TAMIANG LAYANG- Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Barito Timur mendorong seluruh kader menjadi pelopor pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dimulai dari lingkungan keluarga.

Pesan tersebut disampaikan Ketua TP PKK Kabupaten Barito Timur, Ny. Misnawaty M. Yamin, saat memimpin Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kecamatan Pematang Karau pada pagi hari, kemudian dilanjutkan di Kecamatan Paku, Kamis (20/8/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua I Bidang Pembinaan dan Karakter Keluarga, Ny. Rada Karuniani Garu, jajaran TP PKK kecamatan, serta para kader.

Ny. Misnawaty menegaskan, keluarga harus menjadi tempat pertama yang memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak. Menurutnya, pencegahan kekerasan perlu dimulai dari membangun komunikasi yang baik, saling menghormati, dan menumbuhkan kasih sayang dalam keluarga.

"Kita ingin keluarga menjadi tempat yang aman bagi perempuan dan anak. Karena itu, mari kita mulai pencegahan dari keluarga kita sendiri, dengan membangun komunikasi yang baik, saling menghormati dan memberikan kasih sayang,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kader PKK memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan keluarga dan masyarakat. Karena itu, kader tidak hanya perlu memahami persoalan kekerasan, tetapi juga mampu menjadi pelopor, penggerak, dan penyampai edukasi mengenai perlindungan perempuan dan anak.

Komitmen pencegahan kekerasan tidak berhenti pada penyampaian materi. Seluruh peserta kemudian berdiri dan mengikuti Ikrar Komitmen Bersama yang dipandu Ny. Rada Karuniani Garu.

Dalam ikrar tersebut, peserta menyatakan komitmen menolak segala bentuk kekerasan, membangun keluarga dengan kasih sayang dan komunikasi yang baik, tidak membiarkan atau membenarkan kekerasan, serta berani bersuara apabila mengetahui adanya tindak kekerasan.

Peserta juga berkomitmen mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak.

Ikrar ditutup dengan seruan bersama, “Kita cegah kekerasan! Kita lindungi perempuan! Kita lindungi anak! Kita wujudkan keluarga aman, harmonis dan sejahtera!”

Seruan tersebut kemudian disambut dengan semangat “Barito Timur SEGAH!”, yang merupakan akronim dari Sejahtera, Elegan, Gigih, Amanah, dan Harmonis.

Usai ikrar, Ny. Misnawaty mengingatkan para kader agar komitmen yang telah diucapkan tidak berhenti setelah kegiatan selesai.

Ia menitipkan tiga pesan kepada para kader, yakni peduli terhadap sesama, berani mencegah kekerasan, dan bersama-sama memberikan perlindungan.

"Mari kita tanamkan tiga hal: peduli terhadap sesama, berani mencegah kekerasan, dan bersama memberikan perlindungan,” ajaknya.

Menurutnya, pencegahan kekerasan bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah maupun TP PKK. Keterlibatan seluruh elemen masyarakat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak.

“Mari kita wujudkan Kabupaten Barito Timur yang aman bagi perempuan, ramah bagi anak, dan harmonis bagi setiap keluarga,” pesannya.

Melalui kegiatan tersebut, TP PKK Kabupaten Barito Timur berharap para kader dapat meneruskan pengetahuan dan semangat yang diperoleh kepada keluarga serta masyarakat di wilayah masing-masing.

Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan kepedulian dan keberanian bersama. Dengan memperkuat peran keluarga dan kader di tengah masyarakat, TP PKK Barito Timur berupaya membangun keluarga yang aman, harmonis, dan sejahtera menuju Bartim SEGAH. (zi/jp). 

PURUK CAHU- Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Mura) mempertajam prioritas anggaran dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Penyesuaian tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Sidang II Tahun 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Murung Raya, Kamis (20/8/2026).

Rapat tersebut membahas penyerahan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Bupati Murung Raya, Heriyus diwakili Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Murung Raya, Sarwo Mintarjo. Rapat dipimpin Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi dan dihadiri anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, serta undangan lainnya.

Dalam pidato Bupati Heriyus yang dibacakan Sarwo Mintarjo, disampaikan bahwa perubahan KUA dan PPAS merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan dinamika dan tantangan pembangunan daerah.

Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD semester pertama, perubahan proyeksi pendapatan daerah, serta sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang turut memengaruhi struktur APBD 2026.

Pemkab Murung Raya memastikan kebijakan belanja tetap diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Prioritas tersebut mencakup peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan dan kesehatan, serta pemenuhan belanja wajib dan mengikat.

Selain itu, pemerintah daerah mengusulkan sejumlah pergeseran dan penyesuaian anggaran sekaligus mempertajam prioritas program. Langkah tersebut dilakukan agar pelaksanaan pembangunan tetap sejalan dengan visi daerah dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Murung Raya.

Pemkab Mura berharap Rancangan Perubahan KUA dan PPAS dapat dibahas secara mendalam, transparan, dan konstruktif oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD. Pembahasan juga diharapkan tetap mengakomodasi masukan dan pandangan seluruh anggota DPRD.

Sarwo menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menyempurnakan kebijakan anggaran. Menurutnya, kolaborasi kedua pihak diperlukan agar perubahan APBD 2026 dapat lebih tepat sasaran serta mampu memperkuat pembangunan Murung Raya menuju daerah yang semakin maju dan sejahtera. (dsk/maya/jp). 

BANJARMASIN- Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel segera menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kabut asap, kelangkaan BBM subsidi, serta pemadaman listrik bergilir. Desakan itu disampaikan dalam aksi bertajuk “Kalsel Lumpuh” di depan Kantor DPRD Kalsel, Kamis (20/8/2026).

Dalam aksinya, mahasiswa memberikan waktu dua pekan kepada Pemprov Kalsel untuk menangani karhutla dan kabut asap. Mereka juga meminta Gubernur Kalsel mengundurkan diri apabila persoalan tersebut tidak terselesaikan dalam tenggat yang diberikan.

Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, bersama anggota DPRD Kalsel, H Gt. Iskandar Sukma Alamsyah dan HM. Syaripuddin menemui mahasiswa. Ketiganya menerima langsung aspirasi yang disampaikan dalam aksi tersebut.

H Supian HK menjelaskan, Gubernur Kalsel tidak dapat hadir karena pada waktu bersamaan menghadiri penutupan Jambore. Gubernur diwakili Tenaga Ahli Gubernur untuk menerima aspirasi mahasiswa.

Menurut H Supian HK, pembagian tugas diperlukan agar agenda pemerintahan tetap berjalan. Sementara itu, DPRD Kalsel hadir secara langsung untuk menerima dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa.

Pemprov Kalsel, lanjutnya, belum dapat memastikan penanganan karhutla dan kabut asap dapat dituntaskan dalam waktu dua pekan. Upaya pemadaman dan penanganan masih berlangsung di sejumlah wilayah terdampak.

Anggota DPRD Kalsel sekaligus Ketua PMI Kalsel, H Gt. Iskandar Sukma Alamsyah, mengatakan timnya telah sekitar satu bulan turun ke sejumlah lokasi terdampak karhutla.

