BREAKING NEWS

Pemprov Kalsel

Wakil Rakyat

Pemkab Batola

Selasa, 10 Maret 2026

Polres Bartim Tangkap Pria 47 Tahun di Benua Lima, Sita 8 Paket Sabu Seberat 2,42 Gram

TAMIANG LAYANG- Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Timur (Bartim), Polda Kalimantan Tengah, berhasil mengungkap kasus dugaan peredaran narkotika di wilayah setempat dengan mengamankan seorang pria berinisial A (47).

Pelaku ditangkap di sebuah rumah di Desa Bagok RT. 003, Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur, pada Minggu (8/3/2026) sekitar pukul 20.00 WIB.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso melalui Kasat Resnarkoba IPTU Ismail Lubis, mengatakan penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika di wilayah tersebut.

"Setelah menerima informasi, anggota melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan pelaku A,” ujar IPTU Ismail Lubis kepada wartawan, Selasa (10/3/2026).

Saat dilakukan penggeledahan di lokasi, petugas menemukan delapan paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,42 gram.

Selain barang bukti narkotika, polisi juga mengamankan sejumlah barang lainnya, yakni satu unit sepeda motor, satu buah timbangan digital, satu unit telepon genggam, serta uang tunai sebesar Rp7.150.000 yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut.

"Pelaku beserta barang bukti saat ini telah diamankan di Mapolres Barito Timur untuk proses hukum lebih lanjut,” kata Ismail.

Atas perbuatannya, pelaku disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. (zi/jp). 

Senin, 09 Maret 2026

Safari Ramadan ke-8 di Desa Sikui, Bupati Barito Utara Serahkan Hibah Rp1 Miliar untuk Masjid Akhmad Bakrie

MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten Barito Utara melanjutkan rangkaian kegiatan Safari Ramadan dengan mengunjungi Masjid Akhmad Bakrie di Desa Sikui, Kecamatan Teweh Baru, pada titik ke-8 pelaksanaan program tersebut, Senin (9/3/2026). 

Dalam kesempatan itu, Bupati Barito Utara secara simbolis menyerahkan bantuan hibah senilai Rp1 miliar untuk mendukung peningkatan sarana dan prasarana serta kegiatan keagamaan di Masjid Akhmad Bakrie.

Bupati H Shalahuddin, menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan keagamaan serta meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam beribadah.

"Pembangunan infrastruktur memang penting, tetapi pembangunan sarana ibadah juga menjadi investasi jangka panjang dalam membentuk karakter dan mental masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara berharap, bantuan hibah tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memakmurkan masjid serta memperkuat kegiatan keagamaan dan kebersamaan masyarakat di Desa Sikui.

Kegiatan Safari Ramadan ini juga menjadi momentum mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Warga Desa Sikui pun menyambut hangat kunjungan rombongan pemerintah daerah dalam suasana kebersamaan di bulan suci Ramadan.

Program Safari Ramadan Pemerintah Kabupaten Barito Utara sendiri terus berlanjut dengan kunjungan ke sejumlah masjid di berbagai wilayah sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. (dsk/emca/jp). 

DPRD Kalsel Dorong Pembangunan TPST Regional Banjarbakula Rampung 2026

JAKARTA- DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong percepatan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional Banjarbakula agar dapat direalisasikan pada tahun 2026. 

Hal ini disampaikan dalam konsultasi Komisi III DPRD Kalsel dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkait rencana pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah terpadu di kawasan Banjarbakula.

Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Jakarta Pusat, Senin (9/3/2026). Rombongan dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si., didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, H Alpiya Rakhman, serta diikuti mitra kerja Komisi III dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan.

Mustaqimah mengatakan, berdasarkan penjelasan dari Kementerian PU, masih terdapat sejumlah persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi pemerintah daerah sebelum proyek pembangunan dapat dilaksanakan.

"Masih ada beberapa dokumen yang perlu diselesaikan, termasuk penyesuaian administrasi akibat pergantian pejabat serta persyaratan lainnya,” ujarnya.

Ia menegaskan, percepatan pembangunan TPST Regional Banjarbakula sangat penting mengingat persoalan sampah di Kalimantan Selatan saat ini dinilai sudah cukup mendesak.

"Kita berharap pembangunan ini dapat segera direalisasikan, karena Kalimantan Selatan saat ini menghadapi kondisi darurat sampah,” katanya.

Sementara itu, Direktur Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum RI, Ir. Prasetyo, M.Eng., menyatakan pihak kementerian berkomitmen mendukung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam penyediaan fasilitas pengolahan sampah terpadu.

Menurutnya, pembangunan TPST Regional Banjarbakula ditargetkan mulai direalisasikan pada tahun 2026 dan akan melayani lima kabupaten/kota di kawasan tersebut.

"Kami menargetkan pada 2026 pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu di Kalimantan Selatan yang akan melayani lima kabupaten/kota di kawasan Banjarbakula,” jelasnya.

Fasilitas tersebut diproyeksikan memiliki kapasitas pengolahan sekitar 150 ton sampah per hari sehingga diharapkan dapat membantu mengurangi permasalahan sampah di wilayah Kalimantan Selatan.

"Insya Allah pembangunannya akan dilaksanakan melalui balai kami,” pungkasnya. (sar/ali/jp). 

Komisi II DPRD Kalsel Pelajari Strategi Optimalisasi PAD ke Bapenda Jawa Timur

JAWA TIMUR- Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan kerja ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur, Senin (9/3/2026) pagi. Kunjungan tersebut bertujuan mempelajari strategi dan inovasi pengelolaan pajak serta retribusi daerah guna memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menambah beban bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, melalui Anggota Komisi II, Umar Sadik, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya DPRD memperoleh referensi terbaik dalam penyempurnaan regulasi pajak dan retribusi daerah.

Menurut Umar, pengalaman Jawa Timur yang dinilai memiliki sistem pengelolaan pendapatan daerah yang maju dapat menjadi bahan pembelajaran penting bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

"Kami ingin melihat secara langsung strategi dan inovasi yang dilakukan Bapenda Jawa Timur dalam mengelola pajak dan retribusi daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan nantinya mampu meningkatkan PAD namun tetap berpihak kepada masyarakat,” ujar Umar Sadik.

Ia menambahkan, Komisi II DPRD Kalsel berkomitmen memastikan setiap perubahan regulasi dilakukan secara hati-hati dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan, kemudahan pelayanan, serta kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Subbidang Analisis dan Pelaporan Bapenda Jawa Timur, Kholid, yang menerima rombongan menjelaskan bahwa optimalisasi pajak dan retribusi daerah di Jawa Timur dilakukan melalui kerja sama intensif dengan berbagai Unit Pelaksana Daerah (UPD).

Menurutnya, koordinasi dan pendataan potensi secara berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan seluruh potensi penerimaan daerah dapat teridentifikasi secara optimal.

"Untuk itu, kami bekerja sama dengan seluruh UPD dalam melakukan pendataan potensi pajak dan retribusi daerah. Namun karena sifatnya dinamis, data tersebut harus terus diperbarui secara rutin, terutama pada sektor layanan seperti rumah sakit yang memiliki potensi penerimaan cukup besar,” ujar Kholid. (sar/ali/jp). 

Polres Tabalong Bantu Percepatan Pembangunan Jembatan Sakuyah di Bintang Ara

TANJUNG- Kepolisian Resor Tabalong turut berperan dalam percepatan pembangunan Jembatan Sakuyah di Kecamatan Bintang Ara guna mempermudah akses transportasi antar desa.

