KUALA KAPUAS- Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kapuas berhasil mengungkap kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. 

Seorang pria berinisial RK (43) diamankan bersama sejumlah barang bukti narkotika pada Jum'at (8/5/2026) sekitar pukul 14.30 WIB.

Penangkapan dilakukan di sebuah rumah di Jalan Lintas Palangkaraya–Buntok, Desa Lahei Mangkutup, Kecamatan Mantangai, setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait dugaan transaksi narkotika di lokasi tersebut.

Kapolres Kapuas, AKBP Gede Eka Yudharma melalui Kasat Resnarkoba AKP Budi Utomo, mengatakan pengungkapan kasus berawal dari informasi warga yang diterima personel Satresnarkoba bersama anggota Polsek Mantangai pada Kamis (7/5/2026).

"Setelah menerima informasi dari masyarakat, petugas melakukan penyelidikan dan pendalaman hingga akhirnya berhasil mengamankan terduga pelaku di kediamannya,” ujar AKP Budi Utomo, Sabtu (9/5/2026). 

Dalam proses penggeledahan yang disaksikan perangkat desa setempat, polisi menemukan empat paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto sekitar 0,65 gram. Barang haram tersebut disimpan di dalam botol Happydent Cool White yang diletakkan di tas selempang warna krem di rak kamar rumah pelaku.

Selain sabu, petugas juga mengamankan satu unit telepon genggam iPhone 16 warna hitam yang diduga digunakan untuk transaksi, uang tunai sebesar Rp1,3 juta, serta sejumlah barang lainnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, terduga pelaku mengakui menggunakan telepon genggam miliknya untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu.

"Saat ini pelaku beserta barang bukti sudah diamankan di Kantor Satresnarkoba Polres Kapuas guna proses hukum lebih lanjut. Hasil uji sampel menggunakan alat General Screening Drugs menunjukkan kristal bening tersebut positif mengandung Methamphetamine atau narkotika jenis sabu," ujar AKP Budi Utomo. 

Atas perbuatannya, RK dijerat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. (fah/jp). 

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur bersama unsur TNI dan Polri melakukan pengecekan di SPBU Ampah, Sabtu (9/5/2026), guna menyikapi persoalan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Kegiatan tersebut diisi dengan diskusi bersama pihak pengelola SPBU, pelangsir, serta masyarakat pembeli BBM lainnya untuk memastikan distribusi dan pelayanan berjalan tertib.

Asisten I Setda Kabupaten Barito Timur, Ari Panan Putut Lelu, mengatakan pemerintah daerah terus memantau harga serta ketersediaan BBM di wilayah tersebut.

Adapun harga BBM di SPBU Ampah saat ini yakni Pertamax Rp12.600 per liter, Dex Rp28.500 per liter, Pertamax Turbo Rp20.350 per liter, Pertalite Rp10.000 per liter, dan Bio Solar Rp6.800 per liter.

Sementara itu, pengaturan pembelian BBM bagi pelangsir maupun masyarakat umum dibatasi, yakni untuk kendaraan roda empat maksimal Rp300 ribu dan kendaraan roda dua maksimal Rp150 ribu.

Pihak SPBU juga menerapkan tiga jalur antrean, masing-masing untuk kendaraan roda empat, roda dua, dan pelangsir guna mengatur kelancaran distribusi BBM.

Pemerintah daerah mengimbau masyarakat agar tetap tenang menghadapi situasi kenaikan harga BBM. Pemkab Barito Timur bersama pihak terkait disebut terus melakukan pemantauan terhadap harga maupun stok BBM di lapangan. (zi/jp). 

KUALA PEMBUANG- Kondisi dermaga bongkar muat di kawasan Pasar Saik, Kabupaten Seruyan, kembali menjadi sorotan. Pedagang menilai pemerintah daerah lamban menangani kerusakan fasilitas umum yang menjadi akses utama aktivitas perdagangan masyarakat tersebut.

Salah satu perwakilan pedagang Pasar Saik, Dedi, mengungkan kekecewaannya terhadap minimnya perhatian pemerintah terhadap kondisi dermaga yang setiap hari digunakan untuk bongkar muat barang.

"Perhatian pemerintah daerah terhadap fasilitas umum, terutama di Pasar Saik ini, sangat minim dan terkesan tutup mata,” ujar Dedi kepada awak media, Sabtu (9/5/2026).

Menurut dia, kondisi dermaga kini semakin memprihatinkan dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna. Padahal, dermaga tersebut merupakan salah satu titik penting perputaran ekonomi masyarakat Kuala Pembuang.

Dedi mengatakan, sejumlah pejabat dan instansi pemerintah daerah sebenarnya telah beberapa kali turun ke lokasi untuk melakukan inspeksi setelah persoalan itu mencuat di media. Namun hingga kini belum ada realisasi perbaikan.

"Sudah beberapa kali utusan dari pemda datang sidak melihat kondisi dermaga ini, dari Setda sampai Disperindagkop. Tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut,” katanya.

Kerusakan yang terus dibiarkan memicu keresahan di kalangan pedagang dan masyarakat pengguna dermaga. Mereka khawatir kondisi bangunan yang dinilai tidak lagi layak dapat memicu kecelakaan.

"Jangan sampai menunggu ada korban baru direalisasikan perbaikannya. Kami setiap hari beraktivitas di sini dan sangat membutuhkan respons cepat dari pemerintah,” tegas Dedi.

Sementara itu, perwakilan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop) Seruyan membenarkan pihaknya pernah melakukan inspeksi ke lokasi beberapa bulan lalu setelah adanya pemberitaan mengenai kerusakan dermaga Pasar Saik.

Namun, menurutnya, kewenangan penanganan dermaga tersebut berada di instansi lain.

"Kami memang pernah turun melihat kondisi di sana setelah ada pemberitaan media. Tetapi setelah ditelusuri, penanganannya bukan kewenangan Disperindagkop, melainkan Dinas Perhubungan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak Dishub,” jelasnya.

Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait kejelasan penanganan fasilitas umum yang menjadi penunjang utama aktivitas ekonomi warga pesisir itu. Pedagang berharap persoalan kewenangan antarinstansi tidak menjadi alasan tertundanya perbaikan.

Pasar Saik selama ini dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan masyarakat pesisir di Kuala Pembuang. Dermaga bongkar muat di kawasan tersebut menjadi akses vital distribusi barang dan kebutuhan pokok masyarakat.

Masyarakat kini menunggu langkah konkret pemerintah daerah sebelum kondisi dermaga yang rusak itu menimbulkan korban. (gan/jp). 

KANDANGAN- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) resmi melepas keberangkatan 379 calon jemaah haji yang tergabung dalam Kloter 12 dan Kloter 18 Embarkasi Banjarmasin Tahun 2026. Pelepasan dilakukan langsung oleh Bupati HSS, H Syafrudin Noor didampingi Ketua TP PKK HSS, Hj Tata Syafrudin Noor di Halaman Pendopo Bupati HSS, Sabtu (9/5/2026) pagi.

Suasana haru mewarnai prosesi pelepasan yang dihadiri ratusan calon jemaah bersama keluarga. Para jemaah tampak khusyuk mengikuti rangkaian acara sebelum bertolak menuju Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin.

Berdasarkan data panitia, total jemaah calon haji asal Kabupaten HSS tahun ini berjumlah 379 orang. Rinciannya, Kloter 12 terdiri atas 352 jemaah, dua pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), dua Petugas Haji Daerah (PHD), serta petugas kloter. Sementara Kloter 18 berjumlah 19 jemaah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua MUI Provinsi Kalimantan Selatan, TGH Akhmad Syairazi, Ketua MUI HSS, Wakil Bupati HSS, H Suriani, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah HSS H Muhammad Noor, jajaran Kementerian Agama, kepala OPD, camat, alim ulama, hingga keluarga calon jemaah haji.

