Kapolres Batola, AKBP Susilawati, menyampaikan capaian tersebut dalam konferensi pers di Mapolres Batola, Kamis (5/11/2026). Kegiatan itu turut dihadiri Wakapolres Kompol Yuda Kumoro Pardede beserta jajaran.

Sebanyak 21 perkara yang diungkap mencakup beragam tindak pidana, mulai dari pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pencurian, pengeroyokan, penipuan dan penggelapan, penganiayaan, hingga tindak kekerasan.

Polisi juga mengungkap kasus pornografi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pencabulan, kepemilikan senjata tajam, serta perkara yang mengakibatkan seorang anak meninggal dunia.

Di sektor perjudian, Polres Batola mengungkap empat perkara, terdiri atas tiga kasus judi online dan satu kasus perjudian konvensional.

Selain itu, terdapat dua perkara terkait minyak dan gas bumi (migas). Sementara itu, satu perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilimpahkan penanganannya ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan.

Kapolres menjelaskan, dari total 21 perkara tersebut, sebanyak 14 perkara masih dalam proses penyidikan. Lima perkara telah memasuki tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum, satu perkara dilimpahkan ke Polda Kalsel, dan satu perkara lainnya masih berstatus P19.

AKBP Susilawati menegaskan, Polres Batola akan terus meningkatkan upaya penegakan hukum sekaligus memperkuat langkah pencegahan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ia secara khusus mengingatkan masyarakat agar menjauhi praktik perjudian, terutama judi online, karena berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap kehidupan sosial dan kondisi ekonomi keluarga.

Masyarakat juga diimbau segera melaporkan kepada kepolisian apabila mengetahui adanya tindak pidana atau aktivitas mencurigakan yang berpotensi mengganggu keamanan lingkungan.

"Kami akan terus meningkatkan patroli, penyelidikan, penyidikan, penindakan terhadap pelaku kejahatan, serta memperkuat sinergi dengan seluruh elemen masyarakat,” tegasnya. (lim/jp). 

Pembentukan sekaligus pelatihan Satgas Relawan tersebut dilaksanakan di Aula Mathilda Batlayeri Polresta Banjarmasin, Kamis (5/11/2026) pagi, dipimpin langsung Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Riza Muttaqin. 

Dalam arahannya, Kapolresta menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi salah satu kunci penting dalam mendeteksi sejak dini serta mencegah peredaran gelap narkotika hingga ke lingkungan permukiman warga.

Menurutnya, upaya pemberantasan narkoba tidak bisa hanya dibebankan kepada kepolisian. Diperlukan kepedulian, keberanian, dan sinergi seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terbebas dari bahaya narkotika.

"Melalui pembentukan dan pelatihan Satgas Relawan Kampung Bersinar ini, kita ingin membangun kesadaran kolektif dari masyarakat. Penanggulangan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan pihak kepolisian saja, tetapi butuh sinergi dan kepedulian nyata dari warga di setiap kampung," ujar Kombes Pol Riza Muttaqin.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan sejumlah materi, mulai dari pemahaman hukum terkait narkotika, deteksi dini penyalahgunaan narkoba, hingga langkah-langkah persuasif yang dapat dilakukan relawan ketika menemukan potensi kerawanan di lingkungan masing-masing.

Para peserta terlihat antusias mengikuti pelatihan dan menyatakan kesiapan untuk berperan aktif menjaga lingkungan tempat tinggal masing-masing dari ancaman penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

Melalui pembentukan Satgas Relawan Kampung Bersinar ini, Polresta Banjarmasin berharap masyarakat dapat menjadi mitra kepolisian dalam mempersempit ruang gerak peredaran narkoba.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan sosial masyarakat demi mewujudkan Kota Banjarmasin yang aman, damai, kondusif, serta bersih dari narkoba. (fah/jp). 

Kegiatan yang mengusung tema “Kader Posyandu Hebat, Terampil, dan Bersemangat Menuju Hulu Sungai Selatan Sehat dan Maju” itu dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten HSS, Ir. H Yustan Azidin, S.T., M.T., mewakili Bupati HSS, di Kantor Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) HSS, Kamis (5/11/2026).

Turut hadir Ketua TP Posyandu Kabupaten HSS, Hj Mustaidah Syafrudin Noor, Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga TP PKK HSS, Hj Misnawati Suriani, staf ahli bupati, para asisten Sekretariat Daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta camat se-Kabupaten HSS.

Dalam sambutan Bupati HSS yang dibacakan Sekda, ditegaskan bahwa kader Posyandu memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Sebagai tenaga yang berinteraksi langsung dengan warga, kader tidak hanya membantu pelayanan kesehatan dasar, tetapi juga berperan dalam memberikan edukasi, memantau tumbuh kembang anak, serta mendorong penerapan perilaku hidup bersih dan sehat.

"Keberhasilan pelayanan kesehatan tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan dukungan dan keterlibatan kita bersama,” ujar Sekda.

Melalui jambore tersebut, para kader diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan motivasi dalam menjalankan tugas. Kegiatan ini juga menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi, memperkuat koordinasi, serta bertukar pengalaman dan praktik baik dalam penyelenggaraan pelayanan Posyandu.

Sekda HSS juga berharap kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi ajang pertemuan, tetapi mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan HSS, Hanti Wahyuningsih, dalam laporannya menjelaskan bahwa jambore dirancang sebagai sarana pembinaan, pengembangan kreativitas, dan peningkatan kapasitas kader. Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi pemerintah daerah atas dedikasi kader Posyandu dalam membantu pelayanan kesehatan masyarakat.

Peserta terdiri atas perwakilan kader Posyandu dari 11 kecamatan, Tim Pembina Posyandu Kabupaten, TP PKK Kabupaten, camat, Ketua Tim Pembina Posyandu kecamatan, serta kepala puskesmas.

Pemerintah Kabupaten HSS berharap melalui kegiatan ini para kader Posyandu semakin profesional, terampil, dan bersemangat dalam menjalankan tugas. Dengan kapasitas kader yang semakin baik, pelayanan kesehatan berbasis masyarakat diharapkan semakin optimal dalam mendukung terwujudnya masyarakat Hulu Sungai Selatan yang sehat dan sejahtera. (ari/jp). 

Penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati HSS, H Syafrudin Noor, S.E., S.Sos., didampingi Wakil Bupati HSS, H Suriani, S.Sos., M.AP., di Pendopo Bupati HSS, Kamis (5/11/2026).

Program penghargaan ini menjadi bentuk komitmen Pemkab HSS dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan. Selain memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang telah menorehkan prestasi akademik, program ini juga diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus meningkatkan kemampuan dan meraih prestasi lebih tinggi.

