BEKASI- Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Kantor PT Ambulance Pintar Indonesia, Senin (11/5/2026), guna meninjau langsung konsep dan spesifikasi mobil toko keliling yang direncanakan sebagai sarana pendukung pelayanan perdagangan di daerah.

Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2025, khususnya terkait penguatan sektor perdagangan dan pengendalian harga kebutuhan pokok di masyarakat.

Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Suripno Sumas, didampingi jajaran anggota Komisi II. 

Kehadiran mereka disambut Direktur PT Ambulance Pintar Indonesia, Imron Bukhari.

Dalam pertemuan itu, pihak perusahaan memaparkan spesifikasi teknis kendaraan, fasilitas pendukung, hingga konsep operasional mobil toko keliling yang dapat dimanfaatkan untuk distribusi barang dan pelayanan perdagangan masyarakat, termasuk mendukung pelaku UMKM.

H Suripno Sumas mengatakan, kunjungan tersebut bertujuan memastikan kesiapan kendaraan agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan.

"Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Dinas Perdagangan ingin memastikan sejauh mana mobil toko keliling ini mampu menunjang pengendalian harga di Kalimantan Selatan. Dari hasil peninjauan, fasilitas dan spesifikasi yang dibutuhkan sudah dapat diakomodasi,” ujarnya.

Menurutnya, hasil kunjungan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk melihat kemungkinan realisasi program.

"Kami berharap program ini minimal dapat terealisasi pada tahun 2027. Namun, melalui anggaran perubahan tahun 2025 kami juga berharap program ini sudah bisa mulai dijalankan karena proses modifikasi kendaraan hanya membutuhkan waktu sekitar tiga bulan,” katanya.

Direktur PT Ambulance Pintar Indonesia, Imron Bukhari, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan berharap kerja sama tersebut dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan sektor perdagangan daerah.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Komisi II DPRD Kalimantan Selatan ke PT Ambulance Pintar Indonesia. Semoga kami dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan perdagangan di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Jahrian, menilai kehadiran mobil toko keliling dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat sektor perdagangan dan pemberdayaan UMKM di daerah.

"Keberhasilan suatu daerah sangat ditentukan oleh sektor perdagangan, perekonomian, dan industri. Kehadiran mobil toko keliling diharapkan mampu membantu meningkatkan pendapatan daerah melalui penguatan UMKM dan perdagangan,” katanya.

Ia juga berharap, PT Ambulance Pintar Indonesia dapat menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah maupun perusahaan daerah di Kalimantan Selatan guna membuka peluang usaha baru dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kunjungan kerja diakhiri dengan peninjauan langsung unit mobil toko keliling milik PT Ambulance Pintar Indonesia sebagai bahan referensi dalam penyusunan kebijakan dan pengembangan program perdagangan daerah di Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp). 

BANDUNG- Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam rangka studi komparasi pengelolaan dan pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), Senin (11/5/2026).

Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jihan Hanifha, bersama jajaran anggota komisi serta tenaga sekretariat dewan. Rombongan turut didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, H. Abdul Rahim, beserta jajaran.

Kegiatan berlangsung di Aula Pandawa, lantai 4 Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dan diterima oleh Kasubag Dinas Pendidikan Jawa Barat, Suharyono Adhi Saswito.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Dinas Pendidikan Jawa Barat memaparkan mekanisme penganggaran, penyaluran, serta pengawasan Dana BOSDA yang diterapkan di wilayahnya. 

Komisi IV DPRD Kalsel juga menggali informasi terkait regulasi, pola distribusi anggaran, hingga efektivitas program bantuan pendidikan daerah dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Selain BOSDA, diskusi juga menyoroti praktik kegiatan perpisahan sekolah yang masih kerap melibatkan pungutan kepada siswa. Kedua pihak membahas mekanisme pengawasan serta upaya agar kegiatan sekolah dapat dilaksanakan secara sederhana dan tidak membebani orang tua murid.

Jihan Hanifha menyampaikan, bahwa studi komparasi ini menjadi bahan penting dalam memperkuat kebijakan pendidikan di Kalimantan Selatan, khususnya dalam pengelolaan BOSDA agar lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.

"Di sini kita mempelajari pengelolaan dan efektivitas BOSDA di Dinas Pendidikan Jawa Barat. Banyak masukan yang diperoleh, termasuk adanya sekolah-sekolah tertentu yang tidak menerima BOSDA serta telah diberlakukannya pergub yang mengatur hal tersebut sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengalaman Jawa Barat dalam penerapan regulasi dan pengelolaan anggaran pendidikan dapat menjadi referensi penting bagi Kalimantan Selatan dalam penyusunan kebijakan ke depan.

Kunjungan kerja tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antar daerah dalam pengembangan sektor pendidikan. 

Melalui studi komparasi ini, Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen menjadikan berbagai masukan dari Jawa Barat sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pendidikan yang lebih efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan peserta didik serta masyarakat di Banua. (sar/ali/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kapolsek Benua Lima, IPDA Ichvan Herianto, diwakili Ps Kanit Binmas Bripka Body Satria Prawira Diharjo menghadiri kegiatan perpisahan siswa kelas XII SMA Negeri 1 Benua Lima Tahun Ajaran 2025/2026, Selasa (12/5/2026). 

Kegiatan yang dilaksanakan tersebut mengusung tema “Bersama Menuju Masa Depan Gemilang”.

Acara dihadiri unsur pemerintah kecamatan, pihak sekolah, orang tua murid, serta para siswa dan siswi SMA Negeri 1 Benua Lima. 

Turut hadir mewakili Camat Benua Lima, staf kecamatan, Lurah Taniran, dewan guru SMA Negeri 1 Benua Lima, serta tamu undangan lainnya.

Kapolsek Benua Lima, IPDA Ichvan Herianto, menyampaikan bahwa kehadiran personel Polri merupakan bentuk dukungan terhadap dunia pendidikan.

"Selain itu, juga empererat hubungan kemitraan antara kepolisian dan masyarakat, khususnya lingkungan sekolah," ujarnya. (zi/jp). 

TANJUNG- Satuan Reserse Narkoba Polres Tabalong mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman di Desa Muara Uya, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo, S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla melalui Kasi Humas Polres Tabalong, IPTU Heri Siswoyo, S.H., M.H., mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal pada Senin (11/5/2026) siang. 

Saat itu, ujar IPTU Heri, anggota Satresnarkoba Polres Tabalong yang dipimpin Kasat Resnarkoba AKP Andi Prakteknjo, bersama Kapolsek Muara Uya, IPDA Rahmadi Ansyar, menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan transaksi peredaran gelap narkotika di wilayah Desa Muara Uya.

Petugas kemudian melakukan penyelidikan di sekitar lokasi yang dimaksud. Dalam proses penyelidikan, petugas mendapati seorang pria dengan gerak-gerik mencurigakan di pinggir jalan Desa Muara Uya, Kecamatan Muara Uya.

