KUALA KAPUAS- Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kapuas menindak aksi balap liar dan kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis di sejumlah ruas jalan Kota Kuala Kapuas, Sabtu (5/9/2026) malam. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 19 unit kendaraan ditilang. 

Penindakan berlangsung mulai pukul 21.00 WIB hingga selesai. Petugas menyasar sejumlah ruas jalan yang dinilai rawan aksi balap liar, yakni Jalan Pemuda, Jalan A. Yani, dan Jalan Tambun Bungai, Kuala Kapuas.

Penindakan dilakukan dengan sistem hunting. Personel Satlantas menyasar pengendara yang diduga melakukan aksi balap liar serta kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis.

Sebanyak 19 unit kendaraan yang ditemukan melakukan pelanggaran dikenakan sanksi tilang. Penindakan tersebut dilakukan sebagai upaya memberikan efek jera sekaligus menekan potensi kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran di wilayah Kota Kuala Kapuas.

Kapolres Kapuas, AKBP Rina Perwitasari melalui Kasat Lantas Polres Kapuas, AKP Aries Gunawan, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

Penindakan terhadap aksi balap liar dan penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis juga dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas serta menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan.

Selain menekan angka kecelakaan, penindakan tersebut diarahkan untuk mewujudkan Kuala Kapuas yang bebas dari penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi.

Kegiatan penindakan melibatkan Kaurbinopsnal Satlantas, Kanit Gakkum Satlantas, Kanit Turjagwali Satlantas, serta personel Satlantas Polres Kapuas.

Ia menegaskan pentingnya upaya kepolisian dalam menjaga keselamatan masyarakat serta menciptakan situasi lalu lintas yang kondusif.

Penindakan secara berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas, sekaligus mencegah aksi balap liar dan penggunaan kendaraan dengan spesifikasi yang tidak sesuai ketentuan di wilayah hukum Polres Kapuas. (fah/jp).

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang perempuan berinisial B (27) dan menyita 10 paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu.

"B diamankan petugas pada Kamis (3/9/2026) sekitar pukul 13.30 WIB di sebuah rumah yang berada di wilayah Desa Timpah," kata Kapolres Kapuas, AKBP Rina Perwitasari melalui Kasat Resnarkoba Polres Kapuas, AKP Budi Utomo, Minggu (6/9/2026). 

Ia menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima polisi pada Rabu (2/9/2026). Informasi itu menyebut adanya dugaan aktivitas peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seorang perempuan di wilayah Desa Timpah.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Kasatresnarkoba Polres Kapuas, AKP Budi Utomo bersama personel Satresnarkoba melakukan serangkaian penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut.

Dari hasil penyelidikan, petugas memperoleh informasi bahwa B berada di sebuah rumah di Desa Timpah. Polisi kemudian mendatangi lokasi dan mengamankan B.

Petugas selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dengan disaksikan Ketua RT setempat. Dalam penggeledahan itu, polisi menemukan 10 paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu.

Barang bukti tersebut memiliki berat bruto sekitar 1,68 gram.

Tak hanya paket yang diduga berisi sabu, petugas juga menemukan sejumlah barang lainnya yang diduga berkaitan dengan aktivitas narkotika. Barang-barang tersebut yakni satu pack plastik klip, satu unit timbangan digital, satu sendok sabu yang terbuat dari sedotan, dua dompet, satu unit handphone, serta uang tunai sebesar Rp6,3 juta.

Dalam pemeriksaan awal, B mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan petugas tersebut merupakan miliknya.

Selanjutnya, B bersama seluruh barang bukti diamankan ke Polres Kapuas untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

 Dalam perkara tersebut, B dipersangkakan dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. (fah/jp). 

TAMIANG LAYANG- Gubernur Kalimantan Tengah, H Agustiar Sabran memberikan dukungan konsumsi bagi petugas yang menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Barito Timur. 

Sebanyak 200 paket bubur kacang hijau dan 200 butir telur rebus disalurkan ke Posko Terpadu Gabungan Penanganan Karhutla Barito Timur, Minggu (6/9/2026).

Bantuan tersebut disalurkan melalui Catering Murakata Tamiang Layang dan diterima Posko Karhutla melalui Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Damkar Barito Timur, Ahmad Gazali.

Kalaksa BPBD Damkar Bartim, Ahmad Gazali mengapresiasi perhatian dan dukungan yang diberikan Gubernur Kalteng kepada personel gabungan yang masih berjibaku menangani dan mengendalikan karhutla di wilayah Barito Timur.

"Terima kasih kepada Bapak Gubernur Kalimantan Tengah atas bantuan dan perhatiannya kepada petugas yang sedang melaksanakan tugas penanganan karhutla,” ujar Ahmad Gazali.

Menurut dia, bantuan makanan tersebut bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan energi personel selama menjalankan tugas, baik di posko maupun di lapangan.

"Bubur kacang hijau dan telur rebus ini sangat bermanfaat untuk membantu memenuhi kebutuhan energi para petugas yang melaksanakan tugas penanganan karhutla,” katanya.

Ia berharap dukungan dari pemerintah daerah dan berbagai pihak terus berlanjut sehingga penanganan karhutla di Kabupaten Barito Timur dapat berjalan optimal.

Selanjutnya, bantuan konsumsi tersebut dibagikan kepada personel yang tergabung dalam Posko Terpadu Gabungan Penanganan Karhutla Barito Timur Tahun 2026 untuk menunjang kebutuhan energi selama bertugas. (zi/jp).

TAMIANG LAYANG- Bupati Barito Timur, M. Yamin mengajak jemaat Resort Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Tamiang Layang Utara turut membantu pemerintah menyosialisasikan bahaya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kepada masyarakat. 

Hal itu disampaikan Bupati Barito Timur, M. Yamin saat meresmikan Resort GKE Tamiang Layang Utara, Sabtu (5/9/2026).

Kegiatan peresmian sekaligus pelantikan Majelis Pertimbangan (MP), Majelis Resort (MR), dan Badan Pemeriksa Perbendaharaan (BPP) Resort GKE Tamiang Layang Utara periode 2026–2031 tersebut turut dihadiri Sekda Barito Timur, perwakilan Polres Bartim, jajaran Sinode GKE, Majelis Perwakilan Sinode Wilayah Kabupaten Barito Timur, perwakilan Kantor Kementerian Agama, kepala SOPD, camat, lurah dan kepala desa serta para ketua resort dan ketua jemaat se-Resort GKE Tamiang Layang Utara.

Bupati M. Yamin mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya menghadapi kondisi karhutla yang semakin parah. Sebelumnya, pemerintah telah melakukan roadshow ke sejumlah desa untuk menyosialisasikan bahaya karhutla, serta mengikuti rapat koordinasi terkait penanganan bencana tersebut di Palangkaraya.

Menurutnya, kondisi karhutla saat ini sudah masuk situasi darurat bencana. Kebakaran terjadi di sejumlah wilayah dan asap mulai mengganggu aktivitas serta kehidupan masyarakat. 

Oleh karena itu, M. Yamin mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk jemaat GKE, untuk bersama-sama menghadapi kondisi tersebut dengan tetap berdoa sesuai keyakinan masing-masing serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.

Ia meminta sosialisasi bahaya karhutla dilakukan mulai dari lingkungan keluarga, kelompok masyarakat, hingga wilayah masing-masing, termasuk kecamatan, desa, dan RT. Masyarakat perlu memahami bahwa kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga berdampak luas terhadap berbagai sisi kehidupan.

Bupati M. Yamin juga mengingatkan masyarakat mengenai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026 yang mengamanatkan agar masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan dengan alasan apa pun, baik untuk pertanian, perkebunan, pertambangan maupun kegiatan lainnya. 

