 penduduk.

Namun, tingginya jumlah masyarakat yang dilayani belum sepenuhnya diimbangi ketersediaan tenaga medis. Saat ini, Puskesmas Bati-Bati hanya didukung dua dokter umum.

"Untuk melayani sekitar 17.000 hingga 18.000 penduduk, saat ini hanya didukung dua dokter umum. Rasio ini jelas masih kurang untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat,” ujar Nor Fajri.

Politisi Partai Gerindra itu menegaskan, Komisi IV DPRD Kalsel berkomitmen memperjuangkan peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas Bati-Bati, termasuk peremajaan gedung. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kenyamanan pasien sekaligus menunjang efektivitas pelayanan.

"Kami dari Komisi IV tentu membantu memperjuangkan perbaikan serta melengkapi fasilitas yang dibutuhkan ke depannya,” katanya.

Kepala Puskesmas Bati-Bati, Suci Cahyaningrum, menyambut positif dukungan tersebut. Ia berharap perhatian Komisi IV dapat segera ditindaklanjuti, terutama dalam peningkatan sarana dan prasarana puskesmas.

"Kami mengapresiasi perhatian jajaran Komisi IV. Semoga ke depannya Komisi IV dapat membantu kami meningkatkan sarana dan prasarana, khususnya peremajaan gedung puskesmas ini, agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” ujar Suci.

Puskesmas Bati-Bati sendiri terus melakukan pembenahan dan mengembangkan inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat. Raihan Akreditasi Paripurna menjadi salah satu indikator atas upaya peningkatan mutu pelayanan tersebut.

Kunjungan Komisi IV DPRD Kalsel turut dihadiri anggota Komisi IV lainnya, yakni Hj Hariyatie, Gusti Miftahul Chotimah, Hj Mukarramah, Habib Umar Hasan Alie Bahasyim, dan Habib Umar Assegaf. Turut hadir perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut. (sar/ali/jp). 

HSS- Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir menjadi perhatian Komisi I DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) saat melakukan monitoring di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Jum'at (11/9/2026).

Monitoring yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H Rais Ruhayat, diawali dengan audiensi bersama pemerintah desa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, dan BPBD Kabupaten HSS di Kantor Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kandangan.

Dalam audiensi tersebut, Komisi I menerima laporan mengenai kondisi karhutla yang terjadi di sejumlah lahan gambut di sekitar permukiman warga. Upaya penanganan yang telah dilakukan oleh pihak terkait turut dibahas untuk mengetahui kendala sekaligus kebutuhan di lapangan.

Selain karhutla, persoalan potensi banjir juga menjadi perhatian. Warga menyampaikan perlunya langkah antisipasi sejak dini, terutama dalam menghadapi musim penghujan, sehingga potensi dampak terhadap permukiman dan aktivitas masyarakat dapat ditekan.

Masyarakat berharap upaya mitigasi bencana tidak hanya dilakukan saat bencana terjadi, tetapi disiapkan melalui perencanaan yang matang, program yang terukur, serta dukungan anggaran yang memadai.

Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H Rais Ruhayat, menegaskan penanganan karhutla tidak dapat dibebankan kepada satu instansi. Menurutnya, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, BPBD, pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.

"Semua pihak harus bekerja untuk mengatasi karhutla, harus bahu-membahu sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dengan kerja sama yang tepat, semoga bisa mengurangi dampak karhutla yang saat ini tengah marak. Tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD,” ujar H Rais.

Ia menilai kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kunci dalam mempercepat penanganan karhutla sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana lainnya.

Monitoring tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi aktual di lapangan sekaligus menjadi bahan bagi DPRD Kalsel dalam mendorong langkah penanganan dan mitigasi bencana yang lebih efektif di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (sar/ali/jp). 

Hasnuryadi mendatangi lokasi setelah menerima laporan dari Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel drh. Suparmi bahwa titik api kembali muncul sejak pagi.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena lokasi kebakaran berada tidak jauh dari rumah warga. Didampingi drh. Suparmi dan Kabid BPBD Kalsel Diyan Anshari, Hasnuryadi meninjau langsung kondisi di lapangan sekaligus bergabung dengan tim gabungan melakukan pemadaman.