Saat dilakukan pemeriksaan, pria tersebut diketahui berinisial NA (37), warga Desa Santuun RT. 001, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong.

"Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan satu bungkus plastik klip berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 0,02 gram. Barang bukti tersebut ditemukan di dalam kotak rokok warna hitam yang disimpan di saku depan celana terduga pelaku," ujar IPTU Heri, Selasa (12/5/2026). 

Selain barang bukti diduga sabu, petugas juga menyita satu buah potongan sedotan dan satu buah kotak rokok warna hitam.

Saat ini, NA telah diamankan di Polres Tabalong guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

Polres Tabalong mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi terkait peredaran maupun penyalahgunaan narkotika demi menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Tabalong. (fah/jp). 

TAMIANG LAYANG- Bhabinkamtibmas Desa Sarapat, Polsek Dusun Timur, Polres Barito Timur, Bripda Darma Andika menggelar sosialisasi anti-perundungan (bullying), penyuluhan hukum, serta edukasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Sarapat, Kecamatan Dusun Timur, Selasa (12/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung di SD Negeri Eba Raya dan Balai Desa Sarapat tersebut melibatkan Kasikum Polres Barito Timur, Kasi Propam Polres Barito Timur, dan KBO Binmas Polres Barito Timur.

Sosialisasi diawali dengan penyampaian materi bahaya perundungan kepada para siswa. Petugas mengedukasi pelajar mengenai dampak bullying serta pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.

Selanjutnya, Seksi Hukum Polres Barito Timur memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan dilanjutkan dengan kegiatan sambang kamtibmas guna mempererat komunikasi antara polisi dan warga.

Kapolsek Dusun Timur, IPDA Sulkhan Sururi, mengatakan pihaknya juga memberikan edukasi terkait mekanisme pengaduan terhadap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin maupun kode etik.

"Masyarakat dapat memanfaatkan layanan Bilik Pengaduan Propam maupun Call Center 110 apabila membutuhkan pelayanan kepolisian atau menemukan kejadian mendesak,” ujarnya.

Selain itu, personel Polres Barito Timur turut menyosialisasikan pencegahan karhutla kepada masyarakat. Warga diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu kebakaran, terutama saat musim kemarau.

Petugas juga mengajak masyarakat untuk aktif menjaga lingkungan serta segera melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas pembakaran lahan secara sengaja.

"Masyarakat diharapkan segera berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas maupun Babinsa apabila terjadi gangguan kamtibmas di lingkungan masing-masing,” tutupnya. (zi/jp). 

KUALA KAPUAS- Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kapuas melaksanakan kegiatan silaturahmi sekaligus sosialisasi bahaya dan dampak penyalahgunaan narkoba bersama Organisasi Masyarakat (Ormas) GERDAYAK Kabupaten Kapuas, Senin (11/5/2026) malam.

Kegiatan dipimpin langsung Kasatresnarkoba Polres Kapuas, AKP Budi Utomo, bersama personel Satresnarkoba tersebut berlangsung di Markas GERDAYAK Kabupaten Kapuas, Jalan Pemuda Gang Hampatung, Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

Kapolres Kapuas, AKBP Gede Eka Yudharma melalui Kasatresnarkoba Polres Kapuas, AKP Budi Utomo mengimbau seluruh pengurus dan anggota GERDAYAK agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan indikasi peredaran maupun penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing.

"Informasi sekecil apa pun sangat berharga bagi kami dan identitas pelapor akan kami lindungi,” tegasnya.

Selain itu, AKP Budi Utomo juga mengajak GERDAYAK untuk berperan aktif sebagai agen anti-narkoba melalui edukasi, penyuluhan, dan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya narkoba.

Menurutnya, organisasi masyarakat memiliki peran strategis sebagai benteng utama dalam menjaga lingkungan agar terbebas dari penyalahgunaan narkoba.

"Pastikan anggota dan keluarga kita bersih dari narkoba sehingga dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan komitmen Satresnarkoba Polres Kapuas dalam melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap bandar dan pengedar narkoba, sekaligus membuka peluang rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba yang melapor secara sukarela.

AKP Budi Utomo berharap silaturahmi tersebut menjadi awal terjalinnya kerja sama yang lebih intensif antara kepolisian dan organisasi masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Kapuas Bersih dari Narkoba (Bersinar).

Sebelumnya, Ketua GERDAYAK Kabupaten Kapuas, Ir. Tosibae Limin, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan silaturahmi dari jajaran Satresnarkoba Polres Kapuas.

Ia menegaskan bahwa GERDAYAK Kabupaten Kapuas mendukung penuh langkah kepolisian dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah Kabupaten Kapuas. (fah/jp). 

KUALA PEMBUANG- Kebakaran hebat melanda sebuah rumah warga di Jalan Ais Nasution RT. 001 RW. 001, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Senin (11/5/2026) petang.

Peristiwa tersebut sempat membuat panik warga sekitar karena lokasi kebakaran berada di kawasan permukiman padat penduduk. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membumbung tinggi saat api melahap bangunan rumah milik Widodo.

Informasi yang dihimpun, api pertama kali diketahui muncul sekitar pukul 17.53 WIB. Laporan diterima petugas setelah seorang warga bernama Basit mendatangi Pos Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan untuk meminta bantuan.

Mendapat laporan tersebut, Regu 2 Damkar Seruyan langsung bergerak menuju lokasi kejadian dengan mengerahkan empat armada, yakni Mobil 09, Mobil 07, mobil tangki, dan mobil fuso.

Sesampainya di lokasi, petugas mendapati api sudah membesar dan membakar sebagian besar bangunan rumah. Kondisi permukiman yang padat serta jarak antarbangunan yang berhimpitan menjadi kendala dalam proses pemadaman.

"Bangunan rumah dan ruko yang terlalu rapat menyulitkan petugas menjangkau titik api,” ujar salah seorang petugas Damkar Seruyan di lokasi kejadian.

Asap tebal dan suhu panas memaksa petugas bekerja ekstra agar api tidak merembet ke bangunan lain di sekitar lokasi.

Dalam proses pemadaman, personel Damkar juga mendapat bantuan dari BPBD, TNI, Polri, serta tambahan personel dari Regu 1 dan Regu 3.

Api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 18.57 WIB atau hampir satu jam setelah proses pemadaman dilakukan.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, kerugian material akibat kebakaran ditaksir mencapai sekitar Rp150 juta.

Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang.

Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu waspada terhadap potensi kebakaran, terutama saat menggunakan kompor, instalasi listrik, maupun peralatan lain yang berisiko memicu korsleting dan percikan api. (gan/jp). 

MARABAHAN- SMPN 3 Alalak menggelar acara perpisahan dan pelepasan siswa kelas IX Tahun Ajaran 2025/2026 dengan penuh khidmat, belum lama tadi. 

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran dewan guru, orang tua siswa, tokoh masyarakat, serta Kepala Desa Belandean.

