KINTAP- Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan monitoring pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Arutmin Indonesia Tambang Kintap, Kamis (2/4/2026), guna memastikan penerapan standar keselamatan di sektor pertambangan berjalan sesuai ketentuan.

Ketua Komisi IV, Jihan Hanifa, menyebut bahwa PT Arutmin sebagai salah satu perusahaan nasional yang dinilai telah menerapkan standar K3 dengan baik, terutama dalam mencapai target zero accident atau nihil kecelakaan kerja.

"Dari paparan yang disampaikan bersama tim Disnakertrans Kalsel, banyak hal positif yang bisa menjadi acuan,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi capaian Arutmin Kintap yang meraih penghargaan kecelakaan nihil selama tiga tahun berturut-turut sejak 2023 hingga 2025. Menurutnya, prestasi tersebut diharapkan menjadi contoh bagi perusahaan tambang lain di Kalimantan Selatan.

"Harapannya, praktik baik ini bisa diterapkan di perusahaan lain untuk menekan angka kecelakaan kerja, khususnya di sektor tambang,” tambah politisi Partai Gerindra tersebut.

Sementara itu, Manager Tambang Kintap, Deddy Heryanto, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan masukan dari DPRD. 

Ia menegaskan komitmen perusahaan dalam menjaga keselamatan dan kesehatan seluruh pekerja.

"Kami berkomitmen penuh menjaga keselamatan kerja karyawan,” katanya.

Selain aspek K3, pihaknya juga terus menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk masyarakat sekitar secara berkelanjutan.

"Kami akan terus meningkatkan program yang bermanfaat bagi masyarakat dan memastikan keberlanjutannya,” jelas Deddy.

Deddy menambahkan, sejak mulai beroperasi pada 2011, Tambang Kintap konsisten meningkatkan standar keselamatan kerja dan menargetkan kembali meraih penghargaan zero accident pada 2026 dari Kementerian ESDM.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPRD Kalsel juga menyoroti pelaksanaan CSR, reklamasi lahan pascatambang, serta dampak kesehatan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional. (sar/ali/jp). 

HSS- DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Komisi II mendorong revitalisasi komoditas kelapa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) guna meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis sektor perkebunan.

Langkah ini dinilai mendesak mengingat potensi kelapa di HSS cukup besar, namun saat ini mengalami penurunan produksi akibat banyaknya tanaman yang sudah tua.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, H Suripno Sumas, mengatakan pengembangan kembali komoditas kelapa harus dilakukan melalui program yang terarah dan berkelanjutan.

"Potensi kelapa di HSS sangat besar, tetapi banyak tanaman yang sudah tua sehingga produksinya menurun. Kami mendorong pengembangan kembali, baik kelapa dalam maupun kelapa genjah yang lebih produktif,” ujarnya, Kamis (2/4/2026). 

Selain kelapa, DPRD juga akan mendorong penguatan komoditas perkebunan lainnya seperti karet dan kopi. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi program antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat agar pengembangan berjalan optimal.

Wakil Ketua DPRD Kalsel, H Kartoyo, menegaskan komitmen lembaganya untuk mengembalikan HSS sebagai salah satu sentra produksi kelapa di Kalimantan Selatan.

"HSS sejak dulu dikenal sebagai lumbung kelapa, didukung produk khas seperti dodol dan ketupat Kandangan. Kami optimistis dalam tiga hingga lima tahun ke depan HSS bisa kembali menjadi sentra kelapa,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten HSS, Lutfiana, menyebut produksi kelapa saat ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan industri lokal, khususnya pelaku UMKM.

"Produksi kelapa tahun 2025 sekitar 8.400 ton, itu masih jauh dari kebutuhan UMKM seperti dodol dan ketupat Kandangan. Kekurangannya bahkan hampir tiga kali lipat,” jelasnya.

Dengan dukungan DPRD dan sinergi lintas pemerintah, pengembangan komoditas kelapa di HSS diharapkan kembali optimal dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. (sar/ali/jp). 

TAMIANG LAYANG- Polsek Pematang Karau, Polres Barito Timur bersama unsur pemerintah dan masyarakat melaksanakan kegiatan penanaman jagung pipil di Desa Lampeong, Kecamatan Pematang Karau, Kamis (2/4/2026).

Kegiatan ini dipimpin oleh Kapolsek Pematang Karau, IPDA Rikardo Hutahaean dan dihadiri Kepala BPP Kecamatan Pematang Karau, Kepala Desa Lampeong beserta staf, personel Polsek Pematang Karau, serta warga setempat.

Penanaman dilakukan di lahan seluas 2 hektare milik Desa Lampeong dengan total bibit jagung sebanyak 20 kilogram. Bibit tersebut merupakan bantuan dari Polsek Pematang Karau sebanyak 10 kilogram dan dari Dinas Pertanian melalui BPP Pematang Karau sebanyak 10 kilogram.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso melalui Kapolsek Pematang Karau, IPDA Rikardo Hutahaean, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap program Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

"Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat meningkatkan produksi jagung pipil di Kecamatan Pematang Karau sekaligus mendukung pemenuhan pasokan ke Bulog Buntok,” ujarnya.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memberikan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat terkait manfaat budidaya jagung pipil sebagai komoditas pertanian yang bernilai ekonomis. (zi/jp). 

MARABAHAN- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) memfinalisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pelayanan Kesehatan Klinik Utama Setara melalui Forum Group Discussion (FGD) yang digelar di Aula Bahalap, Kamis (2/4/2026).

Kegiatan yang diinisiasi Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kelembagaan dan tata kelola fasilitas pelayanan kesehatan di daerah. Pembentukan UPTD dinilai penting untuk meningkatkan akuntabilitas, manajemen, serta memberikan kepastian operasional Klinik Utama Setara ke depan.

Sekretaris Daerah Barito Kuala, H Zulkipli Yadi Noor, menegaskan bahwa finalisasi regulasi ini merupakan bagian dari upaya panjang pemerintah daerah dalam memastikan optimalisasi layanan kesehatan kepada masyarakat.

"Apapun bentuk kelembagaannya, tujuan utamanya adalah memastikan klinik ini mampu memberikan pelayanan maksimal di tengah tuntutan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang kesehatan,” ujarnya.