Ia berharap imbauan dan peringatan pemerintah tersebut dapat dipatuhi demi mencegah karhutla semakin meluas.

Selain berdampak terhadap lingkungan, karhutla juga berpotensi menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dan lainnya. 

"Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mencegahnya demi kenyamanan bersama," tandasnya. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Bupati Barito Timur, M. Yamin, menegaskan pentingnya peran lembaga keagamaan dalam memperkuat toleransi, persatuan, serta pembinaan generasi muda.

Hal itu disampaikan Bupati M. Yamin saat meresmikan Resort Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Tamiang Layang Utara, Sabtu (5/9/2026).

Resort GKE Tamiang Layang Utara merupakan resort baru hasil pemekaran dari Resort GKE Tamiang Layang. Peresmian tersebut dirangkai dengan Sinode Resort I serta pelantikan Majelis Pertimbangan (MP), Majelis Resort (MR), dan Badan Pemeriksa Perbendaharaan (BPP) Resort GKE Tamiang Layang Utara periode 2026–2031.

Bupati M. Yamin menyampaikan apresiasi kepada panitia, pengurus resort dan jemaat, kelompok pelayanan, masyarakat, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi hingga terbentuknya resort baru tersebut.

 "Atas nama keluarga dan Pemerintah Kabupaten Barito Timur, saya mengucapkan selamat atas diresmikannya Resort GKE Tamiang Layang Utara. Ini merupakan momentum penting bagi kita semua,” kata M. Yamin.

Menurutnya, keberadaan lembaga keagamaan tidak hanya berkaitan dengan kehidupan spiritual, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membangun kehidupan masyarakat yang rukun dan harmonis.

Ia berharap Resort GKE Tamiang Layang Utara dapat menjadi mitra pemerintah daerah dalam meningkatkan pembinaan umat dan generasi muda.

 "Harapan kami, resort ini terus memberikan dukungan kepada pemerintah daerah, pembinaan kepada umat, dan terutama kepada generasi muda kita agar ke depan menjadi lebih baik dan lebih maju,” ujarnya.

M. Yamin menekankan, bahwa keberagaman agama dan keyakinan merupakan kekuatan yang harus dijaga bersama. Menurutnya, perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan menjadi modal dalam memperkuat persaudaraan dan persatuan.

"Kita harus terus merekatkan rasa kebangsaan dan mempersatukan seluruh umat, apa pun agama dan keyakinannya. Kita semua berbakti kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai dengan keyakinan masing-masing,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi dan toleransi, baik antara pemerintah dengan umat beragama maupun antarsesama umat.

"Keberagaman kita merupakan sebuah kebahagiaan dan anugerah. Karena itu, keberagaman harus kita dukung dan kita padukan untuk memperkuat persaudaraan, sinergisitas, kebersamaan, dan toleransi,” tegasnya.

Kepada pengurus MP, MR, dan BPP Resort GKE Tamiang Layang Utara periode 2026–2031, M. Yamin berpesan agar amanah yang diberikan dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan kasih.

"Selamat atas amanah yang dipercayakan. Mari kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan kasih,” pesannya.

Pemerintah Kabupaten Barito Timur, lanjut M. Yamin, berkomitmen mendukung Resort GKE Tamiang Layang Utara sebagai mitra dalam membangun masyarakat yang rukun, harmonis, toleran, dan sejahtera.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

"Mari bersama-sama merajut persaudaraan, memperkuat sinergisitas, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta menjaga kebersamaan dan toleransi,” katanya.

Kegiatan peresmian dan pelantikan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur, perwakilan Polres Bartim, jajaran Sinode GKE, Majelis Perwakilan Sinode Wilayah Kabupaten Barito Timur, perwakilan Kantor Kementerian Agama, kepala SOPD, camat, lurah dan kepala desa serta para ketua resort dan ketua jemaat se-Resort GKE Tamiang Layang Utara.

M. Yamin berharap kehadiran Resort GKE Tamiang Layang Utara semakin memperkuat kehidupan keagamaan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya masyarakat Barito Timur yang rukun, harmonis, dan sejahtera.

"Pemerintah Kabupaten Barito Timur sangat mendukung Resort GKE Tamiang Layang Utara sebagai mitra dalam membangun masyarakat yang rukun, harmonis, dan sejahtera. Mari bersama mewujudkan Barito Timur SEGAH,” pungkasnya. (zi/jp). 

BANJARMASIN- Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Riza Muttaqin memimpin langsung pengamanan Pembukaan Rapat Anggota Cabang (RAC) PERADI Banjarmasin Tahun 2026 di salah satu hotel di Jalan A. Yani KM 4,5, Kecamatan Banjarmasin Timur, Sabtu (5/9/2026) siang.

Pengamanan melibatkan personel Polresta Banjarmasin dan Polsek Banjarmasin Timur dari sejumlah satuan fungsi. Personel ditempatkan di sejumlah titik, mulai dari pintu masuk hotel, area parkir, hingga ruang utama tempat berlangsungnya rapat.

Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Riza Muttaqin juga memimpin apel kesiapan personel sekaligus melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan pengamanan berjalan sesuai dengan situasi dan kebutuhan selama kegiatan berlangsung.

Kehadiran langsung pimpinan kepolisian di lokasi merupakan bagian dari upaya memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar.

Pengamanan dilakukan hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai, dengan mengedepankan langkah preventif serta koordinasi antara petugas kepolisian dan panitia penyelenggara. (fah/jp). 

TAMIANG LAYANG- Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPD PPNI) Kabupaten Barito Timur membagikan 2.000 masker medis secara gratis kepada masyarakat sebagai upaya membantu mencegah dampak kesehatan akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Sabtu (5/9/2026).

Aksi bakti sosial dan pengabdian kepada masyarakat tersebut dilaksanakan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, pembagian masker dilakukan serentak di seluruh kecamatan di Kabupaten Barito Timur melalui koordinasi 12 komisariat PPNI.

Pembagian masker kemudian dilanjutkan pada sore hari di kawasan depan Kantor Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Kegiatan ini melibatkan perwakilan dari seluruh komisariat PPNI yang ada di wilayah tersebut, dan diikuti oleh Bupati Barito Timur, M. Yamin. 

Sekretaris DPD PPNI Barito Timur sekaligus penanggung jawab lapangan, Titis Dira Karruri, mengatakan pembagian masker merupakan bentuk kepedulian insan keperawatan sekaligus langkah konkret untuk membantu pemerintah daerah menghadapi dampak kesehatan akibat kabut asap.

"Pembagian masker ini merupakan upaya konkret perawat di Barito Timur untuk ikut ambil bagian bersama pemerintah daerah dalam penanggulangan dampak kesehatan akibat kabut asap,” ujar Titis.

Menurut Titis, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir berdampak terhadap kualitas udara di Barito Timur. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Merespons kondisi itu, para perawat dari 12 komisariat PPNI turun langsung ke lapangan. Selain membagikan masker, mereka juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai upaya menjaga kesehatan selama terjadi kabut asap.

Masyarakat diimbau menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah dan mengurangi kegiatan di luar ruangan apabila tidak mendesak. Warga juga dianjurkan memperbanyak konsumsi air putih serta menjaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi buah dan sayuran.

Sementara itu, Ketua DPD PPNI Barito Timur, Ns. Nelwan Adrius, S.Kep., mengatakan sebanyak 20.000 masker disiapkan untuk dibagikan dalam kegiatan tersebut.

Ia menegaskan, aksi sosial tersebut merupakan bentuk komitmen dan pengabdian profesi perawat untuk hadir di tengah masyarakat, khususnya ketika terjadi ancaman kesehatan akibat karhutla dan kabut asap.