Dari 210 mahasiswa penerima penghargaan, empat orang di antaranya menerima penyerahan secara simbolis sebagai perwakilan mahasiswa dengan capaian akademik membanggakan. Mereka adalah:

Afra Nur Nazlaa, mahasiswa Program Diploma III Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,86.

Novanda Fara Syifa, mahasiswa Program Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, dengan IPK 3,96.

Muhammad Rizqi Maulidi, mahasiswa Program Sarjana Fakultas Syariah Universitas Al Ahgaff, Yaman, dengan IPK 4,00.

Zalfa Alya Anshari, mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Kesehatan, Magister Ilmu Gizi, Universitas Brawijaya Malang, dengan IPK 3,82.

Kegiatan tersebut turut dihadiri para Asisten dan Staf Ahli Bupati, kepala perangkat daerah dan kepala bagian di lingkungan Pemkab HSS, para pimpinan perguruan tinggi, Ketua Baznas Kabupaten HSS, pimpinan Bank Kalsel Cabang Kandangan dan Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan, serta sejumlah undangan lainnya.

Melalui program ini, Pemkab HSS berharap penghargaan yang diberikan tidak hanya menjadi bentuk pengakuan atas prestasi yang telah diraih, tetapi juga mendorong para mahasiswa untuk terus berprestasi dan mengembangkan potensi diri.

Para penerima penghargaan diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu dan kompetensi yang diperoleh untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat serta mendukung pembangunan dan kemajuan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (ari/jp). 

Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi lokasi kecelakaan sekaligus memantau perkembangan penanganan pascakejadian helikopter yang mengalami kecelakaan saat menjalankan misi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Kabupaten Seruyan.

Helikopter Mi-17V5 tersebut jatuh di kawasan perairan pesisir Desa Sungai Perlu. Kehadiran kedua pimpinan TNI-Polri di lokasi menjadi bentuk perhatian terhadap proses penanganan insiden yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka tersebut.

Dalam penanganan kecelakaan, personel TNI-Polri bersama Basarnas dan instansi terkait terus melakukan koordinasi dan bekerja sama dalam mendukung proses evakuasi serta langkah-langkah penanganan di lapangan.

Kasi Humas Polres Seruyan, AIPDA Ronny, mengatakan peninjauan tersebut merupakan bentuk perhatian pimpinan terhadap penanganan kecelakaan helikopter sekaligus memastikan koordinasi lintas instansi berjalan dengan baik.

"Peninjauan ini menjadi bagian dari perhatian pimpinan terhadap proses penanganan kecelakaan helikopter. Kami dari Polres Seruyan terus mendukung koordinasi bersama TNI, Basarnas, dan unsur terkait agar seluruh proses penanganan berjalan dengan baik. Kami juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga kru yang gugur,” ujar AIPDA Ronny.

Peristiwa tersebut menjadi duka mendalam bagi keluarga korban dan seluruh pihak yang terlibat dalam misi pemadaman Karhutla. Dedikasi para kru dalam menjalankan tugas menjadi pengingat besarnya risiko yang dihadapi personel dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Sinergi TNI-Polri, Basarnas, dan instansi terkait diharapkan terus terjaga guna memastikan seluruh proses penanganan pascakecelakaan berjalan optimal serta memberikan penghormatan kepada para kru yang telah gugur dalam menjalankan tugas. (gan/jp). 

Kunjungan tersebut turut didampingi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Seruyan sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap para korban yang mengalami musibah saat menjalankan tugas pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Helikopter Mi-17V5 tersebut mengalami kecelakaan saat melaksanakan misi pemadaman Karhutla di wilayah Kabupaten Seruyan. Pesawat jatuh di kawasan perairan dekat pantai, tepatnya di sekitar Desa Sungai Perlu, Kecamatan Seruyan Hilir.

Dalam insiden tersebut, helikopter diketahui mengangkut delapan orang kru. Tiga kru dinyatakan meninggal dunia, empat orang mengalami luka-luka dan harus mendapatkan penanganan medis, sementara satu kru lainnya dilaporkan tidak mengalami luka serius.

Pasca kejadian, proses evakuasi korban dilakukan melalui jalur udara dan darat dengan melibatkan personel TNI-Polri, Basarnas, serta unsur terkait lainnya. Sinergi lintas instansi tersebut dilakukan untuk mempercepat proses penyelamatan, evakuasi, dan penanganan para korban.

Kehadiran Kapolda Kalteng, Gubernur, dan Pangdam di rumah sakit tidak hanya untuk memastikan kondisi para korban, tetapi juga menjadi wujud dukungan moril kepada para kru yang tengah menjalani perawatan akibat kecelakaan saat menjalankan tugas negara.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Seruyan, AIPDA Ronny, mewakili keluarga besar Polres Seruyan, menyampaikan belasungkawa mendalam atas gugurnya tiga kru dalam insiden tersebut. Ia juga mendoakan agar para korban yang masih menjalani perawatan segera diberikan kesembuhan.

"Atas nama keluarga besar Polres Seruyan, kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugurnya tiga kru dalam musibah ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Kami juga mendoakan semua kru yang sedang menjalani perawatan segera diberikan kesembuhan,” ujar AIPDA Ronny.

Peristiwa tragis ini menjadi duka mendalam bagi keluarga korban dan seluruh pihak yang terlibat dalam misi penanggulangan Karhutla. Pengorbanan para kru menjadi pengingat bahwa tugas pemadaman kebakaran hutan dan lahan memiliki risiko besar serta membutuhkan dedikasi dan keberanian dari setiap personel yang bertugas. (gan/jp). 

Pelatihan tersebut dibuka oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur, H Bunyamin, yang diwakili Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar (PPSD), Erik Bimantara.

Plt. Kadis Pendidikan Barito Timur, H Bunyamin dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kabid PPSD, Erik Bimantara, menegaskan bahwa perkembangan teknologi informasi harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan guru dalam memanfaatkan perangkat dan aplikasi digital untuk menunjang proses pembelajaran.

Menurutnya, transformasi teknologi di sektor pendidikan menjadi peluang bagi para pendidik untuk menghadirkan metode pembelajaran yang lebih inovatif, interaktif, dan menarik bagi peserta didik.

Terlebih, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah memberikan dukungan kepada satuan pendidikan melalui bantuan Papan Interaktif Digital (PID) sebagai bagian dari upaya mempercepat pemanfaatan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar.

"Para pendidik atau guru sangat ditekankan untuk mempelajari dan menggunakan berbagai aplikasi yang berkaitan dengan pendidikan sebagai alat pendukung proses belajar mengajar," ujar Erik Bimantara.

Ia menjelaskan, pemanfaatan aplikasi pendidikan dapat membantu guru mengembangkan metode pembelajaran yang lebih kreatif. Selain membuat suasana kelas lebih menarik secara visual, penggunaan teknologi juga diharapkan mampu meningkatkan keaktifan dan antusiasme siswa dalam memahami materi pelajaran.