Ia menambahkan, proses penyusunan Raperbup tersebut telah melalui berbagai tahapan, termasuk koordinasi dengan kementerian terkait di tingkat pusat.

Sementara itu, narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Netty Hartati, SKM., MPH, menjelaskan bahwa transformasi Klinik Utama Setara menjadi UPTD Balai Pelayanan Kesehatan merupakan bagian dari penataan kelembagaan perangkat daerah tanpa mengubah fungsi utama pelayanan.

Dalam pembahasan finalisasi, sejumlah poin krusial disepakati. Pertama, meskipun secara kelembagaan berubah menjadi UPTD Balai, fungsi layanan tetap berjalan sebagai Klinik Utama sesuai standar yang berlaku.

Kedua, perubahan nomenklatur tidak akan menghambat kerja sama dengan BPJS Kesehatan selama izin operasional dan persyaratan kredensial tetap terpenuhi.

Ketiga, seluruh tenaga medis diwajibkan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku.

Keempat, pembentukan UPTD menjadi langkah awal menuju penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), guna meningkatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan dari sektor pelayanan kesehatan.

FGD ini turut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Ketua DPRD Barito Kuala, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, jajaran Dinas Kesehatan Batola, Bagian Hukum dan Organisasi Setda, Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan, serta manajemen Klinik Utama Setara.

Melalui finalisasi Raperbup ini, Pemkab Batola berharap penguatan regulasi dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. (dsk/ali/jp). 

TANJUNG- Polres Tabalong bersama Brimobda Kalimantan Selatan Batalyon C Pelopor Tanjung menuntaskan pembangunan Jembatan Sakuyah di Kecamatan Bintang Ara. Infrastruktur vital tersebut kini telah selesai 100 persen dan kembali dapat digunakan masyarakat.

Tahap akhir pembangunan berupa pengecatan dilakukan pada Rabu (1/4/2026), dipimpin Kabag Log Polres Tabalong, AKP Lamris Manurung, didampingi Kapolsek Bintang Ara, Iptu Hartanto dan Danton Brimob Batalyon C Tanjung, Ipda Mahmudah.

Pengecatan mencakup bagian tiang, bantalan, serta struktur penahan tali jembatan. Jembatan dicat merah putih sebagai simbol keberanian, ketulusan, dan semangat pengabdian kepada masyarakat.

Jembatan Sakuyah memiliki panjang 65 meter dan lebar 2,4 meter, dengan kapasitas beban maksimal hingga 2 ton. Jembatan ini menghubungkan Desa Dambung Raya, Desa Hegar Manah, dan Desa Panaan, yang menjadi jalur utama mobilitas warga.

Sebelumnya, jembatan tersebut rusak dan putus sejak pertengahan 2025. Pembangunan kembali dimulai awal 2026 melalui sinergi Polres Tabalong, Brimob Batalyon C Tanjung, serta partisipasi masyarakat.

Kepala Desa Dambung Raya, Diki Asdi, menyampaikan apresiasi atas selesainya pembangunan jembatan tersebut.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Jembatan ini kokoh dan memperlancar aktivitas warga,” ujarnya.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo melalui Kasi Humas Iptu Heri Siswoyo, menyatakan bahwa keterlibatan Polri dalam pembangunan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat.

"Diharapkan jembatan ini dapat memperlancar mobilitas warga serta mendukung aktivitas ekonomi dan sosial di Kecamatan Bintang Ara,” katanya.

Dengan rampungnya pembangunan, Jembatan Sakuyah kini kembali menjadi akses tercepat yang menghubungkan ketiga desa tersebut. (fah/jp). 

KUALA KAPUAS- Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kapuas menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada warga kurang mampu di wilayah Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kamis (2/4/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh KBO Satresnarkoba bersama personel Satresnarkoba Polres Kapuas. 

Penyaluran bantuan dilakukan di dua lokasi, yakni di Jalan Tambun Bungai dan Jalan Cilik Riwut.

Dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan paket sembako kepada dua warga yang membutuhkan, yaitu Liberti (65), warga Jalan Tambun Bungai, serta Masriyah (49), warga Jalan Cilik Riwut.

Kapolres Kapuas, AKBP Gede Eka Yudharma melalui Kasatresnarkoba Polres Kapuas, AKP Budi Utomo, menyampaikan bahwa kegiatan bansos ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan bantuan.

"Kegiatan ini sebagai wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat, sekaligus untuk membantu meringankan beban warga kurang mampu,” ujarnya. (fah/jp). 

PURUK CAHU- Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Murung Raya, Warnita Heriyus, menekankan pentingnya sinergi dan sinkronisasi pelaksanaan 10 program pokok PKK dalam Rapat Sinkronisasi Kegiatan TP-PKK tingkat kabupaten tahun 2026.

Kegiatan ini digelar sebagai upaya menyelaraskan program kerja PKK mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa, agar berjalan efektif, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Dalam sambutannya Warnita, menegaskan bahwa sinkronisasi program menjadi kunci agar seluruh kegiatan PKK sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah serta mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan keluarga.

Ia juga mengapresiasi kehadiran peserta dari berbagai tingkatan dan menyebut forum tersebut sebagai sarana mempererat koordinasi sekaligus menyamakan persepsi dalam pelaksanaan program PKK di lapangan.

Menurutnya, koordinasi yang solid antara TP-PKK kabupaten dan kecamatan sangat diperlukan agar program yang disusun tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, ia mendorong seluruh kader PKK untuk terus aktif, inovatif, dan adaptif dalam menjalankan perannya, serta berkontribusi nyata dalam mendukung pembangunan keluarga sejahtera.

Warnita juga mengingatkan pentingnya komitmen bersama dalam menjalankan 10 program pokok PKK secara konsisten dengan semangat gotong royong dan tanggung jawab.

Rapat tersebut turut menjadi forum evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya serta perumusan langkah strategis ke depan agar kegiatan PKK semakin responsif terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat. (dsk/maya/jp). 

PURUK CAHU- Pemerintah Kabupaten Murung Raya memaparkan strategi penurunan tingkat pengangguran melalui program Kartu Hebat dalam kegiatan Presentasi Kepala Daerah pada Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri, Rabu (1/4/2026).

Kegiatan yang digelar secara virtual tersebut diikuti pemerintah daerah se-Indonesia. Dari Aula A Kantor Bupati Murung Raya, Wakil Bupati Rahmanto Muhidin mewakili Bupati Heriyus, didampingi jajaran Asisten Setda dan kepala perangkat daerah.

