BANJARMASIN- Pemerintah Kota Banjarmasin mengikuti tahapan evaluasi berkala implementasi Program Smart City (Kota Cerdas) Tahun 2025 yang dilakukan oleh Tim Asesor dari Pemerintah Pusat.

Evaluasi tersebut dilaksanakan melalui rapat virtual (zoom meeting) dan diikuti langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman, dari Aula Kayuh Baimbai, Balai Kota Banjarmasin, Selasa (3/2/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur capaian enam pilar utama Smart City, meliputi Smart Governance, Smart Society, Smart Living, Smart Economy, Smart Environment, dan Smart Mobility, serta menilai dampak nyata program tersebut terhadap peningkatan kualitas layanan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Seribu Sungai.

Dalam kesempatan itu, Sekda Kota Banjarmasin  Ikhsan Budiman, menegaskan bahwa konsep Smart City tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur teknologi maupun pengembangan aplikasi digital, tetapi lebih pada integrasi sistem pemerintahan yang mampu menyederhanakan birokrasi dan mempercepat respons pelayanan publik.

"Hakikat Smart City adalah bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan dan memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat,” ujarnya.

Hasil evaluasi ini selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi nasional, sekaligus bahan pemeringkatan dan pengembangan kota cerdas di Indonesia.

Melalui proses evaluasi tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin menyatakan komitmennya untuk terus menyempurnakan tata kelola perkotaan yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik, guna menghadirkan layanan yang semakin prima bagi seluruh warga pada tahun 2026. (prkm/jp). 

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur menghimpun sebanyak 138 usulan pembangunan dari tujuh desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ke-2 Tingkat Kecamatan Karusen Janang yang digelar di GPU Kecamatan Karusen Janang, Desa Dayu, Selasa (3/2/2026). 

Usulan tersebut mencakup pembangunan infrastruktur, rehabilitasi sekolah dan puskesmas pembantu (pustu), pengaspalan jalan, hingga bantuan bibit sawit, kakao, dan tanaman produktif lainnya.

Kegiatan Musrenbangcam diawali dengan laporan Camat Karusen Janang Bewini, kemudian arahan Bupati Barito Timur, M. Yamin yang dibacakan oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Alvianson, sekaligus membuka secara resmi Musrenbang ke-2 tersebut.

Usai pembukaan, acara dilanjutkan dengan paparan dan tanggapan organisasi perangkat daerah terhadap usulan yang disampaikan masing-masing desa. 

Sesi ini dipandu oleh Kepala Bappelitbangda Barito Timur, Franz Sila Utama, disertai diskusi untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan prioritas pembangunan daerah.

Dari hasil pembahasan, tercatat usulan berasal dari Desa Dayu sebanyak 31 usulan, Desa Wuran 40 usulan, Desa Ipu Mea 10 usulan, Desa Kandris 13 usulan, Desa Simpang Naneng 26 usulan, Desa Lagan 8 usulan, serta Desa Putut Tawuluh 10 usulan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekda Barito Timur, Misnohartaku, Asisten II Setda Barito Timur, staf ahli bupati, kepala OPD, Forkopimcam, damang, para kepala desa se-Kecamatan Karusen Janang, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya.

Kehadiran Sekda Bartim dilakukan usai kegiatan Launching Penerapan BLUD di Seluruh Puskesmas di Ruang Rapat Bupati.

Dalam arahannya, Sekda Misnohartaku menekankan pentingnya sinkronisasi antara usulan masyarakat, prioritas pembangunan daerah, serta kemampuan fiskal pemerintah daerah agar program yang direncanakan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan berkelanjutan. (zi/jp). 

MUARA TEWEH- Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Barito Utara, Hj Maya Savitri Shalahuddin, menerima Sertifikat Pencatatan Hak Cipta dari Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Penyerahan sertifikat tersebut dilaksanakan dalam kegiatan Audiensi dan Penyerahan Sertifikat Pencatatan Hak Cipta yang bertempat di Rumah Jabatan Bupati Barito Utara.

Sertifikat Pencatatan Hak Cipta diserahkan secara langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Budi Haryono, S.H., M.Si.

Dalam sambutannya Budi Haryono, menjelaskan bahwa pencatatan hak cipta merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap karya intelektual.

Sementara itu, Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, yang dibacakan oleh Sekda Kabupaten Barito Utara, Muhlis, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) sebagai pilar penting pembangunan ekonomi kreatif dan UMKM di Kabupaten Barito Utara.

Ia menyampaikan, bahwa penyerahan sertifikat hak cipta dan desain industri batik ini merupakan bentuk pengakuan negara sekaligus perlindungan hukum terhadap kreativitas dan inovasi masyarakat daerah. 

Dengan adanya sertifikat Hak Kekayaan Intelektual, diharapkan produk-produk lokal memiliki kepastian hukum, nilai tambah, daya saing, serta mampu membuka peluang pasar dan investasi yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. 

Ia juga mengajak pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya kekayaan intelektual sebagai aset strategis dalam pembangunan daerah.

Dalam sambutannya Ketua Dekranasda Barito Utara, Hj. Maya Savitri Shalahuddin, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah yang telah memfasilitasi pencatatan hak cipta dan desain industri batik daerah. 

Ia menegaskan, bahwa perlindungan kekayaan intelektual merupakan langkah strategis dalam mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD), khususnya batik khas Barito Utara, agar memiliki kepastian hukum, nilai tambah ekonomi, serta mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Ketua Dekranasda juga menekankan pentingnya pembinaan, inovasi, promosi, serta perlindungan hak cipta bagi para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) dan industri kreatif daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui pencatatan hak cipta ini, diharapkan karya-karya lokal Barito Utara semakin terlindungi secara hukum serta mampu meningkatkan daya saing produk kerajinan daerah, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Adapun hak cipta unggulan daerah yang dicatatkan merupakan ciptaan desain batik khas daerah Barito Utara, yang mengangkat kekayaan budaya, kearifan lokal, serta identitas daerah sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pengembangan warisan budaya melalui produk kriya dan fesyen daerah.

Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum atas karya intelektual, khususnya di bidang kerajinan dan kreativitas daerah yang berada di bawah binaan Dekranasda Barito Utara.

Audiensi tersebut juga menjadi momentum sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian Hukum dalam mendorong kesadaran pentingnya kekayaan intelektual bagi pelaku usaha dan penggiat kreatif di Kabupaten Barito Utara.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara, Muhlis, ketua dekranasda Barito Utara, Tim TP PKK, unsur kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, serta undangan terkait lainnya. (dsk/emca/jp). 

MUARA TEWEH- Dalam upaya meningkatkan transparansi keuangan dan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Barito Utara menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan terinci atas laporan keuangan oleh tim BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan di Aula Setda Lantai I Muara Teweh, Selasa (3/2/2025). 

