TAMIANG LAYANG- Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso, memimpin kegiatan Analisa dan Evaluasi (Anev) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) bersama Wakapolres Kompol Alexsander F. Sitepu, para Pejabat Utama (PJU), perwira, serta Kapolsek jajaran di Posko Presisi Tathya Dharaka Polres Barito Timur, Senin (13/7/2026).

Kegiatan tersebut digelar sebagai langkah evaluasi terhadap pelaksanaan tugas kepolisian sekaligus memetakan perkembangan situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Barito Timur. Melalui forum ini, masing-masing satuan fungsi dan Polsek jajaran menyampaikan laporan situasi, kendala, serta langkah strategis dalam menjaga keamanan daerah.

Dalam arahannya,AKBP Eddy Santoso, menegaskan pentingnya kemampuan setiap pimpinan satuan kerja dan Kapolsek dalam membaca dinamika keamanan di wilayah masing-masing. Menurutnya, deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi gangguan kamtibmas menjadi faktor penting dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif.

"Setiap personel harus memahami kondisi wilayah tugasnya, meningkatkan kehadiran di tengah masyarakat, serta mengoptimalkan upaya pencegahan sebelum terjadi gangguan keamanan,” tegas Kapolres.

Ia memerintahkan seluruh jajaran untuk meningkatkan kegiatan preventif melalui patroli rutin, sambang masyarakat, komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat, serta memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Selain mengevaluasi situasi keamanan wilayah, Anev Kamtibmas juga membahas pelaksanaan program prioritas Polri, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kesiapan personel dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

Kapolres Barito Timur juga mengingatkan para Kapolsek untuk terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, instansi terkait, dan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor merupakan kunci dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Barito Timur.

AKBP Eddy Santoso meminta seluruh jajaran menjaga soliditas, meningkatkan profesionalisme, serta mengimplementasikan nilai-nilai Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) dalam setiap pelaksanaan tugas.

Sementara itu, Wakapolres Barito Timur, Kompol Alexsander F. Sitepu, turut menekankan pentingnya pengawasan melekat dari para pimpinan terhadap personel. Ia meminta agar kedisiplinan, kesiapsiagaan, dan pengendalian operasional terus ditingkatkan guna mendukung pelaksanaan tugas kepolisian secara maksimal.

Sejumlah isu strategis turut menjadi pembahasan dalam kegiatan tersebut, di antaranya pencegahan tindak kriminalitas, antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pengamanan kegiatan masyarakat, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa meluncurkan Program "Kepala Desa Masuk Kampus" Angkatan II Tahun 2026 bekerja sama dengan Universitas Indonesia (UI). Program ini menjadi bagian dari implementasi Program Pemerintahan Desa Berdampak untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan desa.

Berdasarkan Surat Kemendagri Nomor 100.3.3/3813/BPD, kegiatan dipusatkan di Kampus Utama Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, dan dilaksanakan secara hybrid. Pembelajaran tatap muka berlangsung pada 13–16 Juli 2026, kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran daring selama dua bulan serta pendampingan di lapangan.

Program ini diikuti 868 desa inovatif yang berasal dari 37 provinsi dan 434 kabupaten/kota di Indonesia. Para kepala desa akan mendapatkan materi mengenai penguatan kepemimpinan, tata kelola pemerintahan berbasis data, pengembangan inovasi desa, hingga penerapan konsep Smart Village.

Di Kabupaten Barito Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial (DPMDSos) mengirimkan sembilan kepala desa untuk mengikuti program tersebut. Jumlah tersebut berasal dari kuota 10 desa yang diberikan Kemendagri.

Kepala Bidang Informasi, Pembangunan dan Kawasan Perdesaan pada DPMDSos Barito Timur, Peri Rusiani, menjelaskan bahwa pada awalnya Barito Timur hanya mendapat alokasi dua desa. Namun, setelah dilakukan koordinasi dengan Kemendagri, kuota ditambah menjadi 10 desa.

"Awalnya kami hanya mendapat undangan untuk dua desa. Setelah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kemendagri, Barito Timur diberikan kuota 10 desa. Namun, yang dapat memenuhi dan mengikuti kegiatan sebanyak sembilan kepala desa," ujarnya, Senin (13/7/2026).

Peri mengatakan, bahwa pemerintah daerah mendukung penuh pelaksanaan program tersebut karena dinilai dapat meningkatkan kapasitas kepemimpinan kepala desa dalam menghadapi tantangan pembangunan.

"Kami menyambut baik program 'Kepala Desa Masuk Kampus' ini. Program ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan manajerial kepala desa dalam menghadapi tantangan pembangunan desa yang semakin kompleks," katanya.

Menurut dia, pembekalan yang diberikan oleh akademisi dan praktisi di Universitas Indonesia diharapkan dapat diterapkan oleh para kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

"Tantangan tata kelola desa ke depan menuntut kepemimpinan yang visioner dan berbasis data. Kami berharap peserta mampu mengimplementasikan inovasi, mengoptimalkan potensi desa, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa sehingga berdampak pada kemajuan Kabupaten Barito Timur," tambahnya.

Melalui program ini, Peri berharap lahirnya kepala desa yang memiliki kapasitas kepemimpinan lebih baik, mampu menghadirkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan, serta mendorong pembangunan desa yang adaptif, inklusif, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (zi/jp). 

KUALA PEMBUANG- Pemerintah bersama pihak terkait menggelar sosialisasi rencana pemasangan jaringan listrik beserta kabel dan sarana pendukung lainnya di Aula Kantor Desa Telaga Pulang, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Senin (13/7/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan infrastruktur kelistrikan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sosialisasi dihadiri Camat Danau Sembuluh, Erolsyah, Kepala Desa Telaga Pulang, Alfitriadi, Asman Perencanaan Aris Aprianto, Team Leader Konstruksi R. Griyamardira, Bhabinkamtibmas Desa Telaga Pulang Bripka Sufebrin Andy Sianipar, perwakilan Koramil 1015-10 Koptu Dodi W, serta masyarakat setempat.

Dalam pertemuan tersebut, disampaikan rencana pelaksanaan pemasangan jaringan listrik yang diharapkan dapat memperluas akses energi bagi masyarakat Desa Telaga Pulang. Program ini juga diyakini akan mendukung peningkatan aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan kesejahteraan warga.

Bhabinkamtibmas Desa Telaga Pulang, Bripka Sufebrin Andy Sianipar, menyatakan kehadiran Polri dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap program pembangunan pemerintah, sekaligus memastikan terjalinnya komunikasi yang baik antara pemerintah, pelaksana proyek, dan masyarakat.

Melalui sosialisasi ini, masyarakat diharapkan memahami tahapan pelaksanaan proyek serta berpartisipasi aktif dalam mendukung kelancaran pembangunan, sehingga program pemasangan jaringan listrik dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi seluruh warga. (gan/jp).

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Barito Timur, Nursulistio kepada wartawan ini melalui sambungan via whatsapp usai memimpin Rapat Paripurna II Masa Sidang III Tahun Sidang 2026, yang beragenda penyampaian jawaban kepala daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, Senin (13/7/2026). 

Menurut Nursulistio, secara umum pemerintah daerah telah memberikan jawaban atas seluruh masukan, kritik, dan pertanyaan yang sebelumnya disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Jawaban tersebut disampaikan melalui pidato Bupati yang dibacakan Sekretaris Daerah Misnohartaku. 