Sejumlah aplikasi yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran di antaranya Google Keep, Merdeka Belajar, Canva, dan Google Classroom. Berbagai aplikasi tersebut menyediakan fitur yang dapat mendukung penyampaian materi, presentasi interaktif, serta pengelolaan kegiatan belajar mengajar secara lebih efektif dan efisien.

Melalui pelatihan ini, para guru diharapkan mampu mempersiapkan diri dalam menguasai berbagai aplikasi pendidikan. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi tidak hanya mempermudah pekerjaan guru, tetapi juga meningkatkan kualitas interaksi antara pendidik dan peserta didik.

Sebelumnya, Kabid PPSD Disdik Barito Timur, Erik Bimantara melalui Kasi Kurikulum dan Peserta Didik SD Disdik Barito Timur, Justinus Purba dalam laporannya menjelaskan bahwa pelatihan ini memiliki empat sasaran utama, yakni meningkatkan keterampilan digital guru agar mampu menciptakan pembelajaran yang efektif dan menarik, memperkuat kompetensi serta literasi digital pendidik, memberikan pemahaman tentang penggunaan media digital secara bijak, positif, dan bertanggung jawab, serta meningkatkan efisiensi kerja guru melalui pemanfaatan kemajuan teknologi.

Melalui kegiatan tersebut, Purba berharap para guru sekolah dasar semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu mengintegrasikan berbagai aplikasi digital ke dalam proses pembelajaran.

"Penguasaan teknologi oleh tenaga pendidik diharapkan dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam menciptakan pembelajaran yang lebih berkualitas, relevan dengan perkembangan zaman, serta berorientasi pada kebutuhan peserta didik," tandasnya. (zi/jp). 

Upaya tersebut dilakukan Kapolsek Dusun Timur, IPTU Saiful Fazriannor, didampingi anggota dengan mendatangi Kantor PT Multi Perkasa Lestari (MPL) di Desa Dorong, Kamis (5/11/2026). Koordinasi ini bertujuan mengetahui ketersediaan peluang kerja sekaligus membangun komunikasi dengan pihak perusahaan agar informasi lowongan pekerjaan dapat diteruskan kepada masyarakat.

Kapolsek Dusun Timur, IPTU Saiful Fazriannor, mengatakan kepolisian memiliki kepedulian terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk masalah pengangguran. Karena itu, Polri berupaya hadir tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui kegiatan sosial yang dapat memberikan manfaat langsung bagi warga.

"Jika ada informasi terkait lowongan pekerjaan, nanti akan kita sampaikan ke masyarakat melalui para Bhabinkamtibmas," ujar IPTU Saiful.

Menurutnya, peran Bhabinkamtibmas sangat penting dalam menjembatani komunikasi antara kepolisian dan masyarakat. Melalui jaringan Bhabinkamtibmas di desa binaan, informasi mengenai peluang kerja yang diperoleh dari perusahaan nantinya dapat disampaikan kepada warga, khususnya mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan.

Langkah ini merupakan wujud implementasi program Polri Peduli Pengangguran, sekaligus bukti kepedulian Polsek Dusun Timur terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. 

Melalui sinergi dengan pihak perusahaan, Polri berharap dapat membantu memperluas akses informasi pekerjaan sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. (zi/jp). 

Kehadiran Bupati bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Seruyan tersebut merupakan bentuk penghormatan dan ungkapan belasungkawa atas gugurnya para prajurit yang mengalami kecelakaan saat menjalankan misi kemanusiaan dalam operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kabupaten Seruyan.

Prosesi pelepasan dua jenazah berlangsung khidmat melalui upacara militer yang dipimpin Pangdam XXII/Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin. Setelah upacara, kedua jenazah diberangkatkan menuju Semarang menggunakan pesawat Cassa 212 milik TNI AD.

Upacara tersebut turut dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah, H Agustiar Sabran, Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Iwan Kurniawan, Kapolres Seruyan, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dua prajurit yang telah ditemukan dan dipulangkan masing-masing adalah Lettu CPN Nurhafiz Akbar Rizki Hartio dan Mayor CPN Dudi Firmansyah. Keduanya merupakan awak helikopter MI-17V5 milik Penerbangan TNI Angkatan Darat (Penerbad) yang mengalami kecelakaan saat mendukung operasi penanggulangan karhutla di Seruyan.

Pangdam XXII/Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin menjelaskan, pemulangan kedua jenazah dilakukan sesuai permintaan keluarga masing-masing.

Lettu CPN Nurhafiz Akbar Rizki Hartio akan dimakamkan di Semarang. Sementara itu, Mayor CPN Dudi Firmansyah diberangkatkan ke Bandung untuk disemayamkan dan dimakamkan di kota tempat keluarganya tinggal.

"Yang satu dibawa ke Semarang. Kemudian satu lagi, Mayor, dibawa ke Bandung untuk disemayamkan di sana karena keluarganya berada di Bandung. Semua sesuai permintaan keluarga," ungkap Zainul.

Di tengah prosesi pelepasan tersebut, upaya pencarian terhadap satu awak helikopter lainnya masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Korban diperkirakan masih berada di dalam badan helikopter MI-17V5 yang tenggelam di perairan lokasi kecelakaan.

Tim gabungan terus melakukan pencarian dan evakuasi guna menemukan korban yang masih belum ditemukan. Hingga prosesi pelepasan berlangsung, satu awak helikopter tersebut masih dalam pencarian.

Kecelakaan ini menyisakan duka mendalam bagi keluarga besar TNI, khususnya satuan Penerbad, serta masyarakat Kabupaten Seruyan. Dua jenazah telah dipulangkan untuk diserahkan kepada keluarga, sementara pencarian terhadap satu awak lainnya masih menjadi prioritas tim gabungan.

Kehadiran Bupati Seruyan bersama jajaran pemerintah daerah dalam prosesi tersebut menjadi wujud penghormatan dan apresiasi atas pengabdian para prajurit yang gugur ketika menjalankan tugas kemanusiaan dalam penanggulangan karhutla di wilayah Kabupaten Seruyan. (gan/jp). 

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Desa Murutuwu, Damang Paju Epat, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Murutuwu, sekretaris desa, serta para ketua RT setempat.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolsek Dusun Timur bersama personel Polsek Dusun Timur membangun komunikasi dan mempererat silaturahmi dengan unsur pemerintahan desa serta tokoh masyarakat.

Selain itu, kegiatan juga diisi dengan dialog dan tanya jawab guna memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan, masukan, maupun permasalahan yang berkaitan dengan situasi keamanan dan ketertiban di lingkungan desa.

Kapolsek Dusun Timur, IPTU Saiful Fazrianoor, S.H., menyampaikan pesan-pesan kamtibmas sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjalin komunikasi dan bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Desa Murutuwu.

