KUALA PEMBUANG- Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Seruyan, AKP Adhy Heriyanto, menegaskan komitmennya untuk mengintensifkan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.

Penegasan tersebut disampaikan saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (25/6/2026). Ia menyebut, bahwa pemberantasan narkoba menjadi prioritas utama yang dijalankan secara berkelanjutan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman narkotika.

"Sesuai tugas dan tanggung jawab yang saya emban, kami akan bekerja maksimal dalam memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Seruyan. Ini merupakan komitmen untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika,” ujarnya.

Ia menjelaskan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolres Seruyan AKBP Beddy Suwendi, yang menekankan pentingnya profesionalisme, ketegasan, dan integritas dalam pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya dalam penegakan hukum terhadap narkoba.

Menurutnya, upaya pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan secara parsial oleh kepolisian saja, melainkan membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat.

"Keberhasilan pemberantasan narkoba tidak mungkin hanya dilakukan oleh kepolisian. Kami membutuhkan peran aktif masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, insan pers, dan seluruh pihak untuk bersama-sama menciptakan Kabupaten Seruyan yang bersih dari narkoba,” katanya.

Selain penegakan hukum, AKP Adhy Heriyanto juga mengimbau generasi muda agar menjauhi penyalahgunaan narkotika karena berdampak buruk terhadap kesehatan, masa depan, serta kehidupan sosial.

"Narkoba hanya merusak masa depan. Gunakan waktu muda untuk kegiatan positif dan bermanfaat,” tegasnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan jika mengetahui adanya dugaan peredaran narkoba melalui layanan Call Center Polri 110 yang siap melayani laporan selama 24 jam.

Polres Seruyan menegaskan akan terus memperkuat langkah pencegahan, penyuluhan, dan penindakan secara terpadu, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan masyarakat demi mewujudkan wilayah yang aman, sehat, dan bebas dari narkoba. (gan/jp). 

MARABAHAN- Belasan warga Desa Belandean, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, bergotong royong memasak bubur Asyura dalam rangka memperingati 10 Muharram 1448 Hijriah, Kamis (25/6/2026). Kegiatan tradisional ini berlangsung di Halaman Masjid Darul Iman RT. 07 dan Musala Raudhatul Jannah RT. 10 itu menjadi agenda rutin tahunan masyarakat setempat. 

Sejak pagi, warga dari berbagai RT mulai berdatangan dengan membawa bahan makanan seperti beras, sayuran, dan bumbu yang telah dibagi sebelumnya. Seluruh bahan kemudian dimasak bersama dalam kuali besar secara bergiliran, mencerminkan kekompakan dan kebersamaan antarwarga.

Kepala Desa Belandean, Elly Rahmah, mengatakan bahwa tradisi bubur Asyura tidak hanya menjadi kegiatan keagamaan, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi antarwarga. Menurutnya, momentum 10 Muharram selalu dimanfaatkan masyarakat untuk memperkuat nilai gotong royong yang telah menjadi budaya desa.

"Tradisi ini terus kami jaga karena mengandung nilai kebersamaan, kepedulian, dan saling berbagi. Ini juga menjadi identitas sosial masyarakat Belandean,” ujar Elly Rahmah di sela kegiatan.

Ia menambahkan, pemerintah desa akan terus mendukung kegiatan serupa agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Selain memperkuat hubungan sosial, kegiatan ini juga dinilai mampu menumbuhkan kepedulian antarsesama warga.

Hingga kegiatan selesai, suasana kebersamaan tampak terjaga. Bubur Asyura yang telah matang kemudian dibagikan kepada seluruh warga untuk dinikmati bersama sebagai simbol kebersamaan dan rasa syukur. (lim/jp). 

BANJARMASIN- Polsek Banjarmasin Selatan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan yang melibatkan tersangka M. Aini alias Amat bin Murjani, Kamis (25/6/2026) sekitar pukul 10.15 WITA.

Rekonstruksi berlangsung di lokasi kejadian perkara (TKP) di Jalan Tembus Mantuil RT 18 Nomor 1, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.

Dalam kegiatan tersebut, penyidik memperagakan 17 adegan yang mengacu pada hasil berita acara pemeriksaan (BAP). Seluruh rangkaian berjalan lancar tanpa adanya keberatan dari tersangka maupun pihak terkait, serta disaksikan penasihat hukum dan jaksa penuntut umum.

Kapolsek Banjarmasin Selatan, AKP Christugus Lirens melalui Kanit Reskrim AKP Joko Sulistiyo Sriyono, menjelaskan rekonstruksi dilakukan untuk mencocokkan keterangan tersangka dengan alat bukti di lapangan guna memperjelas rangkaian peristiwa pidana.

"Rekonstruksi 17 adegan ini untuk membuat terang peristiwa pidana. Kegiatan berjalan lancar tanpa ada keberatan dari pihak mana pun,” ujarnya.

Kegiatan rekonstruksi berakhir sekitar pukul 11.30 WITA dalam kondisi aman, tertib, dan kondusif. Selama proses berlangsung, personel Polsek Banjarmasin Selatan melakukan pengamanan ketat di lokasi.

Saat ini, penyidik masih melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Banjarmasin untuk proses hukum lebih lanjut.

Polisi juga mengimbau masyarakat agar tidak menyebarluaskan dokumentasi yang mengandung unsur kekerasan demi menjaga etika dan kepatutan. (hru/jp). 

KUALA KAPUAS- Bupati Kapuas, HM. Wiyatno bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyambut kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah (Kajati Kalteng) Nurcahyo J.M di Kejaksaan Negeri Kapuas, Kamis (25/6/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda kerja Kajati Kalteng di wilayah Kabupaten Kapuas sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, Forkopimda, dan institusi kejaksaan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berlandaskan hukum.

Bupati Kapuas, HM. Wiyatno, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia menegaskan pentingnya sinergi antar-lembaga dalam mendukung tata kelola pemerintahan serta peningkatan pelayanan publik di daerah.

"Sinergi yang selama ini terjalin dengan baik antara pemerintah daerah, Forkopimda, dan Kejaksaan menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan serta pelayanan publik yang lebih baik,” ujar HM. Wiyatno.

Ia juga berharap kunjungan kerja tersebut dapat semakin memperkuat koordinasi antarlembaga, khususnya dalam menciptakan kepastian hukum dan mendukung iklim pemerintahan yang kondusif.

Sementara itu, kunjungan Kajati Kalteng juga dimaknai sebagai upaya mempererat hubungan kelembagaan serta memperkuat peran kejaksaan dalam mendukung pembangunan daerah dan penegakan hukum di wilayah Kalimantan Tengah.

Melalui penguatan sinergi tersebut, diharapkan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Kapuas, Forkopimda, dan Kejaksaan dapat terus terjaga guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan. (fah/hru/jp). 