"Kami mengimbau masyarakat, terutama kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan anak-anak, untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Perbanyak minum air putih, konsumsi buah dan sayuran, serta gunakan masker apabila harus keluar rumah,” kata Nelwan.

Nelwan juga mengingatkan masyarakat agar segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami keluhan yang diduga berkaitan dengan paparan kabut asap.

Keluhan yang perlu mendapat perhatian antara lain batuk atau pilek yang tidak kunjung sembuh, sesak napas, dada terasa berat, hingga nyeri dada.

Ia turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh perawat di Kabupaten Barito Timur yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

"Terima kasih kepada seluruh perawat di Kabupaten Barito Timur yang telah berpartisipasi dan bergandengan tangan sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar,” ujarnya.

Aksi pembagian masker tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Sejumlah warga mengapresiasi langkah PPNI Barito Timur yang turun langsung membantu masyarakat di tengah kondisi kabut asap dalam beberapa hari terakhir.

Melalui kegiatan ini, PPNI Barito Timur berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan, khususnya kesehatan saluran pernapasan, semakin meningkat.

PPNI Barito Timur juga mengajak seluruh pihak bersama-sama mencegah dan menghentikan praktik pembakaran lahan yang dapat memperburuk kualitas udara serta meningkatkan risiko kesehatan bagi masyarakat. (zi/jp). 

MARABAHAN- Warga Ray 17 Desa Beringin RT. 07, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Musala Darul Aman, Sabtu (5/9/2026).

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut dihadiri warga setempat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perangkat desa. Kegiatan berlangsung khidmat dengan rangkaian acara berupa pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan sholawat.

Dalam kegiatan tersebut, panitia menghadirkan Ustaz Abdulrahman Hamid sebagai penceramah. Dalam tausiyahnya, ia mengajak jamaah meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga persatuan serta menerapkan nilai-nilai Islam, baik di lingkungan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

"Maulid ini bukan hanya seremonial. Mari kita jadikan momentum untuk meneladani sifat jujur, amanah, dan kasih sayang Nabi Muhammad SAW dalam bertetangga dan bermasyarakat," ujar Ustaz Abdulrahman.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya kegiatan tersebut dengan lancar. Ia turut menyampaikan terima kasih kepada warga dan para donatur yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan acara.

Kegiatan kemudian ditutup dengan doa bersama, pembacaan sholawat, dan ramah tamah yang diikuti warga.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antarwarga sekaligus meningkatkan kecintaan dan keteladanan terhadap Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. (fah/jp). 

TAMIANG LAYANG- Bupati Barito Timur, M. Yamin meninjau Posko Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di halaman GPU Mantawara, Tamiang Layang, Sabtu (5/9/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan personel dan sarana pendukung dalam menghadapi karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Barito Timur.

Dalam peninjauan tersebut, M. Yamin mengecek kesiapsiagaan personel sekaligus memastikan koordinasi antarunsur berjalan optimal. Posko tersebut menjadi salah satu pusat koordinasi pemerintah daerah dalam upaya penanganan dan antisipasi dampak karhutla.

Berdasarkan jadwal piket, personel yang bertugas pada Sabtu berasal dari BPKAD, Dinas Transnaker, Dinas Dukcapil, BKPSDM, TNI, Polri, dan ORARI. Mereka dituntut dalam kondisi sehat dan siap menjalankan tugas selama 24 jam sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Bupati M. Yamin mengapresiasi seluruh personel yang telah menjalankan tugas dan mendukung pemerintah daerah dalam menghadapi situasi karhutla.

"Terima kasih kepada seluruh petugas yang sudah melaksanakan tugas dan siap siaga. Tetap semangat dalam menjalankan tugas dan yang paling penting selalu menjaga kesehatan,” kata M. Yamin.

Ia meminta seluruh personel mempertahankan kekompakan dan meningkatkan kesiapsiagaan. Dengan koordinasi yang baik, penanganan diharapkan dapat dilakukan secara cepat apabila sewaktu-waktu terjadi kondisi darurat.

Posko Karhutla Kabupaten Barito Timur dibentuk sebagai langkah antisipasi dan mitigasi menyikapi meluasnya kebakaran hutan dan lahan. Keberadaan posko juga diarahkan untuk mengantisipasi berbagai dampak yang dapat ditimbulkan, seperti meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), diare, kekeringan, serta kondisi lainnya.

Selain dukungan personel, posko dilengkapi sarana pendukung, antara lain ambulans dan tenaga medis, kendaraan patroli, mobil pemadam kebakaran, serta mobil tangki air untuk menunjang penanganan karhutla di lapangan. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Polsek Dusun Tengah bersama Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Barito Timur wilayah Ampah membagikan masker gratis kepada masyarakat di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Sabtu (5/9/2026) pagi.

Kegiatan tersebut berlangsung di Simpang Empat Bundaran Ampah. Personel Polsek Dusun Tengah bersama Ketua PPNI Kabupaten Barito Timur membagikan masker kepada masyarakat yang melintas sekaligus mengedukasi warga mengenai pentingnya penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso melalui Kapolsek Dusun Tengah, IPTU Stefanus Rantealo, mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda PPNI Kabupaten Barito Timur yang sebelumnya telah berkoordinasi dengan Polsek Dusun Tengah.

"Ini merupakan agenda dari PPNI Kabupaten Barito Timur yang telah menyurati kami untuk melaksanakan kegiatan pembagian masker gratis kepada masyarakat. Sebagai bentuk sinergitas dan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, kami turut bersama-sama membagikan masker,” ujar Stefanus.

Menurutnya, penggunaan masker penting dilakukan masyarakat, khususnya saat beraktivitas di luar rumah selama kondisi kabut asap masih terjadi.

"Kami berharap masyarakat semakin disiplin menggunakan masker apabila melakukan aktivitas di luar rumah, guna mengurangi risiko gangguan pernapasan dan ISPA,” katanya.

IPTU Stefanus juga menyampaikan apresiasi kepada Puskesmas Ampah beserta seluruh staf yang turut mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

"Terima kasih kepada pihak Puskesmas Ampah beserta staf atas dukungannya dalam pelaksanaan kegiatan hari ini. Semoga kondisi kabut asap ini segera berlalu dan masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman,” pungkasnya. (zi/jp). 

NANGA BULIK- Kepolisian Resor (Polres) Lamandau, Polda Kalimantan Tengah, memusnahkan barang bukti narkotika berupa 7.216,49 gram atau sekitar 7,2 kilogram sabu dan 69 butir pil inex hasil pengungkapan empat perkara sepanjang Juli hingga Agustus 2026.

Jika menggunakan estimasi harga Rp1,5 juta per gram, sabu yang dimusnahkan tersebut bernilai sekitar Rp10,82 miliar.

Pemusnahan barang bukti dilakukan pada Jum'at (4/9/2026). Kapolres Lamandau, AKBP Eko Yusmiarto melalui Kasat Resnarkoba AKP Fery Endro Priyawanto, mengatakan barang bukti tersebut telah melalui proses penyidikan dan memperoleh penetapan status sebagai barang sitaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau.

"Sebagian barang bukti digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan kepentingan pembuktian di persidangan, sedangkan sebagian lainnya dimusnahkan,” kata Fery.

Barang bukti yang dimusnahkan terdiri atas 7.216,49 gram sabu dan 69 butir pil inex dengan berat keseluruhan 26,80 gram. Berdasarkan estimasi harga Rp1,5 juta per gram, nilai sabu tersebut mencapai Rp10.824.735.000.

Empat perkara yang menjadi sumber barang bukti itu diungkap Satresnarkoba Polres Lamandau dalam kurun waktu kurang dari dua bulan.