Melalui kegiatan silaturahmi tersebut, ia berharap hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat semakin erat, sehingga berbagai potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi sejak dini.

Kegiatan ini juga menjadi salah satu upaya Polsek Dusun Timur dalam mewujudkan situasi kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif, khususnya di wilayah hukum Polsek Dusun Timur. (zi/jp). 

Briefing kali ini menitikberatkan pada pemahaman dan implementasi bagan organisasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, fungsi, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme koordinasi di lingkungan kantor.

Dalam arahannya, H Ahmad Fauzi menegaskan, bahwa bagan organisasi bukan sekadar gambaran susunan jabatan dan personel, melainkan pedoman kerja yang menunjukkan kedudukan, pembagian tugas, hubungan koordinasi, hingga alur pertanggungjawaban setiap unsur organisasi.

Karena itu, seluruh pegawai diminta memahami struktur organisasi dan menjadikannya sebagai acuan dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Ia juga menjelaskan, makna garis vertikal yang tidak terputus dalam bagan organisasi. Garis tersebut menggambarkan hierarki kepemimpinan dan kesatuan komando yang menjadi dasar pelaksanaan tugas serta koordinasi di lingkungan satuan kerja. Setiap unsur organisasi memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alur koordinasi yang bermuara kepada Kepala Kantor selaku pimpinan.

"Semua pekerjaan harus berjalan sesuai dengan struktur organisasi dan alur koordinasi yang telah ditetapkan. Seluruh pegawai harus memahami bahwa setiap pelaksanaan tugas dan fungsi harus diketahui oleh Kepala Kantor, terlebih pekerjaan yang memerlukan arahan, keputusan, maupun tindak lanjut. Jangan sampai ada pekerjaan yang berjalan tanpa sepengetahuan pimpinan,” tegas H Ahmad Fauzi.

Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya pemahaman setiap pegawai terhadap kedudukan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing sesuai pembagian fungsi dalam organisasi. Kejelasan pembagian tugas dan koordinasi diperlukan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan, kesalahan komunikasi, serta terputusnya informasi dalam penyelesaian pekerjaan.

Menurutnya, koordinasi yang baik bukan berarti mengabaikan tanggung jawab individu, melainkan memastikan setiap pekerjaan terlaksana secara terarah, saling terhubung, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme organisasi.

Melalui briefing tersebut, H Ahmad Fauzi berharap seluruh pegawai Kankemenhaj Barito Timur semakin memahami dan menerapkan struktur organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Pemahaman tersebut diharapkan dapat memperkuat kedisiplinan, soliditas, dan sinergi internal serta mendorong terciptanya tata kelola kerja yang tertib, efektif, dan profesional.

Dengan kesamaan pemahaman mengenai struktur dan alur koordinasi, Kankemenhaj Barito Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja kelembagaan serta mengoptimalkan kualitas pelayanan haji dan umrah kepada masyarakat. (zi/jp). 

Penegasan itu disampaikan H Agustiar Sabran usai melepas pemulangan dua jenazah kru helikopter melalui Bandara Kapten Mulyono Kuala Pembuang, masing-masing menuju Semarang dan Bandung, Kamis (5/11/2026). 

Menurut H Agustiar, luasnya wilayah Kalimantan Tengah membutuhkan dukungan sarana transportasi udara yang memadai. Karena itu, pemerintah perlu memikirkan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas bandara, termasuk kemungkinan memperpanjang landasan pacu (runway) agar dapat melayani pesawat dengan kapasitas lebih besar.

"Kita harus mengantisipasi ke depan agar kejadian seperti ini tidak terulang. Salah satunya dengan mempersiapkan infrastruktur penerbangan yang lebih memadai, termasuk kemungkinan memperpanjang runway agar pesawat yang lebih besar bisa beroperasi," tegas H Agustiar.

Ia mengatakan, pengembangan infrastruktur penerbangan tidak hanya berorientasi pada peningkatan konektivitas antardaerah, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan penanganan keadaan darurat, termasuk bencana alam dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

H Agustiar juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah pusat dalam merealisasikan rencana tersebut. Terlebih, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, diperlukan sinergi dan kolaborasi pembiayaan agar pengembangan infrastruktur dapat berjalan secara bertahap.

Sementara itu, Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Seruyan bersama masyarakat turut berduka cita atas insiden jatuhnya helikopter tersebut.

Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Seruyan, ia menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban yang meninggal dunia serta berharap korban yang selamat segera pulih.

Terkait penanganan di lapangan, Bupati Wanda menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten telah mengerahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), peralatan pendukung, serta melibatkan masyarakat melalui koordinasi camat untuk membantu proses evakuasi. Unsur TNI juga turut memberikan dukungan dalam penanganan tersebut.

Mengenai pengembangan Bandara Kuala Pembuang, Bupati mengungkapkan, bahwa pihaknya telah menyampaikan usulan strategis kepada pemerintah pusat. Menurutnya, Kuala Pembuang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pangkalan operasional helikopter dan pesawat pendukung Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), terutama saat musim kemarau panjang di wilayah Kalimantan Tengah.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk penambahan panjang landasan pacu sekitar 200 meter. Penambahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan bandara dalam melayani pesawat jenis ATR.

Namun, pengembangan tidak cukup hanya dengan memperpanjang runway. Diperlukan pula fasilitas pendukung lainnya, termasuk sarana pengisian bahan bakar pesawat, agar operasional penerbangan dapat berlangsung lebih optimal.

"Pengembangan bandara ini perlu dilakukan secara komprehensif. Jika diarahkan untuk mendukung mitigasi kebakaran hutan dan lahan, tentu harus melibatkan banyak pihak," ungkap Wanda.

Wanda menambahkan, peningkatan kapasitas Bandara Kuala Pembuang juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap pengembangan pariwisata dan sektor ekonomi lainnya. Dengan konektivitas udara yang semakin baik, diharapkan aktivitas investasi, mobilitas masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat.

Wanda juga menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintah pusat dalam mendorong pengembangan Bandara Kuala Pembuang sebagai salah satu infrastruktur strategis di wilayah tersebut. (gan/jp).

Pemberangkatan kedua jenazah diawali dengan upacara pelepasan di Bandara Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan. Upacara tersebut dipimpin Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin.

Prosesi pelepasan turut dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah, H Agustiar Sabran, Kapolda Kalteng, Irjen Pol Iwan Kurniawan, Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda, serta sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dua prajurit yang dipulangkan tersebut adalah Lettu CPN Nurhafiz Akbar Rizki Hartio dan Mayor CPN Dudi Firmansyah. Keduanya merupakan awak helikopter MI-17V5 yang mengalami kecelakaan saat mendukung operasi pemadaman karhutla di wilayah Kabupaten Seruyan.

Pangdam XXII/Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin, mengatakan pemulangan kedua jenazah dilakukan sesuai dengan permintaan keluarga masing-masing.