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menegaskan pentingnya disiplin, profesionalisme, dan komitmen pelayanan kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan H Shalahuddin saat memimpin apel pagi di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM (Disnakertranskop UKM) Kabupaten Barito Utara, Kamis (25/6/2026).

Bupati mengingatkan seluruh aparatur sipil negara agar menjadikan kedisiplinan sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas pemerintahan. Menurutnya, kualitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh integritas, tanggung jawab, serta etos kerja setiap pegawai.

Bupati menekankan bahwa perangkat daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, sinergi dan koordinasi antarpegawai perlu terus diperkuat agar program-program pemerintah dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Selain menjadi agenda rutin, apel pagi tersebut dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi sekaligus penguatan komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pelayanan yang prima, kata Bupati, harus menjadi budaya kerja di seluruh lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Ia juga mengajak seluruh jajaran Disnakertranskop UKM untuk terus meningkatkan kinerja dan inovasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting dalam mendukung pengembangan sektor ketenagakerjaan, transmigrasi, koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Barito Utara berharap semangat pengabdian, kedisiplinan, dan profesionalisme aparatur semakin meningkat sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus mendorong percepatan pembangunan daerah. (emca/jp). 

KUALA PEMBUANG- Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda menegaskan pentingnya disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) saat memberikan arahan kepada Pejabat Eselon III dan Jabatan Fungsional (JF) Ahli Madya Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.

Kegiatan yang berlangsung di Aula BKAD Kabupaten Seruyan, Kamis (25/6/2026), juga diwarnai tes urine narkoba secara mendadak terhadap seluruh peserta sebagai bagian dari komitmen mewujudkan birokrasi bersih dan berintegritas.

Pertemuan tersebut menjadi yang pertama secara khusus digelar Bupati Ahmad Selanorwanda dengan seluruh Pejabat Eselon III sejak menjabat sebagai kepala daerah. Agenda ini bertujuan memperkuat komunikasi, menyamakan persepsi, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Seruyan.

Dalam arahannya, Bupati menegaskan peran strategis Pejabat Eselon III sebagai penggerak birokrasi yang bertanggung jawab menerjemahkan kebijakan menjadi program nyata bagi masyarakat.

"Disiplin ASN bukan hanya soal hadir tepat waktu, tetapi mencerminkan integritas, komitmen, dan tanggung jawab terhadap amanah jabatan,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan tiga arahan utama, yakni menjadi teladan dalam disiplin dan etika kerja, memperkuat pengawasan melekat sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, serta meningkatkan kinerja agar selaras dengan target program pemerintah.

Menurutnya, tantangan pelayanan publik saat ini menuntut kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas tinggi.

"Jangan sampai rendahnya serapan anggaran, lambatnya program, atau lemahnya koordinasi terjadi karena disiplin kerja yang rendah,” ujar Bupati. 

Selain itu, Pemkab Seruyan juga melaksanakan tes urine narkoba secara mendadak kepada peserta sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan ASN.

"Tes ini bentuk keseriusan pemerintah daerah. ASN harus menjadi contoh dalam menjaga integritas,” kata Bupati.

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap Pejabat Eselon III dan JF Ahli Madya semakin profesional dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, berwibawa, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Kegiatan tersebut dihadiri Plh Sekretaris Daerah Seruyan, para asisten, serta Kepala BKPSDM. Dari 154 pejabat Eselon III yang terisi dari 164 formasi, serta tiga pejabat fungsional, tercatat 120 peserta hadir dalam kegiatan tersebut. (gan/jp). 

KUALA KAPUAS- Tiga pemuda asal Kota Banjarmasin ditangkap aparat kepolisian setelah diduga mencuri belasan meteran air milik pelanggan PDAM Tirta Pambelom di wilayah Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Akibat aksi tersebut, PDAM mengalami kerugian sebesar Rp11,25 juta.

Ketiga pelaku yang diamankan masing-masing berinisial A alias Kosim (25), H (21), dan F alias FT (22). Mereka ditangkap pada Senin (22/6/2026) sekitar pukul 19.30 WITA di kediaman masing-masing di Kota Banjarmasin.

Kapolres Kapuas, AKBP Gede Eka Yudharma melalui Kasat Reskrim AKP Danny Arrizal Saputra, membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, pengungkapan kasus dilakukan Tim Resmob Satreskrim Polres Kapuas yang membackup Polsek Kapuas Timur bekerja sama dengan Polsek Banjarmasin Selatan.

Kasus pencurian itu terjadi pada Selasa (23/9/2025) sekitar pukul 04.00 WIB di sepanjang Jalan Trans Kalimantan, Desa Anjir Mambulau Timur, Kecamatan Kapuas Timur.

Peristiwa terungkap setelah pihak PDAM Tirta Pambelom menerima laporan hilangnya meteran air pelanggan atas nama Irfan yang berada di Km 7 Desa Anjir Mambulau Timur. Setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, petugas menemukan total 15 pelanggan di Desa Anjir Mambulau Timur, Desa Anjir Serapat Barat, dan Desa Anjir Serapat Baru juga kehilangan meteran air.

"Para pelaku mengambil meteran air dengan cara melepaskan baut pada pipa menggunakan tangan, kemudian membawa kabur meteran tersebut,” ujar AKP Danny, Kamis (25/6/2026). 

Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap ketiga terduga pelaku. Dalam proses pengungkapan kasus, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu topi hitam bertuliskan “NY” dan satu topi krem bertuliskan “Brooklyn”.

AKP Danny mengungkapkan, salah satu pelaku berinisial H diketahui merupakan residivis. Ia pernah menjalani proses hukum dalam kasus perdagangan perempuan dan mucikari anak di bawah umur yang ditangani Polres Banjar pada 2020 dengan vonis satu tahun dua bulan penjara.

Saat ini, H dan F diketahui juga tengah menjalani proses hukum dalam perkara lain yang ditangani Polsek Liang Anggang.

Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun. (fah/jp). 

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Bartim) memastikan harga kebutuhan pokok masyarakat masih relatif stabil berdasarkan hasil pemantauan di Pasar Toemenggoeng Djaya Karti, Tamiang Layang, Kamis (25/6/2026). 

Stabilnya harga sejumlah komoditas strategis dinilai menjadi indikator terjaganya pasokan dan kelancaran distribusi barang di daerah tersebut.

Hasil pemantauan yang dilakukan pemerintah daerah menunjukkan sebagian besar kebutuhan pokok tidak mengalami perubahan harga dibandingkan hari sebelumnya. Kondisi ini mencerminkan ketersediaan barang di tingkat pedagang masih mencukupi dan rantai distribusi berjalan normal.

Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur, Amrullah, mengatakan stabilitas harga menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga daya beli masyarakat serta mengendalikan inflasi daerah.