Dalam sambutannya Bupati HSS, H Syafrudin Noor, menyampaikan rasa syukur atas kesempatan yang diperoleh para jemaah untuk menunaikan ibadah haji. Menurutnya, kesempatan menjadi tamu Allah SWT merupakan panggilan istimewa yang tidak dimiliki semua orang.

"Atas nama pribadi, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan seluruh masyarakat, saya mengucapkan selamat kepada seluruh jamaah haji yang tahun ini mendapat kesempatan menunaikan rukun Islam kelima,” ujarnya.

Bupati berharap, seluruh jemaah diberikan kesehatan, kelancaran, dan keselamatan selama menjalankan ibadah hingga kembali ke tanah air dengan predikat haji mabrur dan mabruroh.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan dan saling membantu selama berada di Tanah Suci. Menurutnya, ibadah haji bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang membutuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebersamaan.

"Jaga kekompakan, saling membantu sesama jamaah, jaga kesehatan, serta ikuti arahan para pembimbing dan petugas haji dengan baik,” pesannya.

Selain itu, Bupati mengingatkan para jemaah agar mempersiapkan kondisi fisik dan mental menghadapi cuaca di Tanah Suci serta padatnya rangkaian ibadah haji. Ia meminta para jemaah memperbanyak dzikir dan doa selama menjalankan ibadah.

Pada kesempatan tersebut, H Syafrudin Noor juga menitipkan doa bagi Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar senantiasa aman, damai, dan mendapat keberkahan.

"Selamat menunaikan ibadah haji. Semoga menjadi haji yang mabrur dan mabruroh,” tutupnya. (ari/jp). 

KANDANGAN- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menggelar malam pisah sambut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) HSS dari Rustandi Gustawirya, S.H., M.H. kepada Normadi Elpjar, S.T., S.H., M.H., di Pendopo Bupati HSS, Kandangan, Jum'at (8/5/2026) malam.

Acara berlangsung hangat dan penuh nuansa kekeluargaan. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati HSS, H Syafrudin Noor bersama Ketua TP PKK HSS, Hj Tata Syafrudin Noor, Wakil Bupati H Suriani bersama Ketua GOW HSS Hj Misnawati Suriani, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah HSS, para kepala OPD, camat se-Kabupaten HSS, serta jajaran Kejaksaan Negeri HSS.

Dalam sambutannya Bupati HSS, H Syafrudin Noor, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Rustandi Gustawirya atas dedikasi dan pengabdian selama menjabat sebagai Kajari HSS.

Menurutnya, Rustandi merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung penegakan hukum, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan masyarakat, kami menyampaikan terima kasih atas pengabdian dan kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini,” ujar Bupati.

Bupati juga menyampaikan selamat atas amanah baru yang diemban Rustandi Gustawirya serta berharap silaturahmi tetap terjalin meski tidak lagi bertugas di Kabupaten HSS.

Pada kesempatan yang sama, Bupati menyambut kehadiran Kajari HSS yang baru, Normadi Elpjar. 

Ia berharap, sinergi dan kolaborasi antara Kejaksaan Negeri HSS dan Pemerintah Kabupaten HSS terus diperkuat demi mendukung pelayanan publik dan kemajuan daerah.

"Kami berharap hubungan koordinasi dan kerja sama yang selama ini terbangun dapat terus ditingkatkan demi kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah,” katanya.

Sementara itu, suasana penuh keakraban tampak mewarnai rangkaian acara pisah sambut. Kegiatan ditutup dengan ramah tamah, jabat tangan, dan foto bersama antara jajaran pemerintah daerah dan Kejaksaan Negeri HSS. (ari/jp). 

BANJARMASIN- Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin kembali melakukan perombakan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sebanyak 168 pejabat struktural dan fungsional dilantik dan diambil sumpahnya di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Jum'at (8/5/2026).

Selain pelantikan pejabat pemerintahan, Gubernur juga melantik pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalsel periode 2026–2031.

Pelantikan tersebut dihadiri Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, Sekretaris Daerah Provinsi Muhammad Syarifuddin, tim ahli gubernur, para asisten, staf ahli, serta kepala SOPD lingkup Pemprov Kalsel.

Perombakan jabatan mencakup pengisian sejumlah posisi strategis, termasuk penempatan tenaga fungsional untuk memperkuat administrasi tata usaha sekolah di seluruh Kalimantan Selatan.

Dua pejabat Eselon II yang dilantik yakni Nasrullah sebagai Kepala Biro Organisasi dan Munazir Hadrani sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Sementara Rusdi Hartono dikukuhkan kembali sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel.

Dalam sambutannya, Gubernur H Muhidin, menegaskan pentingnya menjaga integritas, loyalitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pemerintahan.

"Saya meminta seluruh pejabat yang dilantik tetap menjaga integritas dan loyalitas kepada pimpinan daerah, mulai dari gubernur, wakil gubernur, hingga sekretaris daerah,” ujar Muhidin.

Ia mengakui setiap mutasi, promosi, maupun rotasi jabatan kerap menimbulkan beragam respons. Namun, ia meminta seluruh pejabat menerima keputusan tersebut secara profesional dan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.

H Muhidin juga menegaskan, seluruh pejabat akan dievaluasi secara berkala setiap enam bulan, meski aturan umum rotasi jabatan dilakukan setelah dua tahun masa kerja.

"Saya meminta Sekda dan kepala SOPD memberikan penilaian kinerja secara objektif. Jika dalam enam bulan pekerjaan dinilai tidak maksimal, maka pejabat tersebut dapat dievaluasi atau ditempatkan kembali pada posisi yang lebih tepat,” katanya.

Menurut H Muhidin, evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan efektivitas birokrasi dan percepatan pelayanan publik di lingkungan Pemprov Kalsel.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan keluarga, termasuk peran istri pejabat, dalam mendukung tugas pemerintahan dan program pembangunan daerah.

"Sinergi antara pejabat dan organisasi pendamping diharapkan berjalan selaras demi kelancaran pembangunan di Kalimantan Selatan,” tambahnya.

Sementara itu, kepada pimpinan Baznas Kalsel yang baru dilantik, Muhidin meminta pengelolaan dana zakat masyarakat dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai syariat Islam.

Baznas Provinsi Kalsel periode 2026–2031 dipimpin Ilham S.ThI bersama empat anggota lainnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Noryadi, menjelaskan bahwa dari total pejabat yang dilantik, terdiri atas dua pejabat Eselon II yang dilantik dan satu pejabat dikukuhkan, 39 pejabat administrator (Eselon III), 126 pejabat pengawas (Eselon IV), serta 25 pejabat fungsional dari berbagai jenjang.

Menurut Noryadi, evaluasi enam bulanan dilakukan untuk mengukur capaian kinerja dan objektivitas penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

"Jika kinerjanya sangat baik, rotasi bisa dilakukan lebih cepat meski belum dua tahun menjabat. Sebaliknya, jika kurang maksimal akan dilakukan evaluasi,” ujarnya.

Saat ini, masih terdapat tiga posisi pejabat Eselon II yang kosong, yakni di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Staf Ahli Gubernur, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Pengisian jabatan tersebut masih menunggu arahan gubernur. (sal/ali/jp). 