Jenazah Lettu CPN Nurhafiz Akbar Rizki Hartio akan dimakamkan di Semarang. Sementara itu, jenazah Mayor CPN Dudi Firmansyah akan dibawa ke Bandung untuk disemayamkan dan dimakamkan di kota tersebut, sesuai domisili keluarganya.

"Yang satu dibawa ke Semarang. Kemudian satu lagi, Mayor, dibawa ke Bandung untuk disemayamkan di sana karena keluarganya berada di Bandung. Semua sesuai permintaan keluarga," jelas Zainul.

Ia menambahkan, prosesi pemakaman kedua prajurit TNI tersebut direncanakan dihadiri pejabat tinggi TNI. Panglima TNI dijadwalkan bertindak sebagai inspektur upacara pemakaman di Bandung, sedangkan upacara pemakaman di Semarang akan dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad).

Di tengah proses pemulangan kedua jenazah, tim gabungan masih melanjutkan pencarian terhadap satu awak helikopter lainnya yang belum ditemukan.

Zainul menyampaikan, satu korban diperkirakan masih berada di dalam badan helikopter yang tenggelam di perairan lokasi kejadian.

"Yang satu lagi masih dalam proses pencarian. Mudah-mudahan hari ini bisa kita keluarkan dari heli yang berada di dalam air," ujarnya.

Usai melepas keberangkatan kedua jenazah di Bandara Kuala Pembuang, Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin bersama Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan kembali menuju lokasi jatuhnya helikopter.

Keduanya bertolak untuk memantau secara langsung perkembangan operasi pencarian dan evakuasi terhadap korban yang masih berlangsung. (gan/jp). 

Peristiwa tersebut mengakibatkan dua kru meninggal dunia, lima kru selamat dengan kondisi luka-luka, sementara satu kru lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan.

Panglima Kodam XXII/Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin, membenarkan insiden jatuhnya helikopter yang saat itu tengah melaksanakan operasi pengeboman air (water bombing) untuk penanganan karhutla.

"Pesawat penerbangan Mi-17 kita kebetulan bertugas untuk water bombing di daerah sekitar Tanjung Puting. Memang ada kejadian sekitar kurang lebih pukul 11.00 siang tadi," ujar Zainul saat memberikan keterangan kepada awak media di halaman RSUD Kuala Pembuang, Rabu malam. 

Menurut Zainul, helikopter tersebut mengangkut delapan orang kru. Dari jumlah tersebut, lima orang berhasil selamat dan telah dievakuasi ke RSUD Kuala Pembuang untuk mendapatkan penanganan medis.

Sementara itu, dua kru lainnya dinyatakan meninggal dunia. Adapun satu kru masih dalam pencarian dan diduga berada di dalam badan helikopter yang jatuh.

"Kemungkinan masih di dalam pesawat. Ini masih dalam pencarian. Mudah-mudahan bisa kita keluarkan dari pesawat malam ini," katanya.

Hingga Rabu malam, tim SAR gabungan bersama aparat keamanan dan unsur terkait masih melakukan operasi pencarian serta evakuasi di lokasi kejadian. Proses evakuasi menghadapi sejumlah kendala, termasuk keterbatasan jarak pandang akibat kondisi malam hari.

Pihak TNI bersama instansi terkait terus mengupayakan pencarian terhadap satu kru yang belum ditemukan serta memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan sesuai kondisi masing-masing.

Sementara itu, penyebab jatuhnya helikopter Mi-17 tersebut belum diketahui. Investigasi lebih lanjut akan dilakukan oleh pihak berwenang untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan.(gan/jp). 

Apresiasi tersebut disampaikan Staf Ahli Bupati Barito Timur, Drs. Osa Awatanu, M.Si., saat mewakili Bupati Barito Timur dalam Wisuda IX STT Permata Bangsa Barito Tahun Akademik 2026/2027 di Aula Hotel Ade, Kabupaten Barito Timur, Rabu (4/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 23 lulusan dari jenjang Sarjana Teologi (STh), Sarjana Pendidikan Agama Kristen (SPd), dan Magister Teologi (MTh) mengikuti prosesi wisuda.

Osa Awatanu menyampaikan, keberadaan STT Permata Bangsa Barito memberikan kontribusi nyata dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat, sekaligus mendukung upaya peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Barito Timur.

Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya membutuhkan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, karakter, serta integritas.

Ia berharap para lulusan tidak sekadar menjadikan gelar akademik sebagai pencapaian pribadi, tetapi mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan dalam kehidupan bermasyarakat. Para wisudawan diharapkan mengambil peran nyata sebagai tenaga pelayanan gereja, pendidik, maupun pelayan masyarakat yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitarnya.

Sementara itu, Ketua STT Permata Bangsa Barito, Dr. Samuel Simanjuntak, menegaskan komitmen kampus untuk terus berkontribusi dalam pengembangan pendidikan tinggi, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Barito Timur dan wilayah Kalimantan Tengah.

Didampingi Ketua Program Studi Magister Teologi Dr. Andriyas dan Ketua Program Studi Sarjana Teologi Dr. Hendrik Sianipar, Samuel menjelaskan, bahwa mahasiswa STT Permata Bangsa berasal dari berbagai wilayah di Kalimantan Tengah dengan latar belakang denominasi gereja yang beragam.

Untuk memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas, kampus juga menyelenggarakan perkuliahan secara daring. Sistem tersebut memungkinkan masyarakat, termasuk mereka yang telah bekerja, tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa harus meninggalkan pekerjaan.

Samuel menambahkan, lulusan STT Permata Bangsa Barito telah berkiprah di berbagai bidang, mulai dari pelayanan gereja, tenaga pendidik, hingga pengabdian di lingkungan pemerintahan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sebagai bagian dari pengembangan lembaga, pihak kampus juga merencanakan pembangunan asrama mahasiswa untuk memperluas kesempatan belajar bagi putra-putri dari wilayah pedalaman Kalimantan.

Saat ini, seluruh program studi yang diselenggarakan STT Permata Bangsa Barito telah terakreditasi. Hal tersebut menjadi bagian dari komitmen kampus dalam menjaga mutu pendidikan dan menghasilkan lulusan yang kompeten.

Keberadaan lembaga pendidikan tinggi seperti STT Permata Bangsa Barito diharapkan terus berkembang dan mengambil bagian dalam mencetak SDM unggul. Sinergi antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. (zi/jp). 

Pelantikan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi sekaligus memperkuat kinerja pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Barito Kuala.

Dua pejabat yang dilantik masing-masing adalah Ir. Saberi Thanoor, S.T., sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala, serta Mirwan Efendi Siregar, S.T., S.H., M.H., sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Dalam sambutannya Bupati H Bahrul Ilmi, menegaskan bahwa pengisian jabatan strategis merupakan bagian dari kebutuhan organisasi agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

Ia berharap pejabat yang baru dilantik mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjaga komitmen, serta mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas.

