TAMIANG LAYANG- Bhabinkamtibmas Desa Bagok, Polsek Benua Lima, Polres Barito Timur melaksanakan monitoring pembagian bantuan pangan dari Dinas Sosial Kabupaten Barito Timur sekaligus kegiatan sambang kamtibmas dan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Kamis (7/5/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Desa Bagok, Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam kegiatan tersebut, Bhabinkamtibmas Desa Bagok, Bripka Mujiono menyampaikan sejumlah pesan kamtibmas kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (sitkamtibmas) tetap aman dan kondusif.

Selain itu, masyarakat juga diberikan sosialisasi terkait larangan membuka hutan dan lahan dengan cara dibakar guna mencegah terjadinya karhutla di wilayah Kecamatan Benua Lima.

Tak hanya itu, warga juga diimbau agar bijak dalam menggunakan media sosial serta tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi atau isu yang belum jelas kebenarannya.

Bripka Mujiono turut mensosialisasikan layanan call center 110 Polres Barito Timur sebagai layanan kepolisian yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam situasi darurat maupun untuk mendapatkan pelayanan kepolisian secara cepat.

Terpisah, Kapolsek Benua Lima, IPDA Ichvan Herianto, mengatakan bahwa kegiatan tersebut berjalan dengan aman dan kondusif serta mendapat respons positif dari masyarakat.

"Melalui kegiatan sambang dan sosialisasi ini diharapkan terjalin hubungan serta koordinasi yang baik antara Polri, khususnya Bhabinkamtibmas, dengan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Desa Bagok,” ujarnya.

Ia menambahkan, masyarakat juga mulai memahami pentingnya menyikapi informasi di media sosial secara bijak dan memanfaatkan layanan call center 110 Polres Bartim apabila membutuhkan bantuan kepolisian. (zi/jp). 

KANDANGAN- Ketua Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) TMMD ke-128, Kolonel Inf Eber Ezer Lumban Tobing, meninjau langsung pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Desa Pantai Ulin, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kamis (7/5/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Kolonel Eber Ezer didampingi Letkol Inf Untung Iswahyudi dan Dandim 1003/HSS Letkol Inf Ading Priyotantoko. Kunjungan dilakukan untuk memastikan progres pengerjaan sasaran fisik maupun nonfisik TMMD berjalan sesuai target.

"Setelah kami lihat di lapangan, progres sasaran pokok dan sasaran tambahan sudah di atas 60 persen. Sasaran tambahan hampir selesai, sedangkan sasaran utama berupa peningkatan kualitas jalan masih membutuhkan teknik pengerjaan khusus serta dukungan dinas terkait,” kata Kolonel Eber Ezer.

Ia menegaskan, pembangunan jalan tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kerja, tetapi juga memerlukan metode pengerjaan yang tepat agar hasil pembangunan berkualitas dan dapat bertahan lama.

"Pengerjaan jalan harus menggunakan teknik yang benar supaya hasilnya bagus dan awet digunakan masyarakat,” ujarnya.

Selain meninjau pembangunan fisik, Tim Wasev juga menekankan pentingnya kegiatan nonfisik, salah satunya penyuluhan bahaya narkoba kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap risiko penyalahgunaan narkotika.

Sementara itu, Dandim 1003/HSS, Letkol Inf Ading Priyotantoko, mengatakan pembangunan jalan di Desa Pantai Ulin sangat dibutuhkan warga karena menjadi akses utama aktivitas sehari-hari.

"Jalan ini digunakan masyarakat untuk mengangkut hasil pertanian, akses anak sekolah, dan kegiatan harian lainnya. Saat musim hujan kondisi jalan berlumpur, sehingga pengerasan jalan ini diharapkan dapat memperlancar transportasi warga,” katanya.

Ia memastikan seluruh personel TMMD berkomitmen menyelesaikan sasaran utama sebelum penutupan program pada 21 Mei 2026.

"Pekerjaan akan diselesaikan tepat waktu sesuai standar, mulai dari perataan hingga pengerasan jalan, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Pelaksanaan TMMD ke-128 juga mendapat apresiasi dari DPRD Hulu Sungai Selatan karena dinilai membantu percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan, termasuk pembangunan rumah dan akses jalan bagi masyarakat Desa Pantai Ulin.

Program TMMD ke-128 diharapkan mampu meningkatkan akses transportasi warga serta mendorong percepatan pembangunan di wilayah pedesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (ari/jp). 

KUALA PEMBUANG- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Hatantiring menggelar Orientasi Fungsional dan Rapat Tahunan pada 1–2 Mei 2026 di Sampit, Kalimantan Tengah. 

Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi perdana kepengurusan untuk memperkuat gerakan pemberdayaan hukum masyarakat yang tumbuh dari paralegal desa di Kabupaten Seruyan. 

Agenda tersebut juga dirangkaikan dengan peringatan Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional.

Rapat tahunan dihadiri Dewan Pengawas, Dewan Pengurus, serta para advokat pendamping. Kegiatan dibuka oleh Ketua Dewan Pengurus LBH Hatantiring, Rijael Pahlepi, yang juga merupakan Paralegal Desa Pematang Limau, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan.

Sebagian besar pengurus LBH Hatantiring berasal dari kalangan paralegal desa yang selama ini aktif mendampingi masyarakat di tingkat akar rumput. Mereka telah mengikuti berbagai pelatihan dan memiliki komitmen untuk mengembangkan organisasi sebagai wadah perjuangan akses keadilan masyarakat.

Selama dua hari pelaksanaan, forum rapat membahas pemetaan peluang dan tantangan organisasi, isu-isu strategis pendampingan hukum masyarakat, serta penyusunan program kerja dan arah gerakan organisasi ke depan. 

Sebagai organisasi yang baru terbentuk, rapat ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat fondasi kelembagaan sekaligus memperjelas orientasi perjuangan LBH Hatantiring.

LBH Hatantiring resmi terbentuk pada 19 Juni 2025 melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Organisasi ini lahir dari inisiatif akar rumput yang dimotori para paralegal desa di Kabupaten Seruyan.

Cikal bakal pembentukan lembaga dimulai ketika 49 paralegal dari 24 desa mendeklarasikan pendirian LBH Hatantiring pada 4 Desember 2024 di Kuala Pembuang. 

Deklarasi tersebut dilandasi kesadaran pentingnya memperkuat posisi paralegal melalui lembaga bantuan hukum yang mampu memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat pencari keadilan di Seruyan.

Secara harfiah, “Hatantiring” berasal dari bahasa Dayak Seruyan yang berarti “beriringan” atau “bersama-sama”. Nama itu mencerminkan semangat gotong royong masyarakat multikultural dalam memperjuangkan keadilan tanpa memandang perbedaan latar belakang.

