MARABAHAN- Majelis Ta'lim Dzikir dan Sholawat Al-Mubarak Desa Belandean RT. 09, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, kembali menggelar pengajian rutin bulanan di kediaman pribadi Kepala Desa Belandean, Elly Rahmah, Selasa (28/7/2026) malam.

Kegiatan berlangsung lancar dan dihadiri masyarakat setempat yang mengikuti rangkaian pembacaan dzikir, sholawat, serta kajian kitab. Tausiyah disampaikan oleh Habib Muhammad Hafidz bin Husein Bahasyim, S.Pd., dari Pulau Sugara, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala.

Kepala Desa Belandean, Elly Rahmah, yang juga bertindak sebagai Pembina Majelis Al-Mubarak, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas antusiasme mereka dalam menghadiri majelis tersebut.

"Terima kasih kepada seluruh warga yang telah berhadir. Mudah-mudahan pada bulan depan kita kembali dapat melaksanakan majelis ini dengan lancar sesuai harapan kita bersama," ujar Elly.

Sementara itu, Habib Muhammad Hafidz bin Husein Bahasyim mengajak jamaah untuk terus menjaga semangat menghadiri majelis ilmu, memperbanyak dzikir dan sholawat, serta mengamalkan nilai-nilai yang disampaikan dalam kehidupan sehari-hari.

Majelis Ta'lim Dzikir dan Sholawat Al-Mubarak secara rutin dilaksanakan setiap bulan sebagai wadah mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat Desa Belandean. (ali/jp). 

MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten Barito Utara terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Hal itu ditegaskan Bupati Barito Utara H Shalahuddin saat memimpin apel pagi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Barito Utara, Selasa (28/7/2026).

Bupati menekankan pentingnya kedisiplinan, kesiapsiagaan, dan koordinasi antarpersonel sebagai kunci utama dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Ia meminta seluruh jajaran BPBD agar selalu siap, sigap, dan responsif dalam menjalankan tugas kemanusiaan, sekaligus memberikan pelayanan dan perlindungan terbaik kepada masyarakat.

Selain itu, H Shalahuddin mengajak seluruh aparatur BPBD untuk terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat sinergi dengan lintas sektor, serta memastikan setiap upaya penanggulangan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Menurutnya, kolaborasi yang solid menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan bencana sekaligus meminimalkan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat.

Melalui apel pagi tersebut, Bupati berharap BPBD Kabupaten Barito Utara semakin memperkuat komitmennya sebagai garda terdepan dalam penanggulangan bencana, sehingga mampu mewujudkan daerah yang tangguh, aman, dan siap menghadapi berbagai ancaman bencana. (emca/jp). 

KUALA KAPUAS- Kepolisian Resor (Polres) Kapuas melalui Satuan Reserse Narkoba mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi penyalahgunaan Etomidate, zat berbahaya yang diduga dapat disalahgunakan dengan cara dicampurkan ke dalam cairan rokok elektrik atau vape.

Imbauan tersebut disampaikan sebagai langkah pencegahan guna melindungi masyarakat, terutama kalangan generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan obat-obatan berbahaya yang dikemas dengan memanfaatkan tren penggunaan vape.

Kapolres Kapuas, AKBP Rina Perwitasari melalui Kasat Narkoba AKP Budi Utomo, menjelaskan bahwa penyalahgunaan Etomidate dapat menimbulkan berbagai risiko serius terhadap kesehatan, mulai dari gangguan kesadaran dan fungsi otak, penurunan tekanan darah, gangguan irama jantung, hingga gangguan pernapasan. 

"Selain itu, penggunaan zat tersebut secara tidak tepat juga berisiko menyebabkan gangguan fungsi kelenjar adrenal serta berpotensi mengancam keselamatan jiwa," ujar AKP Budi Utomo, Selasa (28/7/2026). 

Untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan zat berbahaya tersebut, AKP Budi Utomo mengajak seluruh elemen masyarakat berperan aktif menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba maupun obat-obatan terlarang.

"Bagi masyarakat yang menemukan atau mencurigai adanya peredaran cairan vape dengan kandungan berbahaya diimbau segera melaporkan kepada pihak kepolisian agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku," jelasnya. (fah/jp). 

TAMIANG LAYANG- Memasuki periode puncak musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso, meminta seluruh jajaran memperkuat kesiapsiagaan dan mempercepat respons terhadap setiap potensi kebakaran.

Penekanan tersebut disampaikan Kapolres saat memimpin apel pagi yang diikuti para pejabat utama (PJU), perwira, dan personel Polres Barito Timur di halaman Mapolres Bartim, Selasa (28/7/2026).

AKBP Eddy Santoso menyampaikan, bahwa kondisi karhutla perlu menjadi perhatian serius seluruh personel. Ia meminta setiap anggota meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, terutama dalam mendeteksi dini kemunculan titik api agar dapat segera ditangani sebelum meluas.

"Respons cepat, langkah terukur, serta sinergi lintas sektoral harus terus diperkuat. Setiap potensi kebakaran harus segera diantisipasi melalui deteksi dini dan penanganan cepat di lapangan agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar," tegas Kapolres.

Kapolres menegaskan, penanggulangan karhutla membutuhkan kerja sama seluruh pihak, tidak hanya dari kepolisian. Sinergi bersama pemerintah daerah, TNI, BPBD, Manggala Agni, instansi terkait, serta masyarakat menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Selain meningkatkan kesiapsiagaan, jajaran Polres Barito Timur juga diminta memperkuat patroli di wilayah rawan karhutla, melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait larangan membuka lahan dengan cara membakar, serta mengambil tindakan cepat apabila menemukan adanya titik api.

Menurut Kapolres, upaya pencegahan menjadi langkah utama untuk mengurangi dampak karhutla yang dapat mengganggu lingkungan, kesehatan masyarakat, hingga aktivitas sosial dan ekonomi warga.

Melalui apel tersebut, Kapolres berharap seluruh personel Polres Barito Timur semakin siap menghadapi ancaman karhutla selama musim kemarau, sehingga keamanan masyarakat dan kelestarian lingkungan di wilayah Kabupaten Barito Timur tetap terjaga. (zi/jp). 

MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten Barito Utara terus mengupayakan optimalisasi distribusi air bersih bagi masyarakat di tengah musim kemarau. Salah satu langkah yang ditempuh yakni melalui Rapat Koordinasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) PDAM yang digelar di Ruang Rapat A Setda Barito Utara, Selasa (28/7/2026).

Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) H Rody, Dewan Pengawas PDAM Rahmadi, serta jajaran terkait. Pertemuan difokuskan untuk membahas strategi menjaga kelancaran distribusi air bersih di tengah menurunnya debit air baku akibat musim kemarau.

Dalam rapat itu, Dewan Pengawas PDAM Rahmadi mengusulkan penyesuaian teknis pada sistem pengambilan air (intake) agar air dapat langsung didorong menuju unit pengolahan secara lebih efisien. Usulan tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan proses distribusi sehingga pasokan air kepada masyarakat tetap terjaga.