Acara pembukaan pemeriksaan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Barito Utara, Muhlis, Asisten Setda,Staf Ahli Bupati, Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan tamu undangan terkait lainnya.

Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekretaris Daerah Muhlis, menyampaikan selamat datang kepada Ketua Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Barito Utara. 

"Kami selaku pejabat Bupati Barito Utara beserta segenap jajaran Kepala Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Barito Utara meyambut baik pelaksanaan pemeriksaan ini," katanya.

Ia berharap, melalui pemeriksaan ini, Pemerintah Kabupaten Barito Utara dapat mengevaluasi dan mengetahui kelemahan pada laporan keuangan dan melakukan perbaikan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

"Kami akan melaksanakan arahan dan petunjuk yang diberikan terkait kepatuhan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh tim BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah," ucapnya.

Lebih lanjut Muhlis, pemeriksaan ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan transparansi keuangan dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Dengan adanya pemeriksaan ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dapat memperbaiki pengelolaan keuangan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Sementara itu, Ketua Tim BPK RI Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah, Albertus Aryo Andriyanto, meyampaikan tujuan pemeriksaan untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap perundang-undangan dan meningkatkan transparansi keuangan pemerintah daerah. 

"Pemeriksaan mencakup beberapa aspek seperti belanja barang dan jasa, belanja hibah serta belanja modal," ungkapnya. (dsk/emca/jp). 

TAMIANG LAYANG- Aktivitas masyarakat di Jalan Tamiang Layang–Paju Epat, tepatnya di wilayah Desa Sarapat, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, kembali normal setelah beredarnya klarifikasi kepolisian terkait isu dugaan begal yang sempat viral di media sosial.

Kapolsek Dusun Timur, IPDA Sulkhan Sururi, S.E., memastikan informasi mengenai adanya aksi begal di wilayah tersebut tidak benar alias hoaks. Ia menegaskan, kondisi keamanan dan kelancaran lalu lintas di jalur tersebut saat ini terpantau aman.

"Saat kami menyampaikan klarifikasi kepada masyarakat, kami pastikan kondisi jalan di Sarapat ramai dan aman dilalui. Tidak ada kejadian begal seperti yang beredar di media sosial,” ujar IPDA Sulkhan, Selasa (3/2/2026).

Menurutnya, setelah klarifikasi resmi disampaikan, masyarakat tidak lagi ragu melintasi jalur tersebut dan arus lalu lintas kembali normal.

"Informasi sebelumnya adalah hoaks. Saat ini kondisi Jalan Sarapat sangat lancar,” tegasnya.

IPDA Sulkhan mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, khususnya yang berasal dari media sosial, karena informasi yang tidak terverifikasi dapat menimbulkan keresahan publik.

"Kami mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya. Jika menemukan hal mencurigakan, segera lakukan konfirmasi ke pihak kepolisian,” katanya.

Polsek Dusun Timur, lanjutnya, akan terus meningkatkan patroli dan pemantauan guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap kondusif di wilayah hukum setempat. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur resmi mulai menerapkan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada seluruh Puskesmas di wilayah setempat. Implementasi BLUD tersebut dimulai pada tahun 2026 dan dilaksanakan secara bertahap hingga berjalan secara penuh.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur, dr. Jimmi W.S. Hutagalung, mengungkapkan bahwa penerapan BLUD Puskesmas telah memasuki tahap awal sejak bulan ini.

"Mulai bulan ini sudah berjalan. Ini tahap awal dan akan terus berproses. Seperti membangun rumah, tidak langsung jadi, tetapi bertahap,” ujar dr. Jimmi kepada wartawan disela peluncuran BLUD Puskesmas di Barito Timur, Selasa (3/2/2026).

Menurut dia, penerapan BLUD memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan bagi Puskesmas, sehingga lebih leluasa dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

"Dari sisi sarana dan prasarana memang masih ada yang perlu dilengkapi, itu tidak bisa dipungkiri. Namun sumber daya manusia sudah tersedia. Dengan BLUD, Puskesmas lebih fleksibel mengelola keuangan sesuai aturan. Walaupun tidak berorientasi pada keuntungan, peningkatan pelayanan itu sendiri merupakan nilai tambah,” jelasnya.

Dalam pelaksanaan BLUD, Dinas Kesehatan Barito Timur menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pendamping dan pengawas. Selain itu, penyusunan regulasi juga melibatkan Divisi Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI).

"Kami sudah memiliki Peraturan Bupati terkait tata kelola keuangan BLUD. Regulasi sudah siap, sehingga kami yakin dan berani melaksanakan launching serta implementasi BLUD Puskesmas,” katanya.

Melalui penerapan BLUD, dr. Jimmi berharap mutu pelayanan Puskesmas semakin meningkat, baik dari sisi profesionalisme, etika, maupun keramahan petugas kesehatan.

"Puskesmas harus mampu bersaing dalam memberikan pelayanan. Tidak boleh lagi ada keluhan soal pelayanan yang kurang ramah. Etika, keramahan, serta jangkauan layanan harus ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat semakin besar,” tegasnya.

Saat ini, dari total 11 Puskesmas di Kabupaten Barito Timur, delapan Puskesmas telah terakreditasi Paripurna, sementara tiga lainnya berstatus akreditasi Utama.

"Delapan Puskesmas sudah Paripurna dan tiga Utama. Ini merupakan modal yang sangat kuat untuk menjalankan BLUD Puskesmas ke depan,” pungkasnya. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Polsek Dusun Timur, Polres Barito Timur memberikan pendampingan kepada petani jagung pakan di Desa Telang, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, dalam rangka memastikan proses pascapanen berjalan sesuai standar, Selasa (3/2/2026). 

Pendampingan tersebut meliputi pengemasan jagung ke dalam karung, penimbangan hasil panen, hingga distribusi ke Perum Bulog di Buntok, Kabupaten Barito Selatan.

Kegiatan ini dilakukan setelah hasil panen jagung pakan dinyatakan memenuhi standar kualitas, yakni memiliki kadar air di bawah 14 persen. 

Standar tersebut menjadi syarat utama agar jagung dapat diterima oleh Bulog sebagai komoditas pakan ternak. Dengan terpenuhinya standar tersebut, diharapkan hasil panen petani dapat terserap secara optimal.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso melalui Kapolsek Dusun Timur, IPDA Sulkhan Sururi, menyampaikan bahwa pendampingan yang dilakukan pihak kepolisian merupakan bentuk dukungan terhadap sektor pertanian dan upaya membantu petani dalam mengelola hasil panen agar memiliki nilai jual yang layak. 

Selain itu, kehadiran Polsek Dusun Timur juga bertujuan untuk memastikan seluruh proses berjalan aman, tertib, dan lancar.

Menurutnya, kerja sama antara petani, pemerintah, dan aparat kepolisian sangat penting dalam menjaga stabilitas pangan di daerah. 

