Kebijakan tersebut tertuang dalam surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur, Misnohartaku, tertanggal 11 November 2026. Melalui surat itu, seluruh petugas penanganan Karhutla diminta menjalani pemeriksaan kesehatan di puskesmas sesuai wilayah tempat bertugas.

Sekda Barito Timur, Misnohartaku, menjelaskan pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kondisi fisik para petugas yang memiliki risiko kesehatan selama bertugas menangani Karhutla.

"Tujuannya agar para petugas tetap sehat dan fit sehingga selalu siap bertugas dalam penanganan Karhutla,” ujarnya.

Pemeriksaan meliputi pengecekan kesehatan secara umum, pemeriksaan penyakit kulit, serta pemberian vitamin dan kebutuhan kesehatan lainnya. Upaya ini juga diharapkan dapat mendeteksi lebih dini potensi gangguan kesehatan yang dialami petugas selama menjalankan tugas.

Pelayanan pemeriksaan dilakukan di puskesmas tempat petugas terdaftar. Setiap puskesmas diminta mendata nama dan alamat petugas, termasuk personel yang telah menjalani pemeriksaan, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur.

Program pemeriksaan kesehatan gratis ini berlaku bagi seluruh petugas penanganan Karhutla 2026 dan dijadwalkan berlangsung hingga 15 Desember 2026.

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kondisi kesehatan yang memerlukan penanganan lebih lanjut, petugas akan diberikan surat rujukan untuk mendapatkan pelayanan medis di RSUD Tamiang Layang. (zi/jp). 

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kapolsek Dusun Tengah, IPTU Stefanus Rantealo, S.H., M.M., didampingi Wakapolsek IPTU Edi S. bersama sejumlah personel Polsek Dusun Tengah. Dalam kegiatan tersebut, jajaran kepolisian menyambangi masjid dan berdialog langsung dengan tokoh agama serta masyarakat setempat.

Jumling ini merupakan salah satu bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat sekaligus implementasi semangat Polisi Bersama Masyarakat dalam mendukung program 100 Hari Kapolri.

Melalui kegiatan tersebut, Polsek Dusun Tengah berupaya membangun komunikasi yang harmonis, menyerap aspirasi masyarakat, serta memperkuat sinergi dengan tokoh agama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Kapolres Barito Timur, AKBP Iqbal Sangaji, S.I.K., M.Si., melalui Kapolsek Dusun Tengah, IPTU Stefanus Rantealo, S.H., M.M., mengatakan kegiatan sambang dan Jumat Keliling merupakan agenda rutin kepolisian untuk mendekatkan diri dengan masyarakat.

"Melalui kegiatan Jumat Keliling ini, kami ingin menjalin silaturahmi secara langsung dengan para tokoh agama dan masyarakat. Kami juga mengimbau agar masyarakat tidak mudah percaya terhadap berita bohong atau hoaks yang belum jelas kebenarannya. Pastikan setiap informasi berasal dari sumber terpercaya agar tidak mudah terprovokasi," ujar IPTU Stefanus.

Ia berharap, melalui komunikasi dan silaturahmi yang terus terjalin, hubungan antara Polri dan masyarakat semakin erat. Dengan demikian, seluruh elemen masyarakat dapat berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polsek Dusun Tengah.

"Keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga membutuhkan dukungan serta partisipasi seluruh masyarakat," tutupnya. (zi/jp). 

Kapolres HSS, AKBP Awaluddin Syam, mengatakan dua kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi melibatkan tersangka berinisial A dan MF. Keduanya diduga menjalankan praktik pelangsiran dengan modus berbeda untuk mengumpulkan BBM subsidi, kemudian menjualnya kembali demi meraup keuntungan.

"Pada kasus pertama, tersangka berinisial A diduga menyuruh sejumlah orang melakukan pengisian BBM di SPBU. BBM yang terkumpul kemudian ditampung untuk selanjutnya dijual kembali, baik secara partai maupun eceran, dengan harga di atas ketentuan harga eceran tertinggi (HET)," jelas Kapolres didampingi PJU saat konferensi pers di halaman mapolres setempat, Jum'at (13/11/2026). 

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres HSS, IPTU May Pelly Manurung, mengungkapkan tersangka MF diduga menggunakan modus pengisian BBM secara berulang dengan memanfaatkan ketentuan kuota maksimal 120 liter per kendaraan setiap hari, dengan batas 40 liter dalam satu kali transaksi.

BBM yang diperoleh kemudian ditampung menggunakan mobil Toyota Kijang berwarna hijau yang telah dimodifikasi dengan penambahan tempat penampungan di dalam kendaraan.

Selanjutnya, BBM tersebut dijual kembali, terutama secara partai dalam jumlah besar. Volume penjualan diperkirakan mencapai 4 hingga 5 ton untuk dipasarkan ke luar wilayah HSS.

"MF diduga telah menjalankan praktik tersebut selama hampir dua tahun. Kasus ini tercatat dalam Laporan Polisi Nomor 12 Tahun 2026," katanya. 

Selain membongkar praktik penyalahgunaan BBM subsidi, ujar Kasat Reskrim, Polres HSS juga mengungkap dua kasus perjudian online dengan tersangka berinisial A dan S.

Keduanya diduga berperan sebagai pihak yang menampung orang-orang yang hendak memasang taruhan melalui aplikasi maupun situs judi online.

Dalam menjalankan aktivitasnya, para tersangka menerima uang taruhan sekaligus mengelola pembayaran kepada pemain yang memperoleh kemenangan. Dari aktivitas tersebut, keduanya diduga mendapatkan keuntungan.

Salah satu situs judi online yang teridentifikasi dalam pengungkapan perkara tersebut adalah Serumen.

Pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi bermula dari informasi masyarakat mengenai aktivitas pengisian BBM secara berulang di sejumlah SPBU.

Praktik tersebut diduga menyebabkan antrean panjang dan mengganggu masyarakat lain yang membutuhkan BBM bersubsidi.

Menindaklanjuti informasi itu, petugas melakukan pemantauan terhadap aktivitas yang dicurigai hingga mengarah ke sebuah gudang yang diduga menjadi tempat penampungan BBM.

Dengan disaksikan pihak lingkungan setempat, petugas kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan sejumlah BBM yang diduga merupakan hasil penimbunan.

Polres HSS menegaskan, penyalahgunaan BBM bersubsidi berpotensi merugikan negara sekaligus menghambat masyarakat dalam memperoleh bahan bakar yang seharusnya disalurkan sesuai peruntukannya.

Masyarakat juga diimbau berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan distribusi maupun penimbunan BBM bersubsidi.

Polres HSS memastikan akan terus melakukan penindakan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan BBM dan tindak pidana lainnya di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan demi menjaga keamanan serta melindungi kepentingan masyarakat. (ari/jp). 

