TAMIANG LAYANG- Polsek Pematang Karau bersama pemerintah kecamatan dan warga melaksanakan penanaman jagung pipil di Desa Nagaleah, Kecamatan Pematang Karau, Rabu (6/5/2026), sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan nasional.

Kegiatan tersebut melibatkan Kapolsek Pematang Karau, IPDA Rikardo Hutahaean, Camat Pematang Karau, Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), Kepala Desa Nagaleah beserta perangkat, Ketua PKK, Babinsa 1012-06 Bambulung, serta masyarakat setempat.

Penanaman dilakukan di lahan seluas sekitar 2 hektare milik kelompok PKK Desa Nagaleah dengan menggunakan 18 kilogram bibit jagung. Dalam kesempatan itu, Polsek Pematang Karau juga menyerahkan bantuan 5 kilogram bibit jagung kepada warga.

Kapolsek Pematang Karau, IPDA Rikardo Hutahaean, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

"Pemanfaatan lahan secara produktif diharapkan mampu meningkatkan produksi jagung di wilayah Pematang Karau sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat,” ujarnya.

Selain penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi warga terkait manfaat budidaya jagung, baik dari sisi ekonomi maupun ketersediaan pangan. Hasil panen nantinya diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pasokan, termasuk ke Bulog Buntok.

Sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam mendorong pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Barito Timur.

Upaya serupa diharapkan terus berlanjut untuk memperkuat ketahanan pangan di daerah. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur menggelar panen perdana padi ladang dalam rangka penguatan ketahanan pangan di Desa Ampari Bura, Kecamatan Patangkep Tutui, Rabu (6/5/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Camat Patangkep Tutui, unsur muspika, serta masyarakat setempat.

Bupati Barito Timur, M. Yamin, menyampaikan bahwa panen perdana ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pertanian sebagai penopang utama ekonomi.

"Panen ini bukan sekadar kegiatan rutin, tetapi wujud nyata kerja keras petani sekaligus langkah menuju kemandirian pangan daerah,” ujarnya.

Ia mengapresiasi para petani yang dinilainya berperan penting dalam menjaga ketersediaan pangan di tengah berbagai tantangan global, termasuk potensi krisis pangan.

Menurut Yamin, pemerintah daerah akan terus mendukung sektor pertanian melalui peningkatan infrastruktur, penyediaan pupuk, serta pendampingan teknis oleh penyuluh pertanian.

"Keberhasilan panen di Desa Ampari Bura diharapkan menjadi contoh bagi wilayah lain untuk terus mengembangkan inovasi di sektor pertanian,” katanya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa sektor pertanian masih menghadapi sejumlah kendala, seperti perubahan iklim, keterbatasan pupuk, dan minimnya regenerasi petani muda.

Karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, petani, penyuluh, akademisi, dan pelaku usaha guna mewujudkan pertanian yang berkelanjutan dan berdaya saing.

M. Yamin mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dalam memperkuat ketahanan pangan daerah.

"Dengan kebersamaan, kita optimistis Barito Timur mampu menjadi daerah mandiri pangan menuju Gumi Jari Janang Kalalawah,” ujarnya.

Panen perdana tersebut secara resmi dibuka oleh Bupati sebagai simbol dimulainya penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Barito Timur. (zi/jp). 

KUALA PEMBUANG- Kepolisian Resor (Polres) Seruyan memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus selama satu bulan terakhir, Rabu (6/5/2026). Dalam periode tersebut, polisi mengamankan 10 tersangka dari tiga lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Seruyan.

Kegiatan pemusnahan dilakukan bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Seruyan di lingkungan Mapolres Seruyan sebagai bentuk komitmen penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika.

Kegiatan tersebut dihadiri Kajari Seruyan, Andre, Perwakilan OPD terkait, Kasat Resnakoba, IPTU Dwi Triyanto, jajaran Polres dan tamu undangan lainnya. 

Kapolres Seruyan, AKBP Beddy Suwendi mengatakan, para tersangka ditangkap di Kecamatan Seruyan Hilir, Danau Sembuluh, dan Hanau. Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita barang bukti narkotika dengan total berat lebih dari 109,82 gram.

"Sebanyak empat tersangka diamankan di Seruyan Hilir, sementara sisanya di wilayah Danau Sembuluh dan Hanau,” ujar Beddy di sela kegiatan.

Ia mengungkapkan, peredaran narkotika di wilayah perkebunan masih menjadi perhatian serius. Berdasarkan hasil pemeriksaan, sejumlah pengguna diketahui merupakan karyawan perusahaan perkebunan.

Untuk menekan penyalahgunaan narkoba, Polres Seruyan berencana meningkatkan kerja sama dengan pihak perusahaan, termasuk mendorong pelaksanaan tes urine secara berkala bagi karyawan.

"Kami akan berkoordinasi dengan perusahaan agar lingkungan kerja bebas dari narkoba,” katanya.

"Masyarakat tidak perlu takut. Kami menjamin perlindungan bagi pelapor,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan, Andre, menegaskan pihaknya akan menuntut tegas para pelaku, terutama yang berperan sebagai pengedar maupun bandar.

"Kami akan menyiapkan jaksa penuntut umum yang berintegritas. Rata-rata tuntutan di atas delapan tahun penjara sebagai efek jera,” ujarnya. (gan/jp). 

TAMIANG LAYANG- Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tamiang Layang melakukan sinkronisasi data Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Barito Timur, Rabu (6/5/2026). 

Langkah ini dilakukan untuk memastikan akurasi data sekaligus mendukung layanan publik yang inklusif.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan, Junaidi, tersebut merupakan tindak lanjut dari pemadanan dan validasi data yang sebelumnya dilakukan pada 27 April 2026 di lingkungan rutan.

Dalam proses sinkronisasi, dilakukan pemutakhiran data jumlah WBP. Per 6 Mei 2026, jumlah warga binaan tercatat meningkat dari 270 menjadi 276 orang. Perubahan ini menjadi dasar penting dalam menjaga ketepatan administrasi.

Selain pencocokan, kegiatan ini juga mencakup validasi identitas warga binaan guna memastikan kesesuaian data dengan kondisi riil. 

Rutan bersama Disdukcapil turut memastikan seluruh WBP memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid dan terintegrasi dalam sistem nasional, sehingga menghindari duplikasi data.