Model pengorganisasian paralegal di Seruyan dinilai berbeda dibanding pola umum di Indonesia. Jika pada umumnya paralegal dibentuk oleh organisasi bantuan hukum (OBH) yang sudah mapan, di Seruyan justru para paralegal terlebih dahulu tumbuh di desa-desa sebelum kemudian membentuk organisasi bantuan hukum secara mandiri.

Pendekatan berbasis akar rumput ini menunjukkan bahwa akses keadilan dapat dibangun langsung dari komunitas masyarakat tanpa harus menunggu kehadiran lembaga bantuan hukum yang besar.

Sejak 2023, desa-desa di Kabupaten Seruyan mulai menginisiasi pembentukan paralegal desa melalui pendampingan Program Gawi Bapakat, program pembangunan desa berkelanjutan yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten Seruyan.

Hingga 2026, tercatat sebanyak 96 desa dan kelurahan telah memiliki unit paralegal desa. Kehadiran paralegal diharapkan menjadi instrumen hukum berbasis masyarakat untuk membantu penyelesaian berbagai persoalan hukum di tingkat desa.

Peran paralegal meliputi mediasi konflik, pemberian bantuan hukum, pendampingan penyusunan regulasi desa, peningkatan literasi hukum masyarakat, membantu pengurusan dokumen legal, hingga pendampingan konflik agraria masyarakat dengan perusahaan.

Melalui Program Gawi Bapakat, para paralegal juga mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas secara bertahap. Pada 2025, mereka melaksanakan ekspedisi pendidikan hukum rakyat di wilayah hulu, tengah, dan hilir Seruyan dengan mengangkat tiga isu utama, yakni resolusi konflik agraria, perlindungan ketenagakerjaan, dan pengakuan masyarakat hukum adat.

Ketua LBH Hatantiring, Rijael Pahlepi, Kamis (7/5/2026), mengatakan organisasi yang dibangun para paralegal desa ini diharapkan mampu mengonsolidasikan gerakan pemberdayaan hukum masyarakat di Kabupaten Seruyan.

"Kami percaya perubahan besar sering kali dimulai dari langkah-langkah kecil di desa,” ujarnya. (gan/jp). 

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdukcapil Barito Timur, M. Mursalim. Sebanyak sekitar 100 ASN mengikuti proses aktivasi IKD dalam kegiatan tersebut.

M. Mursalim menjelaskan, IKD merupakan bentuk digital dari dokumen kependudukan yang tersimpan di smartphone dan memiliki fungsi yang sama dengan KTP elektronik maupun dokumen kependudukan fisik lainnya.

"IKD ini memiliki fungsi yang sama dengan KTP elektronik maupun dokumen kependudukan fisik lainnya. Masyarakat maupun ASN dapat menyimpan identitas kependudukannya langsung di smartphone,” ujarnya.

Menurut dia, keberadaan IKD mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan publik, terutama saat dokumen fisik tidak dibawa atau tertinggal.

"Ketika KTP fisik tertinggal, masyarakat tetap dapat memperoleh pelayanan publik karena data kependudukan sudah tersedia secara digital di smartphone,” katanya.

Ia menambahkan, pelaksanaan aktivasi IKD di Kantor Satpol PP dilakukan berdasarkan permintaan Kepala Satpol PP Barito Timur, Ristanto Purnomo.

Sebelumnya, Satpol PP Barito Timur telah mengajukan surat permohonan kepada Disdukcapil untuk pelaksanaan perekaman dan aktivasi IKD bagi ASN di lingkungan kerjanya. Dalam surat tersebut disebutkan sekitar 120 ASN belum memiliki maupun belum mengaktivasi IKD.

Melalui kegiatan ini, Disdukcapil Barito Timur terus mendorong percepatan transformasi layanan administrasi kependudukan berbasis digital guna meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat serta ASN. (zi/jp). 

KUALA PEMBUANG- Polres Seruyan menggelar Warta Awards Triwulan I Tahun 2026 di Aula Warta Tatag Trawang Tungga Polres Seruyan, Rabu (6/5/2026) sore. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kapolres Seruyan, AKBP Beddy Suwendi, S.H., S.I.K.

Acara dihadiri Kasat Intelkam Polres Seruyan AKP Wahab, S.E., Kasubsi PIDM Humas Polres Seruyan Aipda Ronny Setiawan, Ketua PWI Seruyan Hendri bersama pengurus dan anggota, serta pengurus dan anggota PWRI Seruyan yang dipimpin Gajali Rahman.

Dalam ajang tersebut, penghargaan diberikan kepada tiga wartawan, yakni Fahrul dari BorneoNews, Said Dandi dari Wajah Borneo, dan Agus Prabowo dari Mencari Keadilan.

Kapolres Seruyan, AKBP Beddy Suwendi, menyampaikan apresiasi atas sinergi antara Polres Seruyan dan insan pers dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara objektif dan konstruktif.

"Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang telah memberitakan kegiatan Polres Seruyan secara berimbang dan konstruktif. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan profesionalisme insan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik,” ujarnya.

Ia berharap, hubungan baik antara kepolisian dan media dapat terus terjalin guna mendukung keterbukaan informasi serta menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di Kabupaten Seruyan. (gan/jp). 

BANJARBARU- Pembangunan Markas Komando Daerah Militer (Makodam) X Lambung Mangkurat resmi dimulai ditandai dengan pemancangan tiang pertama di kawasan Lapangan Tembak Korem 101/Antasari, Banjarbaru, Rabu (6/5/2026).

Prosesi tersebut dihadiri Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) TNI Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainal Arifin, serta Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin.

Wakasad Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota atas dukungan terhadap pembangunan Makodam X Lambung Mangkurat.

"Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemprov Kalsel beserta seluruh pemangku kepentingan atas kerja sama dan inisiasi sehingga pembangunan Kodam X Lambung Mangkurat dapat terwujud,” ujarnya.

Menurut Wakasad, pembangunan Kodam X Lambung Mangkurat bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga langkah strategis memperkuat sistem pertahanan wilayah di Kalimantan Selatan.

"Kami berharap keberadaan Kodam X Lambung Mangkurat nantinya membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan,” katanya.

Gubernur Kalsel, H Muhidin, mengatakan pemancangan perdana tersebut menjadi momentum penting dimulainya babak baru sistem pertahanan wilayah di Kalimantan Selatan.

"Hari ini menjadi momentum penting bagi Kalimantan Selatan yang menandai dimulainya babak baru dalam sistem pertahanan wilayah, sekaligus simbol semakin kuatnya kehadiran negara di tengah masyarakat,” ujar Muhidin.