Kasus pertama diungkap pada 9 Juli 2026 di Jalan Lintas Trans Kalimantan, tepatnya di depan SPBU Desa Purworejo, Kecamatan Sematu Jaya. Polisi menangkap MA dan menyita sabu seberat 104,45 gram.

Selanjutnya, pada 29 Juli 2026, polisi menangkap FS dan S di Jalan Lintas Trans Kalimantan, Desa Cuhai, Kecamatan Lamandau. Dari kedua tersangka, polisi mengamankan sabu dengan berat bersih 1.951 gram.

Pengungkapan terbesar terjadi pada 4 Agustus 2026 di Desa Cuhai. Polisi menangkap MF dan ESS dengan barang bukti sabu seberat 3.991,33 gram.

Kasus keempat diungkap pada 18 Agustus 2026 di Desa Cuhai. Polisi mengamankan LFM beserta 1.195,25 gram sabu dan 72 butir pil inex. Dengan demikian, empat perkara tersebut melibatkan enam tersangka.

Fery mengatakan, berdasarkan hasil penyidikan, narkotika yang diamankan dari para tersangka diduga diperoleh dari Pontianak, Kalimantan Barat. Barang tersebut kemudian dibawa melalui jalur darat menuju sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah.

"Narkotika tersebut diduga akan diedarkan ke sejumlah daerah, di antaranya Pangkalan Bun, Sampit, dan Palangka Raya,” ujarnya.

Polres Lamandau juga memetakan sejumlah jalur yang diduga digunakan dalam jaringan peredaran narkotika, yakni Pontianak-Lamandau-Pangkalan Bun, Pontianak-Lamandau-Sampit, Pontianak-Lamandau-Palangka Raya, serta Pontianak-Lamandau-Banjarmasin-Samarinda.

Menurut Fery, jaringan tersebut diduga berkaitan dengan peredaran narkotika lintas wilayah, termasuk jaringan internasional yang masuk ke Indonesia melalui kawasan perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia.

Pengungkapan empat perkara tersebut merupakan bagian dari penindakan narkotika yang dilakukan Polres Lamandau sepanjang Januari hingga Agustus 2026.

Dalam periode tersebut, Satresnarkoba Polres Lamandau mengungkap 20 perkara narkotika dengan 33 tersangka. Seluruh tersangka yang diamankan dalam pengungkapan tersebut berjenis kelamin laki-laki.

Dari 20 perkara itu, polisi menyita 57.246,48 gram atau sekitar 57,2 kilogram sabu, 15.450 butir pil inex, serta lima cartridge etomidate.

Kepolisian memperkirakan pemusnahan 7.216,49 gram sabu tersebut dapat mencegah narkotika itu beredar dan disalahgunakan masyarakat.

Dengan asumsi satu gram sabu digunakan oleh 10 orang, kepolisian menyebut barang bukti yang dimusnahkan tersebut setara dengan potensi paparan terhadap sekitar 72.164 orang.

Namun, angka tersebut merupakan estimasi berdasarkan asumsi kepolisian dan bukan jumlah pengguna yang secara faktual teridentifikasi.

Para tersangka dalam perkara tersebut dijerat dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang tentang Narkotika sesuai pasal yang disangkakan. Kepolisian menyebut ancaman pidananya dapat mencapai 20 tahun penjara hingga pidana mati serta denda maksimal Rp10 miliar, bergantung pada pasal yang diterapkan dalam masing-masing perkara.

Selain sabu dan pil inex, Polres Lamandau juga menemukan etomidate dalam pengungkapan perkara narkotika sepanjang 2026.

Etomidate merupakan agen anestesi intravena yang dalam penggunaan medis berada di bawah pengawasan tenaga kesehatan. Penyalahgunaan zat tersebut, termasuk melalui cairan vape, dapat menimbulkan risiko kesehatan serius, antara lain gangguan kesadaran, gangguan pernapasan, dan penekanan fungsi adrenal.

Polres Lamandau mengimbau masyarakat menjauhi penyalahgunaan narkotika dan segera melaporkan kepada kepolisian apabila menemukan indikasi peredaran gelap narkotika di lingkungan sekitar. (zi/emca/jp).

JURNALISPOST.ONLINE - Pemerintah Desa Belandean, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala mengucapkan Selamat Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 tahun pada tanggal 2 September 2026.

"Menguatkan Kepercayaan Publik Melalui Penegakan Hukum Berintegritas."

JURNALISPOST.ONLINE - Keluarga besar Media Siber Jurnalispost.Online mengucapkan Selamat Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 tahun pada tanggal 2 September 2026.

"Menguatkan Kepercayaan Publik Melalui Penegakan Hukum Berintegritas."

PALANGKA RAYA- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menegaskan komitmen pemerintah daerah memperkuat pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya dengan memastikan kesiapan perusahaan besar swasta (PBS) perkebunan dalam menghadapi potensi kebakaran.

Penegasan tersebut disampaikan H Shalahuddin saat mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan dan Pencegahan Karhutla pada Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Jum'at (4/9/2026).

Dalam rapat tersebut, Bupati menyampaikan kondisi dan langkah kesiapsiagaan Kabupaten Barito Utara, termasuk keberadaan PBS serta luas wilayah perkebunan yang menjadi salah satu perhatian dalam upaya pencegahan karhutla.

Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara yang disampaikan dalam rapat, terdapat 11 PBS yang beroperasi di wilayah Barito Utara. Sebanyak sembilan perusahaan memiliki kebun aktif, satu perusahaan bergerak di bidang pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS), dan satu perusahaan bergerak di sektor perkebunan karet.

Total luas Izin Usaha Perkebunan (IUP) di Barito Utara mencapai 130.754,72 hektare. Dari luasan tersebut, 34.199,67 hektare telah ditanami.

Menurut H Shalahuddin, luas wilayah perkebunan tersebut harus diimbangi dengan kesiapan perusahaan dalam mencegah dan menangani karhutla. Karena itu, pemerintah daerah mendorong setiap perusahaan memastikan sarana dan prasarana (sarpras) pemadaman dalam kondisi siap digunakan.

Sarpras yang menjadi perhatian antara lain mobil tangki air, mesin pompa, selang pemadam, menara pemantau, serta perangkat pemantauan udara menggunakan drone. Kesiapan tersebut dinilai penting untuk mempercepat respons apabila ditemukan titik api di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Pengawasan terhadap kesiapan PBS dilakukan melalui koordinasi Pemkab Barito Utara bersama TNI, Polri, BPBD, instansi vertikal, relawan, dan pihak perusahaan. Pemerintah daerah juga mendorong perusahaan menjalankan standar operasional prosedur (SOP) pencegahan dan penanganan karhutla secara konsisten.

Selain memperkuat pengawasan perusahaan, Pemkab Barito Utara telah menetapkan sejumlah kebijakan sebagai langkah antisipasi. Salah satunya melalui Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/399/2026 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2026.

Pemkab Barito Utara juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 100.3.4/1144/BPBD/VIII/2026 yang menginstruksikan organisasi perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, unit pelaksana teknis (UPT), hingga satuan pendidikan untuk melarang pembakaran hutan dan lahan.

Upaya pencegahan juga diarahkan pada penguatan peran masyarakat di sekitar wilayah perkebunan. Pemerintah daerah mengapresiasi program perusahaan yang memberikan penghargaan kepada desa binaan yang mampu menjaga wilayahnya dari kebakaran melalui program Desa Bebas Api.

Salah satunya dilakukan PT Multipersada Gatramegah (MPG) yang memberikan penghargaan sebesar Rp25 juta kepada desa binaan di sekitar wilayah operasional perusahaan atas konsistensinya dalam upaya pencegahan karhutla.