"Berdasarkan hasil pemantauan harian, sebagian besar harga kebutuhan pokok masih stabil. Ini menunjukkan ketersediaan barang di pasar cukup terjaga dan distribusi masih berjalan dengan baik,” kata Amrullah.

Sejumlah komoditas utama tercatat bertahan pada harga sebelumnya. Beras premium dijual di kisaran Rp15.000 hingga Rp15.400 per kilogram, sedangkan beras SPHP Bulog tetap Rp12.500 per kilogram. Harga gula pasir curah berada pada level Rp19.000 per kilogram, minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter, dan Minyakita Rp15.700 per liter.

Untuk komoditas hortikultura, harga cabai merah keriting dan cabai merah besar masing-masing tercatat Rp70.000 per kilogram. Sementara cabai rawit merah dan cabai rawit hijau masih berada di kisaran Rp120.000 per kilogram. Adapun bawang merah dijual Rp48.000 per kilogram dan bawang putih Rp40.000 per kilogram.

Harga komoditas protein hewani juga terpantau stabil. Daging ayam ras karkas dipasarkan Rp40.000 per kilogram, telur ayam ras Rp30.000 per kilogram, sedangkan daging sapi paha depan maupun paha belakang masing-masing Rp160.000 per kilogram.

Di tengah stabilitas harga tersebut, terdapat penurunan pada dua komoditas kacang-kacangan. Harga kacang hijau turun dari Rp33.000 menjadi Rp32.000 per kilogram, sementara kacang tanah turun dari Rp40.000 menjadi Rp38.000 per kilogram.

Amrullah menegaskan, Pemerintah Kabupaten Barito Timur akan terus melakukan pemantauan harga secara berkala guna mengantisipasi potensi gejolak pasar, terutama menjelang periode yang biasanya diikuti peningkatan permintaan masyarakat.

"Kami akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan pasokan tetap tersedia dan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Dengan pemantauan rutin, pemerintah dapat mengambil langkah cepat apabila terjadi kenaikan harga yang berpotensi membebani masyarakat,” ujarnya.

Selain menjaga stabilitas pasokan dan harga, pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat untuk berbelanja sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan agar keseimbangan stok di pasar tetap terjaga.

Pemantauan harga kebutuhan pokok ini merupakan bagian dari langkah rutin Pemkab Bartim dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau. (zi/jp). 

TANJUNG- Jajaran kepolisian bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca), tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat di Kecamatan Tanta meningkatkan upaya pencegahan kebakaran menyusul kembali terjadinya peristiwa kebakaran pada Kamis (25/6/2026) pagi.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengaktifkan kembali Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) dari tingkat RT hingga desa serta meningkatkan patroli di kawasan permukiman warga.

Kapolsek Tanta, IPDA Aris Sufahriadi, mengatakan patroli bersama instansi terkait terus dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk kebakaran.

"Patroli sambang dilakukan dengan menyasar pos Satkamling, Posko Unit Pemadam Bahaya Swadaya (UPBS), kawasan permukiman padat penduduk, hingga rumah-rumah yang tidak berpenghuni. Tujuannya untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan memperkuat pengawasan lingkungan," ujarnya.

Selain patroli, kepolisian juga menggencarkan edukasi kepada masyarakat melalui tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, terutama di media sosial.

Pada Kamis sore, Kapolsek bersama Bhabinkamtibmas melaksanakan silaturahmi dan sambang kepada sejumlah tokoh di Kecamatan Tanta. Dalam pertemuan tersebut, para tokoh menyatakan dukungan terhadap upaya aparat dalam mengungkap penyebab kebakaran sekaligus mengajak masyarakat menjaga situasi tetap aman dan kondusif.

Mereka juga mengimbau warga untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, serta tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.

Camat Tanta, Rofik Aziddin, mengajak masyarakat memperkuat kebersamaan dan berperan aktif menjaga keamanan lingkungan masing-masing.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran dan menjaga persatuan agar situasi yang aman dan kondusif tetap terpelihara," katanya.

Terpisah, Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo J. melalui Kasi Humas IPTU Heri Siswoyo, menegaskan bahwa menjaga keamanan lingkungan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, pengaktifan Satkamling, patroli lingkungan, serta penggunaan media sosial secara bijak menjadi langkah penting untuk mencegah gangguan kamtibmas maupun potensi kebakaran sejak dini. (fah/jp). 

KUALA PEMBUANG- Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Seruyan berhasil mengamankan seorang pria yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Ais Nasution, RT. 007 RW. 002, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Rabu (24/6/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.

Kapolres Seruyan, AKBP Beddy Suwendi melalui Kasat Narkoba AKP Adhy Heryanto, mengatakan penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika di kawasan tersebut.

"Petugas menindaklanjuti laporan masyarakat dan berhasil mengamankan seorang terduga pelaku berinisial RD alias R di pinggir Jalan Ais Nasution,” ujar Adhy, Kamis (25/6/2026).

Setelah diamankan, petugas melakukan penggeledahan sesuai prosedur dengan disaksikan Ketua RT setempat dan seorang warga. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sebuah tas selempang hitam yang berisi kotak rokok merek Djarum. Di dalam kotak tersebut terdapat sembilan paket plastik klip yang diduga berisi sabu.

Selain itu, petugas juga menemukan lima paket plastik klip berisi sabu di saku celana kanan terduga pelaku. Total barang bukti yang diamankan sebanyak 14 paket plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu, dua unit telepon genggam, serta sejumlah barang bukti lainnya.

"Seluruh barang bukti yang ditemukan diakui merupakan milik terduga pelaku,” kata Adhy.

Saat ini, terduga pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Seruyan guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Adhy menegaskan, pihaknya akan terus meningkatkan upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Seruyan. Menurutnya, keberhasilan pengungkapan kasus tersebut tidak terlepas dari peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi kepada kepolisian.

“Penangkapan ini menunjukkan komitmen kami dalam memberantas peredaran narkoba. Kami mengapresiasi partisipasi masyarakat yang terus membantu memberikan informasi. Sinergi antara kepolisian dan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan Seruyan yang bersih dari narkoba,” tegasnya.

Atas kasus tersebut, RD disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. (gan/jp).

TANJUNG- Polres Tabalong melalui Bhabinkamtibmas Desa Muang melakukan pengecekan pertumbuhan tanaman jagung pakan hibrida di Desa Muang, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Kamis (25/6/2026) pagi. Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional.

Pengecekan dilakukan di lahan milik warga seluas 1 hektare oleh Bhabinkamtibmas Desa Muang, Aiptu Jamil Ripani, atas arahan Kapolsek Jaro Iptu Agus Suprianto. Kegiatan tersebut bertujuan memantau perkembangan tanaman sekaligus mendampingi petani dalam upaya meningkatkan hasil pertanian.