Jumlah barang bukti tersebut diperkirakan bernilai Rp3 miliar, dengan asumsi harga sekitar Rp300 ribu per butir. Pengungkapan ini menjadi salah satu kasus narkotika menonjol di wilayah hukum Polres HSS karena besarnya jumlah ekstasi yang berhasil diamankan.

Kapolres HSS, AKBP Awaluddin Syam, menjelaskan pengungkapan kasus bermula dari penyelidikan anggota kepolisian terhadap dugaan aktivitas peredaran narkotika. Saat menuju lokasi yang dicurigai, petugas sempat berpapasan dengan seorang pria berinisial I yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Petugas kemudian mendatangi sebuah rumah yang berkaitan dengan I. Namun, saat itu hanya ditemukan istri yang bersangkutan. Dari pemeriksaan awal, polisi memperoleh informasi bahwa narkotika tersebut diduga dititipkan di rumah itu.

"Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, ekstasi tersebut diduga dikirim dari Kalimantan Barat menggunakan jasa ekspedisi Lion Parcel. Paket kemudian transit di Kandangan sebelum disimpan di sebuah rumah kontrakan yang disewa oleh seseorang berinisial S," kata AKBP Awaludin Syam di Kandangan, Jum'at (13/11/2026). 

Polisi menduga I berperan membawa barang tersebut dari gudang di Kandangan menuju lokasi penyimpanan. Sementara itu, dugaan keterlibatan S masih didalami penyidik untuk mengungkap peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut.

Dalam upaya memburu I, polisi bahkan melakukan pengejaran hingga ke wilayah Kalimantan Tengah bersama Subdit II Ditresnarkoba Polda Kalimantan Selatan. Dari penelusuran tersebut, petugas menemukan sebuah telepon genggam dan dompet yang diduga berkaitan dengan orang yang dicari.

Meski demikian, keberadaan I hingga kini belum diketahui. Polisi telah menetapkannya sebagai DPO dan terus melakukan upaya pencarian. Di sisi lain, penyidikan serta pemberkasan perkara tetap berjalan sesuai ketentuan hukum.

Kapolres mengungkapkan, pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya jajarannya memberantas peredaran narkotika di wilayah HSS. Sejak tanggal 14 bulan sebelumnya hingga saat keterangan disampaikan, tercatat sekitar 13 laporan polisi terkait kasus narkotika, dengan sekitar delapan laporan dalam periode yang disebutkan.

Terkait barang bukti ekstasi, kepolisian berencana melakukan pemusnahan setelah seluruh tahapan rilis dan administrasi penanganan perkara diselesaikan sesuai ketentuan serta arahan pimpinan.

Polres HSS menegaskan penyidikan kasus tersebut masih terus dikembangkan. Polisi juga memburu I dan mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam dugaan jaringan peredaran narkotika lintas provinsi. (ari/jp). 

Penetapan pemenang tertuang dalam Surat Nomor SR/000.4/462/DISPURSIP/2026 tertanggal 6 November 2026. Dari tujuh kategori lomba yang diikuti, Barito Timur berhasil meraih penghargaan pada tiga kategori.

Ketiga prestasi tersebut masing-masing diraih Erika Phillips, S.Pd., yang memperoleh Juara II Pemilihan Duta Baca Kategori Umum. Selanjutnya, Jenita Erlina meraih Juara IV Pemilihan Duta Baca Kategori Pelajar SMA/Sederajat. Sementara itu, SMAN 1 Tamiang Layang meraih Juara IX kategori Pemilihan Perpustakaan SMA/SMK/MA Terbaik.

Capaian ini menjadi hasil dari keterlibatan masyarakat dan satuan pendidikan dalam pengembangan budaya literasi di Barito Timur, khususnya melalui pembinaan Duta Baca dan peningkatan kualitas pengelolaan perpustakaan sekolah.

Kepala Bidang Pengembangan Pembudayaan Gemar Membaca, Ernawaty, S.Pd., bersama tim kerja menyampaikan bahwa prestasi tersebut merupakan hasil kerja sama berbagai pihak yang selama ini mendukung pengembangan literasi di daerah.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur, Ari Panan P. Lelu, turut menyampaikan apresiasi kepada tim kerja, peserta, pendamping, serta pihak sekolah yang telah berkontribusi dalam pencapaian tersebut.

Menurut Ari, penghargaan yang diraih diharapkan tidak sekadar menjadi prestasi dalam kompetisi, tetapi juga menjadi dorongan untuk memperluas gerakan literasi di tengah masyarakat.

"Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi. Prestasi ini merupakan kebanggaan bersama sekaligus menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan minat baca dan budaya literasi di Kabupaten Barito Timur,” ungkap Ari.

Terkait penyerahan penghargaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur menyampaikan bahwa kegiatan tersebut direncanakan berlangsung bersamaan dengan Festival Literasi atau Rapat Koordinasi Perpustakaan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Namun, jadwal pelaksanaannya masih menunggu pemberitahuan resmi dari pemerintah provinsi.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur berharap capaian tersebut dapat mendorong partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, dalam membangun kebiasaan membaca dan memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana belajar serta pengembangan pengetahuan.

Keberhasilan meraih tiga penghargaan tingkat provinsi ini diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat untuk terus memperkuat pembudayaan literasi di Kabupaten Barito Timur. (zi/jp). 

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kapolsek Dusun Tengah, IPTU Stefanus Rantealo, S.H., M.M., bersama sejumlah personel. Aksi penanaman pohon ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap pelestarian lingkungan sekaligus upaya mendorong masyarakat agar lebih peduli terhadap kelestarian alam.

Kapolres Barito Timur, AKBP Iqbal Sangaji, S.I.K., M.Si., melalui Kapolsek Dusun Tengah, IPTU Stefanus Rantealo S.H., M.M, mengatakan program Green Policing merupakan salah satu bentuk komitmen Polri dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Menurutnya, penanaman pohon tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi merupakan langkah nyata untuk menjaga kualitas lingkungan, meningkatkan ketersediaan udara bersih, serta menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin menumbuhkan kesadaran bersama bahwa menjaga kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab semua pihak. Karena itu, masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam merawat pohon dan menjaga lingkungan sekitar," ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan penghijauan tersebut juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program kerja 100 Hari Kapolri dalam mendorong terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, hijau, dan asri.

Melalui program Green Policing, Kapolsek berharap kegiatan penanaman pohon dapat memberikan manfaat jangka panjang sekaligus memperkuat kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian alam.

"Kami berkomitmen untuk terus mendukung berbagai upaya pelestarian lingkungan sebagai bagian dari pengabdian Polri kepada masyarakat," jelasnya. (zi/jp). 

Merespons kejadian tersebut, Bupati HSS, H Syafrudin Noor, langsung meninjau lokasi bencana pada malam kejadian untuk memastikan kondisi warga sekaligus mengoordinasikan penanganan darurat.

