TAMIANG LAYANG- Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kankemenhaj) Kabupaten Barito Timur, H Ahmad Fauzi, menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi calon jemaah haji asal Kabupaten Barito Timur. 

Hal tersebut disampaikan H Ahmad Fauzi saat menerima kunjungan Kepala BSI KC Tanjung dalam rangka koordinasi dan penguatan sinergi pelayanan jemaah haji, Selasa (11/8/2026).

H Ahmad Fauzi mengatakan, sinergi dengan berbagai pihak menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan haji yang lebih dekat, mudah, dan optimal bagi masyarakat. Menurutnya, koordinasi yang baik antara Kankemenhaj Barito Timur dan BSI KC Tanjung diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi calon jemaah, khususnya dalam memperoleh layanan yang berkaitan dengan kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji.

"Kami berharap sinergi ini dapat memberikan pelayanan yang semakin maksimal kepada calon jemaah haji Kabupaten Barito Timur. Pelayanan harus terus ditingkatkan agar masyarakat mendapatkan kemudahan dan kepastian dalam setiap proses yang berkaitan dengan persiapan keberangkatan haji,” ujar H Ahmad Fauzi.

Ia menekankan, peningkatan pelayanan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, tetapi membutuhkan kolaborasi dan koordinasi yang berkelanjutan. Karena itu, Kankemenhaj Barito Timur membuka ruang kerja sama dengan mitra terkait untuk memastikan kebutuhan calon jemaah haji dapat dilayani secara efektif dan sesuai ketentuan.

Kunjungan Kepala BSI KC Tanjung tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara kedua pihak. 

H Ahmad Fauzi berharap sinergi yang terbangun dapat memberikan dampak nyata bagi calon jemaah haji, terutama dalam menghadirkan layanan yang responsif, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat Kabupaten Barito Timur.

"Harapan kami, kerja sama ini terus berjalan dan semakin kuat sehingga calon jemaah haji asal Barito Timur benar-benar merasakan pelayanan yang lebih dekat, mudah, dan optimal,” pungkas H Ahmad Fauzi. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso, memimpin pemeriksaan senjata api (senpi) dan kendaraan bermotor (ranmor) dinas di lingkungan Polres Barito Timur, Selasa (11/8/2026). Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan operasional sekaligus tertib administrasi dan pemeliharaan inventaris dinas.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres didampingi Kabaglog AKP Sukajim, dan Kasat Samapta AKP Kuslan. Pemeriksaan menyasar sejumlah aspek, meliputi kelengkapan administrasi, kondisi fisik, fungsi, pemeliharaan, serta kesesuaian penggunaan inventaris dengan tanggung jawab personel.

Pemeriksaan senpi dilakukan dengan mengecek kelengkapan administrasi dan kondisi senjata. Sementara itu, kendaraan dinas diperiksa dari sisi kondisi fisik, fungsi, serta pemeliharaannya guna memastikan kendaraan tetap layak dan siap digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso, mengatakan pemeriksaan inventaris merupakan bagian dari pengawasan internal untuk memastikan seluruh sarana pendukung operasional berada dalam kondisi baik dan dapat digunakan ketika dibutuhkan.

"Pemeriksaan ini kita lakukan untuk memastikan seluruh inventaris dinas, baik senjata api maupun kendaraan bermotor, dalam kondisi siap digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas. Selain kondisi fisik dan fungsi, aspek administrasi juga harus tertib dan lengkap,” tegasnya.

Menurutnya, personel yang dipercaya menggunakan inventaris dinas memiliki tanggung jawab untuk menjaga, merawat, dan menggunakan barang tersebut sesuai ketentuan.

"Inventaris dinas merupakan bagian penting dalam menunjang pelaksanaan tugas. Karena itu, setiap personel wajib menjaga dan merawatnya dengan baik serta menggunakan sesuai dengan ketentuan dan tanggung jawab masing-masing,” lanjut AKBP Eddy Santoso.

Pemeriksaan tersebut juga menjadi sarana evaluasi terhadap pengelolaan sarana dan prasarana kepolisian. Pengawasan secara berkala dinilai penting untuk mencegah terjadinya kelalaian dalam pemeliharaan maupun administrasi inventaris.

Kapolres menekankan, kesiapan sarana dan prasarana harus didukung kedisiplinan serta profesionalisme personel. Dengan demikian, seluruh fasilitas operasional dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pelaksanaan tugas, termasuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.

Melalui pemeriksaan tersebut, Polres Barito Timur memastikan inventaris dinas, khususnya senpi dan ranmor, siap operasional, terpelihara, tertib administrasi, serta digunakan secara bertanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah hukum Polres Barito Timur. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Bupati Barito Timur (Bartim), M. Yamin, menegaskan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat. Besarnya anggaran, menurut dia, tidak boleh hanya diukur dari sisi nominal, tetapi harus tercermin dari dampak program yang dibiayai terhadap pembangunan dan pelayanan publik.

"Mari kita pastikan bahwa APBD yang kita susun bukan hanya besar secara nominal, tetapi juga besar manfaatnya bagi masyarakat dan mampu menjawab prioritas pembangunan daerah,” tegas M. Yamin saat membuka Sosialisasi Perubahan Pagu Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dan Pagu Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Bupati Barito Timur, Selasa (11/8/2026).

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Wakil Bupati Bartim, Adi Mula Nakalelu, Sekretaris Daerah Misnohartaku, para asisten dan staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, pejabat eselon III, eselon IV, serta staf perencanaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Bupati M. Yamin meminta seluruh OPD tidak memandang pagu indikatif sekadar sebagai batas anggaran yang harus direalisasikan. Pagu tersebut harus menjadi instrumen untuk memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Menurutnya, setiap OPD wajib menyusun anggaran berdasarkan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Konsistensi harus dijaga mulai dari RPJMD/RKPD, Renja Perangkat Daerah, KUA-PPAS, RKA hingga APBD agar perencanaan pembangunan dan penganggaran berjalan selaras.

Bupati juga meminta anggaran diarahkan terlebih dahulu untuk mendukung program prioritas nasional, provinsi dan daerah serta target kinerja yang telah ditetapkan. Penyusunan anggaran, kata dia, tidak boleh sekadar mengikuti pola atau kebiasaan pada tahun sebelumnya.

Selain itu, OPD diminta melakukan penentuan skala prioritas terhadap setiap kegiatan. Program yang kurang prioritas, memiliki keluaran (output) tidak jelas atau memberikan manfaat rendah harus dievaluasi dan, bila diperlukan, dikurangi atau ditiadakan.

Setiap usulan anggaran juga harus dilengkapi indikator kinerja, target, output dan hasil (outcome) yang jelas serta terukur. Dengan demikian, alokasi anggaran dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan capaian, bukan sekadar besaran belanja.

Aspek efisiensi turut menjadi perhatian Bupati. Belanja operasional, perjalanan dinas, rapat, honorarium serta belanja barang dan jasa diminta dikelola secara efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Untuk belanja modal, M. Yamin mengarahkan agar anggaran digunakan untuk pembangunan atau pengadaan aset yang benar-benar dibutuhkan, memiliki manfaat jelas dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Jika usulan RKA melebihi pagu indikatif, OPD diminta melakukan penyesuaian dan menetapkan kembali skala prioritas. Tambahan anggaran hanya dapat dipertimbangkan apabila memiliki dasar yang kuat, bersifat prioritas dan didukung kemampuan keuangan daerah.

OPD juga diminta memperhatikan sumber pendanaan setiap program dan kegiatan, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber pendanaan lainnya sesuai ketentuan.