"Pada paripurna hari ini, pemerintah daerah telah menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait LKPj APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, pembahasan akan kami dalami dalam rapat kerja bersama pihak eksekutif," ujarnya.

Ia menjelaskan, rapat kerja tersebut menjadi forum bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk mengkaji secara rinci pelaksanaan APBD 2025, mulai dari capaian program, kendala yang dihadapi, hingga langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan.

"Di rapat kerja nanti akan dibahas secara detail bagaimana tindak lanjutnya, di mana letak kelemahannya, apa yang perlu diperbaiki, sehingga saat pembahasan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD, seluruh substansi sudah dikaji secara komprehensif," katanya.

Selain agenda LKPj APBD, DPRD juga membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Lima Pilar Kabupaten Barito Timur yang diajukan pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AKB).

Nursulistio menyebut, bahwa pembahasan dilakukan setelah Raperda tersebut selesai difasilitasi dan dievaluasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil evaluasi menunjukkan tidak terdapat perubahan substansial terhadap materi yang telah disusun.

"Hasil fasilitasi Gubernur Kalimantan Tengah tidak mengubah substansi Raperda. Hanya ada beberapa penyesuaian redaksional pada batang tubuh dan masukan dari Biro Hukum Provinsi, sedangkan esensinya tetap sama," jelasnya.

Ia mengatakan, Raperda tersebut nantinya menjadi landasan hukum bagi DP3AKB dalam melaksanakan program pembangunan kependudukan di Kabupaten Barito Timur.

Menurutnya, implementasi Grand Design Pembangunan Kependudukan tidak hanya menjadi tanggung jawab DP3AKB, tetapi juga membutuhkan keterlibatan lintas organisasi perangkat daerah, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, serta instansi terkait lainnya.

"Perda ini akan menjadi acuan dalam pembangunan kependudukan yang melibatkan banyak sektor. Karena itu, koordinasi lintas OPD menjadi kunci agar tujuan peningkatan kualitas penduduk di Barito Timur dapat tercapai," tutup Nursulistio. (zi/jp). 

BANJARMASIN- DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menerima aspirasi ratusan demonstran yang tergabung dalam Forum Demokrasi Masyarakat Sipil, Ormas PEKAT IB Kalimantan Selatan, dan GANTARA saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kalsel, Senin (13/7/2026).

Perwakilan massa diterima Anggota DPRD Kalsel, Habib Hasyim bin Alwi Al bin Yahya, didampingi Sekretaris DPRD Kalsel, H Muhammad Jaini. 

Dalam penyampaian aspirasi tersebut, demonstran mengajukan sejumlah tuntutan, mulai dari penanganan perkara yang menyeret konten kreator Muhammad Ali Ridho atau Babeh Aldo, persoalan kelistrikan, hingga isu pembangunan di Kalimantan Selatan.

Menanggapi persoalan kelistrikan, Habib Hasyim, mengatakan berdasarkan informasi yang diterimanya, saat ini tidak lagi terjadi pemadaman listrik bergilir di wilayah Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Tengah. Meski demikian, DPRD mencatat seluruh aspirasi masyarakat, termasuk dugaan penyebab gangguan listrik yang disampaikan dalam aksi tersebut.

Terkait pertanyaan mengenai dugaan korupsi yang oleh sebagian peserta aksi disebut sebagai penyebab terjadinya pemadaman listrik berbeda dengan penjelasan sebelumnya dari pihak PLN yang menyebut gangguan disebabkan pekerjaan perbaikan jaringan. 

Habib Hasyim menegaskan, bahwa penjelasan mengenai substansi persoalan tersebut merupakan kewenangan instansi terkait yang memiliki data dan informasi teknis.

"Saya tidak memiliki kewenangan untuk menyimpulkan penyebabnya. Hal itu menjadi ranah instansi yang berwenang," ujarnya.

Senada dengan itu, Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini, mengatakan DPRD akan menjadwalkan rapat lanjutan bersama pihak PLN Kalselteng guna meminta penjelasan yang lebih rinci mengenai persoalan kelistrikan yang menjadi perhatian masyarakat.

Sementara itu, menanggapi tuntutan demonstran terkait perkara yang menyeret Babeh Aldo, DPRD Kalsel menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan merupakan ranah maupun kewenangan lembaga legislatif daerah.

Meski demikian, DPRD memastikan seluruh aspirasi masyarakat tetap diterima sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi penyerapan aspirasi. Aspirasi yang menjadi kewenangan DPRD akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, sedangkan persoalan di luar kewenangan legislatif akan diteruskan kepada instansi yang berwenang. (sar/ali/jp). 

TAMIANG LAYANG- Camat Paju Epat, Fredi Tangkasiang, menilai pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri Barito Timur menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa sekaligus mencegah potensi persoalan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pernyataan tersebut disampaikan Fredi kepada wartawan ini melalui sambungan via whatsapp usai menghadiri penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan Negeri Barito Timur dengan delapan dari sepuluh pemerintah desa di Kecamatan Paju Epat. Penandatanganan dilaksanakan di Aula Kejaksaan Negeri Barito Timur, Senin (13/7/2026).

Menurut Fredi, kerja sama tersebut memberikan ruang bagi kepala desa dan perangkat desa untuk memperoleh pendampingan hukum dalam melaksanakan tugas, sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan dapat dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Melalui kegiatan pendampingan ini, para kepala desa dan perangkat desa tidak lagi ragu ketika menghadapi persoalan hukum dalam menjalankan tugas. Jika ada hal yang belum dipahami, jangan sungkan untuk berkonsultasi dan meminta pendampingan, sehingga setiap kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan tetap sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Fredi.

Ia menegaskan, upaya pencegahan lebih efektif dibandingkan penyelesaian persoalan hukum setelah terjadi pelanggaran. Karena itu, pemerintah desa diharapkan memanfaatkan pendampingan dari Kejaksaan secara optimal, terutama dalam pelaksanaan program pembangunan dan pengelolaan keuangan desa.

Fredi juga berharap sinergi antara Kejaksaan Negeri Barito Timur, Pemerintah Kecamatan Paju Epat, dan pemerintah desa terus diperkuat demi menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari persoalan hukum.

"Kami berharap kerja sama yang baik antara Kejaksaan, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa terus terjalin. Dengan adanya pendampingan ini, kita dapat mencegah terjadinya masalah hukum sejak awal, sehingga kita bisa lebih fokus bekerja, membangun desa, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," katanya.

Melalui nota kesepahaman tersebut, diharapkan dapat memberikan pendampingan hukum secara preventif kepada pemerintah desa, sehingga pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa berlangsung lebih tertib, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. (zi/jp).

HSS- Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Desy Oktavia Sari, menyosialisasikan dua peraturan daerah (Perda) strategis di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) pada 4–6 Juli 2026. 

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan perempuan dan anak serta pelestarian budaya Banua sebagai bagian dari implementasi produk hukum daerah.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, menyampaikan Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Budaya Banua dan Kearifan Lokal. Menurutnya, kedua perda tersebut memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan keluarga sekaligus menjaga jati diri daerah.

Saat memaparkan Perda Nomor 11 Tahun 2018, Desy menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah.

"Perlindungan perempuan dan anak bukan hanya tugas pemerintah. Keluarga dan lingkungan juga punya peran besar untuk menciptakan tempat yang aman bagi mereka," ujarnya.

Dalam sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2017, Desy juga mengingatkan pentingnya menanamkan nilai-nilai budaya Banua kepada generasi muda agar tidak tergerus perkembangan zaman.

