Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 Tahun 2026. Ziarah dipimpin Kabag SDM Polres Barito Timur, AKP Ribut Pujiriyanto, didampingi Plt. Kasatlantas Polres Barito Timur Ipda Sukisno Hendika, KBO Satlantas IPDA Desta Anugrahno, serta personel Satlantas Polres Barito Timur.

Rangkaian kegiatan diawali dengan apel persiapan. Selanjutnya, personel memberikan penghormatan kepada arwah para pahlawan, mengheningkan cipta, serta melaksanakan tabur bunga di makam para pahlawan.

Kapolres Barito Timur, AKBP Iqbal Sengaji melalui Plt. Kasatlantas Polres Barito Timur, IPDA Sukisno Hendika mengatakan, ziarah tersebut merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan yang telah berjasa dan berkorban bagi bangsa dan negara.

"Ziarah ini menjadi momentum untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan sekaligus menanamkan nilai-nilai perjuangan dan keteladanan kepada seluruh personel dalam melaksanakan tugas,” ujar IPDA Dika. 

Menurutnya, semangat perjuangan tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi personel Satlantas Polres Barito Timur untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

Kegiatan ziarah berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Selain sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat kebersamaan dan kekompakan personel Satlantas Polres Barito Timur.

Melalui kegiatan tersebut, personel diharapkan semakin memiliki semangat nasionalisme serta meningkatkan pengabdian dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. (zi/jp).

Laporan tersebut dibuat oleh Roedy Halim (62), seorang wiraswasta asal Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Kalteng pada 17 Juni 2026.

Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP) Nomor STTLP/149/VI/YAN.2.5/2026/SPKT jo Laporan Polisi Nomor LP/B/149/VI/2026/SPKT/POLDA KALIMANTAN TENGAH, peristiwa yang dilaporkan disebut terjadi sejak Desember 2025 hingga Juni 2026 di wilayah Sidorejo, Kabupaten Kotawaringin Barat.

Menurut uraian dalam laporan polisi, persoalan tersebut bermula pada 2 Desember 2025. Roedy mengaku menerima pesan WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal berupa video berdurasi 13 detik yang memperlihatkan aktivitas pembukaan lahan menggunakan alat berat.

Pesan tersebut, menurut pelapor, disertai narasi yang menuding dirinya melakukan pembabatan hutan secara ilegal untuk pembangunan jalan perusahaan kelapa sawit.

Pada 10 Januari 2026, pelapor kembali menerima pesan dari terlapor. Dalam laporan disebutkan, Afner mengaku sebagai anggota komisi di DPR RI dan menyampaikan ancaman akan melaporkan pelapor atas dugaan pelanggaran tersebut.

Salah satu pesan yang dicantumkan dalam laporan berbunyi, “saya tunggu respon dari bapak 1x24 jam, jika tidak ada respon, mungkin bapak tidak berkenan berteman dengan saya”.

Pelapor kemudian merespons pesan tersebut. Menurut laporan, Afner selanjutnya meminta uang Rp5 juta dengan alasan untuk membeli tiket perjalanan menuju Palangka Raya. Permintaan tersebut sempat diabaikan pelapor karena belum mengetahui identitas pengirim pesan.

Pada 13 Januari 2026, menurut laporan, Afner kembali meminta uang untuk biaya perjalanan dari Banjarmasin ke Palangka Raya. Pelapor kemudian mengirimkan uang sebesar Rp1,5 juta ke rekening yang disebut milik terlapor.

Pada malam harinya, keduanya bertemu di sebuah kafe di kawasan RTA Milono, Palangka Raya. Dalam pertemuan itu, menurut keterangan yang dituangkan dalam laporan, terlapor menceritakan sejumlah kasus yang diklaim sedang ditanganinya serta mengaku sebagai oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Pelapor juga menyebut terlapor kemudian meminta uang Rp3 juta setiap bulan dengan alasan biaya operasional pengamanan pekerjaan di Kelurahan Rantau Pulut, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan.

Karena merasa terintimidasi, pelapor mengaku menyanggupi pemberian Rp2 juta per bulan selama 10 bulan.

Namun, pada 25 Februari 2026, terlapor disebut kembali meminta pembayaran sekaligus selama satu tahun sebesar Rp20 juta. Permintaan tersebut ditolak pelapor karena merasa keberatan dan menganggap dirinya telah diperas.

Pada 30 Mei 2026, pelapor mengaku menerima tautan unggahan Facebook dari akun bernama Afner Juliwarno II. Unggahan berupa video berdurasi 49 detik tersebut disebut menampilkan foto dan nama pelapor disertai narasi mengenai dugaan penggarapan ribuan hektare kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit secara ilegal.

Narasi dalam unggahan itu juga disebut mengaitkan aktivitas tersebut dengan kondisi banjir di sekitar lokasi.

Pelapor membantah tudingan tersebut. Dalam laporan polisi, Roedy menjelaskan bahwa aktivitas yang terekam dalam video merupakan kegiatan pembersihan jalan masyarakat untuk persiapan tempat wisata dalam rangka acara Bupati Seruyan, bukan pembukaan hutan secara ilegal.

Akibat rangkaian peristiwa tersebut, pelapor mengaku mengalami kerugian materiil sebesar Rp25 juta serta merasa nama baiknya tercemar.

Dalam laporan polisi, dugaan tindak pidana tersebut dikaitkan dengan Pasal 483 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 433 Ayat (2) juncto Pasal 441 Ayat (1) KUHP.

Pelapor turut menyerahkan sejumlah barang bukti kepada penyidik, antara lain cetakan cuplikan layar percakapan WhatsApp, cetakan cuplikan layar unggahan Facebook, serta dokumen bukti transfer dari Bank Mandiri ke Bank BNI.

Laporan tersebut menjadi dasar bagi aparat kepolisian untuk melakukan proses penanganan dan penyelidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Status hukum terlapor dalam perkara ini tetap mengacu pada proses hukum dan asas praduga tak bersalah.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan atau klarifikasi dari Afner Juliwarno terkait laporan tersebut. Redaksi terbuka memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi kepada terlapor maupun pihak-pihak terkait sebagai bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan dan penerapan Kode Etik Jurnalistik. (emca/jp).

Api yang awalnya membakar kawasan hutan galam dan lahan gambut di sekitar permukiman kemudian menjalar ke tiga bangunan rumah. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut, tetapi kerugian materi diperkirakan mencapai Rp140 juta.

Kapolres Barito Kuala, AKBP Susilawati melalui Kasi Humas Polres Batola IPTU Budi Mego Susanto, mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 13.30 Wita. Kobaran api di kawasan hutan dan lahan gambut membesar akibat tiupan angin hingga akhirnya merembet ke bangunan yang berada di dekat lokasi.