Jembatan yang berada di Desa Dambung Raya tersebut sebelumnya putus dan sempat menyebabkan sebuah kendaraan roda empat tercebur ke Sungai Sakuyah pada Minggu (18/5/2025). Akibat kerusakan itu, akses utama yang menghubungkan Desa Dambung Raya, Desa Hegar Manah, dan Desa Panaan sempat terhambat.

Untuk mempercepat pembangunan kembali jembatan, personel Polres Tabalong bersama anggota Kompi Korps Brigade Mobil (Brimob) Tanjung serta masyarakat setempat bahu-membahu melakukan pengerjaan di lokasi.

Jembatan Sakuyah diketahui rusak sejak pertengahan 2025 dan mulai dibangun kembali pada awal 2026 dengan pendampingan, pengawasan, serta bantuan tenaga dari Polres Tabalong.

Aparat Desa Dambung Raya, Tatak, mengatakan rusaknya jembatan tersebut membuat warga harus menempuh perjalanan jauh untuk menuju Desa Panaan.

"Akibat putusnya jembatan ini, masyarakat harus menempuh perjalanan sekitar empat jam. Dengan dibangunnya kembali Jembatan Sakuyah, waktu tempuh menjadi sekitar 45 menit,” ujarnya. 

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Tabalong dan seluruh pihak yang telah membantu pembangunan jembatan tersebut.

"Saya selaku aparat Desa Dambung Raya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Kapolres Tabalong yang turut andil dalam pembangunan Jembatan Sakuyah ini,” tambahnya.

Saat ini, progres pembangunan jembatan telah mencapai sekitar 85 persen dan ditargetkan rampung sebelum Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Pada Minggu (8/3/2026) pagi, kegiatan di lapangan dipimpin Kabag Log Polres Tabalong, AKP Lamris Manurung bersama Kapolsek Bintang Ara, Iptu Hartanto dan Kasi Humas Iptu Heri Siswoyo. Mereka didampingi personel Kompi Brimob Tanjung yang dipimpin AKP Suyanto serta personel dari berbagai satuan kerja.

Dalam kegiatan percepatan pembangunan pada Senin (9/3/2026), personel Polri melaksanakan pengeboran papan lantai serta pemasangan papan kayu ulin yang digunakan sebagai lantai jembatan gantung Sakuyah.

Jembatan tersebut merupakan akses utama dan tercepat bagi masyarakat yang menghubungkan Desa Panaan dengan Desa Dambung Raya dan Desa Hegar Manah di Kecamatan Bintang Ara.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo melalui Kasi Humas Iptu Heri Siswoyo, menyampaikan bahwa keterlibatan personel Polres Tabalong merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam mendukung akses transportasi antar desa.

"Pembangunan jembatan ini merupakan bentuk sinergitas antara Polri dan masyarakat. Kami berharap dengan selesainya Jembatan Sakuyah dapat mempermudah mobilitas warga serta mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat di Kecamatan Bintang Ara,” ujarnya. (fah/jp). 

Satresnarkoba Polres Seruyan Gerebek Kontrakan di Kuala Pembuang, Dua Pria Diduga Edarkan Sabu Diamankan

KUALA PEMBUANG- Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Seruyan mengamankan dua pria berinisial I.A. dan H.R. yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu. 

"Kedua pelaku kami tangkap di sebuah rumah kontrakan di Jalan Samudin Gang Kauman, Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Sabtu (7/3/2026) sekitar pukul 13.00 WIB," ujar Kapolres Seruyan, AKBP Beddy Suwendi melalui Kasat Narkoba, IPTU Dwi Triyanto kepada wartawan, Senin (9/3/2026). 

Dalam penggerebekan tersebut, polisi menemukan delapan paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu di dalam rumah kontrakan. Selain itu, tiga paket sabu lainnya ditemukan setelah sebelumnya dibuang oleh salah satu terduga pelaku melalui jendela rumah.

"Selain sabu, kami juga mengamankan sejumlah barang bukti lain berupa satu sendok sabu yang terbuat dari sedotan, 140 plastik klip kecil, satu timbangan digital, satu alat hisap sabu (bonk), dua unit telepon genggam, serta uang tunai Rp120.000 yang diduga hasil penjualan sabu," ujar IPTU Dwi. 

Ia menjelaskan, pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika di sebuah rumah kontrakan di kawasan tersebut. Menindaklanjuti laporan itu, anggota melakukan penyelidikan hingga akhirnya mendatangi lokasi yang dimaksud. 

"Saat tiba di TKP, anggota mendapati dua pria berada di dalam rumah kontrakan dan langsung mengamankannya," ujar IPTU Dwi. 

Pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan dua warga setempat terhadap kedua pria tersebut. Dari I.A. ditemukan uang tunai Rp150.000 di saku celana depan sebelah kiri, sedangkan dari H.R. ditemukan uang tunai Rp100.000 di saku celana depan sebelah kiri.

Kemudian, dilanjutkan penggeledahan dan petugas menemukan delapan paket sabu beserta sejumlah perlengkapan yang diduga digunakan dalam aktivitas peredaran narkotika.

Saat proses penggeledahan berlangsung, salah satu terduga pelaku juga diminta menunjukkan benda yang sebelumnya sempat ia lempar melalui jendela. Setelah diambil dan disaksikan para saksi, benda tersebut diketahui berisi tiga paket yang diduga narkotika jenis sabu.

"Saat ini kedua terduga pelaku beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Seruyan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut," ujar IPTU Dwi.

IPTU Dwi menegaskan, bahwa saat ini pihaknya juga masih mendalami kemungkinan adanya jaringan atau pihak lain yang terlibat dalam peredaran narkotika tersebut. (gan/jp). 

Komisi IV DPRD Kalsel Pelajari Penguatan Program PKH dan Pemberdayaan Ekonomi di Dinsos Jatim

SURABAYA- Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan studi komparasi ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur guna memperdalam pelaksanaan program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pemberdayaan Sosial Ekonomi. Kunjungan berlangsung di Surabaya, Senin (9/3/2026) pagi.

Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, bersama sejumlah anggota dewan. Kegiatan ini bertujuan mempelajari kebijakan, strategi, dan inovasi yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengoptimalkan program bantuan sosial agar lebih tepat sasaran serta mampu meningkatkan kemandirian masyarakat penerima manfaat.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial bersyarat dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga kurang mampu. Selain memberikan bantuan finansial, program ini juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan keluarga penerima manfaat agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Bantuan Pemberdayaan Sosial Ekonomi diarahkan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat rentan melalui dukungan usaha produktif, pelatihan keterampilan, serta pendampingan pengembangan usaha kecil.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, mengatakan kunjungan tersebut memberikan banyak informasi terkait pengelolaan program bantuan sosial yang telah diterapkan di Jawa Timur.

"Pertemuan ini memberi banyak masukan bagi kami di Kalsel, terutama terkait upaya menekan angka kemiskinan dan pengelolaan program bantuan sosial agar lebih efektif,” ujarnya.

Ia juga mendorong lahirnya inovasi dalam program peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik melalui program pemerintah daerah maupun dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Selatan.

Rombongan Komisi IV DPRD Kalsel diterima langsung Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dra. Restu Novi Widiana, M.M. Ia mengapresiasi kunjungan tersebut sebagai sarana berbagi pengalaman antar daerah dalam pengelolaan program kesejahteraan sosial.

"Pertemuan seperti ini menjadi ruang bertukar informasi mengenai program yang dijalankan di masing-masing daerah, sehingga dapat menjadi referensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial,” katanya.