Berdasarkan jadwal, Kabupaten Murung Raya mempresentasikan programnya pada pukul 10.45–11.15 WIB dalam klaster regional Kalimantan.

Dalam paparannya, Rahmanto, menegaskan arah pembangunan daerah difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui upaya menekan angka pengangguran dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu program unggulan yang disampaikan adalah Kartu Hebat Prakerja yang direncanakan berjalan pada periode 2025–2029. Program ini ditujukan untuk mencetak tenaga kerja siap pakai yang mampu terserap di dunia kerja.

Selain itu, Pemkab Murung Raya juga menyiapkan sejumlah langkah konkret, antara lain pelatihan tenaga kerja seperti operator alat berat, pendirian Balai Latihan Kerja (BLK), serta penyelenggaraan temu investasi tahunan bersama pemangku kepentingan dan dunia usaha guna membuka peluang kerja.

Rahmanto menegaskan, berbagai upaya tersebut terintegrasi dalam program Kartu Hebat sebagai solusi untuk menekan pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Murung Raya. (dsk/maya/jp). 

BANJARMASIN- Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya memperkuat perlindungan perempuan dan anak menyusul tingginya angka kekerasan di daerah tersebut. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Rabu (1/4/2026).

Ketua Komisi IV, Jihan Hanifha, menyebut bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Selatan telah mencapai ratusan kasus sepanjang tahun berjalan dan menunjukkan tren peningkatan signifikan.

"Data yang kami terima menunjukkan kasus kekerasan pada anak sudah mencapai ratusan sejak awal tahun hingga September. Secara keseluruhan, termasuk kekerasan terhadap perempuan, jumlahnya menembus lebih dari 800 kasus. Ini kondisi yang harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.

Ia menilai tingginya angka tersebut mengindikasikan situasi darurat yang memerlukan penanganan komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, lembaga terkait, maupun masyarakat.

Dalam rapat tersebut, Komisi IV juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah memasukkan isu perlindungan perempuan dan anak sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

"Ini langkah strategis yang patut diapresiasi. Kami akan terus mengawal agar implementasinya berjalan optimal,” kata Jihan.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia dalam penanganan kasus, termasuk peningkatan kapasitas konselor psikologis dan tenaga pendamping.

Komisi IV turut mendorong pendekatan berbasis kearifan lokal sebagai bagian dari strategi penanganan, seperti melibatkan konselor perempuan dan tokoh agama perempuan guna mempermudah komunikasi dengan korban.

Menurutnya, pendekatan tersebut dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi korban sehingga lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi.

Komisi IV berharap upaya terintegrasi tersebut mampu menekan angka kekerasan serta meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp). 

BANJARMASIN- DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan sebanyak 1.774 pokok pikiran sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dalam Rapat Paripurna, Rabu (1/4/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel, H Kartoyo, dan dihadiri unsur pimpinan serta anggota dewan, mitra kerja, dan undangan lainnya.

Dalam forum tersebut, sambutan pimpinan DPRD dibacakan Wakil Ketua DPRD Kalsel, HM. Alpiya Rachman. Ia menegaskan, pokok-pokok pikiran DPRD merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

"Pokok-pokok pikiran DPRD ini merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, seluruh usulan tersebut merupakan hasil reses dan penjaringan aspirasi masyarakat oleh anggota dewan di daerah pemilihan masing-masing.

Menurutnya, pokok-pokok pikiran itu selanjutnya akan disampaikan secara tertulis kepada gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai bahan penyusunan RKPD 2027.

"Seluruh saran dan pendapat telah kami rangkum dan akan disampaikan kepada gubernur melalui Bappeda,” ucapnya.

DPRD Kalsel mencatat sebanyak 1.774 usulan yang telah dihimpun dan diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. (sar/ali/jp). 

MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara mengikuti Zoom Meeting penting terkait Penilaian Representasi Kepala Daerah, Rabu (1/4/2026). 

Agenda ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana upaya daerah dalam menurunkan angka pengangguran.

Kegiatan penilaian ini menjadi bahan evaluasi penting untuk memastikan program-program yang dijalankan Pemkab tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar mampu membuka peluang kerja dan mencetak sumber daya manusia yang mandiri, produktif, serta berdaya saing.

Pemkab Barito Utara menekankan pentingnya program peningkatan keterampilan tenaga kerja sebagai salah satu strategi utama menekan angka pengangguran. 

Dengan langkah ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat Bumi Iya Mulik Bengkang Turan dapat meningkat secara merata. (dsk/emca/jp). 

MUARA TEWEH- Momen penting bagi BUMD Barito Utara tercatat saat Direksi PD Batara Membangun melantik jajaran Direktur dan Komisaris baru PT Mitra Batara Sarana Mandiri, anak perusahaan daerah tersebut. Pelantikan ini disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan. 

Pemerintah daerah menekankan harapan besar agar kepengurusan baru diisi oleh figur profesional, jujur, dan bertanggung jawab. 

Sebagai perusahaan milik daerah, PT Mitra Batara Sarana Mandiri dituntut mampu melihat peluang, mengoptimalkan potensi lokal, dan mendorong sektor-sektor strategis demi percepatan pembangunan ekonomi daerah.

"Perubahan kepemimpinan ini diharapkan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi Barito Utara dan kesejahteraan masyarakat secara merata,” ujar Wabup Felix mewakili Bupati H Shalahuddin. 

Selamat bertugas kepada jajaran Direksi dan Komisaris yang baru, diharapkan mampu membawa inovasi dan langkah strategis untuk kemajuan Bumi Iya Mulik Bengkang Turan. (dsk/emca/jp). 

KANDANGAN- Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) periode 2025–2030 resmi dilantik di Aula Kantor Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Rabu (1/4/2026). 

Acara dihadiri Bupati HSS, H Syafrudin Noor, Ketua PMI Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, unsur Forkopimda, kepala OPD, camat, relawan PMI, dan perwakilan PMI se-Kalimantan Selatan.

Pelantikan langsung dilakukan oleh Ketua PMI Provinsi Kalimantan Selatan, yang mengukuhkan Salahuddin sebagai Ketua PMI Kabupaten HSS periode 2025–2030.