Menanggapi kondisi tersebut, Bupati H Shalahuddin menginstruksikan seluruh jajaran agar bekerja secara terukur dengan perencanaan yang matang. Ia menekankan pentingnya penyusunan program dan strategi yang jelas, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, guna memastikan pelayanan air bersih tetap optimal dalam berbagai kondisi musim.

"Kita harus bekerja dengan perencanaan, program, dan strategi yang jelas. Pastikan kita selalu punya target penyelesaian jangka pendek dan jangka panjang dalam memberikan pelayanan air bersih di segala kondisi musim," tegas Bupati.

Sebagai tindak lanjut, PDAM akan segera melakukan penyesuaian teknis sekaligus menambah kapasitas mesin penyedot air. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga kestabilan pasokan air bersih ke rumah-rumah pelanggan selama musim kemarau berlangsung.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan air bersih sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat, sehingga distribusi air tetap berjalan optimal meski menghadapi tantangan penurunan debit air baku. (emca/jp).

KANDANGAN- Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), H Muhammad Noor, menghadiri rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten HSS di Gedung DPRD HSS, Selasa (28/7/2026).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten HSS, H Ahmad Fahmi, tersebut menjadi bagian dari tahapan strategis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 guna menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan kemampuan keuangan daerah.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Sekda HSS bersama jajaran memberikan penjelasan terhadap berbagai masukan, saran, dan pertanyaan dari anggota Badan Anggaran DPRD terkait substansi Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.

Pembahasan berlangsung secara dinamis dan konstruktif dengan mengedepankan sinergi antara eksekutif dan legislatif. Kedua belah pihak berkomitmen mewujudkan proses penyusunan anggaran yang transparan, akuntabel, efektif, serta berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Dalam rapat tersebut, juga dipaparkan proyeksi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun Anggaran 2027. Proyeksi tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga pemerintah memiliki ruang yang lebih besar untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pembahasan Rancangan KUA-PPAS ini diharapkan menghasilkan kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan DPRD dalam menetapkan arah kebijakan anggaran yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. 

Kesepahaman tersebut menjadi landasan penting bagi penyusunan APBD 2027 yang mampu mendorong percepatan pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (ari/jp). 

KUALA KAPUAS- Kapolsek Pulau Petak, IPTU Witdiardi, menghadiri pembentukan Posko Masyarakat Peduli Api (MPA) di Desa Mawar Mekar, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Selasa (28/7/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan di Jalan Pemuda Km 13, Desa Mawar Mekar tersebut merupakan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pembentukan posko MPA ini diketahui oleh Babinsa Desa Mawar Mekar Abdul Syukur dan mendapat dukungan dari Kepala Desa Mawar Mekar, Arman bersama masyarakat setempat. Sejumlah warga turut berpartisipasi sebagai relawan MPA Berkat Sekawan untuk membantu upaya pencegahan serta penanggulangan apabila terjadi kebakaran.

Dalam kegiatan tersebut, kelompok tani Desa Mawar Mekar juga menyiapkan peralatan pendukung berupa satu unit mesin pompa air beserta perlengkapan lainnya untuk membantu pemadaman awal.

Kapolsek Pulau Petak, IPTU Witdiardi, menyampaikan bahwa pembentukan Posko Masyarakat Peduli Api merupakan bentuk kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi potensi bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau.

"Pembentukan posko ini sebagai langkah antisipasi dalam penanggulangan bencana yang kemungkinan dapat terjadi, mengingat saat ini memasuki musim kemarau yang rawan menyebabkan kebakaran, terutama pada lahan kosong dan kawasan hutan yang mengalami kekeringan,” ujar IPTU Witdiardi.

Ia berharap keberadaan Posko MPA di Desa Mawar Mekar dapat meningkatkan kepedulian dan kesiapan masyarakat dalam mencegah serta menangani karhutla, sehingga wilayah Kecamatan Pulau Petak dapat terhindar dari ancaman kebakaran. (syar/hru/jp).

TAMIANG LAYANG- Bunda Literasi Kabupaten Barito Timur, Ny. Misnawaty M. Yamin, mendorong seluruh sekolah menengah atas (SMA) menjadikan perpustakaan sebagai pusat lahirnya gagasan, inovasi, dan kepemimpinan generasi muda. Menurutnya, perpustakaan tidak lagi sekadar tempat membaca, tetapi harus berkembang menjadi ruang riset, diskusi, dan pengembangan potensi siswa.

Pesan tersebut disampaikan Ny. Misnawaty M. Yamin saat memberikan arahan pada Pembinaan Lomba Perpustakaan Sekolah Terbaik Tingkat SMA Tahun 2026 di SMAN 1 Tamiang Layang, Senin (27/7/2026).

Kegiatan itu dihadiri Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur Ari Panan P. Lelu beserta jajaran, Kepala SMAN 1 Tamiang Layang, kepala perpustakaan, guru, pengelola perpustakaan, dan para siswa.

Ny. Misnawaty menegaskan, bahwa jenjang SMA merupakan fase penting dalam membentuk kemampuan berpikir kritis peserta didik. Jika di sekolah dasar siswa membangun fondasi membaca, maka di tingkat SMA mereka dituntut mampu memahami data, menganalisis persoalan, serta membaca berbagai tantangan masa depan.

"Kalau SD itu fondasi membaca, maka SMA adalah puncaknya berpikir. Kalian bukan lagi sekadar membaca cerita, tetapi membaca dunia, membaca data, membaca isu, dan membaca masa depan. Karena itu perpustakaan SMA harus menjadi laboratorium ide, tempat berdiskusi, melakukan riset, dan melahirkan pemimpin masa depan Barito Timur," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Bunda Literasi menyampaikan tiga pesan utama kepada siswa, guru, dan pengelola perpustakaan.

Kepada para siswa, ia mengajak agar perpustakaan dikunjungi karena dorongan rasa ingin tahu, bukan sekadar memenuhi kewajiban. Ia mendorong pelajar memperluas wawasan melalui buku-buku tentang kewirausahaan, teknologi, sejarah Dayak, hingga informasi beasiswa sebagai bekal meraih pendidikan yang lebih tinggi.

"Dari buku, kalian bisa membuka jalan menuju pendidikan yang lebih tinggi dan menjadi generasi yang mampu memimpin Barito Timur di masa depan," katanya.

Kepada kepala sekolah dan guru, Ny. Misnawaty berharap perpustakaan menjadi jantung kegiatan akademik dengan menghadirkan program literasi yang berkelanjutan, seperti bedah buku, diskusi isu aktual, lomba menulis esai, hingga pembentukan Pojok Karier Pelajar sebagai pusat informasi pendidikan dan perencanaan karier siswa.

Menurutnya, keberadaan Pojok Karier akan membantu peserta didik mengenali minat, menentukan pilihan jurusan, serta memahami peluang profesi yang sesuai dengan potensi masing-masing.

Sementara kepada para pengelola perpustakaan, ia mengapresiasi dedikasi mereka dalam mengembangkan layanan di tengah tantangan era digital. Ia mendorong pustakawan terus berinovasi dengan memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan budaya membaca, seperti membuat konten resensi buku di TikTok, menghadirkan program "Sehari Menjadi Pustakawan", hingga menciptakan sudut baca yang nyaman dan menarik bagi pelajar.