Keseriusan Pemkab Barito Utara dalam penanganan karhutla juga ditunjukkan melalui keterlibatan langsung Bupati di lapangan. Pada Minggu (30/8/2026), Shalahuddin bersama tim gabungan turun menangani kebakaran lahan di Desa Trahean, Kecamatan Teweh Selatan.

Kebakaran tersebut melanda sekitar 25 hektare lahan dan berdampak pada kebun masyarakat yang ditanami karet, kelapa sawit, jeruk, serta sejumlah tanaman hortikultura lainnya.

Tim gabungan yang terdiri atas BPBD, pemadam kebakaran, TNI, Polri, dan relawan melakukan pemadaman. Bupati turut terlibat langsung bersama petugas dan relawan dalam upaya mengendalikan api.

Kebakaran akhirnya berhasil dikendalikan sehingga tidak meluas ke permukiman warga maupun kawasan hutan lindung.

Keterlibatan langsung Bupati di lapangan dan penegasan dalam rapat koordinasi di Palangka Raya menjadi bagian dari langkah Pemkab Barito Utara memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Pemerintah daerah menempatkan pencegahan dini, kesiapan sarpras, koordinasi lintas sektor, serta pengawasan terhadap aktivitas perkebunan sebagai bagian penting dalam menekan risiko kebakaran. (emca/jp). 

TANAH LAUT- Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong penguatan sarana dan koordinasi lintas sektor dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Tanah Laut. Hal itu disampaikan saat Komisi II melakukan monitoring ke Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tanah Laut, Jum'at (4/9/2026).

Kunjungan dipimpin Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, H Jahrian bersama jajaran Komisi II. Dalam pertemuan tersebut, rombongan berdiskusi dengan jajaran KPH Tanah Laut dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan terkait langkah pencegahan dan penanganan karhutla.

H Jahrian mengatakan, monitoring tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dalam menghadapi ancaman karhutla. Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi dan langkah yang terencana agar dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.

"Kami ingin bersosialisasi, bertukar pendapat, dan berkolaborasi bagaimana tindakan pemerintah bersama DPRD serta masyarakat dalam mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan yang terus menjadi perhatian bersama,” ujar H Jahrian.

Dalam diskusi tersebut, Komisi II menyampaikan sejumlah masukan, termasuk perlunya penyediaan titik-titik pompa air di kawasan yang rawan kebakaran. Selain itu, koordinasi lintas sektor serta dukungan sarana dan prasarana bagi petugas di lapangan dinilai perlu diperkuat untuk mempercepat respons ketika terjadi kebakaran.

"Kami mengharapkan adanya sistem yang terukur dan terkendali. Dukungan anggaran dan fasilitas juga perlu diperkuat agar penanganan karhutla dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Kepala KPH Tanah Laut, Heru Wibowo, mengapresiasi perhatian Komisi II DPRD Kalsel terhadap upaya pengendalian karhutla. Ia menilai dukungan DPRD menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas KPH, terutama dari sisi peralatan dan dukungan anggaran.

"Kami berterima kasih kepada Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang memberikan perhatian terhadap KPH Tanah Laut dalam penanganan kebakaran. Kami berharap dukungan ini dapat membantu memperkuat kebutuhan peralatan dan anggaran demi menjaga kelestarian hutan kita,” ujar Heru.

Sementara itu, perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Alif, berharap dukungan DPRD terhadap pengendalian karhutla dapat terus berlanjut. Menurutnya, sinergi antarlembaga diperlukan agar langkah pencegahan dan penanganan kebakaran dapat dilakukan secara lebih maksimal.

Penguatan sarana, koordinasi lintas sektor, dan keterlibatan masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi karhutla sekaligus mendukung upaya menjaga kelestarian hutan dan lingkungan di Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp). 

TANAH LAUT- Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama BPBD Kalsel, BPBD Kabupaten Tanah Laut, dan relawan gabungan meninjau langsung dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Jalan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Jum'at (4/9/2026).

Peninjauan dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H Rais Ruhayat, untuk melihat kondisi terkini sekaligus menggali informasi dari masyarakat mengenai penyebab dan penanganan karhutla yang berulang setiap musim kemarau.

Dalam dialog dengan aparat desa dan warga, rombongan memperoleh informasi bahwa kebakaran di kawasan rawa Bati-Bati telah terjadi berulang dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut cenderung memburuk ketika kemarau berlangsung panjang dan lahan rawa mengalami kekeringan.

H Rais mengatakan, kemarau tahun ini membuat kawasan rawa menjadi sangat kering sehingga api lebih mudah muncul dan menyebar. Menurut dia, selain faktor cuaca, aktivitas manusia juga menjadi salah satu pemicu kebakaran.

"Dari masukan yang kami terima, ada kebakaran yang memang disengaja dan ada juga yang tidak disengaja. Sebagian masyarakat masih memiliki kebiasaan membakar lahan rawa saat musim kemarau dengan anggapan bahwa ketika musim hujan datang akan banyak ikan yang masuk ke kawasan tersebut,” ujarnya.

Selain pembakaran lahan, kata H Rais, aktivitas masyarakat di sekitar kawasan rawa juga berpotensi memicu kebakaran secara tidak sengaja, antara lain akibat puntung rokok maupun sumber api lainnya.

Ia menilai kondisi sungai dan rawa yang mengering membuat api lebih cepat menjalar. Karena itu, upaya pencegahan dinilai harus menjadi prioritas, tidak hanya mengandalkan penanganan setelah kebakaran terjadi.

"Jangan hanya fokus memadamkan ketika api sudah muncul. Pencegahan harus dilakukan sejak awal,” tegasnya.

Komisi I DPRD Kalsel, lanjut H Rais, akan mendorong pemanfaatan lahan-lahan tidur di kawasan rawa agar lebih produktif. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk mencari skema pemanfaatan lahan yang dapat melibatkan masyarakat.

"Kami ingin mendorong agar lahan-lahan yang selama ini tidak dimanfaatkan bisa digunakan untuk kegiatan produktif, seperti berkebun, bercocok tanam, menanam padi, atau usaha pertanian musiman lainnya. Dengan begitu lahan tersebut terawat dan risiko kebakaran dapat ditekan,” katanya.

H Rais menyebut, berdasarkan informasi yang diterima di lapangan, terdapat sejumlah wilayah dengan karakteristik lahan serupa tetapi memiliki tingkat kebakaran lebih rendah karena lahannya dikelola dan dimanfaatkan masyarakat.

Menurut dia, pengelolaan lahan secara produktif dapat menjadi salah satu strategi jangka panjang untuk mengurangi potensi karhutla.

"Intinya, kita tidak hanya berfokus pada penanganan karhutla ketika sudah terjadi. Yang lebih penting adalah bagaimana memaksimalkan dan merawat lahan-lahan tidur ini sejak awal. Jika lahannya produktif dan terkelola dengan baik, risiko kebakaran meluas dapat ditekan,” pungkasnya. (sar/ali/jp).

MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten Barito Utara menerima dokumen Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Dokumen tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang I Tahun 2026 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Barito Utara, Jum'at (4/9/2026).

Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara, Muhlis, mewakili Bupati Barito Utara menghadiri rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Barito Utara, H Benny Siswanto. Rapat turut dihadiri Ketua DPRD Barito Utara, Hj Mery Rukaini, anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para kepala organisasi perangkat daerah dan tamu undangan lainnya. 

Agenda utama rapat adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang sebelumnya diajukan oleh pemerintah daerah.

Dalam rapat tersebut, juru bicara masing-masing fraksi secara bergantian menyampaikan pandangan umum yang berisi tanggapan, masukan, evaluasi, serta catatan strategis terhadap rancangan perubahan anggaran yang diajukan pihak eksekutif.

Penyampaian pandangan umum fraksi menjadi bagian penting dalam proses pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026. Masukan dari legislatif selanjutnya menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk memberikan jawaban eksekutif sekaligus menyempurnakan rancangan perubahan APBD sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya.