Penyusunan RKA harus dilakukan tepat waktu melalui koordinasi dengan Bappeda, BPKAD, Inspektorat, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta pihak terkait lainnya. Langkah tersebut diperlukan agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran.

Sementara itu, Ketua Panitia yang juga Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Barito Timur, Bira Boenanza, dalam laporannya menyampaikan bahwa penyampaian pagu indikatif merupakan bagian penting dalam tahapan penyusunan APBD 2027 dan KUPA-PPAS Perubahan 2026.

Menurut dia, pagu indikatif memberikan gambaran awal mengenai kemampuan penganggaran daerah sekaligus menjadi dasar bagi OPD dalam menyusun program, kegiatan dan subkegiatan.

Melalui kegiatan tersebut, seluruh OPD diharapkan dapat menyusun rencana kerja dan anggaran secara lebih terarah, realistis dan sesuai kemampuan keuangan daerah. Penyusunan juga harus memperhatikan kesesuaian dengan dokumen perencanaan, target kinerja, efektivitas dan efisiensi belanja, pelayanan dasar, program prioritas kepala daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyampaian pagu indikatif diharapkan menjadi langkah awal untuk menghasilkan APBD Tahun Anggaran 2027 dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 yang sehat, efektif, efisien, transparan, akuntabel serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Barito Timur, Misnohartaku, menargetkan kontingen daerah itu mampu mengukir prestasi dan meraih juara dalam Jambore Nasional (Jamnas) XII Tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta) Cibubur, Jakarta.

Harapan tersebut disampaikan Misnohartaku setelah menghadiri pelepasan kontingen Jamnas XII di halaman Kantor Bupati Barito Timur, Selasa (11/8/2026). Pelepasan kontingen dilakukan langsung oleh Bupati Barito Timur, M. Yamin.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Barito Timur, Adi Mula Nakalelu, perwakilan Dandim 1012/Buntok, perwakilan Kapolres Barito Timur, kepala sekolah peserta Jamnas XII, pengurus Kwarcab Gerakan Pramuka Barito Timur, pembina pendamping (bindam), staf kontingen, serta orang tua peserta.

Misnohartaku mengatakan, persiapan kontingen Barito Timur untuk mengikuti ajang nasional tersebut telah dilakukan secara maksimal. Dengan persiapan itu, ia optimistis para peserta mampu menunjukkan kemampuan terbaik dan bersaing dalam berbagai kegiatan selama pelaksanaan Jamnas.

"Kalau melihat persiapan kami, sudah maksimal. Harapan kita nanti kontingen ini bisa membawa nama baik Barito Timur,” kata Misnohartaku.

Menurutnya, keikutsertaan dalam Jamnas tidak sekadar menjadi ajang mengikuti kegiatan kepramukaan, tetapi juga kesempatan bagi kontingen Barito Timur untuk meraih prestasi di tingkat nasional.

"Harapannya bisa mendapatkan juara di beberapa kegiatan. Jadi, harapan kita nanti pulang bisa membawa nama baik Barito Timur,” ujarnya.

Kontingen Barito Timur yang mengikuti Jamnas XII 2026 berjumlah 41 orang. Dari jumlah tersebut, 32 orang merupakan peserta didik yang terdiri atas 16 putra dan 16 putri.

Kontingen juga diperkuat dua pimpinan kontingen, dua pembina pendamping putra, dua pembina pendamping putri, satu personel keamanan, dan dua staf kontingen.

Misnohartaku berharap seluruh anggota kontingen dapat mengikuti rangkaian kegiatan dengan baik, sekaligus memanfaatkan Jamnas sebagai momentum untuk menambah pengalaman dan mengembangkan keterampilan kepramukaan.

Ia juga berharap para peserta mampu memberikan penampilan terbaik dan menorehkan prestasi sehingga nama Kabupaten Barito Timur semakin dikenal di tingkat nasional.

"Harapan kita, mereka bisa mengikuti kegiatan dengan baik dan pulang membawa prestasi serta nama baik Barito Timur,” pungkasnya. (zi/jp). 

PURUK CAHU- Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Mura) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3ADALDUKKB) memperkuat peran Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) melalui kegiatan advokasi dan penguatan Pokja PUG Tahun 2026.

Kegiatan tersebut digelar di Aula Bapperida Murung Raya, Selasa (11/8/2026), dan dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Murung Raya, Sarwo Mintardjo, Kepala DP3ADALDUKKB Murung Raya, Firman Prihatin, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah. Turut hadir narasumber dari Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dan tamu undangan lainnya.

Bupati Murung Raya, Heriyus melalui Pj Sekda Sarwo Mintardjo, mengatakan pengarusutamaan gender (PUG) merupakan amanat peraturan perundang-undangan untuk memastikan proses pembangunan berlangsung adil dan setara bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan gender.

Menurutnya, Pokja PUG memiliki peran strategis sebagai penggerak sekaligus konsultan dalam mengimplementasikan PUG di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

"Saya mengapresiasi dan menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan kualitas dan partisipasi perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Murung Raya. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya mengintegrasikan pengarusutamaan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan,” ujar Sarwo.

Ia menjelaskan, penguatan kesetaraan gender juga sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka periode 2025–2029 melalui Asta Cita.

Salah satu prioritas dalam Asta Cita, kata Sarwo, adalah memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains dan teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas menuju Indonesia Emas 2045.

"Demikian juga Kabupaten Murung Raya memiliki visi dan misi membangun sumber daya manusia yang unggul menuju Murung Raya Emas. Artinya, arah pembangunan daerah sejalan dengan program nasional dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” jelasnya.

Sarwo menuturkan, perempuan dan anak merupakan salah satu kelompok yang menjadi sasaran penting dalam pembangunan. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dirilis Dukcapil pada 2025, jumlah penduduk Kabupaten Murung Raya pada 2024 tercatat sebanyak 124.291 jiwa, terdiri atas 64.673 laki-laki atau 52,03 persen dan 59.618 perempuan atau 47,97 persen.

Namun, ia menyebut masih terdapat tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender di Murung Raya. Berdasarkan data tahun 2024, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Murung Raya tercatat 68,81.

IPG merupakan indikator yang mengukur sejauh mana pembangunan memberikan dampak yang setara bagi laki-laki dan perempuan, terutama dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Semakin mendekati angka 100, semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

"IPG Kabupaten Murung Raya tahun 2024 sebesar 68,81. Angka ini menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam akses dan partisipasi perempuan, baik dalam pendidikan, kesehatan maupun ekonomi,” katanya.

Selain IPG, indikator lain yang menjadi perhatian adalah Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Indeks ini mengukur ketimpangan gender melalui sejumlah dimensi, antara lain kesehatan reproduksi, pemberdayaan, serta partisipasi perempuan dalam pasar kerja.

Menurut data yang disampaikan, IKG Kabupaten Murung Raya pada 2024 berada di angka 0,619. Nilai tersebut menunjukkan masih besarnya tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender di daerah.

"Dari data-data tersebut, Kabupaten Murung Raya masih menghadapi persoalan kesetaraan gender. Oleh karena itu, melalui Pokja PUG, permasalahan tersebut perlu kita atasi melalui berbagai strategi dan langkah yang terintegrasi,” tegas Sarwo.

Ia menambahkan, penyelenggaraan PUG di Murung Raya bukan hanya menjadi tanggung jawab DP3ADALDUKKB, tetapi merupakan tanggung jawab lintas sektor yang harus diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta rencana strategis perangkat daerah.

"PUG harus dilaksanakan secara bersama-sama dan terintegrasi lintas sektor agar mampu mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan,” pungkasnya. (maya/jp).  

