MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, bersama jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan ratusan warga mengikuti kegiatan Gowes Bersama dan Car Free Day (CFD) di kawasan Bundaran Buah, Muara Teweh, Minggu (19/7/2026) pagi.

Kegiatan yang digelar Pemerintah Kabupaten Barito Utara ini menjadi bagian dari upaya membudayakan pola hidup sehat, mengurangi emisi kendaraan bermotor, sekaligus mengoptimalkan fungsi ruang publik sebagai sarana interaksi masyarakat.

Beragam kegiatan memeriahkan acara tersebut, mulai dari senam bersama, gowes, panggung hiburan rakyat hingga pengundian doorprize yang didukung PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Bank Kalteng) Cabang Muara Teweh.

Bupati H Shalahuddin mengatakan, Car Free Day dan Gowes Bersama tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga menjadi media mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat.

"Car Free Day dan Gowes Bersama ini bukan sekadar sarana olahraga, melainkan wadah silaturahmi yang efektif antara pemerintah daerah dan masyarakat. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menyehatkan dan membantu mengurangi polusi, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian lokal, khususnya pelaku UMKM yang berjualan di sekitar kawasan CFD," ujar H Shalahuddin.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Kalteng Cabang Muara Teweh atas dukungan dan kontribusinya dalam menyediakan doorprize yang menambah semarak kegiatan tersebut.

Sebagai penutup rangkaian acara, Bupati melakukan pengundian hadiah utama yang kemudian diserahkan kepada perwakilan masyarakat. Kegiatan tersebut mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat yang memadati kawasan Bundaran Buah. (emca/jp). 

TANJUNG- Petugas gabungan Satreskrim Polres Tabalong bersama Polsek Upau dan Polsek Haruai mengamankan lima terduga pelaku pencurian kabel tembaga milik sebuah perusahaan tambang di Desa Seradang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Jum'at (17/7/2026) malam.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo J., S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla melalui Kasi Humas IPTU Heri Siswoyo, S.H., M.H., Minggu (19/7/2026), menjelaskan pengungkapan kasus bermula saat anggota TNI dari Satgas PKH melaksanakan patroli di sekitar area timbangan perusahaan. Saat patroli, petugas mencurigai dua pria yang melintas menggunakan sebuah skuter matik.

Pemeriksaan terhadap kendaraan dan barang bawaan keduanya menemukan kabel tembaga yang diduga merupakan milik perusahaan tambang. Kedua pria tersebut kemudian diamankan dan diserahkan ke Polsek Upau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Polsek Upau selanjutnya berkoordinasi dengan Polsek Haruai dan Satreskrim Polres Tabalong. Dari hasil pemeriksaan, kedua terduga pelaku mengaku melakukan pencurian bersama tiga orang lainnya. Berdasarkan pengembangan penyelidikan, petugas berhasil mengamankan ketiga terduga pelaku tersebut sehingga total ada lima orang yang diamankan.

Kelima terduga pelaku masing-masing berinisial RM (37), warga Desa Seradang, Kecamatan Haruai; JE (31), warga Desa Kaong, Kecamatan Upau; YS (31), warga Desa Pangelak, Kecamatan Upau; SAF (25), warga Desa Kembang Kuning, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong; serta ER (47), warga Desa Sekuan Makmur, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.

Dalam penanganan perkara ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu potong kabel tembaga seberat sekitar 0,2 ons, satu bilah parang, dua bilah pisau, satu unit skuter matik warna abu-abu, satu tas punggung warna hitam, serta satu boks berisi peralatan kunci.

Akibat dugaan pencurian tersebut, pihak perusahaan diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp10 juta.

Saat ini, kelima terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polres Tabalong guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (fah/jp). 

JAKARTA- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendesak advokat Hotman Paris Hutapea menyampaikan permohonan maaf kepada insan pers atas pernyataannya kepada wartawan di lingkungan Kejaksaan Agung yang dinilai merendahkan profesi jurnalistik.

PWI menegaskan, penghormatan terhadap martabat wartawan merupakan bagian dari penghormatan terhadap kemerdekaan pers yang dijamin Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, mengatakan pihaknya menyesalkan ucapan Hotman Paris saat memberikan keterangan kepada media. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak hanya berpotensi melukai kehormatan profesi wartawan, tetapi juga mencederai semangat kebebasan pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dan memenuhi hak publik atas informasi.

"Setiap orang berhak menyampaikan pendapat, menjawab atau menolak menjawab pertanyaan wartawan. Namun tidak ada alasan untuk merendahkan martabat profesi wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik. Wartawan bekerja untuk kepentingan publik dan dilindungi oleh Undang-Undang Pers," ujar Akhmad Munir di Jakarta, Sabtu (18/7/2026).

Akhmad menegaskan, PWI Pusat tidak mempersoalkan langkah seorang advokat dalam membela kepentingan hukum kliennya karena hal tersebut merupakan hak yang dijamin peraturan perundang-undangan. Namun, menurutnya, pembelaan hukum tidak boleh dilakukan dengan merendahkan profesi lain atau mengintimidasi wartawan yang sedang menjalankan tugas peliputan.

"PWI Pusat tidak memasuki substansi perkara hukum yang sedang menjadi perhatian publik. Sikap kami murni untuk menjaga marwah profesi wartawan dan memastikan insan pers dapat bekerja secara bebas, profesional, dan bermartabat tanpa intimidasi verbal dari siapa pun," tegasnya.

Ia menilai advokat dan wartawan memiliki posisi strategis dalam negara demokrasi. Advokat menjalankan fungsi pembelaan hukum, sedangkan wartawan menjalankan fungsi kontrol sosial melalui penyampaian informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab. Karena itu, kedua profesi tersebut harus saling menghormati dalam setiap interaksi di ruang publik.

Atas peristiwa tersebut, PWI Pusat meminta Hotman Paris memberikan klarifikasi sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada insan pers apabila ucapannya telah menimbulkan kesan merendahkan martabat wartawan. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga hubungan baik antara profesi advokat dan wartawan serta memperkuat iklim demokrasi yang sehat.

"Kami tidak mempersoalkan hak setiap advokat membela kliennya. Namun pembelaan itu harus tetap menghormati profesi lain. Kritik terhadap pertanyaan wartawan adalah hal yang wajar, tetapi penyampaiannya harus dilakukan secara santun, profesional, dan tidak merendahkan martabat insan pers," kata Akhmad.

PWI Pusat juga mengingatkan seluruh wartawan agar tetap menjalankan tugas secara profesional, independen, akurat, berimbang, serta berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik. Organisasi itu menegaskan akan memberikan pembelaan terhadap wartawan yang mengalami intimidasi, pelecehan, ancaman, atau tindakan lain yang menghambat kerja jurnalistik.

Selain itu, PWI mengajak organisasi profesi, aparat penegak hukum, pejabat publik, advokat, dan seluruh narasumber membangun budaya komunikasi yang saling menghormati. Menurut PWI, perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi, tetapi penghormatan terhadap profesi wartawan menjadi syarat penting bagi terjaganya kebebasan pers dan hak masyarakat memperoleh informasi.

"Pers yang merdeka tidak lahir dari rasa takut, melainkan dari jaminan bahwa wartawan dapat bekerja secara profesional tanpa intimidasi. Menghormati wartawan berarti menghormati hak masyarakat memperoleh informasi. Kami berharap peristiwa ini menjadi pelajaran bersama agar hubungan antara insan pers dan seluruh narasumber tetap dilandasi sikap saling menghormati dan menjunjung tinggi etika," ujar Akhmad.