Ny. Misnawaty menegaskan, bahwa hasil lomba bukan tujuan utama. Yang lebih penting adalah membangun budaya membaca yang kuat di seluruh sekolah di Barito Timur.

"Menang atau kalah dalam lomba adalah hal yang biasa. Tetapi yang tidak boleh kalah adalah semangat kita membangun budaya baca di Barito Timur. Mari kita buktikan bahwa anak-anak Barito Timur tidak hanya berprestasi di bidang olahraga dan seni, tetapi juga unggul dalam literasi dan kemampuan berpikir," tegasnya.

Melalui kegiatan pembinaan tersebut, ia berharap kualitas pengelolaan perpustakaan sekolah terus meningkat sehingga mampu memperkuat budaya literasi sebagai fondasi mencetak generasi yang cerdas, kreatif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Ny. Misnawaty mengajak seluruh peserta memanfaatkan pembinaan sebagai momentum memperkuat pengelolaan perpustakaan di sekolah masing-masing.

"Dengan literasi, Generasi Barito Timur siap menjadi pemimpin masa depan," pungkasnya. (zi/jp).

TAMIANG LAYANG- Polsek Patangkep Tutui memperkuat dukungan terhadap program ketahanan pangan melalui keterlibatan dalam rapat tata kelola alat dan mesin pertanian (alsintan) bantuan pemerintah berupa traktor. Kegiatan tersebut digelar di Kantor UPT Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, Selasa (28/7/2026).

Rapat tersebut dihadiri Kapolsek Patangkep Tutui, IPDA Bambang Wahyudi, Kepala UPT BPP Kecamatan Patangkep Tutui, Danramil 1012 Bentot, Kepala Desa Lalap, Ketua Kelompok Tani Guntung Raya Desa Lalap, serta perwakilan petani. Dalam kegiatan itu, Kapolsek didampingi Kanit Binmas Polsek Patangkep Tutui.

Pembahasan utama dalam rapat meliputi mekanisme pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan alsintan agar bantuan pemerintah tersebut dapat digunakan secara optimal oleh kelompok tani. Peserta juga menyusun standar operasional prosedur (SOP) peminjaman dan perawatan traktor guna menjaga keberlanjutan penggunaan alat pertanian tersebut.

Selain itu, rapat membahas pembentukan struktur organisasi pengelola alsintan bersama untuk memastikan proses penggunaan dan pengawasan berjalan secara tertib, transparan, serta tepat sasaran. Pengelolaan yang baik diharapkan mampu mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di Kecamatan Patangkep Tutui.

Kapolsek Patangkep Tutui, IPDA Bambang Wahyudi, menegaskan bahwa Polri berkomitmen mendukung berbagai program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan sektor pertanian.

"Kami berharap tata kelola alsintan dapat berjalan secara baik, transparan, dan penuh tanggung jawab sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para petani. Sinergi antara pemerintah, TNI, Polri, penyuluh pertanian, pemerintah desa, dan kelompok tani menjadi kunci dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan," ujar IPDA Bambang Wahyudi.

Keterlibatan Polri dalam rapat tata kelola alsintan menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergitas lintas sektor dalam mendukung program ketahanan pangan serta pembangunan pertanian di Kabupaten Barito Timur. (zi/jp). 

KANDANGAN- Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H Syafrudin Noor, menghadiri sekaligus membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Calon Percontohan Desa Antikorupsi yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Desa Karang Jawa Muka, Kecamatan Padang Batung, Selasa (28/7/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan KPK RI dalam mewujudkan Desa Karang Jawa Muka sebagai percontohan desa antikorupsi yang mengedepankan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi.

Bimtek dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H Muhammad Syarifuddin, Tim Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI yang dipimpin Wakil Kepala Satuan Tugas Ariz Arham bersama anggota Bunga Alamanda dan Aprizal, Wakil Bupati HSS, Inspektur Daerah Kabupaten HSS, Kepala Dinas PMDPPA, Kepala Dinas Kominfo, Camat Padang Batung beserta Forkopimca, Kepala Desa Karang Jawa Muka beserta jajaran, Ketua BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus TP PKK Desa, serta peserta bimbingan teknis.

Dalam sambutannya Bupati H Syafrudin Noor, menyampaikan apresiasi kepada KPK RI dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atas dukungan dan pendampingan yang diberikan kepada Desa Karang Jawa Muka. Menurutnya, pembinaan tersebut menjadi langkah strategis untuk membangun pemerintahan desa yang berintegritas sekaligus menjadi contoh bagi desa-desa lainnya.

"Desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Karena itu, pengelolaan anggaran desa harus dilakukan secara terbuka, sesuai ketentuan, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," tegas Bupati.

Ia berharap bimbingan teknis ini mampu meningkatkan pemahaman seluruh unsur pemerintahan desa tentang pentingnya membangun budaya kerja yang jujur, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan berintegritas dapat terus diwujudkan secara berkelanjutan. (ari/jp). 

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Desa Jurubanu, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, menggelar pelatihan pembuatan kerupuk ikan dan nugget ikan, Selasa (28/7/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengolah hasil perikanan menjadi produk bernilai tambah sekaligus mendorong lahirnya UMKM baru berbasis perikanan.

Pelatihan diikuti ibu-ibu PKK dan pelaku UMKM Desa Jurubanu dengan memanfaatkan ikan toman yang tengah melimpah pada musim tangkap. Peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan mengolah hasil perikanan menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi sehingga berpotensi menambah pendapatan keluarga.

Kepala Desa Jurubanu, Syardiansyah, mengatakan pelatihan tersebut merupakan komitmen pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan potensi perikanan lokal.

"Kegiatan pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan warga desa dalam mengolah ikan menjadi berbagai produk bernilai tambah. Kami berharap ilmu yang diperoleh tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga dapat dipraktikkan menjadi usaha yang memberikan tambahan penghasilan bagi keluarga. Pelatihan ini merupakan stimulan dari Pemerintah Desa Jurubanu untuk mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru di masyarakat," ujarnya saat dihubungi melalui WhatsApp.

Pelatihan menghadirkan narasumber dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur, Hewu Rama, serta Koordinator Penyuluh Perikanan Kabupaten Barito Timur, Pardiono. Keduanya memberikan materi sekaligus pendampingan praktik pengolahan ikan menjadi produk olahan.

Pardiono berharap keterampilan yang diperoleh peserta dapat dikembangkan menjadi usaha produktif yang berkelanjutan.

"Kami berharap peserta dapat mempraktikkan hasil pelatihan ini sebagai bekal keterampilan dalam mengolah hasil perikanan. Ke depan kami ingin lahir UMKM-UMKM baru dari Desa Jurubanu yang mampu mendukung program ketahanan pangan, menghasilkan produk olahan ikan yang berkualitas, serta menyuplai kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih," katanya.