KUALA PEMBUANG- Simanto resmi menjabat sebagai Camat Seruyan Hilir menggantikan Oon Hariyanto. Serah terima jabatan (sertijab) berlangsung di Aula Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Selasa (11/8/2026).

Pergantian kepemimpinan tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan sekaligus upaya memastikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan koordinasi di tingkat kecamatan tetap berjalan secara berkesinambungan.

Sertijab dihadiri Sekretaris Kecamatan Seruyan Hilir, Kapolsek Seruyan Hilir, perwakilan Danramil 09 Seruyan Hilir, Ketua DAD Kecamatan Seruyan Hilir, Kepala KUA Kecamatan Seruyan Hilir, para lurah dan kepala desa, serta jajaran staf Kecamatan Seruyan Hilir.

Dalam kesempatan tersebut, Oon Hariyanto, menyampaikan bahwa pergantian pejabat merupakan hal yang wajar dalam organisasi pemerintahan. Ia berharap kepemimpinan baru dapat melanjutkan program yang telah berjalan, sekaligus meningkatkan koordinasi dan pelayanan kepada masyarakat.

"Semoga dengan pejabat camat yang baru dapat melanjutkan program-program yang telah berjalan serta bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Oon.

Sementara itu, Camat Seruyan Hilir, Simanto, menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan, serta seluruh elemen masyarakat.

Menurut Simanto, optimalisasi pelayanan publik membutuhkan kerja sama dan koordinasi seluruh unsur pemerintahan. Komunikasi yang intensif dinilai penting agar berbagai program pemerintah daerah dapat terlaksana secara efektif hingga ke tingkat masyarakat.

"Pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan, serta seluruh elemen masyarakat diharapkan semakin kuat dalam mendukung terciptanya pelayanan publik yang optimal di wilayah Kecamatan Seruyan Hilir. Kita harus saling bahu-membahu menjalankan tugas agar terjadi sinergitas demi mewujudkan program pemerintah daerah,” tegas Simanto.

Dengan amanah baru tersebut, Simanto dihadapkan pada sejumlah tantangan, mulai dari menjaga kesinambungan pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, hingga memperkuat koordinasi lintas sektor di wilayah Kecamatan Seruyan Hilir.

Dukungan aparatur kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan, unsur TNI-Polri, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan program pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal. (gan/jp). 

TAMIANG LAYANG- Polsek Pematang Karau bersama Pemerintah Desa Sumber Rejo, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Kelompok Tani Tunas Muda memanen sekitar 8 ton jagung pakan dari lahan seluas 2 hektare di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Selasa (11/8/2026).

Panen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung program pemerintah dalam memperkuat ketahanan dan swasembada pangan, khususnya melalui peningkatan produksi komoditas jagung.

Kegiatan panen diikuti Kapolsek Pematang Karau, IPDA Rikardo Hutahaean, bersama personel Polsek Pematang Karau, yakni Aipda Dodi Husaini, Briptu Iqbal dan Bripda Alghan. Hadir pula PPL Desa Sumber Rejo, Pemerintah Desa Sumber Rejo serta anggota Kelompok Tani Tunas Muda.

Dari lahan pertanian milik masyarakat tersebut, petani menghasilkan sekitar 8 ton jagung pakan dalam bentuk tongkol. Hasil panen itu selanjutnya diharapkan dapat memberikan nilai ekonomi bagi petani sekaligus mendukung ketersediaan bahan baku pakan.

Kapolsek Pematang Karau, IPDA Rikardo Hutahaean, mengatakan keterlibatan personel kepolisian dalam kegiatan pertanian merupakan bagian dari dukungan terhadap masyarakat dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

"Kami dari Polsek Pematang Karau terus mendukung masyarakat dan kelompok tani dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Panen jagung ini merupakan salah satu bentuk nyata dukungan terhadap program swasembada pangan sekaligus memberikan motivasi kepada masyarakat untuk terus mengembangkan pertanian,” ujar IPDA Rikardo.

Ia mengatakan, hasil panen tersebut juga diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan jagung pakan, termasuk rencana suplai ke Bulog Buntok.

Selain terlibat dalam kegiatan panen, personel Polsek Pematang Karau turut memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pengembangan tanaman jagung pipil. Komoditas tersebut dinilai memiliki potensi ekonomi dan dapat dikembangkan secara berkelanjutan apabila dikelola dengan baik.

"Kami mengajak masyarakat untuk melihat sektor pertanian sebagai salah satu peluang yang dapat dikembangkan secara serius. Dengan pengelolaan yang baik dan dukungan dari berbagai pihak, produksi jagung di Kecamatan Pematang Karau diharapkan terus meningkat,” katanya.

Kegiatan tersebut sekaligus memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah desa, penyuluh pertanian dan kelompok tani dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Barito Timur.

Panen jagung di Desa Sumber Rejo diharapkan menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan mendukung ketersediaan jagung untuk kebutuhan pakan di wilayah sekitar. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Polsek Dusun Timur menggelar berbagai perlombaan di halaman Markas Polsek Dusun Timur, Selasa (11/8/2026) pagi.

Kegiatan tersebut diikuti oleh personel Polsek Dusun Timur, pengurus Bhayangkari Ranting Dusun Timur, serta anak-anak TK yang didampingi guru dan orang tua.

Berbagai perlombaan bernuansa kemerdekaan digelar untuk menciptakan suasana ceria dan mempererat kebersamaan. Perlombaan yang dilaksanakan antara lain memasukkan paku ke dalam botol, membawa kelereng menggunakan sendok, serta makan kerupuk.

Kapolsek Dusun Timur, IPDA Sulkhan Sururi, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.

Menurutnya, kegiatan bersama tersebut diharapkan dapat meningkatkan silaturahmi, membangun semangat kebersamaan dan kekeluargaan, serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan positif.

"Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antara Polri dan masyarakat, khususnya melalui kegiatan yang melibatkan anak-anak dan keluarga. Kami berharap semangat kebersamaan ini terus terjaga," ujar IPDA Sulkhan Sururi.

Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat menciptakan suasana yang aman, tertib, dan kondusif di tengah masyarakat.

Dengan adanya kegiatan lomba tersebut, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di lingkungan Polsek Dusun Timur berlangsung dalam suasana penuh keceriaan, kebersamaan, dan kekeluargaan. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Bupati Barito Timur, M. Yamin, melepas Kontingen Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Barito Timur yang akan mengikuti Jambore Nasional (Jamnas) XII Tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta) Cibubur, Jakarta. Pelepasan berlangsung di halaman kantor bupati setempat, Selasa (11/8/2026).

Pelepasan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Barito Timur, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, perwakilan Dandim 1012/Buntok, perwakilan Kapolres Barito Timur, kepala sekolah peserta Jamnas XII, pengurus Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Barito Timur, pembina pendamping (bindam), staf kontingen, serta orang tua peserta.

Dalam arahannya, Bupati M. Yamin berpesan kepada seluruh peserta agar menjaga disiplin, kekompakan, kesehatan, serta nama baik Kabupaten Barito Timur dan Kalimantan Tengah selama mengikuti rangkaian kegiatan Jamnas XII.

"Kalian berangkat bukan hanya membawa nama pribadi, tetapi membawa nama Kabupaten Barito Timur dan Kalimantan Tengah. Karena itu, jagalah disiplin, patuhi aturan, tunjukkan sikap yang santun, serta jaga kekompakan dan kebersamaan di sana,” ujar M. Yamin.