"Budaya Banua adalah identitas kita. Kalau bukan kita yang menjaga dan mengenalkannya kepada anak-anak, lama-kelamaan bisa saja ditinggalkan," katanya.

Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, Desy berharap masyarakat tidak sekadar mengetahui keberadaan perda, tetapi juga memahami substansi dan manfaatnya. Ia menilai implementasi peraturan daerah akan lebih efektif apabila didukung kesadaran masyarakat untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. (sar/ali/jp). 

BATOLA- Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Rais Ruhayat, menegaskan generasi muda harus dipersiapkan sebagai pemimpin masa depan yang mampu menjawab tantangan zaman sekaligus menjadi motor penggerak pembangunan daerah.

Penegasan tersebut disampaikan saat Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepemudaan kepada mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Banjarmasin, yang digelar di Kabupaten Barito Kuala, Senin (13/7/2026).

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan. Mereka harus tampil sebagai pelopor perubahan dengan karakter yang kuat, kompetensi yang mumpuni, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan zaman.

"Pemuda hari ini dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti penyebaran hoaks, polarisasi sosial, budaya instan, hingga menurunnya minat literasi. Tantangan tersebut harus dijawab dengan peningkatan kualitas diri dan kemampuan berpikir kritis," ujar H Rais.

Ia menjelaskan, pemuda merupakan kelompok usia produktif yang memiliki posisi strategis dalam menentukan arah pembangunan. Karena itu, masa produktif harus dimanfaatkan untuk belajar, berorganisasi, berkarya, serta mengasah kemampuan kepemimpinan.

Menurut H Rais, perkembangan teknologi dan era digital membuka peluang besar bagi generasi muda untuk meningkatkan kapasitas diri. Kemudahan akses informasi, katanya, harus dimanfaatkan untuk memperluas wawasan, mengembangkan kreativitas, dan melahirkan inovasi yang memberi manfaat bagi masyarakat.

H Rais juga menilai bonus demografi yang tengah dinikmati Indonesia menjadi peluang besar untuk mempercepat pembangunan. Namun, peluang tersebut hanya akan memberikan hasil optimal apabila didukung sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan memiliki daya saing.

Ia menambahkan, Kalimantan Selatan memiliki modal besar berupa kekayaan budaya, masyarakat yang religius, serta potensi sumber daya alam yang melimpah. Potensi tersebut, menurutnya, harus dikelola oleh generasi muda yang berkualitas agar mampu mendorong kesejahteraan masyarakat.

Melalui Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepemudaan, pemerintah daerah memberikan landasan bagi pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, penguatan organisasi kepemudaan, serta perlindungan dan pemberdayaan pemuda. Perda tersebut menempatkan pemuda sebagai subjek pembangunan yang memiliki ruang untuk berinovasi dan berkontribusi.

Menutup kegiatan, H Rais mengajak para mahasiswa untuk terus meningkatkan kapasitas diri dan berani mengambil peran di tengah masyarakat.

"Kemajuan Kalimantan Selatan ditentukan oleh kualitas generasi mudanya. Karena itu, teruslah belajar, berkarya, dan siapkan diri menjadi pemimpin yang mampu membawa Banua semakin maju," pungkasnya. (sar/ali/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kejaksaan Negeri (Kejari) Barito Timur memperkuat peran pencegahan persoalan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama Bank Kalteng Cabang Tamiang Layang, dan delapam dari sepuluh pemerintah Desa di Kecamatan Paju Epat, Senin (13/7/2026). Sesaat setelah penandatanganan MoU, empat desa langsung mengajukan permohonan pendampingan hukum kepada Kejari.

Penandatanganan MoU diawali Kejari bersama Bank Kalteng Tamiang Layang sebagai bentuk sinergi dalam memperkuat koordinasi kelembagaan, pelayanan hukum kepada masyarakat, peningkatan literasi keuangan, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Kerja sama tersebut kemudian diperluas melalui penandatanganan MoU antara Kejari Barito Timur dengan Pemerintah Desa Kalinapu, Tampu Langit, Jurubanu, Telang Baru, Balawa, Murutuwu, Telang, dan Maipe. Kesepahaman itu menjadi landasan kerja sama di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, hingga pendampingan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara.

Tidak lama setelah penandatanganan, Pemerintah Desa Telang, Telang Baru, Jurubanu, dan Tampu Langit secara resmi mengajukan permohonan pendampingan hukum kepada Kejari Barito Timur. Pendampingan tersebut diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus meminimalkan potensi persoalan hukum.

Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur, Rahmad Isnaini, menegaskan Kejaksaan siap memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah desa sesuai kewenangan Jaksa Pengacara Negara.

"Pendampingan hukum bertujuan memberikan kepastian hukum, memitigasi risiko hukum, serta memastikan setiap kebijakan dan kegiatan pemerintah desa tetap berada pada koridor hukum. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dapat berlangsung secara akuntabel, transparan, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat," ujarnya.

Rangkaian kegiatan juga diisi In House Training yang difasilitasi Bank Kalteng Cabang Tamiang Layang dan diikuti para kepala desa. Dalam pelatihan tersebut, Bank Kalteng memaparkan berbagai skema pembiayaan produktif bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Modal Kerja, dan Kredit Investasi.

Selain memperkenalkan produk pembiayaan, Bank Kalteng juga mengedukasi peserta mengenai pentingnya akses pembiayaan yang legal serta peran pemerintah desa dalam mendorong pengembangan UMKM sebagai penggerak ekonomi desa.

Kegiatan ditutup dengan diskusi interaktif antara Kejari Barito Timur, Bank Kalteng, dan pemerintah desa yang membahas berbagai persoalan terkait tata kelola pemerintahan desa, akses pembiayaan usaha, serta langkah-langkah pencegahan persoalan hukum dalam pelaksanaan pembangunan desa. 

Melalui sinergi tersebut, diharapkan pemerintah desa dapat menjalankan program pembangunan secara lebih tertib, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak. (zi/jp). 

KANDANGAN- Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Muhammad Noor, menghadiri Forum Konsultasi Publik yang digelar Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Forum tersebut menjadi wadah menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang sosial.

Dalam sambutan Bupati HSS yang dibacakan Muhammad Noor, disampaikan apresiasi kepada Dinas Sosial atas penyelenggaraan forum yang menjadi ruang komunikasi terbuka antara pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.

Muhammad Noor menegaskan, Forum Konsultasi Publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengharuskan setiap penyelenggara layanan memberikan pelayanan secara profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

"Forum ini menjadi sarana penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, penyelenggaraan pelayanan, hingga evaluasi guna memastikan layanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya, Senin (13/7/2026). 

Ia menyampaikan, masukan, kritik, dan saran yang disampaikan masyarakat melalui forum tersebut akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar, serta masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan sosial.

Menurutnya, pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya dilihat dari kecepatan proses pelayanan, tetapi juga dari kemudahan akses, manfaat yang dirasakan masyarakat, serta kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan yang responsif, adil, dan humanis.

"Setiap pelayanan yang diberikan harus memiliki kepastian waktu penyelesaian, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tambahnya.

M. Noor juga mengingatkan bahwa sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2022 tentang Forum Konsultasi Publik, forum ini harus menjadi instrumen perbaikan pelayanan secara berkelanjutan dan tidak sekadar menjadi pemenuhan kewajiban administratif.