Sementara itu, Hewu Rama menilai pelatihan pengolahan hasil perikanan berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah komoditas lokal. Menurutnya, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan agar semakin banyak masyarakat yang memiliki kemampuan mengolah hasil perikanan menjadi produk bernilai jual.

"Pelatihan seperti ini sangat bermanfaat karena mampu meningkatkan nilai ekonomi hasil perikanan. Harapannya, kegiatan serupa terus dikembangkan sehingga semakin banyak masyarakat yang memiliki keterampilan mengolah ikan menjadi produk yang bernilai jual," tuturnya.

Melalui pelatihan tersebut, diharapkan pemanfaatan ikan toman tidak hanya meningkatkan nilai tambah hasil perikanan, tetapi juga membuka peluang usaha baru, memperkuat ketahanan pangan, dan mempercepat pertumbuhan UMKM berbasis perikanan di desa. (zi/jp). 

BANJARMASIN- DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan II Tahun 2026 dengan agenda penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUPA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Adran, Selasa (28/7/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, dan dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin, yang menyampaikan langsung rancangan perubahan kebijakan anggaran sebagai dasar pembahasan bersama DPRD.

Dalam pidatonya, Gubernur Kalsel, H Muhidin, menjelaskan rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2026 menjadi acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Dokumen tersebut juga disusun untuk menyesuaikan arah pembangunan daerah dengan target RPJMD Kalimantan Selatan 2025–2029 yang mengusung visi Kalsel Bekerja menuju Gerbang Logistik Kalimantan.

Menurutnya, perubahan APBD dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran hingga Triwulan II Tahun 2026 sekaligus mengakomodasi sejumlah kebijakan strategis pemerintah pusat. Di antaranya Program Makan Bergizi Gratis, pengembangan Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat yang memerlukan dukungan pemerintah daerah.

Dalam rancangan APBD Perubahan 2026, pemerintah daerah memproyeksikan pendapatan sebesar Rp7,733 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan mencapai Rp10,504 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan infrastruktur secara merata di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, menegaskan DPRD akan menjalankan fungsi penganggaran secara maksimal melalui pembahasan bersama pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi faktor penting agar perubahan APBD mampu menghasilkan program yang efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pembahasan rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan dilakukan DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum ditetapkan menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. (sar/ali/jp). 

PLEIHARI- Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Tanah Laut mengungkap delapan kasus tindak pidana narkotika selama periode 8 Juni hingga 16 Juli 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 12 tersangka serta menyita 278,05 gram sabu dan 2,19 gram ekstasi yang diperkirakan dapat menyelamatkan sekitar 7.200 jiangkai dengan pemusnahan barang bukti narkotika di Joglo Wicaksana Laghawa Polwa dari penyalahgunaan narkoba.

Keberhasilan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dirangkai dengan pemusnahan barang bukti narkotika di Joglo Wicaksana Laghawa Polres Tanah Laut, Selasa (28/7/2026). 

Kegiatan dipimpin Kapolres Tanah Laut, AKBP Ricky Boy Siallagan, didampingi Kasat Resnarkoba IPTU M. Firmansyah Baso, dan Kasi Humas AKP Hari Setiawan, serta dihadiri sejumlah awak media.

Kapolres Tanah Laut, AKBP Ricky Boy Siallagan, mengatakan dari delapan kasus yang berhasil diungkap, enam di antaranya terjadi pada Juni dan dua kasus pada Juli 2026.

"Dari pengungkapan tersebut, kami mengamankan 12 tersangka yang seluruhnya laki-laki," ujarnya.

Selain narkotika jenis sabu seberat 278,05 gram dan ekstasi 2,19 gram, polisi juga menyita barang bukti lain berupa uang tunai sebesar Rp550.000 serta satu unit kendaraan roda dua yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

Menurut Kapolres, berdasarkan asumsi setiap pengguna mengonsumsi 0,20 gram sabu, barang bukti yang berhasil diamankan diperkirakan dapat mencegah sekitar 7.200 orang terpapar penyalahgunaan narkotika. Nilai ekonomis barang bukti sabu tersebut diperkirakan mencapai Rp350.000.000.

Sebagai bagian dari proses penegakan hukum, Polres Tanah Laut juga memusnahkan barang bukti narkotika yang telah memenuhi ketentuan hukum. Sebanyak 278,8 gram sabu dimusnahkan setelah sebagian disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium dan pembuktian di persidangan.

Kapolres menegaskan, pemberantasan peredaran gelap narkotika akan terus menjadi salah satu prioritas Polres Tanah Laut. Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan masing-masing.

"Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras seluruh personel serta dukungan masyarakat. Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk terus bersinergi dengan kepolisian dalam memerangi peredaran narkoba demi mewujudkan Kabupaten Tanah Laut yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika," tegasnya. (lim/fah/jp).

KUALA PEMBUANG- Jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Seruyan berhasil mengungkap empat kasus tindak pidana narkotika selama pelaksanaan Operasi Antik Telabang 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menangkap lima orang tersangka.

Kapolres Seruyan, AKBP Beddy Suwendi melalui Kasat Resnarkoba AKP Adhy Heriyanto, mengatakan bahwa dari empat kasus yang diungkap, dua di antaranya merupakan target operasi (TO), sedangkan dua lainnya merupakan kasus non-TO.

"Selama Operasi Antik Telabang 2026, kami berhasil mengungkap empat kasus tindak pidana narkotika dengan mengamankan lima orang tersangka," ujar AKP Adhy kepada wartawan, Selasa (28/7/2026).

Selain menangkap para tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 42,2 gram beserta sejumlah barang bukti lain yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

AKP Adhy menegaskan, pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari komitmen Polres Seruyan dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukumnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar berperan aktif membantu kepolisian dengan memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan peredaran narkoba di lingkungan sekitar.

"Partisipasi masyarakat sangat kami harapkan untuk bersama-sama memutus mata rantai peredaran narkotika di Kabupaten Seruyan," pungkasnya. (gan/jp). 

KANDANGAN- Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H Syafrudin Noor, menghadiri Salat Hajat bersama para ulama dalam rangka menyambut Milad Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan yang diawali dengan Salat Maghrib berjamaah dan dilanjutkan Salat Isya tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan, Senin (27/7/2026) malam.

Salat Hajat menjadi salah satu rangkaian kegiatan menjelang puncak peringatan Milad MUI Provinsi Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Pondok Pesantren Dalam Pagar (Dalpa) Kandangan.

Kegiatan dihadiri Ketua MUI Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren Dalam Pagar Kandangan, TGH. Ahmad Syairazi, Ketua MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, serta para alim ulama.

Salat Hajat dipimpin langsung oleh TGH. Ahmad Syairazi sebagai ikhtiar bersama memohon kelancaran, keselamatan, dan keberkahan seluruh rangkaian Milad MUI Provinsi Kalimantan Selatan. Momentum tersebut juga menjadi ajang mempererat ukhuwah dan sinergi antara ulama, umara, serta masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kebersamaan di Kalimantan Selatan.

