TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapplitbangda) kembali menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam). Kali ini kegiatan berlangsung di Kecamatan Awang, Rabu (11/2/2026).

Musrenbangcam dibuka Bupati Barito Timur, M. Yamin, yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik, Osa Awatanu. Turut hadir Anggota DPRD Barito Timur, Kariato, Rayanto, dan Trisna Andrilawitni, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), unsur Forkopimcam, kepala desa dan ketua BPD se-Kecamatan Awang, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.

Camat Awang, Fernando, mengatakan Musrenbangcam menjadi forum strategis untuk menghimpun dan menyepakati usulan prioritas dari desa dan instansi tingkat kecamatan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

"Tahun ini terdapat 173 usulan yang disampaikan melalui Musrenbangcam Kecamatan Awang,” ujar Fernando.

Dari jumlah tersebut, 27 usulan berasal dari kecamatan dan instansi terkait, seperti Polsek, Koramil, Puskesmas, dan UPT pendidikan. Sementara 146 usulan lainnya berasal dari 11 desa di Kecamatan Awang.

Menurut Fernando, sejumlah usulan dinilai mendesak dan menjadi prioritas utama, terutama di sektor infrastruktur. Salah satunya lanjutan pelebaran dan peningkatan ruas jalan Tamiang Layang–Hayaping (Hayabin) yang sebelumnya telah dianggarkan pada 2025.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur serta organisasi perangkat daerah atas realisasi pelebaran jalan tersebut yang dinilai memperlancar mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.

"Kami mengusulkan agar pada 2027 dilakukan pelebaran dan peningkatan lanjutan ruas Tamiang Layang–Hayaping,” tegasnya.

Selain itu, pembangunan Jembatan Sei Awang kembali diusulkan. Saat ini jembatan tersebut masih berbahan kayu dan dinilai perlu diganti dengan konstruksi beton untuk meningkatkan keselamatan dan kelancaran transportasi warga.

Perbaikan dan peningkatan jalan antar desa juga menjadi perhatian. 

Adapun beberapa ruas yang diusulkan antara lain Hayaping–Binwan, Binwan–Danau–Janah Masawui, Hayaping–Ampari–Piango–Ampah Batu, Hayaping–Takan, Bantir Raya, serta Hayaping–Janah Nyari.

"Sejumlah jalan antar desa dalam kondisi rusak dan membutuhkan penanganan, baik melalui perbaikan sementara maupun pembangunan permanen,” kata Fernando.

Ia juga mengapresiasi peran kepala desa dan masyarakat yang melakukan perbaikan sementara secara swadaya pada sejumlah ruas jalan.

Dari masing-masing desa, telah ditetapkan satu usulan prioritas utama. Di antaranya pembangunan parkir dan halaman Kantor Desa Tangkan; pembangunan dua jembatan di Desa Bangkirai; pengaspalan jalan Binalagi–Hayaping sepanjang kurang lebih dua kilometer; pembangunan jembatan di Desa Piango; perbaikan jembatan Semangat dan Berundung di Desa Ampah Batu; pembangunan Jembatan Gorton di Janah Masawui; perbaikan jembatan di Desa Binwan; pembangunan drainase di Desa Danau dan Bukit Raya; serta pembangunan beronjong dan siring di Desa Ampari.

Fernando menegaskan, usulan tersebut sejalan dengan program prioritas kepala daerah, khususnya Program Nomor 16 yang menargetkan 100 persen jalan dalam kondisi layak.

"Kami berharap usulan prioritas ini dapat terealisasi pada 2027 dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kecamatan Awang,” pungkasnya. (zi/jp). 

KUALA PEMBUANG- PT Ciptatani Kumai Sejahtera (CKS) menyalurkan hasil panen kelapa sawit senilai Rp160.231.683 kepada anggota Koperasi Padang Tagari Sejahtera untuk dua periode panen, yakni 16 November–15 Desember 2025 dan 16 Desember 2025–15 Januari 2026. Penyaluran dilakukan secara simbolis melalui buku rekening masing-masing anggota, Rabu (11/2/2026), di Gedung Pertemuan Desa Derawa, Seruyan Tengah. 

Penyerahan simbolis dilakukan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Bachrun Abbas, dan disaksikan jajaran manajemen PT CKS, termasuk Mulyanto, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Ashadi, Kapolsek Seruyan Tengah IPDA Martono, perwakilan Danramil 1015-17/Seruyan Tengah–Batu Ampar Lettu Cba Muhyidin, Camat Batu Ampar Prenggo, Damang Adat Kecamatan Seruyan Tengah–Batu Ampar Harlido, Pj Kepala Desa Derawa Antonius, serta anggota koperasi dan tokoh masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Seruyan menilai penyaluran hasil panen ini sebagai bagian dari upaya penguatan ekonomi berbasis kemitraan antara perusahaan perkebunan dan masyarakat. Realisasi hasil produksi diharapkan memotivasi petani untuk menjaga produktivitas sekaligus kualitas pengelolaan kebun.

Manajemen PT CKS, Mulyanto, menyatakan distribusi hasil panen akan dilakukan secara bertahap ke delapan desa mitra kebun plasma. Ia juga memberikan apresiasi atas peran koperasi dalam mempercepat realisasi hasil panen.

"Kami berkomitmen terus memperkuat kemitraan dengan koperasi demi keberlanjutan usaha sekaligus peningkatan kesejahteraan petani plasma,” tegas Mulyanto.

Sementara itu, Ketua Koperasi Padang Tagari Sejahtera menekankan bahwa realisasi hasil panen merupakan buah dari kerja kolektif anggota koperasi dalam mengelola kebun secara profesional dan berkelanjutan.

Acara diakhiri dengan sesi foto bersama dalam suasana kekeluargaan, menegaskan komitmen bersama pemerintah daerah, perusahaan, dan koperasi untuk membangun ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan di Kabupaten Seruyan. (gan/jp). 

TAMIANG LAYANG- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Barito Timur mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan layanan kependudukan.

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Barito Timur, M. Mursalin, menegaskan agar warga tidak mudah percaya apabila ada pihak yang menghubungi dengan dalih membantu urusan kependudukan.

"Jangan sekali-kali percaya, dikhawatirkan itu merupakan penipuan,” kata M. Mursalin kepada wartawan ini, Rabu (11/2/2026). 

Ia menambahkan, aksi penipuan tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk mengambil data pribadi warga.

Menurutnya, pihak Dukcapil telah menerima laporan warga yang menjadi korban penipuan. 

"Untuk itu, kami mengimbau masyarakat lebih waspada dan berhati-hati,” tegas M. Mursalin.

M. Mursalin menekankan, warga yang membutuhkan layanan kependudukan sebaiknya langsung mengunjungi kantor Dukcapil Barito Timur agar mendapatkan pelayanan resmi dan aman.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar selalu memverifikasi informasi layanan melalui saluran resmi.

"Hal ini guna mengantisipasi penipuan yang kerap terjadi terkait kependudukan," jelas M. Mursalin.