PWI Pusat menegaskan akan terus berada di garis depan dalam membela kemerdekaan pers, menjaga kehormatan profesi wartawan, serta memastikan setiap insan pers dapat menjalankan tugas jurnalistik tanpa tekanan, intimidasi, maupun perlakuan yang merendahkan martabat profesi. (zi/jp). 

PALANGKA RAYA- Ketua Dewan Kehormatan (DK) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Tengah, Sadagori Henoch Binti atau Ririen Binti, menyampaikan protes terbuka kepada advokat Hotman Paris Hutapea atas pernyataan yang dinilai merendahkan profesi wartawan saat sesi wawancara di lingkungan Kejaksaan Agung RI.

Surat terbuka yang diterbitkan pada Sabtu (18/7/2026) itu merupakan respons atas video yang beredar di media sosial. Dalam rekaman tersebut, Hotman Paris terdengar melontarkan kalimat, "Lu punya otak nggak? Jawab dulu!" kepada seorang wartawan yang tengah mengajukan pertanyaan.

Menurut Ririen, ucapan tersebut tidak hanya mencederai hubungan kemitraan antara advokat dan insan pers, tetapi juga dinilai berpotensi mengganggu independensi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

"Wartawan hadir di lapangan bukan untuk dihakimi, diintimidasi, atau direndahkan kapasitas intelektualnya, melainkan untuk memenuhi hak publik atas informasi," tulis Ririen dalam surat terbuka tersebut.

Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan pers dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4 memberikan hak kepada pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi, sedangkan Pasal 8 menjamin perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya.

Ririen juga menegaskan, bahwa Kode Etik Jurnalistik mengamanatkan wartawan bekerja secara independen, menguji informasi, serta menyajikan pemberitaan secara akurat dan berimbang. Karena itu, menurutnya, pertanyaan kritis dari wartawan semestinya dijawab dengan argumentasi yang objektif dan edukatif, bukan melalui serangan personal.

Melalui surat tersebut, Ketua DK PWI Kalimantan Tengah mendesak Hotman Paris menghentikan penggunaan diksi yang dinilai merendahkan martabat wartawan dalam konferensi pers maupun wawancara. Ia juga meminta Hotman menghormati profesi wartawan sebagai salah satu pilar demokrasi yang dilindungi undang-undang serta memberikan klarifikasi secara terbuka demi menjaga hubungan baik antara kalangan advokat dan komunitas pers.

Ririen menutup suratnya dengan mengajak seluruh pihak menjaga ruang publik yang sehat melalui komunikasi yang santun, saling menghormati, dan mencerdaskan masyarakat. Menurutnya, sinergi antara penegak hukum dan insan pers menjadi bagian penting dalam memperkuat demokrasi serta penegakan hukum di Indonesia. (zi/jp).

TAMIANG LAYANG- Kapolsek Dusun Tengah Polres Barito Timur, IPTU Stefanus Rantealo, memimpin sosialisasi pencegahan pertambangan tanpa izin (illegal mining) kepada masyarakat di kawasan pinggir Sungai Takuam, Desa Batuah, Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur, Sabtu (18/7/2026).

Kegiatan tersebut melibatkan personel Polsek Dusun Tengah, yakni AIPTU Marhani, AIPDA Herru Bahrudin, BRIGPOL Nyoman S, BRIPDA Adityarin P, BRIPDA Derisky A, BRIPDA Afrizal W, dan BRIPDA Aditya R. Tim bergerak menggunakan delapan unit kendaraan roda dua untuk menjangkau lokasi sosialisasi.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat diberikan edukasi mengenai larangan melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin beserta konsekuensi hukum yang mengaturnya. Personel juga menjelaskan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kapolsek Dusun Tengah, IPTU Stefanus Rantealo, menegaskan bahwa praktik illegal mining tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Aktivitas tersebut dapat menyebabkan pencemaran sungai, kerusakan kawasan hutan, hingga mengganggu keseimbangan ekosistem yang berdampak pada keselamatan dan kehidupan masyarakat.

Melalui sosialisasi ini, Polsek Dusun Tengah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan dengan menolak segala bentuk aktivitas pertambangan tanpa izin serta segera melaporkan apabila menemukan praktik illegal mining di wilayah Kabupaten Barito Timur.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya preventif Polres Barito Timur dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus menjaga kelestarian sumber daya alam agar tetap lestari bagi generasi mendatang. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus digencarkan jajaran Polsek Benua Lima, Polres Barito Timur. Sabtu (18/7/2026), personel Polsek Benua Lima memberikan edukasi kepada warga RT. 01, Desa Bagok, Kecamatan Benua Lima, mengenai larangan membakar hutan dan lahan serta konsekuensi hukum bagi pelakunya.

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, mengingat praktik tersebut berpotensi memicu kebakaran yang berdampak luas terhadap lingkungan, kesehatan, dan aktivitas masyarakat.

Dalam sosialisasi itu, personel Polsek Benua Lima menjelaskan bahwa pelaku pembakaran hutan dan lahan dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Warga juga diajak berperan aktif mencegah terjadinya karhutla dengan menjaga lingkungan dan segera melaporkan kepada aparat apabila mengetahui adanya titik api maupun aktivitas pembakaran lahan.

Selain memberikan pemahaman mengenai aspek hukum, petugas turut mengampanyekan gerakan "Stop Kebakaran Hutan dan Lahan" sebagai upaya mencegah bencana kabut asap serta menjaga kelestarian hutan dan ekosistem di wilayah Kabupaten Barito Timur.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Aiptu Yadi Susanto, Aipda Karna Mudi, Aipda Budiansyah, Aipda Mujiono, Bripda Bunar Jawuk Delo, dan Bripda Restu Bumi Yudistira.

Kapolsek Benua Lima, IPDA Ichvan Herianto, mengatakan sosialisasi merupakan langkah preventif yang terus dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat dalam mencegah karhutla.

"Melalui edukasi ini kami mengajak seluruh masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Pencegahan karhutla menjadi tanggung jawab bersama agar lingkungan tetap terjaga dan masyarakat terhindar dari dampak kabut asap maupun kerusakan hutan," ujarnya.

Pihaknya berharap sinergi antara kepolisian dan masyarakat dapat terus terjalin sehingga potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan Benua Lima dapat dicegah sejak dini. (zi/jp). 

KUALA KAPUAS- Kepolisian Resor (Polres) Kapuas memperketat upaya pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah hukumnya. Melalui kampanye publik bertajuk "Stop Karhutla", Kapolres Kapuas, AKBP Rina Perwitasari, S.H., S.I.K., M.H., CPHR., CBA., menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman serius yang merugikan semua pihak.

Dalam imbauan resminya, AKBP Rina mengingatkan masyarakat akan pentingnya kesadaran kolektif dalam menjaga kelestarian alam demi keberlangsungan masa depan generasi mendatang.

"Mencegah itu jauh lebih baik daripada memadamkan. Kita harus menyelamatkan alam untuk masa depan kita dan anak cucu kita," ujar AKBP Rina Perwitasari dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/7/2026). 

Guna menekan potensi munculnya titik api, Polres Kapuas merilis tiga poin larangan keras bagi seluruh lapisan masyarakat, di antaranya larangan membakar hutan dan lahan dalam bentuk apa pun; imbauan untuk menghindari membuang puntung rokok sembarangan; dan larangan membuang sampah yang berpotensi memicu timbulnya api.

Selain langkah preventif tersebut, Polres Kapuas juga meminta masyarakat untuk segera bersikap proaktif. Jika menemukan atau melihat adanya titik api di lapangan, warga diminta segera melaporkannya ke saluran siaga darurat (call center) resmi.