Kepala Rutan Kelas IIB Tamiang Layang, Agung Novarianto, mengatakan sinkronisasi data merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan data warga binaan.

"Ini penting untuk memastikan validitas data sekaligus mendukung tertib administrasi kependudukan,” ujarnya.

Ia menambahkan, data yang akurat juga mendukung pendaftaran WBP dalam program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) berbasis prinsip single data, one man one id. 

Dengan demikian, seluruh warga binaan diharapkan dapat memperoleh akses layanan kesehatan secara optimal. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Polsek Pematang Karau, Polres Barito Timur melakukan pengecekan ketersediaan air di embung wilayah Desa Muara Plantau, Kecamatan Pematang Karau, Rabu (6/5/2026), sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kegiatan ini difokuskan pada upaya memastikan kesiapan sumber air di daerah rawan karhutla, mengingat Desa Muara Plantau termasuk wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran cukup tinggi.

Pengecekan dipimpin Kapolsek Pematang Karau, IPDA Rikardo Hutahaean bersama personel, dengan meninjau langsung embung di area PT Heroes Green Energy. 

Pemeriksaan meliputi kondisi fisik embung, volume air, serta akses menuju lokasi guna memastikan kesiapan penggunaan saat kondisi darurat.

Selain itu, petugas juga melakukan pemantauan lingkungan sekitar sebagai bagian dari deteksi dini terhadap potensi munculnya titik api.

Kapolsek Pematang Karau, IPDA Rikardo Hutahaean, mengatakan ketersediaan sumber air menjadi faktor krusial dalam penanganan karhutla secara cepat dan efektif.

"Pengecekan ini untuk memastikan sumber air selalu siap digunakan sewaktu-waktu jika terjadi kebakaran, khususnya di wilayah rawan,” ujarnya.

Ia menambahkan, langkah preventif seperti ini penting untuk meminimalkan dampak karhutla sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan seluruh pihak.

Upaya pengecekan sarana pendukung penanggulangan karhutla akan terus dilakukan secara berkala guna memperkuat kesiapan di lapangan. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Polsek Dusun Tengah, Polres Barito Timur memantau pendistribusian Program Makan Bergizi (MBG) di sejumlah sekolah, Rabu (6/5/2026). Hasil pemantauan menunjukkan penyaluran kepada 1.970 siswa berjalan lancar, tertib, dan tepat sasaran tanpa keluhan.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program pemerintah tersebut sesuai prosedur dan menjangkau penerima manfaat. 

Distribusi terpusat di Dapur Mandiri SPPG Ampah Kota 1, Jalan Ampah–Buntok No. 30, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, yang dikelola Yayasan Khaleed Eijaz Swaad Saddan Raharja Sejahtera.

Sebanyak 1.970 siswa dari berbagai jenjang TK, SD/MI, SMP/MTs hingga SMA/MA menerima paket makanan. Selain itu, dilakukan uji organoleptik terhadap 19 porsi oleh perwakilan sekolah untuk memastikan mutu dan kelayakan konsumsi.

Menu yang disajikan meliputi nasi putih, ayam bumbu hitam, tempe karage saus teriyaki, tumis wortel dan kacang, serta buah kelengkeng. Susunan menu tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa guna menunjang aktivitas belajar.

Kapolsek Dusun Tengah, IPTU Suprayitno, mengatakan kehadiran Polri bertujuan memastikan distribusi berlangsung aman dan tepat sasaran.

"Kami melakukan monitoring dan pengumpulan bahan keterangan di lapangan. Hasilnya, kegiatan berjalan lancar tanpa kendala maupun keluhan dari penerima manfaat,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengawasan juga difokuskan pada aspek kualitas layanan dan keamanan di setiap tahapan distribusi.

Program Makan Bergizi diharapkan mampu membantu pemenuhan nutrisi siswa serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Barito Timur. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Layanan perpustakaan keliling dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur melakukan kunjungan perdana ke SDN 1 dan SDN 2 Tewah Pupuh, Kecamatan Benua Lima dalam rangka program peningkatan budaya baca masyarakat di wilayah pedalaman.

Kunjungan tersebut menjadi perhatian tersendiri bagi pihak sekolah. Sejumlah guru mengungkapkan bahwa layanan perpustakaan keliling baru pertama kali hadir di dua sekolah tersebut setelah puluhan tahun mereka bertugas.

"Saya mengajar sejak 1990 di sekolah ini, dan baru tahun 2026 ini kami merasakan langsung kunjungan perpustakaan keliling,” ujar salah satu guru senior di SDN 1 Tewah Pupuh.

Hal senada disampaikan Kepala SDN 2 Tewah Pupuh di Marandi yang menyebut kunjungan tersebut sebagai momentum penting dalam mendukung literasi siswa di wilayah yang relatif jauh dari pusat layanan kabupaten.

Kehadiran mobil perpustakaan keliling disambut antusias oleh para siswa. Begitu kendaraan layanan literasi tersebut tiba, anak-anak langsung berkerumun dan memilih berbagai koleksi buku yang tersedia.

Mereka terlihat antusias membaca beragam jenis bacaan, mulai dari buku cerita, pengetahuan umum, hingga buku bergambar edukatif. Tidak hanya siswa, para guru juga turut memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencari bahan bacaan rekreatif dan penunjang pembelajaran.

Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur, Ari Panan Putut Lelu, menyampaikan bahwa program perpustakaan keliling merupakan upaya memperluas akses literasi sekaligus mempertahankan budaya membaca konvensional di tengah pesatnya perkembangan media digital.

"Program ini bertujuan mendekatkan layanan literasi kepada masyarakat yang berada jauh dari pusat kabupaten. Kami ingin kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan langsung melalui layanan yang bermanfaat,” ujarnya, Rabu (6/5/2026). 

Kegiatan perpustakaan keliling ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan layanan publik, khususnya di bidang pendidikan dan literasi, kepada masyarakat di wilayah terpencil.

Dengan hadirnya layanan tersebut, ia berharap minat baca masyarakat, terutama pelajar, dapat terus meningkat sebagai fondasi penguatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Barito Timur. (zi/jp). 

TANJUNG- Satuan Reserse Narkoba Polres Tabalong kembali mengungkap dugaan kasus penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman di wilayah Kabupaten Tabalong, Minggu (3/5/2026) pagi.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo melalui Kasi Humas Iptu Heri Siswoyo, Rabu (6/5/2026), menjelaskan pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas transaksi narkotika di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak.