Ia menegaskan dukungan Pemprov Kalsel terhadap pembangunan makodam merupakan investasi jangka panjang, tidak hanya di sektor pertahanan, tetapi juga berdampak pada ekonomi dan sosial masyarakat.

"Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan penuh, baik melalui kebijakan, fasilitas, koordinasi maupun sinergi lintas sektor. Kami meyakini pembangunan ini menjadi investasi jangka panjang bagi daerah,” ucapnya.

H Muhidin juga menekankan pembangunan Makodam X Lambung Mangkurat merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan pemerintah pusat.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Kalsel dan 13 bupati/wali kota se-Kalimantan Selatan menerima penghargaan atas dukungan terhadap pembangunan di wilayah Kalimantan Selatan.

Pembangunan Kodam X Lambung Mangkurat pada 2026–2027 merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) TNI Angkatan Darat yang menargetkan setiap provinsi di Indonesia memiliki markas komando daerah militer sendiri.

Turut hadir dalam kegiatan itu unsur Forkopimda Kalsel, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, HM. Syarifuddin, kepala daerah se-Kalsel, pejabat TNI/Polri, pimpinan instansi vertikal, perbankan, perusahaan daerah dan swasta, serta tokoh masyarakat. (sal/ali/jp). 

BANJARBARU- Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak melalui Wakil Kepala Staf TNI AD (Wakasad) Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin dan pemerintah kabupaten/kota se-Kalsel atas dukungan pembangunan Markas Komando Daerah Militer (Kodam) X Lambung Mangkurat di Banjarbaru.

Apresiasi tersebut disampaikan saat kegiatan pemancangan tiang perdana (groundbreaking) pembangunan Kodam X Lambung Mangkurat di kawasan Lapangan Tembak Makorem 101/Antasari, sekitar perkantoran Pemerintah Provinsi Kalsel, Rabu (6/5/2026).

"Saya mengucapkan terima kasih kepada gubernur dan jajaran yang telah menginisiasi pembangunan Kodam X Lambung Mangkurat. Ini merupakan Kodam lama yang kini kembali dihadirkan,” ujar Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa.

Dalam kesempatan itu, Wakasad juga menyerahkan piagam penghargaan dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat kepada Gubernur H Muhidin atas dukungan Pemerintah Provinsi Kalsel bersama 13 pemerintah kabupaten/kota terhadap pembangunan Kodam tersebut.

Gubernur H Muhidin menegaskan, sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalsel dan TNI selama ini telah berjalan baik dan diharapkan semakin kuat dengan hadirnya Kodam X Lambung Mangkurat.

"Kolaborasi antara TNI dan pemerintah provinsi akan terus berjalan seperti selama ini,” kata Muhidin.

Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Kodam karena dinilai dapat memperkuat keamanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pembangunan Kodam X Lambung Mangkurat berdiri di atas lahan sekitar 20 hektare dan dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel.

Kepala Dinas PUPR Kalsel, Muhammad Yasin Toyib, mengatakan total anggaran pembangunan mencapai Rp280 miliar dengan target penyelesaian pada 2027.

Dana pembangunan bersumber dari Kementerian Pertahanan sebesar Rp140 miliar, Pemerintah Provinsi Kalsel Rp90 miliar, serta kontribusi 13 pemerintah kabupaten/kota masing-masing Rp5 miliar.

"Bangunan nantinya memiliki enam lantai dengan fasilitas lengkap,” ujar Yasin.

Prosesi groundbreaking ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Wakasad Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, Gubernur Kalsel, H Muhidin, dan Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin.

Pembangunan Kodam X Lambung Mangkurat merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) TNI AD yang menargetkan setiap provinsi memiliki markas komando daerah militer sendiri.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, anggota DPR dan DPD RI, pejabat lingkup Pemprov Kalsel, serta tamu undangan lainnya.

(sal/ali/jp). 

TANJUNG- Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Kalimantan Selatan menggelar sosialisasi PNBP Assessment Center Polri Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabalong, Rabu (6/5/2026) pagi.

Kegiatan yang berlangsung di Aula BPKAD Kabupaten Tabalong tersebut dihadiri Asisten III yang mewakili Bupati Tabalong, para kepala SKPD, serta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Tabalong.

Sosialisasi menghadirkan tim asesor Biro SDM Polda Kalsel yang dipimpin KOMPOL Saparyanto, S.H., M.H., didampingi Kabag SDM Polres Tabalong KOMPOL Slamet Hari Wahyudi, S.H., M.M., serta Kasubagwatpers Polres Tabalong Sardi Abdul Karim, S.Pd.I., M.M.

Dalam pemaparannya, tim menjelaskan mekanisme PNBP Assessment Center Polri Tahun Anggaran 2026 sebagai metode penilaian kompetensi berbasis objektif dan profesional untuk mengukur kemampuan sumber daya manusia.

Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada Pemkab Tabalong terkait pelaksanaan assessment center, sekaligus mendorong pengiriman calon pejabat eselon II, III, dan IV untuk mengikuti uji kompetensi melalui metode tersebut.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan Pemkab Tabalong memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai proses dan manfaat assessment center, guna meningkatkan kualitas serta profesionalisme ASN di lingkungan pemerintah daerah.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo J., S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla melalui Kasi Humas Polres Tabalong IPTU Heri Siswoyo, S.H., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi wujud sinergi Polri dan pemerintah daerah.

"Melalui sosialisasi ini diharapkan terjalin kerja sama yang baik dalam peningkatan kompetensi ASN, sehingga pelayanan publik dapat semakin optimal dan profesional,” ujarnya. (fah/jp). 

TAMIANG LAYANG- Panen bersama padi sawah di Desa Kalamus, Kecamatan Paku, Rabu (6/5/2026), menjadi penanda percepatan transformasi sektor pertanian Kabupaten Barito Timur menuju sistem modern dan efisien.

Bupati Barito Timur, M. Yamin menegaskan, panen kali ini memiliki nilai strategis karena telah menggunakan alat mesin pertanian modern berupa combine harvester. Menurutnya, mekanisasi pertanian merupakan langkah nyata untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjawab keterbatasan tenaga kerja di lapangan.

"Penggunaan teknologi ini menunjukkan pertanian kita bergerak ke arah yang lebih cerdas, efisien, dan produktif,” ujar Bupati.

Ia menjelaskan, penggunaan combine harvester mampu memangkas waktu panen dari hitungan hari menjadi hanya beberapa jam per hektare. 

Selain itu, alat tersebut juga dapat mengurangi kehilangan hasil panen (losses) serta meningkatkan efisiensi kerja petani.