Ia menegaskan, keikutsertaan dalam Jamnas XII tidak semata-mata ditujukan untuk meraih penghargaan, tetapi juga menjadi kesempatan bagi anggota Pramuka untuk memperluas pengalaman, membangun persaudaraan, serta membentuk karakter yang lebih mandiri dan bertanggung jawab.

"Saya tidak hanya meminta kalian pulang membawa penghargaan. Yang lebih penting, pulanglah sebagai pribadi yang lebih disiplin, mandiri, percaya diri, dan berkarakter,” tegasnya.

Bupati mengingatkan sedikitnya lima hal yang harus menjadi perhatian peserta selama berada di Buperta Cibubur. Pertama, mematuhi seluruh aturan dan jadwal kegiatan. Kedua, menjaga sikap dan nama baik daerah dengan berperilaku santun serta menghargai sesama peserta.

Ketiga, menjaga kekompakan dan mengutamakan kepentingan kontingen. Keempat, mengikuti seluruh kegiatan secara sungguh-sungguh sebagai sarana mengasah kreativitas, keaktifan, dan kemandirian. Kelima, mengutamakan keselamatan dan kesehatan serta selalu berkoordinasi dengan pembina pendamping.

Menurut M. Yamin, para anggota Pramuka yang terpilih harus mampu memanfaatkan Jamnas XII sebagai ruang pembelajaran dan pengembangan diri. Selain memperoleh pengalaman baru, peserta juga diharapkan dapat membangun jejaring persaudaraan dengan anggota Pramuka dari berbagai daerah di Indonesia.

Bupati berharap seluruh kontingen dapat menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Satya dan Dasa Darma selama mengikuti Jamnas XII serta kembali ke Barito Timur dalam kondisi sehat dan selamat dengan membawa pengalaman serta kebanggaan bagi daerah.

Sebelumnya, Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Barito Timur, Misnohartaku, dalam laporannya menyampaikan, Kontingen Cabang Barito Timur dibentuk sebagai bagian dari pembinaan dan pengembangan Gerakan Pramuka, khususnya dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, disiplin, mandiri, memiliki semangat kebangsaan, serta mampu mengembangkan keterampilan dan kepemimpinan.

Kontingen Barito Timur berjumlah 41 orang, terdiri atas dua pimpinan kontingen, empat pembina pendamping, 32 peserta putra dan putri, satu petugas keamanan, serta dua staf kontingen.

"Seluruh anggota kontingen telah memenuhi persyaratan administrasi, kesehatan, dan kepesertaan, serta mengikuti pembekalan dan Training Center sebelum keberangkatan," kata Misnohartaku.

Persiapan kontingen telah dilakukan sejak April 2026. Tahapan tersebut meliputi pembentukan panitia dan kontingen pada 22 April, seleksi peserta dan pembina pendamping pada 25 April, serta Training Center dan pembinaan teknis yang berlangsung pada 7 Juni hingga 2 Agustus 2026 dalam 11 kali pertemuan. (zi/jp). 

BANJARMASIN- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mulai mematangkan arah kebijakan anggaran daerah dengan membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Pembahasan yang berlangsung di Gedung H.M. Ismail Abdullah DPRD Kalsel, Senin (10/8/2026) malam itu, juga membahas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Fokus pembahasan diarahkan pada penyelarasan proyeksi pendapatan dengan kemampuan belanja daerah. DPRD dan Pemprov Kalsel berupaya memastikan kebijakan anggaran disusun secara realistis dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah serta kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, mengatakan besaran belanja daerah harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan pagu anggaran yang tersedia.

"Pendapatan kita sepakati sesuai dengan kemampuan daerah, sementara untuk belanja menyesuaikan dengan pagu yang ada,” ujar H Supian HK.

Menurut dia, struktur pendapatan daerah masih dapat mengalami perubahan selama proses pembahasan. Karena itu, alokasi belanja juga berpeluang disesuaikan apabila terdapat perubahan pada proyeksi pendapatan.

"Kalau ada peningkatan pendapatan dari perangkat daerah, tentu bisa menjadi pertimbangan untuk penyesuaian belanja,” jelasnya.

Pembahasan KUA-PPAS 2027 menjadi tahapan penting dalam menentukan arah pengelolaan keuangan daerah sebelum penyusunan APBD 2027. Sementara pembahasan KUPA-PPAS 2026 menjadi bagian dari penyesuaian anggaran berjalan berdasarkan perkembangan kondisi keuangan daerah.

Banggar DPRD Kalsel bersama TAPD selanjutnya akan mencermati proyeksi pendapatan, kebutuhan belanja, serta kemampuan fiskal daerah agar kebijakan anggaran yang ditetapkan tidak hanya realistis, tetapi juga mampu mendukung prioritas pembangunan dan pelayanan publik.

DPRD Kalsel menegaskan penyusunan anggaran harus tetap memperhatikan prinsip keseimbangan antara pendapatan dan belanja, dengan memastikan setiap alokasi anggaran memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan sesuai kemampuan keuangan daerah. (sar/ali/jp). 

KUALA PEMBUANG- Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis (MTQH) XIX serta Festival Seni Qasidah (FSQ) Kabupaten Seruyan 2026 resmi berakhir. Penutupan berlangsung di Area Islamic Center Kuala Pembuang, Senin (10/8/2026) malam, sekaligus dirangkai dengan pemberian trofi dan penghargaan kepada para pemenang.

Penutupan dilakukan Wakil Bupati Seruyan, H Supian yang mewakili Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda. Sejumlah pejabat dan tokoh daerah turut hadir, di antaranya Wakil Ketua I DPRD Seruyan, Harsandi, perwakilan Polres Seruyan, Kejaksaan Negeri Seruyan, unsur DPRD Seruyan, Pabung Kodim 1015, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seruyan, serta tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya Wabup H Supian, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaan MTQH XIX-FSQ Seruyan 2026 sehingga berlangsung meriah, aman, dan kondusif.

"Apresiasi setinggi-tingginya buat Kecamatan Seruyan Hilir yang telah berhasil menyelenggarakan MTQH XIX-FSQ Seruyan dengan sukses dan meriah. Dan tak lupa kepada semua pihak yang berpartisipasi membantu terlaksananya kegiatan ini sampai di akhir kegiatan," ujar H Supian.

Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan MTQH dan FSQ tidak terlepas dari sinergi pemerintah daerah, panitia, peserta, masyarakat, serta seluruh unsur yang terlibat.

H Supian juga memberikan motivasi kepada para peserta, baik yang berhasil meraih juara maupun yang belum memperoleh kemenangan.

"Selamat dan sukses buat para pemenang lomba. Semoga dengan kemenangan ini menjadi motivasi untuk selalu belajar dan berkarya lebih tinggi lagi. Serta buat yang belum meraih kemenangan, diharap jangan putus asa dan terus belajar lagi lebih giat," katanya.

Pada kesempatan itu, H Supian mengungkapkan, bahwa penghargaan bagi para pemenang tidak hanya diberikan melalui Pemerintah Kabupaten Seruyan. Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda juga memberikan bonus secara pribadi, berupa uang tunai hingga paket umrah gratis sebagai bentuk apresiasi atas prestasi peserta.

Bonus tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi para peserta untuk terus mengembangkan kemampuan dan meningkatkan prestasi, khususnya di bidang keagamaan dan seni Islami.

Usai sambutan, MTQH XIX-FSQ Seruyan 2026 secara resmi ditutup. Acara dilanjutkan dengan penyerahan trofi dan bonus kepada para pemenang.

Penghargaan dan bonus secara pribadi juga diberikan oleh Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda bersama istri, Wakil Bupati Seruyan H. Supian bersama istri, serta Wakil Ketua I DPRD Seruyan Harsandi bersama istri.