Ia juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak ada biaya untuk kepengurusan data kependudukan, dan semua pelayanan gratis. 

Selain itu, M. Mursalin mengingatkan kepada para jajaran agar selalu ramah, dan santun dalam melayani masyarakat yang mengurus data kependudukan. 

"Kemudian menghormati masyarakat yang melaksanakan ibadah puasa, mengingat dalam beberapa hari ke depan kita sudah memasuki bulan Suci Ramadan," demikian M. Mursalin. (zi/jp). 

BANJARBARU- Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, menyampaikan dibalik efisiensi yang terjadi sekarang, kegiatan-kegiatan prioritas Pemko Banjarbaru harus memberi manfaat langsung kepada masyarakat.

Hal tersebut Sekda sampaikan saat membuka Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2027 Kota Banjarbaru, di Aula Gawi Sabarataan, Rabu (11/2/2026).

"Kami bersama jajaran memprioritaskan kepada kegiatan-kegiatan yang langsung (memberikan manfaat) kepada masyarakat, rapat saja kita sekarang snack saja, kalau dulu makan (nasi kotakan), kita sekarang snack. Jadi efisiensi segala lini kita coba upayakan demi memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kita Banjarbaru,” katanya.

Dalam RKPD 2027, Pemerintah Kota Banjarbaru menetapkan empat prioritas pembangunan, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, peningkatan produktivitas perekonomian sektor tersier, pemerataan infrastruktur dan konektivitas perkotaan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan reformasi birokrasi.

Diinformasikan, penyusunan RKPD 2027 mengusung tema “Penguatan Produktivitas Ekonomi Berbasis Daya Saing SDM dan Penataan Kota yang Terintegrasi". Tema ini disusun berdasarkan evaluasi capaian pembangunan, kondisi ekonomi daerah, serta isu strategis yang dihadapi Banjarbaru ke depan.

Forum yang berlangsung di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, serta perwakilan pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan bertujuan menjaring masukan dan saran terhadap rancangan awal RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2027.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarbaru yang dipaparkan dalam forum tersebut, pertumbuhan ekonomi Banjarbaru pada tahun 2024 mencapai 6,71 persen dan menjadi yang tertinggi di Kalimantan Selatan. Struktur ekonomi Banjarbaru didominasi oleh sektor transportasi dan pergudangan dengan kontribusi sebesar 29,72 persen, disusul sektor konstruksi dan perdagangan.

Selain pertumbuhan ekonomi, indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan tren positif. Angka kemiskinan Kota Banjarbaru pada tahun 2025 tercatat sebesar 3,44 persen atau sekitar 11.065 jiwa, lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan dan nasional. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga mengalami penurunan menjadi 4,75 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 82,2 dan menjadi yang tertinggi se-Kalimantan Selatan.

Meski demikian, pemerintah daerah mengidentifikasi sejumlah permasalahan strategis yang masih perlu mendapat perhatian, di antaranya pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah, pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan tata kelola pemerintahan. (mc/jp). 

MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar evaluasi 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara, Rabu (11/2/2026). Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program prioritas “GASPOL 11–12” berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menegaskan bahwa percepatan pembangunan menjadi fokus utama dalam 100 hari pertama kepemimpinan. 

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa akselerasi program tidak boleh mengabaikan prinsip profesionalisme, transparansi, dan kepatuhan hukum.

"Kita bekerja cepat untuk mengejar ketertinggalan dan mempercepat pembangunan. Tetapi cepat bukan berarti mengabaikan prosedur. Semua program harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai regulasi,” tegasnya.

Program GASPOL 11–12 mencakup sejumlah agenda prioritas daerah, antara lain pembangunan infrastruktur strategis seperti jembatan dan peningkatan akses jalan, penguatan layanan kesehatan, serta program pelayanan publik lainnya yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Melalui evaluasi ini, pemerintah daerah melakukan peninjauan capaian kinerja, identifikasi kendala di lapangan, serta penyusunan langkah perbaikan guna memastikan keberlanjutan program berjalan optimal pada tahap berikutnya.

Bupati juga menyampaikan apresiasi atas dukungan masyarakat selama 100 hari pertama masa kerja. Partisipasi dan pengawasan publik dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

"Ke depan, kami berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi pembangunan demi mendorong kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bumi Iya Mulik Bengkang Turan," demikian Bupati H Shalahuddin. (dsk/emca/jp). 

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menegaskan bahwa pembangunan manusia merupakan fondasi utama dalam kemajuan daerah. 

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin apel pagi di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Disdalduk KB P3A), Rabu (11/2/2026).

Bupati juga menyampaikan, bahwa selain pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ketahanan keluarga harus menjadi prioritas.

"Kalau sebelumnya kita berbicara soal infrastruktur, hari ini kita berbicara tentang hal yang paling mendasar, yaitu manusia dan keluarga. Kemajuan daerah dimulai dari ketahanan keluarga,” ujar Shalahuddin.

Ia menekankan, bahwa Disdalduk KB P3A memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam mencetak generasi unggul melalui program keluarga berencana dan pengendalian penduduk yang terencana. Selain itu, dinas tersebut juga berperan dalam memastikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusia, karakter, serta kesejahteraan keluarga.

"Mari kita bangun Barito Utara tidak hanya fisiknya, tetapi juga jiwa dan karakternya,” tegasnya.

Bupati juga mengajak seluruh jajaran Disdalduk KB P3A untuk terus meningkatkan kinerja dan sinergi dalam mewujudkan keluarga sejahtera di Barito Utara. (dsk/emca/jp). 

TAMIANG LAYANG- Polsek Dusun Timur, Polres Barito Timur, Polda Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan penanaman jagung pipil di lahan seluas satu hektare milik Sdri. Natalina, di Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Rabu (11/2/2026). 

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Dusun Timur, IPDA Sulkhan Sururi, S.E., dan diikuti Ketua RT. 08 Kelurahan Tamiang Layang, pemilik lahan, Aipda Sabet Nukaryus, Aipda I Dewa G., serta Brigpol Deden Esa Pratama selaku Bhabinkamtibmas.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso melalui Kapolsek Dusun Timur, IPDA Sulkhan Sururi, S.E., menyampaikan bahwa kegiatan penanaman jagung pipil ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin mendorong peningkatan produksi jagung pipil di wilayah Kecamatan Dusun Timur agar dapat membantu memenuhi suplai ke Bulog Buntok," ujar Kapolsek. 

"Selain itu, juga smemberikan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat ekonomi dari budidaya jagung,” tambah Kapolsek IPDA Sulkhan Sururi. 

Menurut dia, selain sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah hukum Polsek Dusun Timur. (zi/jp). 