Bupati menekankan pentingnya pengelolaan alat mesin pertanian (alsintan) melalui Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) agar pemanfaatannya merata dan berkelanjutan. 

Ia juga meminta agar perawatan serta jadwal penggunaan alat dilakukan secara terkoordinasi. Di Desa Kalamus sendiri terdapat dua unit combine harvester bantuan pemerintah yang diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi padi sekaligus mendorong minat generasi muda di sektor pertanian modern.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung swasembada pangan melalui pembangunan infrastruktur pertanian, seperti jalan usaha tani dan jaringan irigasi, serta penguatan peran penyuluh pertanian.

Ia juga menyoroti tantangan sektor pertanian ke depan, termasuk perubahan iklim dan regenerasi petani. Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, petani, TNI, penyuluh, akademisi, dan dunia usaha untuk mewujudkan pertanian yang berkelanjutan dan berdaya saing. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso, bersama Bupati M. Yamin melakukan panen perdana padi ladang di Desa Ampari Bura, Kecamatan Patangkep Tutui, Rabu (6/5/2026). 

Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan program ketahanan pangan daerah. Panen perdana tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat, serta kelompok tani setempat.

Kegiatan ini menjadi penanda keberhasilan awal pengembangan padi ladang sebagai salah satu upaya optimalisasi lahan pertanian di wilayah Barito Timur.

Dalam kesempatan itu, Kapolres AKBP Eddy Santoso, menegaskan dukungan Polri terhadap program pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan.

"Polri mendukung penuh program pemerintah daerah di sektor pertanian. Ketahanan pangan yang kuat akan berdampak pada stabilitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Barito Timur, M. Yamin, menyampaikan apresiasi atas sinergi seluruh pihak dalam mendorong produktivitas pertanian di daerah. Menurutnya, pengembangan padi ladang menjadi salah satu langkah strategis dalam memaksimalkan potensi lahan pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.

"Kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk meningkatkan produksi pertanian di Barito Timur,” katanya.

Selain panen, kegiatan juga diisi dialog bersama petani terkait kendala dan pengembangan sektor pertanian. Forum ini menjadi ruang evaluasi untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap produksi padi ladang di Kecamatan Patangkep Tutui terus meningkat dan mampu memperkuat kemandirian pangan daerah sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional. (zi/jp). 

BANJARMASIN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Rabu (6/5/2026). 

Pertemuan ini digelar dalam rangka memperkuat pemahaman serta pertukaran informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan antar daerah.

Rombongan DPRD Pulang Pisau dipimpin Ketua DPRD, Tandean Indra Bela, S.T., didampingi Wakil Ketua II, Arif Rahman Hakim AS, S.E., M.M. Rombongan diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, H Suripno Sumas, S.H., M.H.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh dialog konstruktif. Sejumlah isu strategis menjadi pembahasan utama, terutama terkait penguatan sektor perekonomian, percepatan pembangunan daerah, serta optimalisasi fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, H Suripno Sumas, menyambut baik kunjungan tersebut dan menilai kegiatan ini penting sebagai sarana berbagi pengalaman antarlembaga legislatif.

"Kunjungan ini menjadi ruang bertukar informasi dan pengalaman, khususnya dalam meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan serta mendorong pembangunan daerah yang lebih optimal,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Tandean Indra Bela, menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan menggali referensi serta praktik kelembagaan yang telah diterapkan di DPRD Kalsel.

"Kami berharap melalui pertemuan ini dapat memperoleh masukan konstruktif untuk memperkuat kinerja DPRD, baik dalam fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan,” katanya.

Melalui kunjungan ini, kedua lembaga berharap terjalin hubungan kelembagaan yang semakin erat, sekaligus memperkuat sinergi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah. (sar/ali/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kejaksaan Negeri Barito Timur menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA) ke-75 tahun 2026 di Lapangan Kantor Kejari Barito Timur, Tamiang Layang, Rabu (6/5/2026). 

Upacara yang berlangsung khidmat tersebut dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur selaku inspektur upacara dan diikuti seluruh jajaran, mulai dari para kepala seksi, Kasubbag Pembinaan, Kasubsi, Kaur, jaksa fungsional, hingga seluruh pegawai Kejari Barito Timur.

Peringatan tahun ini mengusung tema “Membangun Institusi, Mengabdi untuk Negeri” sebagai penegasan komitmen insan Adhyaksa dalam memperkuat kelembagaan dan pengabdian kepada negara.

Rangkaian upacara diawali dengan pengibaran dan penghormatan kepada bendera Merah Putih, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta Mars Korps Adhyaksa. 

Acara kemudian diisi dengan pembacaan sejarah singkat PERSAJA yang menyoroti perjalanan organisasi dalam mendukung penguatan profesi jaksa di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan kembali perkembangan kelembagaan Kejaksaan yang tidak terlepas dari sejarah panjang sejak masa awal kemerdekaan, hingga menjadi institusi yang mandiri sejak pemisahan dari Departemen Kehakiman pada 22 Juli 1960. Kemandirian ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat independensi penuntutan dan profesionalisme jaksa.

Seiring perkembangan tersebut, organisasi profesi jaksa juga berevolusi dari Persatuan Djaksa-Djaksa Seluruh Indonesia (PERSADJA) menjadi Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA), yang berperan dalam menjaga marwah profesi, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat integritas aparat penegak hukum.

Upacara turut diisi dengan pembacaan Tri Krama Adhyaksa, Trapsila Adhyaksa BerAKHLAK, serta Ikrar PERSAJA sebagai penguatan nilai-nilai integritas, tanggung jawab, dan komitmen dalam penegakan hukum yang berkeadilan.

Kajari Barito Timur, Rahmad Isnaini, menegaskan bahwa peringatan HUT PERSAJA ini menjadi momentum untuk memperkuat soliditas, disiplin, dan profesionalisme seluruh jajaran dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum.

Kejaksaan Negeri Barito Timur berkomitmen terus meningkatkan kinerja serta memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 H/2026 M, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban di wilayah setempat melalui pemeriksaan ante-mortem untuk memastikan kelayakan ternak sebelum disembelih.

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Barito Timur, Abinhin melalui Kepala Bidang Peternakan, Ratna Widyasari, mengatakan pemeriksaan ante-mortem dilakukan sebagai prosedur standar untuk menilai kondisi hewan kurban sebelum pemotongan.

"Pemeriksaan ante-mortem adalah pemeriksaan ternak sebelum disembelih untuk memastikan apakah hewan tersebut layak dijadikan kurban,” ujar Ratna, Rabu (6/5/2026).

Ratna menjelaskan, terdapat tiga aspek utama yang menjadi fokus penilaian, yakni usia hewan yang telah memenuhi syarat, kondisi fisik yang utuh dan tidak cacat, serta tidak menunjukkan gejala penyakit.