Dari hasil pemantauan, tanaman jagung pakan berusia sekitar 14 minggu sejak ditanam pada 19 Maret 2026 dan diperkirakan memasuki masa panen pada Juli 2026. Sistem tanam yang digunakan adalah monokultur dengan sumber air mengandalkan tadah hujan dan sumur, serta lahan berstatus milik perorangan.

Sejumlah kendala masih dihadapi petani, terutama ketergantungan pada curah hujan serta ancaman hama dan penyakit tanaman seperti ulat grayak (Spodoptera frugiperda), penyakit bulai, hawar daun, busuk batang, dan busuk tongkol yang berpotensi menurunkan hasil panen.

Pengolahan lahan dilakukan menggunakan traktor dengan melibatkan kelompok tani setempat. Program penanaman jagung ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan di daerah.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo Jayawardana melalui Kasi Humas IPTU Heri Siswoyo, menyampaikan bahwa Polres Tabalong terus mendukung program ketahanan pangan melalui pendampingan oleh Bhabinkamtibmas di lapangan.

"Pendampingan ini bertujuan memastikan perkembangan tanaman terpantau dengan baik, sehingga kendala yang dihadapi petani dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama pihak terkait,” ujarnya.

Polres Tabalong menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan kelompok tani dalam meningkatkan produktivitas pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Tabalong. (fah/jp). 

TAMIANG LAYANG- Camat Dusun Timur, Nina Marissa, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Barito Timur atas penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat di wilayahnya.

Sebanyak 187 kepala keluarga (KK) di Kecamatan Dusun Timur menerima bantuan pangan yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di tengah tingginya harga bahan pokok.

"Kami dari Kecamatan Dusun Timur mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya Bapak Gubernur, serta Pemerintah Kabupaten Barito Timur dan Bapak Bupati yang telah memberikan bantuan pangan kepada masyarakat kami,” ujar Nina Marissa di sela-sela penyerahan bantuan, Kamis (25/6/2026). 

Menurutnya, bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap kondisi masyarakat yang saat ini masih menghadapi tekanan ekonomi akibat kenaikan harga pangan.

Nina berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban warga sekaligus membantu menjaga ketahanan pangan keluarga penerima manfaat.

Selain itu, ia menegaskan kesiapan seluruh jajaran pemerintah di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa untuk mengawal proses penyaluran bantuan agar berjalan lancar dan tepat sasaran.

"Kami siap mendampingi pelaksanaan penyaluran bantuan ini bersama pihak kelurahan dan desa sehingga bantuan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat yang berhak,” tegasnya. (zi/jp).

TAMIANG LAYANG- Kapolsek Pematang Karau, Polres Barito Timur, IPDA Rikardo Hutahaean, menyalurkan bantuan bibit jagung pipil dan pupuk kandang kepada warga Desa Bambulung, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Kamis (25/6/2026), sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional.

Bantuan yang diserahkan berupa 10 kilogram bibit jagung pipil dan 500 kilogram pupuk kandang untuk mendukung pengelolaan lahan pertanian seluas satu hektare milik warga. Penyerahan bantuan dilakukan bersamaan dengan kegiatan penanaman jagung yang melibatkan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Pematang Karau, personel Polsek Pematang Karau, dan masyarakat setempat.

Kapolsek Pematang Karau, IPDA Rikardo Hutahaean, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam upaya memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan nasional.

"Melalui bantuan bibit jagung ini, kami berharap masyarakat semakin termotivasi memanfaatkan lahan yang tersedia secara produktif. Ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama, sehingga Polri hadir untuk memberikan dukungan dan pendampingan kepada masyarakat dalam menyukseskan program pemerintah di sektor pertanian,” ujarnya.

Selain menyerahkan bantuan, personel Polsek Pematang Karau juga memberikan edukasi kepada warga mengenai pentingnya optimalisasi lahan pertanian serta potensi ekonomi yang dapat dikembangkan melalui budidaya jagung pipil.

Warga Desa Bambulung menyambut positif bantuan tersebut dan mengapresiasi keterlibatan Polsek Pematang Karau dalam mendukung pengembangan sektor pertanian di wilayah pedesaan.

Sinergi antara Polri, pemerintah, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian. (zi/jp). 

MARABAHAN- Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Kalimantan Selatan bersama Seksi Propam Polres Barito Kuala melaksanakan kegiatan Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Gaktibplin) terhadap personel Polri di Mapolres Batola, Rabu (24/6/2026).

Kegiatan diawali apel pengecekan yang dipimpin Wakapolres Barito Kuala, Kompol Zaenuri, bersama tim Subbid Provos Bid Propam Polda Kalsel yang dipimpin Kanit Hartib Subbid Provos AKP Erikson beserta lima personel.

Dalam arahannya, Wakapolres Barito Kuala, Kompol Zaenuri, menekankan pentingnya menjaga disiplin serta menjauhi pelanggaran dalam pelaksanaan tugas. 

"Jika belum mampu berprestasi, setidaknya jangan melakukan pelanggaran,” Wakapolres Barito Kuala, Kompol Zaenuri. 

Sebelum pemeriksaan dimulai, AKP Erikson memberikan arahan agar setiap anggota segera menyelesaikan setiap permasalahan pribadi maupun kedinasan secara tuntas, guna mencegah berkembangnya pelanggaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun institusi.

"Setiap permasalahan harus segera diselesaikan agar tidak berlarut dan menimbulkan dampak yang lebih besar,” tegasnya. 

Ia juga mengingatkan bahwa menjadi anggota Polri merupakan bentuk pengabdian yang harus dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab.

Usai apel, tim melakukan pemeriksaan meliputi kelengkapan identitas diri, sikap tampang, kerapian personel, surat-surat kendaraan dinas maupun pribadi, kondisi kendaraan dinas, pengecekan senjata api dinas, serta tes urine sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba dan pelanggaran lainnya.

Gaktibplin ini dilaksanakan sebagai upaya pembinaan dan pengawasan internal untuk memastikan seluruh personel tetap mematuhi aturan serta menjaga profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.

Setelah kegiatan di Mapolres Barito Kuala, tim Subbid Provos Bid Propam Polda Kalsel melanjutkan pemeriksaan ke sejumlah Polsek jajaran terdekat.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat budaya disiplin dan tanggung jawab personel Polri dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (hru/jp). 

PURUK CAHU- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menghadiri pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) VIII Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 di Alun-Alun Jorih Jerah, Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, Rabu (24/6/2026) malam. 

Kehadiran Bupati Shalahuddin bersama Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan dan Sekretaris Daerah Muhlis merupakan bentuk dukungan langsung kepada kafilah Kabupaten Barito Utara yang mengikuti ajang MTQ KORPRI tingkat provinsi tersebut.

MTQ VIII KORPRI Kalimantan Tengah resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H Edy Pratowo, mewakili Gubernur H Agustiar Sabran. 