Bupati didampingi Sekretaris Daerah HSS, H Yustan Azidin, anggota DPRD HSS Muhammad Rizali dari PDI Perjuangan, serta jajaran perangkat daerah terkait, meliputi Dinas Perhubungan, BPBD, Dinas PUPR, Dinas Sosial, dan Camat Daha Selatan, Kamis (12/11/2026) malam. 

Dalam peninjauan tersebut, Bupati menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah terkait agar segera mengambil langkah penanganan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Prioritas utama diarahkan pada keselamatan warga, pemenuhan kebutuhan keluarga terdampak, serta penyediaan akses transportasi alternatif akibat jalan yang terputus.

Sebagai langkah penanganan sementara, Bupati menginstruksikan Dinas Perhubungan HSS untuk menyiapkan layanan penyeberangan menggunakan feri. Fasilitas tersebut diharapkan dapat menjadi jalur alternatif bagi masyarakat agar mobilitas dan aktivitas sehari-hari tetap berjalan selama akses jalan darat belum dapat dilalui.

Selain penanganan akses transportasi, Bupati juga meminta perangkat daerah terkait segera berkoordinasi untuk memberikan bantuan kepada keluarga yang rumahnya terdampak longsor, termasuk memenuhi kebutuhan mendesak para korban.

Pada kesempatan itu, Bupati turut menyerahkan bantuan pribadi secara langsung kepada warga terdampak sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang tertimpa musibah.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyatakan akan terus mengoordinasikan penanganan lanjutan dengan mengutamakan keselamatan masyarakat, penyaluran bantuan bagi korban, serta pemulihan akses transportasi.

Penyediaan layanan feri menjadi salah satu langkah darurat untuk menjaga konektivitas masyarakat Desa Samuda dan sekitarnya sembari menunggu penanganan lebih lanjut terhadap badan jalan yang mengalami longsor. (ari/jp). 

Penegasan tersebut disampaikan Bupati saat memimpin pembahasan usulan anggaran bersama sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kamis (12/11/2026). 

Dalam pertemuan itu, Bupati meminta seluruh organisasi perangkat daerah yang belum menyampaikan usulan tambahan anggaran agar segera menyerahkan gambaran kebutuhan beserta besaran dana yang diperlukan.

Bupati menekankan, setiap usulan tambahan anggaran harus memiliki dasar pertimbangan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengalokasian anggaran harus diarahkan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah, program unggulan Sebelas Dua Belas (11-12), kegiatan prioritas pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Semua kegiatan yang diusulkan harus mendukung visi dan misi Bupati, masuk dalam program 11-12, kegiatan prioritas, serta pelayanan umum. Kita harus tetap berpegang pada prinsip penganggaran yang cermat, efisien, efektif, dan akuntabel," tegasnya.

Selain program prioritas, Bupati juga meminta agar kebutuhan infrastruktur dan sarana pendukung pemerintahan menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran. Hal tersebut dinilai penting untuk menjamin keberlangsungan operasional pemerintahan sekaligus menunjang optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mempercepat proses pembahasan, seluruh organisasi perangkat daerah diminta terlebih dahulu menyampaikan besaran kebutuhan tambahan anggaran secara ringkas dan jelas. Sementara itu, rincian masing-masing kegiatan akan dibahas lebih lanjut setelah seluruh usulan terkumpul dan dilakukan penghitungan secara menyeluruh.

Organisasi perangkat daerah yang telah mengikuti pembahasan sebelumnya juga diminta mengevaluasi dan menyesuaikan kembali usulan tambahan anggarannya agar lebih realistis serta selaras dengan kapasitas fiskal daerah.

Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai total kebutuhan belanja daerah sekaligus mengidentifikasi potensi defisit anggaran yang perlu diantisipasi sejak awal dalam penyusunan APBD 2027.

Melalui pembahasan ini, Bupati berharap penyusunan APBD 2027 dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan bertanggung jawab. 

"Setiap rupiah anggaran diharapkan dialokasikan berdasarkan kebutuhan prioritas sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Barito Utara," tandasnya. (emca/jp). 

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Rumah Jabatan Bupati Barito Timur, Kamis (12/11/2026), tersebut menjadi forum koordinasi dan asistensi teknis bagi pemerintah kecamatan dan desa dalam menuntaskan persoalan batas wilayah yang hingga kini masih dihadapi sejumlah desa.

Rapat koordinasi tersebut dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur, Misnohartaku, diwakili Asisten I Setda Barito Timur, Ari Panan Putut Lelu. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, perwakilan Badan Informasi Geospasial (BIG) Harry Ferdiansyah dan Henky Nugraha sebagai narasumber, Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Barito Timur, para camat, lurah, kepala desa, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutan tertulis Sekda Barito Timur, Misnohartaku, yang dibacakan Asisten I Setda Barito Timur, Ari Panan Putut Lelu, ditegaskan bahwa penegasan batas wilayah desa merupakan hal penting dalam mewujudkan kepastian administrasi pemerintahan, kewenangan wilayah, perencanaan pembangunan, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Ia menyampaikan, berdasarkan perkembangan terakhir, dari total 100 desa di Kabupaten Barito Timur, sebanyak 74 desa telah mencapai kesepakatan batas wilayah, sedangkan 26 desa lainnya masih belum mencapai kesepakatan.

Selain itu, sebanyak 25 desa telah memasuki tahapan verifikasi teknis di Badan Informasi Geospasial. Dari jumlah tersebut, 11 desa telah memperoleh hasil verifikasi, sementara 14 desa lainnya masih dalam proses perbaikan.

Adapun dalam tahapan penyusunan Peraturan Bupati (Perbup), terdapat tiga desa yang telah memasuki proses tersebut, yakni Desa Pangkan, Desa Runggu Raya, dan Desa Taringsing. Sementara Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Desa Kalamus masih menjalani proses harmonisasi di Kementerian Hukum di Palangka Raya.

Menyikapi perkembangan tersebut, Ari meminta seluruh pihak terkait, terutama pemerintah desa dan kecamatan, untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat penyelesaian batas wilayah agar tidak berlarut-larut.

Secara khusus, ia menginstruksikan 26 desa yang belum mencapai kesepakatan agar segera melakukan koordinasi dan musyawarah dengan desa-desa yang berbatasan.

Kepala desa juga diminta proaktif melengkapi seluruh dokumen persyaratan, meliputi berita acara kesepakatan antarsegmen, sejarah desa, dokumen pembentukan desa, serta dokumen pendukung lainnya.

Sementara bagi desa yang telah memasuki tahapan verifikasi teknis, Ari meminta agar segera menindaklanjuti hasil verifikasi dan melakukan perbaikan sesuai arahan BIG.