"Dengan adanya pendampingan ini, petani diharapkan semakin memahami standar kualitas hasil pertanian serta prosedur penyaluran ke Bulog," jelasnya. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Camat Patangkep Tutui, Simon Stiven Oktavianus, mengimbau keluarga Safitri (20), warga Desa Jango, untuk tetap bersabar di tengah proses pencarian yang hingga kini masih berlangsung.

"Kami meminta keluarga untuk bersabar terlebih dahulu. Kita semua tentu berharap yang terbaik. Semoga Safitri yang dilaporkan hilang dapat segera ditemukan,” ujar Simon kepada wartawan, Selasa (3/2/2026).

Simon menyampaikan, pihak kecamatan bersama unsur terkait dan masyarakat setempat telah berupaya maksimal melakukan pencarian terhadap korban sejak dilaporkan hilang.

"Kami berharap seperti kejadian sebelumnya, korban dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Itu harapan kita semua,” katanya.

Sekedar informasi, Safitri (20), warga Desa Jango, Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, dilaporkan hilang sejak Rabu (28/1/2026). Hingga Senin (2/2/2026) atau hari keenam sejak dinyatakan hilang, keberadaan korban masih belum diketahui. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Warga Desa Murutuwu, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur (Bartim), Deden Anograhno (19), mengakui telah merekayasa peristiwa pembegalan yang sempat menghebohkan masyarakat dan viral di media sosial.

Sebelumnya, Deden mengaku menjadi korban begal di kebun karet RT. 01 Desa Serapat, Kecamatan Paju Epat, pada Selasa (27/1/2026) sekitar pukul 12.05 WIB. Ia ditemukan warga dalam kondisi terikat di pohon dan diklaim dipaksa meminum racun oleh pelaku.

Namun, hasil klarifikasi dan penyelidikan kepolisian memastikan peristiwa tersebut tidak pernah terjadi.

Kapolres Barito Timur AKBP Eddy Santoso, S.I.K., M.H. melalui Kapolsek Dusun Timur IPDA Sulkhan Sururi, S.E. menegaskan bahwa laporan pembegalan tersebut merupakan kebohongan yang dibuat oleh korban sendiri.

"Dari hasil klarifikasi dan penyelidikan, kejadian begal itu tidak pernah terjadi. Informasi yang beredar adalah hoaks,” ujar IPDA Sulkhan kepada wartawan, Selasa (3/2/2026).

Ia menjelaskan, Deden merekayasa kejadian tersebut karena terlilit utang dan memiliki kewajiban pembayaran di Bank. Dengan mengaku sebagai korban begal, yang bersangkutan berharap dapat mengelabui pihak tertentu.

"Motifnya karena yang bersangkutan memiliki tanggungan utang, sehingga membuat cerita palsu dengan mengaku dibegal,” jelasnya.

Terkait informasi korban dipaksa meminum racun, polisi menegaskan hal tersebut juga bagian dari skenario. Botol pestisida yang ditemukan terikat di tubuh Deden sengaja disiapkan sendiri untuk memperkuat cerita palsu tersebut.

"Tidak ada pihak lain yang mengikat atau memaksanya minum racun. Hasil pemeriksaan awal rumah sakit juga tidak menemukan tanda-tanda keracunan,” tegas IPDA Sulkhan.

Polisi memastikan tidak ada pihak lain yang terlibat dan seluruh perbuatan dilakukan secara mandiri oleh Deden.

Kapolsek Dusun Timur mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi serta tetap menjaga situasi kamtibmas.

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak panik. Aktivitas dapat berjalan seperti biasa karena situasi keamanan di Barito Timur aman dan kondusif,” pungkasnya. (zi/jp). 

Acara tersebut dihadiri Sekda Barito Timur, Misnohartaku mewakili Bupati M. Yamin, perwakilan BPKP Provinsi Kalteng, unsur forkopimda, staf ahli bupati, asisten setda, kepala OPD, kepala puskesmas dan tamu undangan lainnya. 

Bupati Barito Timur, M. Yamin, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Misnohartaku, menyampaikan bahwa penerapan BLUD merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.

"Pola Pengelolaan Keuangan BLUD memberikan fleksibilitas bagi Puskesmas untuk menerapkan praktik pengelolaan yang sehat, efisien, dan berorientasi pada pelayanan, tanpa mengutamakan keuntungan,” ujar Misnohartaku. 

Ia menjelaskan, penerapan BLUD Puskesmas telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Dengan skema tersebut, Puskesmas memiliki keleluasaan dalam pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan kas, hingga pemanfaatan sumber daya manusia.

Menurutnya, Puskesmas memiliki peran vital sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan, pusat pembangunan kesehatan masyarakat, serta ujung tombak pencegahan penyakit dan edukasi kesehatan. Oleh karena itu, transformasi Puskesmas melalui BLUD diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Melalui BLUD, Puskesmas dapat menjadi unit layanan yang lebih mandiri, profesional, dan adaptif dalam memberikan pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan terpadu,” lanjutnya.

Misnohartaku juga menekankan pentingnya pembinaan dan pengawasan berkelanjutan. Ia meminta BPKAD selaku pembina keuangan BLUD agar memperkuat pembinaan sumber daya manusia pengelola BLUD, serta Dinas Kesehatan untuk memberikan pendampingan teknis, regulasi, dan dukungan anggaran.

Pada kesempatan itu, ia turut menyampaikan apresiasi kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Ilham Nurhidayat, Ak., M.EcDev, beserta jajaran yang hadir dan mendukung penerapan BLUD Puskesmas.

Menutup sambutannya, Sekda berpesan kepada seluruh kepala Puskesmas dan tenaga kesehatan agar terus meningkatkan motivasi dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan yang ramah, tulus, dan ikhlas kepada masyarakat.

"Tenaga kesehatan memegang peran mulia dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kapasitas SDM, sarana, dan prasarana kesehatan,” jelasnya.

Peluncuran ini menandai dimulainya penerapan pengelolaan keuangan BLUD pada seluruh Puskesmas se-Kabupaten Barito Timur, sebagai upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Safitri (20), warga Desa Jango, Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur dilaporkan hilang sejak Rabu (28/1/2026). 

Hingga Senin (2/2/2026), atau hari keenam sejak dinyatakan hilang, keberadaan korban masih belum diketahui.

Sejak laporan kehilangan, upaya pencarian terus dilakukan secara intensif. Warga setempat bersama aparat gabungan, TNI, Polri, tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta relawan dikerahkan untuk menyisir sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat terakhir korban berada.

Pencarian dilakukan dengan menyusuri area pemukiman, kebun, serta lokasi lain di sekitar Desa Jango. Namun hingga saat ini, belum ditemukan petunjuk yang mengarah pada keberadaan Safitri.

Ukan, warga Desa Jango mengatakan, bahwa Safitri masih belum ditemukan. 