Ia mengajak seluruh peserta untuk berpartisipasi aktif menyampaikan masukan yang konstruktif sebagai bentuk kolaborasi dalam mewujudkan pelayanan sosial yang semakin berkualitas, inklusif, mudah diakses, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Nordiansyah, menjelaskan bahwa pelaksanaan Forum Konsultasi Publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya Pasal 39, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2022.

Ia mengatakan, forum tersebut menjadi ruang dialog antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat untuk menghimpun berbagai masukan dalam rangka penyempurnaan kebijakan serta peningkatan mutu pelayanan publik di bidang sosial.

"Melalui forum ini kami berharap mendapatkan saran, kritik, dan masukan yang konstruktif dari seluruh peserta sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Sosial kepada masyarakat,” kata Nordiansyah.

Forum Konsultasi Publik tersebut diikuti oleh perwakilan perangkat daerah, instansi terkait, organisasi sosial, serta para pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam penyelenggaraan pelayanan sosial di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (ari/jp). 

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur menerima bantuan 59 unit alat dan mesin pertanian (alsintan) dari Kementerian Pertanian untuk mendukung perluasan areal tanam jagung dan percepatan target swasembada jagung nasional tahun 2026. Bantuan tersebut diserahkan dalam kegiatan Serah Terima Bantuan Alsintan Program Tanam Jagung hasil kerja sama Kementerian Pertanian dan Polri di Aula Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur, Senin (13/7/2026).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur, Misnohartaku, mengatakan bantuan alsintan menjadi stimulus bagi petani untuk meningkatkan luas tanam sekaligus memperkuat produktivitas pertanian jagung di daerah.

"Jagung merupakan komoditas strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Kebutuhannya terus meningkat, baik untuk pangan, pakan ternak maupun energi, sehingga pemerintah terus mendorong peningkatan produksi secara berkelanjutan," ujarnya.

Ia menjelaskan, pada Tahun Anggaran 2026 Kementerian Pertanian menyalurkan berbagai bantuan sarana produksi dan alsintan kepada sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Barito Timur, guna mempercepat pencapaian swasembada jagung nasional.

Menurut dia, program pengembangan jagung pakan di Kabupaten Barito Timur merupakan hasil sinergi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bersama Polres Barito Timur yang telah berjalan sejak 2025 dan berlanjut pada tahun ini.

Ia menilai antusiasme petani terhadap pengembangan tanaman jagung cukup tinggi. Dukungan pemerintah berupa bantuan benih, pupuk, alsintan prapanen, serta pendampingan dari kepolisian diharapkan mampu meningkatkan luas tambah tanam di setiap kelompok tani.

Pada kesempatan itu, pemerintah menyerahkan bantuan sebanyak 59 unit alsintan yang terdiri atas sembilan unit traktor roda empat, 10 unit traktor roda dua, 20 unit pompa air, dan 20 unit hand sprayer elektrik kepada kelompok tani penerima manfaat.

Misnohartaku berharap pemerintah pusat juga dapat merealisasikan bantuan alsintan pascapanen, seperti combine harvester khusus jagung, sehingga proses panen menjadi lebih efisien dan produktivitas petani semakin meningkat.

"Keberadaan alsintan, baik prapanen maupun pascapanen, sangat membantu petani menghemat waktu, tenaga, dan biaya produksi. Kami optimistis Barito Timur dapat menjadi salah satu daerah pendukung swasembada jagung nasional," katanya.

Ia juga mengapresiasi Polres Barito Timur yang dinilai berperan aktif dalam menginisiasi usulan bantuan alsintan bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sehingga bantuan dari Kementerian Pertanian dapat direalisasikan.

Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada para penyuluh pertanian lapangan (PPL), kelompok tani, serta DPC Pemuda Tani Indonesia Kabupaten Barito Timur yang terus mendukung pengembangan sektor pertanian dan mendorong lahirnya petani milenial.

Mengakhiri sambutannya Misnohartaku berharap target luas tanam jagung seluas 165 hektare pada 2026 dapat tercapai melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan. 

Ia juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam mendukung program ketahanan pangan nasional yang ditunjukkan dengan kehadiran Wakil Bupati Barito Timur pada acara penyerahan bantuan alsintan tersebut. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso, menekankan pentingnya pemantauan perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (sitkamtibmas) serta menjaga disiplin dan marwah institusi Polri.

Hal itu disampaikan AKBP Eddy Santoso saat memimpin Apel Jam Pimpinan di halaman Mapolres Barito Timur, Senin (13/7/2026).

Apel rutin tersebut diikuti Wakapolres Barito Timur, para Pejabat Utama (PJU), para perwira, seluruh Kapolsek jajaran, personel Polres Barito Timur, serta perwakilan personel dari masing-masing Polsek.

Kapolres meminta seluruh personel meningkatkan kepekaan terhadap setiap perkembangan situasi kamtibmas di wilayah Kabupaten Barito Timur. Menurutnya, dinamika di lapangan dapat berubah sewaktu-waktu sehingga diperlukan deteksi dini, monitoring, dan respons cepat guna mencegah potensi gangguan keamanan.

Ia juga menginstruksikan seluruh fungsi operasional dan jajaran Polsek untuk mengintensifkan patroli, sambang, serta komunikasi dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Kehadiran anggota Polri di tengah masyarakat, kata dia, menjadi langkah preventif yang efektif dalam menjaga situasi tetap kondusif.

Selain aspek operasional, AKBP Eddy Santoso memberikan perhatian khusus terhadap disiplin, integritas, dan etika profesi. Ia mengingatkan bahwa setiap anggota merupakan representasi institusi Polri sehingga wajib menjaga sikap, perilaku, dan tutur kata, baik saat bertugas maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

"Jangan sampai ada anggota yang melakukan perbuatan yang dapat menurunkan citra Polri di mata masyarakat. Kepercayaan publik merupakan modal utama institusi kepolisian dan harus dijaga melalui pelayanan yang profesional, humanis, serta penuh tanggung jawab," tegasnya.

Kapolres juga mengingatkan seluruh personel untuk menghindari pelanggaran disiplin, kode etik profesi, maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum. Menurutnya, setiap anggota harus menjadi teladan dan menjaga nama baik institusi.

Dalam kesempatan itu, ia mengajak seluruh personel memperkuat soliditas internal dan sinergi antarfungsi maupun dengan Polsek jajaran. Keberhasilan pelaksanaan tugas, ujarnya, ditentukan oleh kerja sama tim, komunikasi yang baik, dan koordinasi yang efektif.

Kapolres turut menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui respons cepat terhadap setiap laporan masyarakat. Pelayanan yang mudah, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri.

Mengakhiri arahannya, AKBP Eddy Santoso mengajak seluruh personel menjadikan setiap pelaksanaan tugas sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara dengan tetap menjunjung nilai-nilai Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan).

Melalui Apel Jam Pimpinan tersebut, Polres Barito Timur menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas kamtibmas, memperkuat disiplin internal, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang profesional, responsif, dan humanis kepada masyarakat. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Penyuluh pertanian di Kecamatan Paju Epat mendampingi penyaluran bantuan alat mesin pertanian (alsintan) berupa traktor roda empat kepada Kelompok Tani Desa Murutuwu dan Kelompok Tani Desa Balawa. Bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tersebut diharapkan mampu mempercepat pengolahan lahan dan mendukung pengembangan jagung pakan di wilayah tersebut.

Program bantuan alsintan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan nasional melalui peningkatan produksi jagung pakan. Di Kecamatan Paju Epat sendiri, pengembangan jagung pakan ditargetkan mencapai luas tanam 5 hektare.