Acara diawali dengan penampilan seni dari para siswa, kemudian dilanjutkan prosesi pengalungan medali sebagai simbol kelulusan. 

Suasana haru tampak menyelimuti kegiatan saat para siswa bersalaman dengan guru yang telah membimbing mereka selama menempuh pendidikan di sekolah tersebut.

Dalam sambutannya Kepala Desa Belandean, Elly Rahmah, menyampaikan apresiasi atas sinergi antara pihak sekolah dan masyarakat dalam mendukung kemajuan pendidikan di wilayah Alalak. Ia juga memberikan motivasi kepada para lulusan agar terus melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

"Atas nama pemerintah desa saya mengucapkan selamat kepada seluruh siswa yang telah menyelesaikan pendidikan di SMPN 3 Alalak. Ini bukan akhir, melainkan awal perjalanan menuju masa depan yang lebih baik. Tetap jaga nama baik sekolah dan desa di mana pun melanjutkan pendidikan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya membangun karakter dan etika di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin pesat.

"Ilmu pengetahuan penting, tetapi karakter dan adab harus menjadi pondasi utama. Jadilah generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial terhadap lingkungan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala SMPN 3 Alalak, menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah desa terhadap dunia pendidikan. Pihak sekolah berharap seluruh lulusan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA maupun SMK.

Acara ditutup dengan doa bersama dan sesi foto sebagai momen perpisahan sekaligus kenang-kenangan bagi para siswa sebelum melanjutkan perjalanan pendidikan ke tahap berikutnya. (lim/jp).

PURUK CAHU- Sebanyak 352 peserta mengikuti Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Murung Raya Tahun 2026 yang digelar di Gedung Tira Tangka Balang, Senin (11/5/2026).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Murung Raya, Heriyus, dan dihadiri Wakil Bupati Murung Raya Rahmanto Muhiddin, Wakil Ketua TP-PKK Murung Raya Dona Maulidah, unsur Forkopimda, kepala OPD, camat, serta tamu undangan lainnya. 

Dalam sambutannya Bupati Heriyus, menegaskan bahwa TP-PKK memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kualitas sumber daya manusia.

Menurut Heriyus, Rakerda menjadi momentum penting untuk menyusun langkah kerja, memperkuat koordinasi, serta menyamakan persepsi dalam menjalankan program kerja agar lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia juga meminta TP-PKK turut berperan aktif dalam upaya penanganan stunting serta menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Murung Raya. 

Selain itu, seluruh Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), mulai dari tingkat kecamatan hingga desa, diminta lebih diaktifkan karena dinilai belum berjalan maksimal.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Murung Raya, Warnita Heriyus, mengatakan Rakerda TP-PKK merupakan forum strategis tahunan untuk menyelaraskan program kerja PKK dengan visi dan misi pemerintah daerah.

"Rakerda ini juga menjadi sarana memperkuat pelaksanaan 10 program pokok PKK serta mengevaluasi kinerja, termasuk penanganan stunting dan pemberdayaan ekonomi keluarga demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Warnita menambahkan, TP-PKK sebagai mitra pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung program pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Ia berharap, seluruh penggerak dan kader PKK di Kabupaten Murung Raya semakin bersemangat menjalankan 10 program pokok PKK sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan daerah.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Warnita Heriyus juga melantik Ketua TP-PKK dari sembilan kecamatan, menyerahkan bantuan kepada keluarga berisiko stunting, bantuan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), tali asih kepada lansia, serta membuka pameran Galeri Pelangi. (maya/jp). 

MARABAHAN- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Regency menggelar Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 yang dirangkaikan dengan pelepasan kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (11/5/2026) di halaman Kantor Bupati Barito Kuala.

Upacara dipimpin Sekretaris Daerah Barito Kuala, H Zulkipli Yadi Noor, dan dihadiri Forkopimda, kepala SOPD, serta ASN di lingkungan Pemkab Barito Kuala.

Dalam amanatnya, Sekda membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti, yang menegaskan bahwa pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia serta membangun karakter bangsa sesuai amanat UUD 1945.

Pidato tersebut menyoroti sejumlah agenda strategis pendidikan nasional, di antaranya penerapan deep learning untuk peningkatan kualitas pembelajaran, revitalisasi dan digitalisasi satuan pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru melalui beasiswa dan penyaluran tunjangan sertifikasi bulanan, serta penguatan karakter melalui “Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat” dan program Makan Bergizi Gratis.

"Peningkatan mutu pendidikan tidak akan terlaksana tanpa 3M: Mindset yang maju, Mental yang kuat, dan Misi yang lurus,” ujar Zulkipli mengutip amanat Menteri.

Usai upacara, Sekda secara resmi melepas kontingen POPDA Barito Kuala yang akan berlaga di Banjarmasin. Pelepasan ditandai dengan pemasangan atribut kontingen kepada perwakilan atlet.

"Semoga atlet kita diberikan kesehatan dan mampu meraih prestasi terbaik untuk mengharumkan nama daerah,” kata Sekda.

Pada kesempatan yang sama, Pemkab Barito Kuala juga menyerahkan penghargaan kepada empat praktisi pendidikan atas dedikasi mereka dalam pengembangan pendidikan inklusi di daerah.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan satu unit mobil pelayanan pajak keliling kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) untuk meningkatkan kualitas layanan publik. (dsk/ali/jp). 

JAKARTA- Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong agar program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Adaro Indonesia tidak hanya terfokus pada masyarakat di sekitar wilayah operasional (ring satu dan dua), tetapi dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan merata bagi seluruh masyarakat Kalimantan Selatan.

Dorongan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si., saat melakukan kunjungan kerja bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan ke kantor PT Adaro Indonesia di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Menurut Mustaqimah, dampak aktivitas pertambangan batubara tidak hanya dirasakan masyarakat di sekitar area tambang, tetapi juga berpengaruh lebih luas di tingkat provinsi.

"Harapannya CSR ini dapat menjangkau seluruh masyarakat Kalimantan Selatan, karena dampak lingkungan tidak hanya dirasakan di ring satu atau dua, tetapi seluruh wilayah,” ujarnya.

Selain isu CSR, kunjungan tersebut juga difokuskan pada fungsi pengawasan dewan terhadap kegiatan pertambangan berkelanjutan, termasuk perkembangan hilirisasi batubara yang dijalankan PT Adaro Indonesia.

Mustaqimah menegaskan, DPRD ingin memastikan aktivitas pertambangan tidak hanya berorientasi pada pengambilan sumber daya alam, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat daerah.

"Kami ingin melihat langsung proses hilirisasi yang dilakukan PT Adaro sebagai salah satu perusahaan tambang besar di Kalsel, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, tidak hanya dari sisi eksploitasi, tetapi juga nilai tambah ke depan,” katanya.