Menggunakan peralatan pemadaman, Hasnuryadi menyemprot area yang masih terbakar. Sementara itu, personel gabungan terus berupaya menjinakkan api yang muncul di sejumlah titik.

Hasnuryadi menegaskan, pemadaman harus dilakukan secara berkelanjutan terhadap setiap titik api yang muncul. Menurutnya, langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden RI dan arahan Gubernur Kalsel H Muhidin agar seluruh titik karhutla segera ditangani.

"Sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia, kita itu harus terus melakukan pemadaman di semua titik api dan tentunya begitu juga yang dipesankan oleh Gubernur Kalimantan Selatan kita H Muhidin," ujar Hasnuryadi.

Ia mengatakan, kerja sama tim di lapangan telah berhasil memadamkan sebagian area yang terbakar. Namun, sejumlah titik masih kembali memunculkan api sehingga proses pemadaman terus dilanjutkan.

Hasnuryadi mengapresiasi seluruh personel yang terlibat dalam penanganan karhutla dan masih berjibaku di lapangan.

"Terima kasih kepada semua tim yang berjibaku melakukan pemadaman hutan dan lahan," katanya.

Menurut Hasnuryadi, penanganan karhutla merupakan tanggung jawab pemerintah. Meski demikian, pemerintah membuka kesempatan bagi masyarakat dan berbagai elemen untuk turut membantu sebagai relawan.

"Hal ini memang menjadi tugas kami di pemerintahan, tapi tidak menolak jika ada siapa saja yang bisa ikut jadi relawan dari berbagai elemen masyarakat untuk memberikan bantuan," ujarnya.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kalsel berdampak terhadap aktivitas sehari-hari.

"Sebelumnya Wakil Presiden RI menyampaikan permohonan maaf dan kami pun atas nama pemerintah Kalimantan Selatan juga menyampaikan permohonan maaf apabila ini mengganggu aktivitas masyarakat," tuturnya.

Hasnuryadi meminta masyarakat memberikan doa dan dukungan kepada seluruh personel yang masih bekerja menangani karhutla.

"Kami mohon doa dan dukungannya dan yakinlah kita di lapangan berusaha semampu kita untuk menjalankan tugas kita. Mohon doanya dan kerjasamanya," pungkasnya. (nm/ali/jp). 

TAMIANG LAYANG- Bupati Barito Timur, M. Yamin menyambut kedatangan AKBP Iqbal Sengaji, S.I.K., M.H. sebagai Kapolres Barito Timur yang baru.

Hal itu disampaikan M. Yamin didampingi istri dan Wakil Bupati Adi Mula Nakalelu beserta istri dalam sambutannya pada acara Kenal Pamit Kapolres Barito Timur, di Aula Rumah Jabatan Bupati Bartim, Jum'at (11/9/2026) malam. 

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Timur, pribadi, dan seluruh masyarakat Kabupaten Barito Timur, saya menyampaikan selamat datang dan selamat bertugas kepada AKBP Iqbal Sengaji, S.I.K., M.H. sebagai Kapolres Barito Timur yang baru,” kata M. Yamin.

M. Yamin berharap kehadiran Kapolres baru dapat semakin memperkuat kerja sama antara kepolisian, pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat dalam menciptakan situasi keamanan yang aman, tertib, dan kondusif.

Menurutnya, Barito Timur memiliki wilayah yang cukup luas dengan karakteristik masyarakat yang beragam. Di sisi lain, pembangunan daerah juga terus berkembang sehingga membutuhkan koordinasi dan kolaborasi dari berbagai pihak.

Karena itu, ia berharap hubungan baik antara Pemerintah Kabupaten Barito Timur dan Polres Barito Timur yang selama ini telah terjalin dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di bawah kepemimpinan AKBP Iqbal Sengaji.

"Kepada AKBP Iqbal Sengaji, S.I.K., M.H., kami menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Timur siap mendukung dan memperkuat sinergi dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian,” ujarnya.

M. Yamin juga meminta Kapolres baru segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan mengenal karakteristik wilayah serta masyarakat Barito Timur. Ia berharap berbagai program dan kerja sama yang telah berjalan dengan baik dapat dilanjutkan.

"Keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Barito Timur menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada AKBP Eddy Santoso, S.I.K., M.H., atas pengabdian dan dedikasinya selama menjabat sebagai Kapolres Barito Timur.

M. Yamin mengapresiasi kerja sama serta kontribusi yang telah diberikan Eddy Santoso dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Kepada AKBP Eddy Santoso, S.I.K., M.H., selamat jalan, selamat bertugas pada penugasan yang baru serta saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas pengabdian, dedikasi, kerja sama dan prestasi yang telah diberikan selama memimpin Polres Barito Timur,” ucapnya.

Menurut M. Yamin, tugas sebagai Kapolres bukanlah tanggung jawab ringan. Selain menjaga keamanan dan menegakkan hukum, Kapolres juga memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat serta membangun kepercayaan publik.

Ia menilai Eddy Santoso beserta keluarga telah menjadi bagian dari perjalanan Kabupaten Barito Timur. Kebersamaan dan kerja sama yang telah terjalin selama bertugas di daerah tersebut diharapkan menjadi kenangan yang baik.

M. Yamin juga mendoakan agar Eddy Santoso beserta keluarga diberikan kesehatan, keselamatan, kesuksesan, dan kelancaran dalam menjalankan tugas di tempat yang baru.

Bupati menegaskan, bahwa pergantian pimpinan merupakan bagian dari dinamika organisasi. Namun, menurutnya, pergantian tersebut tidak boleh mengubah semangat pengabdian dan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Ia mengajak pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga Barito Timur agar tetap aman, damai, tertib, dan kondusif.

"Marilah kita jadikan acara kenal pamit ini sebagai momentum untuk mempererat tali silaturahmi, memperkuat persaudaraan, dan meningkatkan semangat kebersamaan dalam membangun Kabupaten Barito Timur,” pungkasnya.

Acara Kenal Pamit Kapolres Barito Timur tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Polres Barito Timur, unsur TNI dan Brimob, kepala organisasi perangkat daerah, camat, pimpinan instansi vertikal, perbankan dan perusahaan, serta tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama. (zi/jp). 

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin meninjau langsung fasilitas pendidikan dan kesehatan di Desa Batu Raya 1, Jum'at (11/9/2026). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kondisi sarana dan prasarana serta pelayanan dasar bagi masyarakat berjalan dengan baik.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Bupati didampingi Wakil Bupati Barito Utara, Felix Soenadi Y. Tingan, Sekretaris Daerah Muhlis, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Peninjauan diawali dengan mengunjungi fasilitas sekolah dan Puskesmas di Desa Batu Raya 1. Bupati melihat secara langsung kondisi sarana dan prasarana yang menjadi penunjang pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat setempat.

Kehadiran Bupati di lapangan juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan pelayanan dasar tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar dapat dirasakan dan dimanfaatkan masyarakat.

Peninjauan tersebut sekaligus menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam melihat kebutuhan fasilitas pelayanan publik di tingkat desa. Berbagai kondisi dan kebutuhan yang ditemukan di lapangan menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Usai meninjau fasilitas pendidikan dan kesehatan, Bupati bersama rombongan melaksanakan salat Jumat berjamaah bersama masyarakat Desa Batu Raya 1.

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan silaturahmi bersama warga. Momentum ini dimanfaatkan untuk membangun komunikasi secara langsung sekaligus mendengarkan aspirasi dan masukan masyarakat terkait kebutuhan di wilayah mereka.

Bupati H Shalahuddin menegaskan, bahwa pemerintah daerah harus hadir di tengah masyarakat untuk mengetahui secara langsung kondisi dan kebutuhan warga.

Menurutnya, kunjungan lapangan menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan dan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui kunjungan ke Desa Batu Raya 1, Pemerintah Kabupaten Barito Utara menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong pembangunan yang merata, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (emca/jp). 

PURUK CAHU- Pemerintah Kabupaten Murung Raya bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Murung Raya memperkuat pelayanan publik melalui integrasi data pertanahan dan perpajakan daerah. Penguatan kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Aula Cahai Ondhui Tingang, Kantor Bupati Murung Raya, Jum'at (11/9/2026).