Dalam sambutannya H Salahuddin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan menegaskan komitmennya menjalankan misi kemanusiaan. 

Ia menyampaikan, visi menjadikan PMI Kabupaten HSS organisasi yang sigap, responsif, dan inklusif, melalui penguatan pelayanan sosial, peningkatan stok darah, dan kapasitas relawan.

"Babatan ini bukan sekadar kehormatan, tetapi panggilan untuk mengabdi. Tugas kemanusiaan tidak dapat dijalankan sendiri, melainkan membutuhkan sinergi semua pihak,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PMI Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan baru dan menekankan pentingnya peran PMI dalam mendukung layanan kesehatan dan pemenuhan ketersediaan darah.

"PMI hadir tanpa membedakan suku, agama, maupun latar belakang. Jalankan tugas dengan bijak, penuh keikhlasan, dan tanggung jawab,” tegasnya.

Bupati HSS, Syafrudin Noor, mengingatkan bahwa amanah yang diemban pengurus merupakan tanggung jawab mulia. Ia menekankan perlunya integritas, profesionalisme, dan semangat keikhlasan, serta pentingnya membangun soliditas organisasi dan meningkatkan kompetensi relawan.

"Kepada generasi muda, jadilah insan kemanusiaan yang tangguh secara fisik dan memiliki hati tulus dalam menolong sesama,” pesannya. 

Bupati juga menegaskan dukungan pemerintah terhadap program PMI sebagai bagian dari pembangunan yang menekankan nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial.

Pelantikan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran PMI sebagai garda terdepan aksi kemanusiaan, sekaligus meneguhkan komitmen membantu masyarakat dalam berbagai situasi dan kondisi. (ari/jp). 

KANDANGAN- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung DPRD HSS, Rabu (1/4/2026), dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten HSS, Muhammad Noor, bersama para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pengurus barang masing-masing OPD.

Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD HSS, Yuniati, didampingi Wakil Ketua Komisi III, Yusperi, serta anggota komisi lainnya. Fokus pembahasan meliputi peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset daerah, sekaligus memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam diskusi tersebut, peserta rapat menyoroti klasifikasi barang milik daerah, termasuk aset yang tidak layak pakai dan perlu dihapuskan, serta aset yang masih bernilai guna untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.

Yusperi menekankan pentingnya pengelolaan aset yang tertib administrasi dan transparan agar manfaatnya optimal bagi masyarakat serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. 

Sementara itu, Yuniati menyebut, bahwa pembahasan Raperda ini sebagai langkah strategis untuk memastikan seluruh aset daerah dikelola secara akuntabel dan bernilai guna.

Sekda Muhammad Noor menambahkan, rapat ini diwarnai berbagai masukan dan saran yang dianggap penting untuk menyempurnakan substansi Raperda. 

"Banyak masukan, saran, dan harapan yang disampaikan. Hal ini sangat penting untuk melengkapi dan menyempurnakan substansi Raperda,” ujarnya.

Muhammad Noor berharap, Raperda tersebut dapat segera disahkan. Melalui Badan Musyawarah (Banmus), Ranperda ditargetkan disahkan pada Mei mendatang. 

Rapat diakhiri dengan kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan pada tahap berikutnya guna menyempurnakan Ranperda sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (ari/jp). 

PALANGKA RAYA- Bupati Murung Raya, Heriyus, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Rabu (1/4/2026).

Penyerahan dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Kalimantan Tengah dan diterima oleh perwakilan BPK, Agung Hartono. Turut hadir Penjabat Sekretaris Daerah Murung Raya, Sarwo Mintarjo, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Heriyus menyatakan, penyerahan LKPD merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Pemkab Murung Raya terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan agar memberi manfaat optimal bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, proses pemeriksaan oleh BPK diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Menurutnya, pemerintah daerah akan terus berpedoman pada rekomendasi BPK dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan.

"Kami mengapresiasi BPK Perwakilan Kalimantan Tengah yang telah menerima LKPD ini,” tandasnya. (dsk/maya/jp). 

TAMIANG LAYANG- Polres Barito Timur melaksanakan asistensi pemeriksaan administrasi (rikmin) dan pengukuran tinggi badan bagi calon Bintara Polri Tahun Anggaran 2026, Rabu (1/4/2026). 

Kegiatan ini menyasar peserta dari kalangan siswa kelas XII SMA dan berlangsung di bawah pengawasan Panda Kalimantan Tengah.

Kegiatan tersebut menghadirkan tim asistensi Panda Kalteng, yakni AKP Felinsa Oktora Tanau, M.Psi., Psikolog, bersama Brigpol Afrizon Arie Pratama, S.H. Proses seleksi turut didampingi tim Pabanrim Polres Barito Timur yang dipimpin Kompol Alexander Ferdiasanta Sitepu, S.H.

Dalam pelaksanaannya, peserta menjalani sejumlah tahapan, meliputi absensi, pengukuran tinggi dan berat badan, serta pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi. Total peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 20 orang, terdiri dari 16 calon Bintara PTU pria, 2 PTU wanita, dan 2 calon Bintara Intelijen pria.

Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, kegiatan diawasi pengawas internal Polres Bartim, yakni IPTU Heru Purnomo selaku Ps. Kasiwas dan IPTU Try Setyrto sebagai Ps. Kasipropam.

Kabag SDM Polres Barito Timur, AKP H Ribut Pujiriyanto, mengatakan kegiatan ini bertujuan memastikan calon anggota Polri memenuhi persyaratan fisik dan administrasi sesuai ketentuan.

"Seluruh proses dilaksanakan secara profesional, transparan, dan humanis, sehingga peserta dapat mengikuti tahapan seleksi dengan baik,” ujarnya.

Hal ini mencerminkan komitmen Polres Barito Timur dalam menyelenggarakan proses rekrutmen Polri yang bersih dan akuntabel. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Barito Timur, H Ahmad Fauzi, menyampaikan bahwa jumlah jemaah calon haji (JCH) tahun 1447 Hijriah dari daerah itu mencapai 103 orang.

Informasi tersebut disampaikan H Ahmad Fauzi kepada wartawan melalui sambungan WhatsApp, Rabu (1/4/2026).

"Seluruh jemaah akan diberangkatkan dalam tiga kelompok terbang (kloter), yaitu Kloter 4, Kloter 7, dan Kloter 8,” jelasnya.