Dari hasil pemantauan, Iskandar menyebut kondisi alam yang kering dan panas turut meningkatkan risiko kebakaran. Namun, ia juga mengungkap adanya indikasi pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh pihak tidak bertanggung jawab.

"Dugaan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pihak berwenang,” kata Iskandar.

Selain karhutla dan kabut asap, mahasiswa menyoroti sulitnya memperoleh BBM subsidi. Kondisi tersebut dinilai menyebabkan masyarakat harus mengantre panjang untuk mendapatkan bahan bakar.

Persoalan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah juga menjadi bagian dari aspirasi mahasiswa. Mereka meminta pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah berbagai persoalan tersebut.

DPRD Kalsel berkomitmen mengawal aspirasi mahasiswa dan mendorong pihak terkait mengambil langkah konkret. Penanganan karhutla, ketersediaan BBM subsidi, serta keandalan pasokan listrik dinilai berkaitan langsung dengan aktivitas dan kebutuhan masyarakat. (sar/ali/jp). 

KUALA PEMBUANG- Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Seruyan mempercepat proses kontrak kerja sama publikasi pemerintah daerah dengan perusahaan media massa untuk tahun 2026. Sebanyak 50 media yang telah memenuhi persyaratan administrasi mengikuti pertemuan yang digelar di Kantor DKISP Seruyan, Kuala Pembuang, Kamis (20/8/2026).

Pertemuan tersebut dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DKISP Kabupaten Seruyan, Sarinah Maulidah, dengan agenda utama membahas percepatan kontrak kerja sama media tahun 2026.

Sarinah Maulidah mengatakan, kerja sama publikasi dan pemberitaan antara Pemerintah Kabupaten Seruyan dengan perusahaan media mengacu pada Peraturan Bupati Seruyan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Pedoman Kerja Sama Publikasi Pemerintah Daerah Melalui Media.

"Kerja sama publikasi dan pemberitaan antara Pemerintah Kabupaten Seruyan dengan media massa mengacu pada Peraturan Bupati Seruyan Nomor 40 Tahun 2025,” kata Sarinah.

Pertemuan dilaksanakan secara luring dan daring. Sejumlah perwakilan perusahaan media yang berada di Kuala Pembuang hadir secara langsung, di antaranya Ketua PWI Seruyan, Hendri Editia, Sekretaris PWRI Gajali Rahman, serta perwakilan Monitor Kalteng, MediaKaltengNews, Wajah Borneo, dan Berita Sampit. Sementara perusahaan media yang berada di luar Kuala Pembuang mengikuti pertemuan melalui Zoom Meeting.

Dari 50 media yang tercantum dalam daftar undangan, terdiri atas berbagai jenis media, yakni media cetak, media penyiaran/televisi, dan media daring. Media-media tersebut memiliki jaringan pemberitaan di wilayah Kalimantan Tengah maupun Kabupaten Seruyan.

Menurut Sarinah, pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan proses kerja sama publikasi tahun 2026 berjalan sesuai ketentuan dan mekanisme yang telah ditetapkan.

"Agenda ini secara khusus membahas percepatan kontrak. Pertemuan menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan perusahaan media untuk menyamakan persepsi mengenai mekanisme kerja sama, persyaratan administrasi, serta pelaksanaan publikasi dan pemberitaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Seruyan sepanjang 2026,” ujarnya.

Ia menambahkan, bagi perusahaan media, proses tersebut merupakan tahapan penting untuk memastikan kerja sama publikasi tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memiliki kejelasan mekanisme, tanggung jawab, serta keluaran pemberitaan yang terukur.

Pemerintah daerah, lanjutnya, juga berkewajiban memastikan proses kerja sama berlangsung secara transparan, tertib, profesional, dan memberikan kesempatan yang adil kepada perusahaan pers sesuai ketentuan yang berlaku.

Sarinah menjelaskan, dari hasil verifikasi kelengkapan administrasi, sebanyak 50 media dinyatakan telah memenuhi persyaratan TIR 1, 2, dan 3. Rinciannya terdiri atas empat media cetak, empat media penyiaran/televisi, dan 42 media daring.

Selanjutnya, pada 24–25 Agustus 2026, proses penayangan atau lelang kerja sama media akan dilakukan melalui e-Katalog oleh UKPBJ Kabupaten Seruyan.

"Dalam proses negosiasi, apabila selama tiga hari tidak ada tanggapan dari pihak media, maka proses negosiasi akan dibatalkan,” pungkas Sarinah. (gan/jp).

MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten Barito Utara bersama DPRD Kabupaten Barito Utara menyepakati perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang I DPRD Kabupaten Barito Utara, Kamis (20/8/2026).

Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, didampingi Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan menghadiri rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Barito Utara, Hj Mery Rukaini.

Rapat turut dihadiri anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekda Muhlis, serta kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Rangkaian rapat diawali dengan pembacaan nota kesepakatan rancangan perubahan KUA-PPAS antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara oleh Sekretaris Dewan. Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan serta pakta integritas penyusunan dan pengesahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Bupati Barito Utara, H Shalahuddin mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam pembahasan perubahan KUA-PPAS tersebut.

"Kesepakatan perubahan KUA dan PPAS ini merupakan wujud komitmen bersama dalam memastikan program-program prioritas daerah dapat berjalan optimal demi menjawab kebutuhan masyarakat serta mewujudkan pembangunan Kabupaten Barito Utara yang semakin maju,” ujar H Shalahuddin.

Menurutnya, kesepakatan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat arah kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah, sehingga program yang ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan DPRD selanjutnya berkomitmen mempertahankan sinergi dalam proses penyusunan dan pengesahan APBD 2026 agar kebijakan anggaran semakin tepat sasaran serta mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah. (emca/jp). 

TAMIANG LAYANG- Upaya Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Barito Timur dalam memediasi persoalan aset tanah SDN Gambus Tewah Pupuh, Kecamatan Benua Lima, membuahkan hasil. Pihak yang sebelumnya mengklaim tanah sekolah tersebut sepakat menyerahkan aset kepada Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Mediasi digelar di Aula Kejari Barito Timur, Kamis (20/8/2026), dan dipimpin Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Barito Timur, Denny Reynold Octavianus.

Mediasi tersebut mempertemukan Dinas Pendidikan Barito Timur dengan pihak yang mengklaim tanah SDN Gambus Tewah Pupuh. Hadir pula Plt. Kepala Dinas Pendidikan Barito Timur, H Bunyamin, Camat Benua Lima, Mahadani, jajaran Seksi Datun Kejari Barito Timur, serta sejumlah pihak terkait.

Dalam mediasi, pihak pengklaim menyatakan menyerahkan aset tanah dan bangunan SDN Gambus Tewah Pupuh kepada Pemkab Barito Timur. Aset tersebut disebut memiliki nilai sekitar Rp1,7 miliar.

Kasi Datun Kejari Barito Timur, Denny Reynold Octavianus, mengatakan mediasi yang dilakukan JPN merupakan bagian dari upaya penyelesaian persoalan aset secara persuasif sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap aset pemerintah daerah.

"Orang tua dari ahli waris telah menghibahkan tanah tersebut kepada pemerintah daerah sejak 2007. Namun karena belum disertifikatkan, akhirnya muncul klaim dari ahli waris,” ujar Denny kepada wartawan ini melalui sambungan via whatsapp, Kamis (20/8/2026) sore. 