Laporan dapat ditujukan langsung ke Call Center 110, Manggala Agni, maupun kantor BPBD setempat agar tindakan pemadaman dan lokalisir api bisa dilakukan secara cepat sebelum meluas.

Kampanye ini menjadi bagian dari komitmen nyata institusi kepolisian di bawah garis koordinasi Polres Kapuas dengan semboyan Polri Peduli - Polri Berkomitmen untuk Negeri. Melalui langkah ini, diharapkan sinergi antara aparat penegak hukum, instansi penanggulangan bencana, dan masyarakat dapat meminimalisir ancaman bencana kabut asap dan kerusakan ekosistem di wilayah Kabupaten Kapuas. (fah/jp). 

BANJARMASIN- Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang juga Dewan Kehormatan Palang Merah Indonesia (PMI) Kalimantan Selatan, H Supian HK, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Rapat Kerja (Raker) Bidang Penanggulangan Bencana dan Pertemuan Kepala Markas PMI se-Kalimantan Selatan Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Kegiatan bertema "Satu Komando, Satu Data, Satu Aksi untuk Kalimantan Selatan Tangguh Bencana" tersebut digelar di Efa Hotel Banjarmasin, Jum'at (17/7/2026) malam, dan diikuti jajaran PMI dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

Sebagai Dewan Kehormatan PMI Kalsel, H Supian HK, menegaskan pentingnya membangun koordinasi yang terpadu agar setiap penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terarah.

"Saya mendukung penuh kegiatan ini. Tema 'Satu Komando, Satu Data, Satu Aksi' menjadi kunci agar gerakan kemanusiaan PMI berjalan terpadu, berbasis data, dan mampu merespons bencana dengan cepat. PMI harus menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan Kalimantan Selatan yang tangguh bencana," ujarnya.

Politisi senior tersebut menilai forum ini menjadi momentum strategis untuk melakukan konsolidasi organisasi, mengevaluasi program kerja, sekaligus memperkuat sinergi antara PMI Provinsi dan PMI kabupaten/kota dalam menghadapi berbagai tantangan kebencanaan maupun isu-isu kemanusiaan.

Menurutnya, dukungan terhadap penguatan kelembagaan PMI perlu terus dilakukan agar organisasi kemanusiaan tersebut semakin profesional dan siap melayani masyarakat.

"Kami di DPRD berkomitmen terus mendukung penguatan kelembagaan PMI agar semakin siap dan sigap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya saat terjadi bencana," tegasnya.

Sementara itu, Ketua PMI Provinsi Kalimantan Selatan, H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, mengapresiasi dukungan yang diberikan Ketua Dewan Kehormatan PMI Kalsel terhadap penyelenggaraan rapat kerja tersebut.

Ia berharap pertemuan ini mampu memperkuat koordinasi, soliditas, dan kapasitas seluruh jajaran PMI di Kalimantan Selatan sehingga semakin optimal dalam menjalankan misi kemanusiaan dan penanggulangan bencana di Banua. (sar/ali/jp). 

MARABAHAN- Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Barito Kuala, Dr. Andrianto Budi Santoso, melantik Rendy Bahar Putra, sebagai Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejaksaan Negeri Barito Kuala dalam upacara pelantikan dan serah terima jabatan (sertijab) pejabat eselon IV, Jum'at (17/7/2026).

Pelantikan yang berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Barito Kuala itu dihadiri seluruh jajaran pegawai, mulai dari pejabat struktural, fungsional, hingga pelaksana. Rendy menggantikan Dikan Fadhli Nugraha, yang mendapat promosi sebagai Kepala Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Sampang.

Dalam sambutannya Kajari Batola, Andrianto Budi Santoso, menegaskan bahwa mutasi dan pelantikan pejabat merupakan bagian dari kebijakan organisasi Kejaksaan Republik Indonesia untuk melakukan penyegaran organisasi, memperkuat kinerja, sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas penegakan hukum.

Menurutnya, jabatan yang diemban bukan sekadar pergantian administratif, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan integritas, profesionalisme, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab.

"Kepemimpinan harus diwujudkan melalui kinerja nyata dalam mendukung penegakan hukum yang berkeadilan," ujarnya.

Kajari juga menekankan pentingnya peran Seksi Intelijen sebagai salah satu fungsi strategis di lingkungan kejaksaan. Selain mendukung kegiatan pengamanan dan penggalangan, intelijen kejaksaan dituntut mampu melakukan deteksi dini terhadap berbagai Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang berpotensi memengaruhi penegakan hukum, ketertiban umum, maupun citra institusi.

Karena itu, pejabat yang baru dilantik diharapkan memiliki kemampuan analisis yang tajam, kepekaan terhadap dinamika yang berkembang, serta kesiapsiagaan dalam menjalankan tugas.

"Kasi Intelijen harus mampu membaca setiap potensi persoalan sejak dini agar dapat dilakukan langkah antisipatif secara tepat," tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Andrianto juga menyampaikan apresiasi kepada Dikan Fadhli Nugraha atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas di Kejaksaan Negeri Barito Kuala. Ia berharap pengalaman yang telah dibangun dapat menjadi bekal dalam menjalankan tugas di tempat yang baru.

Kepada Rendy Bahar Putra, Kajari berpesan agar segera beradaptasi dan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, serta loyalitas, sembari tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Kejaksaan Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan dan penegakan hukum kepada masyarakat. (hru/jp). 

JAKARTA- Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Asa Arya Sudarman, berhasil meraih Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan RI Tahun 2026 untuk melanjutkan studi Magister di Universitas Indonesia.

ASN yang bertugas di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Kabupaten Barito Timur itu diterima pada Program Magister Teknik Elektro dengan peminatan Telekomunikasi dan Sistem Nirkabel Cerdas. Bidang tersebut dipilih untuk memperkuat kompetensi dalam mendukung transformasi digital, pengembangan teknologi komunikasi, serta peningkatan layanan publik berbasis teknologi, khususnya di Kalimantan Tengah.

Selain menjalankan tugas sebagai ASN, Asa juga aktif di Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), organisasi profesi internasional di bidang teknologi. Ia terlibat dalam pengembangan Internet of Things (IoT) serta Student Activities Committee IEEE Indonesia Section yang berkolaborasi dalam berbagai kegiatan pengembangan teknologi dan sumber daya manusia.

Sebagai penerima LPDP, Asa mengikuti Program Persiapan Keberangkatan (PK) Angkatan 278 yang berlangsung pada 13–18 Juli 2026 di Asrama Haji Jakarta Timur. Kegiatan tersebut diikuti 236 awardee LPDP, terdiri atas 102 penerima beasiswa tujuan perguruan tinggi dalam negeri dan 134 penerima beasiswa luar negeri.

Dalam kegiatan tersebut, Asa menjadi satu-satunya peserta yang mewakili Provinsi Kalimantan Tengah. Ia juga berkesempatan berdialog langsung dengan Wakil Menteri Keuangan RI, Jodi Mahardi Agung, bersama jajaran Direksi LPDP mengenai pengembangan sumber daya manusia melalui program beasiswa.

Menurut Asa, kesempatan itu dimanfaatkannya untuk menyampaikan harapan agar semakin banyak putra-putri Kalimantan Tengah memperoleh akses terhadap Beasiswa LPDP.

"Saya berharap semakin banyak generasi muda Kalimantan Tengah yang berani bermimpi, melanjutkan pendidikan tinggi, dan menjadi bagian dari keluarga besar LPDP sehingga mampu melahirkan sumber daya manusia yang unggul serta berdaya saing global," ujarnya.