Rangkaian penutupan berlangsung dalam suasana penuh semangat dan kebersamaan. Kegiatan diakhiri dengan foto bersama sebagai penanda berakhirnya MTQH XIX-FSQ Seruyan 2026.

Pelaksanaan MTQH XIX-FSQ Seruyan 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai ajang kompetisi dan seremoni. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi wadah memperkuat syiar Islam, menggali potensi generasi muda, serta mendorong lahirnya generasi Seruyan yang berprestasi, berkarakter, dan mencintai Al-Qur'an serta seni budaya Islami. (gan/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kejaksaan Negeri (Kejari) Barito Timur mengikuti Konsolidasi Focus Group Discussion (FGD) Jaksa Agung Muda Intelijen Tahun 2026 secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (10/8/2026). Kegiatan diikuti dari Aula Kejari Barito Timur. 

Kegiatan ini menjadi forum untuk memperkuat sinergi, koordinasi, dan komunikasi antara Kejaksaan dengan pemangku kepentingan daerah, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas intelijen penegakan hukum serta mengantisipasi potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) di daerah.

Kepala Kejari Barito Timur, Rahmad Isnaini, hadir bersama Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur Nursulistio, Kepala Seksi Intelijen Sodiq Suksmana Hadi, Kepala Subseksi I Intelijen Annisa Novira Septiana Putri, Kepala Subseksi II Intelijen Hanindya Seno Saskara, serta jajaran staf Bidang Intelijen Kejari Barito Timur.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Barito Timur, Sodiq Suksmana Hadi, mengatakan bahwa keterlibatan unsur legislatif dalam forum tersebut penting untuk menyamakan pemahaman mengenai arah dan kebijakan strategis fungsi intelijen Kejaksaan.

"Sinergi antarlembaga menjadi bagian penting dalam mendukung deteksi dini dan pemetaan terhadap potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan yang dapat memengaruhi stabilitas pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan,” ujar Sodiq.

Menurutnya, koordinasi lintas lembaga diperlukan untuk merespons berbagai dinamika yang berkembang di daerah sekaligus mendukung pelaksanaan program pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Konsolidasi Bidang Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2026 juga diarahkan untuk memperkuat dan mengoptimalkan fungsi intelijen sebagai supporting system dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan. Penguatan tersebut mencakup peningkatan kemampuan deteksi dini, pemetaan potensi AGHT, serta koordinasi dalam mendukung kebijakan dan program strategis pemerintah.

Dalam forum tersebut, pembahasan mencakup sejumlah bidang strategis yang ditangani unsur Intelijen Kejaksaan, meliputi Direktorat I bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan serta SDO; Direktorat II bidang sosial, budaya, dan masyarakat; Direktorat III bidang ekonomi dan keuangan; Direktorat IV bidang Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS); serta Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) dan Direktorat V.

Melalui konsolidasi tersebut, Kejari Barito Timur menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kapasitas dan peran intelijen secara profesional, adaptif, dan strategis.

Optimalisasi fungsi intelijen diharapkan dapat menghasilkan dukungan informasi yang akurat dan tepat waktu bagi pelaksanaan tugas Kejaksaan, memperkuat langkah pencegahan terhadap potensi AGHT, serta mendukung pengawalan program pembangunan nasional dan daerah sejalan dengan visi Asta Cita Presiden. (zi/jp). 

BANJARMASIN- Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, membagikan bendera Merah Putih kepada masyarakat, Senin (10/8/2026).

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Lurah Pelambuan, Junaidi, S.Hut., menyasar warga yang datang ke kantor kelurahan untuk mendapatkan pelayanan serta pengendara yang melintas di depan kantor kelurahan.

Di sela pembagian bendera, Junaidi mengimbau masyarakat yang menerima bendera agar segera memasang dan mengibarkannya di lingkungan tempat tinggal masing-masing selama bulan kemerdekaan.

"Gerakan pembagian bendera Merah Putih bukan hanya menekankan pada jumlah bendera yang dibagikan, tetapi lebih kepada penguatan makna agar semangat kemerdekaan tetap hidup di tengah masyarakat,” ujar Junaidi.

Menurutnya, pembagian bendera tersebut merupakan bagian dari gerakan nasional yang digagas Kementerian Dalam Negeri untuk menyemarakkan peringatan HUT Kemerdekaan RI. Gerakan serupa dilaksanakan pemerintah daerah, termasuk di tingkat kecamatan dan kelurahan, selama bulan Agustus.

Junaidi mengajak seluruh elemen masyarakat turut berpartisipasi menyukseskan gerakan pengibaran bendera Merah Putih. Ia juga mengimbau warga mempercantik lingkungan permukiman dengan memasang berbagai dekorasi bernuansa merah putih sebagai bentuk semangat kebangsaan.

"Melalui gerakan ini, kita ingin melihat bendera Merah Putih sebagai identitas, simbol, sekaligus alat pemersatu bangsa berkibar di seluruh wilayah Indonesia,” katanya.

Ia berharap semangat menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI tidak hanya terlihat dari pemasangan bendera dan dekorasi, tetapi juga tercermin dalam kebersamaan serta partisipasi masyarakat dalam menjaga semangat persatuan dan nasionalisme. (rhmt/jp). 

BANJARMASIN- Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong percepatan penuntasan anak tidak sekolah (ATS) melalui penguatan pendataan, penjangkauan, serta kolaborasi lintas sektor.

Upaya tersebut dibahas dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Kalsel bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel, Senin (10/8/2026), sebagai langkah merumuskan strategi penanganan ATS secara lebih terarah dan menyeluruh.

Persoalan ATS di Kalsel dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari kondisi ekonomi keluarga, keterbatasan akses pendidikan di wilayah pesisir dan pelosok, hingga minimnya sarana transportasi pendukung.

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha, mengatakan penanganan ATS membutuhkan perhatian khusus serta pendekatan lintas sektor yang terintegrasi.

Menurutnya, penyelesaian persoalan ATS tidak cukup hanya dengan menambah atau memperbaiki sarana fisik sekolah. Pemerintah juga perlu memastikan akurasi data anak tidak sekolah serta mendorong kesadaran keluarga agar pendidikan menjadi prioritas.

"Komisi IV siap mendukung penuh keberlanjutan program Disdikbud Kalsel, baik dari sisi pengawasan maupun penganggaran, agar persoalan Anak Tidak Sekolah ini dapat tuntas dan akses pendidikan merata hingga ke pelosok,” ujar Jihan.

Selain persoalan ATS, pemerataan tenaga pendidik turut menjadi perhatian. Disdikbud Kalsel masih menghadapi tantangan pemenuhan beban kerja guru di sejumlah sekolah, khususnya di wilayah pesisir dan pelosok.

Salah satu kebutuhan yang masih terbatas ialah guru agama non-Islam di sejumlah sekolah. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat solusi agar layanan pendidikan keagamaan tetap terpenuhi secara merata.

"Kita tidak hanya melihat tantangannya, tetapi berfokus pada solusi konkret. Kita coba dengan skema guru tamu hingga opsi kolaborasi dengan yayasan keagamaan daerah,” kata Jihan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Disdikbud Kalsel, Faisal, menyambut positif arahan Komisi IV DPRD Kalsel.

Ia menegaskan, Disdikbud Kalsel siap menindaklanjuti melalui penguatan program penjangkauan ATS serta pemetaan dan penataan guru secara lebih profesional.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pemerataan tenaga pendidik sekaligus memastikan kualitas dan akses pendidikan di seluruh wilayah Kalsel terus meningkat. (sar/ali/jp). 