Kepada para camat, Ari meminta menjalankan fungsi koordinasi dan fasilitasi secara optimal, memantau perkembangan setiap desa, serta membantu menyelesaikan kendala yang muncul dalam proses penegasan batas wilayah.

Menurut dia, penyelesaian batas wilayah desa bukan untuk menentukan pihak yang menang atau kalah, melainkan memberikan kepastian hukum dan administrasi pemerintahan sekaligus mencegah potensi konflik antardesa pada masa mendatang.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Ari berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan asistensi teknis dari BIG untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai kendala, sehingga proses penegasan batas wilayah dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami menargetkan adanya langkah konkret dan tindak lanjut terukur dari hasil rapat koordinasi ini, sehingga penyelesaian batas wilayah seluruh desa dapat segera dituntaskan demi mendukung tertib pemerintahan, kepastian administrasi, dan kelancaran pembangunan daerah," jelasnya. 

Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Barito Timur, Yusia Simson Kameng, menyampaikan bahwa kegiatan rakor ini dilaksanakan selama dua hari.

"Untuk hari ini desa-desa wilayah Kecamatan Pematang Karau, Dusun Tengah, Raren Batuah, Paku dan Patangkep Tutui. Sedangkan Jum'at (13/11/2026) besok, untuk desa wilayah Karusen Janang, Paju Epat, Dusun Timur, Awang dan Benua Lima," ujar Yusia. (zi/jp). 

Dukungan itu mengemuka dalam audiensi Bupati Barito Timur, M. Yamin bersama Wakil Ketua DPRD Barito Timur, Eskop dengan Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Bupati M. Yamin menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sosial, khususnya Menteri Sosial dan Wakil Menteri Sosial, atas perhatian dan dukungan terhadap usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Barito Timur.

Menurut M. Yamin, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Timur, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Sosial RI atas dukungan ini. Kami berharap pembangunan Sekolah Rakyat di Barito Timur dapat segera direalisasikan sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar M. Yamin.

Sebelumnya, Pemkab Barito Timur telah mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat kepada Kementerian Sosial. Sebagai bentuk kesiapan, pemerintah daerah juga menyiapkan lahan seluas sekitar 15 hektare yang berstatus aset pemerintah daerah.

Lahan tersebut dinilai memenuhi sejumlah kriteria untuk pembangunan fasilitas pendidikan, di antaranya memiliki kondisi relatif landai, ketersediaan sumber air bersih, serta aksesibilitas yang memadai.

Dalam audiensi tersebut, Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono menyambut positif usulan Pemkab Barito Timur. Ia menyampaikan bahwa pemerintah pusat menargetkan setiap kabupaten dan kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat.

Meski demikian, pemerintah daerah diminta memastikan seluruh persyaratan administrasi dan legalitas lahan terpenuhi sebelum rencana pembangunan direalisasikan.

Agus menjelaskan, kebutuhan lahan minimal untuk pembangunan Sekolah Rakyat sekitar 6,8 hektare. Sementara lahan seluas 10 hektare dinilai lebih ideal untuk mendukung penyediaan berbagai fasilitas pendidikan. Dengan kesiapan lahan sekitar 15 hektare, Barito Timur dinilai memiliki modal yang baik untuk melanjutkan proses perencanaan.

M. Yamin berharap pembangunan Sekolah Rakyat di Barito Timur dapat segera diwujudkan sehingga memperluas pemerataan akses pendidikan di Kalimantan Tengah, khususnya kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito.

Menurutnya, hingga saat ini baru terdapat empat Sekolah Rakyat di Kalimantan Tengah. Sementara itu, empat kabupaten di kawasan DAS Barito belum memiliki fasilitas pendidikan tersebut.

Program Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan akses pendidikan gratis melalui sistem berasrama, tetapi juga menjadi salah satu upaya pemerintah memutus mata rantai kemiskinan. Melalui program ini, anak-anak dari keluarga kurang mampu diharapkan memperoleh pendidikan yang layak dan kesempatan meningkatkan taraf hidup.

Dukungan Kementerian Sosial terhadap usulan tersebut diharapkan menjadi langkah awal terealisasinya pembangunan Sekolah Rakyat di Barito Timur. Kehadirannya nantinya diharapkan membuka kesempatan lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan berkualitas dan masa depan yang lebih baik. (zi/jp). 

Dorongan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel beserta jajaran UPT terkait, Kamis (12/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, H Suripno Sumas, dengan agenda mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran.

Dalam rapat tersebut terungkap, keterbatasan alokasi anggaran menjadi salah satu kendala yang dihadapi dinas dan UPT dalam menjalankan program kerja. Kondisi ini berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada ketersediaan pendanaan sejumlah kegiatan.

Menanggapi kondisi tersebut, Komisi II meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), untuk mengkaji peluang optimalisasi penyerapan serta penambahan anggaran berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat.

Suripno Sumas menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh menghambat pelaksanaan program yang mendesak dan memiliki dampak langsung terhadap kepentingan masyarakat. Karena itu, diperlukan langkah konkret agar kebutuhan pendanaan program prioritas tetap dapat diakomodasi.

"Agar masih bisa menyerap, masih bisa menambah segala prioritas yang sangat dibutuhkan oleh mereka, sehingga kepentingan masyarakat banyak dapat teratasi,” ujarnya.

Ia juga berharap persoalan kekurangan anggaran tersebut dapat segera dicarikan solusi dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan APBD Perubahan mendatang.

Menurutnya, pemenuhan kebutuhan anggaran perlu direncanakan sejak dini agar program yang telah disusun Dinas Kelautan dan Perikanan beserta UPT terkait dapat direalisasikan secara optimal.

"Maka kita harapkan di APBD Perubahan, kekurangan itu dapat diatasi sedini mungkin, sehingga apa yang diinginkan dalam pertemuan hari ini dapat kita wujudkan bersama,” jelasnya.

Melalui RDP tersebut, Komisi II DPRD Kalsel berharap koordinasi antara legislatif dan pemerintah daerah semakin diperkuat, sehingga keterbatasan anggaran dapat diatasi melalui kebijakan yang tepat dan alokasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (sar/ali/jp). 

Seleksi dilakukan dalam rapat Bapemperda di Ruang Rapat Bapemperda Lantai II, Gedung B, Kantor DPRD Kalsel, Kamis (12/11/2026). Rapat dipimpin Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, dengan agenda mengevaluasi usulan Ranperda, termasuk rancangan yang masih menjalani proses fasilitasi kementerian dan lembaga.

Dari 27 usulan yang dibahas, sebanyak 10 Raperda merupakan inisiatif DPRD melalui komisi dan fraksi, sedangkan 17 lainnya diusulkan Pemerintah Provinsi Kalsel.

Hasil pembahasan sementara menunjukkan sejumlah Raperda masih memerlukan penyelarasan substansi antara legislatif dan eksekutif. Beberapa usulan lainnya dipertimbangkan untuk ditunda agar penyusunan Propemperda lebih realistis dan sesuai kebutuhan daerah.