Menurutnya, persoalan tersebut menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam mengamankan aset, khususnya aset berupa tanah yang telah diperoleh melalui hibah.

Ia mengingatkan Pemkab Barito Timur agar segera melengkapi dokumen administrasi dan legalitas aset daerah, termasuk melakukan sertifikasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah aset pemerintah kembali menjadi objek klaim oleh pihak lain.

"Kami berpesan agar Pemkab Barito Timur menjaga setiap aset pemerintah daerah agar tidak dikuasai pihak lain. Seperti halnya SDN Gambus yang sudah dihibahkan sejak 2007, tetapi karena tidak disertifikatkan akhirnya diklaim ahli waris, padahal orang tua ahli waris telah menghibahkan tanah tersebut,” tegasnya.

Denny menambahkan, penyelesaian melalui mediasi menunjukkan pentingnya peran JPN dalam membantu pemerintah daerah menghadapi persoalan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, khususnya dalam upaya menjaga serta menyelamatkan aset daerah.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, persoalan klaim atas tanah SDN Gambus Tewah Pupuh diharapkan tidak lagi menghambat pemanfaatan aset untuk kepentingan pendidikan dan masyarakat. Pemkab Barito Timur selanjutnya diharapkan memastikan aset tersebut memiliki legalitas yang kuat agar tidak kembali menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Sebanyak 70 dari estimasi 88 calon jemaah haji (CJH) Kabupaten Barito Timur (Bartim) tahun 2027 mengikuti pemeriksaan kesehatan (rikes) tahap I di Aula Kementerian Haji dan Umrah Barito Timur, Kamis (20/8/2026).

Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi Kementerian Haji dan Umrah Barito Timur bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Barito Timur. Rikes tahap I dibuka secara resmi Kepala Kementerian Haji dan Umrah Barito Timur, H Ahmad Fauzi, dan dihadiri jajaran tenaga kesehatan Dinkes Bartim, jajaran Kementerian Haji dan Umrah, serta puluhan CJH.

Kepala Kemenhaj Barito Timur, H Ahmad Fauzi, mengatakan pemeriksaan kesehatan tahap I merupakan salah satu tahapan pembinaan dan pemenuhan persyaratan kesehatan jemaah haji.

"Pemeriksaan Kesehatan Haji Tahap I merupakan tahapan awal dalam rangkaian pemeriksaan kesehatan jemaah haji yang bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan calon jemaah, mengidentifikasi faktor risiko kesehatan, serta menjadi dasar dalam penyusunan tindak lanjut pembinaan kesehatan dan penilaian istitha'ah kesehatan jemaah haji sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemeriksaan meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, activity daily living (ADL), serta pemeriksaan kesehatan jiwa.

Sembari menunggu antrean pemeriksaan kesehatan, para CJH secara bergantian juga melakukan perekaman biometrik melalui aplikasi Saudi Visa Bio. Perekaman tersebut menjadi salah satu persyaratan dalam proses pengajuan visa haji per kloter nantinya.

H Ahmad Fauzi mengimbau seluruh CJH agar memberikan informasi secara jujur kepada dokter dan tim kesehatan haji Dinkes Barito Timur selama proses pemeriksaan.

"Jemaah agar jujur, tidak ada yang ditutupi saat menjawab pertanyaan dari dokter dan tim kesehatan haji Dinkes Bartim,” imbaunya.

Selain itu, CJH diminta menjaga kondisi kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat serta mengonsumsi obat sesuai anjuran bagi jemaah yang memiliki keluhan atau sedang menjalani pengobatan.

Sementara itu, pemeriksaan kesehatan haji tahap II direncanakan dilaksanakan pada akhir Agustus 2026 di RSUD Tamiang Layang. Pelaksanaannya dijadwalkan selama tiga hari, yakni pada 24, 28, dan 29 Agustus 2026. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kepolisian Sektor (Polsek) Dusun Tengah, Polres Barito Timur, menunjukkan kepedulian dan empati kepada masyarakat dengan melayat ke rumah duka salah satu warga di wilayah hukumnya, Kamis (20/8/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kapolsek Dusun Tengah, IPTU Stefanus Rantealo bersama sejumlah personel. Kehadiran jajaran kepolisian di tengah keluarga yang sedang berduka menjadi bentuk kepedulian sekaligus upaya mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Kapolsek bersama personel menyampaikan ucapan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Selain memberikan dukungan moril, mereka juga turut mendoakan agar almarhum/almarhumah mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.

Kapolsek Dusun Tengah, IPTU Stefanus Rantealo, mengatakan kehadiran personel Polri di rumah duka merupakan wujud empati dan kepedulian terhadap masyarakat, terutama ketika warga sedang menghadapi musibah.

"Kami hadir untuk menyampaikan turut berdukacita sekaligus memberikan dukungan moril kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga keluarga diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan dalam menghadapi musibah ini,” ujarnya.

Kegiatan melayat tersebut diharapkan dapat semakin mempererat silaturahmi dan membangun kedekatan antara jajaran Polsek Dusun Tengah dengan masyarakat. 

Kehadiran polisi tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang turut hadir dalam berbagai situasi, termasuk saat warga mengalami kedukaan. (zi/jp). 

TANJUNG- Seorang pelajar berusia 15 tahun, Rabani Akbar, warga Desa Mangkusip RT. 01, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, tewas tenggelam saat berenang di sungai Desa Pamarangan Kanan RT. 03, Kecamatan Tanta, Kamis (20/8/2026) sekitar pukul 12.45 WITA.

Peristiwa itu terjadi setelah korban bersama 11 orang temannya pulang sekolah sekitar pukul 12.20 WITA. Mereka kemudian sepakat untuk mandi dan berenang di sungai yang berada di Desa Pamarangan Kanan.

Sebelum berangkat, sejumlah teman korban, di antaranya Fujianor, sempat melarang Rabani ikut berenang karena mengetahui korban tidak bisa berenang. Namun, larangan tersebut tidak dihiraukan.

Setibanya di lokasi, salah seorang teman korban, M. Bayu Nugraga, terlebih dahulu terjun ke sungai untuk berenang. Tidak lama kemudian, Rabani juga ikut terjun ke sungai.

Sejumlah teman yang berada di pinggir sungai kemudian melihat korban mengangkat kedua tangannya sambil berteriak meminta pertolongan. Beberapa saat kemudian, korban terlihat dalam posisi kepala berada di bawah permukaan air, sedangkan bagian punggungnya masih terlihat di atas permukaan.

Melihat kondisi tersebut, Fujianor bersama teman-temannya meminta pertolongan warga sekitar. Seorang warga bernama Tapah yang berada tidak jauh dari lokasi kemudian turun ke sungai untuk memberikan pertolongan kepada korban.

Kejadian tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Polsek Tanta. Petugas yang dipimpin Kapolsek Tanta, IPDA Aris Sufariyadi, kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan.

Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengamankan lokasi, serta meminta keterangan dari sejumlah saksi untuk mengetahui kronologi kejadian.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo J melalui Kasi Humas Polres Tabalong, IPTU Heri Siswoyo, mengatakan korban diketahui merupakan siswa kelas II SMP Negeri 1 Tanta, Kabupaten Tabalong.

"Pihak keluarga telah mengetahui kejadian tersebut. Korban juga telah menjalani pemeriksaan luar oleh pihak Puskesmas Tanta," jelasnya.

Pihak keluarga korban menerima kejadian tersebut dan menyatakan menolak dilakukan autopsi. Penolakan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan penolakan autopsi.

Kepolisian mengimbau orang tua dan masyarakat, khususnya anak-anak serta pelajar, agar tidak berenang di sungai tanpa pengawasan orang dewasa. Terlebih bagi anak yang belum memiliki kemampuan berenang, aktivitas tersebut berisiko membahayakan keselamatan dan dapat menyebabkan korban jiwa. (fah/jp). 

TANJUNG- Direktorat Samapta Polda Kalimantan Selatan melaksanakan supervisi di Polres Tabalong, Kamis (20/8/2026) pagi. Kegiatan tersebut untuk memastikan kesiapan personel, perlengkapan, dan kendaraan Dalmas dalam menghadapi berbagai dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Supervisi dipimpin Dir Samapta Polda Kalsel, Kombes Pol Timbul R.K. Siregar, S.I.K., M.Si., bersama rombongan. Kedatangan tim disambut Kapolres Tabalong AKBP Wahyu Ismoyo Jayawardana, S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla., didampingi para pejabat utama (PJU) Polres Tabalong.

Dalam apel pagi, Kombes Pol Timbul R.K. Siregar, mengingatkan seluruh personel untuk aktif memantau perkembangan situasi dan dinamika kamtibmas, baik melalui media massa maupun media elektronik.

Menurutnya, dinamika situasi keamanan saat ini menuntut kesiapsiagaan personel yang didukung sarana dan prasarana memadai. Kesiapan tersebut dinilai penting untuk memastikan pelayanan dan pengamanan masyarakat dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

"Kita harus selalu monitor perkembangan situasi yang terjadi akhir-akhir ini. Kesiapsiagaan personel maupun peralatan harus dipersiapkan dengan baik,” ujar Timbul.

Ia mengatakan, Tabalong memiliki sejumlah perusahaan besar dengan jumlah karyawan yang cukup banyak dibandingkan beberapa kabupaten di wilayah Banua Enam. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam kesiapsiagaan pengamanan, termasuk ketika terjadi kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.

"Kesiapsiagaan personel perlu dilatihkan kembali,” tegasnya.

Usai memberikan arahan, tim supervisi Direktorat Samapta Polda Kalsel melakukan pengecekan kesiapan personel Dalmas Polres Tabalong. Pemeriksaan meliputi kekuatan kerangka Kompi Dalmas, alat material khusus (Almatsus) Dalmas, kelayakan amunisi Flashball Polri, kendaraan R4 Dalmas, serta kendaraan Armoured Water Cannon (AWC).

Pengecekan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh personel dan peralatan pendukung berada dalam kondisi siap digunakan saat dibutuhkan, terutama dalam pelaksanaan tugas pengamanan yang memerlukan tindakan terukur, profesional, dan sesuai prosedur.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo Jayawardana melalui Kasi Humas Polres Tabalong, IPTU Heri Siswoyo, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan supervisi tersebut. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bagian dari evaluasi sekaligus upaya meningkatkan kesiapsiagaan personel.

"Supervisi ini menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan personel, perlengkapan, maupun kendaraan Dalmas Polres Tabalong. Kami akan terus melakukan pembenahan dan latihan secara berkala agar personel selalu siap memberikan pelayanan dan pengamanan serta menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif,” ujarnya.

IPTU Heri menambahkan, kesiapsiagaan tidak hanya diukur dari jumlah personel dan kelengkapan peralatan, tetapi juga kemampuan dalam melaksanakan tugas sesuai prosedur dengan mengedepankan pendekatan humanis, profesional, dan proporsional.

"Polres Tabalong berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan dan kesiapan personel dalam menghadapi berbagai dinamika kamtibmas, sehingga masyarakat dapat merasa aman dan terlindungi,” pungkasnya. (fah/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kabut asap yang menyelimuti wilayah Barito Timur mulai berdampak terhadap kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Menyikapi kondisi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur, Nursulistio, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan.

Nursulistio mengatakan, kondisi udara yang ditemuinya sepanjang perjalanan dari Tamiang Layang menuju Palangka Raya cukup memprihatinkan. Asap yang terlihat tebal membuat udara terasa tidak sehat dan mengganggu aktivitas masyarakat.

"Kita melihat sepanjang jalan dari Tamiang Layang, dari Bartim sampai ke Palangka Raya, hawanya sangat tidak sehat dan sangat tidak nyaman. Banyak masyarakat yang mengeluhkan sesak dan batuk,” ujar Nursulistio kepada wartawan ini, Kamis (20/8/2026). 

Menurutnya, kondisi kabut asap perlu menjadi perhatian bersama karena musim kemarau masih berlangsung. Terlebih, curah hujan hingga kini belum turun secara signifikan sehingga dikhawatirkan kualitas udara semakin memburuk.

Untuk menjaga kesehatan, Nursulistio mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah yang tidak diperlukan. Warga juga diminta menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar ruangan, terutama saat kondisi asap semakin tebal.

"Untuk sementara kita jaga kesehatan, kurangi aktivitas keluar rumah yang tidak perlu dan gunakan masker,” katanya.

Selain menjaga kesehatan, Nursulistio meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan untuk membuka atau membersihkan area. Menurutnya, meskipun api dapat dikendalikan, asap yang dihasilkan tetap berpotensi memperburuk kualitas udara.

"Mohon kerja sama dari semua pihak, jangan membuka lahan dengan cara membakar. Meskipun api bisa dikendalikan, asapnya akan berdampak dan semakin menambah ketebalan polusi yang kita rasakan,” tegasnya.

Ia menambahkan, kondisi tersebut berpotensi semakin parah apabila kemarau berlangsung panjang dan curah hujan belum juga turun. Karena itu, diperlukan kesadaran dan kerja sama seluruh masyarakat untuk mencegah munculnya sumber-sumber asap baru.

Nursulistio berharap masyarakat bersama-sama menjaga kesehatan dan lingkungan selama musim kemarau. Ia menekankan, upaya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat.

"Mari kita sama-sama menjaga demi kesehatan dan kebaikan kita semua,” pungkasnya. (zi/jp). 

PALANGKA RAYA- Unsur pimpinan dan anggota DPRD Barito Timur menghadiri undangan Gubernur Kalimantan Tengah dalam rangka penandatanganan hibah untuk pembangunan kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) di Palangka Raya, Kamis (20/8/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Tengah, serta perwakilan dari lima kabupaten. 

Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur, Nursulistio, mengatakan kehadiran DPRD Barito Timur dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen daerah dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Selain penandatanganan hibah, kegiatan juga diisi dengan audiensi dan penyampaian wawasan mengenai bahaya narkoba oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si kepada mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi.