"Masih belum ketemu bang," ujar Ukan kepada wartawan ini melalui sambungan via whatsapp, Senin (2/2/2026) sore dengan singkat. 

BOGOR- Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin bersama Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, yang digelar Kementerian Dalan Negeri (Kemendagri) di Sentul International Convention Centre (SICC) Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026). Kegiatan tersebut mengusung tema "Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045". 

Rakornas dibuka langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto yang sekaligus memberikan arahan strategis kepada seluruh kepala daerah dan jajaran pemerintah pusat serta peserta yang hadir. 

Dalam rakornas kali ini, Presiden Prabowo menyampaikan catatan evaluasi kinerja pemerintah selama tahun 2025. Sekaligus arahan yang berisi strategi dalam menyongsong kinerja tahun 2026 agar lebih baik.

Disela acara, Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin mengaku siap melaksanakan arahan Presiden RI, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. 

Disampaikan Gubernur H Muhidin, Pemprov Kalsel menyambut baik pelaksanaan Rakornas ini sebagai forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah. 

"Alhamdulillah kita hari ini mengikuti Rakornas bersama Presiden Prabowo. Beberapa program yang menjadi prioritas, siap kita laksanakan. Intinya, melalui Rakornas ini, Pemprov Kalsel berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program prioritas nasional, serta mendorong percepatan pembangunan daerah yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045," tegas Gubernur Kalsel, H Muhidin. 

Hal senada juga disampaikan Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman. Menurut dia, arahan Presiden Prabowo Subianto, sepenuhnya akan dilaksanakan di daerah guna mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Kami Pemerintah Provinsi Kalsel, yang dipimpin oleh Gubernur kita tercinta bapak H Muhidin tentunya siap melaksanakan semua arahan dari bapak Presiden, dan selalu bekerja bersama dengan kabupaten kota di Kalsel, dan berharap bisa merangkul semua, mengabdi pada banua Kalsel dan mengabdi pada negara kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Presiden kita Prabowo Subianto," ucap Wagub Kalsel, Hasnuryadi. 

Presiden Prabowo dalam arahannya menekankan pentingnya kemandirian nasional dan kepercayaan pada kekuatan sendiri, sebagaimana diajarkan Panglima Besar Jenderal Sudirman.

"Dunia saat ini berada dalam kondisi nyata, bukan ideal, di mana kekuatan masih menjadi faktor penentu dalam hubungan internasional," ucapnya. 

Menurut Presiden, tugas utamanya sebagai pemegang mandat rakyat adalah menjaga keselamatan bangsa dan melindungi seluruh rakyat Indonesia.

"Indonesia tidak menginginkan perang, namun harus selalu siap menghadapinya sebagai langkah pencegahan," ujar Prabowo lagi. 

Presiden Prabowo juga menyinggung kekayaan sumber daya alam Indonesia yang sejak ratusan tahun lalu menarik bangsa-bangsa asing datang ke Nusantara, dan menyebut sejarah penjajahan menjadi pelajaran penting agar Indonesia tetap waspada, sekaligus menjaga jati diri bangsa yang ramah namun berdaulat.

Selain arahan langsung dari Presiden, ada 3 sesi paparan yang dilaksanakan pada Rakornas kali ini. Yakni dinsesi pertama ada paparan mengenai Program Strategis Presiden di bidang Kebijakan Ekonomi, Investasi, dan Energi, dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Investasi/Kepala BKPM, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yang difokuskan pada penguatan ekonomi nasional, peningkatan investasi terintegrasi, serta optimalisasi potensi energi dan sumber daya alam.

Selanjutnya pada sesi dua, pembahasan diarahkan pada Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Swasembada Pangan, Kampung Nelayan Merah Putih, serta Program Makan Bergizi Gratis, yang dipaparkan oleh para menteri terkait tentang peran strategis pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara pada sesi ketiga, mengangkat topik Peran Polri, Kejaksaan Agung, TNI, dan KPK dalam Mengawal Program Strategis Presiden, yang menegaskan pentingnya pengawasan, penegakan hukum, serta stabilitas keamanan dalam mendukung keberhasilan program pemerintah.

Acara dibuka dengan ditandai pemukulan gong oleh Presiden RI, Prabowo Subianto ini, yang dihadiri oleh sekitar hampir 4.500 peserta yang terdiri atas unsur pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur Forkopimda dari seluruh Indonesia, Kepala Perwakilan Bank Indonesia, para Kepala BPS tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota se Indonesia. 

Dalam rakornas kali ini, juga diputar video Indonesia Berdikari yang menggambarkan rangkaian kebijakan, capaian dan arah strategis nasional dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah. 

Untuk diketahui, Rakornas ini merupakan upaya Kemendagri dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya. Arahan ini terutama untuk mendukung implementasi program prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045. (rin/ali/jp). 

TAMIANG LAYANG- Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur (Bartim), Nursulistio, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

Rakornas tersebut juga diikuti Bupati Bartim, M. Yamin, Wakil Bupati Adi Mula Nakalelu, Kepala Kejaksaan Negeri Rahmad Isnaini, Dandim 1012/Buntok, Letkol Inf. Muhammad Edi, serta Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso. 

Ketua DPRD Barito Timur, Nursulistio, mengatakan seluruh peserta mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir bersama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Menurutnya, Presiden menyampaikan berbagai arahan strategis terkait penguatan tata kelola pemerintahan.

"Presiden memberikan banyak arahan, penegasan, dan penguatan dalam pelaksanaan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Nursulistio kepada wartawan melalui sambungan WhatsApp.

Ia menegaskan, bahwa seluruh penyelenggara pemerintahan merupakan pemangku kepentingan sekaligus pengambil kebijakan yang menentukan arah pembangunan. Karena itu, sinkronisasi visi dan misi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi hal yang mutlak.

"Tujuannya agar kebijakan yang diambil sejalan dan bermuara pada kemajuan daerah serta nasional,” katanya.

Dalam Rakornas tersebut, lanjut Nursulistio, Presiden Prabowo menekankan bahwa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat merupakan prioritas utama dalam setiap kebijakan pemerintah.

"Apapun program yang dijalankan harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Presiden juga memaparkan capaian sejumlah program prioritas, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), penyerapan tenaga kerja, serta pengembangan KDMP, termasuk progres pembangunan depot dan konsep pelaksanaannya ke depan.

Selain itu, Presiden menegaskan posisi Indonesia sebagai negara nonblok di tengah dinamika global. Namun, sikap tersebut harus diimbangi dengan kemandirian dan kekuatan nasional.

"Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Ini harus dikelola secara optimal dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten,” jelas Nursulistio.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian serius terhadap pemberantasan korupsi. Para pemangku kepentingan diminta menjauhi praktik korupsi dan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.

"Setiap kepercayaan yang diberikan harus dilaksanakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya. (zi/jp). 