Sementara itu, Head External Relations PT Adaro Indonesia, Muhammad Antonio Kurniawan, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi III DPRD Kalsel. Ia menilai pertemuan tersebut penting untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara perusahaan dan pemerintah daerah.

Terkait pelaksanaan CSR, Antonio menegaskan komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi bagi daerah.

"Komitmen kami adalah memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, tidak hanya di ring satu atau dua, tetapi secara lebih luas untuk Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, PT Adaro Indonesia juga memaparkan pengelolaan pertambangan berkelanjutan, program reklamasi pascatambang, serta strategi hilirisasi batubara yang sedang dijalankan. (sar/ali/jp). 

BANJARMASIN- Banjarmasin menjadi tuan rumah diskusi kolaboratif antara Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kalimantan Selatan dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat yang menyoroti maraknya fenomena homeless media di era digital, serta berbagai risiko dan tantangan yang dihadapi jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Kegiatan yang digelar pada Senin (11/5/2026) tersebut turut dihadiri akademisi, mahasiswa, insan pers dari berbagai media di Kalimantan Selatan, serta perwakilan Aliansi Jurnalis Independen Kalimantan Selatan. Forum berlangsung dalam suasana interaktif dengan membahas dinamika terbaru ekosistem media siber.

Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kalimantan Selatan, Anang Fadilah, menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap media secara signifikan. Kemudahan akses internet memungkinkan siapa saja membangun media, namun tidak semuanya memenuhi standar profesionalisme jurnalistik.

"Sekarang sangat mudah membuat media digital. Tetapi media yang sehat bukan hanya soal website atau media sosial, melainkan juga legalitas, struktur redaksi yang jelas, serta kepatuhan pada kode etik jurnalistik,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keberadaan homeless media atau media tanpa struktur dan tanggung jawab redaksi yang jelas berpotensi memunculkan persoalan serius, terutama terkait penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, konten provokatif, hingga praktik jurnalistik yang tidak sesuai kaidah.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap media secara keseluruhan. “Masyarakat jadi sulit membedakan mana media profesional dan mana yang hanya mengejar kepentingan tertentu,” tambahnya.

Selain itu, forum juga menyoroti meningkatnya risiko yang dihadapi jurnalis di lapangan, mulai dari tekanan, intimidasi, hingga ancaman hukum akibat pemberitaan yang dianggap merugikan pihak tertentu.

"Jurnalis bekerja untuk kepentingan publik, namun dalam praktiknya masih banyak yang menghadapi tekanan saat mengungkap fakta di lapangan,” tegas Anang.

Dari sisi akademik, FISIP ULM menekankan pentingnya kolaborasi antara dunia pendidikan dan insan pers dalam membangun ekosistem media yang sehat, beretika, dan bertanggung jawab. Mahasiswa juga didorong memahami tantangan jurnalistik modern, termasuk arus informasi cepat di media sosial yang sering kali minim verifikasi.

Diskusi tersebut menegaskan pentingnya peran media profesional sebagai penyeimbang informasi di tengah derasnya arus konten digital yang beredar dalam hitungan detik tanpa proses verifikasi memadai. (ali/jp). 

JAKARTA- Bupati Hulu Sungai Selatan, H Syafrudin Noor melakukan rangkaian kunjungan kerja dan koordinasi dengan sejumlah kementerian di Jakarta pada 11–13 Mei 2026. 

Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung percepatan pembangunan di Kalimantan Selatan.

Agenda tersebut difasilitasi oleh Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi konstitusional dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah di Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I dengan pemerintah pusat.

Sejumlah kepala daerah turut diundang dalam kegiatan ini, di antaranya Bupati Banjar, Bupati Barito Kuala, Bupati Tapin, Bupati Hulu Sungai Tengah, Bupati Hulu Sungai Utara, Bupati Balangan, dan Bupati Tabalong.

Para kepala daerah dijadwalkan melakukan audiensi dengan berbagai kementerian, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian ATR/BPN.

Dalam pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, Bupati HSS, H Syafrudin Noor memaparkan sejumlah usulan program prioritas daerah sekaligus membahas harmonisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Selain itu, turut dibahas pula sinkronisasi program strategis nasional dengan kebutuhan pembangunan daerah dalam pertemuan yang juga melibatkan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.

Rangkaian koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat integrasi program pusat dan daerah, memperluas akses terhadap kebijakan pembangunan nasional, serta mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah Kalimantan Selatan. (ari/jp). 

KUALA KAPUAS-Pemerintah Kabupaten Kapuas bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat sinkronisasi data sektoral guna mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional (Pro-SN) serta peningkatan kualitas kebijakan pembangunan daerah.

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin Bupati Kapuas, HM. Wiyatno di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Kapuas, Senin (11/5/2026) pagi.

Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Kapuas, Dodo, Sekretaris Daerah Usis I. Sangkai, Plt. Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Maria Wahyu Utami, Kepala BPS Kabupaten Kapuas, Ahmad Nasrullah, serta jajaran kepala perangkat daerah. Para camat mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom Meeting, kecuali Camat Selat yang hadir langsung.

Bupati Kapuas, HM. Wiyatno, menegaskan pentingnya integrasi data antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan BPS untuk menghindari ego sektoral dalam pengelolaan data pembangunan.

"Tanpa sinergi dengan BPS, pemerintah daerah tidak bisa optimal, begitu juga sebaliknya. Karena itu tidak boleh ada ego sektoral dalam pengelolaan data,” tegasnya.

Ia menambahkan, akurasi data menjadi faktor penting dalam penilaian indikator strategis seperti penanganan stunting, pengendalian inflasi, dan tingkat pengangguran. Ketidaksinkronan data, menurutnya, dapat berdampak pada tidak optimalnya capaian kinerja daerah.

Sementara itu, Wakil Bupati Kapuas, Dodo menyoroti pentingnya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan ketahanan pangan, terutama pada komoditas strategis seperti cabai. 

Ia menekankan perlunya keselarasan antara data lapangan dan data statistik sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Plt. Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Maria Wahyu Utami, menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah daerah dalam memperkuat integrasi data. 

Ia menjelaskan, bahwa BPS siap mendampingi proses penyelarasan data agar sesuai dengan standar statistik nasional.

Rakor yang difasilitasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) ini diharapkan menghasilkan satu basis data terpadu yang dapat digunakan untuk mendukung efektivitas perencanaan pembangunan dan pelaksanaan Pro-SN di Kabupaten Kapuas. (fah/hru/jp). 

KUALA KAPUAS- Ketua TP PKK Kabupaten Kapuas, Hj Siti Saniah Wiyatno, melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Mandau Talawang dalam rangka penguatan implementasi 10 Program Pokok PKK, yang dipusatkan di Aula Kantor Kecamatan Mandau Talawang, belum lama ini.