Menindaklanjuti informasi itu, petugas melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Ir. P.H.M Noor, Kelurahan Mabuun. 

Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial FAH (32), warga Desa Sungai Buluh, Kecamatan Kelua.

Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan satu bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat bersih 0,07 gram. Barang tersebut disimpan di belakang gawai milik terduga pelaku.

Selain itu, dua unit gawai turut diamankan sebagai barang bukti.

Saat ini, terduga pelaku beserta barang bukti telah dibawa ke Polres Tabalong untuk menjalani proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut. (fah/jp). 

TANJUNG- Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polres Tabalong rutin melakukan pemeriksaan keamanan pangan, sanitasi lingkungan, serta kandungan gizi makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Bhayangkari Polres Tabalong, Rabu (6/5/2026).

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan makanan bergizi gratis (MBG) yang didistribusikan kepada masyarakat memenuhi standar kesehatan dan aman dikonsumsi.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung SPPG Yayasan Bhayangkari Polres Tabalong ini dipimpin Kasi Dokkes Polres Tabalong, AIPTU Syarif Riswandi. Petugas kesehatan dijadwalkan setiap hari guna mengawasi kualitas makanan sebelum disalurkan.

Dalam uji keamanan pangan, tim melakukan pemeriksaan organoleptik terhadap menu berupa nasi putih, ayam popcorn, tahu bacam, pakcoy, dan jeruk santang. Hasilnya, seluruh makanan dinyatakan layak konsumsi dari aspek bau, rasa, warna, dan kondisi fisik.

Tim juga melakukan inspeksi sanitasi lingkungan meliputi area luar, ruang pengolahan, hingga aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi sanitasi tergolong baik.

Selain itu, kualitas air bersih turut diuji menggunakan parameter Total Dissolved Solids (TDS) dengan hasil 58 ppm, masih di bawah ambang batas 500 mg/L, sehingga dinyatakan aman.

Dari sisi gizi, menu yang disajikan mengandung energi 508,9 kkal, protein 26,1 gram, lemak 22,8 gram, karbohidrat 50,6 gram, dan serat 3,5 gram. Kandungan tersebut dinilai cukup mendukung kebutuhan gizi harian.

Tim pemeriksa yang terdiri dari AIPDA H.R.M. Munthe, BRIPDA M. Rizki, dan Lutfi, S.Gz juga memberikan sejumlah rekomendasi, antara lain peningkatan kebersihan dapur, penggunaan alat pelindung diri, pemisahan alat pengolahan, serta pengelolaan menu agar tidak mudah basi.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo J. melalui Kasi Humas IPTU Heri Siswoyo, menyatakan kegiatan ini merupakan komitmen dalam menjamin kualitas makanan bagi masyarakat.

"Pemeriksaan rutin ini diharapkan memastikan makanan yang diproduksi higienis, aman, dan bergizi bagi penerima manfaat,” ujarnya.

Polres Tabalong akan terus melakukan pengawasan berkala guna menjaga standar mutu makanan serta mendukung peningkatan gizi masyarakat. (fah/jp). 

BANJARMASIN- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerima rekomendasi DPRD Provinsi Kalsel terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintahan.

Gubernur Kalsel, H Muhidin yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi, Muhammad Syarifuddin, menghadiri rapat paripurna penyampaian rekomendasi tersebut di Gedung DPRD Kalsel, Selasa (5/5/2026).

"Atas nama Pemprov Kalsel, kami menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah membahas serta memberikan rekomendasi terhadap LKPj Gubernur 2025. Ini akan menjadi bahan penting untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah,” ujar Syarifuddin.

Ia menyebut, bahwa capaian pembangunan tahun 2025 menunjukkan tren positif dan menjadi pijakan untuk menjawab berbagai tantangan ke depan, terutama terkait peningkatan kualitas layanan publik dan pemerataan pembangunan.

Sejumlah isu strategis turut menjadi perhatian, di antaranya keberlanjutan sektor pendidikan dan kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketenagakerjaan, serta transformasi ekonomi daerah.

Menjawab hal tersebut, Pemprov Kalsel akan mengarahkan kebijakan yang lebih terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada hasil, dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan ekonomi berbasis nilai tambah.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Desy Octaviasari, menyampaikan bahwa rekomendasi DPRD merupakan hasil evaluasi strategis yang akan menjadi acuan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan tahun berikutnya.

"Rekomendasi ini menjadi penghubung antara evaluasi kinerja dengan perencanaan pembangunan ke depan, sekaligus memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia menegaskan, tindak lanjut atas rekomendasi DPRD menjadi indikator penting komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Rapat paripurna juga diisi dengan penyampaian laporan pembahasan DPRD terhadap usulan pembentukan calon daerah otonom baru Kabupaten Kambatang Lima di Kalimantan Selatan. (sal/ali/jp). 

BANJARMASIN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Banjarmasin, Selasa (5/5/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Dr. H Supian HK, S.H., M.H., dan dihadiri jajaran pemerintah provinsi yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kalsel, Muhammad Syarifuddin, M.Pd., mewakili Gubernur Kalsel.

Penyampaian rekomendasi DPRD dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, Desy Oktavia Sari. Dalam laporannya, ia menegaskan bahwa penyusunan rekomendasi berpedoman pada sejumlah regulasi, antara lain Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, serta ketentuan teknis lainnya terkait evaluasi LKPj.

Desy menekankan bahwa rekomendasi DPRD merupakan bagian penting dari mekanisme tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan, sekaligus menjadi instrumen evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

"Rekomendasi DPRD bukan sekadar catatan administratif, tetapi merupakan bentuk evaluasi, koreksi, dan arahan yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam upaya perbaikan kinerja ke depan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, bahwa seluruh rekomendasi DPRD wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah serta diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, termasuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Adapun sejumlah sektor yang menjadi perhatian DPRD meliputi bidang pemerintahan, hukum dan HAM, ekonomi dan keuangan, pembangunan dan infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat. 

DPRD mendorong penguatan reformasi birokrasi, peningkatan layanan publik berbasis digital, optimalisasi pendapatan daerah, percepatan pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan.

DPRD Kalsel juga menyatakan akan melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi tersebut. Setiap bentuk pengabaian atau pelaksanaan yang tidak optimal akan menjadi catatan dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah. (sar/ali/jp). 