Dua jemaah yang tergabung dalam Kloter 4 dijadwalkan tiba di Banjarmasin pada 28 April 2026 pukul 06.00 WITA dan langsung masuk Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin di Banjarbaru.

Mayoritas jemaah, yakni 99 orang dalam Kloter 7, akan tiba pada 2 Mei 2026 pukul 14.05 WITA. Sementara dua jemaah terakhir dalam Kloter 8 dijadwalkan tiba pada 3 Mei 2026 pukul 20.00 WITA.

H Ahmad Fauzi menjelaskan, pembagian kloter ini dilakukan karena sebagian jemaah merupakan cadangan yang memperoleh kuota haji tahun ini, sehingga penempatan menyesuaikan ketersediaan kursi di masing-masing kloter. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Polres Barito Timur menggelar tes psikologi bagi personel sebagai upaya memastikan kelayakan penggunaan senjata api dinas sekaligus meningkatkan profesionalisme anggota, Rabu (1/4/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Pratisarawirya Polres Bartim ini diikuti personel Polres, jajaran Polsek, serta anggota Brimob Batalyon C Lenggang. Tes psikologi menjadi syarat wajib bagi anggota yang akan maupun yang telah memegang senjata api dinas.

Wakil Kepala Polres Barito Timur, Kompol Alexander Ferdianata Sitepu, menegaskan bahwa tes psikologi merupakan instrumen penting untuk menilai kesiapan mental personel.

"Tes ini bukan formalitas, tetapi untuk memastikan setiap anggota yang memegang senjata api benar-benar layak secara psikologis,” ujarnya saat membuka kegiatan.

Tes dilaksanakan oleh tim psikologi Polda Kalimantan Tengah dengan materi meliputi aspek kepribadian, pengendalian emosi, dan stabilitas mental dalam menghadapi situasi tugas di lapangan.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan diawasi ketat oleh panitia serta tim penguji. Peserta mengikuti setiap tahapan dengan serius sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tugas yang diemban.

Melalui kegiatan ini, Polres Barito Timur menargetkan pencegahan penyalahgunaan senjata api serta peningkatan profesionalisme anggota dalam menjalankan fungsi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Tes psikologi ini juga diharapkan memastikan setiap personel yang memegang senjata api memiliki integritas dan kesiapan mental yang memadai, sehingga pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara humanis dan sesuai prosedur. (zi/jp). 

TANJUNG- Polres Tabalong menggelar pemeriksaan administrasi awal calon peserta penerimaan anggota Polri Tahun Anggaran 2026 di Aula Polres Tabalong, Rabu (1/4/2026) pagi.

Kegiatan dipimpin oleh Kabag SDM Kompol Slamet Hari Wahyudi didampingi Kasubagwatpers Iptu Sardi Abdul Karim, serta diikuti seluruh peserta seleksi.

Untuk menjamin transparansi, panitia turut melibatkan pengawas internal dan eksternal. Pengawas eksternal berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong. Sementara pengawasan internal dilakukan oleh Seksi Propam dan Seksi Pengawasan Polres Tabalong.

Selain pemeriksaan berkas administrasi, panitia juga melaksanakan pengukuran tinggi badan ulang bagi calon peserta dari jalur Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama. Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Kasubagdalpers Iptu Gunawan bersama tim Dokkes dan panitia yang telah ditunjuk.

Salah satu peserta, Nensi (18), pendaftar Polwan asal SMA Negeri 1 Tanjung, mengaku baru pertama kali mengikuti seleksi dan memilih jalur Bintara PTU SPKT. Ia menyebut motivasinya menjadi anggota Polri berangkat dari cita-cita sejak kecil.

Dalam proses pemeriksaan, petugas dari Dinas Pendidikan dan Dukcapil terlihat teliti memverifikasi dokumen seperti ijazah, akta kelahiran, dan kartu keluarga untuk memastikan keabsahan data peserta.

Kabid PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tabalong, HA. Syamsi, mengatakan pihaknya diminta membantu meneliti keaslian ijazah serta kesesuaian nilai peserta dengan ketentuan panitia.

Berdasarkan data sementara, jumlah pendaftar penerimaan Polri di Polres Tabalong mencapai 44 orang dari berbagai jalur, dengan satu peserta Polwan tercatat tidak hadir.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo melalui Kasi Humas Iptu Heri Siswoyo, menegaskan bahwa tahapan pemeriksaan administrasi awal merupakan proses penting dalam seleksi.

"Seluruh rangkaian seleksi dilaksanakan secara bersih, transparan, akuntabel, dan humanis (BETAH), serta diawasi ketat oleh pengawas internal dan eksternal untuk mencegah kecurangan,” ujarnya.

Kegiatan berlangsung tertib, lancar, dan kondusif dengan mengedepankan ketelitian serta kehati-hatian dalam setiap tahapan pemeriksaan. (fah/jp). 

PURUK CAHU- Pemerintah Kabupaten Murung Raya mengikuti advokasi penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2026 yang diselenggarakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Provinsi Kalimantan Tengah secara virtual, Selasa (31/3/2026).

Kegiatan diikuti dari Aula Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya dan dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Lentine Miraya, mewakili Bupati Heriyus, bersama perwakilan perangkat daerah terkait.

Dalam advokasi tersebut, BBPOM Kalimantan Tengah memaparkan tahapan dan mekanisme penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman 2026, meliputi jadwal pelaksanaan, indikator penilaian, hingga strategi pemenuhan standar keamanan pangan di daerah.

Selain pemaparan materi, kegiatan juga diisi dengan diskusi interaktif dan pembimbingan teknis guna memperkuat pemahaman pemerintah daerah dalam menghadapi proses penilaian, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Murung Raya diharapkan mampu meningkatkan kesiapan dalam memenuhi indikator penilaian, serta memperkuat sinergi lintas perangkat daerah dalam menjamin keamanan pangan masyarakat.

Pemerintah daerah juga didorong untuk melakukan penilaian mandiri secara optimal sebagai bagian dari upaya membangun sistem keamanan pangan yang terpadu dan berkelanjutan. (dsk/maya/jp). 