Prosesi penyerahan bantuan traktor roda empat disaksikan oleh jajaran Kepolisian Resor (Polres) Barito Timur, Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur, serta Wakil Bupati Barito Timur. Kehadiran unsur pemerintah daerah dan aparat kepolisian menunjukkan sinergi lintas sektor dalam mendukung percepatan program pembangunan pertanian.

Penyuluh Pertanian Wilayah Binaan Desa Murutuwu, Elisa, mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap petani di Kecamatan Paju Epat.

"Kami sangat bersyukur kelompok tani binaan kami mendapatkan bantuan traktor sehingga pengolahan tanah dapat dilakukan lebih maksimal. Dengan dukungan alsintan ini, kami optimistis produktivitas pertanian akan meningkat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pertanian atas bantuan yang diberikan untuk mendukung program swasembada pangan, khususnya di Kecamatan Paju Epat," ujarnya, Senin (13/7/2026). 

Sementara itu, Penyuluh Pertanian Wilayah Binaan Desa Balawa, Pipin, mengatakan bahwa keberadaan traktor roda empat akan sangat membantu petani dalam mempercepat pengolahan lahan.

"Bantuan traktor roda empat dari Kementerian Pertanian yang bekerja sama dengan Polri ini sangat membantu kelompok tani binaan kami. Pemanfaatannya tidak hanya untuk budidaya jagung pakan, tetapi juga dapat digunakan oleh kelompok tani maupun desa lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya.

Melalui dukungan alsintan tersebut, pemerintah berharap kelompok tani di Desa Murutuwu dan Desa Balawa mampu meningkatkan efisiensi pengolahan lahan, mempercepat masa tanam, serta meningkatkan produktivitas jagung pakan. 

Upaya ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mendukung pencapaian target pengembangan jagung pakan seluas 5 hektare di Kecamatan Paju Epat sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Barito Timur. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur menyalurkan 59 unit alat dan mesin pertanian (alsintan) bantuan Kementerian Pertanian kepada kelompok tani guna mendukung percepatan program swasembada jagung nasional tahun 2026 sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian di daerah.

Penyerahan bantuan dalam rangka mendukung program tanam jagung hasil kolaborasi Kementerian Pertanian dan Polri itu dilaksanakan di Aula Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur, Senin (13/7/2026).

Bantuan yang disalurkan terdiri atas 9 unit traktor roda empat, 10 unit traktor roda dua, 20 unit pompa air, dan 20 unit hand sprayer elektrik.

Bupati Barito Timur, M. Yamin dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Bupati Adi Mula Nakalelu, mengatakan bahwa bantuan alsintan merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pencapaian target swasembada jagung nasional pada 2026.

Menurut Adi, peningkatan produksi jagung tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, Kementerian Pertanian, Polri, penyuluh pertanian, dan kelompok tani.

Kolaborasi tersebut mencakup penyediaan lahan, benih, pupuk, bantuan alsintan, hingga pendampingan teknis kepada petani agar produktivitas pertanian terus meningkat.

"Polri bersama Kementerian Pertanian semakin memperkuat kolaborasi strategis demi mewujudkan swasembada jagung nasional, meningkatkan produksi, mengurangi ketergantungan impor, serta meningkatkan kesejahteraan petani," ujar Adi.

Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur, luas tanam dan panen jagung sepanjang 2025 mencapai 92,75 hektare. Pada 2026, pemerintah daerah menargetkan peningkatan luas tanam menjadi 165 hektare.

Hingga Januari–Juni 2026, realisasi luas tanam jagung telah mencapai 97,60 hektare, sedangkan luas panen tercatat 56,95 hektare.

Adi mengapresiasi dukungan Polres Barito Timur, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, penyuluh pertanian, serta kelompok tani yang berkomitmen menyukseskan program peningkatan produksi jagung.

Ia juga mengingatkan kelompok tani penerima bantuan agar memanfaatkan dan merawat alsintan secara optimal sehingga dapat meningkatkan produktivitas sekaligus memberi manfaat jangka panjang bagi sektor pertanian.

"Mari manfaatkan secara maksimal alsintan yang diterima untuk mendukung keberhasilan program jagung nasional di Kabupaten Barito Timur. Selain itu, rawatlah bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya dan tetap jaga kerja sama yang baik antaranggota kelompok," pesan Adi.

Penyerahan bantuan tersebut dihadiri unsur forkopimda, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur, Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Kabupaten Barito Timur, Katimker PPL, Koordinator BPP se-Kabupaten Barito Timur, serta perwakilan penyuluh pertanian dan kelompok tani penerima bantuan. (zi/jp). 

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menegaskan pentingnya disiplin kerja sebagai fondasi peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN) dan kualitas pelayanan publik.

Hal itu disampaikan H Shalahuddin saat memimpin apel pagi di halaman Kantor Bupati Barito Utara, Senin (13/7/2026).

Bupati meminta seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk menjadikan disiplin sebagai budaya kerja yang melekat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Menurutnya, disiplin merupakan salah satu faktor utama dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, efektif, dan akuntabel.

"Disiplin ini dalam arti luas. Tidak hanya soal kehadiran, tetapi juga bagaimana kita bertanggung jawab terhadap pekerjaan, menjaga etika, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tegas Bupati.

Ia menjelaskan, bahwa disiplin tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap jam kerja, tetapi juga mencakup tanggung jawab, komitmen, integritas, serta konsistensi dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

Bupati berharap seluruh ASN terus memperkuat budaya kerja yang disiplin, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan demikian, kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat terus meningkat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Apel pagi tersebut menjadi momentum untuk mengingatkan seluruh ASN agar senantiasa menjaga etos kerja, meningkatkan kinerja, serta memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas kepada masyarakat. (emca/jp). 

TAMIANG LAYANG- Ribuan ayah di Kabupaten Barito Timur turun langsung mengantar anak-anak mereka ke sekolah pada hari pertama Tahun Ajaran 2026/2027, Senin (13/7/2026). Gerakan tersebut merupakan bagian dari Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah (GAMAS) yang digagas Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk memperkuat keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak.

Pantauan di SD Negeri 1 Tamiang Layang menunjukkan antusiasme para ayah yang datang sejak pagi mendampingi putra-putri mereka memasuki lingkungan sekolah. Sejumlah ayah bahkan menyempatkan diri menyesuaikan aktivitas pekerjaan agar dapat hadir dalam momen perdana anak kembali ke bangku pendidikan.

Bagi sebagian orang tua, kegiatan tersebut menjadi pengalaman istimewa. Trisiano, warga Teluk Dalam, Kelurahan Tamiang Layang, mengaku senang dapat mengantar anaknya langsung ke sekolah.

"Biasanya anak-anak diantar ibunya ke sekolah. Hari ini saya ingin mengambil kesempatan untuk mendampingi mereka. Rasanya senang bisa menjadi bagian dari momen penting di hari pertama sekolah,” ujarnya.

Hal serupa disampaikan Wayan Cakre, warga Desa Gumpa, yang juga mengantar anaknya ke SD Negeri 1 Tamiang Layang. Menurutnya, kehadiran ayah pada hari pertama sekolah bukan hanya sebatas mengantar anak sampai ke gerbang sekolah, tetapi menjadi bentuk perhatian dan dukungan emosional bagi anak.

"Mengantar anak ke sekolah bukan sekadar mengantar ke gerbang, tetapi menjadi wujud kasih sayang, perhatian, dan dukungan seorang ayah terhadap pendidikan anak,” katanya.