"Dengan jabatan yang baru ini, mudah-mudahan bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya demi amanat dan kepentingan masyarakat kita. Memang kita sekarang ingin semua ASN, pejabat, dan kepala dinas fokus pada tugas dan fungsinya, sehingga apa yang kita inginkan bisa berjalan dengan baik,” ujar H Bahrul Ilmi.

Bupati juga menekankan pentingnya profesionalisme dan kesungguhan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan tugas sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Menurutnya, fokus terhadap tugas pokok dan fungsi menjadi salah satu kunci agar program pemerintahan dapat terlaksana secara optimal.

Melalui pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berharap pejabat yang mendapat amanah baru dapat memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala Selamat Riyanto, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Barito Kuala Mety Monita, Kepala BKPP Kabupaten Barito Kuala, H Samson, serta sejumlah pejabat eselon II dan eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. (ali/jp). 

Dari total anggaran tersebut, Rp157 miliar direncanakan untuk pengembangan sarana dan prasarana serta pengadaan alat kesehatan RSUD Tamiang Layang. Sementara Rp44 miliar lainnya dialokasikan untuk revitalisasi puskesmas di wilayah Kabupaten Barito Timur.

Dalam audiensi tersebut, Bupati M. Yamin memaparkan sejumlah kebutuhan strategis untuk meningkatkan kapasitas dan mutu pelayanan kesehatan di daerah. Kebutuhan itu meliputi peningkatan kelas rumah sakit dan kapasitas tempat tidur, pemenuhan alat kesehatan berteknologi tinggi, penambahan dokter spesialis, serta pengembangan gedung layanan unggulan.

Layanan unggulan yang direncanakan mencakup penanganan penyakit jantung, stroke, dan kanker. Pengembangan tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan rujukan tanpa harus menjalani pengobatan ke luar daerah.

Bupati M. Yamin mengatakan, pengembangan RSUD Tamiang Layang merupakan prioritas Pemerintah Kabupaten Barito Timur sekaligus Program Unggulan Pertama dari 20 program unggulan kepala daerah.

"Pengembangan RSUD Tamiang Layang adalah prioritas utama kami. Kami ingin masyarakat Barito Timur mendapatkan layanan rujukan yang lengkap dan berkualitas di daerahnya sendiri. Ini merupakan wujud kehadiran negara sekaligus komitmen kami kepada masyarakat,” ujar M. Yamin.

Menanggapi pemaparan tersebut, Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan kesehatan. Menurut dia, penguatan rumah sakit daerah merupakan bagian penting dari transformasi sistem pelayanan rujukan nasional.

"Kepemimpinan daerah menjadi kunci dalam penguatan pelayanan kesehatan. Langkah yang dilakukan Bupati Barito Timur sejalan dengan kebijakan nasional untuk mendekatkan layanan rujukan berkualitas kepada masyarakat. Kami siap mendukung pengembangan RSUD Tamiang Layang,” kata Dante.

Kementerian Kesehatan juga akan mendorong pendampingan teknis melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah berpeluang memperoleh dukungan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) serta program pemenuhan sumber daya manusia kesehatan.

Dalam audiensi tersebut, Dante menjelaskan, bahwa pengembangan RSUD Tamiang Layang diarahkan pada rumah sakit yang saat ini telah beroperasi. Dengan demikian, dukungan anggaran tersebut bukan untuk membangun rumah sakit baru di lokasi berbeda, melainkan mengembangkan fasilitas yang sudah ada.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga kesinambungan pelayanan sekaligus mendukung pemenuhan aspek perizinan rumah sakit.

Arah dukungan itu sejalan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Nomor HK.02.02/D/1587/2026 tentang penetapan rumah sakit milik pemerintah daerah sebagai lokus penerima bantuan pemerintah Tahun Anggaran 2026 untuk pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan dalam rangka pengembangan layanan prioritas.

Sementara itu, revitalisasi puskesmas senilai Rp44 miliar diarahkan untuk meningkatkan standar fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan tingkat pertama. Penguatan puskesmas juga diharapkan dapat memperbaiki keterhubungan layanan kesehatan dasar dengan sistem rujukan di RSUD Tamiang Layang.

Untuk mendukung rencana pengembangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Timur menyatakan kesiapannya menyiapkan anggaran daerah, terutama untuk pemenuhan kebutuhan dokter spesialis dan fasilitas penunjang. Komitmen itu juga mencakup peningkatan insentif dokter spesialis serta perluasan lahan rumah sakit.

Bupati M. Yamin menyambut baik hasil audiensi dan mengapresiasi dukungan Kementerian Kesehatan terhadap pengembangan layanan kesehatan di Barito Timur.

"Alhamdulillah, audiensi kami diterima langsung oleh Bapak Wakil Menteri Kesehatan, Prof. Dante. Hasilnya sangat menggembirakan dan menjadi bukti komitmen bersama untuk menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Barito Timur,” ujarnya.

Dukungan anggaran dari Kementerian Kesehatan tersebut direncanakan mulai disalurkan secara bertahap pada Tahun Anggaran 2027. Pemerintah Kabupaten Barito Timur selanjutnya akan menyiapkan kebutuhan teknis dan administrasi agar program pengembangan rumah sakit serta revitalisasi puskesmas dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.

Audiensi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur, dr. Jimmi W. S. Hutagalung, dan Direktur RSUD Tamiang Layang, dr. Vinny Safari. (zi/jp). 

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama (KSB) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkab Barito Kuala dan PT Jamkrindo di Treepark Hotel Banjarmasin, Rabu (4/10/2026).

Penandatanganan dihadiri Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi, Pimpinan PT Jamkrindo Wilayah Banjarmasin, M. Nasir Rahmadi, Pimpinan Jamkrindo Cabang Banjarmasin, Amril Bani, serta sejumlah pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemkab Barito Kuala dan jajaran PT Jamkrindo Cabang Banjarmasin.

Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi, mengatakan keterbatasan agunan atau jaminan masih menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi pelaku usaha dalam memperoleh akses pembiayaan dari perbankan. Padahal, tidak sedikit usaha yang memiliki prospek bisnis dan potensi untuk berkembang.

Menurut H Bahrul Ilmi, kerja sama dengan Jamkrindo diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi kendala tersebut sekaligus membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha lokal dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal.

"Kondisi ini sering kali menyulitkan mereka untuk mengakses permodalan perbankan guna mengembangkan skala usahanya. Sehingga kerja sama yang kita sepakati dengan PT Jamkrindo hari ini merupakan langkah strategis dalam menjawab berbagai tantangan tersebut," ujar H Bahrul Ilmi. 