Melalui studi komparasi ini, DPRD Kalsel berharap berbagai praktik baik yang diterapkan di Jawa Timur dapat menjadi referensi dalam memperkuat program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp). 

Komisi II DPRD Kalsel Studi Komparasi Pengelolaan Pajak Daerah ke Bapenda Jabar

BANDUNG- Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel melakukan kunjungan kerja ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung, Senin (9/3/2026). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka penyempurnaan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Rombongan dipimpin Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Adrizal, bersama sejumlah anggota komisi lainnya. Kunjungan tersebut bertujuan melakukan studi komparasi terkait kebijakan dan mekanisme pengelolaan pajak serta retribusi daerah yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kedatangan rombongan diterima Analis Kebijakan Ahli Muda Bapenda Jawa Barat, Bela Negara. Dalam pertemuan tersebut, ia memaparkan berbagai kebijakan dan strategi pengelolaan pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak dan retribusi.

Pertemuan juga membahas implementasi regulasi pajak daerah, sistem pelayanan kepada wajib pajak, hingga inovasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa memberatkan masyarakat.

Adrizal mengatakan, kunjungan ini menjadi bagian dari upaya DPRD Kalsel dalam mencari referensi dan masukan untuk penyempurnaan revisi Perda Pajak dan Retribusi yang saat ini tengah dibahas bersama pemerintah daerah.

"Pengelolaan pajak daerah di Kalsel masih perlu dioptimalkan. Kunjungan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat regulasi dan mekanisme yang nantinya akan dibahas dalam panitia khusus (pansus) terkait pajak dan retribusi daerah,” ujarnya.

Ia mencontohkan salah satu sektor yang perlu dioptimalkan adalah pajak air permukaan, khususnya pada perusahaan pertambangan. Selama ini pelaporan pajak lebih banyak berdasarkan inisiatif perusahaan tanpa verifikasi menyeluruh dari pemerintah daerah.

"Ke depan perlu dilakukan pengecekan langsung agar laporan yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu, kami juga akan menyinkronkan kebijakan dengan perda di tingkat kabupaten dan kota agar pengelolaan pajak daerah lebih optimal,” jelasnya.

Menurut Adrizal, pengalaman Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengelola pendapatan daerah dapat menjadi pembelajaran bagi Kalimantan Selatan, terutama dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, transparan, serta memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Melalui studi komparasi ini, Komisi II DPRD Kalsel berharap revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah yang dihasilkan nantinya mampu meningkatkan pendapatan daerah sekaligus tetap memperhatikan aspek keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam memperkuat regulasi daerah guna mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. (sar/ali/jp). 

DPRD Mura Gelar Paripurna, Dengarkan Pandangan Pemkab atas Raperda Pengelolaan Kelompok Tani

PURUK CAHU- DPRD Murung Raya menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan pandangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD tentang Pengelolaan Kelompok Tani, Senin (9/3/2026).

Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang I Tahun 2026 tersebut dipimpin Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi, didampingi Wakil Ketua I DPRD, Dina Maulidah. Kegiatan itu juga dihadiri anggota DPRD, unsur Forkopimda, jajaran pejabat Pemkab Murung Raya, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Wakil Bupati Mura, Rahmanto Muhidin, menyampaikan pandangan pemerintah daerah terhadap Raperda tersebut di hadapan peserta rapat.

Dalam penyampaiannya, Rahmanto Muhidin mengapresiasi inisiatif DPRD Murung Raya yang mengusulkan Raperda tentang Pengelolaan Kelompok Tani sebagai upaya memperkuat sektor pertanian di daerah.

"Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada DPRD atas inisiatif penyusunan Raperda tentang Pengelolaan Kelompok Tani. Ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu pilar penting pembangunan daerah,” ujarnya.

Menurut Rahmanto, kelompok tani memiliki peran strategis sebagai wadah bagi para petani untuk meningkatkan kapasitas dan memperkuat kerja sama. Selain itu, kelompok tani juga memudahkan petani dalam mengakses berbagai program pemerintah.

Program tersebut antara lain bantuan sarana produksi, pelatihan, pendampingan, hingga akses terhadap permodalan dan pemasaran hasil pertanian.

Ia berharap, Raperda tersebut nantinya dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam memperkuat kelembagaan kelompok tani serta meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan petani di Murung Raya.

"Melalui Raperda ini diharapkan dapat memperluas akses petani terhadap teknologi, permodalan, dan pasar sehingga sektor pertanian di daerah dapat berkembang lebih optimal,” tambahnya. (maya/jp). 

Satlantas Polres Bartim Bagikan 100 Takjil kepada Pengguna Jalan di Bulan Ramadan

TAMIANG LAYANG- Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Barito Timur membagikan 100 paket takjil kepada para pengguna jalan di depan Mako Polres Bartim, Jalan A. Yani, Senin (9/3/2026) sore.

Kegiatan sosial yang digelar dalam rangka bulan suci Ramadan ini dipimpin langsung oleh Kasatlantas Polres Barito Timur, AKP Asri Putra Bahari, S.Tr.K., S.I.K., bersama personel Satlantas Polres Bartim.

Pembagian takjil menyasar pengendara roda dua dan roda empat yang melintas di depan Mapolres Bartim, khususnya masyarakat yang masih berada di perjalanan menjelang waktu berbuka puasa.

"Sebanyak 100 paket takjil kami bagikan kepada para pengguna jalan sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat, khususnya di bulan Ramadhan,” kata AKP Asri Putra Bahari.

Selain membagikan takjil, personel Satlantas juga memberikan imbauan kepada para pengendara agar selalu tertib dan mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama.

Imbauan tersebut disampaikan secara humanis sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas serta menciptakan keamanan dan ketertiban di jalan raya.

AKP Asri Putra Bahari berharap, kegiatan ini dapat mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat, sekaligus mendorong terciptanya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) yang kondusif di wilayah Kabupaten Barito Timur.

Pembagian takjil berjalan lancar hingga selesai dan mendapat respons positif dari masyarakat. (zi/jp). 

Safari Ramadan di Sungai Raya, Bupati HSS Serahkan Bantuan Sosial untuk LKSA

KANDANGAN- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Pemkab HSS) kembali melaksanakan Safari Ramadan 1447 Hijriah yang kali ini dipusatkan di Masjid As-Salam, Kecamatan Sungai Raya, Senin (9/3/2026). Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati HSS, H Syafrudin Noor.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Syafrudin Noor menyerahkan bantuan sosial berupa bantuan permakanan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan panti asuhan, yakni LKSA Ibnu Mas’ud Putra dan LKSA Ibnu Mas’ud Putri.

Safari Ramadan ini menjadi bagian dari agenda rutin Pemkab HSS untuk mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat selama bulan suci Ramadhan.

Turut mendampingi Bupati, Ketua TP PKK Kabupaten HSS, Hj Mustaidah Syafrudin Noor, Wakil Bupati HSS, H Suriani, Ketua GOW Kabupaten HSS, Hj Misnawati Suriani, Sekretaris Daerah Kabupaten HSS, Drs. H Muhammad Noor, serta Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten HSS, Hj Elyani Yustika M. Noor.

Kegiatan juga dihadiri Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten HSS, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten HSS, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua Baznas HSS, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah, Camat Sungai Raya, para kepala desa se-Kecamatan Sungai Raya, tokoh agama, serta masyarakat setempat.

Dalam sambutannya Bupati Syafrudin Noor, mengatakan Safari Ramadan menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk mendekatkan diri dengan masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan dalam menjalankan ibadah di bulan suci.