TAMIANG LAYANG- Sektor perikanan budidaya di Kabupaten Barito Timur menunjukkan pertumbuhan signifikan seiring meningkatnya minat masyarakat memelihara ikan, baik untuk konsumsi maupun hobi. Kondisi ini mendorong lonjakan permintaan benih ikan berkualitas di wilayah tersebut.

Selama ini, kebutuhan benih ikan masih banyak dipasok dari luar daerah. Tingginya biaya distribusi menyebabkan harga benih menjadi relatif mahal bagi pembudidaya lokal. Kehadiran Unit Pembenihan Rakyat (UPR) di tingkat lokal kini menjadi solusi untuk menekan biaya sekaligus memperpendek rantai pasok.

Selain itu, posisi strategis Barito Timur sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) membuka peluang besar bagi pengembangan sektor perikanan, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan.

Salah satu pelaku UPR, TS Bane (61), mulai mengembangkan usaha pembenihan secara intensif. Purnatugas Aparatur Sipil Negara (ASN) ini memanfaatkan pengalaman dan waktunya untuk terjun ke sektor perikanan budidaya.

"Kami mulai meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Minat masyarakat terhadap budidaya ikan semakin tinggi, sehingga prospek UPR di Barito Timur sangat menjanjikan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pelaku UPR lokal siap bersaing dengan pemasok dari luar daerah, baik dari segi harga maupun kualitas benih.

"Target kami bisa menyediakan benih yang kompetitif sehingga pembudidaya tidak lagi bergantung pada pasokan luar daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Koordinator Penyuluh Perikanan Kabupaten Barito Timur, Pardiono, S.Pi, menyatakan pihaknya akan terus mendampingi pelaku UPR dalam pengembangan usaha.

Menurutnya, pendampingan dilakukan melalui peningkatan standar teknis pembenihan, fasilitasi akses pasar, serta layanan konsultasi bagi masyarakat yang ingin memulai usaha budidaya ikan.

"Dengan pendampingan yang berkelanjutan, kami berharap UPR di Barito Timur dapat berkembang menjadi sentra produksi benih ikan mandiri,” katanya.

Penguatan UPR lokal diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan daerah, tetapi juga berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. (zi/jp). 

KUALA KAPUAS- Polsek Timpah bersama Satresnarkoba Polres Kapuas mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu dengan barang bukti seberat 167,44 gram.

Seorang pria berinisial R (31), warga Sei Gawing, Kecamatan Mantangai, ditangkap dalam operasi pada Senin (30/3/2026) sekitar pukul 23.30 WIB.

Penangkapan dilakukan di sebuah barak di Jalan Lintas Palangkaraya–Buntok, Desa Timpah, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas.

Kapolres Kapuas, AKBP Gede Eka Yudharma melalui Kasat Resnarkoba Polres Kapuas AKP Budi Utomo, mengatakan pengungkapan kasus berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika di lokasi tersebut.

"Berdasarkan informasi itu, kami lakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku beserta barang bukti,” ujar AKP Budi Utomo, Selasa (31/3/2026).

Dalam penggeledahan yang disaksikan Ketua RT setempat, polisi menemukan dua paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu dengan berat total 167,44 gram.

Polisi juga menyita sejumlah barang pendukung, seperti kotak penyimpanan, plastik klip, dan alat yang diduga digunakan untuk mengonsumsi sabu.

Dari hasil interogasi awal, tersangka mengakui barang tersebut adalah miliknya.

Saat ini, tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Satresnarkoba Polres Kapuas untuk proses hukum lebih lanjut.

Hasil uji awal menunjukkan zat dalam barang bukti mengandung methamphetamine.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (fah/jp). 

PURUK CAHU- Pemerintah Kabupaten Murung Raya menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027 dengan menekankan pentingnya sinkronisasi dan ketepatan program pembangunan.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Murung Raya, Rahmanto Muhidin, mewakili Bupati Heriyus, di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Selasa (31/3/2026).

Musrenbang dihadiri unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta para pemangku kepentingan terkait lainnya.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Wakil Bupati, disampaikan bahwa Musrenbang RKPD merupakan forum strategis untuk merumuskan dan menyelaraskan prioritas pembangunan daerah secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Tahun ini, Musrenbang mengusung tema “Penguatan Ekonomi Lokal melalui Penguatan Sumber Daya Ekonomi Produktif dan Pemerataan Infrastruktur.” Tema tersebut menjadi dasar dalam merancang program pembangunan yang berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat dan pemerataan akses infrastruktur.

Rahmanto menegaskan, melalui forum ini diharapkan tercipta kesamaan persepsi, sinkronisasi, dan sinergi antar pemangku kepentingan terhadap program dan kegiatan prioritas daerah. Sinkronisasi tersebut dinilai menjadi kunci percepatan pembangunan, terutama di wilayah pedesaan.

"Perencanaan pembangunan harus bersifat partisipatif, sehingga setiap program yang disusun merupakan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan kepada seluruh kepala perangkat daerah agar lebih selektif dan cermat dalam menyusun program tahun 2027, dengan memastikan kesesuaian antara rencana kerja dan kebutuhan riil masyarakat.

"Program yang dirancang harus mampu menjawab persoalan di lapangan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Melalui Musrenbang RKPD ini, Pemerintah Kabupaten Murung Raya berharap perencanaan pembangunan ke depan semakin terarah, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (dsk/maya/jp). 

PALANGKA RAYA- Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Barito Timur (Bartim), Ari Panan Putut Lelu, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pemberangkatan Haji 1447 Hijriah/2026 Masehi, Selasa (31/3/2026) di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah.

Dalam rakor tersebut, Ari Panan melaporkan kesiapan pemberangkatan 103 jemaah calon haji yang berasal dari delapan kecamatan. Rinciannya, 48 laki-laki dan 55 perempuan, dengan rentang usia jemaah dari 15 tahun hingga 81 tahun.

Seluruh tahapan persiapan dinyatakan telah rampung. Mulai dari pengurusan paspor, pemeriksaan kesehatan, hingga vaksinasi yang meliputi meningitis, polio, dan COVID-19. 

Selain itu, pembinaan dan bimbingan manasik haji bagi jemaah, serta pembekalan bagi ketua regu dan ketua rombongan juga telah dilaksanakan.

Untuk mendukung kelancaran proses, pemerintah kabupaten telah membentuk panitia penyelenggara haji di tingkat daerah.