Tidak hanya menjadi peserta, Asa juga dipercaya panitia LPDP menjadi moderator pada sesi Sosialisasi Budaya Antikorupsi. Dalam sesi tersebut, ia mendampingi Prof. Dr. Juneman Abraham, S.Psi., M.Si., Wakil Rektor Bidang Research & Technology Transfer BINUS University sekaligus Guru Besar Psikologi Sosial, sebagai narasumber.

Kepercayaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas kemampuan komunikasi dan kepemimpinan yang ditunjukkan Asa selama mengikuti rangkaian kegiatan pembekalan.

Pada penutupan PK, Jum'at (17/7/2026), Asa turut memperkenalkan budaya Kalimantan Tengah melalui busana rancangan desainer daerah, Aboza by Anto Namiabdi. Busana tersebut memadukan motif batik khas Kalimantan Tengah dengan ornamen bulu burung enggang yang melambangkan kehormatan, kebijaksanaan, persatuan, dan semangat masyarakat Dayak.

Asa berharap pencapaiannya dapat menjadi motivasi bagi generasi muda Kalimantan Tengah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program beasiswa, khususnya LPDP.

"Pendidikan merupakan dasar dari arah kehidupan dan arah perubahan menjadi sesuatu yang lebih baik. Melalui pendidikan, kita dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul untuk mewujudkan Kalimantan Tengah sebagai Smart Province yang maju, inovatif, dan berdaya saing global," tutupnya. (zi/jp).

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menyalurkan bantuan pendidikan melalui program unggulan SIP PINTAR kepada 18 siswa TK dan PAUD Permata Bunda di Desa Mampuak II, Kecamatan Teweh Timur, Jum'at (17/7/2026). Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini.

Dalam kunjungan kerja ke Desa Mampuak II, Bupati menyerahkan bantuan berupa seragam sekolah, tas, serta perlengkapan alat tulis kepada para siswa. Penyaluran bantuan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan belajar anak sekaligus meringankan beban orang tua.

Bupati H Shalahuddin menegaskan, sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Melalui program SIP PINTAR, pemerintah daerah terus berupaya memastikan setiap anak memperoleh fasilitas belajar yang memadai sejak usia dini.

Menurutnya, seluruh perlengkapan yang disalurkan telah memenuhi standar kualitas yang baik, mulai dari bahan seragam yang nyaman digunakan, tas yang kuat, hingga alat tulis yang aman bagi anak-anak. Hal tersebut dilakukan agar bantuan yang diberikan benar-benar bermanfaat dalam mendukung kegiatan belajar.

"Kami ingin memastikan anak-anak kita mendapatkan fasilitas yang layak untuk menunjang proses belajar mereka. Bantuan ini adalah wujud komitmen Pemkab Barito Utara dalam memastikan pendidikan anak usia dini berjalan dengan optimal," ujar H Shalahuddin.

Ia berharap program SIP PINTAR dapat terus meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan, sekaligus mendorong semangat belajar anak-anak sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia di masa depan. (emca/jp). 

TAMIANG LAYANG- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Barito Timur, Misnohartaku, menyatakan dukungan penuh kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Asa Arya Sudarman, yang berhasil meraih Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk melanjutkan studi di Universitas Indonesia (UI).

Asa Arya merupakan ASN yang bertugas di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP), Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfops) Kabupaten Barito Timur.

Menurut Misnohartaku, keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan bagi Pemerintah Kabupaten Barito Timur sekaligus membuktikan bahwa putra daerah memiliki kemampuan bersaing dan meraih kesempatan belajar di salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia.

"Saya selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur mendukung sepenuhnya Saudara Asa Arya sebagai putra terbaik Barito Timur dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk kemajuan daerah," ujar Misnohartaku, Jum'at (17/7/2026).

Ia menegaskan, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting bagi kemajuan daerah. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong ASN untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan formal maupun berbagai program pengembangan kapasitas.

Misnohartaku juga menyampaikan ucapan selamat kepada Asa Arya dan berpesan agar kesempatan tersebut dimanfaatkan secara optimal.

"Saya mengucapkan selamat kepada Saudara Asa Arya. Tetap semangat belajar, manfaatkan kesempatan ini untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya di Universitas Indonesia, dan yang terpenting selalu menjaga nama baik Kabupaten Barito Timur," pesannya.

Dukungan serupa disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Diskominfops Kabupaten Barito Timur, Limer. Ia mengapresiasi pencapaian Asa Arya dan berharap keberhasilan tersebut menjadi motivasi bagi ASN lainnya untuk terus meningkatkan kompetensi serta berani memanfaatkan peluang beasiswa maupun pendidikan lanjutan.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Diskominfops Barito Timur, Wayan Cakre, menilai prestasi Asa Arya menjadi bukti bahwa ASN daerah mampu bersaing di tingkat nasional apabila memiliki tekad, kerja keras, dan semangat belajar yang tinggi.

"Semoga keberhasilan ini menjadi inspirasi bagi seluruh ASN di lingkungan Diskominfops maupun Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Teruslah belajar, tingkatkan kapasitas diri, karena ilmu dan kompetensi yang diperoleh nantinya akan menjadi bekal untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan ikut membangun Barito Timur yang semakin maju," ujarnya. (zi/jp). 

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin meninjau langsung kondisi ruas jalan kabupaten di Desa Mampuak II, Kecamatan Teweh Timur, Jum'at (17/7/2026), dalam rangkaian kegiatan Safari Jumat. 

Dalam kesempatan tersebut, Bupati H Shalahuddin memberikan teguran tegas kepada PT Barito Bangun Nusantara (PT BBN) terkait kerusakan jalan yang diduga akibat aktivitas operasional perusahaan.

Saat melakukan peninjauan bersama Sekretaris Daerah Barito Utara, Muhlis dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, Bupati mendapati kondisi jalan mengalami kerusakan cukup parah dan berdebu. Ruas jalan tersebut merupakan akses utama masyarakat yang terdampak aktivitas angkutan perusahaan.

Atas kondisi tersebut, Bupati meminta PT BBN segera bertanggung jawab melakukan perbaikan jalan sesuai dengan standar konstruksi awal. Ia menegaskan, perbaikan tidak boleh dilakukan secara asal atau hanya dengan menimbun batu di badan jalan.

"Ini adalah jalan kabupaten, fasilitas umum yang menjadi akses utama masyarakat. Saya tidak izinkan lagi perusahaan melintas jika jalan ini tidak diperbaiki. Segera ambil langkah nyata untuk mengembalikan kondisi jalan seperti semula," tegas H Shalahuddin.

Bupati juga menekankan bahwa apabila ruas jalan sebelumnya merupakan jalan beton, maka perbaikan harus dilakukan dengan metode konstruksi yang sesuai, termasuk menggunakan konstruksi rigid, sehingga kualitas jalan dapat kembali seperti semula.

"Perbaikan ini bukan untuk kepentingan saya, melainkan untuk kepentingan masyarakat luas," ujarnya.

Ia berharap PT BBN segera menindaklanjuti arahan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap infrastruktur publik serta demi menjaga kelancaran aktivitas dan keselamatan masyarakat yang menggunakan jalan kabupaten tersebut. (emca/jp). 

TAMIANG LAYANG- Bhabinkamtibmas Desa Sarapat, Polsek Dusun Timur, Polres Barito Timur, Bripda Darma Andika, menghadiri rapat pembentukan Panitia Festival Memancing Ranu Lemang II (Kades Cup II Tahun 2026) di Aula Balai Desa Sarapat, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Jum'at (17/7/2026).