"Melalui Safari Ramadan ini kami ingin hadir lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus memperkuat kebersamaan dalam menjalankan ibadah di bulan suci,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, bahwa penyerahan bantuan sosial kepada lembaga sosial merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Yang terpenting bukan hanya besar kecilnya bantuan, tetapi semangat kepedulian dan kebersamaan yang terus terjaga di tengah masyarakat,” katanya.

Bupati juga mengajak masyarakat menjadikan bulan Ramadhan sebagai momentum untuk meningkatkan keimanan, memperkuat ukhuwah Islamiyah, serta mempererat silaturahmi antarwarga.

Kegiatan Safari Ramadan berlangsung khidmat dengan dihadiri masyarakat yang memadati Masjid As-Salam untuk bersilaturahmi dan melaksanakan ibadah bersama. (ari/jp). 

Wabup HSS Pimpin Apel di Disdukcapil, Tekankan Peningkatan Pelayanan dan Integritas ASN

KANDANGAN- Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H Suriani memimpin apel pagi di halaman Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten HSS, Senin (9/3/2026) pagi. Kegiatan tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Dalam amanatnya, Wabup H Suriani, menegaskan pentingnya semangat melayani dengan penuh keikhlasan, ketulusan, serta kehati-hatian, mengingat Disdukcapil merupakan instansi yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat.

Ia juga menyampaikan, bahwa kegiatan tersebut merupakan kali kedua dirinya memimpin apel di Disdukcapil sejak menjabat sebagai Wakil Bupati HSS. Suriani mengaku memiliki kedekatan emosional dengan instansi tersebut karena pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Disdukcapil selama sekitar tujuh tahun.

"Disdukcapil memiliki tempat tersendiri bagi saya karena pernah bertugas dan berproses di sini. Banyak pengalaman yang dilalui bersama dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati turut menyampaikan ucapan selamat kepada Kepala Disdukcapil HSS yang baru, Kusairi. Ia berharap, pimpinan baru dapat segera beradaptasi dan membawa Disdukcapil semakin maju, baik dari sisi kualitas pelayanan, penguatan sumber daya manusia, maupun pengembangan sarana dan prasarana pendukung.

Wabup H Suriani juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak terhadap rencana penguatan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Loksado. Langkah tersebut diharapkan dapat mendekatkan layanan kepada masyarakat sehingga mempermudah warga dalam mengurus dokumen kependudukan.

Dalam kegiatan yang sama, Kepala Disdukcapil HSS bersama jajaran menandatangani kesepakatan bersama anti korupsi yang disaksikan langsung oleh Wakil Bupati. 

Penandatanganan ini menjadi bentuk komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di lingkungan Disdukcapil HSS. (ari/jp). 

Safari Ramadan di Magantis, Bupati Barito Timur Ajak Warga Perkuat Silaturahmi dan Kerukunan

TAMIANG LAYANG- Bupati Barito Timur, M. Yamin melaksanakan Safari Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Noor Hikmah, Desa Magantis, Kecamatan Dusun Timur, Senin (9/3/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat sekaligus memperkuat nilai-nilai keagamaan selama bulan suci Ramadan.

Dalam sambutannya Bupati M. Yamin, mengatakan Ramadan merupakan bulan penuh berkah, ampunan, dan rahmat dari Allah SWT yang harus dimanfaatkan untuk meningkatkan keimanan serta mempererat hubungan antar sesama.

"Melalui momen buka puasa bersama di bulan Ramadan ini, kita dapat meningkatkan tali silaturahmi serta memperkuat kerukunan antar umat beragama maupun antara masyarakat dengan pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketenteraman daerah serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan persaudaraan di tengah keberagaman.

Menurutnya, masyarakat Barito Timur hidup dalam kemajemukan suku, budaya, dan agama yang menjadi kekuatan dalam membangun daerah.

"Kita hidup di tengah masyarakat yang majemuk. Perbedaan suku, bangsa, dan agama merupakan satu kesatuan yang harus dijaga agar pembangunan dapat berjalan baik dan mampu mewujudkan Barito Timur yang sehat, makmur, serta sejahtera lahir dan batin,” katanya.

M. Yamin berharap, kegiatan Safari Ramadan ini dapat menjadi wadah mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat serta memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun Barito Timur agar semakin maju, damai, dan sejahtera.

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah, Ketua TP-PPK Bartim, camat, kapolsek, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga Desa Magantis. (zi/jp). 

Konfercab DPC API, Bupati Bartim Tekankan Sinergi Pendeta dan Pemerintah

TAMIANG LAYANG- Bupati Barito Timur, M. Yamin, menghadiri Konferensi Cabang Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pendeta Indonesia (DPC API) Kabupaten Barito Timur sekaligus pelantikan pengurus DPC API periode 2026–2030, Senin (9/3/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi dan Persatuan Lintas Denominasi serta Peran Aktif Hamba Tuhan sebagai Terang bagi Bangsa, Pembawa Damai, dan Mitra Pemerintah” tersebut dihadiri pengurus API Provinsi Kalimantan Tengah, para pendeta lintas denominasi, serta sejumlah undangan.

Dalam sambutannya Bupati M. Yamin, menyampaikan apresiasi kepada jajaran Asosiasi Pendeta Indonesia yang dinilai telah berperan aktif dalam membina kehidupan rohani umat sekaligus menjaga kerukunan di tengah masyarakat.

Menurutnya, konferensi cabang menjadi momentum penting bagi organisasi untuk melakukan evaluasi, memperkuat konsolidasi internal, serta merumuskan arah program kerja ke depan.

"Para pendeta dan hamba Tuhan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai moral, memperkuat kehidupan beragama, serta menjaga kedamaian di tengah masyarakat yang majemuk,” ujar Yamin.

Ia menegaskan, bahwa tokoh agama merupakan mitra penting pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan, khususnya dalam membangun karakter masyarakat yang religius, harmonis, dan damai.

Pemerintah Kabupaten Barito Timur, lanjutnya, terus mendorong sinergi antara pemerintah daerah dengan para pemimpin rohani guna menciptakan kehidupan sosial yang rukun dan kondusif.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus DPC API Kabupaten Barito Timur periode 2026–2030 yang baru dilantik. 

Ia berharap, kepengurusan baru mampu memperkuat persatuan para pendeta lintas denominasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada umat.

"Semoga amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan semangat pelayanan,” katanya.

Kegiatan tersebut dihadiri Mantan Bupati Barito Timur, Ampera AY Mebas, pengurus DPC API Bartim, dan tamu undangan lainnya. (zi/jp). 

Rutan Kelas IIB Tamiang Layang Evaluasi Kondisi Bangunan, PUPR Perkim Barito Timur Tinjau Tembok Pembatas

TAMIANG LAYANG- Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tamiang Layang menerima kunjungan tim Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) Kabupaten Barito Timur untuk melakukan evaluasi kondisi bangunan, Senin (9/3/2026).

Peninjauan lapangan ini dilakukan guna menilai tingkat kerusakan infrastruktur rutan serta memastikan kelayakan sarana dan prasarana penunjang operasional pemasyarakatan.

Tim dari Dinas PUPRPKP Barito Timur yang terdiri dari Penata Layanan Operasional Hara Kaspido dan Penelaah Teknis Kebijakan Hariyanto melakukan pemeriksaan langsung pada sejumlah titik bangunan. Fokus utama peninjauan berada pada area tembok pembatas rutan.

Dalam pemeriksaan tersebut, tim mengecek kondisi tembok pembatas bagian dalam (ornamesh) maupun tembok luar yang terindikasi mengalami kemiringan. 