"Setelah kita lakukan penyisiran tadi, sudah ada beberapa Raperda yang kita tunda dan kemungkinan paling maksimal 20 Ranperda yang akan kita usulkan dalam paripurna terakhir nanti bulan ini,” ujar Gusti Iskandar.

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, Firman Yusi, menegaskan bahwa penentuan prioritas harus dilakukan melalui pembahasan secara cermat dan mendalam. Menurutnya, jumlah Ranperda yang masuk dalam Propemperda harus mempertimbangkan kemampuan DPRD dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan pembahasannya.

Ia menilai, terlalu banyak memasukkan rancangan tanpa mempertimbangkan kapasitas penyelesaian berisiko menyebabkan sejumlah Ranperda tidak tuntas dalam tahun berjalan.

Usulan inisiatif DPRD mencakup sejumlah sektor strategis, di antaranya penanggulangan bencana, manajemen air hujan terintegrasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan serta pembudi daya ikan, transportasi jalan, perlindungan ketenagakerjaan, keolahragaan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Sementara itu, usulan Pemerintah Provinsi Kalsel meliputi bidang lingkungan hidup, pembangunan daerah, pendidikan, kebudayaan, perhubungan, energi, kelembagaan pemerintahan, hingga pengelolaan keuangan daerah.

Bapemperda menilai penentuan prioritas Propemperda perlu mempertimbangkan urgensi pengaturan, kewenangan pemerintah provinsi, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, serta kesiapan materi Ranperda. Langkah ini diperlukan agar setiap rancangan yang diprioritaskan benar-benar dapat dibahas dan diselesaikan sesuai tahapan pembentukan peraturan daerah.

Hasil penyisiran tersebut selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna DPRD Kalsel untuk ditetapkan sebagai Propemperda 2027. Rapat paripurna dijadwalkan pada 24 November 2026, namun kepastian agenda masih menunggu hasil pembahasan Badan Musyawarah (Banmus).

Setelah ditetapkan, Propemperda 2027 akan menjadi pedoman DPRD bersama pemerintah daerah dalam menyusun dan membahas Ranperda sepanjang tahun mendatang. Melalui perencanaan yang lebih selektif, pembentukan regulasi diharapkan berjalan efektif dan menghasilkan Perda yang menjawab kebutuhan masyarakat Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp). 

Program yang dilaksanakan sejak 13 Oktober hingga 11 November 2026 ini menjadi wujud sinergi TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

Upacara penutupan dilaksanakan dengan amanat Komandan Korem 102/Panju Panjung, Brigjen TNI Wimoko, S.E., M.Si. Dalam amanatnya, Danrem menegaskan bahwa TMMD merupakan bentuk nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat sekaligus upaya memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.

Menurutnya, pelaksanaan TMMD tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mencakup kegiatan nonfisik yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan kesadaran masyarakat dalam mendukung pembangunan desa.

TMMD Imbangan ke-130 melibatkan satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) prajurit TNI yang bersinergi dengan Polri, pemerintah daerah, unsur Muspida dan Muspika, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta kementerian terkait.

Kolaborasi tersebut menjadi kekuatan dalam mendorong semangat gotong royong, membuka akses pembangunan di wilayah yang membutuhkan perhatian, serta memastikan program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Sementara itu, dalam sambutan tertulis Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, yang dibacakan Wakil Bupati Felix Soenadi Y. Tingan, menyampaikan bahwa pemerintah daerah mengapresiasi kepada jajaran TNI dan seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan pelaksanaan TMMD Imbangan ke-130.

Ia menilai TMMD memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas infrastruktur, serta memperluas akses pelayanan dasar hingga ke wilayah pedesaan.

Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan memelihara seluruh fasilitas yang telah dibangun agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

"Pemerintah Kabupaten Barito Utara berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan guna mendukung percepatan pembangunan daerah," ujar Felix. 

Melalui pelaksanaan TMMD Imbangan ke-130, Felix berharap aksesibilitas antarwilayah semakin baik, potensi desa semakin berkembang, dan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.

"Semoga sinergi TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat terus terpelihara sebagai modal penting dalam mewujudkan Kabupaten Barito Utara yang maju, sejahtera, dan berdaya saing," tutup Felix. (emca/jp). 

Pesan tersebut disampaikan Bupati H Shalahuddin dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten II Setda Barito Utara, Hj Annisa Cahyawati, saat kunjungan edukasi anggota Paskibraka ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Pusat Jatinangor, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Karya Wisata Edukasi Duta Belia Paskibraka yang berlangsung pada 9–14 November 2026 di Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam memperluas wawasan, membangun karakter, serta mempersiapkan generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing.

Hj Annisa menjelaskan, bahwa kunjungan ke IPDN memiliki nilai strategis karena memberikan kesempatan kepada anggota Paskibraka untuk mengenal secara langsung lingkungan pendidikan kedinasan, kehidupan praja, serta sistem pembinaan calon aparatur pemerintahan.

Menurutnya, pengalaman tersebut diharapkan dapat menumbuhkan semangat kedisiplinan, kepemimpinan, integritas, dan jiwa pengabdian dalam diri para peserta.

“Jangan pernah membatasi cita-cita hanya karena berasal dari daerah pedalaman. Putra-putri Barito Utara memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk memperoleh pendidikan terbaik serta meraih masa depan yang gemilang,” ujar Hj Annisa Cahyawati.

Rombongan Pemerintah Kabupaten Barito Utara diterima langsung oleh Kepala Biro Administrasi Keprajaan, Kemahasiswaan, dan Alumni IPDN, Syamsu Khoirudin, S.STP., M.Si., beserta jajaran IPDN Jatinangor.

Turut mendampingi Kepala Dinas Pendidikan Barito

Utara, M. Iman Topik, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rayadi, Camat Teweh Tengah Dudy Bagus Prasetyo, Sekretaris Dinas Kominfosandi Sukarto, serta para pendamping, pelatih, dan guru pendamping Paskibraka.

Dalam kesempatan tersebut, pihak IPDN melalui Syamsu Khoirudin menyampaikan apresiasi atas kunjungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara. 

Ia berharap, kegiatan edukasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi anggota Paskibraka untuk terus meningkatkan semangat belajar, mengembangkan potensi diri, meraih prestasi, serta memiliki cita-cita melanjutkan pendidikan ke IPDN. (emca/jp). 

Kesepakatan tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Bahrun Abbas, Kamis (12/11/2026). Rapat juga membahas sinkronisasi kebijakan tata ruang antara Pemerintah Kabupaten Seruyan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

"Dalam pembahasan tersebut, disepakati bahwa penyelesaian potensi fragmentasi fungsi kawasan hutan dilakukan melalui proses reviu RTRW Provinsi Kalimantan Tengah. Langkah ini diperlukan untuk menyelaraskan rekomendasi atau pola persetujuan TORA PPTPKH yang sebelumnya telah diintegrasikan ke dalam RTRW Kabupaten Seruyan," ujar Bahrun Abbas. 