Rakor juga menyoroti perkembangan kondisi global di kawasan Timur Tengah sebagai bagian dari antisipasi terhadap potensi dampak pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Pemerintah mengimbau seluruh jemaah calon haji agar menjaga kondisi fisik dengan menerapkan pola hidup sehat, istirahat yang cukup, serta rutin berolahraga.

Langkah ini penting untuk memastikan jemaah tetap dalam kondisi prima hingga memasuki masa embarkasi, sehingga tidak terjadi penundaan keberangkatan. (zi/jp).

KUALA PEMBUANG- Pemerintah Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, mempersiapkan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026. Tiga desa yang akan mengikuti Pilkades ini adalah Desa Tabiku, Desa Bangkal, dan Desa Selunuk.

Camat Seruyan Raya, Zainal Arifin, S.Pd.I., M.A.P., menyampaikan persiapan tersebut saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (31/3/2026). 

"Ketiga desa ini masing-masing akan menggelar pemilihan dengan maksimal lima calon. Jika pendaftar lebih dari lima, akan dilakukan seleksi tertulis,” ujarnya.

Penetapan jadwal dan tahapan Pilkades dilakukan melalui rapat koordinasi bersama pihak terkait. 

Zainal Arifin menegaskan, panitia Pilkades harus memastikan seluruh tahapan dan kelengkapan pelaksanaan sudah dipersiapkan sejak awal.

"Kami terus berkoordinasi dengan tiga desa penyelenggara untuk mempersiapkan panitia, logistik Pilkades seperti surat suara, bilik suara, alat pencoblos, surat undangan, serta pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS),” jelas Camat.

Ia menambahkan, pelaksanaan Pilkades harus berjalan dengan prinsip jujur, adil, aman, dan tertib agar tidak menimbulkan konflik di masyarakat. (gan/jp). 

TAMIANG LAYANG- Polsek Benua Lima, Polres Barito Timur menggelar aksi bersih-bersih lingkungan dalam rangka mendukung program nasional Gerakan Indonesia Asri, Selasa (31/3/2026).

Kegiatan yang dipimpin Kapolsek Benua Lima, IPDA Ichvan Herianto, tersebut melibatkan seluruh personel dan dilaksanakan di lingkungan markas komando (mako), mulai dari ruang kerja hingga area halaman.

Aksi bersih ini tidak hanya menjadi kegiatan rutin, tetapi juga bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Seluruh personel tampak membersihkan dan menata fasilitas kerja serta lingkungan sekitar mako sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberikan teladan kepada masyarakat.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso melalui Kapolsek Benua Lima, IPDA Ichvan Herianto, mengatakan kegiatan tersebut merupakan momentum untuk menumbuhkan kepedulian lingkungan, dimulai dari lingkungan kerja.

"Gerakan ini bukan sekadar bersih-bersih, tetapi upaya membangun kesadaran bersama agar peduli terhadap lingkungan,” ujarnya.

Ia berharap, kegiatan serupa dapat berkelanjutan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. (zi/jp). 

MUARA TEWEH- Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Barito Utara, Tajeri, menyampaikan dukungannya terhadap langkah pemerintah daerah dalam menangani permasalahan pendataan masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.

Ia menilai, kemungkinan terjadi kelalaian atau keterlambatan pendataan oleh dinas terkait. Menurutnya, aparat di tingkat desa, kelurahan, hingga kecamatan seharusnya proaktif melaporkan warga yang membutuhkan penanganan khusus agar segera ditindaklanjuti oleh instansi berwenang.

"Perangkat di tingkat bawah harus bergerak cepat. Pemerintah daerah memiliki anggaran untuk mengatasi persoalan ini, sehingga laporan dari aparat setempat sangat penting,” ujarnya, Selasa (31/3/2026). 

Tajeri juga mengakui potensi terjadinya miskomunikasi dalam proses pendataan. Namun, ia berharap hal serupa tidak kembali terjadi di wilayah Barito Utara.

Ia menegaskan bahwa koordinasi yang baik antara perangkat daerah, mulai dari desa hingga dinas terkait, menjadi kunci agar permasalahan tersebut tidak terulang.

Lebih lanjut, ia meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan yang ada.

"Saya yakin pemerintah daerah tidak akan membiarkan masalah ini berlarut-larut dan segera menindaklanjutinya,” tegasnya. (emca/jp). 

TAMIANG LAYANG- Personel Polsek Dusun Timur, Polres Barito Timur menggelar kerja bakti di area makam Kristen Desa Dorong, Selasa (31/3/2026), sebagai bagian dari dukungan terhadap program nasional Gerakan Indonesia Asri.

Kegiatan ini melibatkan seluruh personel Polsek Dusun Timur dengan fokus pada pembersihan area makam dan lingkungan sekitarnya. Aksi tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekaligus upaya mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, personel melakukan pembersihan rumput, sampah, serta penataan area makam agar lebih rapi dan nyaman bagi warga yang berziarah.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso melalui Kapolsek Dusun Timur, IPDA Sulkhan Sururi, mengatakan kegiatan ini merupakan wujud nyata dukungan Polri terhadap program pemerintah di bidang lingkungan hidup.

"Melalui kerja bakti ini, kami ingin menumbuhkan kesadaran bersama akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Ini bukan sekadar kegiatan rutin, tetapi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana membangun sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Polsek Dusun Timur berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. (zi/jp). 

PALANGKA RAYA- Bupati Barito Timur, M. Yamin, menargetkan kelulusan 100 persen bagi peserta Latihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) asal Barito Timur saat meninjau pelaksanaan pelatihan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Tengah, Selasa (31/3/2026).

Kunjungan kerja tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam memastikan pembentukan aparatur sipil negara (ASN) yang profesional dan berintegritas sejak tahap awal.

Dalam kunjungan itu, Bupati didampingi Sekretaris Daerah Misnohartaku dan Inspektur Daerah Josmar L. B. Nahor, serta disambut Kepala BPSDM Kalimantan Tengah, Nunu Andriani. Bupati juga meninjau langsung proses pelatihan dan berdialog dengan peserta serta mentor.

"Latsar bukan sekadar formalitas, tetapi fondasi pembentukan karakter, disiplin, dan mental sebagai abdi negara,” tegas M. Yamin.