Menurut Nursulistio, antusiasme mahasiswa mengikuti kegiatan tersebut cukup tinggi. Hal itu terlihat dari banyaknya peserta yang memenuhi lantai satu dan dua lokasi kegiatan.

"Kapak Kepala BNN RI berbagi pengalaman, wawasan, pengetahuan, dan informasi berkaitan dengan bahaya narkoba,” ujar Nursulistio.

Ia menyebut, bahwa perkembangan peredaran narkotika saat ini semakin kompleks. Narkoba tidak selalu diperjualbelikan secara sembunyi-sembunyi dalam bentuk barang yang mudah dikenali, tetapi dapat hadir dalam berbagai bentuk yang tidak disadari masyarakat, termasuk dalam bentuk cair.

Karena itu, Nursulistio mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan dan melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba.

"Kita harus bersama-sama mengantisipasi karena narkoba sekarang tidak lagi hanya diperjualbelikan secara sembunyi-sembunyi. Bahkan bisa hadir di tengah-tengah kita tanpa kita sadari,” katanya.

Terkait hibah yang telah diberikan, Nursulistio menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat. Ia berharap dukungan tersebut segera ditindaklanjuti dengan pengoperasian BNNK Barito Timur.

"Kita berharap Badan Narkotika Nasional Kabupaten Barito Timur segera beroperasi. Pusat rehabilitasi juga diharapkan segera dibangun dan difungsikan,” ujarnya.

Ia juga berharap tenaga operasional BNNK segera ditempatkan di Barito Timur sehingga keberadaan lembaga tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, keberadaan BNNK nantinya diharapkan dapat memperkuat pelayanan kepada masyarakat, mulai dari upaya pencegahan, edukasi, pengawasan, hingga rehabilitasi bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Kita berharap tenaga-tenaga operasionalnya juga segera dikirimkan agar semakin membawa manfaat bagi Barito Timur, terutama dalam pelayanan kepada masyarakat, baik berupa penjagaan, edukasi, maupun pelayanan lainnya,” pungkasnya. (zi/jp). 

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menegaskan pentingnya kedisiplinan, semangat kerja, dan tanggung jawab seluruh aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Pesan tersebut disampaikan H Shalahuddin saat memimpin apel pagi bersama jajaran pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, Kamis (20/8/2026).

H Shalahuddin mengatakan, kedisiplinan merupakan salah satu kunci dalam meningkatkan kualitas kinerja aparatur sekaligus mewujudkan pelayanan pemerintahan yang optimal bagi masyarakat.

"Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan seluruh pegawai untuk disiplin. Saya ingin membangkitkan semangat kalian semua agar Barito Utara semakin segah dan maju,” tegasnya.

Ia juga mendorong seluruh jajaran Dinas Pendidikan untuk meningkatkan kinerja dan bekerja dengan penuh semangat serta tanggung jawab. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya aparatur di lingkungan pemerintahan menjadi bagian penting dalam mendukung kemajuan sektor pendidikan dan pembangunan daerah.

Bupati berharap seluruh pegawai dapat menjalankan tugas secara profesional, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan serta pembangunan di Kabupaten Barito Utara. (emca/jp). 

PALANGKA RAYA- Komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika (P4GN) mendapat apresiasi dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI).

Apresiasi tersebut ditandai dengan penyerahan Piagam Penghargaan Kepala BNN RI kepada Pemerintah Kabupaten Barito Timur yang diterima langsung oleh Bupati Barito Timur, M. Yamin, di Palangka Raya, Kamis (20/8/2026).

Penghargaan diberikan atas peran aktif Pemkab Barito Timur dalam mendukung pelaksanaan program P4GN di Kalimantan Tengah.

Bupati M. Yamin mengatakan, penghargaan tersebut tidak sekadar menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga motivasi bagi Pemkab Barito Timur untuk semakin memperkuat komitmen dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran narkotika.

"Ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus berkomitmen membantu memerangi narkoba. Narkoba sangat membahayakan generasi kita dan masa depan daerah,” tegasnya.

Menurut M. Yamin, ancaman peredaran narkotika kini tidak hanya terjadi di kawasan perkotaan, tetapi telah merambah wilayah perdesaan hingga lingkungan kampung.

"Kita melihat narkoba sudah masuk ke desa-desa, bahkan sampai ke kampung. Ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya.

Ia menegaskan, upaya pemberantasan narkoba tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan aparat penegak hukum. Peran aktif masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah generasi muda terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.

Karena itu, M. Yamin mengajak seluruh masyarakat Barito Timur meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan memperkuat ketahanan keluarga serta masyarakat terhadap ancaman narkoba.

"Saya mengimbau seluruh masyarakat untuk ikut berperan aktif. Mari kita jaga keluarga, lingkungan dan generasi muda kita. Jangan sampai narkoba merusak masa depan anak-anak kita,” pesannya.

Pemkab Barito Timur, lanjutnya, akan terus memperkuat sinergi dengan BNN, aparat penegak hukum, pemerintah desa, dunia pendidikan, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung program P4GN.

Menurut M.bYamin, perang melawan narkoba bukan semata-mata persoalan penegakan hukum, melainkan juga bagian dari upaya menjaga kualitas sumber daya manusia dan keberlanjutan pembangunan daerah.

"Generasi yang sehat dan bebas narkoba adalah modal utama untuk membangun Barito Timur. Karena itu, kita harus bersama-sama melawan narkoba,” pungkasnya. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Bhabinkamtibmas Desa Bagok, Polsek Benua Lima, Polres Barito Timur, Aipda Mujiono, melaksanakan kegiatan sambang kamtibmas di Kantor Desa Bagok, RT. 02, Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur, Kamis (20/8/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya mempererat silaturahmi dan koordinasi antara kepolisian dengan unsur pemerintahan desa sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap aman dan kondusif.

Dalam kegiatan tersebut, Aipda Mujiono menyambangi Ketua BPD dan perangkat Desa Bagok. Ia juga menyampaikan sejumlah imbauan kepada masyarakat, di antaranya terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Masyarakat diimbau untuk tidak membuka maupun membersihkan hutan dan lahan dengan cara dibakar. Imbauan tersebut disampaikan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi terjadinya karhutla yang dapat membahayakan lingkungan dan masyarakat.

Selain itu, warga diberikan edukasi agar bijak dalam menggunakan media sosial. Masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap informasi atau isu yang belum jelas kebenarannya serta tidak langsung menyebarluaskan informasi tersebut sebelum melakukan pengecekan.

Dalam kesempatan itu, Bhabinkamtibmas juga menyosialisasikan layanan Call Center 110 Polres Barito Timur. Masyarakat diharapkan memahami dan memanfaatkan layanan tersebut ketika berada dalam situasi yang membutuhkan bantuan atau pelayanan kepolisian.

Kapolsek Benua Lima, IPDA Ichvan Herianto, menyampaikan bahwa kegiatan sambang yang dilakukan Bhabinkamtibmas merupakan bagian dari upaya membangun sinergi dengan pemerintah desa dan masyarakat.

"Melalui kegiatan sambang dan komunikasi langsung dengan masyarakat, diharapkan terjalin koordinasi yang semakin baik dalam mendukung program pemerintah, mencegah karhutla, serta menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan, tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, serta lebih bijak dalam menyikapi setiap informasi yang beredar di media sosial.