KUALA KAPUAS- Wakil Bupati Kapuas, Dodo didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Usis I Sangkai membuka Forum Konsultasi Publik Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kapuas di MPP Kapuas, Jalan Jepang, Rabu (11/2/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kapuas, Teguh Yunianto, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas, perwakilan BUMN/BUMD, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya Wabup Dodo, mengatakan forum tersebut bertujuan mengajak instansi vertikal, perangkat daerah, BUMN/BUMD, serta pihak terkait lainnya untuk bergabung sebagai penyelenggara layanan di MPP Kabupaten Kapuas.

"Bangunlah sistem kerja dan sinergi yang utuh, serta budaya kerja yang melayani. Tampilkan wajah birokrasi yang mengadopsi konsep The New Public Service, sehingga kehadiran negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Dodo.

Ia menegaskan, pembentukan MPP membutuhkan komitmen kuat dari seluruh jajaran, mulai dari pimpinan hingga staf. Menurutnya, keberhasilan MPP tidak dapat dicapai oleh satu atau dua orang, melainkan memerlukan sinergi lintas instansi dan perubahan pola pikir seluruh aparatur sipil negara (ASN).

"Jika seluruh ASN melayani dengan sepenuh hati, maka publik akan merasakan pelayanan yang luar biasa di Kabupaten Kapuas,” katanya.

Dodo berharap, penerapan konsep The New Public Service melalui MPP dapat menjawab harapan masyarakat terhadap kemudahan perizinan dan percepatan pelayanan. Hal tersebut dinilai akan berdampak pada kemudahan berusaha serta mendorong pertumbuhan industri mikro dan ekonomi makro di Kabupaten Kapuas.

Selain itu, ia juga mengharapkan MPP mampu menghapus ego sektoral antarinstansi dan menggantinya dengan kerja kolaboratif yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. 

MPP diharapkan menjadi inkubator inovasi pelayanan berbasis teknologi sekaligus wadah pembinaan kepemimpinan ASN yang profesional dan berjiwa melayani. (fah/hru/jp). 

TAMIANG LAYANG- Sebanyak 101 Jemaah Calon Haji (JCH) Kabupaten Barito Timur mengikuti Bimbingan Manasik Haji Nasional yang digelar Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia, Rabu (11/2/2026). Kegiatan terpusat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, dan diikuti secara hybrid oleh jemaah dari seluruh Indonesia.

Di Barito Timur, kegiatan manasik diikuti secara daring melalui Zoom Meeting dari Aula PLHUT. Turut hadir Kepala Kantor Kemenhaj Barito Timur, H Ahmad Fauzi, Kasubbag TU, serta jajaran staf.

Bimbingan manasik nasional tersebut dipandu langsung oleh Menteri Haji dan Umrah RI, Gus Irfan Yusuf. 

Dalam arahannya, Menhaj menegaskan, bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan bentuk penguatan peran negara dalam memberikan layanan yang lebih fokus dan terarah kepada jemaah.

"Pembentukan Kemenhaj adalah wujud kehadiran negara untuk melayani jemaah haji Indonesia secara lebih fokus, terarah, dan berkelanjutan,” ujar Gus Irfan.

Ia menekankan, bahwa penyelenggaraan haji merupakan layanan publik yang harus menjamin keamanan, ketertiban, serta menjaga martabat jemaah sejak tahap persiapan hingga kembali ke tanah air.

Menurutnya, sejumlah program strategis tengah diperkuat, di antaranya penurunan biaya haji, pemerataan daftar tunggu secara lebih berkeadilan, serta optimalisasi peran haji dalam mendorong ekspor produk dalam negeri guna memenuhi kebutuhan jemaah di Arab Saudi. Selain itu, konsep Kampung Haji terus dikembangkan sebagai bagian dari layanan terintegrasi.

Kemenhaj juga menegaskan komitmen terhadap penyelenggaraan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan melalui penguatan pendampingan, perhatian terhadap kondisi kesehatan, serta perlindungan keamanan dan kenyamanan jemaah.

Dalam kesempatan itu, Menhaj mengingatkan pentingnya manasik sebagai bekal utama sebelum keberangkatan.

“Manasik haji menjadi ruang untuk menyiapkan pemahaman ibadah, kesiapan mental, kedisiplinan, dan kebersamaan agar jemaah dapat menjalankan haji dengan tenang dan tertib,” katanya.

Ia juga menyinggung konsep istithaah yang mencakup kesiapan finansial, kesehatan, dan pemahaman syariat sebagai dasar kemampuan berhaji.

"Ibadah haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan pemahaman yang dibangun sejak dini, karena haji adalah ibadah sakral dengan masa tunggu panjang,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kemenhaj Barito Timur, H Ahmad Fauzi, mengatakan bahwa manasik berjenjang dari tingkat kabupaten hingga nasional bertujuan memantapkan kesiapan jemaah secara menyeluruh.

"Manasik haji massal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan persiapan yang matang bagi para jemaah,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu sore.

Ia menambahkan, bimbingan manasik membantu jemaah memahami seluruh rangkaian ibadah sesuai tuntunan syariat, termasuk aspek teknis dan nilai spiritual dari setiap rukun dan sunnah haji.

Selain itu, ia mengingatkan jemaah agar mempersiapkan diri secara mental dan spiritual sebelum berangkat ke Tanah Suci.

"Jemaah harus membersihkan niat, fokus pada ibadah, dan menyiapkan diri untuk melaksanakan haji dengan ikhlas,” tandasnya. (zi/jp). 

BANJARMASIN- Wali Kota Banjarmasin, H. M. Yamin HR, meresmikan Puskesmas Cempaka Putih yang berlokasi di Jalan Simpang Kuripan, Gang Nusa Indah, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Rabu (11/2/2026) pagi.

Peresmian tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman, Ketua TP PKK Kota Banjarmasin, Hj Neli Listiani, Kepala Inspektorat Kota Banjarmasin, Dolly Syahbana, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Ramadhan, serta sejumlah pejabat terkait dan tokoh masyarakat setempat.

Dalam sambutannya Wali Kota Banjarmasin, HM. Yamin HR, berharap keberadaan Puskesmas Cempaka Putih dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

"Kami terus berupaya melengkapi peralatan medis agar pelayanan kesehatan bisa lebih mudah, cepat, dan maksimal. Lokasinya sangat strategis, mudah-mudahan bisa membawa manfaat besar bagi masyarakat Banjarmasin, khususnya warga Kelurahan Kuripan dan Kebun Bunga,” katanya.

Sebelumnya, Plt. Kadinkes Kota Banjarmasin, Ramadhan, dalam laporannya menyampaikan bahwa pembangunan Puskesmas Cempaka Putih memakan waktu sekitar enam bulan dan telah beroperasi selama dua minggu terakhir. Puskesmas ini didukung oleh 38 tenaga kesehatan dan melayani dua kelurahan, yakni Kelurahan Kuripan dan Kelurahan Kebun Bunga, dengan jumlah kunjungan pasien berkisar 90 hingga 100 orang per hari.

"Total anggaran pembangunan Puskesmas Cempaka Putih sebesar Rp6,8 miliar. Tahun ini direncanakan pembangunan pagar dan penataan halaman, yang juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat,” ujarnya.