Ia menilai, keterlibatan ayah dalam pendidikan anak dapat memberikan rasa aman, meningkatkan kepercayaan diri, serta membantu anak beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru. Selain itu, peran aktif ayah juga dapat memperkuat hubungan emosional dalam keluarga dan mendorong perkembangan sosial maupun akademik anak.

“Melalui Gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah, diharapkan semakin banyak ayah yang terlibat aktif dalam tumbuh kembang anak, karena pendidikan terbaik selalu dimulai dari keluarga,” tambahnya.

Pelaksanaan GAMAS di Kabupaten Barito Timur mengacu pada Surat Edaran Bupati Barito Timur Nomor 463.2/158/DP3AKB/VI/2026 tentang Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah sebagai bagian dari implementasi Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI).

Melalui surat edaran tersebut, Bupati Barito Timur, M. Yamin mengajak para ayah atau wali murid laki-laki untuk hadir mengantar anak pada hari pertama sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap tumbuh kembang anak sekaligus memperkuat peran ayah dalam keluarga. (zi/jp). 

KUALA PEMBUANG- Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Seruyan berhasil mengungkap dugaan tindak pidana peredaran narkotika dengan menangkap seorang pria berinisial RH alias D, Jum'at (10/7/2026) sekitar pukul 16.15 WIB.

Penangkapan dilakukan di depan sebuah warung di Jalan Jenderal Sudirman KM 65 ruas Sampit–Pangkalan Bun, Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan. Saat itu, terduga pelaku sedang berada di dalam sebuah mobil Toyota Innova berwarna hitam.

Operasi tersebut dipimpin langsung Kasat Resnarkoba Polres Seruyan, AKP Adhy Heriyanto. Setelah mengamankan terduga pelaku, petugas melakukan penggeledahan sesuai prosedur dengan disaksikan Ketua RW dan warga setempat.

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan satu paket sabu yang dibungkus tisu di kantong celana kiri terduga pelaku. Selain itu, di kantong celana kanan ditemukan uang tunai sebesar Rp1.400.000 yang diduga berkaitan dengan transaksi narkotika.

Pengembangan kemudian dilakukan setelah terduga pelaku mengakui masih menyimpan narkotika lainnya di dalam tas jinjing berwarna cokelat yang berada di bagasi belakang mobil. Saat tas tersebut dibuka, petugas menemukan tiga paket sabu yang disembunyikan di dalam kantong plastik hitam di antara tumpukan pakaian.

Secara keseluruhan, polisi menyita enam paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 25,23 gram, uang tunai Rp1.400.000, serta sejumlah barang bukti lain yang berkaitan dengan perkara tersebut. Terduga pelaku mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya.

Selanjutnya, RH alias D beserta seluruh barang bukti dibawa ke Mapolres Seruyan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Kapolres Seruyan, AKBP Beddy Suwendi melalui Kasat Narkoba AKP Adhy Heriyanto, mengapresiasi kinerja jajaran Satresnarkoba yang berhasil mengungkap kasus tersebut.

"Saya mengapresiasi seluruh jajaran yang telah bekerja keras, cermat, dan penuh kesabaran dalam operasi penyelidikan ini hingga berhasil membuahkan hasil yang nyata. Penangkapan ini membuktikan bahwa kerja yang terencana, terukur, dan profesional akan memberikan hasil terbaik," ujar AKP Adhy, Senin (13/7/2026).

Adhy menegaskan, bahwa pihaknya akan terus meningkatkan upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Seruyan sebagai bentuk komitmen menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. (gan/jp). 

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, melepas peserta Gowes Bersama dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Barito Utara ke-76 dan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 di Bundaran Buah Muara Teweh, Minggu (12/7/2026). Kegiatan olahraga massal tersebut diikuti ratusan peserta dari berbagai unsur sebagai wujud kebersamaan sekaligus kampanye hidup sehat.

Peserta gowes berasal dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Utara, personel TNI-Polri, instansi vertikal, komunitas sepeda, hingga masyarakat umum. Sejak pagi, peserta memadati Bundaran Buah untuk mengikuti kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi daerah dan HUT Bhayangkara.

Dalam kegiatan tersebut, peserta menempuh rute Bundaran Buah–Bundaran Patung–Bundaran Bupati–kembali ke Bundaran Buah. Rute yang melintasi sejumlah ruas jalan utama di Kota Muara Teweh itu berlangsung tertib dengan pengamanan dari aparat, sekaligus menarik perhatian masyarakat yang menyaksikan di sepanjang lintasan.

Bupati H Shalahuddin mengatakan, kegiatan gowes menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, dan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan Kabupaten Barito Utara. Menurutnya, kebersamaan yang terjalin melalui kegiatan olahraga merupakan modal penting dalam menciptakan daerah yang maju dan harmonis.

"Melalui kegiatan ini, kita memperkuat sinergi dan kebersamaan dalam membangun Kabupaten Barito Utara yang semakin maju, sejahtera, dan harmonis. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajakan kepada masyarakat untuk membiasakan pola hidup sehat melalui olahraga," kata H Shalahuddin.

Selain memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Barito Utara ke-76 dan HUT Bhayangkara ke-80, kegiatan Gowes Bersama diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga serta mempererat hubungan antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga persatuan dan mendukung pembangunan daerah. (emca/jp). 

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, secara resmi melepas 60 anggota Kontingen Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Kabupaten Barito Utara yang akan berlaga pada O2SN tingkat Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya. Pelepasan dilaksanakan di halaman Rumah Jabatan Bupati Barito Utara, Minggu (12/7/2026), sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pembinaan dan pengembangan olahraga pelajar.

Dalam sambutannya Bupati H Shalahuddin memberikan motivasi kepada para atlet, pelatih, dan pendamping agar tampil maksimal sekaligus menjaga nama baik daerah selama mengikuti kompetisi.

Ia menegaskan, seluruh peserta diharapkan mampu mengukir prestasi dengan tetap menjunjung tinggi nilai sportivitas, disiplin, dan semangat juang.

"Para peserta diharapkan menjadi duta terbaik daerah yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Barito Utara melalui prestasi, sportivitas, disiplin, dan kerja keras," ujar H Shalahuddin.

Menurutnya, O2SN tidak hanya menjadi ajang kompetisi untuk meraih medali, tetapi juga wahana pembentukan karakter, mental bertanding, serta mempererat persaudaraan antarpelajar dari berbagai daerah di Kalimantan Tengah.

Ia berharap keikutsertaan kontingen Barito Utara pada O2SN 2026 mampu menghasilkan prestasi membanggakan sekaligus memotivasi pelajar lainnya untuk terus mengembangkan potensi di bidang olahraga.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, M. Iman Topik, mengatakan seluruh atlet yang diberangkatkan merupakan hasil seleksi O2SN tingkat kabupaten yang digelar pada Mei 2026. Mereka adalah juara pertama putra dan putri dari masing-masing cabang olahraga yang dipertandingkan.

Ia menjelaskan, kontingen O2SN Kabupaten Barito Utara berjumlah 60 orang, terdiri atas 28 atlet, 22 pelatih dan pendamping, serta 10 official dari Dinas Pendidikan.

Kontingen akan mengikuti pertandingan pada cabang atletik, senam, renang, pencak silat, bulu tangkis, panjat tebing, serta catur yang pada O2SN tahun ini dipertandingkan sebagai cabang olahraga ekshibisi.