BANJARMASIN- Panglima Kodam XXII/Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin, menegaskan pentingnya peran media dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah saat menghadiri kegiatan “Gerak Bersama” bersama insan pers Kalimantan Selatan, Selasa (5/5/2026).

Kegiatan yang digelar di Makorem 101/Antasari ini diikuti Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus, pejabat utama Kodam XXII/Tambun Bungai, jajaran Korem 101/Antasari, serta puluhan wartawan dari berbagai platform media.

Acara diawali dengan pengecekan kesehatan, senam pemanasan, dan dilanjutkan jalan santai mengelilingi kawasan Siring Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan Kapten Piere Tendean, dengan titik start dan finis di halaman Makorem 101/Antasari.

Mengusung tema “Sinergi TNI dan Pers: Langkah Bersama untuk Banua yang Aman, Damai, dan Sejahtera”, kegiatan ini menjadi ajang mempererat hubungan antara TNI dan media.

Mayjen TNI Zainul Arifin menegaskan bahwa media memiliki peran strategis sebagai pilar keempat demokrasi. Menurutnya, TNI membutuhkan dukungan pers dalam menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, dan menyejukkan masyarakat.

"TNI tidak bisa bekerja sendiri. Peran media sangat penting dalam menyampaikan informasi yang benar dan membangun,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan olahraga bersama ini bukan sekadar menjaga kebugaran, tetapi juga menjadi momentum memperkuat silaturahmi antara TNI dan insan pers di Kalimantan Selatan.

Dalam konteks perkembangan informasi yang semakin cepat, Zainul juga menekankan pentingnya peran media dalam menangkal hoaks. Ia berharap sinergi yang terjalin dapat menciptakan ruang informasi yang sehat, transparan, dan kredibel.

"Kami terbuka terhadap masukan konstruktif. Sinergi yang kuat akan memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat, sekaligus menjaga kedaulatan informasi publik,” katanya.

Sementara itu, Ketua PWI Kalimantan Selatan, Zainal Helmie, menyambut positif kegiatan tersebut. Ia menilai hubungan antara TNI dan pers di daerah sudah terjalin baik dan perlu terus diperkuat.

"Kami siap bersinergi dalam menyajikan informasi yang akurat dan objektif kepada masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan organisasi pers seperti SMSI, JMSI, IJTI, dan PRSSNI Kalimantan Selatan, serta pimpinan media dan lembaga penyiaran di daerah.

Acara ditutup dengan pembagian doorprize, penyerahan tali asih, serta sesi foto bersama. (qi/rl/jp). 

TANJUNG- Dinas Perhubungan Tabalong memastikan tarif angkutan Langsat Manis, baik angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) maupun antar jemput dalam provinsi (AJDP), tidak mengalami kenaikan meski harga sejumlah BBM non-subsidi meningkat.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk menekan laju inflasi daerah, terutama yang dipicu oleh kenaikan biaya transportasi.

Kenaikan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax Turbo dan Dexlite sebelumnya diketahui berdampak pada meningkatnya biaya operasional jasa angkutan. Sejumlah operator transportasi di berbagai daerah bahkan menyesuaikan tarif untuk menutup kenaikan biaya tersebut.

Namun, Dishub Tabalong menegaskan tarif angkutan Langsat Manis tetap stabil. Langkah ini dinilai penting karena tarif transportasi memiliki pengaruh langsung terhadap harga barang dan jasa lainnya.

Kepala UPTD Balai PKB Tabalong, Makarius Djatmiko, mengatakan program Langsat Manis sejak awal dirancang untuk menjaga keterjangkauan biaya transportasi masyarakat.

"Program ini memang bertujuan menekan dan mengendalikan inflasi di Kabupaten Tabalong, khususnya yang berasal dari biaya transportasi angkutan umum penumpang,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).

Adapun tarif AKDP layanan antar terminal tetap berlaku, yakni rute Tanjung–Banjarmasin dan Tanjung–Gambut sebesar Rp170.000, serta Tanjung–Banjarbaru dan Tanjung–Martapura sebesar Rp150.000.

Sementara itu, tarif AJDP layanan antar jemput juga tidak berubah, dengan rincian rute Tanjung–Banjarmasin Rp220.000, Tanjung–Banjarbaru Rp180.000, Tanjung–Martapura Rp175.000, dan Tanjung–Bandara sebesar Rp200.000.

Pemerintah daerah berharap kebijakan ini dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus menahan tekanan inflasi di wilayah Tabalong. (fah/jp). 

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur menetapkan petunjuk teknis (juknis) Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 untuk jenjang Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/103/HUK/2026 tentang Petunjuk Teknis SPMB TK, SD, dan SMP Tahun Ajaran 2026/2027.

Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Barito Timur, Erik Bimantara, mengatakan juknis ini menjadi dasar hukum pelaksanaan penerimaan murid baru di seluruh satuan pendidikan formal di daerah tersebut.

"Juknis ini disusun sebagai pedoman resmi agar pelaksanaan SPMB berjalan tertib, lancar, transparan, dan sesuai ketentuan,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).

Menurut Erik, penerbitan juknis merupakan tindak lanjut Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 yang mewajibkan pemerintah daerah menyusun petunjuk teknis penerimaan murid baru.

Selain menjamin kepastian hukum, kebijakan ini juga bertujuan menjaga kelancaran, ketertiban, serta koordinasi pelaksanaan penerimaan peserta didik di seluruh satuan pendidikan.

Pelaksanaan SPMB dibiayai melalui APBD Kabupaten Barito Timur pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan. Keputusan ini berlaku sejak 26 Maret 2026.

Dalam juknis, pelaksanaan SPMB mengedepankan prinsip objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, serta tanpa diskriminasi, sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama memperoleh akses pendidikan.

Penerimaan murid baru dilakukan melalui empat jalur, yakni domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi.

Jalur domisili diperuntukkan bagi calon murid yang tinggal di wilayah penerimaan yang telah ditetapkan. Jalur afirmasi menyasar keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas. Jalur prestasi khusus untuk jenjang SMP berdasarkan capaian akademik maupun nonakademik. Sementara jalur mutasi ditujukan bagi peserta didik yang berpindah domisili karena tugas orang tua atau anak guru di sekolah tujuan.

Untuk jenjang TK, peserta didik dibagi menjadi Kelompok A usia 4–5 tahun dan Kelompok B usia 5–6 tahun.