Ia berharap, keterlibatan Jamkrindo sebagai lembaga penjamin kredit dapat memberikan dukungan terhadap kepastian pembiayaan bagi pelaku UMKM, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi persyaratan agunan perbankan.

H Bahrul Ilmi menegaskan, kerja sama tersebut tidak boleh berhenti pada penandatanganan dokumen semata. Implementasinya harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam mendorong pertumbuhan usaha produktif, memperluas kesempatan berusaha, dan memperkuat perekonomian daerah.

Melalui sinergi tersebut, Pemkab Barito Kuala berharap akses pembiayaan bagi pelaku UMKM semakin terbuka sehingga usaha masyarakat dapat berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala. (dsk/ali/jp). 

Verifikasi tersebut dilaksanakan di Aula Kankemenhaj Bartim, Rabu (4/11/2026), sebagai bagian dari proses pencocokan data dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon jemaah sebelum penetapan alokasi kuota oleh pemerintah.

Kepala Kankemenhaj Bartim, H Ahmad Fauzi, mengatakan verifikasi dilakukan untuk memastikan data dan persyaratan calon jemaah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia mengimbau seluruh jemaah yang dipanggil agar bersikap kooperatif, memberikan informasi secara benar, serta melengkapi dokumen yang diperlukan selama proses verifikasi berlangsung.

H Ahmad Fauzi juga menegaskan, bahwa status sebagai jemaah haji cadangan belum menjadi jaminan untuk diberangkatkan ke Tanah Suci. Kepastian keberangkatan tetap bergantung pada hasil verifikasi serta penetapan alokasi kuota oleh pemerintah.

Melalui kegiatan tersebut, Kankemenhaj Bartim berupaya memastikan proses pengusulan dan penetapan kuota haji berjalan tertib, akurat, dan transparan. Langkah ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas kepada calon jemaah terkait tahapan penyelenggaraan ibadah haji.

Calon jemaah yang dinyatakan memenuhi persyaratan selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan tahapan persiapan keberangkatan, meliputi pengurusan paspor, pemeriksaan kesehatan untuk memenuhi persyaratan istitha'ah, serta pelunasan Bipih Tahap II sesuai ketentuan yang berlaku.

Kankemenhaj Bartim berharap seluruh rangkaian verifikasi dapat berjalan lancar sehingga proses penyiapan calon jemaah haji Kabupaten Barito Timur untuk musim haji 1448 H/2027 M dapat terlaksana secara optimal. (zi/jp). 

Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Barito Kuala, Dr. Andrianto Budi Santoso, S.H., M.H., CSSL., dalam kegiatan Coffee Morning bersama insan pers, Rabu (4/11/2026).

Andrianto menjelaskan, salah satu fokus program Jaga Desa adalah memberikan penerangan dan edukasi hukum kepada pemerintah desa. Melalui kegiatan tersebut, aparatur desa dibekali pemahaman mengenai aturan pengelolaan keuangan desa, khususnya penggunaan dana desa agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hingga saat ini, Kejari Batola telah melaksanakan kegiatan penerangan hukum di tiga kecamatan, yakni Wanaraya, Tabunganen, dan Jejangkit.

Menurut Andrianto, edukasi hukum menjadi langkah penting untuk membangun kesadaran aparatur desa agar lebih cermat, transparan, dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran. Dengan pemahaman yang memadai, potensi kesalahan maupun penyimpangan dalam penggunaan keuangan desa diharapkan dapat dicegah sejak awal.

Ia menegaskan, program Jaga Desa tidak semata-mata berorientasi pada penindakan hukum. Sebaliknya, upaya pencegahan melalui edukasi dan pemahaman regulasi menjadi pendekatan yang diutamakan.

Terkait laporan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa, Andrianto menjelaskan bahwa penanganannya harus melalui mekanisme pemeriksaan sesuai ketentuan. Tidak setiap laporan secara otomatis berujung pada proses pidana.

Dalam mekanisme tersebut, Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dilibatkan untuk melakukan pemeriksaan dan mengidentifikasi persoalan yang terjadi, termasuk membedakan kesalahan administrasi dengan dugaan perbuatan yang mengarah pada tindak pidana.

"Jadi, tidak semua laporan terkait desa harus langsung menjadi perkara atau dipidanakan. Harus ada pemeriksaan terlebih dahulu dengan melibatkan APIP atau Inspektorat untuk melihat lebih dalam apakah kesalahannya hanya sebatas administrasi atau sudah masuk ranah pidana,” jelasnya.

Ia menambahkan, hasil pemeriksaan Inspektorat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan selanjutnya. Dengan demikian, setiap laporan harus ditindaklanjuti melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku.

Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip ultimum remedium, yakni menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir. Artinya, penanganan persoalan harus mempertimbangkan sifat permasalahan, hasil pemeriksaan, serta ketentuan hukum yang berlaku sebelum dilakukan proses pidana.

Melalui program Jaga Desa, Kejari Barito Kuala berharap aparatur pemerintah desa semakin memahami aspek hukum dalam pengelolaan anggaran. Dengan begitu, tata kelola keuangan desa dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel, sekaligus mendukung pembangunan serta pelayanan masyarakat tanpa dibayangi persoalan hukum akibat kelalaian maupun penyimpangan. (lim/jp). 

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur, Misnohartaku, melalui Asisten II Sekretariat Daerah, Amrullah, pada rapat penandatanganan berita acara hasil verifikasi dan validasi gerai KDKMP Tahap I, di aula ruang rapat kantor bupati setempat, Rabu (4/11/2026).

Amrullah menyampaikan, bahwa hasil verifikasi dan validasi masih menunjukkan sejumlah kekurangan, baik pada aspek pembangunan fisik gerai maupun kelengkapan sarana dan prasarana yang telah dikirim atau diterima oleh masing-masing KDKMP.

Menurutnya, hasil verifikasi dan validasi tersebut harus menjadi dasar pembenahan untuk memastikan seluruh fasilitas yang dibangun dan disediakan pemerintah benar-benar memenuhi standar kualitas, kelayakan, serta dapat dimanfaatkan secara optimal.

"Verifikasi dan validasi ini bukan sekadar pemeriksaan administrasi atau pemenuhan laporan, tetapi merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh fasilitas yang dibangun dan disediakan benar-benar sesuai ketentuan, berkualitas, serta dapat dimanfaatkan oleh koperasi," ujar Amrullah. 

Pada aspek pembangunan fisik, seluruh kekurangan yang berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan, kualitas bangunan, pekerjaan finishing, instalasi listrik, dan fasilitas pendukung lainnya diminta segera diperbaiki. Bangunan gerai harus dipastikan aman, layak, berkualitas, dan siap digunakan untuk menunjang aktivitas usaha koperasi.