Ia berharap seluruh kontingen mampu memberikan hasil terbaik dan membawa pulang prestasi yang dapat mengharumkan nama daerah di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. (emca/jp). 

TAMIANG LAYANG- Bhabinkamtibmas Desa Bagok, Polsek Benua Lima, Polres Barito Timur, Aipda Mujiono melaksanakan kegiatan Bajaka Presisi (Bhayangkara Penjaga Aksara Presisi) sebagai upaya menumbuhkan budaya literasi dan meningkatkan minat baca di kalangan pelajar sekolah dasar.

Kegiatan dilaksanakan pada Minggu (12/7/2026) di Kelurahan Taniran, Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah.

Dalam kegiatan tersebut, Aipda Mujiono mengajak para pelajar sekolah dasar untuk membiasakan membaca sejak usia dini sebagai bekal dalam menambah wawasan dan pengetahuan. Melalui program Bajaka Presisi, anak-anak dikenalkan bahwa informasi dan ilmu pengetahuan tidak hanya diperoleh melalui media sosial maupun media elektronik, tetapi juga dari buku serta berbagai referensi bacaan lainnya.

Selain menumbuhkan budaya gemar membaca, kegiatan ini juga bertujuan mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat, khususnya anak-anak, sehingga tercipta suasana yang harmonis dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran Polri di tengah kehidupan bermasyarakat.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso melalui Kapolsek Benua Lima, IPDA Ichvan Herianto, menyampaikan bahwa kegiatan Bajaka Presisi merupakan salah satu bentuk kepedulian Polri dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan budaya literasi sejak dini. 

"Kami berharap kegiatan tersebut dapat memotivasi anak-anak untuk lebih gemar membaca dan menjadikan literasi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari," ungkapnya. (zi/jp). 

KUALA PEMBUANG- Upaya menyembunyikan barang bukti narkotika di balik semak-semak tidak mampu mengelabui petugas Satresnarkoba Polres Seruyan. 

Dalam penggerebekan di sebuah rumah di Jalan Arsyad, Desa Lanpasa, Kecamatan Seruyan Raya, Kamis (9/7/2026), polisi mengamankan dua terduga pengedar sabu dan menyita satu paket sabu seberat bruto 4,22 gram.

Pengungkapan kasus tersebut dipimpin langsung Kasat Resnarkoba Polres Seruyan, AKP Adhy Heriyanto, setelah pihaknya menerima laporan masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika di rumah tersebut.

Setibanya di lokasi, petugas mengamankan dua pria berinisial SR alias R dan IM alias I yang berada di dalam rumah. Penggeledahan dilakukan sesuai prosedur dengan disaksikan dua warga setempat.

Dari penggeledahan badan terhadap kedua terduga pelaku, polisi tidak menemukan barang bukti narkotika. Namun, saat memeriksa kamar yang ditempati SR, petugas menemukan uang tunai sebesar Rp300 ribu yang diduga hasil transaksi narkotika beserta sejumlah barang yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut.

Penggeledahan kemudian diperluas ke bagian belakang rumah. Di lokasi itu, petugas menemukan sebuah kotak telepon seluler yang sengaja dibuang dan disembunyikan di antara semak-semak.

Saat dibuka, kotak tersebut berisi satu wadah plastik kecil berwarna putih yang menyimpan satu paket sabu seberat bruto 4,22 gram yang dibungkus tisu. Polisi juga mengamankan sejumlah barang lain yang diduga digunakan dalam aktivitas peredaran narkotika.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, seluruh barang bukti yang ditemukan diakui sebagai milik salah satu terduga pelaku. Kedua terduga pelaku bersama barang bukti kemudian dibawa ke Mapolres Seruyan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Kapolres Seruyan, AKBP Beddy Suwendi melalui Kasat Resnarkoba AKP Adhy Heriyanto, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan narkotika di wilayah hukumnya.

"Sekecil apa pun upaya pelaku untuk menyembunyikan barang bukti, kami memiliki kemampuan dan ketelitian untuk menemukannya. Tidak ada tempat bagi pelaku peredaran narkoba di Kabupaten Seruyan. Kami akan terus melakukan penindakan secara tegas dan berkelanjutan," tegas Adhy, Minggu (12/7/2026). 

Ia juga mengapresiasi informasi yang diberikan masyarakat sehingga kasus tersebut dapat diungkap. Menurutnya, dukungan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam memerangi peredaran narkotika di Kabupaten Seruyan.

Ia mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan setiap dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan masing-masing. 

"Kami memastikan setiap informasi yang diterima akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari komitmen menciptakan Kabupaten Seruyan yang aman dan bebas dari peredaran narkoba," tandasnya. (gan/jp). 

KUALA PEMBUANG- Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 50 desa di Kabupaten Seruyan yang berlangsung pada Sabtu (11/7/2026) berjalan aman, tertib, lancar, dan kondusif. Keberhasilan penyelenggaraan pesta demokrasi tingkat desa tersebut mendapat apresiasi dari Panitia Pilkades Kabupaten Seruyan.

Wakil Ketua Panitia Pilkades Kabupaten Seruyan, Rusdi Hidayat, menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkades, mulai dari panitia pemilihan tingkat desa, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Penjabat Kepala Desa, camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), TNI, Polri, hingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Menurut Rusdi, keberhasilan pelaksanaan Pilkades tidak terlepas dari komitmen, integritas, profesionalisme, serta sinergi seluruh penyelenggara dan unsur pendukung dalam mengawal setiap tahapan pemungutan suara.

"Atas nama Panitia Pilkades Kabupaten Seruyan, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada seluruh penyelenggara serta pihak yang telah bekerja keras menyukseskan Pilkades serentak di 50 desa. Berkat kerja sama yang solid dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, seluruh proses pemungutan suara dapat berlangsung aman, tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Rusdi, Minggu (12/7/2026). 

Ia menilai dedikasi dan pengabdian para penyelenggara merupakan fondasi penting dalam menghasilkan kepala desa yang memperoleh legitimasi dari masyarakat melalui proses demokrasi yang jujur, adil, dan transparan.

Rusdi juga berharap semangat kebersamaan yang ditunjukkan seluruh elemen selama pelaksanaan Pilkades dapat terus dipertahankan dalam mengawal tahapan berikutnya hingga seluruh proses selesai.

"Semoga seluruh tenaga, waktu, dan pikiran yang telah didedikasikan menjadi amal bakti bagi daerah serta membawa keberkahan dan kemajuan bagi masyarakat desa di Kabupaten Seruyan, Bumi Gawi Hatantiring," pungkasnya.

Keberhasilan pelaksanaan Pilkades serentak di 50 desa tersebut menjadi salah satu indikator kuatnya sinergi antara penyelenggara, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi di tingkat desa sekaligus menciptakan situasi yang aman dan kondusif selama proses pemungutan suara berlangsung. (gan/jp). 

PURUK CAHU- Sinode Umum XXV Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Tahun 2026 resmi ditutup di Gereja Elioteria Christian Center, Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, Sabtu (11/7/2026). Penutupan dilakukan oleh Bupati Murung Raya, Heriyus, yang menandai berakhirnya seluruh rangkaian persidangan gerejawi setelah berlangsung selama lima hari sejak 7 Juli 2026.