Evaluasi dilakukan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi tingkat kerusakan serta potensi risiko yang dapat timbul apabila tidak segera dilakukan penanganan.

Kegiatan ini turut didampingi Kepala Subsi Pengelolaan Rutan Tamiang Layang Sri Rahayu bersama staf yang memberikan keterangan teknis mengenai kondisi bangunan dan riwayat pemeliharaan fasilitas rutan.

Hasil evaluasi lapangan ini diharapkan dapat memberikan gambaran akurat terkait kondisi infrastruktur rutan sebagai dasar pertimbangan dalam langkah perbaikan maupun penanganan lanjutan.

Selain itu, upaya ini juga menjadi bagian dari mitigasi risiko guna menjaga keamanan lingkungan rutan serta memastikan fasilitas penahanan tetap memenuhi standar keselamatan dan kelayakan operasional. (zi/jp). 

Kapolres Bartim Periksa Senpi Dinas Personel, Pastikan Administrasi dan Kondisi Senjata Sesuai Prosedur

TAMIANG LAYANG- Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso, S.I.K., M.H., memimpin langsung pemeriksaan senjata api (senpi) dinas milik personel Polres Barito Timur dan Polsek jajaran di halaman Mapolres Bartim, Senin (9/3/2026).

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan senjata api dinas oleh personel sesuai dengan ketentuan serta sebagai bagian dari pengawasan internal di lingkungan kepolisian.

Kegiatan itu turut didampingi Wakapolres Barito Timur dan Kasi Propam Polres Bartim yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kedisiplinan serta kepatuhan anggota dalam penggunaan senjata api dinas.

Dalam pemeriksaan tersebut, seluruh personel yang memegang senjata api diwajibkan membawa senpi yang menjadi tanggung jawabnya untuk dilakukan pengecekan oleh pimpinan dan tim pemeriksa.

Adapun aspek yang diperiksa meliputi kelengkapan administrasi pemegang senjata, kondisi fisik senjata, jumlah amunisi, serta kebersihan dan kesiapan senjata. Pemeriksaan juga bertujuan memastikan senjata api yang dipinjam pakaikan kepada personel dirawat dengan baik dan digunakan sesuai standar operasional prosedur (SOP) di lingkungan Polri.

Kapolres Bartim, AKBP Eddy Santoso, menegaskan bahwa senjata api merupakan perlengkapan dinas dengan tingkat risiko tinggi sehingga penggunaannya harus benar-benar sesuai aturan yang berlaku.

"Pemeriksaan ini merupakan langkah pengawasan untuk memastikan seluruh senjata api dinas yang dipegang personel dalam kondisi baik, terawat, serta digunakan sesuai prosedur. Kami ingin memastikan tidak ada penyalahgunaan senjata api oleh anggota,” tegasnya.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya Polres Barito Timur dalam menjaga profesionalitas serta meningkatkan kedisiplinan personel dalam pelaksanaan tugas.

Melalui pemeriksaan berkala tersebut, diharapkan seluruh anggota yang memegang senpi dinas memiliki tanggung jawab penuh terhadap penggunaan, penyimpanan, dan perawatannya, serta mampu menjalankan tugas secara profesional dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pemeriksaan senjata api dinas ini juga menjadi langkah preventif untuk menjaga keamanan internal sekaligus memastikan kesiapan personel dalam menjalankan tugas di wilayah hukum Polres Barito Timur. (zi/jp). 

Kebakaran Hanguskan 10 Rumah di Komplek Pertamina Tabalong, Kerugian Capai Rp335 Juta

TANJUNG- Kebakaran melanda kawasan perumahan di Jalan Asyuhada RT 10 Blok S.11 Komplek Pertamina, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Senin (9/3/2026) sekitar pukul 10.00 WITA. Peristiwa tersebut menghanguskan 10 unit rumah dengan kerugian material diperkirakan mencapai Rp335 juta.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo J., S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla melalui Kasi Humas IPTU Heri Siswoyo, S.H., M.H., mengatakan kebakaran pertama kali diketahui oleh warga setempat, Yulisdayanti (51), yang melihat asap tebal disertai kobaran api dari atap rumah milik Yulianto (60).

"Saat kejadian, pemilik rumah tidak berada di tempat karena sedang menjalani kontrol dan terapi kesehatan di Rumah Sakit Pertamina sejak pagi,” ujar IPTU Heri kepada wartawan Senin siang. 

Melihat kejadian tersebut, warga lainnya, Gunawan Widodo (58), sempat berupaya memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan (APAR). Namun upaya tersebut tidak berhasil karena rumah dalam keadaan terkunci sehingga tidak dapat didobrak.

Api kemudian dengan cepat membesar, membakar bagian atap rumah dan merambat ke bangunan di sekitarnya.

Warga sekitar berusaha menyelamatkan barang-barang milik mereka sambil meminta bantuan. Laporan kebakaran kemudian diteruskan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabalong dan petugas pemadam kebakaran.

Api baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 11.50 WITA oleh tim gabungan yang terdiri dari Damkar PT Pertamina, Damkar Kabupaten Tabalong, BPBD Tabalong, serta relawan UPBS wilayah tengah dan selatan.

Berdasarkan pendataan sementara, dari 10 rumah yang terdampak kebakaran, tujuh di antaranya dihuni oleh tujuh kepala keluarga. Sebagian besar bangunan mengalami kerusakan sekitar 70 persen karena konstruksi rumah menggunakan rangka kayu dengan atap sirap kayu ulin yang mudah terbakar.

Personel Polsek Murung Pudak yang dipimpin Kapolsek IPTU Sunaryo langsung mendatangi lokasi setelah menerima laporan masyarakat untuk mengamankan tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi.

Adapun rumah yang terdampak kebakaran masing-masing milik Yulianto (60), Budiharto (55), Jubaidah (57), Yulisdayanti (51), Norsabiela (27), Gunawan Widodo (58), dan Veri Astari (50), yang seluruhnya merupakan warga Blok S.11.

"Dugaan sementara kebakaran berasal dari rumah milik Yulianto akibat arus pendek listrik. Namun penyebab pasti masih dalam proses penyelidikan,” kata IPTU Heri.

Ia menegaskan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. (fah/jp). 

Kapolres Tabalong Pimpin Apel dan Gaktiblin, Tegaskan Disiplin Personel

TANJUNG- Polres Tabalong melaksanakan apel pagi yang dilanjutkan dengan kegiatan Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Gaktiblin), Senin (9/3/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo Jayawardana, S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla. Gaktiblin dilakukan untuk memastikan kedisiplinan seluruh personel, mulai dari kehadiran, sikap tampang, hingga kelengkapan seragam dan administrasi diri.

Dalam kegiatan itu, juga dilakukan pemeriksaan terhadap senjata api dinas serta pengecekan penggunaan telepon genggam anggota. Langkah ini sebagai upaya pengawasan agar personel tidak terlibat dalam aktivitas negatif seperti judi online, pinjaman online ilegal, maupun gaya hidup hedonisme.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo Jayawardana, menegaskan bahwa disiplin merupakan kunci utama dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan seluruh personel Polres Tabalong terus menjaga disiplin, integritas, dan profesionalitas dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. (fah/jp).

Minggu, 08 Maret 2026

Wabup HSS Hadiri Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Alumni SMA 1 Idhata Kandangan

KANDANGAN- Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H Suriani, menghadiri kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama Alumni SMA 1 Idhata Kandangan di Warung Banua 6, Jalan Hanyar, Kandangan, Minggu (8/3/2026).

Kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten HSS, Hj Misnawati Suriani serta para alumni dari berbagai angkatan. 