PURUK CAHU- Bupati Murung Raya, Heriyus menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Sentul Internasional Convention Center di Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Melalui Rakornas yang mengangkat tema ‘Sinergi Pusat dan Daerah Dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045’, Bupati Mura, Heriyus menegaskan, Murung Raya siap siap dorong percepatan program prioritas Presiden, bersinergi menjalankan dan mewujudkan berbagai program prioritas nasional.

"Rakornas ini bertujuan memberikan arahan strategis. Arahan tersebut ditujukan kepada seluruh kepala daerah dan unsur Forkopimda seluruh Indonesia. Tujuannya adalah mendukung implementasi program prioritas Presiden,” kata Heriyus.

Ia juga mengatakan, Forkopimda berperan penting dalam memastikan keberhasilan pencapaian target program prioritas Presiden, motor utama penggerak penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di daerah.

Heriyus menyambut baik kegiatan Rakornas yang bertujuan menjadi sarana untuk membangun kesamaan pemahaman, memperkuat koordinasi, serta menyinergikan langkah kebijakan pusat dan daerah. (dsk/maya/jp). 

BANJARMASIN- Wali Kota Banjarmasin, HM. Yamin HR bersama Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hj Ananda, didampingi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Kegiatan berskala nasional tersebut berlangsung pada Senin (2/2/2026) pagi, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, dan secara resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia.

Rakornas tahun ini mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”. Forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, serta kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan program-program prioritas nasional.

Pelaksanaan Rakornas ini menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.1/323/SJ tanggal 27 Januari 2026, serta berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Kehadiran Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin bersama Forkopimda menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mendukung dan mengawal implementasi Program Prioritas Presiden agar dapat berjalan tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel, sekaligus selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Melalui Rakornas ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta mendukung visi besar Indonesia Emas 2045. (prkm/jp).

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam mendukung visi besar pemerintah pusat. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2/2026). Rapat tersebut diadakan untuk menyelaraskan sinergitas implementasi program prioritas presiden menuju Indonesia Emas 2045.

"Kehadiran kami hari ini bersama Bapak Wakil Bupati adalah bentuk komitmen kuat Barito Utara untuk berjalan selaras dengan kebijakan pusat. Rakornas ini menjadi kompas bagi kami di daerah untuk memastikan setiap rupiah APBD dan setiap kebijakan yang kami ambil, benar-benar menyentuh program prioritas Presiden," ujar Bupati H Shalahuddin. 

"Target kita jelas, yaitu Indonesia Emas 2045. Barito Utara siap mengambil peran strategis, memperkuat ekonomi lokal, dan memastikan bahwa transformasi nasional juga dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat di Bumi Iya Mulik Bengkang Turan," jelas H Shalahuddin.

Rakornas dibuka dan diawali oleh pengarahan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan program strategis presiden oleh sejumlah narasumber di antaranya Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Kepala Danantara Rosan Roeslani, Menko bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan narasumber lainnya. 

Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo, menekankan pentingnya pemahaman peran dan tugas aparatur pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagai pemimpin rakyat. 

Prabowo menyebut, bahwa rakyat Indonesia pada dasarnya menginginkan kehidupan yang tenang dan harmonis. Presiden menyampaikan harapan rakyat pada kehadiran pemimpinnya.

"Mereka berharap bahkan mereka mendambakan selalu pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang bekerja untuk kepentingan rakyat, semuanya bukan segelintir orang. Bahkan mereka tidak suka pemimpin yang hanya memajukan kepentingan pribadinya saja. ini adalah harapan semua rakyat kita," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa Rakornas hari ini dihadiri oleh 4.011 orang yang terdiri dari tingkat pusat sebanyak 525 orang yaitu para menteri dan pimpinan lembaga. Sebanyak 3.486 orang lainnya merupakan pemerintah daerah.

"Ini juga merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi Asta Cita Bapak Presiden dalam masa satu tahun pertama yang lalu telah banyak keberhasilan yang dicapai sebagaimana telah kita saksikan dan dipublikasikan di publik maupun media, keberhasilan akan dapat dioptimalkan di tahun 2026 dengan kesamaan gerak langkah pusat dan daerah," jelas Mendagri Tito Karnavian. (dsk/emca/jp). 

PURUK CAHU- Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Murung Raya (Mura) mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah bertempat di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Hadir dalam kesempatan ini, Bupati Mura, Heriyus, Ketua DPRD Mura, Rumiadi, Kajari Mura,, Taufik, Kapolres Mura, AKBP Franky M. Monathen, Dandim 1013/Mtw, Letkol Inf Nurwahid.

Dalam sambutannya Presiden RI, Prabowo Subianto, menekankan pentingnya pemahaman peran dan tugas aparatur Pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagai pemimpin rakyat. 

Prabowo menyebut, bahwa rakyat Indonesia pada dasarnya menginginkan kehidupan yang tenang dan harmonis.

Presiden menyampaikan harapan rakyat tertuju pada hadirnya pemimpin yang adil, jujur dan bekerja untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

"Mereka berharap bahkan mendambakan selalu pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang bekerja untuk kepentingan rakyat, semuanya bukan segelintir orang. Bahkan mereka tidak suka pemimpin yang hanya memajukan kepentingan pribadinya saja. ini adalah harapan semua rakyat kita,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dalam laporannya, mengatakan bahwa penyelenggaraan rakornas ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden kepada Mendagri.

"Keberhasilan akan dapat dioptimalkan di tahun 2026 dengan kesamaan gerak langkah pusat dan daerah. Untuk menciptakan kesamaan tersebut, maka diselenggarakan acara Rakornas Nasional ini dengan tema Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas Tahun 2045,” ucap Mendagri. (dsk/maya/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Barito Timur, H Ahmadi, melalui Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam, H Ahmad Janawi, menegaskan bahwa kewenangan utama pengelolaan sertifikasi produk halal saat ini tidak lagi berada di Kemenag, melainkan telah dialihkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Menurutnya, peran Bimas Islam Kemenag di daerah kini lebih difokuskan pada pembinaan, sosialisasi, serta pendampingan kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait proses sertifikasi halal. 

"Secara kewenangan, sertifikasi halal sudah menjadi ranah BPJPH. Kemenag melalui Bimas Islam berperan mendampingi dan mengedukasi masyarakat,” ujar H Ahmad Janawi kepada wartawan ini melalui sambungan via whatsapp, Senin (2/2/2026) sore. 

Ia menjelaskan, pemisahan kewenangan tersebut secara kelembagaan dimulai sejak terbitnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selanjutnya, penguatan kelembagaan dilakukan dengan pembentukan BPJPH pada sekitar tahun 2017, yang secara nasional menangani pengelolaan sertifikasi halal. BPJPH secara resmi berpisah dari Kementerian Agama pada Juli 2025.

Meski demikian, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Untuk pengurusan sertifikasi halal, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan melalui layanan BPJPH, baik secara daring maupun melalui jejaring layanan halal yang tersedia.