BANJARBARU- Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin resmi membuka Banua Rally 2026 yang menjadi seri pembuka Putaran 1 dan 2 Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Rally Indonesia di kawasan Food Village Citra Mitra City, Palam, Banjarbaru, Jum'at (8/5/2026) sore.

Sebanyak 45 pereli nasional ambil bagian dalam ajang tersebut dengan menaklukkan lintasan sepanjang lebih dari 400 kilometer yang membentang dari Martadah hingga Pelaihari.

Banua Rally 2026 menghadirkan lintasan kombinasi gravel dan aspal khas Kalimantan Selatan yang dikenal cepat dan menantang. Sejumlah mobil reli berspesifikasi internasional seperti Toyota GR Yaris, Skoda RS, dan Hyundai i20 N turut tampil dalam kompetisi tersebut.

Pembukaan Kejurnas Rally Indonesia itu dihadiri Ketua Umum IMI Moreno Soeprapto, Wakil Ketua IMI Ananda Mikola, Wakil Gubernur Kalsel H Hasnuryadi Sulaiman selaku Ketua Penyelenggara Banua Rally, serta unsur Forkopimda Kalimantan Selatan.

Dalam sambutannya Gubernur H Muhidin, mengatakan ajang rally tidak hanya menjadi kompetisi olahraga otomotif, tetapi juga sarana promosi daerah di tingkat nasional hingga internasional.

"Kami berharap para pembalap dapat mengharumkan nama daerah sekaligus menunjukkan kemampuan terbaiknya di lintasan,” ujar Muhidin.

Ia optimistis Banua Rally dapat membuka peluang Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah event otomotif berskala lebih besar pada masa mendatang.

"Jika kegiatan ini sukses, insya Allah ke depan dapat kembali dilaksanakan dengan skala yang lebih besar, bahkan hingga tingkat internasional,” katanya.

H Muhidin juga mengimbau masyarakat untuk menjaga keselamatan selama perlombaan berlangsung dengan tidak memasuki area lintasan rally.

"Jangan melintasi area lintasan karena hal tersebut sangat membahayakan diri sendiri maupun para pembalap,” tegasnya.

Selain menjadi ajang persaingan pereli nasional, Banua Rally 2026 juga menjadi kesempatan bagi pembalap lokal Kalimantan Selatan untuk tampil dan bersaing di level nasional.

Penyelenggaraan Kejurnas Rally tersebut diharapkan memberi dampak positif terhadap sektor pariwisata, ekonomi, dan promosi daerah, sekaligus memperkuat posisi Kalimantan Selatan sebagai destinasi sport tourism nasional. (mr/ali/jp). 

KUALA KAPUAS- Wakil Bupati Kapuas, Dodo, menghadiri Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 DPRD Kabupaten Kapuas di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kapuas, Jum'at (8/5/2026) pagi.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kapuas, Ardiansah, didampingi Wakil Ketua II DPRD Berinto. Agenda paripurna mencakup penyampaian laporan kegiatan legislatif sekaligus penutupan Masa Persidangan I dan pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026.

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, anggota DPRD, jajaran sekretariat daerah, serta kepala organisasiperangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Kapuas, Dodo, menyampaikan apresiasi atas sinergi antara legislatif dan eksekutif selama masa sidang pertama. Menurutnya, dukungan DPRD berperan penting dalam kelancaran pelaksanaan program pembangunan daerah.

"Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Kapuas atas pelaksanaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 yang berjalan lancar,” ujar Dodo saat membacakan sambutan Bupati Kapuas.

Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat kolaborasi dengan DPRD pada masa persidangan berikutnya agar setiap kebijakan dan program pembangunan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kapuas, Berinto, memaparkan laporan kinerja alat kelengkapan dewan selama Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026.

Menurut Berinto, laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban DPRD kepada masyarakat atas pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

"Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban kami kepada publik mengenai apa yang telah dikerjakan oleh pimpinan, komisi, badan, hingga fraksi-fraksi pendukung dewan,” tegasnya.

Di akhir rapat, Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Ardiansah secara resmi menutup Masa Persidangan I dan membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026. Ia juga mengajak seluruh pihak menjaga sinergi demi mendukung kemajuan daerah.

"Mari kita tingkatkan terus kerja sama dan saling menghormati yang telah terjalin selama ini demi kemajuan daerah menuju Kabupaten Kapuas yang lebih bermartabat dan bersinar,” kata Ardiansah.

Rapat paripurna berlangsung tertib dan menjadi penanda kesiapan DPRD bersama pemerintah daerah untuk melanjutkan agenda kerja serta mengawal aspirasi masyarakat pada masa sidang berikutnya. (fah/hru/jp). 

TAMIANG LAYANG- Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tamiang Layang menggelar apel ikrar dan razia gabungan di blok hunian warga binaan, Jum'at (8/5/2026), sebagai upaya memperkuat pengawasan serta mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari Halinar (handphone ilegal, narkoba, dan penipuan).

Kegiatan tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, dan media sebagai bentuk sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.

Usai apel ikrar, petugas gabungan melakukan penggeledahan menyeluruh di kamar hunian warga binaan pemasyarakatan (WBP). 

Pemeriksaan dilakukan secara humanis dan profesional guna memastikan tidak ada barang terlarang di dalam blok hunian.

Selain razia, kegiatan juga dirangkaikan dengan tes urine bagi petugas dan WBP serta penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika sebagai langkah pencegahan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba di dalam rutan.

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang terlarang, seperti sendok logam, alat cukur, botol kaca, kaleng bekas, kabel rakitan, korek api gas, kartu domino, dan barang pecah belah lainnya yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.

Kepala Rutan Kelas IIB Tamiang Layang, Agung Novarianto, mengatakan razia gabungan tersebut merupakan bentuk komitmen nyata dalam pemberantasan Halinar di lingkungan pemasyarakatan.

"Pelaksanaan apel ikrar dan razia gabungan ini bukan sekadar kegiatan rutin, tetapi wujud komitmen kami menciptakan lingkungan rutan yang bersih dari Halinar. Kami terus meningkatkan pengawasan, memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum, serta memastikan layanan berjalan profesional dan berintegritas,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus mengedepankan langkah preventif dan deteksi dini guna meminimalisasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

Seluruh barang hasil temuan selanjutnya akan diinventarisasi dan dimusnahkan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Rutan Tamiang Layang juga berkomitmen memperketat pengawasan, terutama di pintu masuk, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Zero Halinar.

Melalui kegiatan tersebut, Rutan Tamiang Layang berharap tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan kondusif sehingga mendukung proses pembinaan warga binaan secara optimal. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Barito Timur menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) Tahun 2026 di Aula Dinas Pendidikan Barito Timur, Jum'at (8/5/2026).

Kegiatan tersebut dibuka Bupati Barito Timur, M. Yamin, yang diwakili Asisten II Setda Barito Timur, Amrullah. Acara turut dihadiri jajaran BPD HIPMI Kalimantan Tengah, pengurus caretaker dan panitia Muscab, senior HIPMI, unsur Forkopimda, tamu undangan, serta peserta Muscab.

Dalam sambutan tertulis Bupati M. Yamin yang dibacakan Amrullah, menegaskan pentingnya peran HIPMI sebagai mitra strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi di Kabupaten Barito Timur.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada panitia pelaksana, pengurus HIPMI, dan seluruh peserta yang telah menyukseskan pelaksanaan Muscab.

Menurutnya, Muscab tidak hanya menjadi agenda rutin organisasi, tetapi juga momentum penting untuk melahirkan kepemimpinan baru, gagasan baru, dan semangat baru dalam memajukan dunia usaha di daerah.