Kegiatan berlangsung dengan aman dan lancar. Hubungan serta koordinasi antara Bhabinkamtibmas, pemerintah desa, dan masyarakat Desa Bagok diharapkan terus terjaga dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif. (zi/jp). 

KUALA PEMBUANG- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan menggelar hiburan rakyat di halaman Islamic Center Kuala Pembuang, Rabu (19/8/2026) malam, dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 Kabupaten Seruyan dan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Kabupaten Seruyan dan HUT Kemerdekaan RI yang digelar sepanjang Agustus. Selain hiburan musik, rangkaian kegiatan akan ditutup dengan tausiah pada Kamis malam.

Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda didampingi istrinya, Welduline, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat yang hadir memeriahkan malam hiburan rakyat tersebut.

"Kalau malam ini kita berhibur, kita rileks, kita santai. Semoga hiburan malam ini dapat menghibur masyarakat di tengah berbagai kegiatan lainnya,” ujar Bupati.

Hiburan rakyat tersebut menghadirkan artis Deviana Safara dari Jawa Timur dengan iringan musik Jayatama.

Sepanjang Agustus, Pemkab Seruyan telah menggelar berbagai kegiatan untuk menyemarakkan HUT Kabupaten Seruyan dan HUT Kemerdekaan RI. Salah satu agenda yang menjadi perhatian masyarakat adalah penutupan Turnamen Sepak Bola Bupati Cup yang berlangsung meriah dengan ribuan penonton.

Sebelumnya, Pemkab Seruyan juga menggelar Festival Gawi Hantir serta sejumlah kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat.

Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan rangkaian kegiatan tersebut.

"Terima kasih kepada seluruh panitia. Alhamdulillah, kegiatan berjalan dengan baik, lancar, dan sukses. Semua ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak dan masyarakat,” katanya.

Bupati juga mengajak masyarakat kembali menghadiri kegiatan pada Kamis (20/8/2026) malam yang akan diisi dengan tausiah oleh ustaz dari Samarinda.

"Kalau malam ini kita menikmati musik, malam besok insyaallah ada siraman rohani. Akan hadir ustaz dari Samarinda,” ajaknya.

Bupati berharap seluruh rangkaian kegiatan tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan suasana kondusif selama rangkaian kegiatan berlangsung.

"Insyaallah pemerintah daerah tetap bekerja, tetap berjuang dan berusaha semaksimal mungkin untuk membangun daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah bersama masyarakat,” tuturnya.

Acara tersebut turut dihadiri Kepala Balai Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah Iwan Setiawan Dimas, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD Seruyan, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Seruyan. (gan/jp). 

MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten Barito Utara memastikan pembangunan Jembatan Lemo terus dikawal agar berjalan sesuai target, memenuhi standar mutu, dan segera dapat dimanfaatkan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bupati Barito Utara, H Shalahuddin saat meninjau langsung progres pembangunan Jembatan Lemo, Rabu (19/8/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan pekerjaan di lapangan berjalan sesuai rencana sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang berpotensi menghambat penyelesaian proyek.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi Wakil Bupati Barito Utara Felix Sonadie Y. Tinngan, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, Kepala Desa Lemo, pelaksana proyek, serta konsultan pengawas.

Bupati mengecek langsung kondisi lapangan, perkembangan pekerjaan fisik, serta sejumlah aspek teknis pembangunan. Ia meminta pelaksana proyek mempercepat pekerjaan dengan tetap mengutamakan kualitas konstruksi dan keselamatan kerja.

"Jembatan Lemo adalah salah satu infrastruktur strategis bagi Barito Utara. Saya minta pelaksana terus menggenjot progres dan mengejar target, tetapi kualitas pekerjaan serta keselamatan kerja harus tetap menjadi perhatian utama,” ujar H Shalahuddin.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Barito Utara berkomitmen mengawal pembangunan Jembatan Lemo hingga selesai. Evaluasi dan pemantauan akan terus dilakukan untuk memastikan setiap kendala di lapangan dapat segera ditangani.

"Kami akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi di lapangan. Jika ada kendala, segera koordinasikan agar dapat kita carikan solusinya. Tujuan kita jelas, agar jembatan ini dapat segera selesai dan dimanfaatkan masyarakat,” tegasnya.

Keberadaan Jembatan Lemo diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan memperlancar mobilitas masyarakat antarkawasan di Kabupaten Barito Utara. Infrastruktur tersebut juga dinilai berpotensi mempercepat distribusi barang dan jasa serta mendukung efisiensi biaya logistik.

Dalam jangka panjang, peningkatan konektivitas tersebut diharapkan turut mendorong aktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah sekitar.

Bupati mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk menjaga kelancaran pelaksanaan pembangunan, sehingga Jembatan Lemo dapat diselesaikan sesuai target dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat. (emca/jp). 

PALANGKA RAYA- Pemerintah Kabupaten Barito Timur kembali meraih penghargaan di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Pemkab Barito Timur menerima Piagam Apresiasi sebagai anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) terbaik se-Kalimantan Tengah Tahun 2026.

Penghargaan tersebut diterima Asisten I Setda Kabupaten Barito Timur, Ari Panan P. Lelu, yang mewakili Pemkab Barito Timur dalam Upacara Peringatan Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Rabu (19/8/2026).

Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja anggota JDIHN dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Berdasarkan undangan resmi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, penghargaan JDIHN terbaik se-Kalimantan Tengah Tahun 2026 diraih Pemerintah Kabupaten Katingan dan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Capaian tersebut menjadi dorongan bagi Pemkab Barito Timur untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Upaya itu dinilai penting agar masyarakat dapat memperoleh informasi hukum yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Prestasi tersebut sekaligus mencerminkan komitmen Pemkab Barito Timur dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya melalui penyediaan dokumentasi dan informasi hukum yang terintegrasi serta mudah diakses masyarakat.

Pemkab Barito Timur diharapkan dapat mempertahankan capaian tersebut sekaligus meningkatkan kinerja JDIHN sebagai bagian dari upaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang tertib hukum dan pelayanan informasi hukum yang berkualitas.

Penyerahan piagam penghargaan berlangsung bersamaan dengan Upacara Peringatan Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026 yang dimulai pukul 07.00 WIB hingga selesai di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah. (zi/jp).

JAKARTA- DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong penguatan integrasi dan pemutakhiran data kemiskinan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) di daerah tepat sasaran.

Upaya tersebut dilakukan Komisi IV DPRD Kalsel dengan mengunjungi Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), Rabu (19/8/2026) pagi. Pertemuan itu membahas pemutakhiran data penerima manfaat serta pemanfaatan sistem digital dalam pengawasan penyaluran bansos.

Dalam pertemuan tersebut, anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan, mengapresiasi langkah Kemensos dalam mendorong digitalisasi dan keterbukaan informasi terkait data kesejahteraan sosial.

Menurut Jihan, pemutakhiran data berbasis aplikasi menjadi langkah penting untuk meminimalkan kesalahan dalam penetapan penerima bantuan. Ia menyebut, masih ditemukan data desil yang belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.