"Di daerah, Kemenag tetap membantu melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan proses pengajuan sertifikasi,” tambah H Ahmad Janawi.

Saat ini, lanjut H Ahmad Janawi, pendamping sertifikasi halal masih tersedia di Kantor Urusan Agama (KUA) pada setiap kecamatan. 

"Para pendamping tersebut berperan membantu pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil, dalam memenuhi persyaratan dan proses pengajuan sertifikat halal," demikian H Ahmad Janawi. (zi/jp). 

TANJUNG- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Tabalong menyiapkan program beasiswa bagi pelajar Sekolah Dasar (SD) dari keluarga kurang mampu. 

Pada tahun 2026 ini, sebanyak 2.250 siswa SD akan menerima bantuan pendidikan dengan total anggaran yang disiapkan oleh Bidang SD Disdikbud Tabalong.

Beasiswa tersebut diberikan untuk menunjang kebutuhan pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap termotivasi mengikuti proses belajar. Setiap siswa menerima bantuan sebesar Rp1 juta.

Kepala Bidang SD Disdikbud Tabalong, Muhammad Agus Ardianto, mengatakan beasiswa ini khusus diperuntukkan bagi siswa SD yang berasal dari keluarga miskin atau kurang mampu yang tersebar di 221 SD se-Kabupaten Tabalong.

Menurutnya, syarat utama penerima beasiswa adalah siswa yang keluarganya telah terdata sebagai masyarakat miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong.

"Untuk beasiswa kurang mampu, kami mengacu pada data yang telah diperbarui oleh Dinas Sosial. Jika siswa masuk dalam database Dinsos sebagai keluarga kurang mampu, maka berhak menerima beasiswa tersebut,” ujar Agus Ardianto.

Ia menambahkan, Disdikbud Tabalong akan terus melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial agar penyaluran beasiswa tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat dalam menunjang pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu. (dsk/fah/jp).

TABALONG- Jumlah kasus diabetes melitus (DM) di Kabupaten Tabalong mengalami peningkatan sepanjang tahun 2025. Menyikapi tren tersebut, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tabalong memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi dan peningkatan layanan informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan data Dinkes Tabalong, jumlah kasus diabetes pada 2025 tercatat sebanyak 2.938 kasus, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 2.646 kasus. Dari total kasus tahun 2025, sebanyak 1.028 penderita merupakan laki-laki dan 1.910 perempuan. Sementara pada 2024, tercatat 997 kasus pada laki-laki dan 1.649 kasus pada perempuan.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kesehatan Jiwa, dan NAPZA Dinkes Tabalong, Rapolo Manik, menyebutkan bahwa peningkatan kasus tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari pola konsumsi gula berlebih, kegemukan atau obesitas, hingga kurangnya aktivitas fisik. Selain itu, faktor biologis seperti keturunan, penyakit autoimun, serta pengaruh usia juga turut berperan.

Menurut Rapolo, pencegahan diabetes dapat dilakukan dengan memahami keseimbangan antara asupan dan pengeluaran kalori serta menerapkan pola hidup sehat sejak dini.

"Untuk terhindar dari diabetes, setiap orang perlu mengetahui kondisi tubuhnya, terutama kebutuhan dan asupan kalori harian. Cara paling sederhana adalah dengan mengetahui indeks massa tubuh, apakah termasuk gemuk atau normal. Meski gemuk belum tentu diabetes dan kurus belum tentu bebas diabetes, ini bisa menjadi indikator awal. Jika kesulitan, masyarakat dapat memeriksakan diri ke puskesmas terdekat,” ujarnya.

Sebagai langkah pencegahan, Dinkes Tabalong terus mengintensifkan kegiatan penyuluhan dan edukasi kesehatan di masyarakat. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman warga tentang bahaya diabetes melitus sekaligus menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga pola makan, aktivitas fisik, dan gaya hidup sehat. (dsk/fah/jp). 

KUALA KAPUAS- Bupati Kapuas, HM. Wiyatno didampingi Wakil Bupati Kapuas Dodo, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kapuas dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Usis I Sangkai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, menegaskan seluruh jajaran pemerintah daerah (Pemda) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) siap mendukung suksesnya implementasi program prioritas Presiden. 

la juga memastikan jajaran tersebut siap mendorong Indonesia melompat dan bergerak menuju negara maju. 

"Kita semua, seluruh jajaran pemerintahan provinsi, kabupaten, kota, dan Forkopimda siap untuk mendukung program Bapak Presiden, untuk melompat, memajukan Indonesia," ujar Tito. 

Dalam kesempatan tersebut, Tito mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang berkenan memberikan taklimat kepada jajaran kepala daerah dan Forkopimda. 

la menyebut, bahwa Rakornas ini digelar sebagai tindak lanjut atas arahan Prabowo pada Januari 2026. Namun, pelaksanaannya baru dapat dilakukan pada Februari 2026 lantaran padatnya agenda kenegaraan sepanjang Januari lalu.

Tito menambahkan, sejumlah program prioritas Presiden telah berhasil dilaksanakan. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta Forkopimda dinilai penting untuk mengoptimalkan capaian-capaian positif tersebut.

"Keberhasilan akan dapat dioptimalkan di tahun 2026 dengan kesamaan gerak langkah pusat dan daerah," jelasnya.

Sebagai informasi, Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 merupakan bagian dari agenda koordinasi nasional yang secara berkelanjutan dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai koordinator pembinaan dar pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan Rakornas ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang menetapkan visi Indonesia Emas 2045.

Rakornas menghadirkan tiga sesi panel yang diisi jajaran menteri koordinator, menteri, serta pimpinan lembaga negara. Sesi pertama membahas program prioritas Presiden di bidang kebijakan ekonomi, investasi, dan kedua mengulas Koperasi energi. Sementara Desa/Kelurahan Merah Putih, swasembada pangan, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga program Makan Bergizi Gratis.

"Sesi ketiga tentang penegakan hukum, diisi oleh Bapak Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Ketua KPK dengan topik peran Polri, Kejaksaan Agung, TNI, dan KPK dalam mengawal Program Strategis Presiden," jelasnya.

Usai menghadiri Rakornas, Bupati Kapuas, HM. Wiyatno, menyampaikan Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

"Melalui Rakornas ini, kami memperoleh arahan strategi terkait kebijakan nasional yang harus selaras dengan pelaksanaan pembangunan di daerah," ujarnya. 

Bupati menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kapuas berkomitmen untuk mewujudkan hasil Rakornas ini dengan langkah-langkah konkrit, terutama dalam mendukung percepatan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. 

"Kami berharap koordinasi yang baik antara pusat dan daerah dapat terus terjaga, sehingga program-program pemerintah dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kapuas," jelas Bupati HM. Wiyatno. 