"HIPMI memiliki peran strategis dalam mencetak pengusaha muda yang mampu berkontribusi terhadap pembangunan daerah,” ujar Amrullah. 

Pemerintah Kabupaten Barito Timur, lanjutnya, mendukung keberadaan HIPMI sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan investasi dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

Karena itu, kepengurusan HIPMI yang terpilih nantinya diharapkan mampu menghadirkan program kerja yang aktif, inovatif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain itu, Amrullah mengajak seluruh anggota HIPMI menjaga kekompakan dan persaudaraan selama pelaksanaan Muscab berlangsung.

Ia menekankan pentingnya menjadikan forum tersebut sebagai ajang demokrasi organisasi yang sehat dengan mengedepankan semangat kebersamaan dan pembangunan daerah. (zi/jp). 

KUALA PEMBUANG- Satreskrim Polres Seruyan melakukan pemantauan dan pengecekan langsung ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kabupaten Seruyan, Jum'at (8/5/2026), guna memastikan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi berjalan tertib dan tepat sasaran.

Kegiatan tersebut menyasar dua SPBU, yakni SPBU 65.742.001 Buih Seruyan di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Seruyan Hilir, serta SPBU 66.742.01 di Jalan Jenderal Sudirman Km 104, Kecamatan Selunuk.

Kasat Reskrim Polres Seruyan, AKP Muhammad Affandi, S.H., M.M., mengatakan pengawasan dilakukan untuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan BBM subsidi sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

"Pengawasan ini bertujuan memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai aturan dan diterima oleh masyarakat yang berhak. Penggunaan QR Code MyPertamina menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga transparansi distribusi,” ujarnya.

Dalam pengecekan tersebut, personel Satreskrim turut memberikan imbauan kepada pengendara agar menggunakan kode QR sesuai nomor polisi kendaraan yang telah terdaftar di aplikasi MyPertamina saat melakukan pengisian BBM.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, stok BBM jenis Pertalite dan Pertamax di kedua SPBU terpantau masih mencukupi, dengan ketersediaan rata-rata berkisar 6.000 hingga 8.000 liter. Sementara untuk BBM jenis Bio Solar, pihak SPBU telah melakukan pemesanan kepada Pertamina dan saat ini masih menunggu distribusi pasokan.

Untuk menjaga pemerataan distribusi, pengelola SPBU juga menerapkan pembatasan pembelian maksimal 50 liter atau senilai Rp500 ribu per kendaraan.

Meski aktivitas pengisian BBM terpantau cukup ramai, antrean kendaraan tetap berjalan tertib dan lancar. Berdasarkan koordinasi dengan pengelola SPBU, stok BBM yang tersedia diperkirakan masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga tiga hari ke depan.

AKP Muhammad Affandi menegaskan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan secara berkala guna mencegah penimbunan maupun praktik penyalahgunaan BBM subsidi di wilayah hukum Polres Seruyan.

"Secara umum situasi masih aman dan kondusif. Kami akan terus melakukan monitoring agar distribusi BBM berjalan lancar dan masyarakat merasa nyaman dalam memperoleh kebutuhan energi,” katanya.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polres Seruyan dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait pengawasan distribusi energi bersubsidi sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Seruyan. (gan/jp). 

KUALA PEMBUANG- Satlantas Polres Seruyan mengedepankan pendekatan humanis dalam meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas di Kota Kuala Pembuang, Jum'at (8/5/2026) pagi. Melalui kegiatan teguran simpatik, petugas memberikan edukasi langsung kepada pengendara yang masih mengabaikan kelengkapan berkendara.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di sejumlah titik strategis dan menyasar pelanggaran kasat mata, seperti tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI), tidak memasang spion, hingga kendaraan tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

Kasat Lantas Polres Seruyan, Iptu Subronto, S.H., M.A.P., mengatakan pendekatan persuasif dipilih agar masyarakat lebih memahami pentingnya keselamatan saat berkendara, bukan sekadar takut terhadap sanksi tilang.

"Tujuan utama kami bukan semata-mata penindakan hukum, tetapi membangun kesadaran masyarakat bahwa keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab bersama. Kelengkapan berkendara seperti helm dan spion sangat penting untuk melindungi pengendara,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, personel Satlantas mengedepankan komunikasi dua arah dengan pengendara. Petugas memberikan imbauan secara santun dan mengajak masyarakat lebih disiplin dalam mematuhi aturan lalu lintas.

Adapun fokus utama kegiatan meliputi peningkatan disiplin berlalu lintas, kepatuhan terhadap rambu dan penggunaan sabuk pengaman, pengecekan kelengkapan kendaraan, penumbuhan kesadaran pribadi saat berkendara, serta pengawasan di titik rawan pelanggaran dan kecelakaan.

Selain melalui teguran langsung di lapangan, Satlantas Polres Seruyan juga akan memperkuat edukasi kepada masyarakat melalui pembagian leaflet, pemasangan spanduk, dan konten informatif di media sosial resmi.

Langkah humanis yang dilakukan Satlantas Polres Seruyan tersebut mendapat respons positif dari masyarakat yang berharap budaya tertib berlalu lintas semakin meningkat di Kabupaten Seruyan. (gan/jp). 

PALANGKA RAYA- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara kepada terdakwa Riky dalam kasus penggelapan dana PT BPD Kalteng, Kamis (7/5/2026).

Selain pidana penjara, majelis hakim juga menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp5 miliar. Jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 410 hari.

"Majelis hakim menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara dan denda Rp5 miliar subsider 410 hari kurungan apabila denda tidak dibayar,” kata penasihat hukum terdakwa, Yohana, saat dikonfirmasi, Jum'at (8/5/2026).

Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 12 tahun penjara.

Putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim R Heddy Bellyandi dalam sidang di Pengadilan Negeri Palangka Raya. 

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan, laporan kegiatan usaha, dokumen, dan laporan transaksi rekening bank.

Majelis hakim juga menyatakan pidana denda wajib dibayar paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila tidak dibayar, harta kekayaan terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi denda tersebut. Jika nilai harta tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana kurungan selama 410 hari.

Menurut Yohana, terdakwa menerima putusan tersebut setelah berdiskusi dengan tim penasihat hukum usai persidangan. Sementara itu, jaksa penuntut umum masih menyatakan pikir-pikir.

Kasus ini bermula dari temuan transaksi mencurigakan pada rekening milik terdakwa yang saat itu bekerja sebagai Asisten Card Center pada Divisi Operasional dan Layanan PT BPD Kalteng pada periode November 2023 hingga Agustus 2024.

Dalam persidangan sebelumnya, jaksa mengungkap terdakwa diduga melakukan 205 transaksi dengan total nilai mencapai Rp16,47 miliar. Dana tersebut diduga dipindahkan dari sejumlah rekening internal bank ke rekening pribadi terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti membeli barang elektronik, emas, tanah, hingga membangun rumah. (emca/jp). 

BANJARMASIN- PAM Bandarmasih melakukan penggantian ribuan meter air pelanggan di wilayah layanan Boster S Parman sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan akurasi pencatatan pemakaian air.

Total sekitar 2.000 unit meter air yang telah berusia lebih dari lima tahun diganti secara bertahap. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses pembacaan meter tetap akurat serta mencegah potensi kesalahan yang dapat merugikan pelanggan maupun perusahaan.

Supervisor Meter Air PAM Bandarmasih, Rasyidah, menjelaskan bahwa penggantian dilakukan terhadap meter yang sudah tidak optimal, termasuk yang mengalami gangguan fungsi.