TAMIANG LAYANG- Sebanyak 167 rumah warga Desa Muara Awang, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, kini menikmati aliran listrik 24 jam setelah mendapat sambungan listrik gratis melalui Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dalam Program Listrik Perdesaan (Lisdes) yang bersumber dari APBN 2025.

Masuknya jaringan listrik tersebut menjadi kabar penting bagi masyarakat Muara Awang yang selama ini menantikan akses listrik secara penuh. Selain memenuhi kebutuhan penerangan, ketersediaan listrik diharapkan mendorong aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan publik di desa.

Camat Dusun Tengah, Prismayandi, menyampaikan apresiasi atas terealisasinya pembangunan jaringan dan sambungan listrik perdesaan di Muara Awang. Menurutnya, kehadiran listrik 24 jam menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

"Atas nama Pemerintah Kecamatan Dusun Tengah dan mewakili seluruh lapisan masyarakat Desa Muara Awang, kami menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya,” ujar Prismayandi.

Ia mengapresiasi Pemerintah Pusat yang telah mengalokasikan dukungan pembangunan infrastruktur energi melalui program tersebut. 

Apresiasi juga disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Barito Timur, khususnya Bupati M. Yamin beserta jajaran, serta PT PLN (Persero) yang telah mendukung dan menyelesaikan pembangunan jaringan listrik di Desa Muara Awang.

Dalam pelaksanaan Program Lisdes, sebanyak 167 Sambungan Rumah (SR) telah direalisasikan secara gratis melalui BPBL. Selain itu, terdapat 11 fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos) non-BPBL yang juga telah mendapatkan sambungan listrik.

Prismayandi menyebut, bahwa realisasi tersebut bukan sekadar capaian pembangunan infrastruktur, tetapi menjadi tanda terbukanya akses energi bagi masyarakat desa.

"Hadirnya aliran listrik 24 jam ini merupakan mimpi panjang warga yang akhirnya terwujud,” katanya.

Menurut Prismayandi, tersedianya listrik secara penuh diharapkan memberikan dampak terhadap berbagai sektor. Pelaku usaha lokal kini memiliki akses energi yang lebih memadai untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sementara anak-anak dapat belajar lebih nyaman pada malam hari.

Ketersediaan listrik juga dinilai akan mendukung pelayanan pemerintahan dan berbagai kegiatan sosial masyarakat di tingkat desa.

"Kami meyakini masuknya listrik tidak hanya memerdekakan warga dari kegelapan, tetapi juga akan mendongkrak perekonomian lokal, meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak kita, serta menunjang pelayanan publik di Desa Muara Awang,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Barito Timur, M. Yamin meninjau langsung kesiapan pelaksanaan peresmian Program Lisdes di Desa Muara Awang. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan teknis dan sarana pendukung menjelang agenda peresmian.

Peresmian Program Lisdes tersebut dijadwalkan berlangsung melalui telekonferensi secara serentak di 10 wilayah kabupaten/kota di Indonesia dan akan dihadiri Presiden Republik Indonesia melalui telekonferensi.

Bagi masyarakat Muara Awang, terealisasinya Program Lisdes menjadi momentum penting karena manfaat pembangunan tidak berhenti pada tersambungnya jaringan listrik. Akses energi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, pendidikan, serta aktivitas sosial di desa.

Program Lisdes di Muara Awang sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerataan akses energi hingga wilayah perdesaan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. (zi/jp). 

BANJARMASIN- Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Banjarmasin, Dewi Damayanti Said, mendorong kader PKK memperkuat budaya memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah tangga. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan persoalan sampah perkotaan sekaligus menjaga sungai dan lingkungan Banjarmasin.

Dorongan itu disampaikan Dewi saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kedai 99 Trisakti, Jalan Yos Sudarso, Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Senin (10/8/2026).

Kegiatan tersebut diikuti ibu-ibu PKK Kota Banjarmasin. Dewi menilai kader PKK memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan keluarga dan masyarakat di tingkat RT/RW.

Menurut Dewi, pengelolaan sampah tidak cukup hanya dengan membuang sampah pada tempatnya. Masyarakat perlu mulai memilah sampah berdasarkan jenisnya, mengurangi sampah yang dihasilkan, serta memanfaatkan kembali sampah yang masih memiliki nilai guna dan ekonomi.

"Pengelolaan sampah bukan hanya membuang sampah pada tempatnya. Kita harus mulai dari memilah sampah organik dan anorganik, kemudian mengolah sampah yang masih memiliki nilai ekonomi,” ujar Dewi.

Dalam sosialisasi tersebut, Dewi didampingi praktisi lingkungan hidup dan pegiat komunitas sungai, Romadhini Putri Wulandari, serta pengusaha pengelolaan limbah dan anggota komunitas lingkungan, Hendri Gunadi.

Keduanya memberikan pemahaman mengenai pengelolaan sampah berbasis masyarakat, termasuk potensi daur ulang sebagai salah satu peluang ekonomi. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mengubah pandangan masyarakat bahwa sampah tidak selalu menjadi limbah yang harus dibuang, tetapi sebagian dapat dikelola dan dimanfaatkan kembali.

Dewi juga memaparkan sejumlah ketentuan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2018, termasuk kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga, peran dunia usaha, serta ketentuan sanksi administratif bagi pihak yang melanggar aturan.

Ia meminta kader PKK tidak berhenti pada mengikuti sosialisasi, tetapi meneruskan informasi tersebut kepada keluarga dan masyarakat di lingkungannya.

"Kewajiban mengelola sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya berharap ibu-ibu PKK dapat menerapkan sekaligus menyampaikan kembali kepada keluarga dan lingkungan masing-masing,” katanya.

Menurut Dewi, peran PKK sangat penting dalam mendorong perubahan perilaku karena kebiasaan pengelolaan sampah bermula dari rumah tangga. Edukasi yang dilakukan secara konsisten di tingkat keluarga diharapkan dapat membentuk kebiasaan memilah dan mengurangi sampah sebelum dibuang.

Persoalan tersebut dinilai semakin penting bagi Banjarmasin yang memiliki banyak kawasan permukiman di sekitar sungai. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari perairan, menyumbat aliran sungai dan memperbesar risiko genangan saat musim hujan.

Melalui sosialisasi Perda Nomor 8 Tahun 2018, Dewi berharap kesadaran masyarakat tidak berhenti pada menjaga kebersihan lingkungan, tetapi berkembang menjadi kebiasaan mengurangi, memilah, menggunakan kembali dan mendaur ulang sampah.

Dengan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan kader PKK, pengelolaan sampah di Banjarmasin diharapkan semakin terarah sekaligus memberikan manfaat bagi lingkungan dan perekonomian masyarakat. (sar/ali/jp). 

PURUK CAHU- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya mematangkan persiapan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Aula A Kantor Bupati Murung Raya, Senin (10/8/2026).

Rapat dibuka oleh Bupati Murung Raya, Heriyus diwakili Asisten II Setda Murung Raya, K. Zen Wahyu Priyatna. Pertemuan tersebut diikuti Ketua Panitia HUT ke-81 RI Hendra Hadikusuma, perwakilan Forkopimda, sejumlah kepala perangkat daerah, serta pihak terkait lainnya.

Rapat membahas kesiapan teknis dan koordinasi lintas sektor untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 RI di Kabupaten Murung Raya dapat terlaksana secara lancar, tertib, dan sesuai rencana.

K. Zen Wahyu Priyatna menegaskan, persiapan harus dilakukan secara matang dengan mengedepankan koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah serta seluruh unsur yang terlibat.