Penandatanganan tersebut dihadiri Bupati Murung Raya, Heriyus, Kepala Kantor Pertanahan Murung Raya, Rajib Sufitrianoor, Asisten I Bidang Pemerintahan Rahmat K. Tambunan, Kepala Badan Pendapatan Daerah Murung Raya Edi Abrantes, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah.

Bupati Murung Raya, Heriyus menegaskan, kerja sama tersebut harus menghasilkan perubahan nyata dalam pelayanan publik, bukan sekadar kegiatan seremonial.

"Sinergi dan integrasi data harus bermuara pada pelayanan yang lebih mudah, cepat, transparan dan memberikan kepastian kepada masyarakat,” tegas Heriyus.

Ia mengatakan, ketersediaan data pertanahan yang akurat juga penting untuk memperkuat kepastian hukum kepemilikan tanah, mempercepat validasi data perpajakan, serta mendukung optimalisasi pendapatan daerah secara transparan.

Heriyus meminta organisasi perangkat daerah terkait segera menindaklanjuti kerja sama tersebut melalui penguatan sistem teknologi informasi dan koordinasi dengan Kantor Pertanahan. Pemerintah daerah juga mendorong penyelesaian persoalan batas wilayah dan tata ruang sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Selain itu, Heriyus mengimbau masyarakat segera mengurus sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang memberikan perlindungan hukum.

Pemkab Murung Raya berharap integrasi data pertanahan dan perpajakan dapat mempercepat pelayanan, meningkatkan transparansi administrasi, serta memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Murung Raya, Edi Abrantes, mengatakan kerja sama tersebut menjadi landasan untuk mengintegrasikan data bidang tanah dengan data perpajakan daerah. Integrasi dilakukan dengan tetap menghormati kewenangan masing-masing instansi.

Menurut Edi, keterpaduan data diharapkan dapat menyederhanakan proses administrasi pertanahan dan perpajakan. Masyarakat juga diharapkan memperoleh layanan yang lebih cepat, pasti, dan transparan, sekaligus mengurangi proses administrasi yang berulang. (dsk/maya/jp). 

KUALA PEMBUANG- Pemerintah Kabupaten Seruyan melalui Dinas Perikanan mendorong pembiasaan konsumsi ikan sejak usia dini sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan gizi anak dan mencegah stunting. Upaya tersebut dilakukan melalui Sosialisasi Gerakan Masyarakat Makan Ikan (GEMARIKAN) di TK Kartini Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Jum'at (11/9/2026).

Kegiatan tersebut dibuka Ketua TP PKK Kabupaten Seruyan, Ny. Welduline Ahmad Selanorwanda. Turut hadir Kepala Dinas Perikanan Seruyan Taufik Kurahman, para guru, orang tua murid, serta puluhan siswa TK Kartini.

Welduline mengatakan, ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Karena itu, kebiasaan mengonsumsi ikan perlu ditanamkan sejak dini sebagai bagian dari pola makan sehat dan pemenuhan gizi anak.

"Anak-anak adalah generasi penerus kita. Ikan merupakan sumber protein hewani yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Konsumsi ikan yang cukup menjadi bagian penting dalam pemenuhan gizi untuk mencegah stunting sejak dini,” kata Welduline.

Ia juga mengajak guru dan orang tua untuk lebih kreatif dalam mengolah dan menyajikan ikan agar lebih menarik serta disukai anak-anak.

"Melalui kegiatan ini, kita mengajak para guru dan orang tua untuk bersama-sama membangun kebiasaan makan sehat. Mari kita memberikan contoh yang baik dengan membiasakan konsumsi ikan dalam menu keluarga agar tumbuh generasi Seruyan yang sehat, cerdas, aktif, dan berkualitas,” ujarnya.

Sosialisasi berlangsung interaktif. Para siswa mendapatkan edukasi mengenai manfaat mengonsumsi ikan bagi pertumbuhan dan kesehatan tubuh melalui penyampaian materi yang disesuaikan dengan usia anak.