Kegiatan tersebut dihadiri Camat Mandau Talawang, Ruko A.L. Sebayang, Ketua TP PKK Kecamatan, Ny. dr. Erniwaty Ruko A.L. Sebayang, para kepala desa, Ketua TP PKK desa se-Kecamatan Mandau Talawang, kader PKK, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya.

Kunjungan kerja ini bertujuan memperkuat pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program PKK agar berjalan optimal hingga tingkat desa, sekaligus mempertegas peran PKK sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan berbasis keluarga.

Dalam sambutannya Hj Siti Saniah Wiyatno, menegaskan bahwa kunjungan kerja tersebut tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi sarana penyelarasan program serta memastikan implementasi 10 Program Pokok PKK benar-benar berjalan di masyarakat.

Ia menekankan tiga fokus utama, yakni penguatan peran PKK dalam pembangunan keluarga, peningkatan kapasitas kader sebagai agen perubahan terutama dalam penurunan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan kemitraan dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

"Kader PKK harus mampu menjadi penggerak di masyarakat, memberikan edukasi, serta menghadirkan program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh keluarga,” ujarnya.

Selain pembinaan, dalam kesempatan tersebut juga disalurkan bantuan paket sembako kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian dan dukungan pemerintah daerah.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kader PKK di Kecamatan Mandau Talawang semakin aktif dan solid dalam menjalankan program pemberdayaan keluarga guna mendukung terwujudnya Kabupaten Kapuas yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. (fah/hru/jp).

TAMIANG LAYANG- Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso memimpin apel jam pimpinan di halaman Mapolres Barito Timur, Senin (11/5/2026). 

Apel tersebut diikuti para Pejabat Utama (PJU) Polres Bartim, perwira, Kapolsek jajaran, serta seluruh personel Polres Barito Timur.

Dalam amanatnya, Kapolres menegaskan bahwa disiplin menjadi fondasi utama dalam membentuk kinerja kepolisian yang profesional dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. 

Ia meminta seluruh personel menjalankan tugas sesuai aturan serta menjunjung tinggi etika dan integritas.

"Setiap anggota harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diemban. Tingkatkan disiplin, jaga kekompakan serta biasakan berbuat baik kepada masyarakat maupun sesama rekan kerja,” tegas AKBP Eddy Santoso.

Selain menekankan disiplin, Kapolres juga mengingatkan pentingnya membangun budaya berbuat baik di lingkungan kepolisian maupun kepada masyarakat. Menurutnya, sikap saling menghargai dan kepedulian menjadi bagian penting dalam membangun citra Polri yang humanis dan dipercaya publik.

Kapolres juga meminta seluruh personel terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menilai pelayanan yang cepat, humanis, dan profesional akan berdampak positif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri.

"Polri harus hadir dengan pelayanan terbaik. Berikan pelayanan secara humanis, profesional dan penuh tanggung jawab sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Kapolres mengajak seluruh personel menjaga soliditas internal, meningkatkan semangat kerja, serta menjaga kesehatan guna menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari.

Kegiatan tersebut menjadi sarana penyampaian arahan pimpinan sekaligus penguatan komitmen personel Polres Barito Timur dalam meningkatkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat. (zi/jp).

KANDANGAN- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menggelar kegiatan Pendampingan dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Aula Rakat Mufakat, Sekretariat Daerah HSS, Senin (11/5/2026). 

Kegiatan ini difokuskan untuk menyelaraskan program nasional dengan kebijakan daerah, termasuk memperkuat sinergi bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten HSS dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan dibuka Wakil Bupati HSS, H Suriani. Turut hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan H Zulkifli, serta sejumlah pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Daerah HSS, di antaranya Kabag Ekobang, Kabag Kesra, dan Kabag Hukum.

Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakan Wakil Bupati, H Suriani ditegaskan bahwa pendampingan dan evaluasi pembangunan bukan sekadar agenda administratif, melainkan instrumen penting untuk mengukur efektivitas program pemerintah.

"Keberhasilan pembangunan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten HSS mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang lebih berkualitas dan berdaya saing,” ujar H Suriani.

Kegiatan tersebut juga menghadirkan jajaran pengurus Baznas HSS yang dipimpin Ketua Baznas HSS, H Muhammad Yunus bersama seluruh anggota. 

Pemkab HSS berharap, Baznas dapat terus memperluas kontribusi, khususnya dalam memperkuat jaring pengaman sosial dan mendukung program pengentasan kemiskinan di daerah.

Proses diskusi dan evaluasi turut didampingi Tim Pakar yang diketuai Dr. H Hamdi bersama anggota tim Dr. Diny Mahdany dan Addi Perdana. 

Dalam arahannya, Wabup H Suriani, menegaskan bahwa keberadaan Tim Pakar bertujuan membantu percepatan pembangunan daerah melalui pendampingan dan pemberian solusi terhadap berbagai tantangan di lapangan.

"Tim pakar hadir bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mengawal dan memberikan solusi bagi perangkat daerah agar pembangunan berjalan terukur serta tetap sesuai visi dan misi daerah,” tegasnya.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab HSS berharap lahir rumusan strategis yang mampu memperkuat pelaksanaan program pembangunan daerah, terutama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah daerah dan Baznas. (ari/jp).

KANDANGAN- Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H Suriani, menerima audiensi perwakilan Bali International Management (BIM) empowered by Hasnur Group di ruang kerja Wakil Bupati HSS, Senin (11/5/2026). 

Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama di bidang pendidikan guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten HSS.

Perwakilan BIM yang hadir, yakni Head of Department (HOD) BIM U Foyer Hasnur, Fahmi Agelan, dan Koordinator Foyer BIM Hasnur, Rego Sidabutar.

Dalam audiensi tersebut, Wakil Bupati H Suriani didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten HSS, Tedy Soetedjo, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSS, Ronaldy Prana Putra. 

Pihak BIM memaparkan sejumlah program pendidikan yang dimiliki sebagai institusi pendidikan bertaraf internasional di Bali. Mereka juga menyampaikan komitmen untuk menghadirkan akses pendidikan berkualitas dan inklusif bagi generasi muda daerah.

Selain memperkenalkan program pendidikan, BIM turut menawarkan peluang program beasiswa bagi putra-putri berprestasi, termasuk bagi pelajar asal Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Wakil Bupati HSS, H Suriani menyambut positif tawaran kerja sama tersebut. Menurutnya, kolaborasi di bidang pendidikan menjadi langkah strategis dalam menciptakan generasi muda yang unggul, kompetitif, dan siap menghadapi tantangan global.

"Pemerintah daerah tentu sangat mengapresiasi setiap upaya yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan SDM di Kabupaten HSS,” ujarnya.

Audiensi berlangsung hangat dan produktif, ditutup dengan diskusi mengenai peluang tindak lanjut kerja sama antara Pemerintah Kabupaten HSS dan Bali International Management di masa mendatang. (ari/jp).

KUALA PEMBUANG- Kondisi dermaga bongkar muat di Pasar Sayur dan Ikan (SAIK) Kuala Pembuang yang rusak parah akhirnya mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Seruyan. 