Rangkaian kegiatan peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Wali Kota Banjarmasin, dilanjutkan dengan pemotongan pita serta peninjauan langsung ke seluruh gedung dan fasilitas Puskesmas Cempaka Putih.

Dengan diresmikannya fasilitas kesehatan ini, Pemerintah Kota Banjarmasin berharap akses dan mutu layanan kesehatan masyarakat semakin meningkat serta mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas. (prkm/jp). 

TAMIANG LAYANG- Polsek Dusun Timur, Polres Barito Timur, Polda Kalimantan Tengah bersama manajemen PT Indopenta Sejahtera Abadi II (PT ISA II) melaksanakan kegiatan panen jagung sistem tumpang sari di lahan perkebunan perusahaan yang berada di Kecamatan Paju Epat, Rabu (11/2/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kapolsek Dusun Timur, IPDA Sulkhan Sururi, S.E., General Manager PT ISA II, Zaki, Kepala Asisten Kebun, personel Polsek Dusun Timur, serta staf dan karyawan lapangan PT ISA II.

Panen dilakukan di atas lahan seluas 1,8 hektare dengan hasil produksi mencapai 7,6 ton per hektare dalam bentuk jagung tongkol (belum dipipil). Sistem tumpang sari diterapkan dengan menanam jagung di sela tanaman kelapa sawit, khususnya pada masa peremajaan atau saat tanaman belum menghasilkan secara optimal.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso melalui Kapolsek Dusun Timur, IPDA Sulkhan Sururi, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara kepolisian dan pihak perusahaan dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

"Pemanfaatan lahan melalui sistem tumpang sari ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan perkebunan sekaligus mendorong diversifikasi komoditas pertanian. Dengan demikian, lahan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan,” ujarnya.

Selain meningkatkan produktivitas, program tersebut juga diharapkan mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi perusahaan maupun masyarakat sekitar. 

"Pemanfaatan lahan secara efisien dinilai menjadi langkah strategis dalam mendukung ketahanan pangan lokal dan nasional, sejalan dengan program prioritas pemerintah," jelas IPDA Sulkhan Sururi. 

Dengan adanya panen jagung ini, diharapkan dapat menjadi percontohan praktik pertanian terpadu di wilayah perkebunan kelapa sawit, dengan mengedepankan efisiensi lahan, peningkatan produksi, serta tetap memperhatikan aspek konservasi lingkungan. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Dalam rangka mendukung Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia di bidang ketahanan pangan, Polsek Pematang Karau Polres Barito Timur melaksanakan kegiatan panen jagung bersama di Desa Sumber Rejo RT. 02 RW. 02, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Rabu (11/2/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso, S.I.K., M.H., didampingi para Pejabat Utama Polres Bartim, di antaranya Kabag SDM, Kasatsamapta, dan Kasatlantas. 

Turut hadir Camat Pematang Karau, Kapolsek Pematang Karau, Koordinator PPL Pematang Karau, Kepala Desa Sumber Rejo, Ketua BPD Sumber Rejo, para PPL se-Kecamatan Pematang Karau, Kelompok Tani Tunas Muda Desa Sumber Rejo, serta pemilik lahan Bapak Sarmin.

Panen jagung dilaksanakan di lahan milik Bapak Sarmin seluas 1 hektare dengan estimasi hasil panen sekitar 5 ton. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, doa, serta arahan dan sambutan dari Kapolsek Pematang Karau dan Kapolres Barito Timur. Selanjutnya dilakukan panen jagung secara simbolis bersama para tamu undangan, sebelum kegiatan ditutup dengan ramah tamah.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk dukungan konkret Polri terhadap program strategis pemerintah di sektor ketahanan pangan.

"Panen jagung ini adalah wujud sinergi Polri dengan pemerintah daerah dan kelompok tani dalam mendukung Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya di bidang ketahanan pangan. Polri tidak hanya berperan menjaga keamanan, tetapi juga hadir dan berkontribusi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas AKBP Eddy Santoso.

Sementara itu, Kapolsek Pematang Karau, IPDA Rikardo Hutahaean, menambahkan bahwa keterlibatan Polsek dalam kegiatan pertanian masyarakat merupakan bagian dari komitmen untuk terus mendukung program pemerintah sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.

"Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa Polri selalu hadir di tengah masyarakat, termasuk dalam mendukung sektor pertanian sebagai salah satu pilar utama ketahanan pangan nasional,” ujar IPDA Rikardo Hutahaean. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Dalam rangka Operasi Keselamatan Telabang Tahun 2026, Satuan Lalu Lintas Polres Barito Timur kembali melaksanakan program Polantas Menyapa dengan menyambangi anggota Security DKP A5 Mitra dari PT. Adaro Indonesia, Rabu (11/2/2026).

Kegiatan berlangsung di Pos Security DKP A5 dan dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Bartim, AKP Asri Putra Bahari, S.Tr.K., S.I.K., bersama Ipda Sukisno Hendika, Aiptu Imron, serta empat personel Satlantas lainnya.

Dalam kegiatan tersebut, Kasat Lantas memberikan arahan kepada petugas keamanan agar meningkatkan pengawasan terhadap pengguna jalan houling PT. Adaro Indonesia. Penekanan diberikan pada sikap selektif dalam mengizinkan kendaraan lain memasuki jalur houling, mengingat jalur tersebut memiliki karakteristik khusus dengan intensitas kendaraan angkutan berat yang tinggi.

Selain itu, disampaikan pula pesan-pesan Kamseltibcarlantas (Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas), khususnya terkait pentingnya koordinasi antara petugas keamanan perusahaan dan aparat kepolisian dalam mencegah potensi kecelakaan lalu lintas maupun gangguan kamtibmas di area operasional perusahaan.

Kasat Lantas Polres Barito Timur, AKP Asri Putra Bahari, menegaskan bahwa pengawasan akses jalan houling merupakan bagian dari upaya preventif untuk meminimalisir risiko kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan berat. 

"Sinergi antara kepolisian dan pihak keamanan perusahaan sangat penting guna memastikan arus lalu lintas di jalur khusus tetap aman dan tertib,” ujarnya.

Anggota Security DKP A5 menyambut baik arahan tersebut dan menyatakan kesiapan untuk meningkatkan kewaspadaan serta koordinasi dalam pelaksanaan tugas di lapangan. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur, Misnohartaku, membuka secara resmi Musyawarah Cabang (Muscab) Gerakan Pramuka Kabupaten Barito Timur Tahun 2026 di Ruang Rapat Bupati Barito Timur, Rabu (11/2/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri unsur Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Kalimantan Tengah, Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Barito Timur, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, pengurus Gerakan Pramuka Barito Timur, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutan tertulis Bupati Barito Timur, M. Yamin, yang dibacakan Sekda Misnohartaku, disampaikan bahwa Musyawarah Cabang merupakan agenda organisasi yang wajib dilaksanakan setiap akhir masa bakti kepengurusan sebagai bentuk konsolidasi dan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat cabang.