Jenjang SD kelas 1 mensyaratkan usia 7 tahun atau minimal 6 tahun pada 1 Juli 2026. Pengecualian diberikan bagi anak usia paling rendah 5 tahun 6 bulan yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa dengan rekomendasi psikolog profesional.

Sementara itu, calon peserta didik SMP kelas 7 berusia maksimal 15 tahun pada 1 Juli 2026 dan telah menyelesaikan pendidikan SD atau sederajat.

Pada jalur domisili, calon murid wajib memiliki Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat satu tahun sebelum pendaftaran. Jika tidak memiliki KK karena bencana, dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari pihak berwenang.

Untuk jalur prestasi jenjang SMP, seleksi didasarkan pada nilai rapor lima semester terakhir, sertifikat Tes Kemampuan Akademik (TKA), serta prestasi di bidang sains, teknologi, seni, budaya, dan olahraga.

Selain juknis, Dinas Pendidikan juga menetapkan pembagian wilayah domisili melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 0693 Tahun 2026.

Seluruh satuan pendidikan wajib mematuhi pembagian wilayah tersebut. Untuk TK, wilayah didasarkan pada administrasi desa atau kelurahan, sedangkan SD berbasis rukun tetangga (RT).

Sebagai contoh, TK Negeri Pembina melayani wilayah Kelurahan Tamiang Layang, sementara SDN 1 Tamiang Layang melayani RT 08, 09, dan 10 di kelurahan yang sama.

Erik mengimbau orang tua mendaftarkan anak sesuai domisili serta aktif berperan dalam pendidikan.

"Pendidikan tidak hanya di sekolah, tetapi juga di rumah. Peran orang tua sangat menentukan,” katanya.

Ia juga meminta masyarakat tidak terpaku pada anggapan sekolah favorit.

"Semua sekolah memiliki tujuan yang sama, memberikan layanan pendidikan terbaik. Yang penting sesuai domisili dan aturan,” tegasnya.

Ia berharap, seluruh satuan pendidikan menjalankan SPMB secara disiplin sesuai juknis yang telah ditetapkan. (zi/jp). 

MUARA TEWEH- Kabupaten Barito Utara meraih peringkat pertama kategori penurunan tingkat pengangguran pada Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Kalimantan yang digelar Kementerian Dalam Negeri, Selasa (5/5/2026).

Penghargaan tersebut diserahkan dalam seremoni di Platinum Hotel, Balikpapan, sebagai bentuk pengakuan atas kinerja pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran secara signifikan.

Penilaian dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain kualitas perencanaan program, dukungan anggaran, capaian kinerja, serta inovasi daerah dalam bidang ketenagakerjaan.

Capaian ini menempatkan Barito Utara sebagai salah satu daerah dengan kinerja terbaik di Kalimantan dalam upaya peningkatan kesempatan kerja dan penguatan ekonomi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara dinilai berhasil menghadirkan berbagai inovasi yang berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja, termasuk penguatan program berbasis kebutuhan lokal dan pemberdayaan masyarakat.

Keberhasilan tersebut sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas program ketenagakerjaan dan memperluas akses kerja bagi masyarakat di wilayahnya. (dsk/emca/jp). 

BANJARMASIN- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA UII) dalam mendukung pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin, melalui sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, HM. Syarifuddin, pada pelantikan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) IKA UII Kalsel periode 2026–2031 di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Selasa (5/5/2026).

Ia menegaskan, bahwa UII sebagai salah satu perguruan tinggi tertua di Indonesia telah melahirkan banyak sumber daya manusia unggul yang berkontribusi di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Selatan.

"IKA UII merupakan modal sosial yang penting dalam mendukung pembangunan daerah. Pelantikan ini menjadi momentum untuk memperkuat peran alumni dalam pengabdian kepada masyarakat,” ujar Syarifuddin.

Ia juga berharap kepengurusan yang baru dapat memperkuat solidaritas alumni sekaligus menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan dan pengabdian bagi kemajuan daerah.

Selain itu, Pemprov Kalsel membuka ruang kerja sama dengan IKA UII dalam berbagai program pembangunan di Banua.

"Kami siap bergandengan tangan dalam setiap langkah pembangunan Kalimantan Selatan,” lanjutnya.

DPW IKA UII Kalsel periode 2026–2031 dipimpin oleh Widya Ais Sahla Karsayuda bersama 48 pengurus lainnya.

Pelantikan dilakukan oleh Wakil Ketua Umum DPP IKA UII, M. Rifqinizamy Karsayuda, yang juga Ketua Komisi II DPR RI, ditandai dengan penyerahan bendera pataka dan penandatanganan berita acara.

Usai dilantik, Ketua DPW IKA UII Kalsel, Widya, menyatakan bahwa kepengurusan baru akan mendorong organisasi tidak hanya sebagai wadah silaturahmi, tetapi juga sebagai ruang kolaborasi lintas sektor.

"Ini menjadi awal tanggung jawab yang lebih besar untuk berkontribusi secara nyata dengan penuh integritas,” ujarnya.

Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda Kalsel, Wakapolda Kalsel, Wakil Wali Kota Banjarmasin, perwakilan pemerintah kabupaten/kota, pimpinan perguruan tinggi, serta organisasi alumni dan mahasiswa di Kalimantan Selatan. (ran/ali/jp). 

MUARA TEWEH- Barito Utara turut memperkuat sinergi pembangunan daerah dengan menghadiri Forum Orkestrasi Pembangunan Negeri yang digelar di Balikpapan, Selasa (5/5/2026).

Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, bersama Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan jajaran perangkat daerah mengikuti forum tersebut bersama kepala daerah se-Kalimantan Tengah. Kegiatan ini membahas langkah strategis percepatan penanganan isu prioritas, seperti pengangguran, stunting, kemiskinan, serta pengendalian inflasi.

Dalam arahannya, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya, menekankan pentingnya kolaborasi antardaerah yang adaptif di tengah ketidakpastian geopolitik global. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas harga pangan dan bahan bakar minyak.

"Sinergi tidak boleh berjalan kaku. Pemerintah daerah harus responsif dan fokus pada penyelesaian isu sektoral secara cepat dan tepat,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menyatakan komitmennya untuk mengimplementasikan semangat orkestrasi pembangunan tersebut di daerah. 

Upaya ini diharapkan mampu mendorong keterpaduan program lintas sektor guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Forum ini menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi dan harmonisasi kebijakan pembangunan antarwilayah, khususnya di Kalimantan Tengah. (dsk/emca/jp).