Pada Senin (11/5/2026), Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda bersama Wakil Ketua I DPRD Seruyan, Harsandi, serta sejumlah instansi terkait seperti Disprindagkop, Dinas Perhubungan, dan Dinas PUPR Seruyan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pasar.

Sidak dilakukan menyusul banyaknya keluhan pedagang dan masyarakat terkait kondisi dermaga yang dinilai membahayakan keselamatan pengguna. Dermaga yang menjadi pusat aktivitas distribusi barang dan jasa itu tampak mengalami kerusakan di sejumlah bagian dan dinilai tidak lagi layak digunakan.

Keluhan mengenai kerusakan fasilitas pasar tersebut telah berulang kali disampaikan pedagang dalam beberapa bulan terakhir. Namun, hingga kini belum terlihat adanya penanganan serius dari instansi teknis terkait. Kondisi itu pun memicu kritik masyarakat dan ramai diperbincangkan di media sosial.

Dalam peninjauan tersebut, Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda menyoroti lambannya respons dinas terkait terhadap persoalan fasilitas publik yang dianggap vital bagi aktivitas ekonomi masyarakat.

"Saya menyayangkan kenapa tidak ada penanganan serius terhadap persoalan ini. Sebagai pelaksana tugas, seharusnya peka terhadap hal-hal yang bersifat mendesak, apalagi menyangkut kepentingan umum,” ujar Ahmad Selanorwanda di sela-sela sidak.

Ia menegaskan, kondisi dermaga dan fasilitas pasar tidak bisa terus dibiarkan karena berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi warga Kuala Pembuang.

Lebih lanjut, Ahmad Selanorwanda menyatakan pemerintah daerah akan segera mengambil langkah konkret, termasuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dinas terkait yang dinilai lamban merespons keluhan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Seruyan, Harsandi, meminta seluruh instansi teknis agar lebih cepat dan tanggap terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

"Kritik warga terkait kondisi Pasar Sayur dan Ikan (SAIK) ini harus dijadikan bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah, khususnya dinas terkait,” tegas Harsandi.

Di sela-sela sidak, sejumlah pedagang juga menyampaikan langsung keluhan mereka kepada Bupati Seruyan dan rombongan. Mereka berharap kerusakan dermaga maupun fasilitas pasar lainnya segera diperbaiki.

Muhammat Sopandi, perwakilan pedagang Pasar SAIK, mengapresiasi langkah cepat Bupati dan DPRD Seruyan yang turun langsung melihat kondisi di lapangan. Namun, ia berharap sidak tersebut tidak berhenti sebatas peninjauan.

"Kami sangat mengapresiasi respons cepat Bupati Ahmad Selanorwanda dan Wakil Ketua I DPRD Seruyan Harsandi beserta rombongan. Kami berharap permasalahan ini segera ditindaklanjuti dan direalisasikan,” ujarnya.

Ia juga berharap perbaikan fasilitas pasar dapat segera terlaksana demi mendukung aktivitas perdagangan masyarakat.

"Semoga dalam waktu dekat apa yang menjadi harapan para pedagang Pasar SAIK dan masyarakat setempat bisa segera terealisasi,” tambahnya.

Persoalan fasilitas publik di pusat perdagangan masyarakat tersebut kini menjadi sorotan serius. Masyarakat pun menanti langkah nyata pemerintah daerah dalam memperbaiki kondisi dermaga dan fasilitas pasar agar tidak sekadar menjadi kunjungan seremonial tanpa penyelesaian konkret. (gan/jp). 

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui Dinas Perikanan dan Peternakan menyiapkan 160 ekor sapi bibit untuk disalurkan kepada 16 kelompok peternak pada 2026. 

Program senilai sekitar Rp2,8 miliar yang bersumber dari APBD Barito Timur itu diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Barito Timur, Abianhin, mengatakan program bantuan sapi bibit tersebut merupakan strategi jangka panjang untuk mendorong Barito Timur menjadi sentra peternakan dan daerah penyangga kebutuhan pangan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Program ini bukan sekadar bantuan sosial, tetapi bagian dari pengembangan peternakan berkelanjutan agar Barito Timur mampu menjadi daerah penghasil ternak sapi,” ujarnya kepada wartawan, Senin (11/5/2026).

Ia menjelaskan, setiap kelompok peternak akan menerima rata-rata 10 ekor sapi bibit unggul berusia di atas satu tahun. Pemilihan bibit dengan usia tersebut dilakukan agar ternak memiliki daya tahan yang baik dan siap dikembangkan oleh masyarakat.

Menurut Abianhin, pola distribusi ternak menggunakan komposisi satu ekor pejantan dan empat ekor betina untuk mempercepat pengembangbiakan sapi.

"Fokus program ini adalah breeding atau pengembangbiakan, bukan untuk dipotong. Dengan komposisi lebih banyak betina, peningkatan populasi sapi diharapkan berjalan lebih cepat,” katanya.

Selain memperkuat ekonomi masyarakat, program tersebut juga diproyeksikan mendukung pemenuhan kebutuhan protein hewani untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah.

"Dalam dua tahun ke depan, kami berharap kebutuhan daging untuk program MBG dapat dipasok langsung dari peternak lokal,” tambahnya.

Abianhin mengungkapkan, proses pengajuan proposal kelompok penerima bantuan telah selesai dan kini memasuki tahap verifikasi lapangan. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kesiapan kandang, komitmen kelompok, serta kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha peternakan.

Ia menegaskan, program pengembangan peternakan sapi itu tidak hanya menyasar kawasan transmigrasi yang telah terbiasa beternak, tetapi juga melibatkan masyarakat lokal agar ikut berperan dalam pengembangan sektor peternakan.

"Harapan kami, Barito Timur ke depan tidak lagi bergantung pada pasokan ternak dari luar daerah, tetapi mampu menjadi pusat produksi ternak yang mandiri,” pungkasnya. (zi/jp). 

BANJARBARU- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi teknis percepatan pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) pembangunan Bendungan Riam Kiwa, Senin (11/5/2026), di Ruang Rapat H Maksid, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru.

Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin mewakili Gubernur H Muhidin. Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Banjar, Saidi Mansyur didampingi Sekda Banjar Yudi Andrea, serta sejumlah perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III Banjarmasin, Kejaksaan Tinggi Kalsel, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Polres Banjar.

Hadir pula jajaran Pemprov Kalsel, di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdaprov Kalsel Galuh Tantri Narindra serta Kepala Dinas PUPR Kalsel Muhammad Yasin Toyib.

Dalam rapat tersebut, disepakati sejumlah langkah percepatan pelaksanaan PDSK. Salah satunya, kegiatan inventarisasi dan identifikasi dilakukan secara menyeluruh terhadap lahan seluas 771,51 hektare yang terdampak pembangunan Bendungan Riam Kiwa. 