Selanjutnya, kata Bahrun Abbas, objek tanah yang masuk dalam pola persetujuan TORA PPTPKH akan melalui proses penetapan holding zone untuk diarahkan menjadi zona budidaya. Hasil proses tersebut akan menjadi data pendukung dalam usulan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) melalui reviu RTRW Provinsi Kalimantan Tengah.

"Mekanisme perubahan peruntukan tersebut akan ditempuh melalui usulan Gubernur Kalimantan Tengah kepada Menteri Kehutanan," katanya. 

Ia menambahkan, selain penyelesaian persoalan kawasan hutan, Pemkab Seruyan juga memperkuat integrasi data sektoral sebagai bagian dari penyempurnaan perencanaan tata ruang daerah. Data yang menjadi perhatian antara lain kawasan persawahan, tambak, serta berbagai data teknis lain yang berkaitan dengan kebutuhan pemanfaatan ruang.

"Untuk mendukung validitas dan kelengkapan data, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis diminta segera menyampaikan data kondisi eksisting maupun rencana kegiatan yang membutuhkan ruang kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Seruyan, khususnya bidang tata ruang," tambah Bahrun Abbas. 

Data tersebut selanjutnya akan diverifikasi, diproses, dan diintegrasikan ke dalam RTRW Kabupaten Seruyan sebagai dasar penyelarasan kebijakan perencanaan dan pemanfaatan ruang.

Melalui langkah tersebut, ujar Bahrun Abbas, Pemkab Seruyan berupaya memastikan kebijakan tata ruang daerah selaras dengan kebijakan provinsi, sekaligus mendukung penyelesaian persoalan kawasan hutan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan.

"Dengan sinkronisasi data dan kebijakan tata ruang, diharapkan potensi tumpang tindih pemanfaatan ruang dapat diminimalkan serta kepastian perencanaan pembangunan daerah dapat semakin diperkuat," pungkasnya. (gan/jp). 

Dorongan tersebut disampaikan H Rais saat menghadiri Rapat Harmonisasi Raperda bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Kamis (12/11/2026), di Balai Pertemuan Garuda, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan.

Rapat harmonisasi ini merupakan salah satu tahapan penting dalam penyempurnaan substansi dan materi muatan Raperda sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.

Dalam rapat tersebut, turut hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Rakhmat Renaldy, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, serta perwakilan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yang mengikuti kegiatan secara daring.

H Rais yang juga menjabat Ketua Komisi I DPRD Kalsel menegaskan, percepatan pembahasan Raperda diperlukan agar regulasi tersebut dapat segera diselesaikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, keberadaan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan sangat penting sebagai landasan dalam mendukung penguatan kapasitas organisasi, sekaligus mendorong kontribusi aktif ormas dalam berbagai sektor pembangunan.

"Keberadaan peraturan daerah ini diharapkan mampu menjadi landasan dalam mendukung pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta memperkuat peran dan kontribusinya dalam pembangunan daerah,” ujar politisi muda Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Ia berharap, melalui proses harmonisasi ini, berbagai masukan dan catatan dari pihak terkait dapat segera ditindaklanjuti sehingga penyempurnaan materi Raperda berjalan optimal. Dengan demikian, proses pembentukan regulasi dapat berlangsung lebih efektif, terarah, serta tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Pansus terkait berkomitmen mengawal pembahasan Raperda tersebut hingga tuntas. Harapannya, regulasi yang dihasilkan tidak hanya berkualitas secara hukum, tetapi juga implementatif dan mampu menjawab kebutuhan organisasi kemasyarakatan serta kepentingan masyarakat Banua. (sar/ali/jp). 

Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Bupati Kapuas, HM. Wiyatno, bersama jajaran pemerintah daerah dan instansi terkait.

Dalam koordinasi itu, Komnas HAM menyampaikan perhatian terhadap potensi dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan peristiwa karhutla di Kabupaten Kapuas. Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga berpotensi mengancam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, terutama mereka yang berada di wilayah terdampak.

Koordinasi tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi dan keterangan mengenai kondisi masyarakat, dampak yang ditimbulkan, serta langkah-langkah yang telah dan sedang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam menangani karhutla.

Selain itu, pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memastikan penanganan karhutla memperhatikan aspek perlindungan hak asasi manusia, termasuk keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Usis I. Sangkai, serta sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah dan instansi terkait, di antaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, serta Kantor Pertanahan.

Melalui koordinasi ini, diharapkan terjalin komunikasi dan pertukaran informasi yang efektif antara Komnas HAM dan Pemerintah Kabupaten Kapuas. Sinergi tersebut diperlukan agar penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pengendalian kebakaran, tetapi juga menjamin perlindungan, keselamatan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang terdampak. (fah/hru/jp). 

Pembahasan dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas, Dr. Usis I. Sangkai, S.Hut., M.Si., di Ruang Rapat Sekda Kabupaten Kapuas, Kamis (12/11/2026). Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah terkait dan Direktur PT Daya Sakti Intiga.

Agenda utama pertemuan tersebut adalah membahas substansi draf kesepakatan bersama sebagai dasar kerja sama antara Pemkab Kapuas dan perusahaan, khususnya mengenai rencana dukungan penyediaan material kayu log untuk pembangunan jembatan.

Kerja sama ini merupakan salah satu upaya Pemkab Kapuas mendorong kontribusi dunia usaha dalam mendukung pembangunan infrastruktur daerah melalui program CSR.

Pembangunan Jembatan Lawang Kamah diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar akses transportasi, serta menunjang aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat di Kecamatan Timpah dan sekitarnya.

Pembahasan draf kesepakatan tersebut juga bertujuan menyelaraskan aspek teknis dan administratif sebelum kerja sama ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemkab Kapuas berharap kolaborasi dengan pihak perusahaan melalui program CSR dapat terus diperkuat sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur di Kabupaten Kapuas. (fah/hru/jp). 

Pertemuan ini difokuskan pada penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor guna mendukung penyelenggaraan Posyandu yang lebih optimal, sekaligus meningkatkan kapasitas pembinaan di tingkat kabupaten hingga kecamatan.

Sejumlah agenda strategis dibahas dalam pertemuan tersebut, meliputi peningkatan pemahaman dan koordinasi Tim Pembina Posyandu, penguatan peran perangkat daerah pengampu enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta peningkatan keterlibatan pemerintah kecamatan, desa/kelurahan, TP PKK, dan Puskesmas dalam mendukung pelayanan Posyandu.