Dalam sambutan tertulis Gubernur H Agustiar Sabran yang dibacakan Wagub Edy, menegaskan bahwa MTQ KORPRI tidak hanya menjadi ajang kompetisi seni baca Al-Qur'an, tetapi juga sarana pembinaan karakter aparatur sipil negara (ASN) agar menjadi pribadi yang profesional, berintegritas, dan berakhlak mulia.

Selain meningkatkan kemampuan dan pemahaman terhadap Al-Qur'an, kegiatan tersebut diharapkan mampu mendorong pengamalan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pembukaan MTQ berlangsung meriah dan dihadiri kepala daerah se-Kalimantan Tengah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pengurus dan anggota KORPRI, tokoh agama, serta masyarakat dari berbagai kabupaten dan kota.

Sementara itu, Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menyampaikan dukungan penuh kepada kafilah Barito Utara. Menurutnya, keikutsertaan dalam MTQ KORPRI merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam membina mental spiritual sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia ASN.

Ia juga memberikan motivasi kepada seluruh peserta agar berjuang maksimal untuk mempertahankan gelar Juara Umum yang berhasil diraih Kabupaten Barito Utara pada penyelenggaraan sebelumnya.

"Kami berharap kafilah Barito Utara dapat kembali meraih prestasi terbaik dan mempertahankan gelar juara umum. Tunjukkan kemampuan terbaik dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas dan rasa tanggung jawab,” ujar H Shalahuddin.

Sebagai bentuk apresiasi sekaligus pemacu semangat, Bupati juga menginstruksikan jajaran terkait untuk menyiapkan bonus bagi peserta yang berhasil meraih prestasi pada MTQ VIII KORPRI Kalimantan Tengah Tahun 2026. (emca/jp). 

PALANGKA RAYA- Personel Polres Barito Timur (Bartim) kembali menorehkan prestasi membanggakan. Pasangan IPDA Desta A dan Brigpol M. Azmi Aziz berhasil meraih Juara II kategori jajaran Polres pada ajang Lomba Olahraga Domino Kapolda Cup yang digelar di Mapolda Kalimantan Tengah, Rabu (24/6/2026).

Kejuaraan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara Ke-80 itu diikuti peserta dari berbagai satuan kerja dan Polres jajaran Polda Kalimantan Tengah. Dalam persaingan yang berlangsung ketat, duo personel Polres Bartim mampu tampil konsisten hingga menembus partai final dan mengamankan posisi runner-up.

Prestasi tersebut menjadi kebanggaan bagi Polres Barito Timur karena berhasil mengharumkan nama satuan di tingkat Polda Kalimantan Tengah sekaligus menjadi kado istimewa menjelang puncak peringatan Hari Bhayangkara Ke-80.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso, mengapresiasi pencapaian kedua personelnya yang dinilai telah menunjukkan kemampuan, kekompakan, dan sportivitas selama mengikuti perlombaan.

"Saya mengucapkan selamat kepada IPDA Desta A. dan Brigpol M. Azmi Aziz atas raihan Juara II Domino Kapolda Cup. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi seluruh keluarga besar Polres Barito Timur dan diharapkan dapat memotivasi personel lainnya untuk terus berprestasi di berbagai bidang,” ujarnya.

Menurut Kapolres, perlombaan yang digelar dalam rangka Hari Bhayangkara tidak semata-mata bertujuan mencari pemenang, tetapi juga menjadi sarana memperkuat soliditas, kebersamaan, dan semangat kekeluargaan di lingkungan Polri.

Ia menambahkan, keberhasilan tersebut membuktikan bahwa personel Polres Barito Timur memiliki kemampuan untuk bersaing dan berprestasi, baik dalam pelaksanaan tugas kepolisian maupun pada kegiatan olahraga dan kompetisi lainnya.

Raihan Juara II Domino Kapolda Cup ini sekaligus mencerminkan semangat personel Polres Barito Timur yang terus mengedepankan profesionalisme, kekompakan, dan semangat Presisi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (zi/jp). 

PALANGKA RAYA- Polres Seruyan kembali menorehkan prestasi di tingkat Polda Kalimantan Tengah. Pada Lomba Menjawet Uwai dalam rangka HUT Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 yang digelar di Duta Mall Palangka Raya, Rabu (24/6/2026), perwakilan Polres Seruyan, Arigiana, berhasil meraih Juara II.

Kegiatan tersebut mengusung tema “Polri untuk Masyarakat” dan diikuti peserta dari berbagai polres di jajaran Polda Kalteng. Polres Seruyan mengirimkan dua peserta, yakni Ajeng dan Arigiana.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan dan pengarahan panitia, dilanjutkan pelaksanaan lomba hingga pukul 14.00 WIB. Setelah proses penilaian oleh dewan juri, panitia kemudian mengumumkan para pemenang.

Adapun hasil lomba adalah sebagai berikut: Juara I Andriani (Polres Barito Utara), Juara II Arigiana (Polres Seruyan), dan Juara III diraih Polres Barito Utara.

Kapolres Seruyan, AKBP Beddy Suwendi, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Ia menilai prestasi Arigiana menjadi bukti nyata potensi masyarakat Seruyan dalam melestarikan budaya lokal.

"Selamat kepada Arigiana yang telah mengharumkan nama Kabupaten Seruyan di tingkat Polda Kalimantan Tengah. Prestasi ini menunjukkan talenta luar biasa dalam pelestarian budaya lokal dan diharapkan menjadi motivasi bagi masyarakat untuk terus berkarya,” ujarnya.

Lomba Menjawet Uwai sendiri merupakan bagian dari warisan budaya Kalimantan Tengah yang terus dilestarikan. Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Polres Seruyan menegaskan komitmennya dalam mendukung pelestarian kearifan lokal sebagai bagian dari identitas budaya daerah. (gan/jp). 

BANJARMASIN- Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Supian HK, menghadiri Upacara Pengukuhan Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Rabu (24/6/2026). 

Momentum tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan otoritas moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam kesempatan itu, H Supian HK menyampaikan ucapan selamat kepada Haris Munandar yang resmi dikukuhkan sebagai Kepala KPw BI Kalsel. 

Ia berharap, kepemimpinan baru di Bank Indonesia Kalsel mampu memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan fiskal daerah guna menjaga inflasi tetap terkendali sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kami mengucapkan selamat kepada Bapak Haris Munandar atas pengukuhannya sebagai Kepala KPw BI Kalsel. DPRD Kalsel berharap di bawah kepemimpinan beliau, sinergi dan koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah daerah semakin kuat sehingga pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan terus meningkat, inflasi tetap terkendali, dan kesejahteraan masyarakat semakin baik,” ujar H Supian HK.

Pada kesempatan yang sama, H Supian HK juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala KPw BI Kalsel sebelumnya, Fadjar Majardi, atas kontribusinya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya melalui pengendalian inflasi yang dinilai berhasil menekan laju kenaikan harga di Kalimantan Selatan.