Selain itu, pemerintah juga akan mengajukan legal opinion (LO) kepada Kejaksaan Tinggi Kalsel untuk memastikan proses berjalan sesuai ketentuan hukum.

Tim Satgas PDSK juga dibagi menjadi dua kelompok, yakni tim verifikasi dan administrasi serta tim lapangan. Satgas yang melibatkan berbagai unsur tersebut akan melakukan perhitungan tegakan masyarakat bersama konsultan teknis.

Sementara itu, BWS Kalimantan III Banjarmasin akan menyiapkan pengadaan serta alokasi anggaran untuk konsultan administrasi dan inventarisasi PDSK dalam rangka penyediaan lahan pembangunan bendungan.

Pemerintah Kabupaten Banjar juga menyatakan kesiapan mendukung proses pendataan dengan menugaskan Camat Paramasan serta kepala desa di wilayah terdampak, yakni Desa Paramasan Bawah dan Desa Angkih, guna mendampingi tim administrasi Satgas PDSK.

Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin, mengatakan bahwa rapat teknis tersebut menjadi langkah penting untuk mempercepat pembangunan Bendungan Riam Kiwa yang ditargetkan selesai pada 2028.

"Sudah ada kesepakatan terkait ganti rugi masyarakat dan anggarannya juga telah tersedia. Selanjutnya akan disusun timeline tahapan pembangunan,” ujar Syarifuddin kepada wartawan usai rapat.

Bupati Banjar, H Saidi Mansyur menilai pembangunan Bendungan Riam Kiwa akan memberikan dampak besar bagi penanganan banjir di Kabupaten Banjar, sekaligus mendukung sektor pertanian dan kebutuhan masyarakat lainnya.

"Pemerintah Kabupaten Banjar siap mendampingi seluruh tahapan PDSK maupun proses pembebasan lahan bersama masyarakat setempat,” katanya.

Dalam rapat juga dipaparkan sejumlah manfaat strategis Bendungan Riam Kiwa yang memiliki kapasitas tampung mencapai 90 juta meter kubik. Selain mendukung program ketahanan pangan di Kalimantan Selatan, bendungan tersebut diperkirakan mampu mereduksi banjir hingga 80 persen dan berpotensi dikembangkan sebagai kawasan wisata.

Pihak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian turut mendorong percepatan pembangunan Bendungan Riam Kiwa sebagai langkah mitigasi banjir di Kabupaten Banjar dan wilayah Kalimantan Selatan secara umum. (sal/ali/jp).

TANJUNG- Polsek Muara Uya, Polres Tabalong melakukan pengecekan dan pemantauan tanaman jagung pakan hibrida milik Kelompok Tani (Poktan) Lumbung Rejeki di Desa Uwie RT. 012, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Senin (11/5/2026) pagi. 

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional.

Kapolsek Muara Uya, Ipda Rahmadi Ansya, mengatakan pemantauan dilakukan di lahan pertanian seluas sekitar 1,5 hektare yang dikelola Poktan Lumbung Rejeki.

Pengecekan dilakukan oleh personel Polsek Muara Uya, Aiptu Fredy Rusbana dan Aiptu Wahyudin. Mereka memonitor perkembangan tanaman jagung pakan hibrida guna memastikan kondisi tanaman tetap optimal menjelang masa panen.

Dari hasil pengecekan, tanaman jagung diketahui menggunakan bibit jagung pakan hibrida jenis Syngenta Perkasa Sakti NK6172-Bt11xGA21 yang berasal dari swadaya kelompok tani.

Saat ini, tanaman jagung dalam kondisi siap panen dan masih menjalani proses pengeringan di pohon. Tinggi tanaman berkisar antara 100 hingga 150 sentimeter dengan pertumbuhan yang subur dan merata.

Pola tanam yang diterapkan menggunakan sistem tunggal dengan sumber pengairan berasal dari tadah hujan dan saluran irigasi. Kondisi tersebut dinilai mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal.

Berdasarkan hasil pemantauan, seluruh tanaman tumbuh baik dengan dukungan pengairan yang cukup dan musim tanam yang sesuai. Panen diperkirakan berlangsung pada Mei 2026.

Kapolsek Muara Uya menyebut kegiatan pengecekan itu merupakan bentuk pendampingan Polri kepada masyarakat dalam mendukung program ketahanan pangan, mulai dari proses penanaman hingga menjelang panen.

Terpisah, Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo melalui Kasi Humas Iptu Heri Siswoyo, mengatakan keterlibatan Polri di sektor pertanian merupakan bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

"Kegiatan monitoring dan pendampingan ini dilakukan untuk memastikan proses pertanian berjalan baik serta memberikan motivasi kepada petani agar hasil panen lebih maksimal,” ujarnya.

Polres Tabalong bersama jajaran Polsek, lanjutnya, akan terus mendukung kegiatan masyarakat, termasuk di sektor pertanian, guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani di Kabupaten Tabalong. (fah/jp). 

TAMIANG LAYANG- Mengawali pekan pertama masa jabatannya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Barito Timur, Maslan, berkomitmen untuk memperkuat sektor pendidikan dan meningkatkan integritas pegawai di lingkungan kerja Kemenag.

Sejak resmi menjalankan tugas pada Senin (4/5/2026), Maslan menyatakan bahwa fokus utamanya saat ini adalah memastikan pelaksanaan ujian madrasah berjalan lancar. 

Ia telah melakukan serangkaian kunjungan monitoring ke sejumlah lembaga pendidikan, mulai dari MIN, hingga berbagai pondok pesantren di wilayah tersebut.

"Kami memberikan dukungan kepada dunia pendidikan agar siswa tetap semangat belajar. Harapannya, bagi mereka yang lulus dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi," ujar Maslan kepada wartawan ini, Senin (10/5/2026).

Selain pemantauan ujian, Maslan juga menyoroti pentingnya akses pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah. 

Ia mengungkapkan adanya peluang kolaborasi dengan perguruan tinggi seperti Institut Teknologi dan Sains (ITS) yang menawarkan program studi strategis seperti Teknik Lingkungan, Komputer, dan Pertambangan. Bahkan, terdapat rencana untuk memfasilitasi pembukaan kelas di aula Kemenag atau madrasah setempat jika kuota mahasiswa terpenuhi.

Di sisi internal, Maslan menegaskan akan terus mengawal kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Ia menekankan, bahwa peningkatan kualitas pelayanan, bimbingan, dan pembinaan adalah hal mutlak yang harus dijalankan oleh seluruh jajaran Kemenag, termasuk pegawai di Kantor Urusan Agama (KUA).

"Sesuai dengan tupoksi, kami terus menekankan disiplin dan semangat kerja. Pelayanan kepada masyarakat dan pembinaan kepada ASN akan tetap menjadi prioritas dalam masa jabatan ini," pungkasnya. (zi/jp).