Dalam sambutannya Hj Mustaidah menekankan pentingnya penguatan peran Posyandu sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kehidupan keluarga. Melalui pembinaan dan koordinasi yang berkesinambungan, Posyandu diharapkan mampu mendorong keluarga semakin sadar akan pentingnya kesehatan, meningkatkan kesejahteraan, serta membangun ketahanan keluarga.

Pada kesempatan yang sama, turut diluncurkan Gerakan Keluarga Sehat, Tanggap dan Tangguh Bencana (GKSTTB), salah satu program unggulan Gerakan PKK. Gerakan ini bertujuan meningkatkan kesadaran keluarga terhadap pentingnya pola hidup sehat sekaligus membangun kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, kegiatan juga dirangkai dengan penyerahan simbolis tas siaga bencana. Bantuan ini menjadi sarana edukasi bagi keluarga agar lebih siap menghadapi situasi darurat serta mampu memberikan perlindungan kepada seluruh anggota keluarga saat terjadi bencana.

Pertemuan tersebut dihadiri Staf Ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, pengurus TP PKK Kabupaten HSS, perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kepala Puskesmas, para camat, serta Ketua Tim Pembina Posyandu kecamatan se-Kabupaten HSS. (ari/jp). 

Kegiatan yang digelar Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten HSS tersebut berlangsung selama dua hari, 12–13 November 2026.

Bimtek ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi para admin dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik serta pelaksanaan pembinaan di bidang ketenagakerjaan, koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan administrasi, sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih efektif, tertib, dan optimal. Peningkatan kapasitas tersebut juga diharapkan berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat serta pembinaan terhadap pelaku usaha di Kabupaten HSS.

Kegiatan ini menjadi salah satu upaya memperkuat dukungan administrasi dalam penyelenggaraan program dan pelayanan pada sektor ketenagakerjaan, koperasi, serta UMKM agar dapat berjalan secara lebih optimal.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten HSS, H Zulkifli, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten HSS, Nafarin, serta Kepala BPJS Ketenagakerjaan yang membawahi wilayah Kabupaten HSS, Kabupaten Tapin, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Adityo Nugroho. (ari/jp).

Korban sempat dilarikan ke Puskesmas Ampah untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun, sekitar pukul 14.30 WIB, nyawanya dinyatakan tidak tertolong.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 13.00 WIB di Desa Nagaleah RT 02. Sebelum kejadian, pelapor yang sedang memantau pekerjaan proyek rehabilitasi ruangan SDN 1 Nagaleah didatangi seorang pria yang menanyakan keberadaan korban.

Pria tersebut kemudian meminta pelapor untuk menjemput korban di rumahnya. Pelapor pun mendatangi kediaman korban dan mengetuk pintu. Tidak lama kemudian, pria yang sebelumnya menemui pelapor itu turut datang.

Setelah korban keluar rumah, keduanya terlibat perbincangan di teras. Sementara itu, pelapor kembali ke lokasi proyek untuk melanjutkan pekerjaannya.

Beberapa saat kemudian, pelapor mendengar teriakan meminta pertolongan dari arah rumah korban. Tak lama berselang, seorang saksi bernama Hatransyah mendatangi pelapor dan menyampaikan bahwa korban diduga telah ditusuk menggunakan senjata tajam.

Mendapatkan informasi tersebut, pelapor bersama warga sekitar segera memberikan bantuan dengan mengevakuasi korban ke Puskesmas Ampah. Namun, upaya medis tidak berhasil menyelamatkan nyawa korban.

Menindaklanjuti kejadian itu, personel Polsek Pematang Karau langsung melakukan serangkaian tindakan kepolisian. Langkah tersebut meliputi mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), mengumpulkan barang bukti, memeriksa saksi-saksi, serta melakukan penyelidikan terhadap pihak yang diduga terlibat.

Dalam penanganan perkara tersebut, polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu bilah senjata tajam jenis golok atau parang serta dua aksesori pakaian yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.

Kasus ini ditangani berdasarkan laporan polisi tertanggal 10 November 2026, dengan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kapolres Barito Timur, AKBP Iqbal Sengaji, S.I.K., M.Si., melalui Kasi Humas Polres Barito Timur AKP Eko Sutrisno S.H., M.M., menyampaikan bahwa kepolisian telah bergerak melakukan penanganan guna mengungkap secara menyeluruh peristiwa yang menyebabkan korban meninggal dunia tersebut.

Menurutnya, proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk mendalami keterangan saksi, mengumpulkan alat bukti, serta menelusuri keberadaan pihak yang diduga terlibat.

"Kami mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak terprovokasi, serta tidak menyebarkan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Kami juga meminta masyarakat yang mengetahui atau memiliki informasi berkaitan dengan kejadian ini agar dapat menyampaikannya kepada pihak kepolisian untuk membantu proses pengungkapan perkara," ungkap Kasi Humas.

Hingga kini, polisi masih mendalami kasus tersebut, termasuk menelusuri alat bukti dan mengembangkan keterangan para saksi. Identitas serta keberadaan pihak yang diduga terlibat masih dalam proses penyelidikan.

Polres Barito Timur menegaskan komitmennya untuk mengusut perkara tersebut secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai prosedur hukum guna memberikan kepastian hukum serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. (zi/jp). 

(Ketua Dewan Pers) 

Pada tahun 2019 saya berdiskusi dengan seorang teman yang mendalami kajian graphologi. Yaitu membaca karakter seseorang lewat tandatangan atau tulisannya. Waktu itu saya dibuat cukup kaget oleh hasil analisisnya. Dengan menganalisis tandatangannya, teman tadi menyatakan, tanda tangan Jokowi bisa dibedakan menjadi tiga bagian. Pertama, potongan awal tandatangan itu terpisah, ditutup oleh garis tegas.

Menurutnya, Jokowi hendak memutuskan atau menutupi perjalanan masa lalunya. Ini mengindikasikan bahwa dia menyimpan rahasia hidup masa lalu yang secara sengaja ditutupi rapat-rapat. Tandatangan demikian ini memang kurang lazim. Biasanya goresan dan tarikan garis tandatangan itu menyambung, bukan malah dipenggal.

Bagian kedua, yaitu tengahnya, terlihat goresan tajam yang berhimpitan dan kurang teratur. Teman grafolog tadi menafsirkan bahwa Jokowi memiliki karakter yang kejam, tak segan menindas dan memotong orang2 yang berada disekitarnya. Lalu bagian ketiga berupa ujung tandatangannya yang ditandai dengan dua garis ke bawah dan ke atas. Ini juga tidak lazim.  Ini mengindikasikan dia  memiliki ambisi dan mimpi jauh ke depan, bukannya garis landai yang menandai sikap pasrah dalam menjalani hidup. 

 Analisis grapholog tadi agaknya tidak jauh meleset dari sepak terjang politiknya yang menyimpan banyak potongan hidupnya yang remang2 dan ambisinya untuk membangun dinasti. (*/jp). 