"Peringatan HUT ke-81 RI merupakan momentum penting bagi kita semua. Karena itu, seluruh persiapan harus dilakukan dengan baik dan terkoordinasi agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar, tertib, dan khidmat,” ujar K. Zen Wahyu.

Ia juga meminta setiap organisasi perangkat daerah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai pembagian yang telah ditetapkan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan memastikan setiap kebutuhan dapat dipenuhi tepat waktu.

Sementara itu, Ketua Panitia HUT ke-81 RI, Hendra Hadikusuma, menyampaikan bahwa sejumlah persiapan masih terus dimatangkan. Panitia bersama perangkat daerah dan stakeholder terkait akan memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan seluruh kebutuhan dan agenda peringatan kemerdekaan dapat dipersiapkan secara optimal.

Dengan koordinasi yang dilakukan sejak tahap persiapan, Pemkab Murung Raya berharap seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 RI di daerah tersebut dapat berlangsung aman, tertib, lancar, dan khidmat. (dsk/maya/jp). 

TAMIANG LAYANG- Seorang warga Desa Simpang Bingkuang, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tergantung di rumahnya, Senin (10/8/2026) sekitar pukul 07.00 WIB. 

Korban diketahui berinisial K alias T (47), warga Desa Simpang Bingkuang RT 001. Korban pertama kali ditemukan oleh kerabatnya berinisial Y (48), yang datang ke rumah korban.

Saat tiba di rumah tersebut, Y mendapati korban dalam kondisi tergantung. Y kemudian meminta bantuan pihak keluarga untuk menurunkan korban.

Peristiwa itu selanjutnya dilaporkan kepada Polsek Dusun Tengah. Setelah menerima laporan, personel piket mendatangi lokasi dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP).

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso melalui Kasihumas Polres Barito Timur, AKP Eko Sutrisno, membenarkan adanya penanganan atas penemuan warga meninggal dunia tersebut.

"Benar, anggota Polsek Dusun Tengah telah melakukan TPTKP terkait penemuan warga meninggal dalam kondisi tergantung di Desa Simpang Bingkuang," ujar AKP Eko Sutrisno, Senin (10/8/2026) malam.

Menurut Eko, saat petugas tiba di lokasi, korban sudah diturunkan oleh pihak keluarga.

Polisi kemudian melakukan sejumlah langkah penanganan, di antaranya menerima laporan, mendatangi TKP, memeriksa saksi-saksi, serta melakukan visum terhadap korban.

Dalam penanganan perkara tersebut, polisi turut mengamankan barang bukti berupa seutas tali. Selanjutnya, penyidik akan melakukan gelar perkara dan proses penyelidikan untuk mengetahui secara lebih jelas rangkaian peristiwa serta latar belakang kejadian tersebut.

Pihak keluarga telah menerima peristiwa tersebut sebagai musibah. (zi/jp). 

PALANGKA RAYA- Bupati Kapuas, HM. Wiyatno didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kapuas, Usis I. Sangkai menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-1 Kodam XXII/Tambun Bungai di Lapangan Upacara Makodam XXII/Tambun Bungai, Palangka Raya, Senin (10/8/2026).

Peringatan HUT yang mengusung rangkaian kegiatan parade, defile, dan syukuran tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh komponen masyarakat dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Upacara dipimpin Pangdam XXII/Tambun Bungai, Mayor Jenderal TNI Zainul Arifin selaku inspektur upacara. Gubernur Kalimantan Tengah, H Agustiar Sabran turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Hadir pula Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H Edy Pratowo, jajaran Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, serta kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam amanatnya, Pangdam XXII/Tambun Bungai, Mayor Jenderal TNI Zainul Arifin, mengatakan peringatan HUT ke-1 merupakan momentum untuk merefleksikan perjalanan Kodam XXII/Tambun Bungai sekaligus meneguhkan kembali komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara, khususnya di wilayah Kalimantan.

Menurut Zainul, selama satu tahun perjalanan, Kodam XXII/Tambun Bungai terus berkembang sebagai salah satu kekuatan pertahanan di wilayah Kalimantan. Berbagai pencapaian yang diraih, kata dia, tidak terlepas dari dedikasi, pengorbanan para pendahulu, serta loyalitas seluruh prajurit dalam menjalankan tugas.

Ia juga mengapresiasi seluruh prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Kodam XXII/Tambun Bungai yang dinilai telah menunjukkan profesionalisme dan integritas dalam menjaga kedaulatan, stabilitas keamanan, serta ketenteraman masyarakat.

"Keberhasilan pelaksanaan tugas Kodam XXII/Tambun Bungai tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan,” ujar Zainul.

Ia menekankan pentingnya sinergi, koordinasi, dan kemitraan strategis dalam menghadapi berbagai tantangan di wilayah, termasuk penanganan bencana alam, pengamanan wilayah, serta dukungan terhadap program nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menghadapi dinamika tugas yang semakin kompleks, Zainul meminta seluruh prajurit terus meningkatkan kemampuan dan kesiapan operasional. Prajurit juga dituntut adaptif terhadap perkembangan teknologi serta dinamika sosial di wilayah tugas masing-masing.

"Jadilah prajurit modern yang adaptif, namun tetap memegang teguh jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional yang selalu hadir memberikan solusi di tengah kesulitan masyarakat,” tegasnya.

Ia mengajak seluruh jajaran Kodam XXII/Tambun Bungai menjadikan HUT ke-1 sebagai momentum memperkuat tekad, menyamakan persepsi, dan merapatkan barisan untuk melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara.

Dalam rangkaian peringatan tersebut, turut diserahkan penghargaan atas prestasi pembinaan satuan (Binsat). Penghargaan kategori terbaik Binsat Satwil diraih Kodim 1006/Banjar, kategori terbaik Binsat Batalyon TP Markas Komando diraih Yonif TP 830/Isen Mulang, sedangkan kategori terbaik Binsat Batalyon TP Marshalling Area diraih Yonif TP 924/Uria Mapas.

Selain itu, Pangdam XXII/Tambun Bungai bersama Gubernur Kalimantan Tengah menyerahkan piala bergilir kepada Yonif Teritorial Pembangunan (TP) 884/Saijaan yang menjadi juara umum bidang olahraga militer.

Kehadiran Bupati Kapuas, HM. Wiyatno bersama Sekda Kapuas Usis I. Sangkai dalam peringatan tersebut menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Kapuas terhadap penguatan sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan, stabilitas, serta mendukung pembangunan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. (fah/hru/jp). 

KUALA KAPUAS- Sebanyak 521 mahasiswa Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al Banjari menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 di Kabupaten Kapuas. Penutupan KKN dilaksanakan di Auditorium Kampus Uniska Handil Bakti, Senin (10/8/2026).

Penutupan tersebut dihadiri Wakil Bupati Kapuas, Dodo, didampingi Staf Ahli Bupati Kapuas Bidang Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (KSDM) Budi Kurniawan dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, H Suwarno Muriyat.

Kegiatan KKN Uniska tahun akademik 2025/2026 dilaksanakan di dua wilayah, yakni Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, dan Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala. Secara keseluruhan, sebanyak 1.705 mahasiswa mengikuti program tersebut, dengan 521 mahasiswa ditempatkan di Kabupaten Kapuas.

Wakil Rektor I Uniska Prof. Dr. Ir. Aam Gunawan, MP., IPU, yang mewakili Rektor Uniska Prof. Dr. H Muhammad Zainul, SE., MM., menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak sehingga pelaksanaan KKN berjalan lancar.