"Musyawarah Cabang adalah perwujudan kedaulatan anggota. Forum ini memiliki kewenangan untuk mengevaluasi pertanggungjawaban pengurus masa bakti sebelumnya, menetapkan rencana kerja dan kebijakan lima tahun ke depan, serta memilih pengurus Kwartir Cabang masa bakti 2026–2031,” ujar Misno.

Selain itu, Muscab juga menjadi forum untuk menghimpun dan merumuskan masukan dari Kwartir Ranting guna mendorong pengembangan Gerakan Pramuka di Kabupaten Barito Timur.

Ia menekankan pentingnya pembahasan mendalam terhadap draf rencana kerja lima tahun ke depan agar program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan anggota Pramuka dan masyarakat, serta selaras dengan kondisi daerah.

Menurutnya, Gerakan Pramuka memiliki peran strategis sebagai kegiatan ekstrakurikuler yang membentuk karakter generasi muda melalui penanaman disiplin, keterampilan, semangat kebersamaan, serta nilai-nilai bela negara. Di tengah tantangan perkembangan zaman dan potensi ancaman terhadap persatuan, Pramuka dinilai berperan penting dalam menjaga nilai kebangsaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Peran pembina dan pengurus sangat dibutuhkan dalam membina anggota muda dan dewasa agar memiliki karakter kuat, berlandaskan Satya dan Dharma Pramuka,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Barito Timur, lanjutnya, berkomitmen memberikan dukungan moril, materiil, dan organisatoris bagi kemajuan Gerakan Pramuka, sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.

Dalam Muscab ini, peserta juga diharapkan dapat memilih Ketua dan pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Barito Timur masa bakti 2026–2031 yang memiliki kapasitas dan komitmen menjalankan roda organisasi secara profesional dan inklusif.

Pengurus terpilih nantinya diminta segera menyusun langkah strategis, termasuk mempersiapkan kontingen Barito Timur untuk mengikuti Jambore Nasional 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 13–20 Agustus 2026 di Bumi Perkemahan Wiladatika, Cibubur, Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Barito Timur masa bakti 2019–2024 di bawah kepemimpinan  Ir. Eskop, M.AP, atas kontribusi dan pengabdian dalam mengembangkan Gerakan Pramuka di daerah itu. (zi/jp). 

KUALA KAPUAS- Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kapuas melaksanakan tes urine terhadap seluruh personelnya sebagai langkah pengawasan internal dan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan kepolisian. Kegiatan digelar pada Rabu (11/2/2026) di Ruangan Satresnarkoba Polres Kapuas. 

Tes urine tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Kapuas, AKP Budi Utomo, S.H., M.M., serta didampingi personel Seksi Profesi dan Pengamanan (Siepropam) Polres Kapuas.

Sebanyak 14 personel Satresnarkoba menjalani pemeriksaan menggunakan alat tes urine merek GRIENT GENE. Proses pemeriksaan dilakukan dengan metode pengambilan sampel urine yang ditampung pada gelas yang telah disediakan, kemudian dilakukan pengujian menggunakan alat tes cepat untuk mendeteksi kandungan narkotika maupun zat adiktif lainnya.

Dari hasil pemeriksaan, seluruh personel yang menjalani tes dinyatakan negatif dari penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

Kapolres Kapuas, AKBP Gede Eka Yudharma melalui Kasat Resnarkoba, AKP Budi Utomo, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polres Kapuas dalam menjaga integritas dan profesionalitas anggota, khususnya di jajaran Satresnarkoba yang memiliki tugas utama dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.

"Tes urine ini dilaksanakan sebagai langkah pengawasan internal dan bentuk keteladanan kepada masyarakat. Kami memastikan seluruh personel Satresnarkoba bersih dari penyalahgunaan narkoba,” ujarnya. (fah/jp). 

TAMIANG LAYANG- Dalam rangka pelaksanaan Operasi Keselamatan Telabang Tahun 2026, Satuan Lalu Lintas Polres Barito Timur menggelar kegiatan Polantas Menyapa dengan menyambangi pemilik armada angkutan sawit yang bekerja sama dengan PT. Indopenta Sejahtera Abadi, Rabu (11/2/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor PT. Indopenta Sejahtera Abadi tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Bartim, AKP Asri Putra Bahari, S.Tr.K., S.I.K., didampingi Ipda Sukisno Hendika, Aiptu Imron, serta empat personel Satlantas lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kasat Lantas menyampaikan pesan-pesan Kamseltibcarlantas (Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas), khususnya terkait tata cara pengoperasian kendaraan bermuatan khusus seperti angkutan kelapa sawit. Penekanan diberikan pada pentingnya memastikan kondisi teknis kendaraan laik jalan, kepatuhan terhadap batas muatan, serta disiplin pengemudi dalam mematuhi rambu dan aturan lalu lintas.

AKP Asri Putra Bahari menjelaskan, bahwa kegiatan Polantas Menyapa merupakan pendekatan preventif dan humanis dalam membangun kesadaran kolektif para pelaku usaha transportasi. 

"Kami mengajak para pengusaha angkutan untuk bersama-sama menjaga keselamatan di jalan. Kendaraan bermuatan memiliki risiko tinggi apabila tidak dikelola dengan baik. Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas adalah bagian dari tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Para pengusaha angkutan sawit yang hadir menyambut baik himbauan yang disampaikan dan menyatakan komitmennya untuk meningkatkan disiplin serta pengawasan terhadap armada dan pengemudi.

Kegiatan tersebut diharapkan mampu menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Barito Timur selama Operasi Keselamatan Telabang 2026. (zi/jp). 

KANDANGAN- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) meraih Opini Kualitas Tinggi dalam Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 dari Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan.

Hasil penilaian tersebut disampaikan langsung Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Hadi Rahman, saat kunjungan kerja ke Kantor Bupati HSS, Rabu (11/2/2026). Rombongan diterima Bupati HSS, H Syafrudin Noor didampingi Sekretaris Daerah, H Muhammad Noor.

Hadi Rahman menjelaskan, penilaian tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan Ombudsman untuk mencegah maladministrasi sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.

"Penilaian dilakukan melalui pengukuran berbagai aspek, mulai dari input, proses, hingga output pelayanan, termasuk pengelolaan pengaduan masyarakat serta tindak lanjut perbaikan layanan,” ujar Hadi.

Ia menambahkan, Ombudsman juga memberikan apresiasi kepada unit pelayanan dengan nilai tinggi serta mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan Ombudsman dalam upaya perbaikan layanan secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu, Ombudsman turut menyerahkan piagam penghargaan kepada Dinas Sosial Kabupaten HSS atas predikat kualitas pelayanan sangat baik dalam penilaian maladministrasi pelayanan publik Tahun 2025. Piagam penghargaan diterima langsung oleh Bupati HSS.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Inspektur Kabupaten HSS, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Bagian Organisasi Setda HSS, serta perwakilan RSUD Hasan Basry Kandangan. (ari/jp). 