"Tiga bangunan terdampak terdiri dari dua rumah dinas guru SMKN 1 Marabahan milik Dinas Pendidikan dan satu rumah pribadi milik warga,” ujar IPTU Budi di Marabahan, Rabu (16/9/2026).

Salah satu rumah dinas ditempati RL, guru P3K SMKN 1 Marabahan, bersama keluarganya. Rumah berukuran sekitar 6 x 8 meter tersebut mengalami kerusakan sekitar 50 persen.

Sementara satu rumah dinas lainnya dalam kondisi kosong. Bangunan dengan konstruksi rangka dan dinding kayu serta atap asbes itu juga mengalami kerusakan sekitar 50 persen.

Adapun rumah pribadi milik Said AD mengalami kerusakan paling parah. Rumah berukuran sekitar 7 x 8 meter yang sudah lama tidak ditempati tersebut terbakar hingga sekitar 100 persen.

IPTU Budi menjelaskan, saat kobaran api mulai mendekati permukiman, warga bersama personel gabungan langsung melakukan upaya pemadaman.

Personel TNI-Polri, petugas pemadam kebakaran, dan relawan dikerahkan untuk mengendalikan api. Warga juga berupaya menyelamatkan barang-barang berharga dari rumah yang terancam terbakar.

Namun, tiupan angin yang cukup kencang membuat kobaran api cepat merambat dari kawasan hutan dan lahan menuju bangunan di sekitarnya.

Sekitar 45 menit setelah api merembet ke bangunan rumah, kobaran berhasil dipadamkan. Petugas kemudian melanjutkan pemadaman dan pendinginan di kawasan hutan dan lahan di sekitar tempat kejadian perkara (TKP).

Upaya pemadaman dan pendinginan berlangsung hingga sekitar pukul 18.00 Wita. Setelah dilakukan pengecekan, api di sekitar lokasi dinyatakan telah padam.

"Dalam peristiwa tersebut, tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Sementara total kerugian materi sementara ditaksir mencapai sekitar Rp140 juta," kata IPTU Budi. 

Kerugian itu meliputi sekitar Rp40 juta untuk rumah dinas yang ditempati RL, Rp40 juta untuk rumah dinas yang tidak ditempati, dan Rp60 juta untuk rumah pribadi milik Said AD.

Pascakejadian, Polsek Marabahan mendatangi lokasi untuk melakukan pendataan dan meminta keterangan sejumlah saksi. 

"Anggota juga mengamankan barang bukti berupa satu potong kayu sisa terbakar sepanjang sekitar 70 sentimeter serta memasang garis polisi di sekitar lokasi," kata IPTU Budi. 

Berdasarkan informasi awal, kebakaran diduga berkaitan dengan karhutla yang terjadi di sekitar bangunan. Lokasi rumah yang berdekatan dengan kawasan hutan galam di lahan gambut membuat api berpotensi cepat merambat, terlebih ketika kondisi angin cukup kencang.

"Saat ini anggota masih melakukan pendalaman untuk memastikan rangkaian kejadian dan penyebab kebakaran tersebut," demikian IPTU Budi. (lim/jp). 

Pembagian masker dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat menyusul kondisi udara yang dipenuhi asap hingga mengurangi kenyamanan dan jarak pandang pengguna jalan.

Personel Polres Tabalong membagikan masker kepada pengendara sepeda motor dan masyarakat yang berada di sekitar persimpangan. Petugas juga mengimbau warga menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, terutama ketika kondisi udara dipenuhi asap.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo Jayawardana, S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla mengatakan, pembagian masker merupakan langkah sederhana yang diharapkan dapat membantu masyarakat mengurangi paparan asap.

"Polri hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan pelayanan dan kepedulian terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat,” ujarnya.

Selain membagikan masker, personel Polres Tabalong mengingatkan pengendara untuk meningkatkan kewaspadaan saat melintas di tengah kabut asap. Pengendara diimbau menyalakan lampu kendaraan, menjaga jarak aman, dan mengurangi kecepatan ketika jarak pandang terbatas.

Kapolres mengajak masyarakat tetap mengutamakan keselamatan saat berkendara dan menjaga kesehatan selama kondisi udara terdampak asap. (fah/jp). 

Dukungan tersebut mencakup fasilitasi operasional personel Kodim 1011/Kuala Kapuas, Koramil 1011-08/Mantangai, dan KPHL Kapuas Kahayan dalam penanganan titik api, termasuk pemadaman, penyediaan air untuk pendinginan, serta dukungan logistik dan akomodasi petugas.

Aksi tanggap darurat berlangsung pada 8 Agustus 2026. TTA Group, yang menaungi PT Asmin Bara Bronang, PT Suprabari Mapanindo Mineral, dan PT Telen Orbit Prima, turut mendukung kebutuhan operasional tim yang melakukan penanganan di lapangan.

Penanganan karhutla di kawasan Kanal C menghadapi kendala akses. Sejumlah area terdampak sulit dijangkau melalui jalur darat sehingga penanganan dilakukan dengan dukungan operasi pemadaman dari udara.

Operasi water bombing dikoordinasikan oleh Kodim 1011/Kuala Kapuas untuk menjangkau lokasi yang sulit diakses petugas melalui jalur darat.

Setelah titik api berhasil dikendalikan pada 9 Agustus 2026, penanganan dilanjutkan dengan proses pendinginan atau pembasahan lahan untuk mengantisipasi munculnya kembali bara api.

Dalam tahap ini, TTA Group mendukung penyediaan sumber air dengan memanfaatkan fasilitas infrastruktur lokal berupa sumur bor dan jaringan kanal. Air tersebut digunakan untuk membantu kebutuhan petugas dalam melakukan pembasahan lahan secara berkala di sekitar lokasi bekas kebakaran.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemantauan dan pencegahan munculnya kembali titik api di kawasan yang telah terbakar.

Selain mendukung kebutuhan air, TTA Group menyediakan sarana pendukung bagi personel yang bertugas di kawasan Kanal C.

Perusahaan mendirikan pondok singgah dan menyediakan kebutuhan logistik bagi petugas KPHL Kapuas Kahayan dan Kodim 1011/Kuala Kapuas selama menjalankan tugas di Desa Katunjung.

Fasilitas tersebut digunakan untuk menunjang mobilisasi, koordinasi, dan pemantauan petugas, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses dan infrastruktur.

Dukungan operasional itu menjadi bagian dari kegiatan Kolaborasi Batch 1 yang berlangsung pada 8–28 Agustus 2026. Kegiatan kemudian dilanjutkan melalui Kolaborasi Batch 2 pada 3–28 September 2026.

Dalam kegiatan lanjutan tersebut, TTA Group turut mendampingi patroli rutin di sekitar bekas titik api Kanal C. Patroli dilakukan untuk memantau kondisi kawasan sekaligus mendeteksi kemungkinan adanya bara api yang berpotensi memicu kebakaran kembali.

