PALANGKA RAYA- Ketua DPRD Barito Timur, Nursulistio, menegaskan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-10 secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalteng bukan alasan bagi pemerintah daerah untuk berpuas diri. Menurutnya, masih ada sejumlah catatan penting yang wajib segera dibenahi demi meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Pernyataan tersebut disampaikan Nursulistio usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Jum'at (29/5/2026).
"Alhamdulillah, Kabupaten Barito Timur kembali meraih opini WTP. Ini menunjukkan laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, kami tidak ingin cepat berpuas diri karena masih ada beberapa catatan dan rekomendasi dari BPK yang harus segera ditindaklanjuti,” ujar Nursulistio kepada wartawan ini.
Ia mengungkapkan, terdapat lima poin besar yang menjadi perhatian BPK bagi seluruh pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Tengah, termasuk Barito Timur. Di antaranya terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengelolaan aset daerah.
Menurut Nursulistio, dua sektor tersebut menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan keberlanjutan pembangunan.
"Ada beberapa rekomendasi yang wajib kita benahi, terutama terkait PAD dan pengelolaan aset daerah. Kami berkomitmen untuk segera menindaklanutinya agar pembenahan dapat berjalan maksimal,” tegasnya.
Pria Besutan Partai Golkar itu juga mengingatkan bahwa opini WTP bukan indikator utama kesejahteraan masyarakat. Sebab, predikat tersebut hanya menilai aspek kepatuhan dan objektivitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
"WTP ini bukan jaminan masyarakat otomatis sejahtera. Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah bagaimana pembangunan dan program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di lapangan,” katanya.
Karena itu, Nursulistio meminta seluruh jajaran pemerintah daerah terus memperkuat soliditas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal.
Selain sebagai agenda tahunan, lanjut Nursulistio, pemeriksaan BPK harus dipandang sebagai instrumen evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah.
"LHP dari BPK ini menjadi bahan evaluasi, catatan, dan arahan bagi pemerintah daerah agar ke depan lebih baik lagi. Momentum ini harus menjadi semangat untuk semakin solid dan kompak dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat,” tandasnya.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Sekretaris Daerah Barito Timur, Misnohartaku, Inspektur Kabupaten Barito Timur, serta tim penyusun laporan keuangan daerah. (zi/jp).













