KANDANGAN- Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H Syafrudin Noor menghadiri Malam Puncak Gemilang Milad ke-16 Pondok Pesantren Dalam Pagar (Ponpes Dalpa) dan MDT Al Busyra Kandangan, yang digelar di lingkungan ponpes setempat, Selasa (10/2/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri para habaib dan alim ulama, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten HSS, anggota DPRD HSS, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkab HSS, pimpinan pondok pesantren, dewan guru, serta ratusan santri dan santriwati.

Milad ke-16 mengusung tema “Menunjukkan Kesuksesan Sang Pejuang untuk Generasi Santri yang Cemerlang". Sejumlah rangkaian kegiatan memeriahkan acara, di antaranya penampilan kreativitas santri, pemutaran profil Pondok Pesantren Dalam Pagar, peluncuran buku English for Global Islamic Education, serta peresmian Institut Agama Islam (IAI) KHAS Al Arsyadi.

Dalam sambutannya, Bupati H Syafrudin Noor, menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi atas kontribusi Pondok Pesantren Dalam Pagar dalam pengembangan pendidikan dan pembinaan keagamaan di daerah.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kami mengucapkan selamat milad ke-16 kepada Pondok Pesantren Dalam Pagar dan MDT Al Busyra. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas peran aktif dalam mencetak generasi yang berilmu, berkarakter, dan berakhlak mulia,” ujar Syafrudin Noor.

Menurutnya, keberadaan pondok pesantren memiliki peran strategis dalam membangun sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga kuat dalam nilai-nilai keagamaan dan moral.

Bupati berharap Pondok Pesantren Dalam Pagar Kandangan yang dipimpin KH Ahmad Syairazi terus berkembang dan berinovasi dalam menjawab tantangan zaman.

"Semoga Ponpes Dalam Pagar terus melahirkan generasi santri yang beriman dan bertakwa, berwawasan luas, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, daerah, dan bangsa,” tutupnya. (ari/jp). 

TAMIANG LAYANG- Sebanyak delapan dari 10 Kantor Urusan Agama (KUA) di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Barito Timur kini telah memiliki gedung permanen. Dua KUA lainnya masih menempati bangunan sewa.

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Barito Timur, H Ahmadi, melalui Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam, H Ahmad Janawi, mengatakan dua KUA yang belum memiliki kantor permanen yakni KUA Kecamatan Karusen Janang dan KUA Kecamatan Raren Batuah.

"Dari total 10 KUA di Barito Timur, tinggal dua yang belum memiliki kantor permanen, yaitu KUA Karusen Janang dan Raren Batuah,” ujarnya kepada wartawan ini, Selasa (10/2/2026).

Ia menjelaskan, pada 2025 lalu telah dibangun dua gedung KUA baru, masing-masing di Kecamatan Paku dan Kecamatan Paju Epat. Dengan tambahan tersebut, jumlah KUA yang memiliki gedung permanen bertambah menjadi delapan unit.

"Dengan terbangunnya dua KUA pada 2025, saat ini delapan KUA sudah memiliki kantor permanen,” jelas H Ahmad Janawi.

Menurut Ahmad Janawi, pihaknya akan mengusulkan pembangunan gedung untuk dua KUA yang masih menyewa agar seluruh KUA di Barito Timur memiliki fasilitas yang representatif.

"Semoga pada 2027 dapat terbangun, sehingga seluruh KUA di Kabupaten Barito Timur sudah permanen,” katanya.

Adapun delapan KUA yang telah memiliki gedung permanen berada di Kecamatan Patangkep Tutui (Bentot), Benua Lima (Taniran), Dusun Timur (Tamiang Layang), Pematang Karau (Bambulung), Dusun Tengah (Ampah), Paku (Tampa), Paju Epat (Telang), dan Awang (Hayaping). (zi/jp). 

MUARA TEWEH- Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan membuka  secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2027 tingkat Kecamatan Teweh Baru. Kegiatan dilaksanakan di Aula Kecamatan Teweh Baru, Selasa (10/02/2026).

Dalam sambutannya Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan, menyampaikan bahwa Tahun 2027 merupakan momentum strategis dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2025–2030. 

Melalui Musrenbang yang mengusung tema "Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan dan Pelayanan Publik sebagai Penggerak Transformasi Ekonomi Daerah", diperlukan kerja bersama yang lebih cepat, terukur, dan berdampak nyata melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan.

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan usulan skala prioritas pembangunan Kecamatan Teweh Baru Tahun 2027 yang dipimpin oleh staff Ahli Bidang Ekonomi dan keuangan, Hery Jhon Setiawan. Kemudian, dibahas bersama melalui sesi diskusi dan tanggapan dari perangkat daerah terkait serta perangkat kecamatan guna menyelaraskan program pembangunan dengan kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Barito Utara.

Adapun usulan skala prioritas pembangunan Kecamatan Teweh Baru tahun 2027 difokuskan pada peningkatan infrastruktur dasar berupa pembangunan dan peningkatan jalan desa dan lingkungan, jembatan, gorong-gorong, drainase, turap, box culvert, serta penerangan jalan umum dan lampu tenaga surya. 

Selain itu, juga diusulkan rehabilitasi dan pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, kantor kelurahan, serta aula kecamatan, disertai penguatan jaringan internet dan sinyal. 

Usulan lainnya mencakup pengembangan sektor pertanian dan peternakan, penataan lingkungan permukiman, serta penyediaan sarana pendukung desa guna meningkatkan konektivitas wilayah, kualitas pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. (dsk/emca/jp). 

KUALA KAPUAS- Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kapuas bersama personel Polsek Kapuas Murung memasang spanduk imbauan bertajuk “Hidup Sehat Tanpa Narkoba” di sejumlah titik strategis wilayah Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Selasa (10/2/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 14.30 WIB tersebut menyasar lokasi-lokasi yang dinilai rawan peredaran narkotika, seperti pintu masuk kampung serta area yang mudah diakses masyarakat. Langkah ini merupakan bagian dari upaya preventif kepolisian dalam menekan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sejak dini.

Kapolres Kapuas, AKBP Gede Eka Yudharma melalui Kasat Resnarkoba, AKP Budi Utomo, menyampaikan bahwa pemasangan spanduk imbauan merupakan sarana edukasi sekaligus pengingat bagi masyarakat agar menjauhi narkoba dan menerapkan pola hidup sehat.

"Melalui spanduk ini, kami mengajak masyarakat untuk berani mengatakan tidak terhadap narkoba serta berperan aktif menjaga lingkungan masing-masing dari pengaruh negatif narkotika,” ujar AKP Budi Utomo.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga mendukung terwujudnya Kampung Tangguh Bebas Narkoba di wilayah Kecamatan Kapuas Murung sebagai bentuk sinergi antara Polri dan masyarakat.