"Kami mendapati di lapangan masih ada data desil yang belum sesuai dengan kondisi riil warga. Namun kabar baiknya, status desil ini sekarang bisa dimonitor dan disanggah secara transparan melalui aplikasi SIKS-NG berbasis web atau aplikasi Cek Bansos,” ujar Jihan.

Aplikasi Cek Bansos menjadi salah satu sarana partisipasi masyarakat dalam pemutakhiran data. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengusulkan diri sendiri maupun warga lain yang dinilai kurang mampu untuk masuk dalam basis data kesejahteraan sosial pemerintah.

Sementara itu, pemutakhiran data pada tingkat desa, kelurahan, hingga pemerintah daerah dilakukan melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

Berbeda dengan aplikasi Cek Bansos yang dapat diakses masyarakat, SIKS-NG digunakan secara terbatas oleh operator desa atau kelurahan, petugas Dinas Sosial kabupaten/kota, serta admin yang memiliki kewenangan untuk melakukan input dan pemutakhiran data secara terintegrasi.

Langkah Komisi IV DPRD Kalsel tersebut mendapat respons positif dari Kemensos. Ketua Kelompok Kerja (Kapokja) Hubungan Antarlembaga Biro Humas Kemensos RI, Devy Ratna, menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga kualitas data penerima manfaat.

Devy menjelaskan, aplikasi Cek Bansos dirancang untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap data dan penyaluran bantuan sosial di lingkungan masing-masing.

"Sama-sama kita kawal bantuan ini tepat sasaran dan terukur,” tegas Devy. (sar/ali/jp). 

JAKARTA- Pemerintah terus mempercepat penanganan darurat bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT). Atas instruksi Presiden Prabowo Subianto, pengiriman bantuan logistik kembali dilakukan pada Rabu (19/8/2026) dengan melibatkan koordinasi Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya.

Sebanyak lima pesawat diberangkatkan sejak pukul 04.00 WIB dengan membawa total 65 ton logistik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Dengan tambahan tersebut, total bantuan logistik yang telah dikirim pemerintah sejak hari pertama hingga hari kelima penanganan mencapai sedikitnya 253 ton.

Bantuan yang dikirim meliputi makanan dan minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya. Distribusi dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan kondisi akses menuju wilayah terdampak.

Dalam pelaksanaannya, Teddy Indra Wijaya turut mendukung koordinasi percepatan distribusi bantuan agar penanganan di lapangan berjalan efektif dan terarah.

Teddy menjelaskan, pemerintah menempatkan dua posko utama distribusi bantuan, yakni di Labuan Bajo dan Maumere. Dari Labuan Bajo, distribusi diarahkan ke Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Ngada. Sementara dari Maumere, bantuan disalurkan ke wilayah terdampak di Sikka, Ende, dan Nagekeo.

Distribusi dilakukan menggunakan berbagai moda transportasi sesuai kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah. Jalur udara didukung helikopter dan pesawat kecil untuk menjangkau daerah yang sulit diakses. Sementara jalur laut diperkuat dengan tiga KRI dan satu kapal rumah sakit. Adapun jalur darat telah dapat digunakan sejak hari kedua untuk mempercepat mobilisasi bantuan.

"Penanganan bencana dilakukan melalui koordinasi lintas unsur dengan mengedepankan kecepatan, ketepatan sasaran, dan kesinambungan distribusi. Pemerintah terus memantau perkembangan situasi di lapangan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat dipenuhi secara bertahap,” ujar Teddy.

Percepatan distribusi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan bantuan kemanusiaan dapat segera diterima masyarakat yang terdampak bencana. Penanganan juga melibatkan aparat, tenaga kesehatan, relawan, masyarakat, serta berbagai unsur kemanusiaan.

Pemerintah mengapresiasi seluruh pihak yang terus bekerja bersama dalam penanganan bencana di NTT.

“Dengan sinergi dan koordinasi yang terus diperkuat, pemerintah berkomitmen memastikan respons kemanusiaan berjalan cepat, distribusi bantuan semakin efektif, dan masyarakat terdampak mendapatkan dukungan yang dibutuhkan hingga proses pemulihan berlangsung,” kata Teddy. (*/jp). 

JAKARTA- DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong pemerintah pusat mempercepat implementasi program strategis nasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan memajukan sektor perikanan daerah.

Dorongan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, Haji Jahrian, saat memimpin kunjungan kerja bersama jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Rabu, 19 Februari 2026.

Rombongan DPRD Kalsel diterima Agus Harianto, Ketua Tim Kerja Program Prioritas pada Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal KKP. Dalam pertemuan itu, DPRD Kalsel memperoleh pemaparan mengenai arah dan pelaksanaan program KNMP yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

H Jahrian mengatakan, KNMP memiliki potensi besar untuk mendorong transformasi kawasan pesisir melalui pengembangan sarana dan prasarana perikanan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Fasilitas yang disiapkan dalam program tersebut antara lain pabrik es, gudang beku, pusat kuliner, serta sarana perbekalan bagi nelayan.

Menurut dia, integrasi fasilitas tersebut diharapkan dapat memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, meningkatkan nilai tambah hasil perikanan, membuka peluang usaha, serta berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan.

"Hari ini kami banyak mendapatkan gambaran positif tentang program strategis nasional Kampung Nelayan Merah Putih. Ada beberapa hal yang menurut saya sangat positif. Program ini memang harus dijalankan secara konsisten oleh pemerintah provinsi maupun kementerian,” ujar H Jahrian.

Namun, ia menekankan agar pelaksanaan KNMP tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Menurutnya, program tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang memberikan manfaat nyata dan dapat diukur bagi masyarakat.

"Kami menghendaki program tersebut bukan hanya bersifat simbolis, tetapi harus ada bukti nyata yang bisa dijalankan agar program pemerintah terarah, transformatif, akuntabel, dan berkelanjutan,” tegasnya.

H Jahrian menambahkan, keberhasilan program tersebut pada akhirnya harus diukur dari peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai hal itu sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 mengenai perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

"Kita berharap tujuan akhirnya adalah kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sesuai amanat konstitusi,” jelasnya.

Sementara itu, perwakilan KKP menyampaikan apresiasi kepada DPRD Provinsi Kalsel atas dukungan dan komitmen dalam mendorong pengembangan sektor kelautan dan perikanan. KKP juga menyambut baik peluang kolaborasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung pelaksanaan program strategis tersebut.

Kolaborasi lintas sektor dan lintas pemerintahan dinilai menjadi salah satu kunci agar program KNMP dapat berjalan efektif serta memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat pesisir di Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp).

NANGA BULIK- Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Lamandau menggagalkan dugaan pengiriman narkotika dari Kalimantan Barat menuju Kalimantan Tengah. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial LFM alias A (45) beserta 1.195,25 gram atau sekitar 1,19 kilogram sabu dan 72 butir pil yang diduga ekstasi dengan berat bersih 28,55 gram.

Pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan pengiriman narkotika dari Kalimantan Barat menuju wilayah Kalimantan Tengah.

Kapolres Lamandau, AKBP Eko Yusmiarto menyampaikan pengungkapan kasus tersebut dalam konferensi pers di Aula Joglo Polres Lamandau, Rabu (19/8/2026).