Menurutnya, peran Bank Indonesia sangat strategis dalam menjaga stabilitas harga, mempercepat digitalisasi sistem pembayaran, serta mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun sektor produktif lainnya. Karena itu, kolaborasi antara BI dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat di tengah tantangan ekonomi nasional maupun global.

"Kalimantan Selatan memiliki potensi ekonomi yang besar, mulai dari sektor sumber daya alam, pertanian, hingga UMKM. DPRD akan terus mendukung kebijakan dan program yang berpihak pada penguatan ekonomi kerakyatan. Kami siap bersinergi dengan BI Kalsel agar setiap kebijakan yang diambil tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Banua,” tegasnya.

Upacara pengukuhan berlangsung khidmat dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Selatan, kepala daerah kabupaten/kota se-Kalsel, serta sejumlah pemangku kepentingan di bidang ekonomi dan keuangan. Kehadiran berbagai pihak tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat pembangunan daerah.

DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus mengawal program-program prioritas daerah agar selaras dengan arah kebijakan Bank Indonesia, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp). 

PALANGKA RAYA- Bupati Kapuas, H Muhammad Wiyatno bersama pimpinan DPRD Kapuas menghadiri pertemuan dengan Tim Panitia Kerja (Panja) Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota Komisi II DPR RI di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Rabu (24/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah menyampaikan masukan dan aspirasi terkait penyusunan RUU Kabupaten/Kota yang saat ini sedang dibahas di tingkat nasional. Kabupaten Kapuas menjadi salah satu dari lima kabupaten di Kalimantan Tengah yang dasar hukum pembentukannya akan disesuaikan melalui regulasi baru tersebut.

Turut hadir mendampingi Bupati Kapuas, Wakil Ketua I DPRD Kapuas Yohanes, Wakil Ketua II DPRD Kapuas Berinto, Sekretaris Daerah Kapuas Usis I. Sangkai, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Romulus, Inspektur Arnes Satyari, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Marlina.

Kegiatan itu dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Ketua Tim Panja RUU Kabupaten/Kota, Zulfikar Arse Sadikin. Sementara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diwakili Penjabat Sekretaris Daerah Linae Victoria Aden yang hadir mewakili Gubernur Kalimantan Tengah.

Dalam sambutan tertulis Gubernur Kalimantan Tengah yang dibacakan Linae Victoria Aden, pemerintah daerah menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU tersebut. Regulasi baru dinilai penting untuk memperkuat kepastian hukum mengenai batas wilayah administrasi, karakteristik daerah, serta perlindungan hak masyarakat adat.

Zulfikar Arse Sadikin mengatakan, masukan dari pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam penyusunan regulasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.

"Melalui penghimpunan aspirasi langsung dari daerah, kami berharap undang-undang yang dihasilkan dapat memberikan kepastian hukum, mendukung pembangunan daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik," ujarnya.

Selain Kabupaten Kapuas, pertemuan tersebut juga dihadiri perwakilan Kabupaten Barito Utara, Barito Selatan, Kotawaringin Barat, dan Kotawaringin Timur yang turut masuk dalam pembahasan RUU Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini juga dihadiri Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Indra Gunawan, unsur Forkopimda Kalimantan Tengah, serta kepala daerah dan pimpinan DPRD dari kabupaten terkait. (fah/hru/jp). 

TAMIANG LAYANG- Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Barito Timur melaksanakan kegiatan Pembinaan 10 Program Pokok PKK di Kecamatan Karusen Janang, Rabu (24/6/2026). Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua TP PKK Kabupaten Barito Timur, Ny. Misnawaty M. Yamin.

Kegiatan ini dihadiri oleh Camat Karusen Janang beserta jajaran, pengurus TP PKK Kabupaten Barito Timur, serta pengurus TP PKK kecamatan dan desa se-Karusen Janang.

Dalam sambutannya Ny. Misnawaty, menegaskan bahwa kegiatan pembinaan ini merupakan bagian dari komitmen TP PKK Kabupaten Barito Timur dalam meningkatkan kapasitas pengurus dan kader PKK, baik di tingkat kecamatan maupun desa. Penguatan kapasitas tersebut diharapkan mampu mendukung pelaksanaan program kerja PKK secara lebih efektif dan terarah.

Ia menekankan pentingnya pemahaman tugas dan fungsi masing-masing pengurus agar 10 Program Pokok PKK dapat dijalankan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya tertib administrasi sebagai salah satu indikator organisasi yang aktif, tertib, dan bertanggung jawab.

"Administrasi yang lengkap dan teratur merupakan cerminan organisasi yang berkualitas. Karena itu, kesempatan pembinaan ini hendaknya dimanfaatkan untuk memperdalam pemahaman dan menyamakan persepsi dalam pengelolaan administrasi PKK,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa PKK memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan keluarga, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan keluarga, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, gerakan PKK juga sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Barito Timur, yaitu Bartim SEGAH (Sejahtera, Elegan, Gigih, Amanah, dan Harmonis), yang menitikberatkan pada terwujudnya keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera.

Pada kesempatan tersebut, Ketua TP PKK Kabupaten Barito Timur juga memberikan apresiasi kepada TP PKK Kecamatan Karusen Janang atas berbagai upaya pemberdayaan keluarga yang telah dilakukan di wilayah tersebut.

Kegiatan pembinaan ini diharapkan dapat memperkuat peran PKK di semua tingkatan serta meningkatkan kualitas pelaksanaan program dalam mendukung pembangunan masyarakat di Kabupaten Barito Timur. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Barito Timur, Ny. Misnawaty M. Yamin, menegaskan pentingnya penguatan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK serta tertib administrasi organisasi dalam rangka meningkatkan efektivitas gerakan pemberdayaan keluarga di daerah.

Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Pembinaan 10 Program Pokok PKK dan Administrasi PKK Kecamatan Paju Epat yang digelar di Desa Telang, Rabu (24/6/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh Camat Paju Epat beserta jajaran, pengurus TP PKK Kabupaten Barito Timur, serta pengurus TP PKK kecamatan dan desa se-Paju Epat.

Ny. Misnawaty menekankan, bahwa kegiatan pembinaan merupakan bagian dari upaya berkelanjutan TP PKK Kabupaten Barito Timur untuk meningkatkan kapasitas kader agar mampu menjalankan program secara terarah, terukur, dan berkesinambungan.

"PKK memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam memberdayakan keluarga melalui pelaksanaan 10 Program Pokok PKK. Karena itu, kader harus terus meningkatkan kapasitas, memperkuat koordinasi, dan mengoptimalkan pelaksanaan program di lapangan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan administrasi yang tertib dan sistematis sebagai fondasi utama keberhasilan organisasi. Menurutnya, administrasi yang baik akan mendukung seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pelaporan program.