Selain menjadi ajang mempererat tali silaturahmi, pertemuan ini juga dimanfaatkan untuk membahas persiapan Reuni Akbar SMA 1 Idhata Kandangan yang direncanakan digelar pada 2026.

Dalam pertemuan tersebut, para alumni melakukan pemantapan sekaligus membentuk sejumlah seksi kepanitiaan guna mendukung kelancaran pelaksanaan reuni akbar.

Dalam sambutannya Wakil Bupati HSS, H Suriani, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang mempertemukan alumni lintas angkatan tersebut. 

Menurutnya, kegiatan silaturahmi seperti ini penting untuk memperkuat hubungan persaudaraan sekaligus menjaga komunikasi yang baik di antara para alumni.

Ia juga menegaskan, bahwa keberhasilan pelaksanaan Reuni Akbar merupakan harapan bersama seluruh alumni. Karena itu, diperlukan sinergi, kebersamaan, dan kerja sama yang baik dari seluruh unsur kepanitiaan maupun para alumni yang terlibat.

"Dengan semangat gotong royong dan koordinasi yang baik, saya berharap Reuni Akbar SMA 1 Idhata Kandangan tahun 2026 dapat terlaksana dengan sukses serta menjadi momentum mempererat kebersamaan antaralumni,” ujarnya.

Kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Momentum ini sekaligus menjadi langkah awal dalam mematangkan persiapan reuni akbar yang diharapkan dapat mempererat hubungan dan kebersamaan para alumni di masa mendatang. (ari/jp). 

Bupati Mura Ajak Masyarakat Jaga Kondusivitas Ramadan dalam Buka Puasa Bersama Forkopimda

PURUK CAHU- Bupati Murung Raya, Heriyus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan suci Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idulfitri.

Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan buka puasa bersama Kamtibmas yang digelar Polres Murung Raya bersama Pemerintah Kabupaten Murung Raya dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh agama, tokoh masyarakat, serta sejumlah undangan lainnya di aula rumah jabatan Bupati Murung Raya, Minggu (8/3/2026). 

Menurut Heriyus, momentum Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat kebersamaan serta sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga situasi daerah tetap aman dan kondusif.

"Pemerintah Kabupaten Murung Raya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Semoga di bulan yang penuh berkah ini kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, serta keberkahan dalam menjalankan ibadah puasa,” ujar Heriyus.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk terus menjaga kerukunan dan ketertiban di lingkungan masing-masing, sehingga suasana Ramadan dapat dijalani dengan penuh kedamaian dan kenyamanan.

Kegiatan buka puasa bersama tersebut dihadiri Kapolres Murung Raya Frengky M. Monathen, Kajari Murung Raya Taufik, Danyonif Tumenggung Awan TP 883 Supriyanto, Penjabat Sekretaris Daerah Murung Raya Sarwo Mintarjo, jajaran kepala perangkat daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya.

Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi antara unsur Forkopimda dan masyarakat semakin kuat dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Murung Raya selama Ramadan. (dsk/maya/jp).

DWP Mura Gelar Buka Puasa Bersama, Perkuat Silaturahmi dan Dukung Ketahanan Pangan Keluarga

PURUK CAHU- Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Murung Raya (Mura) menggelar kegiatan buka puasa bersama yang dihadiri pengurus, anggota DWP serta sejumlah tamu undangan. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Murung Raya, Minggu (8/3/2026).

Acara tersebut dihadiri Bupati Murung Raya, Heriyus yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Mura, Yulianus. Turut hadir Ketua DWP Murung Raya, Lynda Kristiane, Kepala Kantor Kementerian Agama Murung Raya, H Marzuki Rahman, serta beberapa kepala organisasi perangkat daerah.

Dalam sambutan Bupati Murung Raya yang disampaikan Yulianus, disampaikan bahwa pemerintah daerah mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan DWP sebagai upaya mempererat silaturahmi di bulan Ramadan.

"Pemerintah daerah mengapresiasi kegiatan positif yang dilaksanakan Dharma Wanita Persatuan. Pemda akan terus mendukung berbagai program dan kegiatan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan ketahanan pangan yang dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Menurutnya, pemerintah daerah turut mendukung rencana program DWP yang akan melaksanakan kegiatan berkebun sebagai salah satu upaya mendukung ketahanan pangan keluarga.

Sementara itu, Ketua DWP Murung Raya, Lynda Kristiane, menyampaikan pentingnya menjaga keharmonisan dan hubungan baik antar sesama, meskipun berasal dari latar belakang suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda.

Selain buka puasa bersama, kegiatan tersebut juga diisi dengan penyerahan bingkisan kepada anak-anak pesantren, pembagian buku kumpulan menu MP-ASI Balita Hebat Murung Raya, tausiyah keagamaan, salat berjamaah, serta pengundian doorprize bagi para peserta yang hadir. (dsk/maya/jp). 

Kapolres Kapuas Pastikan Kondisi Aman dan Kondusif Pasca Penanganan Penutupan Jalur Hauling

KUALA KAPUAS- Kapolres Kapuas, AKBP Gede Eka Yudharma membenarkan adanya penanganan kepolisian terhadap aksi penutupan jalur hauling milik PT. Asmin Bara Baronang di Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas.

Dalam keterangannya, Minggu (8/3/2026), Kapolres AKBP Gede Eka Yudharma, menyampaikan bahwa insiden tersebut menyebabkan korban dari kedua belah pihak, baik dari anggota kepolisian maupun masyarakat.

"Kami merasa prihatin atas adanya korban dari kedua belah pihak, baik dari Polri maupun masyarakat. Namun hingga saat ini, anggota masyarakat yang terkena tembakan dan anggota kepolisian yang terkena senjata tajam dalam kondisi baik,” ujar AKBP Gede Eka Yudharma dalam video yang diterima awak media.

Kapolres menjelaskan, sebelum aksi penutupan jalur hauling terjadi, upaya mediasi telah dilakukan oleh berbagai pihak. Mediasi tersebut berlangsung mulai dari tingkat kecamatan hingga pemerintah kabupaten.

Menurutnya, proses penanganan sudah ditempuh melalui jalur komunikasi dan mediasi sebelum akhirnya terjadi aksi penutupan jalur hauling oleh masyarakat.

Meski sempat terjadi insiden, Kapolres memastikan kondisi wilayah Kabupaten Kapuas, khususnya di Kecamatan Kapuas Tengah, saat ini telah kembali kondusif.

"Sampai saat ini situasi dan kondisi wilayah Kabupaten Kapuas, khususnya Kecamatan Kapuas Tengah, dalam keadaan kondusif dan masyarakat dapat beraktivitas dengan baik,” katanya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya.

"Kami mengimbau masyarakat tidak mudah percaya atas berita atau isu yang belum terverifikasi karena dapat merugikan semua pihak," demikian AKBP Gede Eka Yudharma. (fah/jp). 

Pengemudi Ojol Keluhkan Perubahan Paket Internet Telkomsel

MARABAHAN- Seorang pengemudi ojek online (ojol) mengeluhkan perubahan paket internet dari Telkomsel yang dinilai membingungkan dan kerap berubah. Keluhan tersebut viral setelah diunggah melalui media sosial Facebook pada Minggu, 8 Maret 2026.

Unggahan yang dibagikan oleh akun bernama Ali Ibrahim SMD itu menarik perhatian warganet. Dalam video tersebut, pengemudi ojol mengaku kecewa karena paket internet yang dibelinya sering berubah sehingga ia harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli paket lain.