Rakornas tersebut turut dihadiri Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri dan pimpinan lembaga Kabinet Merah Putih, serta para kepala daerah dan orkopimda dari seluruh Indonesia. (fah/hru/jp). 

KUALA KAPUAS- Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas, Polda Kalimantan Tengah berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkotika jenis sabu dengan barang bukti seberat 25,65 gram. 

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua orang pria di Jalan Trans Kalimantan, tepatnya di depan Pos Lalu Lintas, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

Dua terduga pelaku yang diamankan masing-masing berinisial EM alias AN (52), warga Desa Bangun Harjo, Kecamatan Bataguh, dan WAS (47), warga Jalan Kolam Tengah, Desa Sidomulyo, Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten Kapuas.

Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat terkait adanya pengiriman narkotika menggunakan kendaraan roda empat yang dikendarai dua orang pria dan akan melintas di wilayah tersebut. Menindaklanjuti informasi itu, Kasat Resnarkoba Polres Kapuas, AKP Budi Utomo, S.H., M.M. bersama tim melakukan penyelidikan intensif.

Hasilnya, pada Minggu, 1 Februari 2026, sekitar pukul 20.00 WIB, petugas menghentikan sebuah mobil Daihatsu Calya warna abu-abu dengan nomor polisi KH 1680 BM. Saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan warga setempat, petugas menemukan enam paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 25,65 gram.

Selain narkotika, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti lain, di antaranya dua unit telepon genggam, plastik klip kosong, pakaian, serta kendaraan yang digunakan oleh para terduga pelaku.

Selanjutnya, kedua terduga pelaku beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Kapuas guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Kapolres Kapuas, AKBP Gede Eka Yudharma, melalui Kasat Resnarkoba AKP Budi Utomo, Selasa (2/2/2026) menyampaikan bahwa kedua terduga pelaku akan dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta ketentuan pidana lainnya yang berlaku.

Polres Kapuas menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran gelap narkotika dan mengimbau masyarakat agar aktif memberikan informasi demi menjaga lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. (fah/jp). 

TAMIANG LAYANG- Dalam rangka pelaksanaan Operasi Keselamatan Telabang Tahun 2026, Kasat Lantas Polres Barito Timur, AKP Asri Putra Bahari, S.Tr.K., S.I.K., memimpin langsung kegiatan Program Polantas Menyapa yang menyasar Ojek Pangkalan Pasar Tamiang Layang, bertempat di Pasar Tumenggung Djayakarti, Jalan A. Yani, Senin, 2 Februari 2026.

Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Satuan Lalu Lintas Polres Barito Timur dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan berlalu lintas, khususnya para pengemudi ojek pangkalan yang memiliki peran penting dalam aktivitas transportasi masyarakat sehari-hari.

Kasat Lantas Polres Barito Timur, AKP Asri Putra Bahari, S.Tr.K., S.I.K., didampingi Ipda Sukisno Hendika, Aiptu Imron, serta sepuluh personel Satlantas lainnya, menyapa langsung para ojek pangkalan yang merupakan ojek binaan Satlantas Polres Bartim. 

Dalam kesempatan tersebut, Kasat Lantas AKP Asri Putra Bahari, S.Tr.K., S.I.K., memberikan imbauan Kamseltibcarlantas dengan menekankan pentingnya keselamatan berkendara, penggunaan perlengkapan keselamatan, serta kepatuhan terhadap rambu dan peraturan lalu lintas.

AKP Asri Putra Bahari menyampaikan, bahwa kegiatan Polantas Menyapa bertujuan membangun komunikasi yang baik antara Polri dan para pengguna jalan, sekaligus sebagai langkah preventif untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas selama berlangsungnya Operasi Keselamatan Telabang 2026.

"Melalui Polantas Menyapa, kami mengajak para pengemudi ojek pangkalan untuk selalu mengutamakan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun penumpang. Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas adalah kunci utama dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di jalan raya,” ujar AKP Asri Putra Bahari.

Para Ojek Pangkalan Pasar Tamiang Layang tampak antusias dan mendengarkan dengan seksama arahan yang disampaikan langsung oleh Kasat Lantas Polres Barito Timur. Kegiatan berlangsung dalam suasana tertib, aman, dan kondusif, serta diharapkan dapat meningkatkan kesadaran keselamatan berlalu lintas di wilayah Kabupaten Barito Timur. (zi/jp). 

MARABAHAN- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) kembali menyelenggarakan apel rutin bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Kantor Bupati Barito Kuala, Senin (2/2/2026).

Bertindak sebagai Pembina Apel, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Barito Kuala, Abdi Maulana, S.STP., M.Si. 

Dalam amanatnya, ia memaparkan struktur tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DLH yang mencakup empat bidang utama dan tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT), yakni UPT TPA Tabing Rimbah, UPT Laboratorium Lingkungan dan UPT Limbah B3.

Kabar menggembirakan datang dari capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD). 

Abdi mengungkapkan, bahwa pada tahun 2025, Kabupaten Barito Kuala berhasil melampaui target yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

"Target yang diberikan adalah poin 66, namun kita berhasil mencapai angka 71,44 yang masuk dalam kategori sedang. Indeks ini diukur dari tiga indikator utama: kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan,” jelas Abdi.

Menanggapi fenomena ikan mati yang sempat marak di perairan setempat, Kadis LH menjelaskan hasil uji laboratorium. Berdasarkan sampel yang diambil, ditemukan bahwa kadar oksigen terlarut (Dissolved Oxygen) berada pada tingkat yang sangat rendah, yakni di bawah 1 mg/liter, bahkan menyentuh angka 0,1 mg/liter.

"Untuk sungai kelas 2 seperti Sungai Barito, standar minimal oksigen terlarut seharusnya adalah 4 mg/liter. Rendahnya oksigen inilah yang menyebabkan ikan-ikan mati. Namun, saat ini kondisi air sudah mulai membaik,” tambahnya sembari mengajak masyarakat untuk berhenti membuang sampah ke sungai dan mengurangi penggunaan jamban.

Terkait persampahan, Abdi Maulana menginformasikan bahwa saat ini TPA Tabing Rimbah sedang dalam kondisi penuh (overload), sehingga pembuangan dialihkan ke TPA Banjarbaru. Kondisi ini menuntut kedisiplinan warga dalam membuang sampah tepat waktu.

"Kami mengimbau masyarakat membuang sampah pada sore atau malam hari agar bisa diangkut saat subuh. Seringkali warga membuang sampah di pagi hari saat berangkat kerja, yang mengakibatkan penumpukan di TPS sepanjang hari dan mengganggu kenyamanan publik,” tegasnya.

Sebagai langkah preventif, DLH Batola terus melanjutkan Gerakan Batola Hijau. Pemerintah menyediakan bibit tanaman gratis bagi perkantoran maupun individu yang ingin berkontribusi dalam penghijauan di wilayah Barito Kuala. (dsk/ali/jp). 