Selain itu, Ny. Misnawaty mengajak seluruh kader untuk mengoptimalkan peran kelompok dasawisma sebagai ujung tombak gerakan PKK di tingkat masyarakat. Ia menekankan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif kader di tingkat akar rumput.

"Melalui semangat kebersamaan dan gotong royong, kita dorong terwujudnya Barito Timur SEGAH (Sejahtera, Elegan, Gigih, Amanah, dan Harmonis) melalui program PKK yang menyentuh langsung kebutuhan keluarga,” tambahnya.

Di akhir sambutan, ia menyampaikan apresiasi kepada TP PKK Kecamatan Paju Epat atas dedikasi dan kerja keras dalam mendukung pelaksanaan program PKK di wilayah tersebut. (zi/jp).

BANJARMASIN- Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengantongi komitmen PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan untuk menyerahkan data distribusi BBM bersubsidi secara rinci hingga tingkat SPBU di 13 kabupaten/kota. Data tersebut akan menjadi dasar bagi pansus dalam menelusuri berbagai persoalan distribusi BBM bersubsidi yang dikeluhkan masyarakat.

Komitmen tersebut diperoleh dalam rapat yang digelar di Banjarmasin, Rabu (24/6/2026), dipimpin Wakil Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi, H Jahrian, didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Kartoyo, M.M.

Dalam pertemuan itu, pansus membahas data penyaluran BBM bersubsidi, mekanisme pengawasan distribusi, serta tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait pelayanan di sejumlah SPBU.

Wakil Ketua Pansus, H Jahrian, mengatakan keterbukaan data dari Pertamina menjadi langkah penting untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pola distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan.

"Pansus mengapresiasi komitmen Pertamina yang terbuka dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan. Dengan data yang lengkap, kita dapat melihat kondisi riil di lapangan sehingga rekomendasi yang nantinya disusun benar-benar berdasarkan fakta dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Jahrian, pengawasan yang dilakukan DPRD bertujuan memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima subsidi pemerintah.

Ia menegaskan distribusi BBM bersubsidi memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat sehingga perlu diawasi secara ketat guna mencegah potensi penyimpangan.

"Yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana BBM bersubsidi ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Karena itu pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses penyaluran hingga pelayanan di tingkat SPBU,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel, H Kartoyo, mengungkapkan bahwa data distribusi per kabupaten dan per SPBU akan menjadi bahan utama pansus untuk melakukan kajian dan pemetaan persoalan distribusi BBM bersubsidi di daerah.

"Kita mengolek data. Alhamdulillah pihak Pertamina bersedia memberikan data per kabupaten dan per SPBU untuk 13 kabupaten/kota. Ini menjadi bahan bagi pansus untuk melakukan kajian lebih lanjut,” ujarnya.

Selain menyerahkan data distribusi, Pertamina juga menyatakan dukungan terhadap audit internal terkait laporan masyarakat mengenai dugaan permasalahan distribusi BBM bersubsidi di sejumlah SPBU. Audit akan dilakukan melalui penelusuran sistem digital, termasuk data transaksi barcode dan rekaman CCTV yang terhubung hingga ke nozzle pengisian BBM.

H Kartoyo menyebutkan, hingga saat ini pansus telah menerima sekitar 34 laporan masyarakat terkait dugaan permasalahan di sejumlah SPBU di Kalimantan Selatan.

"Kita memiliki sekitar 34 laporan masyarakat terkait SPBU yang bermasalah. Setelah audit internal dilakukan dan datanya dikompilasi, nanti akan dipilih beberapa sampel SPBU untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut,” jelasnya.

Menurutnya, pendalaman tersebut bertujuan memperoleh gambaran utuh mengenai mekanisme distribusi BBM bersubsidi di lapangan, mulai dari penyaluran dari depo hingga pelayanan kepada konsumen di SPBU.

Hasil kajian dan verifikasi lapangan nantinya akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi pansus untuk memperkuat sistem pengawasan serta memastikan distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan berjalan lebih transparan, tepat sasaran, dan sesuai kuota yang telah ditetapkan. (sar/ali/jp). 

TANJUNG- Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Polres Tabalong menggelar bakti sosial serentak dengan menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat kurang mampu, Rabu (24/6/2026) pagi.

Kegiatan tersebut dipusatkan di Yayasan Panti Asuhan Kasih Ibu, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong. Penyaluran bantuan juga dilaksanakan serentak oleh seluruh Polsek jajaran Polres Tabalong di wilayah masing-masing.

Di lokasi utama, kegiatan dipimpin oleh Kasat Binmas Polres Tabalong AKP Dedy Indarto, bersama Kasat Intelkam, Bhabinkamtibmas Polsek Murung Pudak, serta personel Polres Tabalong.

Bantuan yang diberikan berupa paket sembako disalurkan kepada warga dan anak asuh panti sebagai bentuk kepedulian sosial Polri dalam momentum Hari Bhayangkara.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo J., S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla., melalui Kasi Humas IPTU Heri Siswoyo, S.H., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat.

"Bakti sosial ini merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan kebutuhan sehari-hari sekaligus mempererat hubungan Polri dan masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, Polres Tabalong akan terus menghadirkan kegiatan sosial di samping tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. (fah/jp). 

BANJARMASIN- DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan mendorong peningkatan partisipasi generasi muda dalam pembangunan daerah melalui media digital. Upaya tersebut diwujudkan melalui Technical Meeting Lomba Konten Kreator bertajuk "Suara Muda untuk Parlemen: Aspirasi Kreatif Membangun Daerah”, yang digelar di Ruang Rapat Lantai III Gedung B Sekretariat DPRD Kalsel, Rabu (24/6/2026).

Kegiatan secara resmi dibuka Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, HM. Alpiya Rakhman, dan diikuti peserta dari berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Dalam sambutannya HM. Alpiya Rakhman, menegaskan media digital kini menjadi sarana strategis bagi generasi muda untuk menyampaikan gagasan, kritik, dan aspirasi secara kreatif serta konstruktif.

Menurutnya, keterlibatan pemuda dalam ruang digital perlu diarahkan pada penyebaran informasi yang positif dan mendukung pembangunan daerah.

"Lomba ini bukan hanya ajang kreativitas, tetapi juga wadah bagi generasi muda untuk menyampaikan aspirasi dan gagasan melalui konten yang edukatif, inovatif, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dispora Provinsi Kalimantan Selatan, Febriadin Hafiz, yang juga bertindak sebagai Ketua Pelaksana kegiatan, mengatakan lomba tersebut menjadi salah satu upaya mendorong lahirnya kreator-kreator muda yang mampu memanfaatkan media digital secara produktif.