"Alhamdulillah berjalan dengan lancar, tidak ada insiden yang membahayakan. Dari 1.705 orang yang mengikuti KKN, semuanya kembali dengan selamat,” ujarnya.

Atas kelancaran tersebut, pihak Uniska menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah, mulai dari bupati dan wakil bupati, camat, kepala desa, hingga ketua RW dan RT yang turut mendukung pelaksanaan KKN.

"Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemerintah daerah, mulai dari Bapak Bupati, Wakil Bupati, Bapak dan Ibu Camat, Kepala Desa, Bapak dan Ibu RW, serta Bapak dan Ibu RT yang telah mendukung kegiatan ini dengan baik sehingga dapat berjalan dengan lancar dan berhasil,” tuturnya.

Ketua Umum Badan Pengurus Yayasan Uniska Drs. H Budiman Mustofa, mengatakan penutupan KKN bukan sekadar menandai berakhirnya program akademik, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembelajaran mahasiswa melalui pengalaman langsung di tengah masyarakat.

Menurutnya, selama menjalankan KKN, mahasiswa tidak hanya menerapkan pengetahuan yang diperoleh di perguruan tinggi, tetapi juga belajar berinteraksi dengan masyarakat, memahami potensi dan persoalan di desa, serta memberikan kontribusi melalui gagasan, tenaga, dan pengetahuan.

"Pengalaman tersebut menjadi bagian penting dalam membentuk karakter mahasiswa yang memiliki kepedulian sosial, kemampuan beradaptasi, dan semangat pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Kapuas, HM. Wiyatno yang diwakili Wakil Bupati Kapuas, Dodo, menyampaikan apresiasi kepada Uniska Muhammad Arsyad Al Banjari yang telah menjadikan Kabupaten Kapuas sebagai salah satu lokasi pelaksanaan KKN.

"Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Kapuas, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari yang telah mempercayakan Kabupaten Kapuas sebagai salah satu lokasi pelaksanaan kegiatan KKN,” kata Dodo.

Menurut Dodo, kehadiran mahasiswa di tengah masyarakat tidak hanya untuk memenuhi kewajiban akademik, tetapi juga menjadi bentuk nyata pengabdian sekaligus sarana mengimplementasikan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari.

Ia berharap mahasiswa dapat memperoleh pengalaman dalam memahami kehidupan sosial masyarakat, mengenali potensi daerah, serta melihat secara langsung berbagai tantangan dan kebutuhan masyarakat selama melaksanakan KKN.

"Kegiatan KKN merupakan kesempatan yang sangat baik untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di bangku perkuliahan ke dalam kehidupan nyata,” ujarnya.

Dodo menambahkan, pembangunan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga mencakup pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, sosial budaya, serta penguatan nilai kebersamaan dan gotong royong.

Ia berpesan agar pengalaman mahasiswa selama melaksanakan KKN di Kabupaten Kapuas dapat menjadi bekal untuk melanjutkan pendidikan, membangun karier, dan menjalani kehidupan bermasyarakat.

"Jadikan setiap pengalaman, interaksi, dan persoalan yang ditemui selama berada di tengah masyarakat sebagai pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih matang, peduli, dan bertanggung jawab,” pesannya. (fah/hru/jp). 

MUARA TEWEH- Gedung Radar Cuaca C-Band Muara Teweh di Stasiun Meteorologi Kelas II Bandara H. Muhammad Sidik resmi diresmikan pada Senin (10/8/2026). Fasilitas ini diharapkan memperkuat layanan informasi meteorologi, mendukung keselamatan penerbangan, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrem.

Peresmian tersebut dihadiri Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Deputi Bidang Infrastruktur BMKG M.A. Purwoadi, Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara, Muhlis yang mewakili Bupati Barito Utara, Inspektur BMKG Nasrun Waton, PPK Balai Besar Wilayah III BMKG I Kadek Ocha Santika, unsur Forkopimda, serta kepala dan perwakilan stasiun meteorologi di wilayah Kalimantan Tengah.

Bupati Barito Utara, H Shalahuddin dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekretaris Daerah Muhlis, menyampaikan apresiasi atas peresmian Radar Cuaca Muara Teweh. Menurutnya, kehadiran fasilitas tersebut menjadi langkah strategis di tengah meningkatnya frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem yang dipengaruhi perubahan iklim.

"Atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, kami menyambut baik dan menyampaikan apresiasi atas peresmian fasilitas Radar Cuaca Muara Teweh ini," ujar Muhlis. 

Muhlis mengatakan, keberadaan radar cuaca diharapkan dapat memperkuat keselamatan masyarakat, mendukung mitigasi bencana, menunjang pembangunan daerah, serta meningkatkan pelayanan dan keselamatan penerbangan di Bandara H. Muhammad Sidik.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Barito Utara berkomitmen memperkuat sinergi dengan BMKG dan seluruh pemangku kepentingan dalam pemanfaatan informasi cuaca dan sistem peringatan dini.

Radar Cuaca Muara Teweh juga diharapkan memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya bagi masyarakat Kabupaten Barito Utara, tetapi juga Kabupaten Murung Raya dan wilayah sekitarnya.

Dengan beroperasinya fasilitas tersebut, ketersediaan informasi cuaca yang lebih cepat dan akurat diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem, serta memperkuat upaya perlindungan masyarakat dan keselamatan penerbangan di kawasan Barito dan sekitarnya. (emca/jp). 

PALANGKA RAYA- Wakil Bupati Barito Utara (Barut), Felix Soenadi Y. Tingan, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan TNI dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Felix saat menghadiri upacara dan syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-1 Kodam XXII/Tambun Bungai Tahun 2026 di Lapangan Upacara Makodam XXII/Tambun Bungai, Palangka Raya, Senin (10/8/2026).

Felix mengapresiasi peran Kodam XXII/Tambun Bungai dalam menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah, khususnya di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

"Atas nama Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Barito Utara, kami menyampaikan selamat ulang tahun ke-1 kepada Kodam XXII/Tambun Bungai. Kehadiran Kodam ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat stabilitas keamanan, ketenteraman, serta mendukung pembangunan di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan,” ujar Felix.

Menurut Felix, sinergi antara pemerintah daerah dan TNI memiliki peran strategis dalam menghadapi berbagai tantangan di daerah. Karena itu, kerja sama yang telah terjalin diharapkan dapat terus diperkuat melalui koordinasi dan kolaborasi dalam berbagai bidang.

"Kami berharap sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan TNI terus diperkuat, sehingga memberikan kontribusi nyata bagi keamanan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Upacara dan syukuran tersebut dipimpin Pangdam XXII/Tambun Bungai, Mayor Jenderal TNI Zainul Arifin selaku inspektur upacara. Kegiatan turut dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah, H Agustiar Sabran, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah undangan lainnya.

Zainul Arifin mengatakan, HUT ke-1 Kodam XXII/Tambun Bungai menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan satuan sekaligus meneguhkan kembali komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara, khususnya dalam menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Kalimantan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kodam XXII/Tambun Bungai atas dedikasi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

"Sinergi antara TNI dan pemerintah daerah merupakan bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk penanganan bencana alam serta mendukung pelaksanaan program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Zainul.

Rangkaian HUT ke-1 Kodam XXII/Tambun Bungai juga diisi dengan penyerahan penghargaan Pembinaan Satuan (Binsat) dan piala bergilir kepada satuan-satuan berprestasi. Pada bidang olahraga militer, Yonif TP 884/Saijaan meraih predikat juara umum.

Peringatan HUT ke-1 Kodam XXII/Tambun Bungai tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat soliditas dan kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah dan mendukung pembangunan berkelanjutan. (emca/jp).