"Selanjutnya, hewan ternak harus bebas dari gejala penyakit,” tambahnya.

Hingga saat ini, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap sekitar 40 hingga 50 ekor sapi yang tersebar di sejumlah titik kantong ternak milik masyarakat.

Selain aspek kesehatan, ujar Ratna, pihaknya juga memprioritaskan hewan berjenis kelamin jantan. Kebijakan ini mengacu pada aturan pelarangan pemotongan sapi betina produktif guna menjaga keberlanjutan populasi ternak.

"Kami mengutamakan sapi jantan. Sapi betina hanya diperbolehkan jika sudah tidak produktif lagi, tidak bisa beranak, atau mengalami gangguan reproduksi sejak lahir,” jelas Ratna.

Pemeriksaan ini akan terus dilakukan secara berkala hingga menjelang hari penyembelihan kurban untuk memastikan seluruh hewan yang beredar memenuhi standar kesehatan dan ketentuan syariat. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Polsek Pematang Karau bersama pemerintah kecamatan dan warga melaksanakan penanaman jagung pipil di Desa Nagaleah, Kecamatan Pematang Karau, Rabu (6/5/2026), sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan nasional.

Kegiatan tersebut melibatkan Kapolsek Pematang Karau, IPDA Rikardo Hutahaean, Camat Pematang Karau, Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), Kepala Desa Nagaleah beserta perangkat, Ketua PKK, Babinsa 1012-06 Bambulung, serta masyarakat setempat.

Penanaman dilakukan di lahan seluas sekitar 2 hektare milik kelompok PKK Desa Nagaleah dengan menggunakan 18 kilogram bibit jagung. Dalam kesempatan itu, Polsek Pematang Karau juga menyerahkan bantuan 5 kilogram bibit jagung kepada warga.

Kapolsek Pematang Karau, IPDA Rikardo Hutahaean, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

"Pemanfaatan lahan secara produktif diharapkan mampu meningkatkan produksi jagung di wilayah Pematang Karau sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat,” ujarnya.

Selain penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi warga terkait manfaat budidaya jagung, baik dari sisi ekonomi maupun ketersediaan pangan. Hasil panen nantinya diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pasokan, termasuk ke Bulog Buntok.

Sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam mendorong pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Barito Timur.

Upaya serupa diharapkan terus berlanjut untuk memperkuat ketahanan pangan di daerah. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur menggelar panen perdana padi ladang dalam rangka penguatan ketahanan pangan di Desa Ampari Bura, Kecamatan Patangkep Tutui, Rabu (6/5/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Camat Patangkep Tutui, unsur muspika, serta masyarakat setempat.

Bupati Barito Timur, M. Yamin, menyampaikan bahwa panen perdana ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pertanian sebagai penopang utama ekonomi.

"Panen ini bukan sekadar kegiatan rutin, tetapi wujud nyata kerja keras petani sekaligus langkah menuju kemandirian pangan daerah,” ujarnya.

Ia mengapresiasi para petani yang dinilainya berperan penting dalam menjaga ketersediaan pangan di tengah berbagai tantangan global, termasuk potensi krisis pangan.

Menurut Yamin, pemerintah daerah akan terus mendukung sektor pertanian melalui peningkatan infrastruktur, penyediaan pupuk, serta pendampingan teknis oleh penyuluh pertanian.

"Keberhasilan panen di Desa Ampari Bura diharapkan menjadi contoh bagi wilayah lain untuk terus mengembangkan inovasi di sektor pertanian,” katanya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa sektor pertanian masih menghadapi sejumlah kendala, seperti perubahan iklim, keterbatasan pupuk, dan minimnya regenerasi petani muda.

Karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, petani, penyuluh, akademisi, dan pelaku usaha guna mewujudkan pertanian yang berkelanjutan dan berdaya saing.

M. Yamin mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dalam memperkuat ketahanan pangan daerah.

"Dengan kebersamaan, kita optimistis Barito Timur mampu menjadi daerah mandiri pangan menuju Gumi Jari Janang Kalalawah,” ujarnya.

Panen perdana tersebut secara resmi dibuka oleh Bupati sebagai simbol dimulainya penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Barito Timur. (zi/jp). 

KUALA PEMBUANG- Kepolisian Resor (Polres) Seruyan memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus selama satu bulan terakhir, Rabu (6/5/2026). Dalam periode tersebut, polisi mengamankan 10 tersangka dari tiga lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Seruyan.

Kegiatan pemusnahan dilakukan bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Seruyan di lingkungan Mapolres Seruyan sebagai bentuk komitmen penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika.

Kegiatan tersebut dihadiri Kajari Seruyan, Andre, Perwakilan OPD terkait, Kasat Resnakoba, IPTU Dwi Triyanto, jajaran Polres dan tamu undangan lainnya. 

Kapolres Seruyan, AKBP Beddy Suwendi mengatakan, para tersangka ditangkap di Kecamatan Seruyan Hilir, Danau Sembuluh, dan Hanau. Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita barang bukti narkotika dengan total berat lebih dari 109,82 gram.

"Sebanyak empat tersangka diamankan di Seruyan Hilir, sementara sisanya di wilayah Danau Sembuluh dan Hanau,” ujar Beddy di sela kegiatan.

Ia mengungkapkan, peredaran narkotika di wilayah perkebunan masih menjadi perhatian serius. Berdasarkan hasil pemeriksaan, sejumlah pengguna diketahui merupakan karyawan perusahaan perkebunan.

Untuk menekan penyalahgunaan narkoba, Polres Seruyan berencana meningkatkan kerja sama dengan pihak perusahaan, termasuk mendorong pelaksanaan tes urine secara berkala bagi karyawan.

"Kami akan berkoordinasi dengan perusahaan agar lingkungan kerja bebas dari narkoba,” katanya.

"Masyarakat tidak perlu takut. Kami menjamin perlindungan bagi pelapor,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan, Andre, menegaskan pihaknya akan menuntut tegas para pelaku, terutama yang berperan sebagai pengedar maupun bandar.

"Kami akan menyiapkan jaksa penuntut umum yang berintegritas. Rata-rata tuntutan di atas delapan tahun penjara sebagai efek jera,” ujarnya. (gan/jp). 

TAMIANG LAYANG- Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tamiang Layang melakukan sinkronisasi data Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Barito Timur, Rabu (6/5/2026). 

Langkah ini dilakukan untuk memastikan akurasi data sekaligus mendukung layanan publik yang inklusif.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan, Junaidi, tersebut merupakan tindak lanjut dari pemadanan dan validasi data yang sebelumnya dilakukan pada 27 April 2026 di lingkungan rutan.