"Sehingga meter air yang sudah lama itu kita ganti agar tidak merugikan kedua belah pihak, baik pelanggan maupun PAM Bandarmasih, karena adanya kesalahan pembacaan meter air,” ujarnya, Jum'at (8/5/2026). 

Ia menambahkan, sebagian penggantian juga merupakan meter yang sebelumnya tertunda karena kondisi rumah pelanggan kosong atau adanya penolakan saat pergantian dilakukan.

"Pergantian ini tetap dilakukan meski tidak ada permintaan dari pelanggan, karena ini bagian dari program PAM Bandarmasih untuk menjaga kualitas pelayanan,” jelasnya.

Rasyidah juga menegaskan, bahwa proses penggantian meter tidak dipungut biaya alias gratis, selama posisi instalasi meter memenuhi standar teknis.

Program penggantian ini dijadwalkan berlangsung selama sekitar 10 bulan, dimulai sejak Februari. Hingga April, tercatat sebanyak 535 unit meter telah berhasil diganti.

"Sisanya akan kami lakukan secara bertahap hingga seluruh target selesai,” katanya.

Dengan adanya meter baru, PAM Bandarmasih berharap akurasi pencatatan pemakaian air pelanggan semakin meningkat, sehingga layanan kepada masyarakat menjadi lebih transparan dan optimal.

"Data pemakaian air diharapkan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” pungkasnya. (apr/hru/jp). 

TAMIANG LAYANG- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Barito Timur menghadirkan layanan jemput bola perekaman KTP elektronik (KTP-el) bagi kelompok rentan, seperti lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, warga sakit, hingga masyarakat terdampak bencana. Layanan tersebut dilakukan langsung di lokasi warga, baik di rumah maupun fasilitas kesehatan, tanpa dipungut biaya.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Dukcapil Barito Timur, M. Mursalin melalui Kepala Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Hajar Gunawan, mengatakan program jemput bola ini bertujuan memastikan seluruh masyarakat tetap mendapatkan hak administrasi kependudukan secara mudah dan merata. Menurutnya, kelompok rentan sering mengalami kendala mobilitas sehingga membutuhkan pelayanan yang lebih dekat dan cepat.

"Petugas kami siap datang langsung ke rumah warga, rumah sakit, maupun lokasi tertentu untuk melakukan perekaman KTP-el. Semua layanan ini diberikan secara gratis,” ujar Hajar Gunawan, Jum'at (8/5/2026). 

Ia menjelaskan, layanan tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang administrasi kependudukan. 

Selain mempermudah masyarakat, langkah ini juga diharapkan dapat mempercepat kepemilikan dokumen kependudukan bagi warga yang belum sempat melakukan perekaman.

Dalam pelaksanaannya, masyarakat atau pihak keluarga dapat mengajukan permohonan layanan jemput bola kepada Dukcapil Barito Timur dengan melampirkan informasi kondisi warga yang membutuhkan pelayanan. Setelah menerima laporan, petugas akan menjadwalkan kunjungan untuk melakukan proses perekaman data secara langsung.

Ia juga mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan tersebut apabila memiliki anggota keluarga yang masuk kategori rentan dan kesulitan datang ke kantor pelayanan. 

Ia berharap, melalui program ini, seluruh warga dapat memperoleh akses administrasi kependudukan secara adil, cepat, dan tanpa hambatan. (zi/jp).

BARABAI- Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tahap II UIN Antasari Banjarmasin bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dan warga Desa Kindingan menanam 1.300 bibit pohon di sepanjang bantaran sungai Desa Kindingan, Kecamatan Hantakan, Kamis (7/5/2026).

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mitigasi bencana sekaligus pelestarian lingkungan di kawasan hulu sungai yang dinilai rawan abrasi dan longsor tebing.

Kepala Bidang P2KL DLH HST, Muhammad Erwandi, mengatakan penanaman pohon di wilayah hulu menjadi langkah penting untuk menjaga kestabilan ekosistem dan memperkuat bantaran sungai.

"Penanaman ini penting untuk memperkuat tebing sungai dari kawasan hulu. Kami menyiapkan pohon penahan dan pohon produktif yang ditanam secara selang-seling, seperti rambai, kopi, pete, dan kasturi, sehingga memberikan manfaat lingkungan sekaligus nilai ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.

Perwakilan Mahasiswa KKN UIN Antasari Desa Kindingan Tahap II, Lutfi Arif Jailani, menyebut bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi lingkungan di lokasi pengabdian.

"Kami melihat penguatan tebing sungai menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat Desa Kindingan. Kolaborasi mahasiswa, DLH, dan warga melalui penanaman 1.300 pohon ini diharapkan mampu mengurangi risiko abrasi serta mendukung penghijauan kawasan hulu,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Kindingan, Iwan Kurniawan, mengapresiasi kolaborasi lintas pihak dalam kegiatan penghijauan tersebut. Pemerintah desa, kata dia, siap mendukung keberlanjutan program dengan menjaga dan merawat pohon yang telah ditanam.

"Kami berterima kasih kepada mahasiswa dan DLH atas kepeduliannya terhadap lingkungan desa. Pemerintah desa berkomitmen merawat pohon-pohon ini agar tumbuh baik dan dapat memperkuat tebing sungai,” ucapnya.

Penanaman dilakukan secara gotong royong di sejumlah titik rawan di sepanjang bantaran sungai dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur memberikan pelatihan diversifikasi olahan hasil perikanan kepada Kelompok Pengolahan dan Pemasaran (POKLAHSAR) Lestari di Desa Kali Napu, Rabu (7/5/2026). 

Pelatihan tersebut difokuskan pada pembuatan produk olahan ikan “kaki naga” guna meningkatkan daya saing pelaku UMKM sektor perikanan.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterampilan anggota kelompok dalam menghasilkan produk olahan yang berkualitas, bernilai tambah, dan mampu bersaing dengan produk UMKM dari daerah lain. Selain itu, produk yang dihasilkan diharapkan dapat mendukung kebutuhan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua POKLAHSAR Lestari, Norhalifah, menyambut positif pelatihan tersebut dan berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan.

"Kami berharap pelatihan seperti ini terus dilaksanakan agar anggota semakin terampil dan memiliki wawasan lebih luas dalam mengembangkan produk olahan ikan. Kami juga berharap dukungan dan pendampingan dari dinas terkait terus berlanjut,” ujarnya.

Analis Pemasaran Ahli Muda Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur, Hewurama, mengatakan pelatihan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan mutu produk olahan kelompok binaan.

"Pelatihan ini bertujuan meningkatkan keterampilan anggota POKLAHSAR Lestari sekaligus mendorong peningkatan mutu produk agar mampu bersaing dengan UMKM dari daerah lain. Produk olahan ini juga diharapkan dapat menyuplai kebutuhan SPPG dalam mendukung Program Nasional MBG,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Bidang Sarana Prasarana, Data, dan Pengolahan Hasil Perikanan, Siti Florenzi, menyebut bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan SPPG di Barito Timur agar produk olahan kelompok binaan dapat diserap sebagai bagian dari menu MBG.

"Kami berharap ada peningkatan kualitas dan mutu produk olahan. Ke depan, kami akan berkoordinasi dengan SPPG di Barito Timur agar produk kelompok binaan Dinas Perikanan dan Peternakan dapat diakomodasi sebagai varian menu Program Makan Bergizi Gratis,” jelasnya.

Koordinator Penyuluh Perikanan Kabupaten Barito Timur, Pardiono, menegaskan kesiapan pihaknya untuk menjembatani kerja sama antara kelompok pengolah dan SPPG lokal.