Depthead External Partnership dan Rehabilitasi DAS TTA Group, Bintang Adityawarman, mengatakan penanganan karhutla membutuhkan respons cepat yang didukung sarana operasional di lapangan.

"Penanganan karhutla membutuhkan respons cepat sekaligus dukungan sarana lapangan yang andal. Kami menyadari betapa krusialnya peran aparat kewilayahan dan instansi kehutanan dalam menjaga kawasan ini,” ujar Bintang.

Menurut dia, dukungan perusahaan diarahkan untuk membantu kelancaran tugas personel, mulai dari penyediaan sumber air hingga fasilitas pendukung bagi petugas.

"Oleh karena itu, TTA Group bersama seluruh unit usaha di bawahnya hadir untuk menyokong kebutuhan operasional tim—mulai dari penyediaan akses air sumur bor dan kanal, hingga fasilitas tempat tinggal sementara—agar pengawasan dan pembasahan lahan dapat dilakukan secara berkelanjutan,” katanya.

Keterlibatan TTA Group dalam penanganan karhutla di Desa Katunjung disebut menjadi bagian dari dukungan perusahaan bersama unit usahanya terhadap program perlindungan lingkungan, termasuk di wilayah Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS).

Dukungan tersebut dilakukan melalui penguatan logistik dan penyelarasan sumber daya bersama Kodim 1011/Kuala Kapuas, Koramil 1011-08/Mantangai, dan KPHL Kapuas Kahayan dalam penanganan serta pemantauan kawasan.

Kolaborasi itu diarahkan untuk mendukung pengawasan kawasan hutan dan lahan, terutama di wilayah yang memiliki tantangan akses dan kerawanan karhutla.

Melalui dukungan operasional, penyediaan sumber air, fasilitas bagi petugas, serta patroli pascapemadaman, penanganan di kawasan Kanal C dilanjutkan dari tahap pemadaman hingga pemantauan dan pendinginan untuk mengantisipasi kebakaran susulan. (emca/jp). 

JURNALISPOST.ONLINE - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin mengucapkan Selamat Hari Jadi Kota Banjarmasin ke - 500 pada tanggal 24 September 2026.

"500 tahun. Lima abad kami kawa gawi sabumi. Banjarmasin maju sejahtera."

Peninjauan lapangan tersebut dilakukan setelah Bupati memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla. Kegiatan turut diikuti Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara, Kapolres Barito Utara, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Rombongan mendatangi dua titik karhutla yang berada di Kecamatan Teweh Baru dan Kecamatan Teweh Selatan. Di lokasi, Bupati bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memastikan proses pemadaman berjalan efektif sekaligus mengecek kesiapan personel dan sarana prasarana yang digunakan.

Selain memantau kondisi di lapangan, peninjauan tersebut dilakukan untuk mengukur kecepatan respons petugas, mengidentifikasi kendala pemadaman, serta memastikan koordinasi antarpihak berjalan optimal.

Bupati H Shalahuddin menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan langkah cepat, terpadu, dan terkoordinasi. Menurut dia, respons yang cepat diperlukan untuk mencegah kebakaran meluas dan meminimalkan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat serta lingkungan.

Dalam kesempatan itu, Bupati meminta seluruh tim gabungan meningkatkan kecepatan respons setiap kali menerima laporan titik panas (hotspot) maupun kejadian kebakaran.

"Pastikan seluruh peralatan pemadaman berfungsi dengan baik dan siap disiagakan kapan pun dibutuhkan di lapangan. Kepada Forkopimda, TNI-Polri, BPBD, instansi terkait, serta masyarakat, terus perkuat koordinasi dan kerja sama terpadu,” ujarnya.

Bupati juga meminta setiap potensi hambatan di lapangan segera diidentifikasi dan ditangani. Kendala seperti ketersediaan suplai air dan akses menuju lokasi kebakaran, kata dia, harus diantisipasi agar proses pemadaman tidak mengalami hambatan berarti.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara bersama Forkopimda memastikan upaya penanganan karhutla terus dilakukan secara terpadu dengan mengutamakan kecepatan respons, kesiapan personel dan peralatan, serta koordinasi lintas sektor. (emca/jp). 

Penandatanganan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 DPRD Kabupaten Kapuas yang dihadiri Bupati Kapuas, HM. Wiyatno, SP, di Gedung DPRD Kabupaten Kapuas, Selasa (15/9/2026).

Kesepakatan tersebut menjadi salah satu tahapan dalam proses penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2026. Sebelumnya, rancangan KUA dan PPAS Perubahan 2026 telah dibahas bersama antara pemerintah daerah dan DPRD melalui komisi serta Badan Anggaran DPRD.

Dalam sambutannya Bupati Kapuas, HM. Wiyatno, mengatakan KUA dan PPAS merupakan dokumen penting dalam penyusunan anggaran daerah. KUA memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah beserta asumsi yang mendasarinya untuk satu tahun anggaran.

Sementara PPAS memuat program prioritas dan batas maksimal anggaran yang menjadi dasar perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Bupati menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Kapuas, khususnya Badan Anggaran, atas pembahasan rancangan KUA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026.

"Setelah dilaksanakannya pembahasan, maka tersusunlah Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026 untuk mendapatkan penetapan dari DPRD Kabupaten Kapuas berupa nota kesepakatan bersama,” kata HM. Wiyatno.

Setelah nota kesepakatan ditandatangani, Pemerintah Kabupaten Kapuas akan melanjutkan tahapan asistensi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil asistensi tersebut selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Rancangan tersebut kemudian akan diajukan kepada DPRD Kabupaten Kapuas untuk dibahas bersama.

Bupati berharap seluruh tahapan penyusunan Perubahan APBD 2026 dapat berjalan sesuai ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan.

Menurutnya, proses tersebut penting untuk memastikan penganggaran daerah dapat mendukung pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kapuas. (fah/hru/jp). 

Langkah tersebut dilakukan menyusul adanya keluhan warga dan temuan di lapangan terkait pelanggan yang menjual air menggunakan sambungan rumah tangga, termasuk dengan bantuan mesin pompa.

Kepala IKK PDAM Cabang Alalak, Buyung Irawan melalui Bagian Pemasangan Baru, Firman, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah pelanggan rumah tangga yang memanfaatkan sambungan air untuk kegiatan penjualan kembali.

"Kalau untuk menjual air sebenarnya boleh, tetapi ada ketentuannya. Yang penting jangan sampai mengganggu kebutuhan pelanggan lainnya,” ujar Firman kepada wartawan ini, Selasa (15/9/2026).

Firman menyebutkan, dari sekitar 27 ribu pelanggan di wilayah Kecamatan Alalak, sebanyak 16 pelanggan telah diberikan surat sebagai bentuk peringatan terkait aktivitas penjualan kembali air bersih.