Kegiatan kemudian ditutup dengan penyerahan apresiasi kepada Dinas Perikanan dan pihak TK Kartini atas dukungan dalam pelaksanaan sosialisasi GEMARIKAN. (gan/jp). 

TAMIANG LAYANG- Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tamiang Layang memperkuat kompetensi dan profesionalisme jajaran melalui Pengembangan Kompetensi (PK Bangkom) bertema “Transformasi Pemasyarakatan: Mengintegrasikan Manajemen Pengelolaan, Sistem Pengamanan dan Kualitas Pelayanan Tahanan”, Jum'at (11/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Gedung 1 Rutan Tamiang Layang itu diikuti seluruh pejabat struktural, pegawai fungsional umum, pegawai fungsional tertentu, serta CPNS. Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan pegawai dalam menghadapi dinamika penyelenggaraan Pemasyarakatan.

Dalam PK Bangkom, peserta mendapatkan materi terkait transformasi tata kelola dan manajemen, penguatan sistem pengamanan dan ketertiban, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan profesionalisme dan integritas petugas. Materi juga mencakup pemanfaatan teknologi dan digitalisasi serta penerapan manajemen berbasis data dan risiko.

Materi disampaikan oleh Junaidi selaku Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan, Sri Rahayu selaku Kepala Subseksi Pengelolaan, dan Zidan Jabal Attoriq Baskara selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan.

Selain pemaparan materi, kegiatan diisi dengan diskusi dan tanya jawab. Peserta menyampaikan pertanyaan, tanggapan, serta pengalaman terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan. Forum tersebut dimanfaatkan untuk mengidentifikasi tantangan di lapangan sekaligus membahas solusi yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas.

Kepala Rutan Kelas IIB Tamiang Layang, Agung Novarianto, menegaskan bahwa peningkatan kompetensi menjadi bagian penting dalam membangun sumber daya manusia Pemasyarakatan yang profesional dan berintegritas.

"Transformasi Pemasyarakatan harus didukung oleh kompetensi dan komitmen seluruh jajaran. Melalui kegiatan ini, kita memperkuat pemahaman bersama agar pengelolaan, pengamanan, dan pelayanan dapat berjalan secara terintegrasi, profesional, dan terus memberikan pelayanan terbaik,” ujar Agung.

Ia berharap hasil PK Bangkom tidak berhenti pada peningkatan pemahaman, tetapi dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

"Setiap materi dan hasil diskusi diharapkan menjadi bekal bagi seluruh pegawai untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas serta memberikan pelayanan yang semakin baik,” tambahnya.

Kegiatan ditutup dengan perumusan kesimpulan dan rekomendasi sebagai bahan tindak lanjut. Melalui kegiatan tersebut, Rutan Tamiang Layang memperkuat komitmen jajaran untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemasyarakatan yang profesional, aman, humanis, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. (zi/jp). 

Monitoring tersebut untuk memastikan kewajiban reklamasi dan pascatambang tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi benar-benar direalisasikan di lapangan serta memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah atau yang akrab disapa Kimmi, mengatakan kedua perusahaan yang dipantau telah menjalankan reklamasi dan proses tersebut masih berlanjut.

"Kita sudah meninjau dan melakukan monitoring ke perusahaan tambang di Kalsel, di antaranya PT Arutmin dan PT JBG. Keduanya sudah melakukan proses reklamasi dan terus berlanjut. Sebagian lahan juga sudah diserahkan kepada masyarakat dan pemerintah daerah masing-masing,” ujar Kimmi.

Di PT JBG, KTT sekaligus Direksi Site JBG Ahmad Gazali Rahman memaparkan progres reklamasi perusahaan. Dari total 4.370,21 hektare area reklamasi, terdapat 1.416,89 hektare lahan terganggu. Dari luasan tersebut, 1.216,84 hektare atau sekitar 85 persen telah direklamasi.

Reklamasi dilakukan melalui tahapan penataan lahan, penebaran tanah pucuk, penanaman, pemeliharaan, penilaian hingga penyerahan lahan. Sementara rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) seluas 2.642,96 hektare dilaporkan telah mencapai 100 persen.