Dalam proses sinkronisasi, dilakukan pemutakhiran data jumlah WBP. Per 6 Mei 2026, jumlah warga binaan tercatat meningkat dari 270 menjadi 276 orang. Perubahan ini menjadi dasar penting dalam menjaga ketepatan administrasi.

Selain pencocokan, kegiatan ini juga mencakup validasi identitas warga binaan guna memastikan kesesuaian data dengan kondisi riil. 

Rutan bersama Disdukcapil turut memastikan seluruh WBP memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid dan terintegrasi dalam sistem nasional, sehingga menghindari duplikasi data.

Kepala Rutan Kelas IIB Tamiang Layang, Agung Novarianto, mengatakan sinkronisasi data merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan data warga binaan.

"Ini penting untuk memastikan validitas data sekaligus mendukung tertib administrasi kependudukan,” ujarnya.

Ia menambahkan, data yang akurat juga mendukung pendaftaran WBP dalam program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) berbasis prinsip single data, one man one id. 

Dengan demikian, seluruh warga binaan diharapkan dapat memperoleh akses layanan kesehatan secara optimal. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Polsek Pematang Karau, Polres Barito Timur melakukan pengecekan ketersediaan air di embung wilayah Desa Muara Plantau, Kecamatan Pematang Karau, Rabu (6/5/2026), sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kegiatan ini difokuskan pada upaya memastikan kesiapan sumber air di daerah rawan karhutla, mengingat Desa Muara Plantau termasuk wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran cukup tinggi.

Pengecekan dipimpin Kapolsek Pematang Karau, IPDA Rikardo Hutahaean bersama personel, dengan meninjau langsung embung di area PT Heroes Green Energy. 

Pemeriksaan meliputi kondisi fisik embung, volume air, serta akses menuju lokasi guna memastikan kesiapan penggunaan saat kondisi darurat.

Selain itu, petugas juga melakukan pemantauan lingkungan sekitar sebagai bagian dari deteksi dini terhadap potensi munculnya titik api.

Kapolsek Pematang Karau, IPDA Rikardo Hutahaean, mengatakan ketersediaan sumber air menjadi faktor krusial dalam penanganan karhutla secara cepat dan efektif.

"Pengecekan ini untuk memastikan sumber air selalu siap digunakan sewaktu-waktu jika terjadi kebakaran, khususnya di wilayah rawan,” ujarnya.

Ia menambahkan, langkah preventif seperti ini penting untuk meminimalkan dampak karhutla sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan seluruh pihak.

Upaya pengecekan sarana pendukung penanggulangan karhutla akan terus dilakukan secara berkala guna memperkuat kesiapan di lapangan. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Polsek Dusun Tengah, Polres Barito Timur memantau pendistribusian Program Makan Bergizi (MBG) di sejumlah sekolah, Rabu (6/5/2026). Hasil pemantauan menunjukkan penyaluran kepada 1.970 siswa berjalan lancar, tertib, dan tepat sasaran tanpa keluhan.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program pemerintah tersebut sesuai prosedur dan menjangkau penerima manfaat. 

Distribusi terpusat di Dapur Mandiri SPPG Ampah Kota 1, Jalan Ampah–Buntok No. 30, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, yang dikelola Yayasan Khaleed Eijaz Swaad Saddan Raharja Sejahtera.

Sebanyak 1.970 siswa dari berbagai jenjang TK, SD/MI, SMP/MTs hingga SMA/MA menerima paket makanan. Selain itu, dilakukan uji organoleptik terhadap 19 porsi oleh perwakilan sekolah untuk memastikan mutu dan kelayakan konsumsi.

Menu yang disajikan meliputi nasi putih, ayam bumbu hitam, tempe karage saus teriyaki, tumis wortel dan kacang, serta buah kelengkeng. Susunan menu tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa guna menunjang aktivitas belajar.

Kapolsek Dusun Tengah, IPTU Suprayitno, mengatakan kehadiran Polri bertujuan memastikan distribusi berlangsung aman dan tepat sasaran.

"Kami melakukan monitoring dan pengumpulan bahan keterangan di lapangan. Hasilnya, kegiatan berjalan lancar tanpa kendala maupun keluhan dari penerima manfaat,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengawasan juga difokuskan pada aspek kualitas layanan dan keamanan di setiap tahapan distribusi.

Program Makan Bergizi diharapkan mampu membantu pemenuhan nutrisi siswa serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Barito Timur. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Layanan perpustakaan keliling dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur melakukan kunjungan perdana ke SDN 1 dan SDN 2 Tewah Pupuh, Kecamatan Benua Lima dalam rangka program peningkatan budaya baca masyarakat di wilayah pedalaman.

Kunjungan tersebut menjadi perhatian tersendiri bagi pihak sekolah. Sejumlah guru mengungkapkan bahwa layanan perpustakaan keliling baru pertama kali hadir di dua sekolah tersebut setelah puluhan tahun mereka bertugas.

"Saya mengajar sejak 1990 di sekolah ini, dan baru tahun 2026 ini kami merasakan langsung kunjungan perpustakaan keliling,” ujar salah satu guru senior di SDN 1 Tewah Pupuh.

Hal senada disampaikan Kepala SDN 2 Tewah Pupuh di Marandi yang menyebut kunjungan tersebut sebagai momentum penting dalam mendukung literasi siswa di wilayah yang relatif jauh dari pusat layanan kabupaten.

Kehadiran mobil perpustakaan keliling disambut antusias oleh para siswa. Begitu kendaraan layanan literasi tersebut tiba, anak-anak langsung berkerumun dan memilih berbagai koleksi buku yang tersedia.

Mereka terlihat antusias membaca beragam jenis bacaan, mulai dari buku cerita, pengetahuan umum, hingga buku bergambar edukatif. Tidak hanya siswa, para guru juga turut memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencari bahan bacaan rekreatif dan penunjang pembelajaran.

Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur, Ari Panan Putut Lelu, menyampaikan bahwa program perpustakaan keliling merupakan upaya memperluas akses literasi sekaligus mempertahankan budaya membaca konvensional di tengah pesatnya perkembangan media digital.

"Program ini bertujuan mendekatkan layanan literasi kepada masyarakat yang berada jauh dari pusat kabupaten. Kami ingin kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan langsung melalui layanan yang bermanfaat,” ujarnya, Rabu (6/5/2026). 

Kegiatan perpustakaan keliling ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan layanan publik, khususnya di bidang pendidikan dan literasi, kepada masyarakat di wilayah terpencil.

Dengan hadirnya layanan tersebut, ia berharap minat baca masyarakat, terutama pelajar, dapat terus meningkat sebagai fondasi penguatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Barito Timur. (zi/jp). 