Menurut Firman, sebagian pelanggan tersebut menggunakan mesin pompa untuk menyedot dan menyalurkan air kepada masyarakat. Pihaknya menyatakan akan segera mencari solusi terkait persoalan tersebut.

Pemberian surat tersebut menjadi bagian dari upaya PDAM IKK Alalak untuk memastikan penggunaan sambungan air sesuai dengan klasifikasi dan peruntukannya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, persoalan keterbatasan air bersih juga terjadi di sejumlah wilayah, di antaranya Anjir Muara, Anjir Pasar, Sungai Muhur, Tamban, Mekarsari, Sungai Pitung, Belandean, Belandean Muara hingga Tanjung Harapan.

"Beberapa hari ini dari pantauan kami di lapangan, hampir ada keluhan terkait pelanggan yang menjual air. Karena itu, kami melakukan konfirmasi langsung agar tidak terjadi simpang siur di masyarakat,” tambah Firman.

Firman menjelaskan, pelanggan kategori K-3 pada dasarnya diperuntukkan bagi kebutuhan rumah tangga. Sementara kategori K-4 diperuntukkan bagi pelanggan yang menggunakan air untuk kegiatan usaha.

Dengan demikian, pelanggan yang menggunakan air untuk kegiatan usaha, termasuk menjual kembali air kepada masyarakat, seharusnya menyesuaikan status pelanggan dengan klasifikasi yang telah ditetapkan.

Perbedaan klasifikasi tersebut juga berpengaruh terhadap tarif atau besaran pembayaran rekening air sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Firman, persoalan di lapangan umumnya terjadi ketika pelanggan yang sebelumnya menggunakan sambungan rumah tangga kemudian memanfaatkan air tersebut untuk kegiatan penjualan.

Untuk langkah selanjutnya, PDAM masih menunggu kebijakan dan arahan pimpinan terkait pelanggan yang menggunakan sambungan rumah tangga untuk kegiatan usaha penjualan air.

Firman berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi dan penyesuaian status pelanggan, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap air bersih tetap terpenuhi tanpa menimbulkan persoalan di lapangan.

Ia juga mengimbau masyarakat yang menjalankan usaha penjualan air bersih agar mengikuti ketentuan mengenai klasifikasi pelanggan serta menggunakan sambungan sesuai dengan peruntukannya.

Sementara itu, Udin, yang akrab disapa Amang Udin, mengatakan pihaknya tidak bermaksud mengambil keuntungan dari kondisi krisis air bersih yang terjadi saat ini.

Menurutnya, kegiatan penyaluran air dilakukan sebagai bentuk membantu masyarakat pedesaan yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat kondisi air sungai yang tidak dapat dikonsumsi karena terasa asin.

"Kami tidak mengambil kesempatan dalam kondisi krisis air bersih saat ini. Kami hadir untuk membantu menyalurkan air bersih kepada masyarakat pedesaan yang sedang kesulitan,” ujarnya.

Amang Udin berharap PDAM IKK Alalak tidak serta-merta melarang kegiatan distribusi air bersih kepada masyarakat yang sedang membutuhkan.

Ia meminta adanya aturan dan kebijakan yang jelas mengenai waktu maupun ketentuan distribusi air, sehingga kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi dan kegiatan distribusi air berjalan sesuai regulasi.

"Kami berharap ada langkah dan kebijakan dari PDAM terkait aturan dan waktu yang diperbolehkan, agar kebutuhan air bersih dapat sama-sama dirasakan masyarakat,” pungkasnya.(lim/jp).

Penandatanganan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 DPRD Kabupaten Kapuas yang dihadiri Bupati Kapuas, HM. Wiyatno, SP, di Gedung DPRD Kabupaten Kapuas, Selasa (15/9/2026).

Kesepakatan tersebut menjadi salah satu tahapan dalam proses penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2026. Sebelumnya, rancangan KUA dan PPAS Perubahan 2026 telah dibahas bersama antara pemerintah daerah dan DPRD melalui komisi serta Badan Anggaran DPRD.

Dalam sambutannya Bupati Kapuas, HM. Wiyatno, mengatakan KUA dan PPAS merupakan dokumen penting dalam penyusunan anggaran daerah. KUA memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah beserta asumsi yang mendasarinya untuk satu tahun anggaran.

Sementara PPAS memuat program prioritas dan batas maksimal anggaran yang menjadi dasar perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Bupati menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Kapuas, khususnya Badan Anggaran, atas pembahasan rancangan KUA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026.

"Setelah dilaksanakannya pembahasan, maka tersusunlah Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026 untuk mendapatkan penetapan dari DPRD Kabupaten Kapuas berupa nota kesepakatan bersama,” kata HM. Wiyatno.

Setelah nota kesepakatan ditandatangani, Pemerintah Kabupaten Kapuas akan melanjutkan tahapan asistensi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil asistensi tersebut selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Rancangan tersebut kemudian akan diajukan kepada DPRD Kabupaten Kapuas untuk dibahas bersama.

Bupati berharap seluruh tahapan penyusunan Perubahan APBD 2026 dapat berjalan sesuai ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan.

Menurutnya, proses tersebut penting untuk memastikan penganggaran daerah dapat mendukung pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kapuas. (fah/hru/jp). 

Instruksi tersebut disampaikan Bupati H Shalahuddin saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Karhutla di Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Selasa (15/9/2026).

Instruksi itu dikeluarkan menyusul kembali munculnya titik-titik karhutla setelah sempat mereda dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah daerah meminta seluruh unsur terkait memperkuat pencegahan, penanganan, deteksi dini hingga penegakan hukum terhadap kebakaran.

H Shalahuddin menegaskan pentingnya langkah yang cepat, terukur dan terkoordinasi untuk mencegah kebakaran meluas.

"Segera petakan dan rancang pencegahan, penanganan, penegakan hukum serta penanganan ke depannya,” tegas H Shalahuddin.

Ia juga meminta jajaran pemerintah dan unsur terkait meningkatkan deteksi dini serta melakukan pemetaan wilayah yang rawan terjadi karhutla. Kesiapsiagaan, kata dia, harus diperkuat hingga tingkat desa agar potensi kebakaran dapat segera ditangani.

Selain pembentukan posko, H Shalahuddin menginstruksikan agar fasilitas pendukung bagi petugas di lapangan disiapkan. Fasilitas tersebut antara lain dapur umum, MCK portabel, sarana air bersih, peralatan oksigen serta kebutuhan pendukung lainnya.

"Segera bentuk posko Karhutla di tingkat desa dan kecamatan, dilengkapi dapur umum, MCK portable, sarana air bersih, peralatan oksigen dan kebutuhan pendukung lainnya. Ini sebagai bentuk support Pemerintah Daerah kepada petugas-petugas kita yang saat ini tengah berjuang di lapangan,” ujarnya.

Menurut H Shalahuddin, dukungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan petugas dapat menjalankan tugas secara optimal sekaligus membantu menjaga kesehatan masyarakat yang terdampak kabut asap.