Pada akhir rapat, Pimpinan DPRD Barito Utara menyerahkan dokumen Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Dokumen tersebut diterima langsung oleh Sekda Barito Utara, Muhlis.

Sekda Barito Utara, Muhlis mengapresiasi masukan dan evaluasi yang disampaikan seluruh fraksi DPRD sebagai bagian dari proses pembahasan anggaran yang konstruktif.

"Pemda sangat mengapresiasi setiap masukan, evaluasi, dan catatan strategis dari seluruh fraksi DPRD. Dokumen ini akan segera kami kaji secara komprehensif sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun jawaban eksekutif pada tahapan sidang paripurna berikutnya,” kata Muhlis.

Menurutnya, pandangan umum fraksi menjadi salah satu bahan penting bagi Pemkab Barito Utara dalam menyempurnakan Raperda Perubahan APBD 2026 agar kebijakan anggaran yang ditetapkan tetap sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan berlanjut sesuai tahapan persidangan DPRD, termasuk penyampaian jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi. (emca/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Kabupaten Barito Timur (Bartim), Kalimantan Tengah, menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Data Dinas Kesehatan Bartim mencatat, kasus ISPA melonjak hingga 280 kasus pada minggu ke-33, periode 23–29 Agustus 2026.

Angka tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang periode pemantauan minggu ke-18 hingga minggu ke-33 tahun 2026. Jika dibandingkan dengan minggu ke-18 yang mencatat 119 kasus, jumlah kasus pada minggu ke-33 meningkat 161 kasus atau sekitar 135 persen.

Kepala Dinas Kesehatan Bartim, dr. Jimmi W.S. Hutagalung, melalui Plt. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Mayerni, SKM, mengatakan peningkatan kasus ISPA perlu menjadi perhatian bersama.

"Tren kasus ISPA dari minggu ke-18 sampai minggu ke-33 menunjukkan pola fluktuatif, namun ada kecenderungan meningkat pada minggu-minggu terakhir,” kata Mayerni melalui sambungan via whatsapp kepada wartawan ini, Jum'at (4/9/2026). 

Berdasarkan laporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR), kasus ISPA sempat berada pada angka 97 kasus pada minggu ke-19 dan minggu ke-22. Namun, setelah itu kasus cenderung meningkat.

Pada minggu ke-25 tercatat 207 kasus, kemudian 165 kasus pada minggu ke-28. Selanjutnya jumlah kasus terus berada di atas 200 kasus, yakni 227 kasus pada minggu ke-29, 216 kasus pada minggu ke-30, 223 kasus pada minggu ke-31, 251 kasus pada minggu ke-32, dan mencapai puncaknya sebanyak 280 kasus pada minggu ke-33.

Mayerni menegaskan, meski jumlah kasus mengalami peningkatan, kondisi pasien ISPA yang terpantau saat ini masih tergolong ringan.

"Untuk sementara kasus ISPA masih kasus ringan. Belum ada kasus berat sampai sesak napas,” ujarnya.

Ia menjelaskan, peningkatan kasus ISPA tersebut menjadi perhatian Dinas Kesehatan, terutama di tengah potensi paparan asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Paparan asap dapat meningkatkan risiko gangguan pada saluran pernapasan. Karena itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi aktivitas di luar rumah apabila kondisi udara tidak sehat.

Ia mengimbau masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah untuk menggunakan masker. Masyarakat juga diminta menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

"Apabila dirasa sakit, agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat,” imbau Mayerni.

Mengantisipasi terus meningkatnya kasus ISPA, ujar Mayerni, Dinas Kesehatan Bartim telah melakukan sejumlah langkah pencegahan dan kesiapsiagaan.

Sekitar dua bulan lalu, lanjut Mayerni, Dinkes telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengantisipasi peningkatan penyakit ISPA, diare, dan DBD di wilayah masing-masing.

Selain itu, puskesmas telah melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya ketiga penyakit tersebut.

Dinkes juga memastikan kesiapan pelayanan kesehatan. Rumah sakit dan seluruh puskesmas telah menyediakan ruang oksigen untuk mengantisipasi apabila terdapat pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Ketersediaan masker juga diperkuat hingga tingkat pelayanan kesehatan paling dekat dengan masyarakat. Masker tersedia di puskesmas untuk didistribusikan ke pustu dan polindes. Dinkes bersama puskesmas dan lintas sektor juga telah melakukan pembagian masker kepada masyarakat.

Sementara itu, perkembangan kasus ISPA terus dipantau melalui laporan dari pustu dan puskesmas menggunakan sistem SKDR. Pelaporan kasus ISPA dilakukan setiap hari untuk mendeteksi sedini mungkin apabila terjadi peningkatan kasus maupun perubahan tingkat keparahan.

Dinkes Bartim juga melakukan pemantauan terhadap ketersediaan logistik kesehatan, termasuk masker dan obat-obatan, sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi peningkatan kasus ISPA.

Dengan kasus yang kini mencapai 280 kasus dalam satu pekan, Dinas Kesehatan meminta masyarakat tidak mengabaikan gejala ISPA dan segera mendapatkan pemeriksaan apabila mengalami keluhan, terutama jika disertai gejala yang semakin berat. (zi/jp). 

BANJARMASIN- Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Riza Muttaqin menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

Hal itu ditegaskan Kombes Pol Riza Muttaqin saat melakukan kunjungan kerja ke Polsek Banjarmasin Timur, Jum'at (4/9/2026).

Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari Analisis dan Evaluasi (Anev) terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta kinerja personel di tingkat kewilayahan.

"Kehadiran saya di sini untuk melakukan Anev gangguan Kamtibmas serta optimalisasi kinerja,” ujar Riza di hadapan personel Polsek Banjarmasin Timur.

Dalam arahannya, Riza meminta seluruh personel memastikan setiap tugas kepolisian berjalan optimal, terutama dalam memberikan pelayanan yang cepat, responsif, dan terbaik kepada masyarakat.

"Saya minta jangan sampai ada keluhan masyarakat. Alhamdulillah, semua sudah bagus dan tolong dijaga serta ditingkatkan,” tegasnya.

Riza menegaskan, evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja personel akan dilakukan secara berkelanjutan. Kunjungan kerja serupa juga akan dilaksanakan ke seluruh Polsek jajaran Polresta Banjarmasin.

Didampingi Kapolsek Banjarmasin Timur, Kompol Morris Widhi Harto, S.I.K., M.H., Riza mengingatkan seluruh personel agar terus menjaga kualitas pelaksanaan tugas serta meningkatkan kehadiran dan pengabdian di tengah masyarakat.

Ia juga meminta personel menjadikan Commander’s Wins “Kayuh Baimbai Jaga Banua, Bersama Kita Wujudkan” sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui kunjungan tersebut, Kapolresta Banjarmasin berharap kinerja jajaran kewilayahan semakin optimal, sekaligus memastikan kehadiran Polri dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. (fah/jp). 

KUALA PEMBUANG- Keterbatasan jaringan internet masih menjadi kendala pelayanan publik di sejumlah wilayah Kabupaten Seruyan. Untuk menjaga kelancaran administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan mulai memanfaatkan perangkat internet satelit Starlink di wilayah dengan akses jaringan yang terbatas.

Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfosandi), perangkat Starlink disalurkan ke tiga kecamatan yang menghadapi kendala konektivitas, yakni Kecamatan Suling Tambun, Danau Seluluk, dan Seruyan Raya.

Plt. Kepala Diskominfosandi Seruyan, Sarinah Maulidah, mengatakan pemanfaatan Starlink diprioritaskan bagi wilayah yang mengalami keterbatasan akses jaringan secara signifikan.