Dalam pengelolaan limbah B3, JBG mencatat sebanyak 11,90595 ton limbah B3 sepanjang 2025 hingga Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 10,8956 ton telah dikirim kepada pengelola, sedangkan 1,01035 ton masih tersimpan.

Gazali menjelaskan, limbah B3 yang masih tersimpan ditempatkan di fasilitas khusus dengan persyaratan pengamanan. Pengelolaan dan pelaporan limbah juga dilakukan melalui sistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Sementara itu, External Affairs Site Asamasam PT Arutmin Indonesia, Firhansyah, menjelaskan pengelolaan lingkungan perusahaan meliputi pemantauan kualitas udara dan air, pengelolaan air tambang melalui sistem SPARING/WETLAND, serta pengangkutan limbah B3 dengan dokumen manifest.

Tahapan reklamasi di wilayah operasional Arutmin mencakup penataan lahan, penebaran tanah pucuk, penanaman, pemeliharaan, penilaian hingga penyerahan lahan. Perusahaan juga memasukkan aspek keanekaragaman hayati dalam pengelolaan kawasan reklamasi.

Dari hasil monitoring, Komisi III mendorong perusahaan pertambangan untuk lebih melibatkan potensi daerah dalam penyediaan layanan pendukung kegiatan pertambangan dan pengelolaan lingkungan.

Bank Kalsel sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) dan UPTD Laboratorium ESDM Kalsel disebut sebagai potensi mitra, antara lain untuk pengelolaan jaminan reklamasi dan layanan pengujian laboratorium.

Komisi III menilai pelibatan lembaga daerah dalam sektor tersebut dapat memperkuat peran daerah sekaligus membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain reklamasi dan limbah B3, Komisi III menyoroti pelaksanaan rehabilitasi DAS, terutama terkait waktu penanaman. Faktor musim tanam perlu diperhitungkan agar kegiatan rehabilitasi tidak sekadar memenuhi kewajiban, tetapi menghasilkan tanaman yang mampu tumbuh dan bertahan.

Komisi III menegaskan pengawasan terhadap perusahaan pertambangan akan terus dilakukan untuk memastikan aktivitas pertambangan berjalan seiring dengan tanggung jawab terhadap lingkungan dan kepentingan masyarakat Kalsel. (sar/ali/jp). 

Dorongan tersebut disampaikan saat Komisi II melakukan kunjungan kerja ke PT Astra Agro Lestari Tbk, Jum'at (11/9/2026). Dalam kunjungan itu, Komisi II menggali potensi pengembangan peternakan sapi serta peran perusahaan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan daging masyarakat.

Berdasarkan informasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong, populasi sapi di wilayah tersebut saat ini mencapai sekitar 3.600 ekor. Sementara kebutuhan daging sapi diperkirakan lebih dari 4.000 ekor per tahun.

Kondisi tersebut menunjukkan masih terbuka ruang untuk meningkatkan populasi dan produktivitas ternak. Salah satu potensi yang didorong adalah pemanfaatan kawasan perkebunan kelapa sawit melalui pola integrasi sawit dan sapi.

Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, H Jahrian, bersama sejumlah anggota Komisi II turut dalam kunjungan tersebut. Rombongan melakukan monitoring dan berdiskusi dengan pihak PT Astra Agro Lestari Tbk serta jajaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel mengenai pengembangan peternakan sapi di kawasan perkebunan.

Pihak PT Astra Agro Lestari Tbk menyampaikan, sebaran ternak sapi yang berada di kawasan perkebunan kelapa sawit saat ini mencapai sekitar 2.500 hektare. Potensi kawasan tersebut dinilai masih dapat dikembangkan dengan pengelolaan yang lebih terarah dan terintegrasi.

Integrasi sawit dan sapi tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan protein hewani, tetapi juga menjadi bagian dari pengembangan perkebunan dan peternakan yang berkelanjutan. Karena itu, pemerintah, perusahaan dan masyarakat peternak dinilai perlu membangun pola kerja sama yang jelas.

Mewakili PT Astra Agro Lestari Tbk, Administratur Pandu Setiawan mengatakan, perusahaan membuka peluang pengembangan sistem peternakan sapi yang lebih terintegrasi di kawasan perkebunan.