Pemkab Barito Utara juga menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam menghadapi karhutla, mulai dari pemerintah daerah, kecamatan, desa hingga petugas yang berada di lapangan. Langkah cepat dan kesiapsiagaan diharapkan mampu mencegah titik api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. (emca/jp). 

Pesan tersebut disampaikan Welduline saat mengukuhkan Bunda Literasi Kecamatan se-Kabupaten Seruyan Tahun 2026 di Lapangan Tenis Indoor Kuala Pembuang, Selasa (15/9/2026).

Welduline meminta para Bunda Literasi Kecamatan yang baru dikukuhkan tidak menjadikan amanah tersebut sekadar predikat. Mereka didorong menghadirkan gerakan literasi yang nyata dan dimulai dari lingkungan paling dekat, yakni keluarga.

"Hari ini adalah tentang sebuah amanah untuk menyalakan cahaya ilmu, menumbuhkan kecintaan membaca, dan ikut menyiapkan generasi masa depan yang berdaya saing,” ujar Welduline.

Menurutnya, budaya membaca dapat dibangun melalui kebiasaan sederhana. Salah satunya dengan menghadirkan buku di lingkungan keluarga dan menjadikan membaca sebagai aktivitas rutin sehari-hari.

Gerakan literasi juga perlu diperluas ke lingkungan pemerintahan. Welduline mendorong kecamatan dan perangkat daerah menghadirkan pojok baca sederhana di kantor masing-masing tanpa harus menunggu dukungan anggaran yang besar.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi, ia menilai kemampuan membaca harus dibarengi dengan kemampuan menyaring informasi dan berpikir kritis. Anak-anak perlu dibekali kemampuan untuk memahami, memilah, dan menilai informasi secara tepat.

Untuk memperkuat gerakan literasi, Welduline mendorong kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, sekolah, komunitas, serta organisasi perempuan. Menurutnya, sinergi diperlukan agar literasi menjadi gerakan bersama dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Welduline juga mengingatkan para camat agar aktif memantau kondisi sekolah, kualitas pembelajaran, dan kedisiplinan guru di wilayah masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan penguatan budaya literasi berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pendidikan.

"Masyarakat yang gemar membaca akan memiliki wawasan dan mampu menentukan masa depannya sendiri. Jika para Bunda Literasi bergerak dengan hati, cahaya literasi akan menyala dari rumah ke rumah hingga menerangi seluruh Kabupaten Seruyan,” pungkasnya. (gan/jp).

Pengukuhan dilaksanakan di Lapangan Tenis Indoor Kuala Pembuang, Selasa (15/9/2026), dan dihadiri jajaran pemerintah daerah serta unsur terkait.

Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan, Yudiansyah, mengatakan keberadaan Bunda Literasi Kecamatan bukan sekadar simbol, tetapi harus mampu menjadi penggerak budaya literasi di masyarakat.

"Bunda Literasi tidak hanya menjadi sebuah gelar atau simbol, tetapi benar-benar menjadi penggerak, inspirator, dan teladan bagi masyarakat dalam membangun budaya membaca dan belajar sepanjang hayat,” kata Yudiansyah. 

Menurutnya, literasi memiliki cakupan yang luas. Tidak hanya kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, serta memanfaatkan informasi dan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup.

Karena itu, Bunda Literasi Kecamatan diharapkan mampu mendorong keluarga menciptakan lingkungan yang dekat dengan buku dan aktivitas membaca. Penguatan budaya literasi dari keluarga dinilai penting untuk membentuk generasi Seruyan yang berwawasan luas, berkarakter, dan kreatif.

Pemkab Seruyan juga mendorong Bunda Literasi Kecamatan memperkuat kolaborasi dengan Bunda Literasi Kabupaten, sekolah, perpustakaan, pemerintah desa dan kelurahan, komunitas, serta pegiat literasi.

Kolaborasi tersebut diharapkan menghasilkan berbagai kegiatan literasi yang kreatif, inklusif, dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Dengan begitu, membaca diharapkan tidak lagi dipandang sebagai kewajiban, tetapi menjadi kebutuhan dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

Yudiansyah menambahkan, pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh kemajuan infrastruktur, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia. Investasi terhadap anak dan generasi muda menjadi salah satu kunci untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

"Selamat kepada seluruh Bunda Literasi Kecamatan yang telah dikukuhkan. Jalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap buku dan ilmu pengetahuan,” ujarnya.

Pengukuhan Bunda Literasi Kecamatan diharapkan menjadi momentum memperluas gerakan literasi sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, keluarga, satuan pendidikan, komunitas, dan masyarakat dalam membangun budaya membaca di Kabupaten Seruyan.

"Membaca membuka jendela pengetahuan, literasi membuka jalan menuju masa depan," tandasnya. (gan/jp). 

Keputusan itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla dan Kekeringan yang digelar di Aula Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Seruyan, Persil Raya, Kuala Pembuang, Selasa (15/9/2026).

Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda, mengatakan peningkatan frekuensi karhutla dan informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjadi pertimbangan pemerintah daerah untuk mempercepat langkah penanganan.

"Berdasarkan hasil pembahasan dan informasi lintas sektor, kita sepakat bahwa Kabupaten Seruyan sudah saatnya menaikkan status dari siaga menjadi tanggap darurat kebakaran hutan, lahan, dan kekeringan," kata Wanda seusai memimpin rapat.

Menurut Wanda, peningkatan status tersebut memberikan ruang yang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam mendukung pembiayaan operasional penanggulangan bencana. Dukungan pembiayaan dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain penanganan karhutla, Pemkab Seruyan juga memfokuskan perhatian pada dampak kekeringan, terutama di wilayah yang mengalami krisis air bersih.

Pemerintah daerah memetakan sejumlah wilayah yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih, termasuk kawasan yang sumber air sumur warganya terdampak intrusi air laut. Distribusi air bersih pun dilakukan bersama pihak terkait ke sejumlah titik yang membutuhkan.

Wanda mengajak perusahaan, organisasi, maupun masyarakat untuk ikut membantu pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga terdampak.

"Kami mengimbau berbagai pihak, perusahaan, organisasi, maupun pribadi agar berkontribusi menyuplai kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.

Penanganan karhutla dan kekeringan melibatkan berbagai unsur, di antaranya Pemkab Seruyan, BPBD, TNI-Polri, pemadam kebakaran, perangkat daerah, pemerintah kecamatan, Manggala Agni, serta relawan.

Pemkab Seruyan juga akan memperkuat penanganan hingga wilayah pelosok dengan melibatkan aparatur desa, aparatur sipil negara (ASN), dan perusahaan yang beroperasi di wilayah hulu Seruyan.