Selain pemasangan spanduk, personel Satresnarkoba dan Polsek Kapuas Murung turut melakukan pendekatan humanis dengan memberikan edukasi langsung kepada warga. Edukasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran kolektif akan bahaya narkoba serta pentingnya peran bersama dalam pencegahan peredaran gelap narkotika.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika) yang secara konsisten dilaksanakan Polres Kapuas guna melindungi generasi muda dan masyarakat dari dampak buruk narkoba.

AKP Budi Utomo berharap, melalui kegiatan ini kepedulian masyarakat semakin meningkat dan sinergi antara Polri dan warga semakin kuat dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari narkoba. (fah/jp). 

TAMIANG LAYANG- Puluhan Jemaah Calon Haji (JCH) Kabupaten Barito Timur mengikuti vaksinasi meningitis dan polio sebagai persiapan pelaksanaan ibadah haji. Kegiatan digelar di Aula PLHUT Kantor Kemenhaj Barito Timur, Selasa (10/2/2026).

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dan Dinas Kesehatan Barito Timur.

Kepala Kantor Kemenhaj Barito Timur, H Ahmad Fauzi, menyampaikan bahwa tahun ini terdapat 101 JCH Barito Timur yang dijadwalkan berangkat. 

"Dari kegiatan vaksinasi hari ini, 98 JCH telah mengikuti vaksin, sementara tiga lainnya tidak hadir,” ujar H Ahmad Fauzi kepada wartawan ini. 

Ia menambahkan, vaksinasi ini merupakan persyaratan bagi JCH sesuai ketentuan kesehatan untuk ibadah haji. 

"Setiap JCH menjalani vaksin meningitis dan polio agar aman selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah,” jelasnya.

H Ahmad Fauzi mengimbau seluruh JCH agar menjaga kesehatan dari sekarang hingga menjelang keberangkatan. 

"Kesehatan penting agar melaksanakan ibadah haji lancar,” katanya.

Ia juga mendorong JCH untuk memperdalam ilmu terkait penyelenggaraan ibadah haji. 

"Dengan bekal ilmu dan kesehatan yang baik, diharapkan JCH menjadi haji yang mandiri serta kembali sebagai haji yang mabrur dan mabrorah,” pungkasnya. (zi/jp). 

PURUK CAHU- Bupati Murung Raya (Mura), Heriyus, memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan, Proyek Strategis, serta Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di aula Bapperida Mura, Selasa (10/2/2026).

Dalam sambutannya Bupati Heriyus, menyampaikan bahwa rapat ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan, proyek strategis, serta pengadaan barang dan jasa Pemerintah berjalan tepat waktu, tepat sasaran dan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Heriyus menjelaskan, bahwa secara umum progres pembangunan dan proyek strategis di Kabupaten Murung Raya berjalan sesuai rencana, meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis di lapangan yang perlu segera ditindaklanjuti melalui evaluasi bersama Perangkat Daerah terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Heriyus, menegaskan pentingnya pengawasan, akuntabilitas, serta monev secara berkala agar setiap kegiatan memenuhi standar mutu, anggaran dan aturan yang berlaku.

"Melalui rapat ini, kami berharap program pembangunan dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah agar mampu mengidentifikasi kendala sejak dini dan segera melaporkannya untuk dicarikan solusi bersama, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak mengalami keterlambatan.

Turut hadir Pj Sekda Mura, Sarwo Mintarjo, Asisten I Setda Mura, Rahmat K Tambunan beserta jajaran terkait dan tamu undangan lainnya. (dsk/maya/jp). 

BANJARMASIN- Wali Kota Banjarmasin, H Muhammad Yamin HR didampingi Wakil Wali Kota Hj Ananda membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2027, Selasa (10/2/2026). Kegiatan ini menjadi tahapan penting dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

FKP RKPD digelar sebagai ruang dialog antara pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga perwakilan masyarakat. Melalui forum tersebut, peserta dapat menyampaikan masukan dan saran terhadap arah kebijakan pembangunan Kota Banjarmasin tahun 2027.

Dalam sambutannya Wali Kota Muhammad Yamin, menegaskan bahwa partisipasi publik merupakan unsur krusial dalam proses perencanaan pembangunan.

"Forum Konsultasi Publik ini menjadi wadah untuk menyatukan gagasan dan aspirasi masyarakat. Setiap masukan akan menjadi bahan penting dalam menyusun perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menekankan, perencanaan pembangunan harus mampu menjawab berbagai isu strategis perkotaan, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Perencanaan yang baik lahir dari kolaborasi dan partisipasi bersama, sehingga program yang dijalankan tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi warga,” tambahnya.

Seluruh masukan yang dihimpun dalam FKP tersebut akan dianalisis untuk penyempurnaan dokumen RKPD 2027 sebelum ditetapkan. 

Pemerintah Kota Banjarmasin menyatakan komitmennya menyusun perencanaan pembangunan yang terarah, realistis, dan berkelanjutan melalui sinergi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan.

Melalui forum ini, Pemkot Banjarmasin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus berperan aktif dalam pembangunan daerah guna mewujudkan visi Banjarmasin Maju dan Sejahtera. (prkm/ali/jp). 

TAMIANG LAYANG- Dalam rangka program Bakti Sosial “1 Hari 1 Kebaikan”, Polsek Dusun Timur, Polres Barito Timur, Polda Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan bantuan sosial kepada warga di Desa Murutuwu, Kecamatan Paju Epat, Selasa (10/2/2026). 

Kegiatan bakti sosial ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Dusun Timur, IPDA Sulkhan Sururi, S.E,  didampingi Bhabinkamtibmas Desa Murutuwu, dan personel Polsek Dusun Timur. 

Dalam kesempatan tersebut, Polsek Dusun Timur menyalurkan bantuan kepada seorang perempuan lansia bersama Nenek Tiki. Bantuan yang disalurkan tersebut berupa bahan pokok untuk keperluan sehari-hari.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso, melalui Kapolsek Dusun Timur, IPDA Sulkhan Sururi, menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap kondisi sosial masyarakat.

"Program 1 Hari 1 Kebaikan merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat membantu meringankan beban keluarga," ungkapnya. 

Dalam kesempatan itu, Kapolsek Dusun Timur, IPDA Sulkhan Sururi juga berkesempatan untuk berdialog bersama Nenek Tiki sembari bersunda gurau. (zi/jp). 

BANDUNG- Bagi warga Kalimantan Selatan (Kalsel), mutu layanan rumah sakit daerah masih menjadi soal sehari-hari, dari antrean panjang hingga keterbatasan layanan. 

Atas dasar itu, Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jawa Barat, Selasa (10/2/2026), untuk mempelajari penerapan status Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagai upaya mencari model pengelolaan yang lebih efektif dan berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Rombongan yang dipimpin Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Nor Fajri, diterima oleh Supriono, Staf Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, di Ruang Komisi V Gedung DPRD Jawa Barat. 