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui Bapplitbangda setempat melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2026 di Kecamatan Paju Epat, Senin (2/2/2026). Kegiatan ini menjadi forum penting dalam menjaring aspirasi masyarakat di tingkat kecamatan.

Mengawali sambutannya Staf Ahli Bupati Barito Timur, Alvianson, menyampaikan permohonan maaf karena Bupati M. Yamin bersama Wakil Bupati Adi Mula Nakalelu sedang melaksanakan tugas pemerintahan di luar daerah.

Dalam kesempatan itu, Alvianson, menekankan bahwa Musrenbangcam merupakan tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Hasilnya akan menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan pada tahap berikutnya.

Ia meminta agar seluruh usulan yang disampaikan mengacu pada skala prioritas. Usulan juga harus selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Selain itu, diharapkan mendukung arah kebijakan pembangunan Kabupaten Barito Timur.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kecamatan, desa, dan perangkat daerah. Sinergi tersebut dinilai penting agar usulan Musrenbangcam dapat diakomodasi secara optimal.

Sebelumnya, Camat Paju Epat, Fredi Tangkasiang, menegaskan bahwa Musrenbangcam merupakan wadah partisipatif untuk merumuskan kebutuhan pembangunan sesuai kondisi wilayah.

Camat berharap, seluruh usulan yang disampaikan bersifat realistis. Usulan juga diminta terukur dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. 

Ia mengajak seluruh peserta untuk aktif berdiskusi dan menyampaikan aspirasi secara konstruktif.

Menurutnya, hasil Musrenbangcam harus mampu menghasilkan kesepakatan pembangunan yang berkualitas. Tidak sekadar formalitas, tetapi berdampak langsung bagi masyarakat.

Musrenbangcam Kecamatan Paju Epat tersebut dihadiri Kepala Organiasi Perangkat Daerah (OPD), unsur pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan terkait. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Personel Polsek Dusun Tengah, Polres Barito Timur, Polda Kalimantan Tengah menghadiri undangan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Dusun Tengah untuk menjadi Pembina Upacara, Senin, 2 Februari 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman SMP Negeri 2 Dusun Tengah, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur.

Bertindak sebagai Pembina Upacara dalam kegiatan tersebut adalah Brigpol Nyoman Suarte. Upacara diikuti oleh Kepala Sekolah SMPN 2 Dusun Tengah, para wali kelas, dewan guru, personel Polsek Dusun Tengah, serta seluruh siswa-siswi SMP Negeri 2 Dusun Tengah.

Dalam amanatnya, personel Polsek Dusun Tengah memberikan penekanan kepada para siswa agar menjauhi berbagai perilaku negatif yang dapat merusak nama baik sekolah, mencoreng nama baik orang tua, serta merugikan masa depan dan diri sendiri. Penanaman nilai disiplin, etika, dan tanggung jawab menjadi poin utama yang disampaikan kepada para pelajar.

Kapolsek Dusun Tengah, IPTU Suprayitno, menjelaskan bahwa kehadiran personel Polri sebagai pembina upacara di sekolah merupakan bagian dari upaya pembinaan generasi muda serta langkah preventif dalam menjaga situasi kamtibmas sejak dini.

"Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan motivasi dan pembinaan kepada pelajar agar memiliki karakter yang baik, disiplin, serta menjauhi perilaku menyimpang yang dapat merugikan diri sendiri maupun lingkungan sekolah,” ujar Kapolsek.

Polsek Dusun Tengah berharap melalui kegiatan pembinaan di lingkungan sekolah ini dapat terjalin sinergi yang positif antara kepolisian dan dunia pendidikan dalam mencetak generasi muda yang berakhlak, bertanggung jawab, dan sadar hukum. (zi/jp). 

KANDANGAN- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Pemkab HSS) memberikan penghargaan kepada 14 wartawan sebagai bentuk apresiasi atas peran dan dedikasi insan pers dalam mendukung pembangunan daerah, bertepatan dengan Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2026, Senin (2/2/2026).

Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian Apel Gabungan Perangkat Daerah yang digelar di Halaman Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten HSS, dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten HSS, H Muhammad Noor. Apel diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dalam kesempatan itu, Sekda HM. Noor, membacakan sambutan Bupati Hulu Sungai Selatan.

Ia menegaskan, bahwa Hari Pers Nasional merupakan momentum penting untuk meneguhkan kembali peran strategis pers sebagai pilar demokrasi. Pers tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pendidik publik, penjaga nurani sosial, serta mitra kritis pemerintah dalam proses pembangunan daerah dan bangsa.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus informasi, pers dihadapkan pada tantangan besar, termasuk maraknya penyebaran hoaks. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada insan pers yang tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, independensi, serta tanggung jawab moral kepada masyarakat.

Pemkab HSS memandang pers sebagai mitra strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Kritik yang disampaikan secara objektif dan konstruktif dinilai sebagai energi positif untuk perbaikan serta penyempurnaan kebijakan publik.

Dalam konteks pembangunan daerah, pers juga memiliki peran besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdaulat. Melalui pemberitaan yang konstruktif dan berimbang, pers mampu mengangkat potensi daerah, mendukung pelaku UMKM, sektor pertanian, pariwisata, serta ekonomi kreatif, sekaligus menumbuhkan optimisme dan kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan lokal.

Sinergi antara pers, pemerintah, dan masyarakat disebut sebagai kunci utama dalam mewujudkan daerah yang kuat secara sosial, ekonomi, dan moral. Untuk itu, insan pers diharapkan terus meningkatkan kualitas jurnalistik, menjaga profesionalisme, serta berperan aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan.

Mengakhiri sambutannya, ia menyampaikan Selamat Hari Pers Nasional Tahun 2026, dengan harapan pers Indonesia semakin sehat, berintegritas, berdaya saing, serta konsisten berpihak pada kepentingan publik demi terwujudnya masyarakat yang cerdas, demokratis, dan sejahtera.

Pada akhir kegiatan, Sekda Kabupaten HSS menyerahkan sejumlah penghargaan, di antaranya Penghargaan Badan Publik Kabupaten/Kota dengan Kualifikasi Informatif dan Terbaik dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik se-Kalimantan Selatan Tahun 2025 kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten HSS, yang diterima oleh Kepala Dinas, Hendro Martono.

Selain itu, Pemkab HSS juga meraih Penghargaan Kabupaten/Kota Pengelola Pengaduan SP4N-LAPOR! Terbaik I se-Kalimantan Selatan Tahun 2025, yang diterima oleh Risma Ria, S.I.Kom, selaku Admin Pengelola SP4N-LAPOR! Kabupaten HSS.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan apresiasi dan penghargaan kepada 14 wartawan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai bentuk penghormatan atas kontribusi dan dedikasi pers dalam mendukung pembangunan daerah. (ari/jp).