Menurutnya, paket data yang dibutuhkan untuk bekerja sebagai pengemudi ojol seharusnya cukup untuk penggunaan mingguan. Namun, paket yang sebelumnya tersedia tiba-tiba tidak ditemukan lagi saat hendak dibeli kembali di konter.

"Beli paketan 2,5 GB buat ngojol seminggu cukup. Begitu sudah beli di konter, hilang paketannya. Ambil lagi yang sebulan, ada Hot Promo, Hot Kopi, hanya untuk kamu, seru lah, serbu lah. Apa-apa paketannya tidak jelas,” ujarnya dalam video dengan nada kecewa.

Keluhan tersebut memicu beragam tanggapan dari warganet. Sebagian mengaku terhibur dengan cara penyampaian dalam video tersebut, sementara lainnya mengaku mengalami hal serupa dan bahkan mempertimbangkan beralih ke kartu dari operator lain.

Pengemudi ojol tersebut juga mengungkapkan bahwa pendapatannya tidak selalu stabil karena jumlah pesanan yang diterima setiap hari berbeda-beda. Kondisi itu membuat pengeluaran tambahan untuk paket internet terasa semakin memberatkan.

Meski disampaikan dengan nada bercampur humor dan diiringi vokal latar dalam video, unggahan tersebut mencerminkan kekecewaan pengguna terhadap perubahan paket internet yang dinilai kurang jelas. (hru/jp). 

SMSI Sampaikan Empat Sikap Terkait Perjanjian Dagang Presiden Prabowo dan Donald Trump

JAKARTA- Prabowo Subianto dan Donald Trump menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) atau Perjanjian Perdagangan Resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat pada 19 Februari 2026 di Washington DC. Menyikapi hal tersebut, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyampaikan empat poin sikap terkait dampak perjanjian tersebut, khususnya pada sektor perdagangan digital dan teknologi.

Sikap tersebut dirumuskan dalam Rapat Pimpinan Nasional SMSI yang berlangsung pada 6–7 Maret 2026 di Hotel Millennium Jakarta. Rapat dipimpin Ketua Umum SMSI Firdaus dan diikuti seluruh ketua SMSI provinsi, termasuk Ketua SMSI Kalimantan Selatan, Anang Fadilah.

Dalam pernyataannya, SMSI memandang perjanjian dagang tersebut sebagai realitas geopolitik global yang harus disikapi secara strategis. Dalam konteks politik internasional dan penguasaan teknologi digital, upaya pembatalan atau renegosiasi dengan pendekatan konfrontatif dinilai bukan solusi yang efektif.

Perjanjian tersebut, khususnya pada sektor Digital Trade and Technology, dinilai menjadi momentum bagi pemerintah dan masyarakat pers Indonesia untuk memperkuat kemandirian serta kedaulatan digital nasional.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, SMSI menyampaikan empat poin sikap. Yakni Mendesak pemerintah bersama DPR RI merancang undang-undang atau regulasi yang mengatur kedaulatan digital nasional.

Mendorong pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur teknologi digital guna memperkuat kemandirian dan kedaulatan digital Indonesia.

Mengusulkan pemerintah mengintegrasikan layanan media publik dalam satu platform digital nasional yang menaungi media-media nasional guna meningkatkan daya saing industri pers Indonesia.

Mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk industri pers, untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadapi dinamika perdagangan digital global.

SMSI menilai langkah-langkah tersebut penting agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar teknologi digital global, tetapi juga mampu menjadi pelaku utama dalam ekosistem digital internasional. (rls/ali/jp).

6 Bulan Tak Tuntas, Kasus Pengeroyokan Pelajar di Pulang Pisau Disorot Keluarga Korban

PULANG PISAU- Penanganan kasus dugaan pengeroyokan terhadap seorang pelajar di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, menuai sorotan. Perkara yang dilaporkan sejak November 2025 itu hingga kini belum juga tuntas setelah berjalan sekitar enam bulan.

Keluarga korban menilai proses penanganan oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Pulang Pisau berjalan lambat.

Kasus tersebut dilaporkan oleh ibu korban, Kartika Syarifah, pada 5 November 2025 sekitar pukul 00.15 WIB. Laporan itu tercatat dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/B/31/XI/2025/Polres Pulang Pisau/Polda Kalimantan Tengah.

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak.

Peristiwa pengeroyokan terjadi sehari sebelumnya, Selasa (4/11/2025) sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan Rey I, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir.

Berdasarkan kronologi yang disampaikan keluarga korban, insiden bermula saat korban yang baru pulang sekolah mendapat kabar dari temannya berinisial DA bahwa dirinya ditelepon oleh seorang pemuda berinisial DK. Namun, korban menolak untuk menemui yang bersangkutan.

Korban kemudian mengendarai sepeda motor menuju rumah temannya di kawasan jalan lintas, diikuti beberapa rekannya dari belakang.

Di tengah perjalanan, korban bertemu dengan DK bersama sejumlah rekannya. Saat melintas di Jalan Rey I, rombongan sepeda motor yang diduga dikendarai DK bersama temannya berinisial RA, BM, dan DF melaju cepat dan menghentikan sepeda motor korban.

Korban turun dari sepeda motor, lalu terjadi cekcok. DK diduga langsung melayangkan pukulan yang sempat ditangkis korban. Namun, situasi memanas dan korban diduga dikeroyok oleh beberapa orang hingga terjatuh.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka serius. Hidung korban dilaporkan patah dan mengeluarkan darah hingga membasahi pakaian yang dikenakannya.

Dalam kondisi terluka, korban berusaha menyelamatkan diri dengan melarikan diri menuju Pos Lalu Lintas di Desa Mantaren untuk meminta pertolongan.

Penasihat hukum korban, Martin, mengatakan proses penyidikan saat ini telah memasuki tahap pertama (tahap I), yakni pelimpahan berkas perkara dari penyidik ke Kejaksaan Negeri Pulang Pisau.

Namun, kata dia, berkas perkara tersebut beberapa kali dikembalikan oleh jaksa peneliti melalui petunjuk P-19 untuk dilengkapi.

"Memang berkas perkara sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Pulang Pisau. Tetapi sampai sekarang masih beberapa kali dikembalikan melalui petunjuk P-19 untuk dilengkapi,” ujar Martin.

Menurutnya, hal tersebut menunjukkan masih adanya kekurangan dalam pemberkasan yang harus dilengkapi penyidik.

Ia juga menyoroti lamanya proses penanganan perkara tersebut. Sejak kejadian pada 4 November 2025 dan laporan dibuat sehari setelahnya, perkembangan perkara dinilai belum signifikan.

“Memang ada pemberitahuan hasil penyidikan kepada kami pada Desember. Tetapi secara keseluruhan penanganannya sangat lambat,” katanya.

Martin juga mengungkapkan sempat ada upaya perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat. Namun upaya tersebut dinilai tidak berjalan maksimal.

"Memang ada upaya perdamaian, tetapi kelihatannya setengah hati. Sementara para pelaku hingga sekarang juga tidak ditahan,” ujarnya.

Ia menegaskan, lambannya proses hukum tersebut membuat keluarga korban merasa kecewa.

"Kasus ini sudah berjalan kurang lebih enam bulan. Inilah yang membuat kami menilai penanganan perkara di Polres Pulang Pisau sangat lamban,” tegasnya.

Informasi yang dihimpun, kasus dugaan pengeroyokan ini sebelumnya sempat dilaporkan ke Polsek Kahayan Hilir. Namun laporan tersebut tidak diterima sehingga keluarga korban akhirnya melaporkan peristiwa itu ke Polres Pulang Pisau.