"Kami siap memfasilitasi dan berkoordinasi dengan SPPG lokal agar produk olahan kelompok binaan dapat diserap secara rutin. Dengan begitu, program nasional MBG dapat didukung sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM daerah,” ujarnya.

Melalui pelatihan diversifikasi olahan ikan ini, Dinas Perikanan Kabupaten Barito Timur berharap POKLAHSAR Lestari mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, dan memperkuat kontribusi UMKM lokal terhadap program prioritas nasional. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Barito Timur memberikan teguran tertulis kepada sejumlah pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm standar saat patroli street crime di wilayah Kota Tamiang Layang, Kamis (7/5/2026).

Kegiatan patroli dilakukan di sejumlah titik rawan kecelakaan lalu lintas, kawasan rawan kriminalitas jalanan, hingga lingkungan permukiman warga. Salah satu lokasi patroli berada di Jalan A. Yani, tepatnya di depan Kantor PU Barito Timur.

Patroli dipimpin personel Satlantas Polres Bartim, yakni AIPDA Adi Chandra, BRIGPOL Eko Setiawan, BRIGPOL Krisna Ardi, BRIPTU Andra Permana, dan BRIPDA R. Willdan.

Dalam patroli tersebut, petugas melakukan patroli dialogis sekaligus memantau kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Sejumlah pengendara kedapatan tidak menggunakan helm standar saat berkendara di jalan raya.

Sebagai langkah edukatif, petugas memberikan teguran tertulis disertai imbauan humanis agar pengendara lebih disiplin dalam menggunakan helm demi keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lain.

Selain menindak pelanggaran lalu lintas, patroli juga difokuskan untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas dan tindak kriminalitas jalanan di wilayah Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur.

Kasatlantas Polres Bartim, AKP Asri Putra Bahari, mengatakan penggunaan helm standar merupakan perlindungan penting bagi pengendara sepeda motor untuk meminimalkan risiko fatal saat terjadi kecelakaan.

"Kami mengedepankan pendekatan humanis melalui patroli dan edukasi kepada masyarakat. Teguran tertulis diberikan agar pengendara semakin sadar pentingnya menggunakan helm standar sebagai kebutuhan keselamatan berkendara,” ujarnya.

Ia berharap, kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta keamanan lalu lintas di Kabupaten Barito Timur tetap aman dan kondusif. (zi/jp). 

JAKARTA- Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) untuk berkonsultasi terkait mekanisme penyelenggaraan dapur umum dalam penanganan bencana, Kamis (7/5/2026). 

 Kunjungan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam percepatan penanganan korban bencana. Rombongan Komisi IV DPRD Kalsel diterima oleh Kepala Pokja Penanggulangan Kebencanaan dan Bantuan (PKBA) Kemensos RI, Muhammad Delmi.

Dalam penjelasannya, Muhammad Delmi menegaskan bahwa Surat Keputusan (SK) Tanggap Darurat yang diterbitkan kepala daerah menjadi dasar hukum utama bagi Kemensos RI untuk melakukan langkah cepat dalam penanganan bencana, termasuk penyaluran bantuan logistik dan perlindungan sosial.

"SK Tanggap Darurat dikeluarkan oleh kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur, dan menjadi dasar bagi Kemensos untuk bergerak cepat memberikan bantuan,” jelasnya.

Ia menambahkan, SK tersebut juga menjadi landasan bagi Kemensos RI untuk mengerahkan Taruna Siaga Bencana (Tagana), mengaktifkan lumbung sosial, serta mendirikan dapur umum di wilayah terdampak.

Menurutnya, pada masa tanggap darurat, Kemensos memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, khususnya penyediaan makanan dan bantuan logistik agar kebutuhan penyintas tetap terpenuhi di tengah situasi darurat.

"Fokus utama kami adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, terutama makanan melalui dapur umum dan dukungan logistik lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Bambang Yanto, menekankan pentingnya pemahaman pemerintah daerah terkait mekanisme pengajuan SK Tanggap Darurat agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Ia menjelaskan, daerah terdampak bencana dapat mengajukan permohonan penetapan status tanggap darurat melalui kepala daerah kepada Kemensos RI sebagai dasar pelaksanaan bantuan, termasuk pendirian dapur umum.

"SK Tanggap Darurat dikeluarkan oleh kepala daerah dan menjadi dasar pengajuan bantuan ke Kementerian Sosial RI,” ujar Bambang.

Ia berharap, pemahaman terhadap mekanisme tersebut dapat mempercepat respons pemerintah daerah dalam penanganan bencana, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat terdampak sesuai prosedur yang berlaku. (sar/ali/jp).

DENPASAR- Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel dan Kepala UPPD Samsat se-Kalsel melakukan kunjungan kerja ke Bapenda Provinsi Bali, Kamis (7/5/2026). 

Kunjungan tersebut bertujuan mempelajari berbagai inovasi pelayanan Samsat guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rombongan dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, dan diterima Sekretaris Bapenda Bali, I Gusti Putu Widiantara, beserta jajaran di ruang rapat Bapenda Bali.

Dalam pertemuan itu, Komisi II menyoroti sejumlah inovasi pelayanan pajak kendaraan bermotor yang dinilai efektif meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satunya ialah keterlibatan lembaga adat di Bali dalam mendukung pembayaran pajak kendaraan.

Muhammad Yani Helmi mengatakan, selama ini kontribusi terbesar PAD Kalsel masih berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Karena itu, Samsat menjadi sektor strategis dalam menopang penerimaan daerah.

"Yang menarik adalah kemudahan pembayaran pajak melalui lembaga adat. Di Bali, lembaga adat memiliki pengaruh kuat di masyarakat sehingga mampu mendorong kepatuhan wajib pajak,” ujarnya.

Politisi yang akrab disapa Paman Yani itu menambahkan, pihaknya juga mendiskusikan kebijakan pajak kendaraan listrik sebagai bagian dari dukungan terhadap program pemerintah pusat dalam transisi energi.

Menurutnya, Komisi II DPRD Kalsel tengah membahas rancangan regulasi yang mengatur tarif pajak kendaraan listrik agar tetap memberikan kontribusi bagi daerah tanpa membebani masyarakat.

"Kami ingin tarif pajak kendaraan listrik tidak terlalu besar, tetapi tetap memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah,” katanya.

Selain itu, Komisi II juga mengkaji wacana penerapan stiker pada pelat kendaraan sebagai tanda bukti pembayaran pajak tahunan maupun lima tahunan. Skema tersebut dinilai dapat menekan biaya penggantian pelat kendaraan sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan.

"Kalau memungkinkan tidak perlu selalu ganti pelat. Bisa menggunakan stiker penanda pembayaran pajak tiap tahun. Ini masih akan kami diskusikan lebih lanjut di internal Komisi II,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Bapenda Bali, I Gusti Putu Widiantara, menyambut baik kunjungan kerja tersebut. Ia berharap, pertukaran gagasan antar daerah dapat memperkuat optimalisasi PAD sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Mudah-mudahan diskusi terkait optimalisasi pendapatan daerah ini dapat memberikan manfaat, baik bagi Bali maupun Kalimantan Selatan,” tuturnya. (sar/ali/jp). 

PURUK CAHU- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Tahun 2026 di Aula Bapperida Murung Raya, Kamis (7/5/2026).