"Kita ingin memastikan kecamatan yang memiliki keterbatasan jaringan tetap dapat menjalankan pelayanan pemerintahan dengan baik. Starlink ini kita optimalkan sebagai solusi konektivitas,” ujar Sarinah, Jum'at (4/9/2026).

Menurut Sarinah, ketersediaan internet menjadi kebutuhan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai aktivitas birokrasi, mulai dari administrasi, pelaporan berkala hingga pengoperasian aplikasi pelayanan publik, kini semakin bergantung pada sistem digital.

Karena itu, Diskominfosandi Seruyan akan terus memetakan titik-titik yang membutuhkan penguatan konektivitas. Prioritas diarahkan pada kantor kecamatan dan fasilitas pelayanan publik yang berada di wilayah dengan kualitas jaringan rendah.

Pemanfaatan Starlink tersebut menjadi solusi jangka pendek untuk menjaga akses internet tetap tersedia di wilayah yang belum terjangkau jaringan memadai. Sementara itu, Pemkab Seruyan tetap menyiapkan langkah pemerataan infrastruktur digital secara permanen di seluruh wilayah.

"Prinsipnya, infrastruktur digital yang dimiliki pemerintah harus memberikan manfaat langsung terhadap kelancaran pemerintahan dan pelayanan masyarakat,” tegasnya. (gan/jp). 

KUALA KAPUAS- Pemerintah Kabupaten Kapuas bergerak cepat mengantisipasi dampak buruk kabut asap dan potensi Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat kondisi udara yang memburuk. 

Bupati Kapuas, HM. Wiyatno memimpin langsung pembagian masker gratis kepada masyarakat, pedagang, pengendara, dan pelajar di sejumlah titik di Kota Kuala Kapuas, Jum'at (4/9/2026).

Pembagian masker menyasar sejumlah lokasi strategis, mulai dari kawasan Masjid Agung Al Mukarram, lingkungan sekolah MIN 1 Kapuas, MTsN Selat, MAN Kapuas, hingga kawasan Jalan Tambun Bungai.

Aksi tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kapuas, Dodo, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Usis I Sangkai, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah, serta pimpinan badan usaha milik daerah (BUMD).

Bupati HM. Wiyatno mengatakan, langkah tersebut merupakan respons cepat pemerintah daerah untuk melindungi kesehatan masyarakat, terutama anak-anak sekolah, dari risiko gangguan pernapasan akibat kondisi cuaca kemarau dan kabut asap.

"Di situasi seperti sekarang ini udara sedang tidak baik-baik saja, cuaca sedang tidak baik-baik saja. Supaya adik-adik tetap bisa bersekolah dan melaksanakan kegiatan sehari-hari, tolong gunakan masker agar tetap sehat dan terlindungi,” ujar HM. Wiyatno saat menyapa para pelajar.

Menurut HM. Wiyatno, Pemkab Kapuas melalui Dinas Kesehatan juga telah menyiapkan stok masker untuk mendukung kebutuhan masyarakat. Sekolah maupun fasilitas pelayanan publik yang membutuhkan tambahan masker diminta mengajukan permintaan kepada Dinas Kesehatan.

Selain pembagian masker, rangkaian kegiatan dilanjutkan di Kantor Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas. Dalam kegiatan tersebut, diserahkan bantuan hibah berupa satu unit mobil ambulans kepada Pemkab Kapuas untuk mendukung operasional pelayanan kesehatan.

Kegiatan di Bank Kalteng juga dirangkai dengan pemberian apresiasi kepada nasabah dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional.

Pemkab Kapuas menegaskan komitmennya untuk memperkuat langkah pencegahan dan perlindungan kesehatan masyarakat di tengah kondisi cuaca kemarau dan potensi kabut asap. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu menjaga aktivitas pendidikan, pelayanan publik, dan kegiatan masyarakat tetap berjalan dengan aman. (fah/hru/jp). 

BARITO KUALA- Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memantau progres pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di kawasan Trans Kalimantan, Kabupaten Barito Kuala, Jum'at (4/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, sebanyak 25 titik PJU yang telah selesai dipasang diserahterimakan dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan kepada Komisi III DPRD Kalsel.

Kunjungan kerja dipimpin Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, Apt. Mustaqimah bersama jajaran anggota Komisi III. Kegiatan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata.

Mustaqimah menyambut baik selesainya pemasangan 25 titik PJU tersebut. Menurutnya, keberadaan penerangan jalan sangat penting untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat, khususnya pengguna jalan yang melintas di jalur Trans Kalimantan pada malam hari.

"Kami menyambut gembira dengan selesainya pemasangan PJU tahap ini. Mudah-mudahan keberadaan penerangan jalan ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan,” ujarnya.

Meski 25 titik PJU telah selesai dipasang, kebutuhan penerangan di kawasan Trans Kalimantan masih cukup besar. Karena itu, Komisi III DPRD Kalsel membuka peluang untuk mendorong penambahan titik PJU melalui penganggaran pada tahun berikutnya.

"Kalau melihat kebutuhan di lapangan, tentu ini masih perlu kita upayakan. Kemungkinan untuk penambahan PJU akan kita dorong dan perjuangkan pada anggaran berikutnya, sehingga penerangan di kawasan Trans Kalimantan, khususnya di Barito Kuala, bisa semakin optimal,” tambahnya.

Komisi III menilai pemasangan PJU tidak sekadar memenuhi kebutuhan penerangan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan keselamatan lalu lintas serta kualitas pelayanan publik. Sebagai salah satu jalur penghubung penting dengan aktivitas lalu lintas yang cukup tinggi, Trans Kalimantan membutuhkan dukungan infrastruktur penerangan yang memadai.

Komisi III juga berharap 25 titik PJU yang telah terpasang dapat segera dimanfaatkan masyarakat dan dipelihara secara berkelanjutan agar tetap berfungsi optimal dalam jangka panjang.

Monitoring tersebut sekaligus menegaskan peran DPRD dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan, khususnya infrastruktur yang berdampak langsung terhadap keselamatan, kenyamanan, dan kepentingan masyarakat di Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp). 

BANJARMASIN- Korban kebakaran rumah di Jalan Pandu, Kecamatan Banjarmasin Timur, menerima bantuan dari Polresta Banjarmasin bersama Dinas Sosial Kota Banjarmasin dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Jum'at (4/9/2026).

Bantuan tersebut diserahkan sebagai bentuk kepedulian dan empati Polri terhadap warga yang terdampak musibah kebakaran.

Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Riza Muttaqin, mengatakan bantuan merupakan wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya warga yang sedang menghadapi musibah.

"Ini bagian dari empati Polri terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah," katanya.

Menurut Riza, penyaluran bantuan dilakukan melalui kolaborasi dengan Dinas Sosial Kota Banjarmasin dan Baznas. Selain membantu memenuhi kebutuhan dasar warga, langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga kondisi tetap aman dan kondusif pascakebakaran.

"Ini merupakan wujud nyata 'Kayuh Baimbai Jaga Banua, Bersama Kita Wujudkan' dalam meringankan beban korban dan memastikan situasi tetap aman dan kondusif pascakebakaran," ujarnya.

Adapun bantuan yang disalurkan berupa paket sembako untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, korban juga menerima perlengkapan ibadah berupa sajadah dan Al-Qur'an.

Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga terdampak sekaligus memberikan dukungan moril agar para korban dapat segera bangkit dan kembali menjalani aktivitas sehari-hari. (fah/jp). 

PURUK CAHU- Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Murung Raya (Mura) menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi madrasah sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kebijakan PJJ mulai diberlakukan sejak 31 Agustus hingga batas waktu yang belum ditentukan. Kelanjutan PJJ maupun transisi kembali ke pembelajaran tatap muka (PTM) akan dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan kondisi kualitas udara di masing-masing wilayah terdampak.