Usai pelaksanaan Salat Hajat, Bupati HSS bersama Ketua MUI Provinsi Kalimantan Selatan, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dan para alim ulama bertolak menuju Pondok Pesantren Dalam Pagar Kandangan untuk menghadiri rangkaian kegiatan Milad MUI Provinsi Kalimantan Selatan.

Keberangkatan rombongan berlangsung semarak dengan iring-iringan Komunitas Sepeda Unta Buhan Urang HSS (SUBUH). Kehadiran komunitas tersebut menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan peringatan Milad MUI sekaligus mencerminkan dukungan terhadap kegiatan keagamaan yang mempererat hubungan antara pemerintah, ulama, dan masyarakat. (ari/jp). 

KUALA KAPUAS- Kepolisian Resor (Polres) Kapuas menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kabupaten Kapuas. 

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kapolres Kapuas, AKBP Rina Perwitasari saat memimpin konferensi pers (press release) hasil Operasi Antik Telabang 2026, Senin (27/7/2026). 

Dalam operasi khusus tersebut, jajaran Satresnarkoba Polres Kapuas berhasil membongkar sebanyak tujuh kasus tindak pidana narkotika.

"Kami berkomitmen penuh untuk terus memerangi narkoba hingga ke akar-akarnya demi menjaga kondusivitas dan menyelamatkan generasi muda di wilayah Kapuas," tegas Kapolres Kapuas. 

Selain mengamankan para tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa paket yang diduga narkotika, uang tunai hasil transaksi, beberapa unit telepon genggam (handphone) serta kendaraan operasional yang digunakan para pelaku, di antaranya satu unit mobil berwarna merah dan sepeda motor.

Seluruh barang bukti dan tersangka saat ini telah diamankan di Mapolres Kapuas guna proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut. 

AKBP Rina juga mengimbau masyarakat untuk aktif memberikan informasi jika menemukan indikasi peredaran narkoba di lingkungan sekitar. (fah/jp). 

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menekankan pentingnya disiplin, peningkatan kinerja, dan sinergi aparatur sipil negara (ASN). 

Hal itu disampaikan Bupati H Shalahuddin saat memimpin apel pagi di halaman Kantor Bupati Barito Utara, Senin (27/7/2026).

Bupati meminta seluruh ASN menjaga kedisiplinan, meningkatkan etos kerja, serta memperkuat koordinasi antarperangkat daerah guna mewujudkan pelayanan publik yang cepat, profesional, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Ia juga mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga kekompakan, serta mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah agar berjalan optimal. 

Menurutnya, kolaborasi seluruh organisasi perangkat daerah menjadi kunci dalam mewujudkan Barito Utara yang semakin maju dan sejahtera.

Apel pagi berlangsung tertib dan khidmat serta menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh aparatur dalam meningkatkan disiplin, profesionalisme, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (emca/jp). 

KANDANGAN- Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menyalurkan 250 paket sembako tahap kedua dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan kepada kader PKK tingkat kecamatan dan desa. Penyaluran berlangsung di Sekretariat TP PKK Kabupaten HSS, Senin (27/7/2026).

Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Ketua TP PKK Kabupaten HSS, Hj Mustaidah Syafrudin Noor, kepada perwakilan kader penerima manfaat dari 11 kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Penyaluran tersebut merupakan bagian dari program bantuan sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan dengan total alokasi sebanyak 500 paket sembako untuk Kabupaten HSS. Distribusi dilakukan dalam dua tahap, masing-masing sebanyak 250 paket. Dengan disalurkannya tahap kedua ini, seluruh alokasi bantuan telah terealisasi.

Sebanyak empat kecamatan, yakni Loksado, Padang Batung, Kalumpang, dan Kandangan, masing-masing menerima 24 paket sembako. Sementara itu, Kecamatan Simpur, Angkinang, Telaga Langsat, Sungai Raya, Daha Selatan, Daha Barat, dan Daha Utara masing-masing memperoleh 22 paket.

Ketua TP PKK Kabupaten HSS, Hj Mustaidah Syafrudin Noor, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian sekaligus apresiasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada para kader PKK yang selama ini aktif menjalankan berbagai program pemberdayaan keluarga hingga tingkat desa.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada para kader PKK di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kami berharap bantuan dan perhatian seperti ini dapat terus berlanjut sehingga semakin memotivasi para kader dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat," ujarnya.

Melalui penyaluran bantuan ini, diharapkan sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan, dan TP PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan semakin kuat dalam mendukung keberlangsungan program pemberdayaan keluarga serta meningkatkan semangat pengabdian para kader PKK di seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (ari/jp). 

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, secara resmi menutup Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Hadis (MTQH) ke-53 Tingkat Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 di Aula Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Barito Utara, Senin (27/7/2026).

MTQH ke-53 diikuti 320 peserta dari sembilan kecamatan yang berkompetisi pada berbagai cabang lomba. Tingginya partisipasi peserta mencerminkan antusiasme masyarakat dalam membumikan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman hidup serta membentuk generasi Qurani di Kabupaten Barito Utara.

Dalam sambutannya Bupati H Shalahuddin, menyampaikan apresiasi kepada panitia, dewan hakim, peserta, pelatih, pendamping, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan penyelenggaraan MTQH tahun ini.

Menurutnya, MTQH bukan sekadar ajang kompetisi untuk meraih prestasi, tetapi juga menjadi sarana dakwah, syiar Islam, serta pembinaan mental dan spiritual masyarakat agar semakin mencintai, memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis dalam kehidupan sehari-hari.

"Pemerintah Kabupaten Barito Utara berkomitmen untuk terus mendukung berbagai program pembinaan keagamaan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang unggul, religius, berkarakter, dan berakhlakul karimah," tegasnya.

Berdasarkan keputusan Dewan Hakim MTQH ke-53 Tingkat Kabupaten Barito Utara Tahun 2026, Kecamatan Teweh Tengah berhasil meraih predikat Juara Umum dengan nilai 173. Posisi berikutnya ditempati Kecamatan Teweh Baru dengan nilai 170, disusul Kecamatan Teweh Timur dengan nilai 137 dan Kecamatan Lahei dengan nilai 108.

Hasil tersebut menjadi dasar pembinaan kafilah Kabupaten Barito Utara yang akan dipersiapkan untuk mewakili daerah pada MTQH Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. 

Bupati juga mengucapkan selamat kepada para juara serta berharap prestasi yang diraih dapat dipertahankan dan ditingkatkan. 

Sementara bagi peserta yang belum berhasil, ia mengajak agar tetap semangat dan menjadikan pengalaman mengikuti MTQH sebagai motivasi untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan. (emca/jp).

BANJARMASIN- Komisi II DPRD Kalimantan Selatan bergerak mengawal pelaksanaan program strategis nasional pengembangan kelapa dalam seluas 1.100 hektare pada 2026. Salah satu langkah yang ditempuh ialah mendorong pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mengatasi kendala pembukaan lahan di Kabupaten Barito Kuala.

Program yang dialokasikan Pemerintah Pusat itu mencakup pengembangan kebun kelapa dalam di dua daerah, yakni Kabupaten Barito Kuala seluas 600 hektare dan Kabupaten Tanah Bumbu seluas 500 hektare.