Prosesi penutupan ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Heriyus sebagai simbol berakhirnya pelaksanaan Sinode Umum XXV GKE yang membahas berbagai agenda strategis organisasi gereja.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua TP-PKK Murung Raya Warnita Heriyus, unsur Forkopimda, Anggota DPRD Kalimantan Tengah Ampera A.Y. Mebas, Bupati Gunung Mas Jaya S. Monong, Ketua ICDN Willy M. Yoseph, Ketua Umum Panitia Sinode Umum XXV GKE Perdie M. Yoseph, jajaran kepala organisasi perangkat daerah, tokoh gereja, tokoh agama, peserta sinode dari berbagai daerah, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya Bupati Heriyus menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan penyelenggaraan Sinode Umum XXV GKE di Kabupaten Murung Raya. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan sinode merupakan hasil sinergi antara Majelis Sinode GKE, panitia pelaksana, aparat keamanan, tenaga kesehatan, relawan, aparatur sipil negara, dunia usaha, dan masyarakat.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Murung Raya, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama sehingga seluruh rangkaian Sinode Umum XXV GKE dapat berlangsung dengan aman, tertib, lancar, dan penuh sukacita," ujar Heriyus.

Ia berharap seluruh keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan dalam persidangan dapat menjadi pedoman untuk memperkuat pelayanan gereja, meningkatkan persatuan warga GKE, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan masyarakat, khususnya di Kalimantan.

Penutupan Sinode Umum XXV GKE sekaligus menandai berakhirnya seluruh agenda persidangan yang menghasilkan sejumlah kebijakan strategis organisasi, evaluasi program pelayanan, serta penyusunan arah kebijakan pelayanan GKE untuk lima tahun mendatang. Keberhasilan Kabupaten Murung Raya sebagai tuan rumah diharapkan menjadi modal penting dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan keagamaan berskala besar di masa depan. (dsk/maya/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tamiang Layang, Agung Novarianto, memimpin langsung kontrol keliling (trolling) di seluruh blok hunian warga binaan, Sabtu (11/7/2026) malam. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah deteksi dini untuk memastikan keamanan dan ketertiban tetap terjaga di lingkungan rutan.

Kontrol yang dimulai pukul 19.30 WIB itu melibatkan Perwira Piket, Pelaksana Harian Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka. KPR), staf pengamanan, serta Petugas Regu Jaga II. Tim menyisir seluruh area blok hunian, mulai dari Blok A, B, C, D, E hingga lingkungan dalam Rutan Kelas IIB Tamiang Layang.

Dalam kegiatan tersebut, petugas memeriksa kondisi blok hunian, memastikan sarana pengamanan berfungsi optimal, serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Pemeriksaan juga mencakup kebersihan kamar hunian, lorong blok, drainase, dan lingkungan sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman.

Selain melakukan pengawasan, petugas turut berinteraksi secara humanis dengan warga binaan. Melalui komunikasi langsung, petugas menyampaikan pesan-pesan pembinaan sekaligus mengingatkan pentingnya mematuhi tata tertib selama menjalani masa pidana.

Agung Novarianto mengatakan, kontrol keliling merupakan agenda rutin yang menjadi bagian dari strategi deteksi dini guna mencegah gangguan keamanan dan ketertiban. Kegiatan tersebut juga merupakan tindak lanjut atas arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk meningkatkan pengawasan, khususnya pada jam-jam rawan.

"Hadirnya petugas di lapangan bukan hanya untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif, tetapi juga membangun komunikasi yang baik dengan warga binaan sehingga tercipta lingkungan pemasyarakatan yang tertib, aman, dan humanis," ujar Agung.

Berdasarkan hasil kontrol, situasi di seluruh area Rutan Kelas IIB Tamiang Layang terpantau aman, tertib, dan kondusif. Tidak ditemukan adanya indikasi gangguan keamanan maupun pelanggaran yang berpotensi mengganggu stabilitas lingkungan rutan.

Agung menegaskan, kegiatan kontrol keliling akan terus dilaksanakan secara rutin sebagai bentuk komitmen jajaran Rutan Kelas IIB Tamiang Layang dalam menjaga keamanan, meningkatkan kewaspadaan, serta memberikan rasa aman bagi warga binaan maupun petugas.(zi/jp). 

DEPOK- Sekretariat Bersama Wartawan Indonesia (SWI) akan menggelar SWI Green Impact (GI) 2026 pada Minggu, 19 Juli 2026, di Grand Ballroom United Tractors, Jakarta Timur. Mengusung tema "From Podium to Movement", kegiatan ini dirancang sebagai gerakan kolaboratif yang mengajak berbagai elemen masyarakat mengubah kepedulian terhadap lingkungan menjadi aksi nyata.

Ketua Panitia SWI Green Impact 2026, Gianto Utoyo, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga menjadi wadah edukasi, kolaborasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan serta pengembangan ekonomi hijau berbasis desa dan UMKM.

"SWI Green Impact 2026 bukan sekadar acara di atas panggung, tetapi gerakan sosial yang mendorong perubahan nyata. Kami ingin membangun kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas, media, akademisi, dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang lebih bersih sekaligus menciptakan peluang ekonomi melalui pengelolaan sampah," ujar Gianto usai rapat persiapan teknis di Kantor Law Firm Anwar Lamser, Pancoran Mas, Kota Depok, Sabtu (11/7/2026).

Gianto yang juga menjabat Wakil Sekretaris Jenderal SWI Pusat menjelaskan, sekitar 500 peserta dijadwalkan menghadiri kegiatan tersebut dan akan terlibat dalam berbagai agenda interaktif.

Salah satu daya tarik acara adalah Green Tunnel yang dibangun dari ribuan botol plastik bekas serta Pohon Janji (Promise Tree) sebagai simbol komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Selain itu, peserta juga akan mendapatkan pembekalan mengenai aspek hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Matapena Keadilan, sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu lingkungan dan pemberdayaan.

Pada sesi utama, SWI menghadirkan forum diskusi NGOPI (Ngobrol Pintar dan Inspiratif) bertema "Dari Sampah Menjadi Cuan" yang membahas potensi ekonomi sirkular dan pengelolaan sampah sebagai sumber nilai tambah bagi masyarakat.

Panitia berencana menghadirkan sejumlah tokoh nasional sebagai narasumber, di antaranya Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, serta akademisi Prof. Dr. Ir. Supiyat Nasir, M.B.A. dari SWI. Diskusi akan dimoderatori Sekretaris Jenderal SWI dengan melibatkan aktivis lingkungan dari kalangan Generasi Z.

Menurut Gianto, forum tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap upaya pemerintah mencapai target penghentian praktik open dumping pada 2026 melalui penguatan ekonomi sirkular dan pengelolaan sampah yang lebih modern.

Rangkaian kegiatan akan diawali dengan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) SWI, kemudian dilanjutkan dengan talkshow, pameran gerakan lingkungan, hingga pertunjukan seni yang meliputi musikalisasi puisi, fashion show perempuan berkebaya, penampilan band Top 40, dan tarian nusantara.

Rapat persiapan teknis dipimpin langsung oleh Ketua Umum SWI Iskandar dan dihadiri jajaran pengurus pusat, di antaranya Sekretaris Jenderal Herry Budiman, Bendahara Umum Anwar Nurdin, Ketua Dewan Etik Eddie Karsito, serta para pengurus bidang organisasi, pendidikan, hubungan masyarakat, dan sosial ekonomi.

Melalui SWI Green Impact 2026, SWI berharap dapat memperkuat sinergi antara media, pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat dalam membangun budaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan, sekaligus mendorong lahirnya peluang usaha hijau yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (gan/jp).