Kehadiran Bhabinkamtibmas dalam rapat tersebut merupakan bentuk dukungan Polri terhadap penyelenggaraan kegiatan masyarakat sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pelaksanaan festival yang aman, tertib, dan kondusif.

Rapat dihadiri perwakilan Dinas Pariwisata Kabupaten Barito Timur, Ketua Karang Taruna Kabupaten Barito Timur, Kepala Desa Sarapat, Ketua BPD Desa Sarapat, perangkat desa, anggota Karang Taruna Desa Sarapat, serta warga setempat.

Melalui musyawarah, peserta rapat menetapkan susunan panitia dengan Nindy Putri sebagai Ketua, Yanto sebagai Sekretaris, dan Sri Dewi sebagai Bendahara. Selain itu, Elin dan Sely ditunjuk sebagai Seksi Acara, Amarto sebagai Seksi Perlombaan, Heros sebagai Seksi Perlengkapan, Debora sebagai Seksi Dokumentasi, serta Bripda Darma Andika dipercaya mengemban tugas sebagai Seksi Keamanan.

Bripda Darma Andika menyampaikan komitmen Polri untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan agar berlangsung dengan aman dan lancar. Menurutnya, koordinasi yang baik antara panitia, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi kunci sukses penyelenggaraan festival.

"Kami berharap seluruh tahapan persiapan berjalan dengan baik melalui koordinasi yang solid serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung," ujarnya.

Pembentukan panitia menjadi tahap awal persiapan Festival Memancing Ranu Lemang II yang tidak hanya menjadi ajang rekreasi dan kebersamaan masyarakat, tetapi juga diharapkan mampu mengangkat potensi wisata Desa Sarapat serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di Kabupaten Barito Timur melalui kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan Polri. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Bupati Barito Timur, M. Yamin, menegaskan Apel Hari Kesadaran Nasional bukan sekadar agenda rutin bulanan, melainkan momentum untuk memperkuat disiplin, integritas, loyalitas, dan tanggung jawab aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan tugas pemerintahan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Arahan tersebut disampaikan Bupati Barito Timur, M. Yamin melalui sambutan yang dibacakan Sekda Misnohartaku saat memimpin Apel Hari Kesadaran Nasional Pemerintah Kabupaten Barito Timur di halaman Kantor Bupati, Jum'at (17/7/2026).

Apel tersebut diikuti para asisten, staf ahli bupati, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, serta ratusan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Dalam kesempatan itu, Misnohartaku meminta seluruh jajaran organisasi perangkat daerah memasuki semester kedua Tahun Anggaran 2026 agar semakin fokus dalam menjalankan program kerja yang telah direncanakan. Kepala OPD diminta mempercepat pelaksanaan program prioritas daerah agar target pembangunan dapat tercapai sesuai dengan rencana.

Selain percepatan program, seluruh organisasi perangkat daerah juga diminta meningkatkan kualitas penyerapan anggaran secara akuntabel, memperkuat pengawasan internal, serta memastikan setiap kegiatan dilaksanakan secara efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui Apel HKN tersebut, Sekda berharap seluruh ASN terus menjaga profesionalisme dan semangat pengabdian. 

"Dengan kedisiplinan dan tanggung jawab bersama, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan publik di Kabupaten Barito Timur diharapkan semakin optimal," tandasnya. (zi/jp). 

KUALA KAPUAS- Wakil Bupati Kapuas, Dodo bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kapuas menyambut kedatangan Kapolres Kapuas yang baru, AKBP Rina Perwitasari, S.H., S.I.K., M.H., CPHR., CBA, dalam acara penyambutan yang digelar di Kuala Kapuas, Jum'at (17/7/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolres Kapuas sebelumnya, AKBP Gede Eka Yudharma, S.I.K., M.A.P., beserta jajaran Polres Kapuas dan sejumlah tamu undangan.

Penyambutan diawali dengan prosesi adat Potong Pantan, tradisi khas masyarakat Dayak Kalimantan Tengah yang menjadi simbol penghormatan sekaligus ungkapan selamat datang bagi pejabat atau tamu yang memasuki wilayah setempat. Prosesi tersebut menandai diterimanya AKBP Rina Perwitasari sebagai bagian dari keluarga besar masyarakat Kabupaten Kapuas.

Suasana penyambutan semakin semarak dengan penampilan tarian khas Dayak Kalimantan Tengah yang menampilkan nilai budaya dan kearifan lokal daerah.

Wakil Bupati Kapuas, Dodo bersama unsur Forkopimda menyampaikan ucapan selamat datang dan berharap kepemimpinan AKBP Rina Perwitasari mampu memperkuat sinergi antara Polres Kapuas, Pemerintah Kabupaten Kapuas, serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus mendukung pembangunan daerah.

Pada kesempatan yang sama, Forkopimda Kapuas juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada AKBP Gede Eka Yudharma atas dedikasi serta pengabdian selama menjabat sebagai Kapolres Kapuas. Pergantian kepemimpinan ini diharapkan semakin memperkuat soliditas antarinstansi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (fah/hru/jp). 

PALANGKA RAYA- Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan, menghadiri Upacara Peringatan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangka Raya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangka Raya yang digelar di Halaman Kantor Wali Kota Palangka Raya, Jum'at (17/7/2026).

Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah, H Agustiar Sabran, dan dihadiri jajaran pemerintah daerah serta berbagai unsur terkait. 

Peringatan hari jadi ini menjadi momentum memperkuat sinergi dan kolaborasi antarpemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan Kalimantan Tengah yang maju, berkah, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan, menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada Pemerintah Kota Palangka Raya atas perjalanan pembangunan yang telah berlangsung selama ini.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Utara, kami mengucapkan selamat Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangka Raya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangka Raya. Semoga semangat Isen Mulang terus menjadi inspirasi dalam memperkuat kebersamaan dan membangun daerah,” ujarnya.

Kehadiran Wakil Bupati Barito Utara dalam kegiatan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mempererat hubungan kerja sama serta membangun sinergi antarwilayah demi kemajuan Kalimantan Tengah. (emca/jp). 

TAMIANG LAYANG- Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tamiang Layang memperkuat komitmen mewujudkan layanan pemasyarakatan yang bersih dan berintegritas melalui sosialisasi pencegahan pungutan liar (pungli) kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Jum'at (17/7/2026).

Kegiatan yang berlangsung di blok hunian tersebut menekankan pentingnya transparansi layanan, larangan praktik pungli dan gratifikasi, serta optimalisasi fungsi kotak pengaduan sebagai sarana penyampaian aspirasi dan laporan secara aman.

Sosialisasi dipimpin langsung oleh Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Rutan Kelas IIB Tamiang Layang, Junaidi, dengan melibatkan Kasubsi Pengelolaan, Komandan Jaga, jajaran petugas pengamanan, serta seluruh warga binaan.

Dalam arahannya, Junaidi, menegaskan bahwa seluruh layanan pemasyarakatan di Rutan Kelas IIB Tamiang Layang diberikan secara gratis dan tidak dibenarkan adanya pungutan dalam bentuk apa pun.

"Seluruh layanan pemasyarakatan diberikan secara gratis tanpa pungutan apa pun. Kami juga mengingatkan agar tidak ada praktik pungli maupun gratifikasi, baik yang dilakukan oleh petugas maupun antarwarga binaan," tegas Junaidi.

Materi sosialisasi mencakup penjelasan mengenai larangan pungli dan gratifikasi, mekanisme layanan pemasyarakatan tanpa biaya, termasuk layanan kesehatan, kunjungan, hingga pengusulan hak integrasi. Selain itu, warga binaan juga diberikan pemahaman terkait penggunaan kotak pengaduan sebagai media penyampaian keluhan, saran, maupun laporan dengan tetap menjaga kerahasiaan pelapor.