Ia berharap para peserta tidak hanya berlomba menghasilkan konten yang menarik, tetapi juga mampu mengangkat isu-isu pembangunan daerah dan kepentingan masyarakat secara kreatif.

Pada kesempatan yang sama, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, hadir sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, ia mengajak peserta memanfaatkan media sosial secara bijak untuk menghasilkan konten yang informatif, inspiratif, dan mampu menjembatani komunikasi antara masyarakat dan lembaga legislatif.

"Media sosial memiliki kekuatan besar dalam membangun opini publik. Karena itu, generasi muda perlu menghadirkan konten yang tidak hanya menarik, tetapi juga memberikan nilai edukasi dan mampu menyuarakan kepentingan masyarakat,” katanya.

Selain mendapatkan pembekalan materi, peserta juga menerima penjelasan teknis terkait mekanisme perlombaan, ketentuan pembuatan konten, kriteria penilaian, hingga jadwal pelaksanaan lomba. Diskusi berlangsung interaktif dengan antusiasme tinggi dari para peserta yang aktif menyampaikan pertanyaan dan masukan.

Melalui kegiatan ini, DPRD dan Dispora Kalimantan Selatan berharap lahir karya-karya kreatif yang mampu mengedukasi masyarakat, meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah, serta memperkuat kedekatan lembaga legislatif dengan masyarakat melalui pemanfaatan platform digital. (sar/ali/jp).

BANJARMASIN- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti masih belum optimalnya pengelolaan aset milik pemerintah daerah saat membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), di Ruang Rapat H.M. Ismail Abdullah, Rabu (24/6/2026).

Pembahasan tersebut menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, baik dari aspek capaian program maupun efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam rapat itu, Banggar DPRD Kalsel menegaskan bahwa keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari tingginya serapan anggaran, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat serta kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain mengevaluasi kinerja belanja daerah, Banggar juga memberi perhatian khusus terhadap pengelolaan aset pemerintah daerah yang dinilai masih memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah apabila dimanfaatkan secara produktif.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, HM. Alpiya Rakhman, mengatakan persoalan pengelolaan aset masih menjadi salah satu catatan penting DPRD. Menurutnya, sejumlah aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal perlu segera ditata agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan daerah.

"Dalam rapat ini banyak anggota Banggar yang mempertanyakan kondisi dan pemanfaatan aset daerah. Pengelolaan aset menjadi perhatian kami agar aset-aset yang dimiliki pemerintah benar-benar produktif dan memberikan manfaat bagi daerah. Secara umum fundamental keuangan pemerintah daerah di Kalimantan Selatan cukup baik, namun pemanfaatan aset yang belum optimal harus segera dibenahi,” ujarnya.

HM. Alpiya menambahkan, pengelolaan aset yang efektif, profesional, dan berorientasi pada produktivitas akan mampu meningkatkan nilai tambah aset daerah. Dengan demikian, aset pemerintah tidak hanya tercatat dalam neraca keuangan, tetapi juga dapat menjadi sumber pendapatan yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut, DPRD Kalsel berharap berbagai catatan dan rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola keuangan serta mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah pada tahun-tahun mendatang. (sar/ali/jp). 

MARABAHAN- Kepala Desa Belandean, Elly Rahmah, menghadiri kegiatan perpisahan Taman Kanak-kanak (TK) Anak Bangsa yang digelar di Desa Belandean, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Rabu (24/6/2026). Kegiatan tersebut berlangsung meriah dengan dihadiri para orang tua murid dan tenaga pendidik.

Acara perpisahan ini menjadi momen haru bagi para siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah dasar. Berbagai penampilan dari anak-anak TK turut memeriahkan kegiatan, mulai dari tarian hingga pembacaan puisi sederhana.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa Belandean, Elly Rahmah, turut memberikan perhatian dengan menyerahkan bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, dan penggaris kepada para siswa. Bantuan tersebut disambut antusias oleh anak-anak dan orang tua yang hadir.

Elly Rahmah menyampaikan, bahwa perhatian terhadap pendidikan anak usia dini merupakan bagian dari komitmen pemerintah desa dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini. 

Ia menegaskan pentingnya dukungan semua pihak dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berkarakter.

"Anak-anak ini adalah generasi penerus. Sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memberikan perhatian dan dukungan sejak awal pendidikan mereka,” ujar Elly Rahmah. 

la juga berharap, kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk apresiasi kepada anak-anak yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat taman kanak-kanak, sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah desa, tenaga pendidik, dan masyarakat. (lim/jp). 

BANJARMASIN- Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menerima kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Jambi dalam rangka studi komparasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Keterampilan Masa Depan, Rabu (24/6/2026).

Pertemuan tersebut menjadi forum pertukaran informasi dan pengalaman antarlegislatif dalam memperkuat regulasi yang mendukung pengembangan sektor ekonomi kreatif di daerah.

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi atau Paman Yani, mengatakan kunjungan tersebut menjadi momentum untuk berbagi praktik baik terkait pengembangan ekonomi kreatif yang telah berjalan di Kalimantan Selatan.

Ia menjelaskan, sejumlah aspek turut dibahas dalam pertemuan tersebut, mulai dari penguatan sektor ekonomi kreatif, pengembangan produk halal, hingga pemberdayaan pelaku usaha sebagai bagian dari penguatan ekonomi daerah.

Selain itu, diskusi juga menekankan pentingnya partisipasi publik dalam penyusunan regulasi. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan di lapangan.

"Untuk ekonomi kreatif, kami mendorong pelibatan UMKM dan masyarakat sejak awal. Masukan mereka kami himpun agar menjadi bahan dalam pembahasan raperda,” ujar Paman Yani.

Ia menambahkan, DPRD Kalsel juga membuka ruang partisipasi melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk pemanfaatan media sosial untuk menjaring aspirasi masyarakat terhadap rancangan regulasi yang sedang dibahas.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus IV DPRD Provinsi Jambi, Heru Kustanto, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan mempelajari implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kalimantan Selatan.

Ia menjelaskan, DPRD Jambi saat ini tengah menyusun regulasi serupa karena belum memiliki perda khusus yang mengatur pengembangan ekonomi kreatif, termasuk sektor UMKM dan pariwisata.

"Kami melakukan studi tiru dan diskusi langsung dengan DPRD Kalsel serta perangkat daerah terkait. Banyak hal yang kami peroleh sebagai bahan penyusunan perda di Jambi,” ungkapnya.

Heru menambahkan, hasil kunjungan tersebut akan menjadi referensi penting dalam penyempurnaan substansi Raperda Ekonomi Kreatif di Provinsi Jambi.

Melalui kegiatan tersebut, kedua lembaga legislatif sepakat bahwa kolaborasi dan pertukaran pengalaman antardaerah menjadi langkah strategis dalam menghasilkan regulasi yang adaptif, berkualitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif secara berkelanjutan. (sar/ali/jp).