Dari sejumlah terduga pelaku, satu orang diketahui masih berstatus di bawah umur, sementara tiga lainnya telah berusia dewasa. Hingga kini para terduga pelaku yang sudah dewasa disebut belum dilakukan penahanan. (tim/ari/jp). 

Pertamina Patra Niaga Perkuat Program TJSL Berbasis Pemberdayaan Perempuan di Berbagai Wilayah Indonesia

JAKARTA- Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional, Pertamina Patra Niaga terus memperkuat pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berfokus pada pemberdayaan perempuan di berbagai wilayah operasional perusahaan.

Melalui pelaksanaan program yang tersebar di 49 titik di seluruh Indonesia, sebanyak 695 perempuan mendapatkan pendampingan untuk bertumbuh secara ekonomi dan sosial. Program ini membuka ruang belajar, membangun kepercayaan diri, serta mendorong perempuan untuk melangkah lebih jauh dalam memperkuat peran mereka di keluarga dan masyarakat.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth M. V. Dumatubun, menyampaikan bahwa momentum Hari Perempuan Internasional menjadi pengingat pentingnya memperkuat kontribusi perempuan dalam pembangunan berkelanjutan.

"Pemberdayaan perempuan merupakan bagian integral dari pelaksanaan TJSL Pertamina Patra Niaga. Kami percaya, ketika perempuan diberi akses terhadap ruang belajar, peluang usaha, dan penguatan kapasitas, dampaknya akan langsung terasa pada ketahanan ekonomi keluarga dan komunitas secara luas,” ujar Roberth, Minggu (8/3/2026). 

Salah satu implementasi program andalan dilaksanakan melalui Integrated Terminal Makassar dengan inisiatif PUANMAKARI (Perempuan Mandiri, Anak Percaya Diri). Program ini berawal dari shelter bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kemudian berkembang menjadi ruang pemberdayaan perempuan serta anak yang berkelanjutan.

PUANMAKARI menjadi program unggulan Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi dan berhasil meraih PROPER Emas selama dua tahun berturut-turut (2023 dan 2024) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sebanyak 103 perempuan dan 230 anak telah mendapatkan pendampingan melalui program ini. Shelter dan kurikulum pemberdayaan berhasil dibentuk, sementara 36 perempuan dan remaja perempuan berkembang melalui berbagai usaha produktif yang dijalankan bersama.

Dari sisi ekonomi, Sekolah Anak Percaya Diri mencatat peningkatan pendapatan sebesar Rp. 51.984.000,- sementara Kelompok Srikandi menghasilkan pendapatan senilai Rp. 86.640.000,- dari aktivitas produktif yang dikembangkan oleh Kelompok Srikandi.
Dampak positif program turut dirasakan oleh para orang tua. Hal tersebut disampaikan oleh Wahida Rahman, orang tua murid Sekolah Anak Percaya Diri.

"Anak saya dulu pendiam dan tertutup. Sekarang dia lebih kreatif dan sopan kepada orang tua. Semoga program ini terus berlanjut dengan pembelajaran yang semakin berkualitas,” ungkap Wahida.

Sementara itu, di Kampung Atas Air, Pertamina Patra Niaga melalui Refinery Unit V Balikpapan menjalankan program RAWABENING (Rain Water Harvesting and Urban Farming). Program ini mendorong pemberdayaan perempuan melalui kegiatan urban farming dengan memanfaatkan air hujan sebagai sumber air untuk sistem hidroponik.

Program RAWABENING mengembangkan 10 meja hidroponik dengan 440 lubang tanam yang telah menghasilkan sekitar 8.900 bibit sayuran. Sistem pemanenan air hujan yang diterapkan mampu menciptakan efisiensi penggunaan air hingga 92.400 liter per tahun.

Kelompok perempuan dalam program ini mengembangkan tiga jenis produk olahan sayuran yang memberikan nilai tambah ekonomi. Kegiatan tersebut berhasil meningkatkan pendapatan rata-rata hingga 20,5 persen per anggota, dengan pendapatan sekitar Rp122.601,- pada setiap panen.

Kemudian melalui unit Pertamina International Shipping (PIS), dukungan terhadap kesehatan perempuan diwujudkan melalui penyelenggaraan Rumah Sakit Kapal di Waigeo Utara, Raja Ampat, Papua Barat Daya. Program ini menghadirkan layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas medis.

Dalam pelaksanaannya, layanan kesehatan menjangkau 726 perempuan dewasa melalui Poli Umum serta 145 perempuan dewasa melalui Poli Gigi. Selain pelayanan medis, program ini turut memperkuat kapasitas tenaga kesehatan perempuan di wilayah setempat melalui pelatihan bagi 8 bidan dalam layanan Antenatal Care (ANC) serta 4 bidan dalam pelatihan USG dasar.

Kehadiran rumah sakit kapal ini memberikan akses layanan kesehatan spesialistik yang lebih dekat bagi masyarakat. Perempuan di wilayah kepulauan kini dapat memperoleh layanan pemeriksaan kandungan, USG, hingga persalinan dengan lebih mudah tanpa harus menempuh perjalanan laut selama 4 hingga 5 jam ke fasilitas kesehatan di kota.

Melalui berbagai inisiatif pemberdayaan perempuan ini, Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk terus menghadirkan pelaksanaan Program TJSL yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata, sejalan dengan upaya perusahaan dalam mendorong kemandirian perempuan serta memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah binaan seluruh  Indonesia. (zi/jp). 

Sabtu, 07 Maret 2026

Polres Tabalong Intensifkan Patroli Malam, Sasar Balap Liar dan Warung Remang-remang

TANJUNG- Kepolisian Resor (Polres) Tabalong mengintensifkan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Sabtu (7/3/2026) malam untuk mengantisipasi aksi balap liar serta potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukumnya.

Kegiatan patroli dipimpin Perwira Pengawas (Pawas) IPTU Rizky Bagus bersama personel Samapta, Unit Kecil Lengkap (UKL), serta anggota piket dari sejumlah satuan fungsi. Petugas menyisir sejumlah titik yang dinilai rawan terjadinya gangguan kamtibmas.

Patroli difokuskan pada lokasi yang kerap dijadikan arena balap liar serta sejumlah warung remang-remang yang berpotensi memicu gangguan ketertiban umum.

Selain itu, personel Satuan Samapta juga melaksanakan patroli dialogis dengan menyambangi masyarakat di sejumlah lokasi strategis. Beberapa titik yang menjadi sasaran antara lain kawasan Expo Center Tanjung, kompleks perumahan warga, area sekitar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tanjung, hingga lokasi yang kerap menjadi tempat berkumpul warga pada malam hari.

Kehadiran polisi di lapangan diharapkan mampu mencegah potensi tindak kriminalitas serta memberikan rasa aman bagi masyarakat yang masih beraktivitas pada malam hari.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo J., S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla melalui Kasi Humas IPTU Heri Siswoyo, S.H., M.H., mengatakan kegiatan KRYD merupakan langkah preventif yang rutin dilaksanakan untuk menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Tabalong.

"Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polres Tabalong dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. Dengan meningkatkan patroli dan kehadiran personel di lapangan, kami berharap potensi gangguan kamtibmas seperti balap liar maupun aktivitas yang meresahkan masyarakat dapat ditekan,” ujarnya.

Polres Tabalong memastikan kegiatan KRYD akan terus dilakukan secara berkala guna menjaga situasi wilayah tetap aman, tertib, dan kondusif sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman. (fah/jp). 
 
Copyright © 2014 Jurnalis Post. Designed by OddThemes