Kegiatan turut diisi dengan dialog interaktif antara petugas dan warga binaan. Melalui sesi tersebut, warga binaan diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan serta memperoleh penjelasan mengenai prosedur pengaduan dan pengawasan layanan di lingkungan Rutan.

Junaidi menyampaikan bahwa pembangunan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dan berintegritas membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, termasuk warga binaan sebagai penerima layanan.

"Apabila terdapat dugaan penyimpangan, kami mengajak seluruh warga binaan untuk memanfaatkan sarana pengaduan yang telah disediakan. Bersama-sama kita menjaga integritas demi menciptakan pelayanan pemasyarakatan yang bersih, transparan, dan terpercaya," ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Rutan Kelas IIB Tamiang Layang berharap seluruh warga binaan semakin memahami hak dan kewajibannya, sekaligus turut berperan dalam mendukung terwujudnya Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). (zi/jp). 

TANAH LAUT- Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong penguatan koordinasi lintas instansi guna mengoptimalkan pendataan Penduduk Non Permanen (PNP). Langkah ini dinilai penting agar seluruh warga yang berdomisili sementara tetap tercatat dalam administrasi kependudukan dan memperoleh hak atas pelayanan publik.

Dorongan tersebut disampaikan saat Komisi I DPRD Kalsel melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tanah Laut, Jum'at (17/7/2026). Kunjungan dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim, dan diikuti Disdukcapil Provinsi Kalsel, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta perwakilan perusahaan.

Habib Hamid mengatakan, pembahasan difokuskan pada implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Non Permanen yang hingga kini dinilai belum berjalan optimal.

"Masih banyak Penduduk Non Permanen yang belum tercatat. Akibatnya, pelayanan kepada masyarakat belum bisa diberikan secara maksimal karena data kependudukan belum lengkap," ujarnya.

Menurutnya, akurasi data PNP menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan layanan publik, seperti sektor kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, hingga pembangunan daerah. Tanpa data yang valid, pemerintah berpotensi menghadapi ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat dan alokasi layanan yang disediakan.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Tanah Laut, Andra Eka Putra, mengakui pendataan PNP masih menghadapi berbagai kendala, terutama di kawasan perkebunan dan wilayah terpencil yang banyak dihuni pekerja dari luar daerah.

Ia mencontohkan, pada pelaksanaan layanan posyandu, jumlah peserta kerap melampaui data sasaran karena banyak warga non permanen belum terdaftar dalam administrasi kependudukan. Untuk mengatasi hal tersebut, Disdukcapil terus memperkuat koordinasi dengan perusahaan agar para pekerja pendatang dapat didaftarkan sebagai Penduduk Non Permanen.

Sementara itu, HRD PT Gawi Makmur Kalimantan, Hendri Irawan, menjelaskan sebagian besar pekerja perantau belum bersedia memindahkan domisili karena belum menetap secara permanen di daerah tempat bekerja. Oleh sebab itu, skema pendaftaran sebagai Penduduk Non Permanen dinilai menjadi solusi agar keberadaan mereka tetap tercatat tanpa harus mengubah alamat pada KTP.

Di sisi lain, Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Noor, mengusulkan pengembangan aplikasi khusus untuk mendukung pendataan Penduduk Non Permanen secara lebih akurat dan terintegrasi.

Menurutnya, keberhasilan pendataan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan kesadaran masyarakat untuk melaporkan status kependudukannya.

"Jangan sampai ada masyarakat yang tidak memperoleh pelayanan karena status kependudukannya tidak jelas. Pendataan Penduduk Non Permanen merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, bahkan ke depan dapat menjadi materi Peraturan Daerah inisiatif DPRD," pungkasnya. (sar/ali/jp). 

MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten Barito Utara terus memperkuat pembentukan karakter dan budaya literasi anak usia dini melalui kegiatan Pertemuan Pagi Ceria (PPC) di TK Melati Muara Teweh dan Bunda PAUD Bertutur di TK Wardatul Jannah, Jum'at (17/7/2026). Hal itu sebagai upaya menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan sekaligus bermakna bagi anak.

Kegiatan tersebut dipimpin Bunda PAUD Kabupaten Barito Utara, Ny. Hj Maya Safitri Shallahudin, didampingi Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Barito Utara, Mira Apriyantinada Felix Sonadie Y. Tingan, Ketua PP PAUD Kabupaten Barito Utara, Marsiana Muhlis, serta Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, Dr. Sunarty S., S.Pd., M.Pd., yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, Muhammad Iman Topik, S.IP., M.Si.

Bunda PAUD Barito Utara, Ny. Hj Maya Safitri, mengatakan pembentukan karakter dan kemampuan literasi anak perlu dimulai sejak usia dini melalui aktivitas belajar yang menyenangkan dan dilakukan secara berkelanjutan.

"Melalui doa bersama, gerak dan lagu, bernyanyi, membaca nyaring, hingga bercerita, anak-anak diajak belajar dalam suasana yang hangat, menyenangkan, dan penuh semangat. Aktivitas sederhana ini menjadi fondasi penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri, membangun karakter positif, mengembangkan kemampuan berbahasa, serta menanamkan kecintaan terhadap dunia literasi," ujarnya.

Menurutnya, karakter yang kuat dan budaya gemar membaca tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui kebiasaan baik yang ditanamkan sejak dini di lingkungan keluarga maupun satuan pendidikan.

Ia berharap sinergi antara pemerintah, pendidik, orang tua, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat agar mampu melahirkan generasi Barito Utara yang cerdas, berkarakter, kreatif, serta siap menghadapi tantangan masa depan. (emca/jp).

TAMIANG LAYANG- Antusiasme menyambut laga final Piala Dunia FIFA 2026 akan terasa hingga Kecamatan Pematang Karau. Pemerintah Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur memastikan menggelar nonton bareng (nobar) gratis bagi masyarakat untuk menyaksikan pertandingan perebutan gelar juara dunia antara Tim Nasional Spanyol dan Argentina.

Kegiatan nobar tersebut akan berlangsung di Halaman Kantor Kecamatan Pematang Karau, Jalan Dress RT. 03, Desa Pinang Baru, Kecamatan Pematang Karau.

Pertandingan final yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia itu dijadwalkan berlangsung di MetLife Stadium, Amerika Serikat, dan akan disiarkan langsung pada Senin, 20 Juli 2026 pukul 02.00 WIB.

Camat Pematang Karau, Setia Murni, mengajak masyarakat dan para pencinta sepak bola untuk hadir bersama-sama menyaksikan laga puncak tersebut. Menurutnya, kegiatan nobar ini bukan hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga momentum mempererat kebersamaan antarwarga.

"Kami ingin memfasilitasi antusiasme masyarakat Pematang Karau terhadap sepak bola. Nobar ini bukan sekadar menyaksikan pertandingan, tetapi juga menjadi wadah berkumpul, mempererat silaturahmi, serta menumbuhkan semangat sportivitas,” ujar Setia Murni, Jum'at (17/7/2026). 

Untuk mendukung kenyamanan masyarakat, pihak Kecamatan Pematang Karau telah menyiapkan sejumlah fasilitas, di antaranya layar lebar, perangkat tata suara, serta area menonton yang nyaman dan dapat dinikmati berbagai kalangan.

Setia Murni juga mengimbau warga yang hadir untuk tetap menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan lingkungan selama acara berlangsung, mengingat pertandingan digelar pada waktu dini hari menjelang subuh.

Masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi kanal resmi Kecamatan Pematang Karau melalui Instagram @kecamatan_pematangkarau; Facebook Kecamatan Pematang Karau; dan WhatsApp 0812-3456-7890. (zi/jp). 

PALANGKA RAYA- Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Bartim) menunjukkan komitmennya dalam memperkuat hubungan antardaerah dengan menghadiri puncak peringatan Hari Jadi ke-69 Kota Palangka Raya, Jum'at (17/7/2026). Dalam kegiatan tersebut, Bupati Barito Timur, M. Yamin diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Barito Timur, Ari Panan Putut Lelu.

Puncak peringatan Hari Jadi Kota Palangka Raya dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah, H Agustiar Sabran, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Tengah, para kepala daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, serta ratusan masyarakat yang turut memeriahkan rangkaian acara.

Tahun ini, peringatan Hari Jadi ke-69 Kota Palangka Raya mengusung tema "Palangka Raya Kota Kolaborasi". Tema tersebut menjadi refleksi pentingnya kolaborasi lintas sektor dan sinergi antarpemerintah daerah dalam mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kehadiran Pemerintah Kabupaten Barito Timur pada momentum tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap upaya mempererat hubungan kelembagaan dan kerja sama antardaerah di Kalimantan Tengah. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat di masing-masing wilayah.

Pada kesempatan itu, Ari Panan Putut Lelu menyampaikan ucapan selamat kepada Pemerintah Kota Palangka Raya dan seluruh masyarakat atas bertambahnya usia ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah tersebut. Ia berharap Kota Palangka Raya terus berkembang menjadi daerah yang maju, inovatif, dan mampu menjadi motor penggerak pembangunan di Kalimantan Tengah.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Timur, kami mengucapkan selamat Hari Jadi ke-69 Kota Palangka Raya. Semoga semangat kolaborasi yang diusung pada peringatan tahun ini semakin memperkuat kebersamaan dalam membangun daerah, sehingga Kota Palangka Raya semakin maju, sejahtera, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat," ujar Ari. (zi/jp).

BARITO KUALA- Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengawal penyelesaian pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Mekarsari di Desa Tinggiran Baru, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala, guna memastikan fasilitas tersebut siap beroperasi dan mampu melayani sekitar 4.000 sambungan rumah (SR) mulai 2027.

Monitoring dilakukan pada Jum'at (17/7/2026) dan dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, H Achmad Maulana. Rombongan diterima Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Ryan Tirta Nugraha, bersama Kepala Balai Pengelolaan Air Minum (BPAM) Banjarbakula, Ir. H Siddiq Wahyu Pamungkas, beserta jajaran.

Selain meninjau progres pembangunan, Komisi III menerima paparan mengenai kesiapan operasional IPA Mekarsari yang merupakan bagian dari penyelesaian Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Banjarbakula melalui sinergi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

H Achmad Maulana mengatakan, pembangunan IPA Mekarsari menjadi proyek strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap air bersih, khususnya di wilayah Banjarbakula.

"Pembangunan ini merupakan bagian dari penyelesaian SPAM Banjarbakula bersama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Alhamdulillah progresnya cukup menggembirakan karena persoalan air bersih merupakan kebutuhan mendasar masyarakat," ujarnya.

Ia menjelaskan, pembangunan dimulai pada 2024 dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dilanjutkan penyelesaian konstruksi utama pada 2025. Sementara itu, pada 2026 dilakukan penyempurnaan fasilitas pendukung, termasuk pekerjaan paving kawasan instalasi, yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan.

Menurutnya, IPA Mekarsari ditargetkan mulai beroperasi pada 2027 dan akan melayani sekitar 4.000 sambungan rumah di Kecamatan Mekarsari, Tamban, dan Tabunganen.

Meski demikian, H Achmad Maulana mengingatkan bahwa kesiapan instalasi harus diikuti dengan kesiapan jaringan distribusi air hingga ke rumah-rumah warga. Karena itu, koordinasi antara BPAM Banjarbakula dan PDAM Kabupaten Barito Kuala perlu terus diperkuat.

"Jangan sampai instalasi pengolahan air sudah siap melayani 4.000 sambungan rumah, tetapi jaringan perpipaannya belum tersedia. Distribusi air harus dipastikan berjalan optimal agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Ryan Tirta Nugraha, berharap dukungan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus berlanjut, terutama dalam mendorong dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan infrastruktur air minum.

"Kami berharap dukungan DPRD terus berlanjut sehingga pendanaan APBN melalui Dana Alokasi Khusus dapat diperoleh. Hal ini penting untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan air bersih dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Kalimantan Selatan," katanya.

Komisi III DPRD Kalsel mengapresiasi progres pembangunan IPA Mekarsari yang dinilai berjalan sesuai rencana. Mereka berharap seluruh tahapan penyelesaian dapat rampung tepat waktu sehingga fasilitas tersebut mulai beroperasi pada 2027 dan memperkuat sistem penyediaan air minum regional Banjarbakula sekaligus meningkatkan pelayanan air bersih bagi masyarakat Barito Kuala. (sar/ali/jp). 

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk meningkatkan kesiapan menjelang Hari Jadi ke-24 Kabupaten Barito Timur yang diperingati pada 3 Agustus 2026. Seluruh organisasi perangkat daerah diminta menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kantor serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Hal tersebut disampaikan Bupati Barito Timur, M. Yamin melalui sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Barito Timur, Misnohartaku saat Apel Hari Kesadaran Nasional Pemerintah Kabupaten Barito Timur di halaman Kantor Bupati, Jum'at (17/7/2026).

Ia meminta seluruh jajaran pemerintah daerah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat maupun para tamu yang datang ke Kabupaten Barito Timur. Kesiapan lingkungan kantor dan kualitas pelayanan dinilai menjadi bagian penting dalam menyambut momentum hari jadi daerah.

Selain persiapan Hari Jadi Kabupaten Barito Timur, pemerintah daerah juga mulai melakukan persiapan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berbagai rangkaian kegiatan diminta dipersiapkan sejak dini agar pelaksanaannya berjalan lancar.

Persiapan tersebut meliputi pelaksanaan upacara kemerdekaan, pembinaan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), pemasangan bendera Merah Putih dan umbul-umbul, serta pelaksanaan kegiatan sosial, olahraga, seni budaya, dan gotong royong yang melibatkan masyarakat.

Apel Hari Kesadaran Nasional tersebut diikuti para asisten, staf ahli bupati, kepala OPD, camat, serta ratusan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.  (zi/jp). 

MARABAHAN- Seorang pria berusia 30 tahun ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah di Jalan Panglima Batur, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kamis (16/7/2026) sekitar pukul 19.00 Wita.

Peristiwa tersebut telah ditangani Polsek Marabahan bersama Tim Identifikasi Satreskrim Polres Barito Kuala setelah menerima laporan dari warga. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), petugas tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

Korban diketahui merupakan warga setempat. Di lokasi kejadian, petugas mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya seutas tali, surat keterangan berobat dari Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, serta obat yang masih dikonsumsi korban sebagai bagian dari pengobatan.

Berdasarkan keterangan ibu korban, ia menemukan anaknya telah meninggal dunia saat pulang ke rumah setelah berkunjung ke kediaman tetangga. Ia kemudian meminta pertolongan warga yang selanjutnya menghubungi pihak kepolisian.

Dari hasil pemeriksaan awal, polisi tidak menemukan indikasi tindak pidana. Keluarga juga menyampaikan bahwa korban memiliki riwayat menjalani perawatan di rumah sakit jiwa dan masih menjalani pengobatan secara rawat jalan.