TAMIANG LAYANG- Tim gabungan di Kabupaten Barito Timur (Bartim) melakukan patroli dan pengecekan harga serta distribusi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU, Pertashop, hingga kios pengecer, Senin (11/5/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin Asisten I Setda Barito Timur, Ari Panan Putut Lelu, dan melibatkan unsur Disperindag dan UMKM Bartim, Polres Bartim, Kejaksaan Negeri Bartim, Batalyon 924 Urea Mapas, serta Satpol PP Bartim.

Dalam pengecekan di SPBU Longkang, tim mendapati pasokan masing-masing jenis BBM mencapai 8.000 liter. 

Adapun harga jual yang berlaku yakni Pertamax Rp12.600 per liter, Pertalite Rp10.000 per liter, Dex Rp26.600 per liter, dan Bio Solar Rp6.800 per liter.

Untuk mengantisipasi penumpukan antrean dan menjaga pemerataan distribusi, petugas memberlakukan pembatasan pembelian BBM. 

Pengisian Pertamax dibatasi maksimal Rp500 ribu untuk kendaraan roda empat dan Rp160 ribu untuk roda dua. Sementara itu, pembelian Pertalite dibatasi Rp400 ribu untuk roda empat dan Rp100 ribu untuk roda dua. Adapun pengisian Bio Solar dibatasi maksimal Rp400 ribu.

Asisten I Setda Barito Timur, Ari Panan Putut Lelu, menjelaskan bahwa distribusi BBM dari depo Banjarmasin belum sepenuhnya normal menyusul penyesuaian harga baru yang berlaku sejak 30 April 2026. Kondisi tersebut turut memengaruhi biaya distribusi BBM ke daerah.

"Pasokan masih dalam tahap penyesuaian sehingga distribusi belum berjalan optimal,” ujarnya kepada wartawan. 

Di lapangan, antrean kendaraan di SPBU diatur menggunakan empat jalur, terdiri atas dua jalur kendaraan roda empat sesuai posisi tangki kiri dan kanan, serta dua jalur khusus kendaraan roda dua. Pengaturan dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama antrean berlangsung.

Selain memantau SPBU, tim gabungan juga mengecek harga BBM di tingkat pengecer atau kios. Hasil pemantauan menunjukkan harga Pertamax di kios mencapai Rp15 ribu per liter, sedangkan Pertalite dijual sekitar Rp13 ribu per liter.

Petugas mengimbau masyarakat tetap tenang dan tertib saat mengantre BBM di tengah keterbatasan stok. Warga juga disarankan memanfaatkan layanan Pertashop guna mengurangi kepadatan antrean di SPBU, meski kuota BBM di Pertashop hanya sekitar 3.000 liter.

Aparat turut mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi kelangkaan BBM untuk mengambil keuntungan berlebihan dari masyarakat. (zi/jp).

TAMIANG LAYANG- Dalam upaya mempererat kemitraan dengan dunia pendidikan sekaligus meningkatkan kesadaran kamtibmas di kalangan pelajar, Bhabinkamtibmas Desa Bagok Polsek Benua Lima melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada siswa SDN Bagok, Kecamatan Benua Lima, Senin (11/5/2026) pagi.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka apel rutin hari Senin, di mana Bhabinkamtibmas Desa Bagok, Bripka Mujiono, bertindak sebagai pembina upacara.

Dalam amanatnya, Bripka Mujiono menyampaikan sejumlah pesan kamtibmas kepada para siswa dan dewan guru, di antaranya menghindari perilaku bullying dan body shaming di lingkungan sekolah serta pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas saat berkendara bersama orang tua.

Selain memberikan edukasi, kegiatan ini juga bertujuan mempererat hubungan silaturahmi dan sinergitas antara Polri, khususnya Bhabinkamtibmas, dengan pihak sekolah.

Terpisah, Kapolsek Benua Lima, IPDA Ichvan Herianto, menyampaikan bahwa kehadiran Polri di lingkungan sekolah merupakan bagian dari upaya pembinaan generasi muda agar memiliki karakter disiplin, tertib, dan sadar hukum sejak dini.

"Melalui kegiatan ini diharapkan para pelajar semakin memahami pentingnya menjaga keamanan, ketertiban, serta menjauhi perilaku negatif di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya. (zi/jp). 

TANJUNG- Personel Polsek Bintang Ara, Polres Tabalong bersama masyarakat berhasil merampungkan renovasi Jembatan Merah Putih Sei Misim di Jalan Kampung Misim RT. 05, Desa Dambung Raya, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong.

Jembatan sepanjang 25 meter dengan lebar 4 meter tersebut kini mampu menahan beban hingga 4 ton. Renovasi dilaksanakan melalui dukungan dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Tamiyang Jaya dan swadaya masyarakat setempat.

Pekerjaan renovasi meliputi perbaikan struktur rangka jembatan, pemasangan lantai, hingga pembangunan pagar pengaman. Proses pengerjaan dimulai sejak pertengahan Maret 2026 dan selesai sepenuhnya pada Minggu (10/5/2026).

Sebelum tahap akhir penyelesaian, personel Polsek Bintang Ara bersama warga Kampung Misim dan perwakilan PT Tamiyang Jaya melaksanakan pemasangan pagar pengaman dan reelban jembatan pada Sabtu (9/5/2026). Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kapolsek Bintang Ara, IPTU Hartanto.

Selanjutnya, pada Minggu (10/5/2026), dilakukan pengecatan pagar pengaman dan reelban hingga proses renovasi dinyatakan selesai 100 persen.

Kegiatan finishing turut dihadiri Ketua Adat Dayak Lawangan Herlianto, Ketua RT. 05 Hartono, perwakilan PT Tamiyang Jaya, serta masyarakat Kampung Misim Desa Dambung Raya.

Keberadaan Jembatan Sei Misim dinilai sangat vital bagi masyarakat karena mempermudah akses pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan warga. Selain itu, jembatan tersebut juga menjadi jalur alternatif menuju Desa Panaan melalui jalan hauling KM 61 milik PT Aya Yayang Indonesia.

Tak hanya mendukung aktivitas ekonomi, jembatan itu juga mempermudah akses warga menuju Pasar Mingguan Misim, Kampung Wanan, Kampung Banian RT 04, Polindes, Kantor Desa Dambung Raya lama, SDN Misim hingga SMP setempat.

Sebelum direnovasi, kondisi jembatan dilaporkan memprihatinkan dan hanya dapat dilalui pejalan kaki serta sepeda motor karena konstruksinya masih menggunakan potongan kayu sederhana.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo J., S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla melalui Kasi Humas IPTU Heri Siswoyo, S.H., M.H., Senin (11/5/2026), mengapresiasi semangat gotong royong seluruh pihak dalam pembangunan jembatan tersebut.

"Polri hadir tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga mendukung pembangunan dan membantu masyarakat melalui semangat kebersamaan serta gotong royong. Renovasi jembatan ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (fah/jp).