Melalui peningkatan status menjadi tanggap darurat, pemerintah daerah memperkuat koordinasi dan konsolidasi lintas sektor untuk mempercepat penanganan karhutla, memenuhi kebutuhan air bersih, serta mengurangi dampak kekeringan selama musim kemarau. (gan/jp).

Penandatanganan dilakukan dalam Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 yang digelar di Gedung Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Seruyan, Selasa (15/9/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, didampingi Wakil Ketua I Harsandi dan Wakil Ketua II Muhtadin. Turut hadir Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, dr. Bahrun Abbas, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah, serta anggota DPRD Kabupaten Seruyan.

Dalam paripurna tersebut, laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dibacakan Bejo Riyanto.

Dalam laporan itu disebutkan, Banggar dan TAPD telah menyepakati KUA Perubahan dan PPAS Perubahan APBD 2026. Pembahasan dilakukan hingga tingkat subkegiatan pada masing-masing perangkat daerah dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pidato Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda yang dibacakan Plh Sekda dr. Bahrun Abbas, menegaskan bahwa kesepakatan tersebut menjadi bagian dari sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

"Perubahan kebijakan anggaran bukan semata-mata mengenai penyelesaian program dan kegiatan, tetapi merupakan bagian dari upaya kita untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan secara efektif, efisien, terarah, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Seruyan, lanjutnya, berkomitmen mengoptimalkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Setelah Nota Kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 ditandatangani, pemerintah daerah akan menindaklanjutinya ke tahapan berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (gan/jp). 

Hal itu disampaikan Bupati Barito Timur, M. Yamin saat memberikan sambutan dalam kegiatan Sosialisasi Pencegahan Karhutla yang digelar Tim Pencegahan Karhutla Mabes TNI AD di Ruang Rapat Bupati Barito Timur, Selasa (15/9/2026).

M. Yamin mengapresiasi kunjungan dan kehadiran tim Mabes TNI AD. Menurutnya, perhatian tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat upaya pencegahan serta penanganan Karhutla.

"Kehadiran Tim merupakan wujud nyata perhatian dari Presiden dan pimpinan TNI terhadap bencana kebakaran hutan di Kalimantan Tengah. Ini adalah kehormatan besar bagi pemerintah dan masyarakat Barito Timur,” ujar M. Yamin.

Ia menilai, sosialisasi tersebut tidak hanya penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi Karhutla, tetapi juga menjadi momentum memperkuat komunikasi dan sinergi antara pemerintah daerah, TNI, masyarakat, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.

Bupati juga menekankan pentingnya membangun kepedulian dan kebersamaan di tengah masyarakat. Menurutnya, berbagai persoalan daerah, termasuk ancaman Karhutla, tidak dapat ditangani secara sendiri-sendiri dan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak.

"Kita perlu terus membangun kebersamaan, memperkuat semangat gotong royong, serta menjaga hubungan yang baik di tengah masyarakat,” katanya.

Selain persoalan Karhutla, M. Yamin mendorong penguatan perhatian terhadap masyarakat, khususnya generasi muda, serta keberlanjutan pembangunan daerah. Ia menilai, lingkungan keluarga dan kehidupan sosial masyarakat memiliki peran penting dalam membangun persatuan dan memperkuat kepedulian bersama.

M. Yamin juga berharap perusahaan yang beroperasi di wilayah Barito Timur terus memperkuat kemitraan dan hubungan sosial dengan masyarakat. Menurutnya, aktivitas usaha dan pembangunan harus berjalan seiring dengan kepentingan masyarakat.

"Usaha dan pembangunan harus berjalan bersama dengan kepentingan masyarakat, sehingga kita dapat menciptakan kehidupan yang semakin baik dan sejahtera,” tegasnya.

Ia menambahkan, perhatian dan kolaborasi antarpihak perlu terus ditingkatkan, termasuk dalam upaya memperkuat perekonomian daerah dan membuka peluang yang lebih baik bagi masyarakat.

Bupati berharap kunjungan dan sosialisasi Tim Pencegahan Karhutla Mabes TNI AD dapat semakin memperkuat sinergi seluruh pihak dalam menghadapi ancaman Karhutla sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

"Semoga apa yang kita lakukan bersama dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan,” pungkas M. Yamin. (zi/jp). 

Aksi sosial ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan dukungan moril kepolisian kepada para keluarga korban yang tengah menanti kepastian proses pencarian.

Secara langsung, para personel Polwan menyapa dan menyerahkan bantuan logistik tersebut kepada keluarga terdampak dalam suasana penuh empati.

"Kegiatan ini kami lakukan untuk sedikit meringankan beban dan memberikan semangat kepada keluarga korban. Kami turut mendoakan agar seluruh keluarga diberikan ketabahan serta proses pencarian berjalan lancar," ujar perwakilan Polwan Polresta Banjarmasin di lokasi.

Aksi ini merupakan bagian dari komitmen Polresta Banjarmasin untuk selalu hadir di tengah masyarakat, baik dalam penegakan hukum maupun aksi kemanusiaan.

Sejumlah keluarga korban menyambut baik bantuan tersebut dan menyampaikan apresiasi atas kepedulian yang ditunjukkan oleh jajaran Polresta Banjarmasin. (fah/jp). 

Lomba mural dengan tema "Mewujudkan Lalu Lintas yang Aman, Tertib dan Modern” tersebut berlangsung selama dua hari, Senin hingga Selasa, 14–15 September 2026, dengan memanfaatkan dinding pagar beton SMAN 1 Tamiang Layang sebagai media mural.

Kegiatan dipimpin Plt. Kasatlantas Polres Barito Timur, IPDA Sukisno Hendika bersama KBO Lantas IPDA Desta Anugrahno, dan personel Satlantas Polres Barito Timur. Tiga pelajar SMAN 1 Tamiang Layang, yakni Edo, Panca, dan Silvi, turut ambil bagian dalam pembuatan mural.

Sebelum pelaksanaan, Satlantas Polres Barito Timur berkoordinasi dengan pihak SMAN 1 Tamiang Layang. Pihak sekolah menyambut baik kegiatan tersebut dan menyediakan dinding pagar beton yang dinilai strategis karena mudah terlihat oleh pengguna jalan.

Plt. Kasat Lantas Polres Barito Timur, IPDA Sukisno Hendika menyampaikan, bahwa kegiatan mural tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71, tetapi juga dimanfaatkan sebagai media edukasi kepada masyarakat mengenai keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

"Pesan yang dituangkan melalui mural diharapkan dapat menjangkau pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut. Dengan berada di ruang publik, mural menjadi sarana komunikasi visual yang dapat mengingatkan masyarakat untuk lebih peduli terhadap keselamatan dan ketertiban berlalu lintas," ujar IPDA Dika didampingi KBO Lantas IPDA Desta Anugrahno. 

Ia menjelaskan, bahwa kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi para pelajar. Pihak sekolah turut melakukan pengawasan selama proses pembuatan mural sehingga kegiatan berlangsung dalam suasana tertib dan lancar.