TANJUNG- Satuan Reserse Narkoba Polres Tabalong kembali mengungkap dugaan kasus penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman di wilayah Kabupaten Tabalong, Minggu (3/5/2026) pagi.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo melalui Kasi Humas Iptu Heri Siswoyo, Rabu (6/5/2026), menjelaskan pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas transaksi narkotika di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak.

Menindaklanjuti informasi itu, petugas melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Ir. P.H.M Noor, Kelurahan Mabuun. 

Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial FAH (32), warga Desa Sungai Buluh, Kecamatan Kelua.

Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan satu bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat bersih 0,07 gram. Barang tersebut disimpan di belakang gawai milik terduga pelaku.

Selain itu, dua unit gawai turut diamankan sebagai barang bukti.

Saat ini, terduga pelaku beserta barang bukti telah dibawa ke Polres Tabalong untuk menjalani proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut. (fah/jp). 

TANJUNG- Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polres Tabalong rutin melakukan pemeriksaan keamanan pangan, sanitasi lingkungan, serta kandungan gizi makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Bhayangkari Polres Tabalong, Rabu (6/5/2026).

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan makanan bergizi gratis (MBG) yang didistribusikan kepada masyarakat memenuhi standar kesehatan dan aman dikonsumsi.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung SPPG Yayasan Bhayangkari Polres Tabalong ini dipimpin Kasi Dokkes Polres Tabalong, AIPTU Syarif Riswandi. Petugas kesehatan dijadwalkan setiap hari guna mengawasi kualitas makanan sebelum disalurkan.

Dalam uji keamanan pangan, tim melakukan pemeriksaan organoleptik terhadap menu berupa nasi putih, ayam popcorn, tahu bacam, pakcoy, dan jeruk santang. Hasilnya, seluruh makanan dinyatakan layak konsumsi dari aspek bau, rasa, warna, dan kondisi fisik.

Tim juga melakukan inspeksi sanitasi lingkungan meliputi area luar, ruang pengolahan, hingga aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi sanitasi tergolong baik.

Selain itu, kualitas air bersih turut diuji menggunakan parameter Total Dissolved Solids (TDS) dengan hasil 58 ppm, masih di bawah ambang batas 500 mg/L, sehingga dinyatakan aman.

Dari sisi gizi, menu yang disajikan mengandung energi 508,9 kkal, protein 26,1 gram, lemak 22,8 gram, karbohidrat 50,6 gram, dan serat 3,5 gram. Kandungan tersebut dinilai cukup mendukung kebutuhan gizi harian.

Tim pemeriksa yang terdiri dari AIPDA H.R.M. Munthe, BRIPDA M. Rizki, dan Lutfi, S.Gz juga memberikan sejumlah rekomendasi, antara lain peningkatan kebersihan dapur, penggunaan alat pelindung diri, pemisahan alat pengolahan, serta pengelolaan menu agar tidak mudah basi.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo J. melalui Kasi Humas IPTU Heri Siswoyo, menyatakan kegiatan ini merupakan komitmen dalam menjamin kualitas makanan bagi masyarakat.

"Pemeriksaan rutin ini diharapkan memastikan makanan yang diproduksi higienis, aman, dan bergizi bagi penerima manfaat,” ujarnya.

Polres Tabalong akan terus melakukan pengawasan berkala guna menjaga standar mutu makanan serta mendukung peningkatan gizi masyarakat. (fah/jp). 

BANJARBARU- Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin menerima penghargaan Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah Regional Kalimantan 2026 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Platinum Balikpapan, Selasa (5/5/2026) malam.

Penghargaan diberikan atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menurunkan angka stunting dan kemiskinan, yang dinilai menjadi indikator penting peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam ajang tersebut, Kalsel meraih nilai tertinggi kategori penanganan stunting dan kemiskinan tingkat provinsi di Regional Kalimantan. Secara nasional, Kalimantan Selatan menempati posisi terbaik kedua.

Direktur Utama Tempo Media, Arif Zulkifli, menyerahkan langsung piala penghargaan kepada Gubernur H Muhidin dalam rangkaian kegiatan yang dihadiri kepala daerah se-Kalimantan.

"Hari ini kita menghadiri penyerahan apresiasi dari Menteri Dalam Negeri kepada pemerintah daerah yang berprestasi di Regional Kalimantan,” ujar H Muhidin.

H Muhidin menegaskan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dan bentuk komitmen berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya kelompok rentan.

"Keberhasilan ini adalah hasil kerja bersama dalam menekan angka stunting dan kemiskinan secara signifikan,” katanya.

Selain penghargaan, Pemprov Kalsel juga menerima bantuan dana sebesar Rp3 miliar untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan dan stunting. Bantuan tersebut diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Ajang apresiasi itu diikuti 24 pemerintah daerah di wilayah Kalimantan dengan berbagai kategori penilaian, antara lain pengendalian inflasi, penurunan pengangguran, inovasi pembiayaan daerah, serta peningkatan ekonomi daerah.

Bagi H Muhidin, penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus memperkuat program strategis pemerintah daerah agar penurunan stunting dan kemiskinan dapat berlangsung merata hingga tingkat desa.

Penghargaan ini juga menambah capaian Pemerintah Provinsi Kalsel pada 2026. Sebelumnya, pada 27 April 2026, H Muhidin menjadi satu-satunya kepala daerah di luar Pulau Jawa yang masuk lima besar nasional dalam kategori penyelenggaraan pemerintahan daerah berkinerja tinggi.

Capaian tersebut sekaligus menjadi kado ulang tahun ke-68 Gubernur H Muhidin yang diperingati pada 6 Mei 2026.

Selain Pemprov Kalsel, sejumlah bupati di wilayah Kalimantan turut menerima penghargaan dan menghadiri kegiatan tersebut. (mr/ali/jp). 

BALIKPAPAN- Bupati Kapuas, HM. Wiyatno didampingi Sekretaris Daerah Usis I Sangkai menghadiri kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 di Platinum Hotel and Convention Hall Balikpapan.

Kegiatan yang digelar pemerintah pusat tersebut memberikan penghargaan kepada daerah dengan capaian kinerja terbaik dalam sejumlah sektor strategis, meliputi pengendalian inflasi, penurunan angka pengangguran, pengentasan kemiskinan dan stunting, serta inovasi pembiayaan pembangunan melalui creative financing.

Dalam sambutannya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, mengatakan apresiasi tersebut merupakan bentuk penghargaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja unggul dan inovatif.

"Keberhasilan dalam menekan inflasi menunjukkan kemampuan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan berbagai pemangku kepentingan,” ujar Tito.