Rakor dipimpin Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Murung Raya, Sarwo Mintarjo. Dalam sambutannya, Sarwo, menegaskan bahwa Rakor TEPRA memiliki peran strategis untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai perencanaan, tepat waktu, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

"Pada triwulan I, realisasi penyerapan dan pendapatan anggaran Kabupaten Murung Raya masih berada pada posisi yang perlu ditingkatkan, baik dari sisi percepatan maupun kualitas pelaksanaannya,” ujar Sarwo.

Ia meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) segera mempercepat pelaksanaan kegiatan, khususnya proses pengadaan barang dan jasa agar tidak terjadi keterlambatan pada triwulan berikutnya.

Selain itu, Sarwo menekankan pentingnya penguatan perencanaan dan pengendalian kegiatan, sehingga setiap program memiliki target output dan outcome yang jelas. 

Koordinasi dan sinergi antar organisasi perangkat daerah juga diminta lebih ditingkatkan guna menghindari hambatan administratif maupun teknis di lapangan.

"Monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara berkala disertai komitmen kuat dari seluruh pimpinan perangkat daerah terhadap pencapaian kinerja masing-masing,” tegasnya.

Menurut Sarwo, keterlambatan percepatan penyerapan anggaran berpotensi menyebabkan penumpukan realisasi belanja pada akhir tahun yang dapat menurunkan kualitas pembangunan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi hingga 7 Mei 2026, realisasi keuangan Kabupaten Murung Raya tercatat sebesar Rp373,7 miliar dari total pagu anggaran Rp1,70 triliun atau mencapai 21,96 persen.

Sementara itu, penerimaan pendapatan Pemkab Murung Raya hingga 31 Maret 2026 sebesar Rp313,7 miliar dari target Rp1,47 triliun atau sebesar 21,30 persen.

Untuk capaian belanja APBD tertinggi, Dinas Ketahanan Pangan menempati posisi pertama dengan realisasi keuangan dan fisik masing-masing 40,79 persen. Disusul Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar 38,91 persen serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar 37,79 persen.

Sedangkan realisasi belanja APBD terendah tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan realisasi keuangan dan fisik 3,67 persen. Berikutnya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebesar 8,36 persen, serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar 12,28 persen.

Dalam rakor tersebut juga dipaparkan sejumlah kendala utama pelaksanaan anggaran triwulan I, di antaranya proses pengadaan barang dan jasa yang masih dalam tahap perencanaan dan penayangan paket, keterlambatan penyelesaian administrasi kegiatan, pelaksanaan kegiatan yang baru dimulai pada akhir triwulan I, penyesuaian kebijakan dan regulasi teknis, serta koordinasi antarperangkat daerah yang masih perlu ditingkatkan. (maya/jp). 

SURAKARTA- Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Stadion Gelora Manahan, Surakarta, Kamis (7/5/2026), guna mempelajari konsep pembangunan dan pengelolaan stadion modern sebagai referensi pembangunan stadion di Kalimantan Selatan.

Kunjungan tersebut diawali dengan pertemuan bersama jajaran Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Surakarta di kantor Dispora yang berada di kawasan Stadion Manahan. 

Selanjutnya, rombongan meninjau langsung sejumlah fasilitas stadion untuk melihat aspek teknis pembangunan, fasilitas penunjang, sistem pengelolaan, hingga standar keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat maupun atlet.

Stadion Gelora Manahan dikenal sebagai salah satu stadion representatif di Indonesia dengan fasilitas olahraga yang lengkap dan sistem pengelolaan yang terintegrasi. Karena itu, kunjungan studi banding ini dinilai penting untuk memberikan gambaran konkret mengenai konsep stadion modern yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kalimantan Selatan.

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si., mengatakan kunjungan tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat perencanaan pembangunan sarana olahraga di daerah.

"Kunjungan kerja ini menjadi bagian penting bagi kami untuk mendapatkan referensi terkait pembangunan stadion di Banjarmasin. Stadion Gelora Manahan memiliki konsep pembangunan dan pengelolaan yang baik, sehingga banyak hal yang bisa kami pelajari, baik dari sisi infrastruktur, fasilitas pendukung, maupun sistem pengelolaannya,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan stadion representatif di Kalimantan Selatan diharapkan tidak hanya menjadi pusat kegiatan olahraga, tetapi juga dapat difungsikan sebagai ruang publik yang memberi manfaat luas bagi masyarakat serta mendukung pembinaan atlet daerah.

"Harapan kami, hasil studi banding ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam merancang stadion yang lebih modern, berkualitas, dan mampu menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan,” tambahnya.

Melalui kunjungan tersebut, Komisi III DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk mendorong peningkatan fasilitas olahraga sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia dan pengembangan prestasi olahraga di Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp). 

MATARAM- Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (7/5/2026), guna memperkuat koordinasi dan menggali referensi terkait peningkatan kinerja kelembagaan DPRD.

Kunjungan tersebut diterima langsung Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H., di Kota Mataram. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan produktif dengan membahas sejumlah program serta pola kerja kedewanan yang dinilai efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas anggota dewan.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, H Rais Ruhayat, S.H., mengatakan diskusi bersama DPRD NTB memberikan banyak masukan yang dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas DPRD di Kalimantan Selatan.

"Hari ini kami sangat berterima kasih karena langsung disambut oleh Ketua DPRD Provinsi NTB. Banyak pertukaran gagasan yang kami dapatkan, terutama terkait sejumlah program yang nantinya bisa menjadi referensi untuk diterapkan di daerah,” ujarnya.

Menurut politisi PAN tersebut, beberapa program yang dipaparkan DPRD NTB dinilai mampu menunjang optimalisasi tugas anggota dewan, khususnya dalam menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.

"Seperti kegiatan kunjungan daerah pemilihan dan program-program lainnya yang sangat mendukung pelaksanaan tugas anggota DPRD di lapangan,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda, menyambut baik kunjungan Komisi I DPRD Kalsel sebagai upaya mempererat sinergi dan berbagi pengalaman antarlembaga legislatif daerah.

Ia berharap, komunikasi dan koordinasi yang terjalin dapat menjadi ruang kolaborasi positif dalam meningkatkan kualitas kinerja DPRD serta pelayanan kepada masyarakat di masing-masing daerah.

Kunjungan kerja tersebut juga diikuti jajaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel sebagai bagian dari penguatan dukungan administratif dan kelembagaan terhadap pelaksanaan tugas kedewanan. (sar/ali/jp). 

TAMIANG LAYANG- Bhabinkamtibmas Desa Bagok, Polsek Benua Lima, Polres Barito Timur melaksanakan monitoring pembagian bantuan pangan dari Dinas Sosial Kabupaten Barito Timur sekaligus kegiatan sambang kamtibmas dan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Kamis (7/5/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Desa Bagok, Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam kegiatan tersebut, Bhabinkamtibmas Desa Bagok, Bripka Mujiono menyampaikan sejumlah pesan kamtibmas kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (sitkamtibmas) tetap aman dan kondusif.

Selain itu, masyarakat juga diberikan sosialisasi terkait larangan membuka hutan dan lahan dengan cara dibakar guna mencegah terjadinya karhutla di wilayah Kecamatan Benua Lima.

Tak hanya itu, warga juga diimbau agar bijak dalam menggunakan media sosial serta tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi atau isu yang belum jelas kebenarannya.

Bripka Mujiono turut mensosialisasikan layanan call center 110 Polres Barito Timur sebagai layanan kepolisian yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam situasi darurat maupun untuk mendapatkan pelayanan kepolisian secara cepat.

Terpisah, Kapolsek Benua Lima, IPDA Ichvan Herianto, mengatakan bahwa kegiatan tersebut berjalan dengan aman dan kondusif serta mendapat respons positif dari masyarakat.