BANJARMASIN- DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyepakati pembentukan Calon Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Tanah Kambatang Lima dalam rapat paripurna, Selasa (5/5/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin yang mewakili Gubernur Kalsel, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan undangan lainnya.

Laporan hasil pembahasan usulan DOB disampaikan Wakil Ketua DPRD Kalsel, Alpiya Rakhman. Dalam laporannya, ia menegaskan bahwa pembentukan daerah otonom baru merupakan bagian dari fungsi konstitusional DPRD dalam penataan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Penataan daerah bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembentukan DOB juga menjadi instrumen strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan yang lebih adil dan inklusif di seluruh wilayah.

Menurut Alpiya, pembahasan usulan Kabupaten Tanah Kambatang Lima telah dilakukan secara komprehensif dan hati-hati, dengan memenuhi berbagai persyaratan administratif, termasuk persetujuan pemerintah daerah induk dan aspirasi masyarakat melalui musyawarah desa.

Secara kewilayahan, calon DOB tersebut mencakup 12 kecamatan di Kabupaten Kotabaru dan dinilai telah memenuhi syarat dasar, baik dari aspek kapasitas daerah, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun dukungan ekonomi.

Selain itu, pembentukan DOB dinilai strategis dalam mendukung peran Kalimantan Selatan sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN), sehingga diperlukan struktur pemerintahan yang lebih efektif dan responsif.

Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama oleh pimpinan DPRD Kalsel dan perwakilan Gubernur Kalsel.

Selanjutnya, persetujuan tersebut akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari tahapan pembentukan daerah otonom baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (sar/ali/jp). 

TAMIANG LAYANG- Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tamiang Layang mengikuti Rapat Analisis dan Evaluasi (Anev) Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 secara virtual, Selasa (5/5/2026), guna memperkuat akuntabilitas dan mengoptimalkan kinerja organisasi.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap capaian kinerja dan realisasi program pada awal tahun anggaran.

Rapat diikuti seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Indonesia. Dari Rutan Tamiang Layang, kegiatan dihadiri Kepala Rutan Agung Novarianto bersama jajaran pejabat struktural dan pegawai.

Dalam rapat tersebut, peserta menerima pemaparan mengenai capaian kinerja Triwulan I, realisasi anggaran, serta strategi peningkatan kinerja untuk Triwulan II. Selain itu, dibahas pula berbagai kendala di lapangan beserta langkah mitigasi yang perlu dilakukan.

Kepala Rutan Tamiang Layang, Agung Novarianto, menyatakan Anev menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan antara pusat dan daerah.

"Melalui Anev ini, kami dapat menyamakan persepsi sekaligus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kinerja yang transparan dan akuntabel. Arahan pimpinan akan segera kami tindak lanjuti,” ujarnya.

Pelaksanaan rapat berlangsung lancar tanpa kendala teknis. Rutan Tamiang Layang sebelumnya telah memastikan kesiapan sarana pendukung untuk mendukung kelancaran kegiatan virtual.

Hasil rapat menunjukkan pentingnya sinkronisasi data dan pelaporan kinerja, serta perlunya langkah konkret dalam mengatasi kendala teknis di lapangan. Kegiatan ini juga mendorong peningkatan komitmen jajaran dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut, Rutan Tamiang Layang akan menggelar rapat koordinasi internal guna mengimplementasikan arahan yang diperoleh, serta memastikan program kerja Triwulan II berjalan optimal dan tepat sasaran. (zi/jp). 

TANJUNG- Polres Tabalong melakukan pengamanan kegiatan pengajian rutin di Majelis Guru Danau, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Selasa (5/5/2026) malam.

Pengamanan melibatkan personel gabungan dari Satuan Samapta, Satuan Lalu Lintas, dan Polsek Murung Pudak. Kehadiran petugas bertujuan mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta mengatur arus lalu lintas di sekitar lokasi.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo melalui Kasi Humas IPTU Heri Siswoyo, mengatakan pengamanan tersebut merupakan bagian dari pelayanan Polri kepada masyarakat.

"Kami berupaya memastikan kegiatan masyarakat, khususnya keagamaan, dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar,” ujarnya.

Selain pengamanan, petugas juga melakukan pengaturan lalu lintas guna mencegah kemacetan di sekitar area pengajian.

Polres Tabalong menyatakan akan terus hadir dalam setiap kegiatan masyarakat sebagai upaya menjaga stabilitas keamanan serta memperkuat hubungan dengan warga. (fah/jp). 

TAMIANG LAYANG- Wakil Bupati Barito Timur, Adi Mula Nakalelu, menghadiri kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri, Selasa (5/5/2026), di Platinum Hotel & Convention Hall, Balikpapan.

Kehadiran wakil bupati mewakili Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam ajang nasional yang memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah atas kinerja dan capaian pembangunan di berbagai sektor strategis.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah melalui sejumlah indikator penilaian, antara lain pengendalian inflasi, penurunan tingkat pengangguran, pengentasan kemiskinan dan stunting, serta inovasi pembiayaan daerah (creative financing).

Partisipasi Wakil Bupati menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.

Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 diikuti kepala daerah dari seluruh Indonesia, baik gubernur, bupati, maupun wali kota. 

Kegiatan ini menjadi bentuk pengakuan atas capaian kinerja sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan publik.

Melalui keikutsertaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Timur menegaskan komitmennya dalam mendukung program strategis nasional serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing. (zi/jp). 

BANJARMASIN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menindaklanjuti sengketa lahan warga Sidomulyo, Banjarbaru, serta aspirasi mahasiswa terkait pelestarian Pegunungan Meratus, Selasa (5/5/2026).

Rapat yang berlangsung di Gedung B DPRD Kalsel ini dipimpin Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, didampingi unsur pimpinan dewan dan Komisi IV. Forum tersebut juga dihadiri perwakilan Forkopimda, TNI-Polri, Badan Pertanahan, Dinas Kehutanan, serta Walhi Kalsel.

Dalam RDPU, warga Sidomulyo, Kelurahan Guntung Payung, menyampaikan kekhawatiran atas sengketa lahan yang melibatkan pihak TNI. Mereka berharap adanya jaminan keamanan dan kepastian hukum.

Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan meminta semua pihak menunggu putusan pengadilan hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

"Kita sepakat menunggu keputusan hukum. Apapun hasilnya harus dihormati,” ujarnya.