Kasi Humas Polres Barito Kuala, IPTU Budi, mengatakan pihak kepolisian telah melakukan olah TKP sesuai prosedur, mengamankan barang bukti, serta meminta keterangan sejumlah saksi guna memastikan penyebab kejadian.

"Pemeriksaan di lokasi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Penanganan dilakukan sesuai prosedur kepolisian," ujarnya, Jum'at (17/7/2026).

Pihak keluarga korban menyatakan menerima peristiwa tersebut sebagai musibah dan menolak dilakukan visum maupun autopsi. Penolakan tersebut dituangkan dalam berita acara sesuai ketentuan yang berlaku. (hru/jp). 

TAMIANG LAYANG- Polsek Dusun Tengah menggelar Panen Raya Jagung Kuartal II sebagai bentuk dukungan terhadap program swasembada pangan nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Jum'at (17/7/2026). Dari panen di dua lokasi, diperoleh sekitar 34 ton jagung tongkol atau belum dipipil.

Panen raya dilaksanakan di lahan milik Sehono di Desa Batuah, Kecamatan Raren Batuah, seluas sekitar 3,5 hektare, serta di lahan milik Ansori di Desa Malintut, Kecamatan Raren Batuah, dengan luas sekitar 5 hektare.

Kapolres Barito Timur, AKBP Edi Santoso melalui Kapolsek Dusun Tengah Iptu Stefanus Rantealo, mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud dukungan Polri terhadap program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan nasional.

"Panen raya ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia dan pimpinan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional," ujar Kapolsek.

Ia menegaskan, Polsek Dusun Tengah akan terus mendorong peningkatan produktivitas pertanian melalui pendampingan yang dilakukan para Bhabinkamtibmas dengan bersinergi bersama pemerintah desa, kelompok tani, dan instansi terkait.

Kegiatan panen dipimpin langsung oleh Kapolsek Dusun Tengah didampingi Wakapolsek Iptu Abadi Rahmad bersama personel Polsek Dusun Tengah. Kegiatan itu juga dihadiri perangkat desa dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan Raren Batuah.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Desa Baruyan dan PPL Kecamatan Raren Batuah atas dukungan yang diberikan sehingga Panen Raya Jagung Kuartal II dapat berlangsung lancar dan menghasilkan panen yang optimal.

Dengan capaian sekitar 34 ton jagung tongkol dari dua lokasi panen, kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan produksi pangan di Kabupaten Barito Timur sekaligus memotivasi masyarakat untuk terus mengembangkan sektor pertanian sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kapolsek Pematang Karau, IPDA Rikardo Hutahaean bersama jajaran personel melaksanakan pengecekan, survei, dan pembersihan batas lahan Markas Komando (Mako) Polsek Pematang Karau guna memastikan kejelasan aset negara yang berada dalam pengelolaan Polri, Jum'at (17/7/2026).

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Pematang Karau, IPDA Rikardo Hutahaean tersebut dilaksanakan di area lahan Mako Polsek Pematang Karau dengan melibatkan seluruh personel.

Dalam kegiatan itu, personel melakukan verifikasi kondisi fisik lahan berdasarkan dokumen kepemilikan resmi, yakni Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 15.14.01.04.1.00167 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.166 dengan pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lahan tersebut tercatat memiliki luas 4.977 meter persegi.

Pengecekan dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen sertifikat dengan kondisi di lapangan, termasuk memastikan posisi batas-batas lahan, keberadaan patok, serta kondisi lingkungan sekitar Mako Polsek Pematang Karau.

Usai melakukan survei, personel bersama-sama melaksanakan kegiatan gotong royong membersihkan area sepanjang jalur batas lahan. Pembersihan tersebut bertujuan agar tanda batas tanah tetap terlihat jelas, mudah dilakukan pemeriksaan, serta mendukung pengawasan terhadap aset negara agar tetap terjaga.

Kapolsek Pematang Karau IPDA Rikardo Hutahaean, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga dan mengamankan aset negara yang menjadi tanggung jawab institusi Polri.

"Pengecekan dan pembersihan batas lahan ini penting dilakukan agar seluruh personel mengetahui secara pasti batas aset Mako Polsek Pematang Karau serta dapat melakukan pengawasan secara optimal sesuai dokumen resmi yang ada,” ujarnya.

Dari hasil kegiatan, seluruh personel telah mengetahui secara jelas letak dan batas lahan Mako Polsek Pematang Karau. Selain itu, jalur di sekitar batas tanah telah dibersihkan sehingga patok-patok lahan dapat terlihat dan lebih mudah dilakukan pemantauan.

Langkah tersebut menjadi bentuk komitmen Polsek Pematang Karau dalam menjaga, mengamankan, serta mengelola aset negara secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Bupati Barito Timur, M. Yamin menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan aparatur sipil negara (ASN) meningkatkan disiplin, mempercepat kinerja, serta memastikan seluruh program pembangunan berjalan tepat sasaran pada semester kedua Tahun Anggaran 2026. Seluruh OPD juga diminta segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Arahan tersebut disampaikan Bupati M. Yamin melalui sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Barito Timur, Misnohartaku, saat Apel Kesadaran Nasional Pemerintah Kabupaten Barito Timur di halaman Kantor Bupati, Jum'at (17/7/2026).

Apel diikuti para asisten, staf ahli bupati, kepala organisasi perangkat daerah, camat, dan ratusan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur. 

Misnohartaku menegaskan, Apel Kesadaran Nasional bukan sekadar agenda rutin bulanan, tetapi momentum untuk memperkuat disiplin, integritas, loyalitas, dan tanggung jawab seluruh ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Memasuki semester kedua Tahun Anggaran 2026, seluruh kepala OPD diminta mempercepat pelaksanaan program prioritas, meningkatkan kualitas penyerapan anggaran secara akuntabel, memperkuat pengawasan internal, serta memastikan seluruh target pembangunan tercapai sesuai perencanaan.

"Keberhasilan pembangunan tidak diukur dari besarnya anggaran yang dihabiskan, tetapi dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat," tegasnya.

Sekda juga menekankan agar seluruh OPD segera menyelesaikan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai batas waktu yang ditetapkan. Selain itu, setiap temuan harus menjadi bahan evaluasi agar tidak kembali terulang pada pelaksanaan anggaran tahun 2026.

Ia mengingatkan seluruh ASN untuk mengubah pola pikir dari sekadar menjalankan rutinitas menjadi birokrasi yang berorientasi pada hasil, mampu beradaptasi terhadap perubahan, inovatif, responsif, serta menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK.

Selain mendorong peningkatan kinerja birokrasi, Sekda meminta seluruh organisasi perangkat daerah memperkuat koordinasi menghadapi musim kemarau dengan meningkatkan langkah-langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menjaga ketahanan pangan, mengendalikan inflasi daerah, mempercepat digitalisasi pelayanan publik, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Menjelang Hari Jadi ke-24 Kabupaten Barito Timur pada 3 Agustus 2026, seluruh OPD diinstruksikan menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kantor, memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat maupun tamu yang datang ke Barito Timur.

Persiapan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia juga diminta dilakukan sejak dini, mulai dari pelaksanaan upacara, pembinaan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), pemasangan bendera Merah Putih dan umbul-umbul, hingga penyelenggaraan kegiatan sosial, olahraga, seni budaya, dan gotong royong yang melibatkan masyarakat.

Mengakhiri arahannya, Sekda mengajak seluruh OPD dan ASN menjaga integritas, memperkuat sinergi antarlembaga, menghilangkan ego sektoral, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kondusivitas daerah, memperkuat persatuan dan toleransi, serta bijak menyikapi informasi yang beredar di media sosial. (zi/jp).