Ia menambahkan, capaian dalam menurunkan angka pengangguran, kemiskinan, dan stunting menjadi indikator penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Tito, tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks akibat dinamika ekonomi global, perubahan iklim, dan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah dituntut terus berinovasi serta bekerja secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Selain itu, inovasi pembiayaan pembangunan melalui creative financing dinilai menjadi bukti kemampuan daerah dalam mencari alternatif pendanaan di tengah keterbatasan fiskal.

"Saya berharap penghargaan ini tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga menjadi motivasi bagi seluruh pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Mendagri juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah dan jajaran pemerintah daerah yang dinilai mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat melalui berbagai program pembangunan.

Pemerintah pusat, lanjut Tito, akan terus mendukung penguatan kapasitas pemerintah daerah melalui pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi kebijakan. (fah/hru/jp). 

BANJARMASIN- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerima rekomendasi DPRD Provinsi Kalsel terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintahan.

Gubernur Kalsel, H Muhidin yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi, Muhammad Syarifuddin, menghadiri rapat paripurna penyampaian rekomendasi tersebut di Gedung DPRD Kalsel, Selasa (5/5/2026).

"Atas nama Pemprov Kalsel, kami menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah membahas serta memberikan rekomendasi terhadap LKPj Gubernur 2025. Ini akan menjadi bahan penting untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah,” ujar Syarifuddin.

Ia menyebut, bahwa capaian pembangunan tahun 2025 menunjukkan tren positif dan menjadi pijakan untuk menjawab berbagai tantangan ke depan, terutama terkait peningkatan kualitas layanan publik dan pemerataan pembangunan.

Sejumlah isu strategis turut menjadi perhatian, di antaranya keberlanjutan sektor pendidikan dan kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketenagakerjaan, serta transformasi ekonomi daerah.

Menjawab hal tersebut, Pemprov Kalsel akan mengarahkan kebijakan yang lebih terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada hasil, dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan ekonomi berbasis nilai tambah.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Desy Octaviasari, menyampaikan bahwa rekomendasi DPRD merupakan hasil evaluasi strategis yang akan menjadi acuan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan tahun berikutnya.

"Rekomendasi ini menjadi penghubung antara evaluasi kinerja dengan perencanaan pembangunan ke depan, sekaligus memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia menegaskan, tindak lanjut atas rekomendasi DPRD menjadi indikator penting komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Rapat paripurna juga diisi dengan penyampaian laporan pembahasan DPRD terhadap usulan pembentukan calon daerah otonom baru Kabupaten Kambatang Lima di Kalimantan Selatan. (sal/ali/jp). 

BANJARMASIN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Banjarmasin, Selasa (5/5/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Dr. H Supian HK, S.H., M.H., dan dihadiri jajaran pemerintah provinsi yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kalsel, Muhammad Syarifuddin, M.Pd., mewakili Gubernur Kalsel.

Penyampaian rekomendasi DPRD dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, Desy Oktavia Sari. Dalam laporannya, ia menegaskan bahwa penyusunan rekomendasi berpedoman pada sejumlah regulasi, antara lain Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, serta ketentuan teknis lainnya terkait evaluasi LKPj.

Desy menekankan bahwa rekomendasi DPRD merupakan bagian penting dari mekanisme tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan, sekaligus menjadi instrumen evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

"Rekomendasi DPRD bukan sekadar catatan administratif, tetapi merupakan bentuk evaluasi, koreksi, dan arahan yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam upaya perbaikan kinerja ke depan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, bahwa seluruh rekomendasi DPRD wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah serta diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, termasuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Adapun sejumlah sektor yang menjadi perhatian DPRD meliputi bidang pemerintahan, hukum dan HAM, ekonomi dan keuangan, pembangunan dan infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat. 

DPRD mendorong penguatan reformasi birokrasi, peningkatan layanan publik berbasis digital, optimalisasi pendapatan daerah, percepatan pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan.

DPRD Kalsel juga menyatakan akan melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi tersebut. Setiap bentuk pengabaian atau pelaksanaan yang tidak optimal akan menjadi catatan dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah. (sar/ali/jp). 

BANJARMASIN- Panglima Kodam XXII/Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin, menegaskan pentingnya peran media dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah saat menghadiri kegiatan “Gerak Bersama” bersama insan pers Kalimantan Selatan, Selasa (5/5/2026).

Kegiatan yang digelar di Makorem 101/Antasari ini diikuti Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus, pejabat utama Kodam XXII/Tambun Bungai, jajaran Korem 101/Antasari, serta puluhan wartawan dari berbagai platform media.

Acara diawali dengan pengecekan kesehatan, senam pemanasan, dan dilanjutkan jalan santai mengelilingi kawasan Siring Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan Kapten Piere Tendean, dengan titik start dan finis di halaman Makorem 101/Antasari.

Mengusung tema “Sinergi TNI dan Pers: Langkah Bersama untuk Banua yang Aman, Damai, dan Sejahtera”, kegiatan ini menjadi ajang mempererat hubungan antara TNI dan media.

Mayjen TNI Zainul Arifin menegaskan bahwa media memiliki peran strategis sebagai pilar keempat demokrasi. Menurutnya, TNI membutuhkan dukungan pers dalam menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, dan menyejukkan masyarakat.

"TNI tidak bisa bekerja sendiri. Peran media sangat penting dalam menyampaikan informasi yang benar dan membangun,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan olahraga bersama ini bukan sekadar menjaga kebugaran, tetapi juga menjadi momentum memperkuat silaturahmi antara TNI dan insan pers di Kalimantan Selatan.

Dalam konteks perkembangan informasi yang semakin cepat, Zainul juga menekankan pentingnya peran media dalam menangkal hoaks. Ia berharap sinergi yang terjalin dapat menciptakan ruang informasi yang sehat, transparan, dan kredibel.

"Kami terbuka terhadap masukan konstruktif. Sinergi yang kuat akan memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat, sekaligus menjaga kedaulatan informasi publik,” katanya.

Sementara itu, Ketua PWI Kalimantan Selatan, Zainal Helmie, menyambut positif kegiatan tersebut. Ia menilai hubungan antara TNI dan pers di daerah sudah terjalin baik dan perlu terus diperkuat.

"Kami siap bersinergi dalam menyajikan informasi yang akurat dan objektif kepada masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan organisasi pers seperti SMSI, JMSI, IJTI, dan PRSSNI Kalimantan Selatan, serta pimpinan media dan lembaga penyiaran di daerah.

Acara ditutup dengan pembagian doorprize, penyerahan tali asih, serta sesi foto bersama. (qi/rl/jp).