"Kalau nanti kandang elektrik bisa diterapkan di Tabalong, tentunya akan lebih efektif dan efisien. Ke depan juga akan dibuat sistem yang terintegrasi dalam menangani peternakan sapi yang ada di wilayah perkebunan sawit perusahaan,” ujarnya.

Pandu mengatakan, perusahaan akan melanjutkan pembahasan dan koordinasi dengan manajemen pusat terkait sistem pengelolaan peternakan sapi di kawasan perkebunan.

Ia juga mengapresiasi masukan dari Komisi II DPRD Kalsel dan jajaran pemerintah daerah. Menurutnya, hasil pertemuan tersebut menjadi bahan untuk memperkuat sinergi antara program perkebunan kelapa sawit dan peternakan sapi.

"Dari pertemuan ini banyak masukan dari Komisi II dan dinas terkait untuk ke depannya agar program ini lebih maksimal. Harapannya, perkebunan sawit tetap berjalan dan integrasi dengan peternakan sapi juga dapat berkembang,” katanya.

Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Firman Yusi, meminta perusahaan segera menyiapkan sistem pengelolaan ternak yang lebih terintegrasi, khususnya bagi sapi milik masyarakat yang berada di kawasan perkebunan kelapa sawit perusahaan.

Menurut Firman, sistem yang jelas diperlukan agar pengelolaan ternak masyarakat berjalan tertib dan terarah, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga di sekitar kawasan perkebunan.

"Harapannya segera dibuat sistem untuk mengelola peternakan sapi yang dikelola masyarakat, terutama yang lokasinya berada di wilayah perkebunan sawit milik Astra Agro Lestari,” ujarnya.

Sementara itu, H Jahrian menegaskan, pengembangan integrasi sawit dan sapi harus tetap memperhatikan aspek keberlanjutan, termasuk kesiapan fasilitas dan infrastruktur pendukung.

"Perkebunan yang berkelanjutan hendaknya didukung dengan fasilitas yang mumpuni dan infrastruktur yang siap. Kami hari ini berkunjung untuk memastikan permasalahan-permasalahan di lapangan dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Ia menambahkan, keberadaan ternak di kawasan perkebunan harus ditata dengan baik. Sapi perlu ditempatkan di lokasi khusus yang terpisah dari aktivitas utama perkebunan sehingga tidak mengganggu operasional dan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dari sisi pemerintah daerah, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel menilai integrasi sawit dan sapi memiliki manfaat bagi perusahaan maupun masyarakat. Selain berkontribusi terhadap ketahanan pangan, pola tersebut juga sejalan dengan prinsip perkebunan berkelanjutan.

Integrasi ternak dalam kawasan perkebunan kelapa sawit juga berkaitan dengan penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Pemanfaatan sumber daya yang tersedia melalui integrasi tersebut dinilai dapat mendukung pengelolaan perkebunan yang lebih berkelanjutan dan membantu mengurangi penggunaan bahan kimia tertentu.

"Integrasi sawit dan sapi secara kebijakan juga sangat bermanfaat bagi perusahaan, salah satunya berkaitan dengan ISPO. Dalam penerapan ISPO terdapat aspek integrasi dengan sapi, sehingga ini juga memberikan manfaat bagi keberlanjutan perkebunan,” ungkap perwakilan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel.

Menurutnya, pola integrasi tersebut dapat menciptakan manfaat timbal balik. Perusahaan memperoleh manfaat dalam mendukung penerapan prinsip perkebunan berkelanjutan, sedangkan masyarakat peternak mendapat peluang mengembangkan usaha peternakan dengan dukungan kawasan perkebunan.

Komisi II DPRD Kalsel berharap hasil kunjungan kerja tersebut tidak berhenti pada pembahasan, tetapi ditindaklanjuti melalui program yang lebih konkret. Pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat diharapkan menyusun langkah bersama untuk meningkatkan populasi serta produktivitas sapi di Tabalong.

Pengembangan integrasi sawit dan sapi diharapkan mampu memperkuat ketersediaan daging, meningkatkan peluang ekonomi masyarakat, sekaligus mendukung ketahanan pangan Kalimantan Selatan secara berkelanjutan. (sar/ali/jp).