Ia menambahkan, DPRD akan mengupayakan solusi bagi warga terdampak jika putusan tidak berpihak kepada masyarakat, termasuk melalui program bantuan perumahan.

Sementara itu, Aliansi BEM se-Kalsel dalam forum tersebut menyoroti pentingnya menjaga kelestarian Pegunungan Meratus. Mahasiswa menekankan perlunya penegakan hukum lingkungan, kebijakan berkelanjutan, serta perlindungan ekosistem dan masyarakat adat.

Menanggapi hal itu, DPRD menilai wacana penetapan Pegunungan Meratus sebagai taman nasional perlu dikaji secara komprehensif dengan melibatkan masyarakat lokal.

Hingga Mei 2026, Pegunungan Meratus masih berstatus hutan lindung dengan luas sekitar 640.000 hektare yang tersebar di sembilan kabupaten/kota. 

Usulan penetapan sebagai taman nasional telah bergulir sejak 2020 dan masih dalam pembahasan antara Pemerintah Provinsi Kalsel dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus memfasilitasi aspirasi masyarakat serta mengawal kebijakan agar berjalan adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik. (sar/ali/jp). 

BANJARMASIN- Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menerima audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Tahun 2026 yang tergabung dalam Kabinet Zia Nirantara, Selasa (5/5/2026), di ruang rapat Komisi IV DPRD Kalsel, Banjarmasin.

Pertemuan yang dikemas dalam suasana silaturahmi dan perkenalan tersebut diawali dengan pemaparan program kerja BEM ULM 2026 serta penyampaian policy brief terkait isu-isu strategis di bidang pendidikan dan sosial di Kalimantan Selatan.

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifa, mengapresiasi kehadiran puluhan mahasiswa tersebut. Menurutnya, masukan dari kalangan mahasiswa menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan daerah, khususnya pada sektor pendidikan dan sosial.

"Mereka menyampaikan policy brief terkait masalah di bidang pendidikan dan juga sosial. Tentu ini menjadi hal yang baik, menarik, dan bermanfaat sebagai masukan bagi kami di Komisi IV, karena mereka banyak menyerap dan melaporkan kondisi riil di lapangan,” ujar Jihan.

Terkait sorotan BEM ULM mengenai tingginya angka anak putus sekolah (APS) dan anak tidak sekolah (ATS) di Kalimantan Selatan, Jihan menjelaskan bahwa kondisi tersebut perlu dilihat secara lebih komprehensif.

Ia menyebut, bahwa sebagian data ATS dan APS di daerah ini kerap tidak tercatat secara formal karena sejumlah anak menempuh pendidikan di pondok pesantren yang belum seluruhnya terintegrasi dalam sistem data Education Management Information System (EMIS) Kementerian Agama RI.

"Hal itu membuat proses tracking tidak terdata, sehingga seolah-olah anak-anak tersebut tidak sekolah. Padahal mereka tetap bersekolah, hanya saja ijazahnya berasal dari pondok pesantren,” jelasnya.

Ia juga membuka ruang dialog berkelanjutan dengan mahasiswa untuk memperkuat sinergi dalam pembangunan daerah, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Sementara itu, Ketua BEM ULM 2026, Ahmad Zidan Satrio Utomo, mengatakan kunjungan tersebut selain untuk menyerahkan policy brief dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, juga menjadi forum diskusi atas berbagai persoalan sosial yang terjadi di masyarakat.

Ia berharap, Komisi IV DPRD Kalsel dapat menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran secara optimal serta lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat.

"Harapannya DPRD Kalsel bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan benar-benar mendengarkan suara serta keluhan masyarakat, terutama terkait pendidikan, kesehatan, dan persoalan sosial,” ujar Zidan. (sar/ali/jp). 

PALANGKA RAYA- Seorang pekerja tambang emas bernama Dandy meninggal dunia dalam insiden di lokasi penambangan emas tanpa izin di Desa Kayu Bulan, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Senin (6/4/2026).

Korban yang bekerja di area tambang milik seorang berinisial DD diduga tewas setelah tertimpa pohon tumbang. Di sekitar lokasi, terdapat aktivitas tambang lain yang disebut milik JA.

Kematian korban menyisakan duka bagi keluarga. Dandy diketahui menjadi tulang punggung keluarga bagi istri dan anaknya.

Namun, pihak keluarga menilai kematian tersebut tidak wajar. Mereka mengaku menemukan sejumlah luka dan patah tulang pada tubuh korban sebelum dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Km 12 Palangka Raya, Selasa (7/4/2026).

Keluarga sempat meminta penjelasan kepada pihak pemilik tambang terkait penyebab kematian korban. Namun, hingga kini belum ada keterangan yang dianggap memadai. Upaya mediasi yang difasilitasi Pemerintah Desa Kayu Bulan bersama tokoh adat (mantir) juga tidak mencapai kesepakatan.

Ayah korban, Suandi, kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polda Kalimantan Tengah dengan didampingi penasihat hukum Deny Arianto, S.H. dan tim.

Kuasa hukum keluarga menyatakan hingga saat ini belum menerima informasi resmi terkait perkembangan penanganan perkara.

"Belum ada informasi resmi dari Polda Kalteng, baik terkait tindak lanjut, penetapan tersangka, maupun pemanggilan saksi,” ujarnya.

Pihak keluarga bersama kuasa hukum juga telah meninjau lokasi kejadian pada Minggu (3/5/2026). Mereka mendapati area tersebut telah dipasangi garis polisi yang diduga dilakukan oleh Polsek Pujon, Kecamatan Kapuas Tengah.

Meski demikian, aktivitas di lokasi tambang disebut masih berlangsung. Bahkan, satu unit alat tambang dilaporkan sempat dipindahkan oleh pekerja atas perintah pemilik tambang.

"Kami sudah mengingatkan agar alat tersebut tidak dipindahkan,” kata kuasa hukum.

Terpisah, Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Budi Rachmat membenarkan kasus tersebut tengah ditangani aparat kepolisian.

"Kasus kecelakaan kerja atas nama Dandy sudah ditangani Ditreskrimum Polda Kalteng,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Ia menambahkan, dugaan aktivitas tambang ilegal ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Tengah.