Pertemuan tersebut membahas pengalaman Jawa Barat dalam mengawal penerapan UOBK, sebuah skema yang memberi ruang fleksibilitas pengelolaan rumah sakit, namun sekaligus menuntut pengawasan yang lebih ketat dari lembaga legislatif.

Supriono menjelaskan, bahwa DPRD Jawa Barat memandang UOBK bukan sekadar perubahan status kelembagaan, melainkan instrumen untuk mendorong profesionalisme pengelolaan rumah sakit daerah. 

Namun, fleksibilitas tersebut, kata dia, hanya akan berdampak positif jika didukung kesiapan sumber daya manusia, kepastian anggaran, serta mekanisme pengawasan yang jelas agar kepentingan publik tetap menjadi prioritas.

Menurut Supriono, DPRD Jawa Barat secara konsisten menempatkan fungsi pengawasan sebagai kunci dalam penerapan UOBK. Tanpa pengawasan yang kuat, skema ini berisiko menjauh dari tujuan awalnya dan berpotensi menurunkan kualitas layanan kesehatan yang seharusnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Nor Fajri menilai, masukan dari DPRD Jawa Barat memberikan gambaran nyata mengenai peluang sekaligus risiko penerapan UOBK di sektor kesehatan. Pengalaman tersebut, menurutnya, menjadi cermin penting bagi Kalimantan Selatan dalam menimbang kebijakan serupa agar tidak berhenti pada aspek administratif semata.

Fajri menegaskan, hasil studi komparasi ini akan dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan rekomendasi kebijakan Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan. 

"Masukan dari Jawa Barat akan kami kaji secara mendalam untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdampak pada peningkatan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” ujarnya. (sar/ali/jp).

PALANGKA RAYA- Dalam upaya memperkuat pengelolaan dan pembentukan hutan adat, Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (10/2/2026). 

Kunjungan ini bertujuan untuk menggali informasi, masukan, serta pengalaman daerah lain terkait pengelolaan hutan adat. 

Kunjungan kerja tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, H Suripno Sumas, dan disambut langsung oleh Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Waluyo Budi Setyono. 

Dalam pertemuan itu, H Suripno Sumas, menyampaikan bahwa Komisi II DPRD Kalsel memperoleh banyak masukan terkait rencana pembentukan dan pengelolaan hutan adat, termasuk berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

"Dalam pembicaraan ini, kami mendapatkan banyak masukan tentang bagaimana membangun dan mengelola hutan adat, tidak hanya dari sisi pembentukan, tetapi juga berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi di lapangan,” ujar Suripno.

Ia menambahkan, terdapat alternatif pengelolaan kawasan yang dinilai paling aman dan berkelanjutan, yakni melalui skema hutan desa.

"Kami mendapatkan arahan mengenai pengelolaan dan pembentukan hutan desa. Hal ini akan menjadi bahan bagi kami di Komisi II untuk dibahas bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan di Kalimantan Selatan, karena ini sangat mendesak bagi masyarakat adat yang membutuhkan kepastian hukum atas lingkungan mereka,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Waluyo Budi Setyono, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi II DPRD Kalsel. Menurutnya, pembentukan hutan adat harus diawali dengan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat itu sendiri.

"Kami menyambut baik kunjungan dari Komisi II DPRD Kalsel. Pada prinsipnya, hutan adat dapat dibentuk, namun harus didahului dengan adanya masyarakat hukum adat yang diakui. Masyarakat juga perlu benar-benar memahami agar kawasan yang telah diberikan tidak dialihfungsikan,” ujar Waluyo.

Ia menambahkan, meskipun hutan adat dikelola oleh masyarakat adat sendiri, pengelolaannya tetap harus dilakukan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, pihaknya menyarankan pengajuan hutan desa sebagai salah satu opsi, karena statusnya tetap sebagai kawasan hutan dan menjadi milik desa secara berkelanjutan.

"Dengan skema hutan desa, status kawasan akan tetap sebagai kawasan hutan dan menjadi milik desa selamanya, baik dipimpin oleh kepala desa yang lama maupun yang baru,” pungkasnya. (sar/ali/jp). 

 

TAMIANG LAYANG- Dalam rangka program Bakti Sosial Polres Barito Timur “1 Hari 1 Kebaikan”, Satuan Intelkam Polres Barito Timur, Polda Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan bantuan sosial kepada siswa sekolah dasar yang tergolong kurang mampu. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 10 Februari 2026, di Desa Dorong, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

Kegiatan bakti sosial ini dipimpin langsung oleh Kasat Intelkam Polres Bartim bersama P.S. Kanit 2 Sat Intelkam serta dua personel Sat Intelkam, dengan sasaran siswa Sekolah Dasar Negeri Dorong yang membutuhkan perhatian dan bantuan pendidikan.

Dalam pelaksanaannya, Sat Intelkam Polres Bartim melakukan monitoring sekaligus penyaluran bantuan dari Kapolres Barito Timur kepada salah satu siswa SD Negeri Dorong yang dikategorikan kurang mampu, yakni Aspiranto (12 tahun), beralamat di Jalan A. Yani RT 03, Desa Dorong, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur. Bantuan yang disalurkan berupa alat-alat keperluan belajar, guna menunjang proses pendidikan dan meningkatkan semangat belajar siswa tersebut.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso, melalui Kasat Intelkam Polres Bartim, AKP Muchamad Saipul, menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap dunia pendidikan dan kondisi sosial masyarakat.

"Program 1 Hari 1 Kebaikan merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat membantu meringankan beban keluarga serta memotivasi anak-anak agar tetap semangat menuntut ilmu demi masa depan yang lebih baik,” ungkapnya. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Dusun Tengah, Selasa (10/2/2026), di Aula Batara Linggar Ampah. 

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten I Setda Bartim, Ari Panan Putut Lelu, yang mewakili Bupati Barito Timur, M. Yamin, dan dihadiri Anggota DPRD Bartim, Forkopimda, kepala OPD, para kepala desa dan BPD se-Kecamatan Dusun Tengah, serta tamu undangan lainnya.

Bupati Barito Timur, M. Yamin dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten I Setda Bartim, Ari Panan Putut Lelu, menegaskan bahwa Musrenbangcam merupakan tahapan penting dalam penyusunan RKPD tahun 2027. 

Ia meminta agar seluruh usulan pembangunan disusun secara terukur, realistis, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah, termasuk peningkatan kualitas SDM, penguatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta percepatan pembangunan infrastruktur.

Selain itu, ia juga mendorong organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa agar memperkuat kolaborasi lintas sektor serta memastikan setiap program yang direncanakan mampu memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Dusun Tengah.

Sebelumnya, Camat Dusun Tengah, Prismayandi, menyampaikan bahwa Musrenbangcam menjadi forum strategis untuk menyelaraskan usulan desa dengan arah kebijakan pembangunan daerah. 

Ia menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan agar program yang diusulkan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang infrastruktur dasar, pelayanan publik, serta penguatan ekonomi masyarakat. (zi/jp).