Dalam rapat bersama mitra kerja, Senin (27/7/2026), Komisi II mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan dukungan berupa bibit unggul sebanyak 110 batang per hektare, pupuk dasar 330 kilogram per hektare, serta bantuan biaya tenaga kerja untuk penanaman.

Namun, pelaksanaan program di Barito Kuala masih menghadapi kendala teknis. Sebagian lahan milik kelompok tani yang akan dijadikan lokasi penanaman masih berupa lahan tidur sehingga memerlukan pembersihan lahan (land clearing) dan penataan saluran air mikro sebelum ditanami.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, H Suripno Sumas, mengatakan keterbatasan pembiayaan untuk penyiapan lahan tidak boleh menghambat realisasi program nasional tersebut. Karena itu, Komisi II menggandeng Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, serta Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk mencari solusi pendanaan.

Salah satu opsi yang didorong adalah pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan perkebunan maupun industri yang beroperasi di sekitar wilayah program.

"Kami tidak ingin membiarkan potensi daerah lepas begitu saja. Lahan mentah membutuhkan pengolahan ekstra, dan di sinilah peran kami menjembatani keterbatasan APBN melalui kemitraan strategis dengan CSR," ujar H Suripno saat memimpin rapat.

Politikus PKB itu menegaskan, sinergi lintas instansi diperlukan agar seluruh tahapan program berjalan sesuai jadwal dan target pengembangan kebun kelapa dapat diselesaikan hingga akhir 2026.

"Ini langkah nyata agar target akhir 2026 tercapai dan Kalimantan Selatan terus dipercaya menjadi basis pengembangan komoditas unggulan nasional," katanya.

Komisi II DPRD Kalsel berharap dukungan pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan mampu mempercepat pelaksanaan program, sehingga pengembangan kelapa dalam tidak hanya memenuhi target nasional, tetapi juga meningkatkan produktivitas lahan serta kesejahteraan petani di Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp). 

BALANGAN- Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari Fraksi Partai Gerindra, Nor Fajri, mengajak masyarakat memperkuat persatuan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, di tengah dinamika sosial yang terus berkembang, Pancasila tetap menjadi fondasi utama menjaga keutuhan bangsa.

Ajakan tersebut disampaikan Nor Fajri saat menggelar Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila bertema "Pancasila dan Semangat Persatuan" di Desa Sumber Rezeki, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Senin (27/7/2026).

Kegiatan itu merupakan bagian dari pelaksanaan tugas anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman hidup berbangsa dan bernegara.

Dalam paparannya, Nor Fajri menegaskan bahwa Pancasila tidak boleh dipahami sebatas simbol negara, tetapi harus diwujudkan melalui sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, persatuan menjadi modal utama menghadapi berbagai tantangan di era yang semakin dinamis.

"Tema 'Pancasila dan Semangat Persatuan' kami angkat karena di tengah dinamika zaman, persatuan menjadi hal yang sangat penting. Pancasila adalah rumah besar kita bersama. Jika nilai-nilainya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka perbedaan akan menjadi kekuatan, bukan pemecah," ujarnya.

Ia mengajak masyarakat memulai pengamalan nilai-nilai Pancasila dari lingkungan keluarga hingga kehidupan bermasyarakat. Semangat gotong royong, musyawarah, toleransi, serta saling menghormati dinilai menjadi wujud nyata implementasi Pancasila yang harus terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda.

Kegiatan berlangsung interaktif dengan partisipasi aktif masyarakat. Sejumlah peserta menyampaikan pertanyaan dan pandangan mengenai peran pemuda serta tokoh masyarakat dalam menjaga kerukunan dan memperkuat persatuan di lingkungan desa.

Nor Fajri berharap sosialisasi tersebut mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sekaligus memperkokoh semangat kebersamaan sebagai perekat kehidupan bermasyarakat.

"Persatuan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila merupakan modal utama untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, damai, dan sejahtera, khususnya di Kabupaten Balangan," pungkasnya. (sar/ali/jp). 

TAMIANG LAYANG- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kabupaten Barito Timur melaksanakan kegiatan pembinaan dan persiapan pemilihan perpustakaan sekolah terbaik tingkat SMP di SMP Negeri 1 Tamiang Layang, Senin (27/7/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari sinkronisasi dan apresiasi perpustakaan tahun anggaran 2026 sebagai persiapan menghadapi penilaian lomba perpustakaan tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang dijadwalkan berlangsung pada September 2026. Selanjutnya, perpustakaan sekolah terbaik akan berkesempatan mengikuti penilaian tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur, Ari Panan Putut Lelu, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Plt Sekretaris sekaligus Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, Ernawaty, disampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan minat baca pelajar, memperluas akses informasi, serta mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) di Kabupaten Barito Timur.

"Perpustakaan bukan lagi sekadar gudang buku, tetapi perpustakaan adalah jantungnya sekolah. Di sanalah mimpi tumbuh, rasa ingin tahu terjawab, dan karakter dibangun,” ujar Ernawaty. 

Ia juga menyampaikan tiga pesan penting dalam pengembangan perpustakaan sekolah. Pertama, menjadikan perpustakaan sebagai ruang yang nyaman dan menghadirkan berbagai kegiatan inovatif bagi peserta didik. Kedua, menjadikan perpustakaan sebagai tempat bagi anak-anak untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi. Ketiga, mengajak para pelajar menjadi duta baca, karena melalui buku seseorang dapat menjelajah dunia tanpa harus meninggalkan rumah.

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Kepala SMP Negeri 1 Tamiang Layang, Sumah Sasdipah, menyatakan kesiapan sekolahnya untuk mengikuti lomba pemilihan perpustakaan sekolah tingkat Provinsi Kalimantan Tengah sebagai perwakilan Kabupaten Barito Timur.

SMP Negeri 1 Tamiang Layang dipilih oleh tim DPK Kabupaten Barito Timur karena telah memenuhi tujuh kriteria penilaian utama dalam pemilihan perpustakaan sekolah tingkat SMP. Dengan terpenuhinya indikator tersebut, sekolah ini ditetapkan untuk mewakili Kabupaten Barito Timur dalam ajang lomba perpustakaan sekolah tingkat provinsi.

Melalui kegiatan pembinaan ini, diharapkan perpustakaan sekolah semakin berkembang, tidak hanya sebagai pusat koleksi buku, tetapi juga sebagai pusat kreativitas, inovasi, dan penguatan budaya literasi bagi generasi muda. (zi/jp).

BANJARMASIN- Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) meminta mitra kerjanya memastikan program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat tetap mendapat dukungan anggaran di tengah kebijakan efisiensi. Hal tersebut menjadi salah satu poin penting dalam rapat kerja bersama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kalsel, Senin (27/7/2026).

Rapat yang berlangsung di DPRD Provinsi Kalsel tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim, didampingi Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H Rais Ruhayat. Pertemuan ini menjadi bagian dari pembahasan program kerja, capaian kinerja, serta kebutuhan anggaran mitra kerja Komisi I untuk Tahun Anggaran 2027.