Kepala Kemenag Kabupaten Murung Raya, H Maslan, mengatakan pihaknya bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Murung Raya akan memantau kondisi udara sebagai dasar menentukan metode pembelajaran.

"Berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam, PJJ merupakan opsi darurat dan bersifat sementara. Evaluasi rutin akan dilakukan untuk melihat apakah kualitas udara sudah kembali ke kategori normal dan aman,” ujar H Maslan kepada media, Jum'at (4/9/2026) sore.

Menurutnya, keputusan untuk melanjutkan PJJ atau kembali ke sekolah secara tatap muka tidak diberlakukan secara seragam. Kebijakan akan disesuaikan dengan kondisi kualitas udara di wilayah tempat sekolah berada.

"Dampak kabut asap berbeda di setiap wilayah. Oleh karena itu, Kantor Kemenag kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk menyesuaikan metode pembelajaran berdasarkan rilis BMKG dan arahan pemerintah daerah setempat,” jelasnya.

H Maslan menambahkan, apabila kualitas udara di sejumlah wilayah mulai membaik, madrasah dapat secara bertahap beralih ke PTM terbatas. Namun, pelaksanaannya tetap disertai sejumlah ketentuan untuk mengurangi risiko terhadap kesehatan siswa.

Ketentuan tersebut antara lain membatasi atau meniadakan aktivitas di luar ruangan, seperti olahraga dan upacara, mempersingkat jam belajar, serta mewajibkan siswa dan tenaga pendidik menggunakan masker.

"Keselamatan siswa menjadi prioritas. Jika indikator ISPU masih menunjukkan kategori sangat tidak sehat, yakni di atas 200, Kemenag menginstruksikan agar PJJ atau belajar dari rumah (BDR) tetap dilanjutkan demi melindungi kesehatan pernapasan siswa,” pungkasnya. (maya/jp). 

 

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur mengapresiasi peresmian Resort Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Paju Epat dari status calon resort menjadi resort definitif. 

Hal itu disampaikan Sekda Barito Timur, Misnohartaku dalam sambutannya pada acara Peresmian Resort Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Paju Epat di Gereja GKE Eben Ezer Telang, Jum'at (4/9/2026). 

Kegiatan tersebut dihadiri Majelis Pekerja Harian Sinode GKE, Ketua III Sinode GKE, Camat Paju Epat, Kepala Desa, pihak swasta, Ketua Resort GKE Paju Epat beserta jajaran, Pendeta, Vikaris, Mahasiswa PPG, Penatua dan Diakon serta tamu undangan lainnya. 

Misnohartaku mengatakan, peresmian tersebut merupakan momentum bersejarah sekaligus tahapan penting dalam perjalanan pelayanan GKE di wilayah Kecamatan Paju Epat.

"Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur, kami menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga GKE di wilayah Paju Epat atas momentum bersejarah ini,” katanya. 

Menurutnya, perjalanan GKE Paju Epat menuju resort definitif telah melalui sekitar tiga tahun pelayanan sebagai calon resort. Calon Resort GKE Paju Epat disahkan pada 2023 dan selanjutnya melalui Sinode Umum GKE ke-XXV di Puruk Cahu disepakati serta disahkan menjadi Resort Definitif.

"Peresmian hari ini bukan sekadar perubahan status kelembagaan, tetapi merupakan awal dari tanggung jawab pelayanan yang semakin besar,” ujarnya.

Misnohartaku menegaskan, Pemkab Barito Timur memandang kehidupan keagamaan sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah. Gereja, kata dia, tidak hanya menjalankan fungsi peribadatan, tetapi juga memiliki peran dalam membangun kehidupan masyarakat yang rukun, peduli, berkarakter, dan mampu hidup berdampingan dalam semangat persaudaraan.

Karena itu, Pemkab Barito Timur berharap Resort GKE Paju Epat dapat menjadi mitra yang konstruktif bagi pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut antara lain diwujudkan melalui kerja sama dengan pemerintah, penguatan hubungan antarumat beragama, kepedulian terhadap masyarakat yang mengalami musibah, kegiatan sosial, serta kepedulian terhadap lingkungan.

"Komitmen seperti ini tentu sejalan dengan semangat membangun Barito Timur yang damai dan harmonis,” katanya.

Saat ini, Resort GKE Paju Epat menaungi tujuh jemaat definitif, satu calon jemaat, dan tiga lingkungan pelayanan. Dengan cakupan tersebut, keberadaan Resort GKE Paju Epat dinilai memiliki potensi besar untuk terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di Kecamatan Paju Epat maupun Kabupaten Barito Timur secara umum.

Pemkab juga mengapresiasi perhatian GKE Paju Epat terhadap pembinaan anak, pemuda dan remaja, perempuan, kaum bapak, pelayanan diakonia, pekabaran Injil, pengembangan sumber daya manusia, serta berbagai kegiatan sosial.

Menurut Misnohartaku, pembinaan generasi muda menjadi bagian penting dalam pembangunan masyarakat karena dapat mendorong lahirnya generasi yang berkarakter, bertanggung jawab, peduli terhadap sesama, dan aktif berkontribusi bagi daerah.

Selain itu, Pemkab Barito Timur memberikan perhatian terhadap upaya GKE Paju Epat dalam melestarikan sejarah pekabaran Injil, termasuk rencana revitalisasi Sumur Tuan Deninger di Jemaat Murutuwu.

"Upaya menjaga nilai sejarah dan identitas budaya seperti ini memiliki arti penting karena sejarah kehidupan masyarakat merupakan bagian dari kekayaan daerah yang patut dirawat dan diwariskan kepada generasi berikutnya,” tutur Misnohartaku.

Memasuki periode pelayanan 2026–2031, Misnohartaku berharap Resort GKE Paju Epat dapat semakin memperkuat pelayanan melalui semangat kebersamaan. Program kerja yang dirancang mencakup pembinaan sumber daya manusia, pelayanan jemaat, pekabaran Injil, pembangunan sarana pelayanan, penguatan administrasi, dan penataan keuangan.

Ia juga mengapresiasi komitmen Resort GKE Paju Epat dalam membangun tata kelola organisasi yang tertib dan bertanggung jawab, termasuk penerapan sistem keuangan satu pintu, pelaporan keuangan, pengawasan oleh Badan Pengawas Perbendaharaan, serta pembinaan sistem keuangan.

"Tata kelola yang baik akan semakin memperkuat kepercayaan dan keberlanjutan pelayanan gereja,” ujarnya.

Misnohartaku juga mengajak seluruh warga GKE Paju Epat untuk terus menjaga kerukunan, keamanan dan ketertiban, memperkuat kepedulian sosial, mendukung pendidikan serta pembinaan generasi muda, dan bersama-sama menjaga lingkungan.

Ia berharap komunikasi dan kemitraan antara pemerintah, gereja, dan seluruh elemen masyarakat dapat terus ditingkatkan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

"Peresmian Resort GKE Paju Epat hendaknya menjadi tanda bahwa pelayanan gereja semakin hadir, bukan hanya di dalam gedung gereja, tetapi juga di tengah kehidupan masyarakat,” katanya.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Misnohartaku menyampaikan ucapan selamat atas peresmian Resort GKE Paju Epat dan pelaksanaan Sinode Resort I GKE Paju Epat Tahun 2026.

Ia berharap seluruh rangkaian peresmian dan persidangan sinode berjalan lancar serta menghasilkan keputusan yang baik bagi pelayanan dan semakin memperkuat kebersamaan antara gereja, pemerintah, dan masyarakat di Kabupaten Barito Timur. (zi/jp).