Ia menekankan pentingnya kesiapan mental, kedisiplinan, dan komitmen dalam mengikuti seluruh tahapan pelatihan. Menurutnya, hal tersebut menjadi kunci keberhasilan CPNS sekaligus pijakan awal untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Barito Timur, lanjutnya, menargetkan seluruh peserta Latsar dapat lulus dengan hasil maksimal dan menjadi ASN yang berintegritas.

"Kami menargetkan kelulusan 100 persen. Lebih dari itu, mereka harus mampu membawa kemajuan bagi daerah,” ujarnya.

Kunjungan ini juga menegaskan dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. (zi/jp). 

PALANGKA RAYA- Bupati Barito Timur, M. Yamin menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Selasa (31/3/2026).

Penyerahan laporan tersebut diterima langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Dodik Achmad Akbar.

Bupati Barito Timur, M. Yamin melalui Sekda Misnohartaku, menyampaikan bahwa penyampaian LKPD merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ia menjelaskan, berdasarkan Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kepala daerah wajib menyampaikan laporan keuangan kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Selain itu, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 juga mengamanatkan BPK untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk laporan keuangan pemerintah daerah.

"Penyampaian LKPD ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Misnohartaku.

Pada kesempatan yang sama, tercatat enam kabupaten di Kalimantan Tengah turut menyerahkan LKPD unaudited, yakni Barito Timur, Gunung Mas, Sukamara, Pulang Pisau, Seruyan, dan Lamandau.

Sementara itu, dua kabupaten lainnya Kotawaringin Barat dan Kotawaringin Timur telah lebih dahulu menyerahkan laporan keuangan sehari sebelumnya.

Khusus di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, Kabupaten Barito Timur menjadi daerah pertama yang menyerahkan LKPD unaudited Tahun Anggaran 2025.

Misnohartaku juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah dan camat atas kontribusi dalam penyusunan laporan keuangan tersebut.

Ia berharap, capaian ini dapat dipertahankan sekaligus diiringi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) guna mendukung kinerja organisasi perangkat daerah.

"Dengan SDM yang berkualitas, kinerja organisasi perangkat daerah akan semakin optimal,” pungkasnya. (zi/jp). 

KUALA PEMBUANG- Seorang pria yang mengaku sebagai anggota polisi dan melakukan aksi pemerasan terhadap wisatawan di kawasan pantai Kuala Pembuang berhasil ditangkap oleh Unit Resmob Satreskrim Polres Seruyan.

Pelaku diringkus di sebuah penginapan di Kecamatan Kumai, Kotawaringin Barat, pada Minggu (28/3/2026), setelah sebelumnya buron selama beberapa hari.

Kasus ini bermula pada Senin (23/3/2026) sore. Saat itu, korban bersama rekannya tengah berwisata di pantai Kuala Pembuang. Pelaku tiba-tiba datang dan mengaku sebagai polisi yang sedang patroli.

Dengan modus menuduh korban terlibat kasus narkoba, pelaku mengintimidasi dan mengancam akan membawa korban ke kantor polisi. Dalam kondisi tertekan, korban diminta menyerahkan uang sebesar Rp5 juta.

Karena hanya memiliki Rp2 juta, korban akhirnya mentransfer sejumlah uang tersebut kepada pelaku. Usai menerima uang, pelaku melarikan diri.

Kapolres Seruyan, AKBP Beddy Suwendi melalui Kasat Reskrim Polres Seruyan,  AKP Muhammad Affandi, menyampaikan pelaku berhasil diidentifikasi berkat laporan masyarakat dan hasil penyelidikan intensif. Pelaku diketahui merupakan residivis kasus pencurian yang baru bebas dari penjara.

"Tim berkoordinasi dengan Unit Resmob Polres Kotawaringin Barat dan berhasil mengamankan pelaku di wilayah Kumai tanpa perlawanan,” ujar AKP M. Affandi di Kuala Pembuang, Selasa (31/3/2026). 

Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui perbuatannya. Selain pemerasan, ia juga diduga terlibat dalam kasus penggelapan sepeda motor di Kuala Pembuang.

Saat ini, pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Seruyan untuk proses hukum lebih lanjut.

Polres Seruyan mengimbau masyarakat agar waspada terhadap oknum yang mengaku sebagai aparat. Jika menemukan hal mencurigakan, masyarakat diminta segera melapor ke kantor polisi terdekat atau menghubungi layanan darurat 110. (gan/jp). 

BANJARBARU- Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Selasa (31/3/2026).

Penyerahan berlangsung di Auditorium BPK RI Banjarbaru dan dilakukan langsung kepada Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel, Adriyanto, disertai penandatanganan berita acara.

Dalam kesempatan itu, H Muhidin menyampaikan harapannya agar laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah dapat memperoleh hasil pemeriksaan terbaik.

"Mudahan LKPD kita rapi dan mendapat penilaian yang baik,” ujarnya usai penyerahan bersama para bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan.

Penyerahan LKPD unaudited ini merupakan kewajiban pemerintah daerah sesuai amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengharuskan laporan keuangan disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk selanjutnya diaudit oleh BPK.

Muhidin juga mendorong pemerintah kabupaten/kota di Kalsel untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Ia mengusulkan adanya program rutin berupa pembekalan atau bimbingan teknis terkait pengelolaan dan pelaporan keuangan dengan melibatkan BPK.

Selain itu, Gubernur turut mengajak pemerintah daerah berpartisipasi dalam program Komponen Cadangan (Komcad) yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan, dengan kuota sekitar 50 peserta dari kabupaten/kota.

Namun demikian, ia mempertanyakan kemungkinan penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung pembiayaan program tersebut, mengingat belum dialokasikan dalam APBD murni.

Sementara itu, Adriyanto mengapresiasi ketepatan waktu penyerahan LKPD oleh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan.

Ia menjelaskan, pemeriksaan terinci atas LKPD Tahun 2025 akan dilakukan selama 28 hari kerja, mulai 25 April hingga awal Mei 2026, sebelum hasilnya diserahkan kepada masing-masing kepala daerah.

Menurutnya, pemeriksaan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan, yang mencakup kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.

"Pemeriksaan ini juga untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujarnya.

Penyerahan LKPD turut dilakukan oleh seluruh kepala daerah se-Kalimantan Selatan, serta dihadiri sekretaris daerah dan kepala inspektorat masing-masing wilayah. (sal/ali/jp).