Habib Hamid Bahasyim mengatakan, rapat kerja tersebut bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai program yang telah dirancang pemerintah daerah, termasuk program yang menjadi prioritas dan memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.

"Informasi dari mitra kerja ini menjadi bahan bagi Komisi I dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran agar program yang disusun benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Dalam pembahasan, Komisi I mencermati adanya sejumlah program yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran. Meski demikian, legislatif menilai program strategis di bidang pemerintahan, administrasi kependudukan, dan pelayanan publik tetap perlu mendapat perhatian agar tidak menghambat pencapaian target pembangunan daerah.

Komisi I kemudian meminta Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta Disdukcapil Kalsel menyampaikan daftar program prioritas beserta kebutuhan anggaran secara terukur. Data tersebut nantinya akan menjadi bahan pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel.

Menurut Habib Hamid, langkah tersebut penting agar alokasi anggaran dapat diarahkan kepada program yang memiliki dampak nyata, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Kami ingin memastikan program-program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat dan mendukung program prioritas Gubernur Kalsel dapat berjalan optimal. Karena itu, kami meminta data dan kebutuhan yang terukur untuk menjadi bahan perjuangan bersama dalam pembahasan anggaran,” katanya.

Selain aspek penganggaran, Komisi I juga menyoroti peran strategis Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, termasuk penyelesaian berbagai urusan administrasi kewilayahan yang mendukung pembangunan daerah.

Sementara bersama Disdukcapil Kalsel, Komisi I memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan, termasuk pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Program tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam transformasi pelayanan publik agar semakin cepat, efektif, dan mudah diakses masyarakat.

Komisi I berharap sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dapat memastikan setiap program yang disusun tetap berjalan optimal, meskipun daerah menghadapi tantangan dalam pengelolaan anggaran akibat kebijakan efisiensi. (sar/ali/jp).

BANJARMASIN- Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong peningkatan target pendapatan daerah dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dari pagu awal Rp7,6 triliun menjadi Rp8 triliun. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas ruang fiskal pemerintah daerah di tengah adanya efisiensi anggaran sejumlah Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD).

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, H Suripno Sumas usai memimpin rapat kerja bersama mitra kerja Komisi II terkait pembahasan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Komisi II, Gedung A Lantai 4 DPRD Provinsi Kalsel, Banjarmasin, Senin (27/7/2026).

"Pada intinya kami ingin mengevaluasi anggaran yang diusulkan untuk kegiatan APBD Tahun 2027,” ujar H Suripno.

Menurutnya, evaluasi dilakukan menyusul adanya keluhan dari sejumlah SKPD mitra Komisi II terkait penurunan alokasi anggaran belanja maupun pembangunan akibat penyesuaian pagu awal APBD 2027 yang ditetapkan sebesar Rp7,6 triliun lebih.

Menyikapi kondisi tersebut, tiga anggota Komisi II yang tergabung dalam Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalsel melakukan penyisiran terhadap sejumlah pos pendapatan daerah yang masih berpotensi ditingkatkan. Hasilnya, disepakati adanya kenaikan target pendapatan daerah menjadi Rp8 triliun.

"Akhirnya kita sepakati anggaran pendapatan daerah untuk tahun 2027 bisa dinaikkan menjadi sebesar Rp8 triliun,” ungkapnya.

H Suripno berharap peningkatan target pendapatan tersebut mampu memberikan tambahan ruang anggaran bagi SKPD untuk mempertahankan program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat. Menurutnya, penguatan kapasitas fiskal daerah penting agar pembangunan tetap berjalan sesuai visi dan misi Gubernur Kalimantan Selatan serta arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam rapat tersebut, sejumlah mitra kerja Komisi II juga menyampaikan kondisi efisiensi anggaran pada Renja Tahun 2027.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan, Ramaddin, menyampaikan bahwa pagu Renja 2027 pada instansinya mengalami penurunan dibandingkan Tahun Anggaran 2026.

Hal serupa disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, Endri. Ia menjelaskan, efisiensi anggaran menyebabkan sejumlah program kegiatan harus dilakukan penyesuaian.

Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan, H Riandy Hidayat, menyebutkan pagu anggaran instansinya pada 2027 turun sekitar 9 persen. Jika pada 2026 anggaran mencapai Rp7,8 miliar lebih, maka pada 2027 menjadi sekitar Rp7,1 miliar lebih.

Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berharap peningkatan target pendapatan APBD 2027 menjadi Rp8 triliun dapat menjadi solusi untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih kuat dan berkelanjutan. (sar/ali/jp). 

MARABAHAN- Bupati Barito Kuala (Batola), H Bahrul Ilmi melantik Pengurus Forum Anak Daerah (FAD) Kabupaten Barito Kuala periode 2026-2028 di Aula Selidah Kantor Bupati Batola, Senin (27/7/2026). Pelantikan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat peran anak sebagai agen perubahan menuju terwujudnya Kabupaten Barito Kuala sebagai daerah layak anak.

Kegiatan yang digelar melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) Kabupaten Barito Kuala itu dihadiri jajaran Forkopimda/perwakilan daerah, Sekretaris Daerah Batola beserta istri selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP), Ketua TP PKK Batola, organisasi wanita, jajaran Dinas PPKBP3A, pimpinan instansi vertikal, pimpinan Bank Kalsel Cabang Marabahan, serta pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Batola.

Dalam sambutannya Bupati H Bahrul Ilmi, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada pengurus FAD yang telah dikukuhkan. Ia menegaskan, bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk kepercayaan pemerintah daerah kepada anak-anak Batola untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan.

"Pelantikan ini menjadi kehormatan sekaligus amanah besar bagi kalian sebagai wakil dari seluruh anak-anak di daerah ini. Jadilah agen perubahan, teladan, dan motivator bagi anak-anak lainnya,” ujar H Bahrul Ilmi.

Menurutnya, Forum Anak Daerah memiliki peran penting sebagai wadah penyampaian aspirasi anak agar suara, kebutuhan, dan berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat tersampaikan secara efektif kepada pemerintah daerah.

Bupati juga menekankan pentingnya peran FAD sebagai 2P, yakni Pelopor dan Pelapor. Sebagai pelopor, anggota FAD diharapkan mampu menginisiasi berbagai kegiatan positif, membangun kebiasaan hidup sehat, serta menggunakan teknologi secara bijak. Sementara sebagai pelapor, mereka harus berani menyuarakan dan melaporkan apabila menemukan kasus kekerasan, perundungan, pelanggaran hak anak, maupun tindakan diskriminasi.

"Anak-anak harus menjadi bagian dari solusi. Berani menyampaikan hal yang benar dan ikut menjaga lingkungan agar tetap aman serta ramah bagi semua anak,” tegasnya.

Pemkab Barito Kuala, ujar H Bahrul Ilmi, berkomitmen untuk terus memperkuat berbagai program menuju Kabupaten Layak Anak melalui kolaborasi bersama seluruh pihak, termasuk Forum Anak Daerah. Dukungan terhadap kreativitas dan program kerja FAD diharapkan mampu mencetak generasi muda yang berkarakter, unggul, dan berdaya saing.