Selain pembangunan fisik, pemeriksaan menyeluruh terhadap sarana dan prasarana juga menjadi perhatian. Pemeriksaan mencakup kesesuaian jumlah, jenis, spesifikasi, kondisi fisik, serta fungsi barang yang telah diterima masing-masing koperasi.

Apabila ditemukan barang yang kurang, rusak, tidak sesuai spesifikasi, atau belum berfungsi sebagaimana mestinya, agar segera didokumentasikan dan dikoordinasikan dengan pihak penyedia maupun pihak yang bertanggung jawab untuk diselesaikan sesuai kewenangannya.

Untuk memastikan seluruh temuan dapat diselesaikan, ia meminta Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Timur melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh barang yang telah dikirim ke KDKMP.

Dinas terkait juga diminta menyusun rekapitulasi temuan dari 13 desa dan kelurahan, mengelompokkan permasalahan berdasarkan jenis kekurangan, serta mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya. Koordinasi dan monitoring secara berkala harus dilakukan untuk memastikan setiap permasalahan memperoleh tindak lanjut.

Di sisi lain, aspek administrasi dan pengamanan aset juga harus menjadi perhatian. Seluruh barang dan fasilitas yang diterima wajib dicatat dan diinventarisasi, disertai dokumen serah terima yang jelas. Dengan demikian, pengurus koperasi memiliki data yang pasti mengenai jenis, jumlah, kondisi, serta tanggung jawab pemeliharaan aset.

Amrullah juga menginstruksikan camat, kepala desa, dan lurah untuk berperan aktif dalam pengawasan serta memberikan dukungan terhadap keberadaan KDKMP di wilayah masing-masing, termasuk memastikan kesiapan lokasi dan fasilitas pendukung.

Kepada pengurus koperasi, ia mengingatkan pentingnya kesiapan tata kelola dan pengembangan usaha. Pengurus diharapkan tidak hanya bergantung pada fasilitas yang disediakan pemerintah, tetapi juga harus mampu mengelola koperasi secara profesional, menjaga aset, menyiapkan administrasi, serta menyusun rencana usaha yang realistis sesuai kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, Amrullah menegaskan, bahwa keberhasilan program KDKMP tidak semata-mata diukur dari selesainya pembangunan gedung atau tersedianya sarana dan prasarana. Hal yang lebih penting adalah kesiapan koperasi untuk beroperasi, menjalankan kegiatan usaha, dan memberikan manfaat ekonomi bagi anggota serta masyarakat.

"Jangan sampai gedungnya sudah dibangun, barangnya sudah dikirim, tetapi koperasinya belum siap beroperasi dan fasilitasnya belum dapat dimanfaatkan secara maksimal," tegasnya. 

Untuk itu, seluruh pihak diminta menjalankan tanggung jawab sesuai kewenangan masing-masing. Pelaksana bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan pembangunan, penyedia bertanggung jawab atas barang yang disediakan, pemerintah desa dan kelurahan memberikan dukungan, sedangkan pengurus koperasi bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas.

Sebagai tindak lanjut, seluruh hasil verifikasi dan validasi pada 13 desa dan kelurahan harus dituangkan dalam berita acara tertulis yang dilengkapi daftar temuan dan dokumentasi foto. Setiap permasalahan juga harus diklasifikasikan berdasarkan aspek pembangunan fisik, sarana dan prasarana, serta administrasi, berikut penetapan pihak yang bertanggung jawab atas penyelesaiannya.

Progres tindak lanjut selanjutnya wajib dilaporkan secara berkala kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Melalui kegiatan tersebut, ia berharap diperoleh gambaran akurat mengenai kondisi pembangunan gerai dan penyediaan sarana prasarana KDKMP Tahap I. Hasil verifikasi dan validasi diharapkan menjadi instrumen pembenahan sekaligus penguatan pengawasan agar program KDKMP dapat berjalan optimal.

"Kami berkomitmen mengawal pelaksanaan program tersebut melalui koordinasi dan sinergi seluruh perangkat daerah serta pemangku kepentingan, sehingga KDKMP dapat berkembang menjadi koperasi yang sehat, profesional, mandiri, dan mampu berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat," tandasnya. (zi/jp). 

Insiden di kawasan Resor Sungai Perlu, Taman Nasional Tanjung Puting, itu langsung memicu operasi pencarian dan evakuasi terhadap kru yang berada di dalam helikopter.

Dari informasi sementara, jatuhnya helikopter diterima dari awak helikopter Bell 412 Penerbad. Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada helikopter PK-DAP milik Kementerian Kehutanan yang saat itu juga tengah menjalankan operasi pemadaman karhutla di wilayah Pematang Limau.

Menindaklanjuti informasi tersebut, PK-DAP langsung menuju lokasi kejadian untuk membantu proses penyelamatan. Saat tiba di lokasi, helikopter Mi-17 ditemukan dalam posisi terbalik di perairan pesisir.

Petugas kemudian melakukan evakuasi terhadap empat orang kru menggunakan Bambi Bucket, yakni wadah air yang terpasang pada helikopter. Keempat kru tersebut berhasil dipindahkan dari lokasi kejadian menuju daratan pantai.

Setelah evakuasi awal, helikopter PK-DAP terpaksa kembali ke pangkalan karena persediaan bahan bakar mulai menipis. Awak helikopter selanjutnya berkoordinasi dengan petugas darat di Kuala Pembuang untuk mengatur penanganan dan proses evakuasi lanjutan.

Empat kru yang berhasil diselamatkan kemudian dijemput menggunakan helikopter Bell 412 Penerbad dan diterbangkan ke Bandara Kuala Pembuang. Selanjutnya, mereka dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis.

Sementara itu, operasi pencarian dan evakuasi terhadap kru lainnya masih terus dilakukan. Helikopter PK-DAP kembali dikerahkan untuk melanjutkan misi pencarian di sekitar titik jatuhnya Mi-17.

Dalam pelaksanaannya, tim menghadapi kendala komunikasi akibat tidak tersedianya jaringan telekomunikasi atau sinyal di sekitar lokasi kecelakaan. Kondisi tersebut menghambat penyampaian informasi secara langsung dari lapangan sehingga perkembangan operasi masih menunggu laporan berkala petugas.

Hingga sementara ini, empat kru telah berhasil dievakuasi dan dibawa ke fasilitas kesehatan. Adapun kondisi serta jumlah kru lainnya belum dapat dipastikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Penyebab jatuhnya helikopter Mi-17 tersebut juga belum diketahui. Pihak berwenang masih diharapkan memberikan keterangan resmi terkait kronologi, jumlah seluruh kru, kondisi korban, serta penyebab kecelakaan.

Insiden ini menjadi perhatian dalam pelaksanaan operasi penanggulangan karhutla di Kabupaten Seruyan, khususnya penggunaan armada udara untuk mendukung pemadaman kebakaran di kawasan hutan dan lahan. (gan/jp).