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua II dan anggota DPRD Barito Utara, Direktur Wilayah BRMP Provinsi Kalimantan Tengah, Agus Hasbianto, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah, camat, penyuluh pertanian, serta kelompok tani setempat.

Bupati Barito Utara, H Shalahuddin menegaskan, bahwa kegiatan tanam bersama tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi harus menjadi langkah konkret untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.

Ia juga mengapresiasi dukungan BRMP dan Dinas Pertanian dalam memperkenalkan teknologi pertanian modern. Menurutnya, perubahan pola pertanian konvensional menuju sistem yang lebih modern membutuhkan kemauan petani untuk terus belajar, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi.

Bupati mengajak seluruh kelompok tani agar tidak ragu menerapkan inovasi dan teknologi pertanian guna meningkatkan hasil panen, memperkuat kemandirian pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan pertanian, pemerintah daerah juga menyerahkan bantuan alsintan secara simbolis kepada sejumlah kelompok tani di Kecamatan Gunung Timang. Bantuan tersebut meliputi mesin pompa air, handsprayer, traktor roda dua, alat penggiling padi, cultivator, dan alat perontok padi.

Selain penyerahan bantuan, pemerintah daerah menggelar pasar murah bagi masyarakat sekitar. Dalam kegiatan tersebut, Bupati H Shalahuddin menggratiskan penebusan barang bagi masyarakat penerima manfaat.

Melalui penguatan infrastruktur, bantuan sarana produksi, penerapan teknologi modern, dan peningkatan kapasitas petani, Bupati optimistis sektor pertanian daerah dapat berkembang semakin produktif dan berdaya saing. 

"Kami berharap ini menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelasnya. 

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara, Adi Hariyadi, mengatakan sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat sekaligus menopang ketahanan pangan daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi Kabupaten Barito Utara tercatat mencapai 11.939,51 ton Gabah Kering Giling (GKG), dengan luas panen 4.647,92 hektare.

Untuk meningkatkan produktivitas tersebut, pemerintah daerah sepanjang 2026 telah menyalurkan berbagai dukungan kepada petani, mulai dari pembangunan infrastruktur pertanian, penyediaan benih dan pupuk, hingga bantuan 588 unit alat dan mesin pertanian (alsintan) yang didistribusikan ke sembilan kecamatan.

Selain penanaman padi, kegiatan ini juga menjadi momentum pengenalan inovasi Pertanian Modern melalui Advanced Agriculture System (PM-AAS) yang dikembangkan Balai Riset dan Modernisasi Pertanian (BRMP). Teknologi tersebut menerapkan pola tanam rapat untuk meningkatkan populasi tanaman sehingga berpotensi mendongkrak hasil produksi.

Penerapan metode PM-AAS mulai dikembangkan di tiga wilayah sentra pertanian, yakni Kecamatan Teweh Selatan seluas 30 hektare, Kecamatan Montallat 24 hektare, dan Kecamatan Gunung Timang 15 hektare.

Direktur Wilayah BRMP Provinsi Kalimantan Tengah, Agus Hasbianto, mengapresiasi sinergi Pemerintah Kabupaten Barito Utara, BRMP, dan kelompok tani dalam mendorong modernisasi pertanian. Menurutnya, upaya mewujudkan swasembada pangan harus dibangun secara berkelanjutan, mulai dari tingkat desa dan kabupaten hingga nasional. (emca/jp). 

Langkah tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi Implementasi SP2D Online yang digelar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bartim bekerja sama dengan PT Bank Kalteng Cabang Tamiang Layang, Rabu (11/11/2026), di Aula Rumah Jabatan Bupati Barito Timur.

Kegiatan dibuka Asisten III Setda Bartim, Edius Uhing, mewakili Bupati Barito Timur, M. Yamin. Sosialisasi diikuti para bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu dari seluruh perangkat daerah.

Penerapan sistem tersebut merupakan tindak lanjut surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B/6292/GAH.00/10-16/10/2026 tertanggal 6 Oktober 2026 mengenai percepatan penyelesaian implementasi SP2D Online Tahun 2026.

Dalam sambutan Bupati M. Yamin yang dibacakan Edius Uhing, ditegaskan bahwa implementasi SP2D Online menjadi langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel.

Digitalisasi proses pencairan dana ini juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti arahan KPK sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan administrasi keuangan.

Dalam sosialisasi tersebut, Bank Kalteng memaparkan mekanisme kerja SP2D Online yang mengintegrasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dengan sistem perbankan Bank Kalteng.

Melalui sistem terintegrasi ini, SP2D yang telah disetujui melalui SIPD RI akan terkirim secara otomatis ke Cash Management System (CMS) Bank Kalteng untuk diverifikasi dan diproses sesuai kewenangan sebelum diteruskan ke sistem perbankan.

Integrasi tersebut diharapkan mampu memangkas proses administrasi, mempercepat pencairan dan pembayaran dana, serta memudahkan perangkat daerah memantau status transaksi secara digital.

Pengguna CMS juga dapat memeriksa rincian transaksi sekaligus memberikan otorisasi sebelum pembayaran diproses. Sistem ini turut mendukung persetujuan sejumlah transaksi secara bersamaan sehingga proses administrasi menjadi lebih efisien.

Dalam penerapannya, terdapat perbedaan mekanisme berdasarkan jenis transaksi dan rekening tujuan. Transaksi GU, TU, UP, serta LS barang dan jasa ke rekening Bank Kalteng tidak lagi memerlukan pengiriman dokumen fisik ke pihak bank.

Sementara itu, transaksi LS gaji/TPP dan LS barang dan jasa yang ditujukan ke rekening bank lain masih memerlukan dokumen tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk memastikan kesiapan penerapan sistem, Pemkab Bartim harus menuntaskan sejumlah tahapan, mulai dari perjanjian kerja sama dengan Bank Kalteng, registrasi CMS, pemetaan rekening, hingga penyesuaian nomor rekening menjadi format 13 digit.

Selanjutnya, uji operasional dijadwalkan pada 20 November 2026 dengan melibatkan Pusdatin Kemendagri, Bank Kalteng, BPKAD, serta SKPD teknis. Pengujian dilakukan melalui transaksi percontohan dari beberapa jenis SP2D.

Melalui sosialisasi ini, Pemkab Barito Timur mendorong seluruh perangkat daerah dan kecamatan segera melengkapi persyaratan administrasi serta menyesuaikan rekening tujuan agar implementasi tidak mengalami kendala.

Koordinasi dan kesiapan seluruh pihak menjadi faktor penting dalam menyukseskan penerapan SP2D Online. Dengan sistem tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat menghadirkan pengelolaan keuangan yang lebih cepat, tertib, transparan, dan akuntabel. (zi/jp).