"Pemerintah daerah akan terus mendukung program dan kreativitas positif Forum Anak Daerah Kabupaten Barito Kuala demi mewujudkan generasi emas yang berkualitas,” tambah Bupati.

Rangkaian pelantikan ditutup dengan pemberian ucapan selamat dari Bupati Barito Kuala bersama para tamu undangan kepada pengurus FAD periode 2026-2028. (rnld/ali/jp). 

MARABAHAN- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) memperingati Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 Tahun 2026 dengan meneguhkan komitmen perlindungan dan pemenuhan hak anak. Upacara peringatan yang digelar di halaman Kantor Bupati Barito Kuala, Senin (27/7/2026), dan dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Batola, H Zulkipli Yadi Noor.

Upacara tersebut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala, jajaran kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Batola.

Dalam amanatnya, Sekda Zulkipli membacakan pidato Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifatul Choiri Fauzi. Dalam pesan tersebut disampaikan bahwa peringatan HAN menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian seluruh elemen bangsa dalam memenuhi hak anak serta memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak Indonesia.

"Selamat Hari Anak kepada seluruh anak-anak Indonesia. Semoga anak-anak di seluruh pelosok tanah air dapat merayakan, merasakan, dan memeriahkan hari istimewa ini secara serentak dan langsung,” ujar Sekda.

HAN ke-42 tahun 2026 mengusung tema “Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan” dengan tagline “Sayang Anak Sayang Indonesia”. Tema tersebut menjadi pengingat bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama, baik keluarga, masyarakat, maupun pemerintah.

Melalui momentum HAN, pemerintah juga terus mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak (Gernas #RANA) serta kampanye BERLIAN (Bersama Lindungi Anak). Gerakan ini mengajak seluruh pihak menjadikan perlindungan anak sebagai budaya dalam kehidupan sehari-hari.

Anak-anak yang mengalami kekerasan atau merasa tidak aman juga diimbau untuk berani menyampaikan keluhan dan memanfaatkan layanan pengaduan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129.

Suasana peringatan HAN di Batola berlangsung penuh haru setelah penyampaian amanat Menteri PPPA. Sekda H Zulkipli Yadi Noor memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan pamit kepada jajaran ASN Pemkab Batola seiring memasuki masa purna tugas pada 1 Agustus 2026.

H Zulkipli mengakhiri pengabdiannya sebagai ASN setelah menjalani masa kerja selama 35 tahun 7 bulan. Momen tersebut menjadi bagian emosional dalam rangkaian peringatan HAN tahun ini.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Suara Anak Barito Kuala oleh perwakilan siswa-siswi sekolah serta pembacaan doa yang dipimpin Kabag Kesra.

Peringatan HAN ke-42 di Kabupaten Barito Kuala ditutup dengan foto bersama Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan jajaran kepala SKPD, sekaligus menjadi momen penghormatan atas dedikasi panjang Sekda H Zulkipli Yadi Noor selama mengabdi bagi daerah. (dsk/ali/jp). 

TAMIANG LAYANG- Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur, Nursulistio, berharap Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Barito Timur mampu menjadi organisasi yang memperkuat pelestarian adat dan budaya Dayak sekaligus bersinergi dengan pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah.

Harapan tersebut disampaikan Nursulistio usai menghadiri Pengukuhan Pengurus Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Timur Masa Bakti 2026–2031 serta pelantikan pengurus DAD tingkat kecamatan di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Mantawara, Tamiang Layang, Senin (27/7/2026).

Kegiatan itu turut dihadiri jajaran DAD Provinsi Kalimantan Tengah, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Wakil Bupati Barito Timur, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pengurus Batamad, Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, pihak swasta, perbankan, damang kepala adat, mantir adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Nursulistio menyampaikan ucapan selamat kepada Hengky A. Garu beserta jajaran yang dikukuhkan sebagai pengurus DAD Kabupaten Barito Timur. Ia juga mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus DAD tingkat kecamatan yang dilantik.

"Kami mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Hengky A. Garu beserta seluruh jajaran pengurus Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Timur dan pengurus DAD tingkat kecamatan. Semoga dapat menjalankan amanah dengan baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Menurut Nursulistio, DAD memiliki peran penting sebagai wadah yang mampu mempererat persaudaraan, memperkuat silaturahmi, sekaligus mendekatkan organisasi kepada masyarakat melalui berbagai program kerja.

Ia menilai keberadaan DAD juga menjadi garda terdepan dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat, budaya, serta kearifan lokal masyarakat Dayak di Kabupaten Barito Timur.

"Melalui organisasi ini, kami berharap nilai-nilai falsafah dan adat Dayak tetap terjaga, terpelihara, dan diwariskan kepada generasi berikutnya," katanya.

Lebih lanjut, Nursulistio berharap kepengurusan DAD periode 2026–2031 mampu membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga negara, maupun organisasi kemasyarakatan untuk menghadirkan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, sinergi tersebut penting agar DAD tidak hanya berperan dalam pelestarian adat dan budaya, tetapi juga dapat berkontribusi dalam mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Timur.

"Dengan kebersamaan dan kolaborasi yang baik, saya yakin DAD dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga adat istiadat sekaligus berkontribusi bagi kemajuan Kabupaten Barito Timur," pungkasnya. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tamiang Layang menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa paket sembako kepada masyarakat sekitar dan keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Senin (27/7/2026). Kegiatan ini merupakan implementasi 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Tahun 2026 sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus penguatan peran pemasyarakatan di tengah masyarakat.

Kegiatan dilaksanakan oleh jajaran Rutan Kelas IIB Tamiang Layang dengan melibatkan Kepala Pelayanan Tahanan, Kepala Subseksi Pengelolaan, pejabat fungsional umum (JFU), pejabat fungsional tertentu (JFT), serta seluruh staf. Masyarakat dan keluarga WBP menjadi penerima manfaat dalam penyaluran bantuan tersebut.

Sebelum penyaluran, petugas melakukan persiapan di Aula Rutan Kelas IIB Tamiang Layang. Selanjutnya, paket sembako disalurkan secara langsung dengan mendatangi rumah penerima manfaat guna memastikan bantuan diterima secara tepat sasaran.

Proses penyaluran berlangsung tertib, aman, dan lancar dengan mengedepankan pelayanan yang humanis, profesional, serta sesuai standar operasional prosedur (SOP). Kolaborasi antara petugas dan masyarakat turut mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Kepala Rutan Kelas IIB Tamiang Layang, Agung Novarianto, mengatakan penyaluran bantuan sosial merupakan komitmen nyata pemasyarakatan untuk terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Melalui kegiatan bantuan sosial ini, kami berharap dapat membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan sekaligus mempererat hubungan baik antara pemasyarakatan dengan masyarakat. Semoga semangat kepedulian dan kebersamaan ini terus terjaga sebagai bagian dari pelaksanaan 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026," ujar Agung.

Melalui kegiatan ini, Rutan Kelas IIB Tamiang Layang menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan di dalam rutan, tetapi juga berkontribusi dalam kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. (zi/jp).