Penangkapan terhadap LFM dilakukan pada Selasa (18/8/2026) sekitar pukul 08.00 WIB di Jalan Lintas Trans Kalimantan, Desa Cuhai, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau.

Saat itu, petugas menghentikan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam yang melaju dari arah Kalimantan Barat. Kendaraan tersebut dikendarai LFM alias A.

Petugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pengendara, barang bawaan, dan kendaraan. Dari pemeriksaan tersebut, polisi menemukan sebuah tas berwarna hitam yang berisi tiga bungkus plastik berisi kristal yang diduga sabu.

Selain itu, petugas menemukan satu bungkus berisi 72 butir pil yang diduga ekstasi di bagian dek pijakan kaki sepeda motor.

Berdasarkan hasil penimbangan, tiga bungkus sabu tersebut memiliki berat bersih keseluruhan 1.195,25 gram. Rinciannya, satu bungkus seberat 996 gram, satu bungkus seberat 99,90 gram, dan satu bungkus lainnya seberat 99,35 gram.

Sementara itu, 72 butir pil yang diduga ekstasi memiliki berat bersih keseluruhan 28,55 gram.

Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti lain, yakni sebuah tas, uang tunai Rp940 ribu, satu unit telepon seluler, dan sepeda motor Honda Vario 125 yang digunakan dalam perjalanan tersebut.

LFM beserta seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Mapolres Lamandau untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Atas dugaan tindak pidana tersebut, LFM dijerat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto ketentuan penyesuaian pidana, atau Pasal 609 ayat (2) huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. (emca/zi/jp). 

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menekankan pentingnya disiplin, tanggung jawab, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada seluruh jajaran RSUD Muara Teweh.

Penekanan tersebut disampaikan H Shalahuddin saat memberikan arahan dalam apel pagi di RSUD Muara Teweh, Rabu (19/8/2026).

Bupati meminta seluruh pegawai meningkatkan kedisiplinan dan semangat kerja serta memiliki kecintaan terhadap tugas. Loyalitas dan tanggung jawab, menurutnya, menjadi bagian penting dalam upaya memajukan RSUD Muara Teweh sekaligus menjaga nama baik Kabupaten Barito Utara.

H Shalahuddin juga mengingatkan jajaran RSUD agar tidak menunda pekerjaan dan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas. Evaluasi diperlukan agar berbagai kekurangan maupun kesalahan yang terjadi tidak kembali terulang.

Ia menegaskan, kesiapsiagaan dan ketanggapan menjadi hal penting dalam menghadapi tantangan pelayanan kesehatan. Terlebih pada musim kemarau, ketika potensi munculnya berbagai persoalan kesehatan di tengah masyarakat perlu diantisipasi sejak dini.

"Setiap tugas harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan jangan menunda pekerjaan. Kekurangan yang ada harus dievaluasi agar tidak terulang,” ujarnya.

Di sisi lain, ujar H Shalahuddin, Pemerintah Kabupaten Barito Utara terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan fasilitas kesehatan serta penambahan tenaga dokter spesialis.

Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan RSUD Muara Teweh sehingga masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang cepat, profesional, dan berorientasi pada kepuasan pasien.

Bupati berharap seluruh jajaran RSUD dapat memperkuat komitmen dan kinerja sehingga peningkatan fasilitas dan sumber daya kesehatan diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (emca/jp).

PURUK CAHU- Pemerintah Desa Danau Usung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya menerima bantuan mesin pompa air portabel dan sejumlah peralatan pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kabupaten Murung Raya, Rabu (19/8/2026).

Bantuan tersebut diharapkan memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama pada tahap awal sebelum api meluas.

Kepala Desa Danau Usung, Rahmad, mengatakan keberadaan mesin pompa air portabel akan memudahkan Tim Tingkat Desa atau Masyarakat Peduli Api (MPA) melakukan penanganan terhadap titik api yang masih berskala kecil.

"Kesiapan peralatan pemadam di tingkat desa akan sangat membantu penanganan kebakaran. Kecepatan penanganan menjadi faktor kunci untuk mencegah kebakaran meluas,” kata Rahmad.

Menurut Rahmad, bantuan tersebut disalurkan melalui Damkar dan bersumber dari dana pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Murung Raya, Akhiruddin.

Adapun peralatan yang diterima meliputi satu unit mesin pompa pemadam portabel, selang, dan nozzle. Peralatan tersebut dirancang agar mudah dibawa menuju lokasi kebakaran yang sulit dijangkau kendaraan pemadam, termasuk kawasan lahan gambut.

Rahmad berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus membantu melindungi permukiman dan lahan warga dari ancaman kebakaran. (maya/jp). 

BANDUNG- Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalsel mempelajari penerapan Corporate University (CorpU) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai upaya memperkuat pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN).

Kunjungan kerja tersebut berlangsung di BPSDM Provinsi Jawa Barat, Rabu (19/8/2026). Rombongan dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H Rais Ruhayat bersama anggota Komisi I dan perwakilan BPSDM Kalsel.

Rombongan diterima Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan BPSDM Jawa Barat, Risgiyanto, didampingi Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Madya, Tugiman.

Dalam pertemuan tersebut, BPSDM Jawa Barat memaparkan konsep, strategi, dan implementasi Jabar Corporate University. Program tersebut mengintegrasikan pengembangan kompetensi ASN dengan kebutuhan organisasi serta target pembangunan daerah.

Melalui pendekatan CorpU, pengembangan kompetensi aparatur tidak hanya mengandalkan pelatihan formal. Pembelajaran juga diarahkan melalui berbagai metode yang mendukung peningkatan kinerja organisasi dan penyelesaian persoalan pemerintahan.

H Rais Ruhayat mengapresiasi inovasi BPSDM Jawa Barat dalam mengembangkan kapasitas ASN melalui pendekatan Corporate University. Menurutnya, model tersebut dapat menjadi referensi bagi Kalsel dalam membangun sistem pengembangan kompetensi aparatur yang lebih terarah dan berkelanjutan.

"Konsep Corporate University ini sangat baik karena tidak hanya berfokus pada pelatihan formal, tetapi juga memastikan kompetensi ASN yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tantangan pembangunan daerah. Ini menjadi referensi yang sangat berharga bagi kami,” ujarnya.

H Rais menegaskan, peningkatan kualitas sumber daya aparatur merupakan investasi jangka panjang yang perlu dilakukan secara konsisten. Kompetensi ASN, kata dia, menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ia menilai Corporate University berpotensi menjadi instrumen strategis untuk menyiapkan ASN yang kompeten, berintegritas, dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan daerah serta perkembangan teknologi.

"Kami mendukung apabila ke depan lahir inovasi serupa di Kalimantan Selatan. Pengembangan kompetensi ASN harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan agar menghasilkan SDM yang sesuai kebutuhan daerah, perkembangan teknologi, serta tuntutan pelayanan publik yang terus meningkat,” katanya.

Kunjungan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi DPRD dan BPSDM Kalsel dalam merumuskan pengembangan kompetensi ASN yang lebih terintegrasi, berbasis kebutuhan organisasi, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. (sar/ali/jp).