Kolaborasi antara Satlantas Polres Barito Timur dan pihak sekolah tersebut mendapat antusiasme positif. Kegiatan diharapkan tidak berhenti sebagai seremoni peringatan, tetapi mampu memberikan dampak edukatif bagi pelajar maupun masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, Satlantas Polres Barito Timur berharap mural tersebut dapat menjadi pengingat sekaligus media edukasi untuk membangun budaya tertib berlalu lintas, terutama di kalangan generasi muda. (zi/jp). 

Kondisi tersebut mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Penyuluh Perikanan Kabupaten Barito Timur melakukan pendampingan kepada pembudidaya ikan di Desa Tampa, Kecamatan Paku. Pendampingan difokuskan pada pemantauan dan pengelolaan kualitas air untuk mengurangi risiko kematian ikan selama musim kemarau.

Penyuluh melakukan pengukuran kualitas air secara langsung di kolam pembudidaya. Parameter yang diperiksa meliputi suhu, tingkat keasaman (pH), dan Dissolved Oxygen (DO) atau oksigen terlarut.

Pemantauan tersebut penting dilakukan karena perubahan kualitas air dapat memengaruhi kondisi dan daya tahan ikan. Dengan mengetahui kondisi air, pembudidaya dapat mengambil langkah penanganan lebih cepat untuk menjaga kelangsungan hidup ikan.

Elisa (51), pembudidaya ikan patin di Desa Tampa, mengaku terbantu dengan pendampingan tersebut. Menurutnya, pemeriksaan kualitas air membantu pembudidaya memahami kondisi kolam di tengah keterbatasan pasokan air.

"Sangat terbantu dengan adanya penyuluh perikanan yang datang cek air kolam. Jadi kami tahu harus bagaimana merawat ikan saat air susah seperti sekarang,” ujarnya.

Koordinator Penyuluh Perikanan Kabupaten Barito Timur, Pardiono, mengimbau pembudidaya meningkatkan kewaspadaan selama puncak musim kemarau. Ia menyarankan pembudidaya menunda penebaran benih baru hingga kondisi air kembali lebih mendukung.

"Kami mengimbau agar pada saat musim kemarau panjang seperti ini, pelaku budidaya menunda terlebih dahulu untuk melakukan penebaran benih baru. Hal ini guna mencegah kerugian yang besar akibat mortalitas yang tinggi karena kualitas air yang cenderung kurang baik,” katanya, Selasa (15/9/2026).

Selain menunda penebaran benih, pembudidaya diharapkan terus melakukan pemantauan kualitas air dan menerapkan manajemen kolam sesuai kondisi yang ada. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan risiko kematian ikan dan kerugian usaha hingga kondisi pasokan air kembali normal.

Pendampingan penyuluh perikanan diharapkan dapat membantu pembudidaya menghadapi tekanan musim kemarau sekaligus menjaga keberlanjutan usaha budidaya ikan di wilayah Barito Timur. (zi/jp). 

Data Dinas Kesehatan Barito Timur menunjukkan, kasus ISPA masih terjadi secara fluktuatif di sejumlah wilayah. Dari 11 puskesmas yang melaporkan kasus, Puskesmas Tamiang Layang mencatat jumlah tertinggi dengan 298 kasus, disusul Bambulung 180 kasus, Edison Jaar 139 kasus, Telang Siong 136 kasus, Hayaping 113 kasus, Bentot 109 kasus, Dayu 106 kasus, Tamba 102 kasus, Pasar Panas 95 kasus, Ampah 92 kasus, dan Unsum 55 kasus.

Secara harian, jumlah kasus tertinggi tercatat pada 31 Agustus 2026 sebanyak 118 kasus. Setelah itu, kasus masih mengalami naik turun hingga pada 14 September 2026 tercatat sebanyak 65 kasus.

Kepala Dinas Kesehatan Barito Timur, dr. Jimmi W.S Hutagalung melalui Plt. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Barito Timur, Mayerni, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi aktivitas di luar rumah, khususnya kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi, dan balita.

"Agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama ibu hamil, bayi dan balita. Apabila perlu keluar, diharapkan menggunakan masker,” ujar Mayerni kepada wartawan ini melalui sambungan via whatsapp, Selasa (15/9/2026). 

Selain penggunaan masker, masyarakat juga diminta konsisten menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai bagian dari upaya pencegahan penularan dan gangguan saluran pernapasan.

Mayerni menegaskan, masyarakat yang mulai mengalami gejala ISPA agar tidak menunda pemeriksaan dan segera mendapatkan penanganan di fasilitas pelayanan kesehatan.

"Bila ada gejala ISPA, segera berobat. Bila terjadi sesak napas atau kekurangan oksigen, segera ke fasilitas kesehatan, karena di sana tersedia ruang oksigen,” katanya.

Menurut Mayerni, Dinas Kesehatan Barito Timur melakukan pemantauan kasus ISPA secara rutin. Data dari 11 puskesmas direkap dan dilaporkan setiap hari untuk mengetahui perkembangan kasus di wilayah tersebut.

"Dinkes selalu setiap hari melaporkan data ISPA yang direkap dari 11 puskesmas,” jelasnya.

Pemantauan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya lonjakan kasus ISPA sekaligus untuk memastikan perkembangan penyakit dapat diketahui lebih cepat.

Dinas Kesehatan mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menerapkan PHBS, menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah, serta segera mendatangi fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala ISPA, terutama jika disertai sesak napas atau tanda kekurangan oksigen.

Masyarakat juga diharapkan memberikan perhatian lebih terhadap kondisi kesehatan ibu hamil, bayi, dan balita yang termasuk kelompok yang perlu mendapat perlindungan lebih dari gangguan saluran pernapasan. (zi/jp). 

Menurut Nursulistio, perubahan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat bukan sekadar perubahan administratif, tetapi harus menjadi momentum untuk mempercepat pengerahan personel, peralatan, dan anggaran guna melindungi masyarakat dari dampak karhutla dan kabut asap.

"Dengan perubahan status ini, pemerintah menganggap dan menilai bahwa kondisi sudah sangat mengganggu dan mengancam kesehatan masyarakat,” ujar Nursulistio kepada wartawan melalui WhatsApp, Selasa (15/9/2026).

Ia menegaskan, pemerintah daerah harus memanfaatkan kewenangan selama masa tanggap darurat untuk bergerak lebih cepat. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah pemanfaatan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan karhutla, kabut asap, dan krisis air bersih.

Nursulistio berharap tidak ada lagi keterlambatan dalam dukungan anggaran, terutama untuk kebutuhan operasional pemadaman dan bantuan kepada masyarakat terdampak.

"Dengan kewenangan penuh ini nanti akan ada mobilisasi anggaran khusus dari BTT secara cepat dan dengan birokrasi yang mudah demi memadamkan api dan menolong warga,” tegasnya.