"Tambang ilegal sudah ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Kalteng,” katanya. (emca/zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tamiang Layang memusnahkan barang sitaan hasil razia sebagai bagian dari komitmen mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari Halinar (handphone, pungutan liar, dan narkoba), Selasa (5/5/2026).

Pemusnahan dilakukan di halaman blok hunian dan dipimpin langsung Kepala Rutan bersama jajaran pengamanan, termasuk Kasubsi Pengelolaan dan Plh. Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (KPR).

Barang yang dimusnahkan merupakan hasil razia dan penggeledahan rutin serta insidentil yang dilakukan petugas. Langkah ini menjadi bagian dari strategi deteksi dini dan upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam rutan.

Proses pemusnahan dilakukan secara terbuka dan disaksikan petugas sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Seluruh barang dimusnahkan sesuai standar operasional prosedur guna mencegah penyalahgunaan maupun peredaran ulang barang terlarang.

Kegiatan berlangsung tertib dan lancar. Hal ini mencerminkan kesiapan serta profesionalisme petugas dalam menjaga stabilitas keamanan di lingkungan pemasyarakatan.

Selain menjaga keamanan, kegiatan ini juga diharapkan meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan warga binaan terhadap tata tertib. Razia rutin dan pemusnahan barang sitaan dinilai efektif memberikan efek jera sekaligus mendukung proses pembinaan.

Kepala Rutan Kelas IIB Tamiang Layang, Agung Novarianto, menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan melalui intensifikasi razia, penguatan sistem pengamanan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Langkah ini sejalan dengan program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam pemberantasan Halinar di seluruh unit pelaksana teknis.

Dengan upaya berkelanjutan tersebut, Rutan Tamiang Layang menegaskan komitmennya dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan berintegritas. (zi/jp). 

KUALA PEMBUANG- Wakil Bupati Seruyan, H Supian, menyerahkan secara langsung bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk Brigade Pangan di Aula Kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Seruyan Hilir, Selasa (5/5/2026). Bantuan tersebut merupakan dukungan dari Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman.

Dalam sambutannya Wabup H Supian, menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pertanian Kabupaten Seruyan yang telah proaktif mengupayakan bantuan tersebut. 

Ia menilai, langkah “jemput bola” yang dilakukan berhasil menghadirkan dukungan nyata bagi petani di daerah.

"Kami atas nama pemerintah daerah mengapresiasi upaya Dinas Pertanian sehingga bantuan ini dapat diterima dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Seruyan,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung sektor pertanian, termasuk melalui pengadaan sarana dan prasarana guna meningkatkan kesejahteraan petani.

Menurut Supian, bantuan alsintan ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian di Seruyan. Jika sebelumnya petani hanya panen satu kali dalam setahun, ke depan diharapkan bisa meningkat menjadi dua hingga tiga kali panen.

"Dengan dukungan alat ini, kita berharap produktivitas meningkat sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani,” katanya.

H Supian juga mengingatkan para penerima bantuan agar memanfaatkan dan merawat alsintan dengan baik. Ia menekankan pentingnya rasa memiliki terhadap alat tersebut agar dapat digunakan secara optimal dan berkelanjutan.

Adapun bantuan alsintan yang diserahkan meliputi power thresher sebanyak 6 unit, traktor roda dua 20 unit, traktor roda empat 1 unit, rotavator 2 unit, combine harvester besar 3 unit, serta drone 5 unit. Total bantuan yang disalurkan mencapai 37 unit. (gan/jp). 

AMUNTAI- Peringatan Hari Jadi ke-74 Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) diisi dengan kegiatan religius berupa khataman Al-Qur’an massal yang digelar di Mesjid Raya At-Taqwa Amuntai, Selasa (5/5/2026). Sebanyak 1.109 qari dan qariah dari berbagai kecamatan turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.

Khataman Al-Qur’an massal yang diinisiasi Majelis Taklim Al-Ma’arif ini berlangsung khidmat dan dihadiri Bupati HSU, H Sahrujani, jajaran Pemerintah Kabupaten HSU, unsur Forkopimda, Ketua LPTQ, pengurus Mesjid At-Taqwa, serta ribuan jemaah majelis taklim se-Kabupaten HSU.

Ketua Panitia Pelaksana, Mansyah Anci, mengatakan kegiatan ini tidak sekadar seremonial, melainkan sebagai upaya memperkuat nilai-nilai religius di tengah masyarakat.

"Melalui khataman Al-Qur’an ini, kami ingin menumbuhkan semangat membumikan Al-Qur’an dengan komitmen membaca setiap hari, baik di tempat ibadah maupun di rumah,” ujarnya.

Bupati HSU, H Sahrujani mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan 74 tahun Kabupaten HSU. Menurutnya, peringatan hari jadi melalui kegiatan keagamaan memiliki makna yang mendalam.

Ia berharap, lantunan ayat suci Al-Qur’an dari para peserta menjadi perantara turunnya keberkahan bagi daerah, sekaligus mendorong terwujudnya HSU sebagai daerah yang religius dan sejahtera.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengukuhkan panitia pengelola Mesjid Agung At-Taqwa Amuntai.

Kegiatan ditutup dengan tausyiah dan doa bersama yang dipimpin KH Kaspul Anwar, memohon keselamatan serta keberkahan bagi Kabupaten Hulu Sungai Utara dan masyarakatnya. (mc/ali/jp). 

TAMIANG LAYANG- Polsek Pematang Karau, Polres Barito Timur bersama petani dan instansi terkait melaksanakan penanaman jagung serentak kuartal II di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Pematang Karau, Selasa (5/5/2026), sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan di tingkat lokal.

Kegiatan ini melibatkan Kapolsek Pematang Karau, IPDA Rikardo Hutahaean, Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), personel kepolisian, kelompok tani, serta masyarakat setempat.

Penanaman dilakukan di lahan milik warga, Suryadi Setiawan, seluas sekitar 2 hektare dengan total 18 kilogram bibit jagung pakan. Selain itu, Polsek Pematang Karau juga menyerahkan bantuan tambahan 5 kilogram bibit jagung kepada pemilik lahan.

Kapolsek Pematang Karau, IPDA Rikardo Hutahaean, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional.

"Kami bersinergi dengan instansi terkait dan masyarakat agar program ini berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi petani,” ujarnya.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menghadapi tantangan pangan ke depan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sektor pertanian di Kabupaten Barito Timur semakin berkembang dan mampu menopang kebutuhan pangan masyarakat secara berkelanjutan. (zi/jp).