"Melalui kegiatan sambang dan sosialisasi ini diharapkan terjalin hubungan serta koordinasi yang baik antara Polri, khususnya Bhabinkamtibmas, dengan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Desa Bagok,” ujarnya.

Ia menambahkan, masyarakat juga mulai memahami pentingnya menyikapi informasi di media sosial secara bijak dan memanfaatkan layanan call center 110 Polres Bartim apabila membutuhkan bantuan kepolisian. (zi/jp). 

KANDANGAN- Ketua Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) TMMD ke-128, Kolonel Inf Eber Ezer Lumban Tobing, meninjau langsung pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Desa Pantai Ulin, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kamis (7/5/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Kolonel Eber Ezer didampingi Letkol Inf Untung Iswahyudi dan Dandim 1003/HSS Letkol Inf Ading Priyotantoko. Kunjungan dilakukan untuk memastikan progres pengerjaan sasaran fisik maupun nonfisik TMMD berjalan sesuai target.

"Setelah kami lihat di lapangan, progres sasaran pokok dan sasaran tambahan sudah di atas 60 persen. Sasaran tambahan hampir selesai, sedangkan sasaran utama berupa peningkatan kualitas jalan masih membutuhkan teknik pengerjaan khusus serta dukungan dinas terkait,” kata Kolonel Eber Ezer.

Ia menegaskan, pembangunan jalan tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kerja, tetapi juga memerlukan metode pengerjaan yang tepat agar hasil pembangunan berkualitas dan dapat bertahan lama.

"Pengerjaan jalan harus menggunakan teknik yang benar supaya hasilnya bagus dan awet digunakan masyarakat,” ujarnya.

Selain meninjau pembangunan fisik, Tim Wasev juga menekankan pentingnya kegiatan nonfisik, salah satunya penyuluhan bahaya narkoba kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap risiko penyalahgunaan narkotika.

Sementara itu, Dandim 1003/HSS, Letkol Inf Ading Priyotantoko, mengatakan pembangunan jalan di Desa Pantai Ulin sangat dibutuhkan warga karena menjadi akses utama aktivitas sehari-hari.

"Jalan ini digunakan masyarakat untuk mengangkut hasil pertanian, akses anak sekolah, dan kegiatan harian lainnya. Saat musim hujan kondisi jalan berlumpur, sehingga pengerasan jalan ini diharapkan dapat memperlancar transportasi warga,” katanya.

Ia memastikan seluruh personel TMMD berkomitmen menyelesaikan sasaran utama sebelum penutupan program pada 21 Mei 2026.

"Pekerjaan akan diselesaikan tepat waktu sesuai standar, mulai dari perataan hingga pengerasan jalan, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Pelaksanaan TMMD ke-128 juga mendapat apresiasi dari DPRD Hulu Sungai Selatan karena dinilai membantu percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan, termasuk pembangunan rumah dan akses jalan bagi masyarakat Desa Pantai Ulin.

Program TMMD ke-128 diharapkan mampu meningkatkan akses transportasi warga serta mendorong percepatan pembangunan di wilayah pedesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (ari/jp). 

KUALA PEMBUANG- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Hatantiring menggelar Orientasi Fungsional dan Rapat Tahunan pada 1–2 Mei 2026 di Sampit, Kalimantan Tengah. 

Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi perdana kepengurusan untuk memperkuat gerakan pemberdayaan hukum masyarakat yang tumbuh dari paralegal desa di Kabupaten Seruyan. 

Agenda tersebut juga dirangkaikan dengan peringatan Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional.

Rapat tahunan dihadiri Dewan Pengawas, Dewan Pengurus, serta para advokat pendamping. Kegiatan dibuka oleh Ketua Dewan Pengurus LBH Hatantiring, Rijael Pahlepi, yang juga merupakan Paralegal Desa Pematang Limau, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan.

Sebagian besar pengurus LBH Hatantiring berasal dari kalangan paralegal desa yang selama ini aktif mendampingi masyarakat di tingkat akar rumput. Mereka telah mengikuti berbagai pelatihan dan memiliki komitmen untuk mengembangkan organisasi sebagai wadah perjuangan akses keadilan masyarakat.

Selama dua hari pelaksanaan, forum rapat membahas pemetaan peluang dan tantangan organisasi, isu-isu strategis pendampingan hukum masyarakat, serta penyusunan program kerja dan arah gerakan organisasi ke depan. 

Sebagai organisasi yang baru terbentuk, rapat ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat fondasi kelembagaan sekaligus memperjelas orientasi perjuangan LBH Hatantiring.

LBH Hatantiring resmi terbentuk pada 19 Juni 2025 melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Organisasi ini lahir dari inisiatif akar rumput yang dimotori para paralegal desa di Kabupaten Seruyan.

Cikal bakal pembentukan lembaga dimulai ketika 49 paralegal dari 24 desa mendeklarasikan pendirian LBH Hatantiring pada 4 Desember 2024 di Kuala Pembuang. 

Deklarasi tersebut dilandasi kesadaran pentingnya memperkuat posisi paralegal melalui lembaga bantuan hukum yang mampu memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat pencari keadilan di Seruyan.

Secara harfiah, “Hatantiring” berasal dari bahasa Dayak Seruyan yang berarti “beriringan” atau “bersama-sama”. Nama itu mencerminkan semangat gotong royong masyarakat multikultural dalam memperjuangkan keadilan tanpa memandang perbedaan latar belakang.

Model pengorganisasian paralegal di Seruyan dinilai berbeda dibanding pola umum di Indonesia. Jika pada umumnya paralegal dibentuk oleh organisasi bantuan hukum (OBH) yang sudah mapan, di Seruyan justru para paralegal terlebih dahulu tumbuh di desa-desa sebelum kemudian membentuk organisasi bantuan hukum secara mandiri.

Pendekatan berbasis akar rumput ini menunjukkan bahwa akses keadilan dapat dibangun langsung dari komunitas masyarakat tanpa harus menunggu kehadiran lembaga bantuan hukum yang besar.

Sejak 2023, desa-desa di Kabupaten Seruyan mulai menginisiasi pembentukan paralegal desa melalui pendampingan Program Gawi Bapakat, program pembangunan desa berkelanjutan yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten Seruyan.

Hingga 2026, tercatat sebanyak 96 desa dan kelurahan telah memiliki unit paralegal desa. Kehadiran paralegal diharapkan menjadi instrumen hukum berbasis masyarakat untuk membantu penyelesaian berbagai persoalan hukum di tingkat desa.

Peran paralegal meliputi mediasi konflik, pemberian bantuan hukum, pendampingan penyusunan regulasi desa, peningkatan literasi hukum masyarakat, membantu pengurusan dokumen legal, hingga pendampingan konflik agraria masyarakat dengan perusahaan.

Melalui Program Gawi Bapakat, para paralegal juga mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas secara bertahap. Pada 2025, mereka melaksanakan ekspedisi pendidikan hukum rakyat di wilayah hulu, tengah, dan hilir Seruyan dengan mengangkat tiga isu utama, yakni resolusi konflik agraria, perlindungan ketenagakerjaan, dan pengakuan masyarakat hukum adat.

Ketua LBH Hatantiring, Rijael Pahlepi, Kamis (7/5/2026), mengatakan organisasi yang dibangun para paralegal desa ini diharapkan mampu mengonsolidasikan gerakan pemberdayaan hukum masyarakat di Kabupaten Seruyan.

"Kami percaya perubahan besar sering kali dimulai dari langkah-langkah kecil di desa,” ujarnya. (gan/jp).