Nursulistio menekankan bahwa status tanggap darurat harus menghasilkan respons yang terukur. Seluruh kekuatan yang dimiliki pemerintah daerah perlu diarahkan ke titik-titik kebakaran yang masih kritis.

Menurutnya, penanganan dapat dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, relawan, serta dukungan alat berat.

"Pengarahan kekuatan penuh dari personel Pemda, kemudian juga bisa dibantu TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD dan relawan, serta alat berat yang tersedia untuk diarahkan ke titik-titik kritis secara terpadu,” katanya.

Untuk memperkuat koordinasi, Pemkab Barito Timur telah mendirikan sejumlah posko. Posko induk bersama BPBD dan Damkar berada di halaman Kantor Bupati Barito Timur, sementara posko lainnya dibentuk di sejumlah kecamatan.

Bagi Nursulistio, keberadaan posko tersebut harus mampu memastikan setiap laporan dan titik rawan karhutla dapat segera ditindaklanjuti.

Selain karhutla dan kabut asap, Nursulistio meminta pemerintah tidak mengabaikan persoalan krisis air bersih yang mulai dirasakan masyarakat akibat kondisi kemarau.

Ia mendorong agar BTT diprioritaskan untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak, mulai dari pemadaman karhutla, penanganan dampak asap, hingga pemenuhan kebutuhan dasar warga.

"Kami berharap ketersediaan anggarannya segera diupayakan dan digunakan agar masyarakat bisa cepat terbantu, terutama yang mengalami krisis air bersih,” ujarnya.

Ia juga meminta dukungan operasional bagi petugas dan relawan yang berada di lapangan. Kebutuhan bahan bakar, konsumsi, vitamin, dan perlengkapan pendukung lainnya dinilai penting agar upaya pemadaman dapat berlangsung optimal.

Di sisi lain, Nursulistio mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. Tingkat kekeringan yang tinggi dan musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung cukup lama dapat membuat api cepat menyebar dan sulit dikendalikan.

"Jangan membakar hutan dan lahan. Tingkat kekeringan semakin tinggi dan diprediksi kemarau masih cukup lama. Dikhawatirkan api tidak terkendali dan menyebar ke mana-mana,” tegasnya.

Ia menilai, pencegahan harus menjadi tanggung jawab bersama. Sebab, semakin banyak titik kebakaran yang muncul, semakin besar pula potensi kabut asap mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat.

Nursulistio berharap seluruh jajaran pemerintah dan pihak terkait tidak lengah selama masa tanggap darurat. Kecepatan bertindak, ketepatan penggunaan anggaran, serta perlindungan terhadap masyarakat harus menjadi prioritas utama. (zi/jp). 

Kegiatan tersebut dilakukan personel Satuan Lalu Lintas (Satlantas), Satuan Samapta (Sat Samapta), serta jajaran Polsek yang wilayahnya terdapat SPBU.

Selain membagikan air mineral, personel kepolisian juga melakukan pemantauan dan pengaturan di sekitar SPBU untuk memastikan situasi tetap aman, tertib, dan arus lalu lintas berjalan lancar.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo J., S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla., melalui Kasi Humas IPTU Heri Siswoyo, S.H., M.H., mengatakan pembagian air mineral tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus pelayanan Polri kepada masyarakat.

"Ini merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat. Meskipun sederhana, kami berharap air mineral yang dibagikan dapat membantu warga yang sedang menunggu antrean BBM,” ujarnya.

Menurutnya, kehadiran personel di SPBU tidak hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang aman dan nyaman selama mengantre BBM.

Polres Tabalong mengimbau masyarakat untuk tetap tertib, mengikuti aturan yang berlaku di area SPBU, serta saling menghormati selama mengantre.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Polres Tabalong memperkuat kedekatan dengan masyarakat sekaligus menunjukkan kehadiran Polri yang responsif terhadap situasi dan kebutuhan warga. (fah/jp).

Kapolres Barito Timur, AKBP Iqbal Sengaj melalui Kasi Humas AKP Eko Sutrisno, Selasa (15/9/2026) pagi membenarkan kejadian tersebut. 

Ia menyebut, bahwa anggota telah mendatangi lokasi, mengamankan tempat kejadian perkara (TKP), mengamankan sejumlah barang bukti, serta memeriksa sejumlah saksi.

"Petugas telah melakukan langkah-langkah penanganan awal, mulai dari mendatangi TKP, memasang garis polisi, mengamankan barang bukti, hingga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan,” kata AKP Eko Sutrisno.

Terpisah, Kapolsek Pematang Karau, IPDA Ricardo, menjelaskan kebakaran pertama kali diketahui setelah Kepala SMP Negeri 1 Pematang Karau, Hartono, menerima informasi dari sepupunya mengenai kebakaran yang terjadi di bangunan mess guru di samping sekolah.

Saat tiba di lokasi, Hartono melihat api telah membesar dan membakar bagian belakang bangunan yang merupakan area dapur.

Warga sekitar kemudian membantu mengevakuasi barang-barang milik Erniyati, salah seorang guru yang tinggal seorang diri di mess tersebut. Erniyati berhasil menyelamatkan diri setelah mendengar teriakan warga dan mengetahui api telah membakar bagian belakang bangunan.

Warga bersama tim gabungan selanjutnya melakukan upaya pemadaman. Api berhasil dikendalikan dan dipadamkan oleh personel Damkar Pematang Karau, Damkar Dusun Tengah, Damkar Samuja Ampah, serta relawan dari Pematang Karau dan Ampah.

Satu unit sepeda motor Suzuki Burgman warna biru tua berhasil diselamatkan. Sementara sebagian besar barang lainnya hangus terbakar karena kondisi bangunan yang sudah lama dan sebagian besar berbahan kayu.

Dari lokasi kejadian, Polsek Pematang Karau mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan, di antaranya logam besi KWH yang hangus terbakar, satu tabung gas LPG 3 kilogram, satu unit penanak nasi atau magicom, satu batang pengait kabel listrik, dan satu unit mesin pompa air merek Hitachi.

"Untuk sumber maupun penyebab kebakaran sampai saat ini belum diketahui dan masih dalam proses penyelidikan. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan mengamankan barang bukti yang ditemukan di TKP,” ujar IPDA Ricardo.

Kebakaran tersebut menyebabkan kerugian materiil yang ditaksir mencapai Rp80 juta. Kerugian tersebut dialami Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur melalui SMP Negeri 1 Pematang Karau.

Polsek Pematang Karau masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui sumber dan penyebab pasti kebakaran. Kepolisian juga akan melakukan gelar perkara sesuai kebutuhan dalam proses penanganan kasus.

IPDA Ricardo mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama pada bangunan berbahan kayu.

"Selain itu, juga segera melaporkan kepada petugas apabila mengetahui adanya kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat," tandasnya. (zi/jp).